KEPUTUSAN REKTOR LINIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG Nomor : 05 7/UNIMUS/SK.HK/2009 tentang
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA DI I,INGKLINGAN LINIVERSITAS MU}IAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2OO9 Menimbang
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG : l. bahrva universitas Muhammadiyah semarang (uNIMUS) sebagai perguruan Tinggi Islam mengemban amanat *"nyel"nggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar; 2' bahwa dalam rangka ntembentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan sistern pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan
3. 4. Mengingat
:
l.
dengan menradukan kekuatan
fikir
dan
dzi[ir;
bahwa trntuk mewtritldknn tttiunn schagaimnnn tcrschrrt clnlnrn brrtir a tllrr b. dibutuhkan mahasiswa yang disiplin; sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional; Pedoman Organisasi
2. Surat Keputusan Mendikbud No.155/U/1998, tentang 3.
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; Keputusan PP Muhammadiyah No. 19/SK-PP/IIl-B/t.a/lgg9 tentang eoidah Perguruan Tinggi;
4. STATUTA Universitas Muhammadiyah Semarang; 5' Surat Keputusan Rektor No. 010/UNIh4US/SK.AX|ZOOI Peraturan Akademik;
Tahun 2007 tentang
6. Surat Keputusan Rektor No. l I6/IJNIMUS/SK.KM/2009 rahun
zo09 tentang Struldur Organisasi Kemahasiswaaan Universitas Muhammadiyah Semarang;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERTAMA
: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PERATURAN DISIPLTN MAHASISWA DI LINGKUNGAN TINIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN 2OO9; KETENi#API.i uMUM Pasal I
Dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang ini, yang dimaksud dengan
a. b.
:
Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut dengan TINIMUS adalah perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagaimana ketentuan yang berlaku di Persyarikatan MuhammaJiyah; Peraturan Disiplin Mahasiswa LJNIMUS adalah peraturan yang mengatur perkataan dan perbuatan mahasiswa LINIMUS, yang memuat ketentuan mengenai larangin, tindakan disiplin, sanksi dan mekanisme pelaksanaannya dalam kampus.
c. Mahasiswa UNIMUS UNIMUS;
adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik di
d. c' f' g' . h'
Rektor adalah pimpinan tertinggi UNIMUS; Pintpirtnrt [Jtrivcrsilrs lcrrliritlnii Rckt,rr, wakil l(cktor t,
wakil l{cktor II tlan wakil ltckt.r lll; Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi Fakultas, yang terdiri dari Dekan dan Sekretaris
Fakultas;
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi yang meliputi : Pimpinan U,iversitas, rimpinan F-akurtas, Dosen
dai Kuryu*ari
Pelanggaran Peraturan Disiplin Maliasiswa UNIMUS adalah setiap perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa
LTNIMUS terdasarkan laporan dan atau pengaduan; Proses Pemeriksaan.adalah- usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-
i'
bukti, keterangan dan informasi-tentang ada atau tidaknya pelanggaran peratulan Disiplin
Mahasiswa UNIMUS;
j'
Tim Disiplin (Tim Pembinaan Disiplin Mahasiswa) adalah tim yang terdiri dari unsure Pimpinan Universitas, pimpinan Fakurtas, p"nlurnun, Dosen dan Karyawan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor !1yan UNIMUS; ' k' Tindakan Disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada mahasiswa uNIMUS yang dilakukan oleh Tim Disiplin; l' Sanksi adalah "uatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar peraturan Disiplin ditaati dan atau sebagai akibat huku.m atas pelanggaran Piraiuran Di-siplin'yang dilakuku, oi"r.1 maSasiswa; m' Laporan adalah pemberian informasimengenai tela.h terj;dinyi olguu; p"rurggu.un peraturan disiplin mahasiswa; n' Pengaduan adalah pelnberian inforrna.si telah teriaclinya dugaan pelanggaran pcratrrrarr disiplin tlltlllttsisrvtl yltltS, ttlcnrgiktttr grcrrunrlrr rlnrr rliscrlli'lrcrrriiltrrlpl o' l)ctttbelaatt adalah ttpaya tnahasiswa,yaug dinyatakan nrelakukau pelauggaran sesuai depgarr ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungun frmir4Ui untuk mengajul"an alasan_alasan dan atau sanksi-sanksi yang meringankan dan atau membebaskannya s-antsi; p' Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputuianaari sanksi yang dikeluarkan oleh Tim Disiplin; q. Rehabilitasi adalah pemulihan hak mahasiswa yang terkena sanksi.
MAKSUJ$X,Ii'ruuo* Pasal 2
Maksud diadakannya peraturan Disiplin Mahasiswa UNIMUS adalah untuk : Menjunjung tinggi ajaran Islam; Menanamkan sikap akhtak karimah dalamkehidupan mahasiswa UNIMUS; Memberikan landasan dan arahan kepada mahaslswa UNIMUS dalam berkata dan berbuat.
a. b.
c'
Pasal 3
Tujuan diadakannya Peraturan Disiplin Mahasiswa UNIMUS adalalr untuk: Terciptanya suasana ketertiban yang kondusifbagi berlangsungnya proses
a'
UNIMUSI
b'
c.
belajar mengajar di
I'crPcliltttrrtttytt tttitrlttbitt UNtMtJS scbagai rrrrrll usah:r I,crsyurikutlrn Mulrirrrrrrrirdiyirlr di Pendidikarr tinggi; Terbentuknya sarjana LiNIMUS sebagai sarjana yang berakhlak karimah.
5id,.g
BAB III ASAS-ASAS Pasal 4
Peraturan Disiplin Mahasiswa ini berdasarkan pada asas-asas
:
a'
Tauhid, yaitu segala ketentuan maupun penegakan Peraturan Disiplin Mahasiswa
b'
Edukatif, yaitu segala ketentuan maupun penegakan Peraturan Disiplin Mahasiswa
berorientasi pada nila-nilai tauhid;
berorientasi pada tercapainya tujuan pendidil
Ll?ffLifffi' d. e.
f.
yaittr
adanya keterbukaan dalam penegakan kerentuan peraturan Disiprin
t :fflllX';#fiJ:""
bentuk petaksanaan peraturan disiprin mahasiswa dapat
obyektivitas' yaitu pelaksanaan Peraturan Disiplin Mahasiswa ditegakkan seadil-adilnya. L"i""t*r'aalam peratu.", oilipri, Mahasiswa, maka Tim "n"'uiun r,,[u*]ru" n,'n,oiiij-i"ni* ,""aasarkan pada asas-asas
Dalam hal te.dapat'kekosongan
g:'r'il3,"il::**
KEwArrBA,f fi i,l'ToRANGAN Bagian Pertama
Kewajiban Pasal 5 Setiap mahasiswa wajib
a' b'
;:IX.,Xllrlaat
:
seoenuhnva kepada Pancasila, undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan
kehormatan dan martabat mahasiswa, armamater dan persyarikaran
ffiil"HJ#f,r:'il,**'
c' Mentaati sumpah/janji rnahasiswa berdasarkan peraturan yang berraku; d' ii"i'",*;rn* b,rk l;;;;;;;,io ,,,",,yn,,1trkirr ffift:t||.|:.:,,t:l'l,lT;llt'run e' Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, f'
Universitas lr4uhammadiyah Semarang; Segera melaporkan kepaia pirpin* universitas
persatuan, dan kesafuan mahasiswa
dan/atauFakultas, apabila mengetahui ada hal
atau merugi kan Un ivers itas-iiut
g. ffi:frjf,fi:trI ?Xl,?n1u'" Menciptakan atmosfir akademik lr. i' Menggunakan
kcwrriir,i,,,,yi, ,,,,,,r,,,,,
u,',odit;h
d
;;;,s;
yang baik;
dan memelilrutu aririius milik universitas dengan sebaik-baiknya;
j'
Berpakaian dan potongan rambut rapi dan
k' l' m.
r;;;;;;l"iritup "d;;ik; ;;g
aun u".ti-igi
y;;il#i,
Bagian Kedua Larangan Pasal 6 Setiap mahasiswa dilarang
:
a' Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater .b. Menyalahgunakan larr Persynrikatan Mulrninnradiynh; status kemahasis*aurryu; c' Menyalahgunakan fasilitas danialau baring-barang, uang, a.tau surat-surat milik Universitas yr-ttuk kegiatan diluar proses belajar mengajar; .d' Memiliki' "n a>
menjual, membeli,
e' f'^
menyewakan, atau meminjamkan fasilitas milik Universitas secara tidak sah; Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik universitas-maupun Fakultai, atau orang lain di dalam maupun di luar universitas Muhammadiyah semaranS.d.els-an tujuan untuk-keuntungan-pribadi, golongan, atau pihak lain, Ilnglecara langsung atau tidak langsung merugikan UNIMUS; Melakukan tindakan yang bersifat l.luiir denfan *ut"uJ-*.mbalas dendam terhadap dan/atau barang-barang, dokumen, "ntgu'auftur, atair surat-surat
ilf,lliTli;-i3',1il,11:;1,:::'i,lliffiii*pi'"'iu"L'u,i*"i,.'
,",t;
sesama
F;i;ur-tas, atau orang
g' h' i'. j'. . k' l'.
m.
n. o' p. q.
Memasuki tempat-tenrp.at yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, alttlitlttatcr, atatt l)crsyarikatart Muhanlrnadiyalr, kccuali untuk kcpcntirrgarr 1,,,,g.r,,t,; Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan] dosen" dan/atau unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas; Menghalangi berjalannya prosis kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah ITg lain yang diselenggarakan oleh atau atas ijin Univeisitas; Membocorkan clan/atau memanfaatkan rahasi-a Universitas yang diketahui karena kedudukan ja_b1t1n untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam metaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; Secara Iangsung atau tidak langsung mernaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan universitas baik di dalam maupun di luar LINIMUS supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya; Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang;
Menggunakan pakaian yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama; Membawa, menyimpan,_ alau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga menrbahayakan diri sendiri dan/atau orang lain; Dengan sengaja mentalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langstrng dan/atau menyuruh orang lain tinluk melakukan lerbuatan-perbuatan it,, untuk kcpcntitlgtlrr ;lrilrrrtli dntt/ntnu ttrang laitt ntau sunttr dokulncrr, surat-srrrat, Jlrr/lliru tirrrda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di UNlMt.lS. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (oki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang -ujian
lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam
r. s. t. u, v.
w.
x. y. z.
diselenggarakan oleh uriversitas maupun pihak lain di luar universitas, menyontek auta* melakukan tindak plagiat;
yan[
,;iurl
Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahas i sw aan dan/ atau keuan gannya berdasarkan peraturan I'ang uerlaku
I
Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat meiusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan universitas pida umumnya dan melakukan penganiayaan atau perkelahian baik didalam maupun di luar universitas; Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik universitas atau milik orang lain; Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap civitas akademika atau orang Iain;
Merokok di kau,asan kampusAJniversitas; Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya; Mclakukan htrbtrngan seksual sccara tidak sah, pornografi, pornoaksi ctarr/atau perbuatan asusila lainnya baik didalam maupun di luar universitas; dan memperbanyak, mengedarkan film/video sejenisnya;
Tcrlibat sccrrril larrgsulrg atau tidak langsung dalam pcrjuclian; Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma-norma danlatau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan didaiam maupun di luar UNIMUS termasuk didalamnya dilarang mengembangkan pemahaman agama Islam di luar paham Kemuhammadiyahan. Pasal 7
Setiap penguiangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat.
,n**?t8,L,,,-,* Bagian pertama Pelanggaran Disiplin Pasal 8
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, adalah pelanggaran disiplin-. Pasal 9
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam p_eraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi rankri disiplin oleh pJjabat ying i"r*"riung menjatuhkan sanksi.
Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin Pasal
(l)
Tingkat sanksi disiplin terdiri dari
l0
:
a. Sanksi disiplin ringan; b. Sanksi disiplirr scdnng; dan
c. Sanksi disiplin bcrat.
(2)
Jenis sanksi disiplin ringan terdiri dai.i
a. b.
(3)
Teguran lisan; Tegoran tertulis. Jenis sanksi disiplin sedang terdiri dari
a.
b'
:
:
Kerja sosial secara part time di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang atau amai usaha persyarikatan IUuhammadiiah; Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikal
dengan tin gkat pelanggarannl,a; sementara sebagai mahasiswa untuk selama-lamanya 2 (dua) semester Jenis sanksi disiplin berat adalah diberhentikan sebagai mahasiswa UNIMUS; '
c. Diberhentikan.
(4) (5) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud datam iyat (2),ayat (3) dan ayai pasal ini 1+l
dapat
dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif; (6) Tingkat sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan urutan beratnya sanksi. Pasa! I I
(l)
Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dirnaksud dalarn pasal
dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Paial
l0 (l) huruf
5
a;
(2) Setiap mahasiswa yang melal
Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Pasal 12
(l) Pejabat yang berwenang a. Rektor; b. Dekan;
menjatuhkan sanksi adalah
:
c. Ketua Program Studt LINIMUS atau pejabat yang setara dengan Ketua Program Studi
d.
UNIMUS; Dosen.
(2) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 (4) dijatuhkan oleh Rektor; 5
(3) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud.dalam pasal l0 (3) diiatuhkan oleh (4) Jcttis sttttksi disiplirr sobalainran" airntrra aatam tusat'ro'ijxi.irturrkan orerrDekan. Ketuj r)rograrrr studi atau pejabat yang setara dengan Ketua program
studi atau dosen.
Tata cara pemeriksaan, nen; atut.,Bal:
ffi5::Tffi Pasal
aian Keputusan Sanks i D i sipr i n
13
(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin,. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu terhadap y";g-'Jdr;k; -utrurir*u merakukan peranggaran disiprin; (2) Pemeriksaan sebagaimana,ri.utrrJ a l*m ay xir l Jiiuiut"n, a' Secara risan, atas pertimbanga,'n berwenang menjatuhkan sanksi, -apabila pelanggaran disiplin yang dilakukari oleir *unuJir*u..yanq bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijattrhi salah satu jenis san[si iiripri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 (2);
+jilil;;;
b'
Secara tertulis-,. apabila atas pertimbangan. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, -oleh pelanggaran disiplin 1'ung dilukutcan *urru.[*u..yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu l.nir ranii.i li.ipri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal t0 (3) dan pasat 10 (4); (3) Dalam hal pclanggaran clisiplin iilokrt on oleh cua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa Fakultas, pemeriksuun aupui ailakukan secara pe.iabat yattg berrverrn
n
g rncn intulrkari
sn
nksi clari
rrelrcrfilnkrr
bersama-sama olelr
tas tcrscbrrt
(4) I'crrrc'iksttrttt tttrtltitsi,tw., yaiig disargka,n"t,rlo,,t u,,'f'"rr,,rggu.u,r clisiplir, tlilakuka, tertutup. l
;
sccitrir
Pasal 14
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang. berwenang menjatuhkan sanksi dapat me,dengar atau meminta keterangan dari orang tain apaUita jip*a"rl
fE
Pasal 15
(l)
.
Pejabat yang berwenang
menjatuhkan sanksi sebag aimanadimaksud dalam pasal l0 (l) huruf a' b dan c dapat memerintahkan pejabat b;;il;;a l -- untuk memeriksa rnahasiswa yang
disangka melakukan pelanggaran
disipfin;
(2) untuk kepentingan p"r.ii-ktuan dapat dibentuk Tim Disiplin dengan koordinator Dekan;
di
masing-masing Fakultas
(3) Pejabat yang benvenang menjatuhkan sanksi, pejabat bawahan pejabat yang berwenang sanksi, Tirn Disiplin sebagaimunu'ii,,utrud daram'iyui-'r,i
;",
il:fl:#n
a' Memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran c untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali; . Memanggil atau menghaiirkan saksi; ... Dalarn I . hal rnahasis*u (4)
ayat
(f)
disiplin
llrg.disangka melakukan pelanggaran tidak haclir meskipun telah dipnrrggil scc,r. prtrrt scbngirilnartaiJilraksucl tt,l,rn'i"ri?ll ." \ butir a, pcmcriksaa, dil.rrjutkan tanpa hadimya malrasiswa yang bersangkutan. r' Pasal 16
(l) Hasil
petneriksaan terhadap
v
mahasiswa yang disangka -a--- melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaani (2) Berita Acara Pemeriksaan ,Jianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa' kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan=tidak rraair s"ualui*unu dimaksud dalam Pasal l5 (4); (3) Berita Acara Pemeriksaart sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang men ghukum.
.-
Pnsal I 7
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
(2) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), sekurang-kurangnya memuat tentang: Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamir., agama, FakultaslProgram dan Program Studi, nomor induk mahasiswa, alamat;
a. b.
Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi
c. d. e.
Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan; Amar putusan; Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.
disiplin;
Bagian Kelima
Hak Mahasiswa yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin Pasal 18
(l)
Mrrlrrrsiswlr
yrlli
tlisrrrrgkn lrrclrrktrliurr pclarrggrrrlrr tlisilrlirt, bcrlrrrk rrrcrrgirjrrliirrr purrlrcllrirrr
selama proses penreriksaarr;
(2) Pembelaan sebagaimatta dimaksud dalam ayat (l) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis; (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (4), hak pernbelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan;
(a) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
(5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan; (6) Ketentuan sebagaimarra dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dipidana karena aktifitas politiknya. r
Bagian Keenam Keberatan atas Sanksi Disiplin Pasal 19
(l) (2)
Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l0 (2) tidak dapat mengajukan keberatan; Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia'menerima keputusan sanksi disiplin. Pasal 20
(l)
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) diajukan secara tertulis melalui Dekan; (l) harus memuat alasan-alasan dari keberatan itu.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
Pasal 2 I
Dekan wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada pejabat yang
berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya mulaitanggal ia menerima keberatan itu.
7 (tujuh) hari kerja terhitung
Pasal22
(1) Apabila ada keberatan dari nrahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) pejabatyang berwenang nienjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya l4 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan
itu;
(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam
ayat {2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final
dan mengikat.
Bagian Ketujuh Berlakunya Keputusan Sanksi Disiplin l'irstrl 2J
(l)
Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan; (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (3) dan (4) berlaku: a. Apabila tidak ada keberatan, rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b.
Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 (3)"
BAB VI KETENTUAN.KETENTUAN LATN Pasal24 (1)
(2)
Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasus atasnya ditutup; ,{pabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutcn dianggap telah selesai.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25
(1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku; (2) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini.
BAB VIII KU'l'lrN'l'UAN l'ljN U'l'Ul, Pasal 26
apabila temyata di kemudian hari
Salinan disampaikan kepada Yth
I,
:
BPH UNIMUS
2. Para WakilRektor 3. Para Dekan 4. Para Kctua Urrit ?argkatan D^bt 5. Para Ketua Program Studi
