PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

STKIP SURYA 2014

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya Surya Research and Education Center (SURE Center) Jl. Scientia Boulevard Blok U/7 Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Website : www.stkipsurya.ac.id Email : [email protected]

Pedoman Akademik STKIP Surya - i

Pedoman Akademik STKIP Surya - ii

KATA PENGANTAR STKIP Surya didirikan dengan misi utama mencetak guru dalam bidang matematika dan IPA, yang akan mengabdi di berbagai tingkat pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Terdapat tiga program studi kependidikan (Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan TIK) di lembaga ini dan merupakan salah satu pengejawantahan dari kepedulian STKIP Surya terhadap perkembangan pendidikan ilmu eksakta di tanah air. Selain bertujuan menghasilkan sarjana kependidikan yang unggul dan terkemuka, STKIP Surya juga merasa terpanggil untuk memajukan dunia pendidikan khususnya di daerah daerah tertinggal, yang sangat membutuhkan perhatian. Menjadi guru adalah sebuah pilihan, dan karenanya dapat dipelajari dan dilatih. Menjadi guru tidak dilahirkan melainkan dibentuk. Karena itu seluruh sumber daya yang ada di lembaga ini diarahkan untuk membentuk mahasiswa agar memiliki pengetahuan, nilai / sikap dan keterampilan yang memadai dalam mengemban tugasnya kelak sebagai seorang guru profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain kurikulum pada setiap program studi yang telah disusun sedemikian sehingga terarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, namun juga perlu didukung dengan kebijakan implementasi yang selain efektif tetapi juga edukatif. Untuk itu buku ini dianggap perlu diterbitkan dan disosialisasi agar dipahami secara baik oleh segenap sivitas akademika STKIP Surya termasuk pula staf pendukung. Buku ini terdiri dari dua bagian, Bagian A mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, Bagian B berisi peraturan disiplin mahasiswa. Diharapkan buku ini menjadi panduan utama semua pihak terutama mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan pembinaan kepribadian, yang tidak lain merupakan inti dari semua aktifitas di lembaga ini. Buku ini merupakan revisi dari Buku Pedoman Akademik dan Displin Mahasiswa versi sebelumnya, dan diberlakukan sejak awal semester Genap 2013/2014.

Tangerang, 17 Maret 2014 Ketua,

Drs. Mauritsius Tuga, MS, Ph.D.

Pedoman Akademik STKIP Surya - iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................... iii DAFTAR ISI ......................................................................................... iv A. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI STKIP SURYA................................................................................................... 1 BAB I. UMUM ................................................................................... 3 BAB II. PROSES PEMBELAJARAN (PP) .................................... 4 BAB III. PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA ............... 9 BAB IV. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ............................. 13 BAB V. PENILAIAN KEMAJUAN BELAJAR MAHASISWA .... 16 BAB VI. EVALUASI MATA KULIAH ............................................ 18 BAB VII. EVALUASI KELANJUTAN PERKULIAHAN .............. 23 BAB VIII. EVALUASI KELULUSAN ............................................. 27 BAB IX. PINDAH STUDI MAHASISWA...................................... 29 BAB X. ALIH PROGRAM PENDIDIKAN .................................... 31 BAB XI. SANKSI AKADEMIK ....................................................... 32 BAB XII. PENUTUP ....................................................................... 34 B. PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA STKIP SURYA .......... 36 BAB I. KETENTUAN UMUM ........................................................ 37 BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN ................................................... 38 BAB III. LARANGAN-LARANGAN .............................................. 39 BAB IV. MACAM DAN BENTUK SANKSI .................................. 41 BAB V. JENIS DAN KUALIFIKLASI PELANGGARAN............. 42 Pedoman Akademik STKIP Surya - iv

BAB VI. KOMITE DISIPLIN DAN ACARA PEMERIKSAAN .... 43 BAB VII. PENJATUHAN SANKSI ................................................ 45 BAB VIII. PEMBELAAN MAHASISWA ....................................... 45 BAB IX. PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN .................................... 45 BAB X. KETENTUAN TAMBAHAN ............................................. 46 BAB XI. KETENTUAN PENUTUP ............................................... 47 LAMPIRAN 1 : CONTOH SURAT TUGAS KOMITE DISIPLIN .......................................................................................................... 48 LAMPIRAN 2 : CONTOH BAP ..................................................... 49 LAMPIRAN 3 : CONTOH SURAT KEPUTUSAN ...................... 51

Pedoman Akademik STKIP Surya - v

Pedoman Akademik STKIP Surya - vi

A. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI STKIP SURYA SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP SURYA Nomor: 001A/STKIP-Ketua/Ket/III/2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI STKIP SURYA

Menimbang :

1.

2.

3.

Mengingat :

1. 2

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku umum diperlukan adanya peraturan pokok penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan STKIP Surya. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pemahaman dan partisipasi penuh dari segenap anggota sivitas akademika demi kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Bahwa agar setiap sivitas akademika dapat berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan pendidikan, maka setiap anggota sivitas akademika perlu mengetahui hak-hak, tugas dan kewajibankewajibannya. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3

Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

5

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah

7.

Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 1

Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 8.

9.

10.

11.

Memperhatikan:

1.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 140/D/O/2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Surya. Keputusan Dirjen Dikti No. 10068/D/T/K-IV/2012 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Matematika Jenjang S1 STKIP Surya Keputusan Dirjen Dikti No. 10066/D/T/K-IV/2012 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Fisika Jenjang S1 STKIP Surya Keputusan Dirjen Dikti No. 10067/D/T/K-IV/2012 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Jenjang S1 STKIP Surya Statuta Sekolah Tinggi Keguruan & Ilmu Pendidikan Surya tahun 2009.

MEMUTUSKAN Menetapkan :

Peraturan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di STKIP Surya yang tertuang dalam Bab dan Pasal berikut ini.


BAB I. UMUM Pasal 1 Pengertian 1.

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan progam studi. 3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. 4. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu. Satu sks setara dengan 50 menit kegiatan perkuliahan (tatap muka) atau 100 menit praktikum, atau 200 menit kerja lapangan yang masing-masing diikuti 50 – 100 menit kegiatan terstruktur dan 50 – 100 menit kegiatan mandiri perminggu. 5. Proses Pembelajaran (PP) adalah keseluruhan kegiatan akademik dari awal hingga akhir masa studi mahasiswa yang diselenggarakan Sekolah Tinggi, atau program studi dan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen secara tatap muka terjadwal, terstruktur dan mandiri dalam bentuk perkuliahan, praktikum laboratorium / bengkel / studio, praktikum / praktek lapangan, seminar dan skripsi / tugas akhir menurut Sistem Kredit Semester (SKS). 6. Pembiaya Studi adalah orang perorang atau instansi / lembaga yang menanggung biaya pendidikan seorang mahasiswa baik secara utuh maupun sebagian. 7. Mahasiswa adalah mahasiswa STKIP Surya. 8. Dosen adalah dosen STKIP Surya. 9. Sivitas Akademika adalah Mahasiswa atau Dosen serta seluruh tenaga kependidikan di STKIP. 10. Badan Etik adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Ketua untuk melakukan tugas tugas pembinaan sivitas akademika dan penegakan disiplin baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik.


BAB II. PROSES PEMBELAJARAN (PP) Pasal 2 Penyelenggara Proses Pembelajaran Penyelenggaraan PP sesuai dengan kelompok mata kuliah diatur sebagai berikut : a. Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), yaitu mata kuliah dari kelompok pengembangan kepribadian (MPK) dan kehidupan bersama serta sebagian mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang didisain untuk diberikan kepada semua program studi, penyelenggaran mata kuliah ini diatur dan dikoordinasikan dengan Program Studi oleh seorang Koordinator. b. Kelompok mata kuliah yang diatur oleh program Studi dan laboratorium/ studio/ bengkel pada umumnya adalah kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dan Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB). c. Pelaksanaan Mata Kuliah Praktek Pembelajaran Mikro (PPM) dan Program Latihan Profesi Guru (PLPG) dikoordinir oleh seorang Koordinator bekerja sama dengan Ketua Program Studi. d. Mata Kuliah yang termasuk dalam kelompok MKU ditetapkan oleh Pembantu Ketua bidang akademik. e. Penyelenggaraan mata kuliah Pembelajaran Mikro, PLPG, Seminar dan Skripsi diatur dalam ketentuan yang terpisah. .

Pasal 3 Peserta dan Pelaksana Proses Pembelajaran a.

b.

c.

d. e.

Peserta Kelompok Mata Kuliah Umum adalah mahasiswa lintas program studi yang pelaksanaannya diatur bersama oleh program studi dan koordinator MKU. Dosen pengasuh mata kuliah dalam kelompok MKU ditentukan oleh koordinator MKU yang selanjutnya diserahkan kepada Program Studi untuk dimasukkan dalam Rencana Pembelajaran Semesteran. Dosen pengasuh mata kuliah seperti pada pasal 2, butir b dan butir c ditetapkan oleh Ketua Program Studi melalui rapat Program Studi dengan memperhatikan beban mengajar yang menjadi kewajiban seorang dosen tetap. Jika diperlukan, Koordinator MKU, Ketua Program Studi atau Koordinator PLPG dapat menunjuk seseorang sebagai dosen tidak tetap. Persyaratan, mekanisme penunjukkan dan pemberhentian seorang dosen tidak tetap diatur dalam Peraturan Kepegawaian. Pasal 4 Beban Studi Mahasiswa dalam Sistem Kredit Semester (SKS)

1.

Tujuan Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 4

2.

3.

Secara khusus, tujuan penerapan sistem kredit adalah : a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang giat dan cakap untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih cepat. b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan capaian indeks prestasi. c. Melakukan evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan baik. d. Memberikan bimbingan akademik yang tepat sasaran. Ciri-ciri Sistem Kredit Semester a. Dalam sistem kredit, tiap mata kuliah diberi harga (bobot) yang namanya kredit. b. Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan dalam kurikulum yang berlaku. Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) a. Beban studi mahasiswa setiap semester disesuaikan dengan capaian indeks prestasinya dan tidak harus sama pada setiap semester. b. Beban studi mahasiswa baru ditentukan berdasarkan hasil tes penempatan (Placement test) yang diselenggarakan STKIP Surya. c. Jika hasil Placement Test mewajibkan adanya matrikulasi, maka pengaturan matrikulasi dan jadwalnya ditentukan oleh Koordinator matrikulasi yang ditunjuk oleh Pimpinan STKIP Surya. d. Lama masa studi mahasiswa paling lama 14 semester (7 tahun). Namun bagi mahasiswa utusan instansi tertentu, lama studi disesuaikan dengan kebijakan instansi pengirim. e. Perhitungan indeks prestasi kumulatif menggunakan formula berikut :

∑ ∑

f.

Catatan: Sks adalah sks dari mata kuliah yang telah diprogramkan. Nilai adalah nilai semester dari mata kuliah yang telah diprogramkan. Jika suatu mata kuliah telah diprogramkan lebih dari sekali, maka nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi. Besarnya beban studi maksimum setiap semester (selain semester I) diatur dalam tabel berikut:

1

3,00 ≤

≤ 4,00

Beban Semester Max (SKS) 24

2

2,50 ≤

< 3,00

21

3

2,00 ≤

< 2,50

18

4

1,50 ≤

< 2,00

15

5

0,00 ≤

< 1,50

12

Kategori

Rentang


Pasal 5 Bentuk-Bentuk Proses Pembelajaran 1.

2.

3.

4.

5.

Kuliah adalah bentuk Proses Pembelajaran yang melibatkan dosen dan mahasiswa yang berinteraksi secara langsung dalam ruang kuliah sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Seminar adalah bentuk Proses Pembelajaran berupa pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus dibawah bimbingan dan arahan seorang ahli yang berwenang dalam bidang itu Praktikum Laboratorium adalah bentuk Proses Pembelajaran dimana mahasiswa di bawah bimbingan dosen melaksanakan praktikum di laboratorium sebagai penerapan teori yang sudah dipelajari untuk memeperoleh keterampilan professional dalam bidang tertentu. Praktikum Lapangan dan sejenisnya adalah bentuk Proses Pembelajaran dimana mahasiswa di bawah bimbingan dosen melaksanakan praktikum di lapangan sebagai penerapan teori yang sudah dipelajarinya untuk memperoleh keterampilan professional dalam bidang tertentu yang didukung dengan kegiatan terstruktur dan mandiri di luar kampus. Skripsi / Tugas Akhir adalah bentuk Proses Pembelajaran dimana mahasiswa di bawah pimpinan dosen melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan skripsi/tugas akhir sesuai judul yang telah dipilih dan disetujui oleh Ketua Program Studi dan dosen pembimbing. Pasal 6 Bentuk Proses Pembelajaran Khusus

Selain bentuk-bentuk proses belajar mengajar yang diuraikan pada pasal 5, maka bentuk-bentuk khusus Proses Pembelajaran tertentu dapat dirumuskan pada tingkat program studi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pasal 7 Cara Kegiatan Pembelajaran 1.

2.

Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terjadwal adalah kegiatan pembelajaran yang dijadwalkan secara regular (mingguan) dan dilaksanakan secara tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang lamanya sesuai dengan nilai sks mata kuliah yang bersangkutan. Kegiatan Terstruktur a. Kegiatan Pembelajaran Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang jadwalnya tidak regular yaitu disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah tertentu serta kesepakatan dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah di bawah bimbingan dosen sebagai tindak lanjut kegiatan tatap muka terjadwal. b. Kegiatan Pembelajaran Terstruktur dapat berupa : 1) Tutorial / diskusi dibawah bimbingan dosen / tutor,


2)

3.

Penugasan dosen kepada mahasiswa seperti : diskusi kelompok, penulisan naskah / laporan, pekerjaan rumah / penyelesaian soal, kliping koran dengan analisis dan tanggapan. c. Jumlah tugas terstruktur untuk tiap mata kuliah pada tiap semester minimal 5 kali yang akan diambil nilainya oleh dosen untuk diolah bersama komponen penilaian lain dalam menentukan nilai semester. Kegiatan Pembelajaran Mandiri adalah kegiatan mahasiswa atau dosen yang dilakukan secara mandiri. Dari pihak mahasiswa dapat berbentuk : membaca untuk memperdalam materi, merangkum / menyunting bahan kuliah dan lain-lain; dari pihak dosen, antara lain : membaca, menulis ulang bahan kuliah dan lain-lain. Pasal 8 Syarat-syarat Untuk Menjadi Peserta Kuliah

1.

2.

3.

Mahasiswa telah terdaftar sebagai mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan melalui registrasi akademik semesteran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mahasiswa telah berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik (PA), untuk menyusun rencana studi sesuai dengan Indeks Prestasi Kumulatif semester sebelumnya (kecuali semester satu) dan rencana kuliah / jadwal kuliah yang ditawarkan / dikeluarkan untuk semester tersebut. KRS nya sudah disahkan oleh PA, Ketua Program Studi dan BAAK. Pasal 9 Pemantauan Pelaksanaan Proses Pembelajaran Semesteran

1.

2.

Kegiatan tatap muka terjadwal berlangsung sesuai dengan kalender akademik semesteran yang sudah ditetapkan dan menurut jadwal kuliah regular yang disusun BAAK. Sementara kegiatan praktek lapangan / PPL dan Tugas Akhir / Skripsi jadwalnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Pelaksanaan perkuliahan dipantau dan dikendalikan dengan menggunakan instrumen-instrumen berikut ini: a. Untuk Kegiatan Tatap Muka Terjadwal (TMT) digunakan 1) Daftar Hadir Kuliah (DHK) untuk merekam kehadiran mahasiswa dan disusun berdasarkan konsultasi KRS untuk kuliah, seminar, dan praktik laboratorium, 2) Berita Acara Dosen (BAD) untuk merekam kehadiran dan kegiatan dosen dalam kuliah, seminar atau praktek laboratorium, 3) Daftar Hadir Kegiatan Lapangan (DHKL) mahasiswa dan Daftar Pelaksanaan Bimbingan dosen untuk mata kuliah praktik lapangan, 4) Kartu bimbingan untuk pelaksanaan Bimbingan Skripsi / Tugas Akhir yang diparaf dosen dan mahasiswa secara bersama.


b.

3.

Untuk kegiatan terstruktur digunakan daftar cara yang digunakan dosen dalam PP yang diisi oleh Dosen dengan lampiran buktinya seperti dafatar hadir, jadwal dan materi diskusi, tugas, soal / latihan, makalah, jadwal pemakaian dan lain-lain. Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan TMT 100% dari total jumlah jam efektif tiap mata kuliah dalam semester yang berjalan.


BAB III. PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA Pasal 10 Pengertian 1.

2.

Pembimbingan mahasiswa adalah bantuan kepada setiap mahasiswa diluar dari proses pembelajaran mahasiswa dari awal hingga akhir masa studinya, serta secara khusus berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan proses pembelajarannya itu dibawah bimbingan seorang dosen Pembimbing Akademik (dosen PA). Dosen PA adalah dosen yang selain tugasnya sebagai dosen diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pembimbingan mahasiswa karena memenuhi syarat-syarat untuk tugas tersebut. Pasal 11 Alasan Pentingnya Pembimbingan Mahasiswa

Sistem kredit semester dalam pembelajaran menuntut adanya pembimbingan mahasiswa karena: a. Masa studinya dibatasi secara tegas. b. Batas ambang lulus dipertegas sesuai capaian IPK dan SKSD (mata kuliah yang sudah lulus dihitung total SKSnya). c. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan terus menerus selama masa pembelajaran dan dalam proses pembelajaran. d. Pengelolaan kegiatan pembelajaran mahasiswa perlu terus dibimbing meliputi: perencanaan, pelaksanaan rencana, evaluasi dan tindak lanjut. Pasal 12 Tujuan Pembimbingan Pembimbingan mahasiswa bertujuan agar mahasiswa mampu mengelola proses belajarnya secara efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan dan minatnya sehingga ia dapat melewati dan menyelesaikan studinya dengan berhasil baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam masa studi yang telah ditentukan Pasal 13 Persyaratan Menjadi Pembimbing Akademik 1. 2. 3. 4. 5.

Berstatus dosen tetap. Sebaiknya dosen tetap pada Program Studi. Menguasai / memahami kurikulum Program Studi. Memahami SKS dan Pedoman Akademik termasuk pedoman pembimbingan mahasiswa ini. Ditetapkan dengan keputusan Ketua STKIP Surya atas usul Ketua Program Studi. Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 9

Pasal 14 Fungsi Pembimbing Akademik 1. 2.

3.

4.

5.

Membantu mahasiswa menyusun rencana studi semesteran pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan rencana studinya serta mengidentifikasi dan memecahkan masalah baik akademik maupun non akademik yang menghambat kelancaran studi mahasiswa sepanjang semester berkala. Membantu mahasiswa dalam evaluasi semesteran pada akhir semester dan membantu tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membantu mahasiswa dalam evaluasi diri khususnya yang berkaitan dengan kemampuannya untuk mempertimbangkan seobyektif mungkin dan membuat keputusan yang realistis dalam pemilihan program studi perencanaan studi serta kesinambungan dan penyelesaian studi mahasiswa. Membantu mahasiswa dalam urusan cuti akademiknya. Pasal 15 Wewenang Pembimbing Akademik

1.

2. 3.

4.

5.

Memberi pertimbangan dan nasihat tentang mata kuliah dan beban studi (sks) yang dapat dimasukkan mahasiswa dalam rencana studi dan pelaksanaannya. Mengoreksi kesalahan yang dibuat mahasiswa dalam KRS dan atau KHS. Memberi sanksi akademik berupa peringatan kepada mahasiswa apabila prestasi akademiknya rendah / merosot atau mahasiswa melakukan pelanggaran akademik lainnya. Memberi usul kepada Ketua Program Studi tentang sanksi akademik lainnya (alih program atau putus kuliah) dan juga usul agar mahasiswa bimbingannya memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat yang berlaku. Melakukan tindakan alih tangan masalah mahasiswa yang melampaui wewenang kepada pihak lain yang berwenang untuk itu. Pasal 16 Kewajiban Pembimbing Akademik

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menguasai kurikulum program studi yang diikuti mahasiswa. Memahami pedoman akademik yang berkaitan dengan tugasnya. Mengetahui berbagai program kemahasiswaan. Melaksanakan pembimbingan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melayani mahasiswa bimbingannya dengan sebaik-baiknya. Melapor kepada ketua program studi jika akan meninggalkan tugasnya.


Pasal 17 Masa Tugas Pembimbing Akademik 1.

2. 3.

Masa tugas PA selama satu semester penuh dan dapat diperbaharui lagi atau diganti sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu setiap semester. Seorang PA seharusnya membimbing mahasiswa yang sama sampai selesai studinya, jika tak ada alasan untuk diganti / diubah. Dalam hal konflik mahasiswa dengan dosen PA maka Ketua Program Studi segera mengatasai hal itu atau segera melakukan pergantian PA bagi mahasiswa yang bersangkutan. Pasal 18 Jumlah Mahasiswa Bimbingan

Jumlah mahasiswa yang dibimbing seorang PA sesuai dengan pedoman tentang Beban Kerja Dosen dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pembimbingan. Pasal 19 Jangka Waktu Bimbingan 1. 2.

3.

Setiap mahasiswa berhak memperoleh pembimbing sejak awal hingga akhir masa studinya. Jika seorang PA meninggalkan tugas dalam jangka waktu yang relatif panjang sehingga tugasnya sebagai PA tak dapat dilaksanakan dengan semestinya, maka harus ditunjuk dosen PA yang lain. Jika untuk sementara waktu dosen PA tidak berada dikampus sedangkan saat itu dibutuhkan mahasiswa bimbingan maka tugas PA untuk sementara diambil alih oleh Ketua Program Studi. Pasal 20 Kewajiban Mahasiswa Bimbingan

1. 2. 3. 4. 5.

Tertib waktu dan berdisiplin dalam waktu kegiatan-kegaitan pembimbingan Bekerja sama/bersikap kooperatif dengan PA-nya. Bersikap terbuka menyampaikan masalah dan menerima saran, nasihat, pertimbangan dan peringatan dari PA. Memanfaatkan pelayanan PA sebaik-baiknya bagi kelancaran dan keberhasilan studinya. Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pembimbingan mahasiswa.


Pasal 21 Instrumen Pembimbingan Mahasiswa Segala kegiatan pembimbingan mahasiswa oleh dosen PA dicatat dalam Kartu Pembimbingan Mahasiswa (KPM) agar pembimbingan mudah dipantau dan dievaluasi.


BAB IV. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Pasal 22 Beban Mengajar Semesteran 1. 2.

3.

Beban mengajar maksimum seorang dosen tetap adalah 12 SKS. Seorang dosen dapat diberikan tugas tambahan. Ketentuan mengenai tugas tambahan diatur dalam Pedoman Kepegawaian STKIP Surya. Beban mengajar dosen dengan tugas tambahan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Distribusi beban mengajar setiap semester diatur oleh Ketua Program Studi dalam rapat bersama para dosen Program Studi. Rapat pembagian beban mengajar dimaksudkan agar beban mengajar dibagi merata kepada setiap dosen tetap. Pasal 23 Partisipasi Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran

1.

2. 3.

Sebagai orang yang menuntut ilmu, mahasiswa wajib berpartisipasi, memanfaatkan kesempatan yang tersedia sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindari ketidakhadiran dalam setiap proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah. Apabila jatuh sakit, pemberitahuan sakit harus didukung keterangan tertulis dokter/saksi lain yang dapat dipercaya dan disampaikan ke BAAK. Toleransi untuk ketidakhadiran karena alasan ijin atau alpa untuk satu mata kuliah adalah maksimal sebesar 20 % dari realisasi pertemuan bersama dosen/pengajar. Jika ketidakhadiran melebihi batas toleransi ini maka akan dihitung sebagai pelanggaran disiplin yang sanksinya diatur dalam peraturan disiplin mahasiswa. Pasal 24 Daftar hadir Kuliah Mahasiswa (DHK)

1. 2. 3.

4.

Tujuan DHK adalah untuk mencatat data Kehadiran (h) dan ketidakhadiran kuliah mahasiswa karena izin (i) atau alpha (a) atau sakit (s). DHK harus dikembalikan oleh dosen ke BAAK segera setelah kuliah berakhir. DHK dua minggu pertama dapat berupa DHK sementara, karena masih diberi kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan modifikasi rencana studi dalam periode tersebut. Dosen bertanggung jawab atas kebenaran data DHK karena jumlah mahasiswa yang hadir pada tiap TMT dicatat pula pada BAD. Pengisian DHK sebaiknya dilakukan pada awal kuliah (dalam 15 menit pertama) dan harus diparaf oleh dosen.


Pasal 25 Berita Acara Dosen (BAD) 1.

2.

Tujuan BAD ialah untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dosen mencakup : hari / tanggal / jam, jumlah mahasiswa yang hadir, dan pokok / sub pokok bahasan dan keterangan yang dianggap perlu. Perlu diperhatikan, agar dalam pengisian BAD : a. Tanggal dan jumlah peserta sesuai dengan DHK. b. Pokok / sub pokok bahasan sesuai dengan SAP dan GBPP. Pasal 26 Tata Krama Pengajaran Khusus Bagi Dosen

Dosen sebagai pendidik berkewajiban: a. Mendorong kemandirian mahasiswa untuk belajar menuju pencapaian kecerdasan akademik dan kepribadian sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri. b. Melaksanakan proses pembelajaran yang baik dan sesuai tujuan pembelajaran dengan ikhlas dan setia agar mahasiswa memperoleh input pembelajaran yang sesuai denga kurikulum. c. Penuh rasa tanggung jawab dalam proses pembelajaran yang bermutu, dengan mematuhi rambu-rambu kurikuler sesuai ketentuan yang berlaku. d. Memberi tugas terstruktur kepada mahasiswa sesuai dengan silabus yang telah disiapkan secara jelas dan wajar (dengan batas waktu yang memadai dan dalam jangkauan mahasiswa / tak terlampau sulit atau terlampau mudah). Pasal 27 Tata Krama Bagi Dosen dan Mahasiswa Baik dosen maupun mahasiswa, sebagai insan akademik, berkewajiban: a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, moral dan etika, serta menghayati dan mengamalkannya dalam pengajaran (proses pembelajaran) khususnya dalam relasi dan interaksi edukatif dosen dan dengan para mahasiswa. b. Memegang teguh disiplin dan tertib waktu sesuai dengan jadwal dan tempat kuliah yang sudah diatur. c. Sopan dalam perilaku, santun dalam tutur kata dan ramah dalam komunikasi dalam proses pembelajaran. d. Jujur, penuh tanggung jawab dalam menggunakan sarana dan dana dalam pembelajaran. e. Konsisten dan konsekuen dengan kesepakatan dosen-mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. f. Berbusana bersih, rapih dan sopan / etis sesuai peraturan kampus dan tidak menggunakan kelengkapan lainnya yang tidak diperkenankan dalam proses pembelajaran di antaranya HP, atau perangkat lain yang


g.

mengganggu aktifitas belajar atau konsentrasi belajar diri sendiri dan mahasiswa lain. Ikut bertanggung jawab menciptakan dan memelihara kebersihan, ketenangan, dan ketertiban di ruang kuliah atau pratik (laboratorium, studio, bengkel) termasuk tidak merokok. Pasal 28 Tata Krama Khusus bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai pribadi-pribadi yang menuntut ilmu berkewajiban: a. Hadir diruang kuliah pada waktunya (paling lambat 15 menit setelah kuliah dimulai. Lebih dari itu mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti kuliah. b. Dalam hal terlambat pada batas waktu yang diperkenankan perlu melaporkan kepada dosen yang sedang mengajar. c. Selama mengikuti kuliah mahasiswa harus tekun dan penuh perhatian serta aktif, dan tidak diperkenankan mengobrol dengan teman atau meninggalkan ruang kuliah tanpa alasan yang kuat dan tidak seijin dosen yang sedang mengajar. d. Mengadakan dan atau menggandakan materi ajar yang disediakan dosen dan menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang diminta dosen.


BAB V. PENILAIAN KEMAJUAN BELAJAR MAHASISWA Pasal 29 Pengertian 1.

2.

3.

4.

Penilaian kemajuan belajar mahasiswa adalah suatu prosedur sistematis untuk mengambil keputusan tentang tingkat kemajuan belajar mahasiswa dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan instrument tes. Pengukuran hasil belajar mahasiswa adalah prosedur pemberian angka kepada hasil belajar mahasiswa menurut aturan atau formulasi yang jelas sesuai hasil tes. Tes Hasil Belajar (THB) adalah seperangkat pertanyaan atau tugas, yang dirancang sedemikian rupa, untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar peserta testing, dimana isi jawaban terhadap pertanyaan atau urutan dan kecermatan pelaksanaan tugas yang diberikan itu menunjukkan tingkat hasil belajar tersebut menurut suatu aturan / patokan tertentu. Hasil belajar adalah capaian dalam bentuk nilai berasal dari THB sebagai gambaran perubahan perilaku pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik berupa perkembangan daya nalar, sikap dan keterampilan peserta didik sebagai konsekuensi suatu proses belajar / pembelajaran yang telah dialaminya Pasal 30 Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian hasil belajar mahasiswa adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan (penialian formatif) dan sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit pembelajaran ke unit berikutnya (penilaian sumatif), dan pada akhirnya sejauh mana peserta didik dinyatakan lulus atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 31 Manfaat Penilaian Penilaian kemajuan belajar bermanfaat untuk : a. Memotivasi belajar mahasiswa. b. Memperoleh umpan balik bagi bimbingan belajar. c. Memperoleh umpan balik bagi perbaikan: proses belajar-mengajar, butir soal, SAP, GBPP dan kurikulum serta metode dan media pembelajaran. d. Seleksi, misalnya dalam mengikuti mata kuliah berprasyarat.


Pasal 32 Pendekatan Penilaian 1.

2.

3. 4.

Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian hasil belajar mahasiswa diacukan pada capaian mahasiswa perorangan. Capaian tersebut dipatokan pada tercapai tidaknya tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Patokan kelulusan telah ditentukan secara institusional. Menurut PAP daya serap mahasiswa terhadap bahan ajar yang disampaikan dalam proses pembelajaran menjadi kunci keberhasilannya. Penilaian Acuan Norma (PAN) yaitu penilian capaian hasil belajar mahasiswa diacukan pada tingkat penguasaan seluruh kelompok belajar tertentu. Capaian hasil belajar kelompok berpengaruh pada capaian hasil belajar individu mahasiswa. PAN dapat digunakan sejauh dosen mata kuliah dapat menggunakannya. Penilaian Acuan Kombinasi (PAK) yaitu kombinasi PAP dan PAN. Dosen dapat menggunakan ketiga jenis penilaian tersebut di atas. Pasal 33 Karakteristik

Penilaian kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara : a. Berkelanjutan / terus menerus (pada tiap mata kuliah). b. Bertahap / tahap demi tahap (dari waktu ke waktu). c. Menyeluruh (mencakup semua mata kuliah). d. Sistematis. e. Obyektif (menggunakan instrumen yang valid dan reliable). Pasal 34 Instrumen Penilaian 1. 2. 3. 4.

Instrumen penilaian kemajuan belajar mahasiswa adalah tes dalam prosedur pengukuran yang disebut testing / ujian. Tes bisa bersifat lisan (ujian lisan, presentasi makalah dan sejenisnya) bisa juga tertulis. Bentuk tes bisa dalam bentuk makalah, tes obyektif, subyektif dan lain sebagainya. Butir-butir tes harus memperhatikan hirarki berpikir (Pengetahuan, pengertian, analisis, penerapan, sintesis dan evaluasi), dengan penekanan pada proses pemikiran tingkat tinggi (higher order thinking).


BAB VI. EVALUASI MATA KULIAH Pasal 35 Tujuan Evaluasi Mata Kuliah Evaluasi Mata Kuliah (EMK) bertujuan menetapkan tingkat keberhasilan atau kegagalan seseorang mahasiswa dalam proses pembelajaran suatu mata kuliah dalam satu semester baik evaluasi manajerial maupun substansial. Pasal 36 Manfaat Evaluasi Mata Kuliah Evaluasi mata kuliah bermanfaat untuk menentukan nilai akhir mata kuliah bagi seorang mahasiswa yang telah mempelajarinya dan sejauh mana dia berhasil atau gagal. Pasal 37 Pelaksanaan Evaluasi Mata Kuliah Evaluasi Mata Kuliah dalam satu semester wajib dilaksanakan oleh dosen mata kuliah yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: a. Pemberian Tugas, b. Ujian tengah Semester (UTS), c. Ujian Akhir Semester (UAS). Pasal 38 Pemberian Tugas Mata Kuliah 1.

2. 3. 4.

Tugas Mata Kuliah bisa berupa : a. Menyusun makalah / laporan / telaah pustaka / diskusi, b. Ujian Kecil (kuis), c. Pekerjaan Rumah, d. Praktikum, e. Penyampaian lisan. f. Proyek. Tugas Mata Kuliah dilakukan minimal 5 kali dalam satu semester untuk tiap mata kuliah. Tugas Mata Kuliah tidak terjadwal artinya tergantung kesepakatan dosen dan mahasiswa. Syarat peserta Tugas Mata Kuliah ialah mahasiswa terdaftar dan aktif sebagai peserta kuliah mata kuliah yang bersangkutan.


Pasal 39 Ujian Tengah Semester (UTS) 1. 2. 3.

UTS dilaksanakan secara terjadwal dan serentak pada pertengahan semester sesuai dengan kalender akademik semester tersebut. Syarat Peserta Ujian Tengah Semester ialah kehadiran kuliahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instrumen: Tes Hasil Belajar Tengah Semester. Pasal 40 Ujian Akhir Semester (UAS)

1. 2.

3. 4.

5.

UAS terjadwal dan dilaksanakan secara serentak pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik semester tersebut. Syarat bagi dosen: telah melaksanakan kegiatan perkuliahan minimal 80% dari jumlah minggu efektif kuliah dalam semester tersebut sesuai dengan daftar hadir kuliah dan berita acara dosen. Yang tak mencapai 80% dan tidak menyelesaikan SAP tidak diperkenankan melaksanakan Ujian Akhir Semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat bagi mahasiswa : a. Telah mengikuti Tugas Mata Kuliah dan Ujian Tengah Semester. b. Telah melakukan kegiatan terstruktur dan atau praktik. Instrumen: Tes Hasil Belajar Akhir Semester. Pasal 41 Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Sesuai dengan jadwal yang sudah diumumkan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 1 minggu sebelumnya. Naskah Tes Hasil Belajar disiapkan dosen bekerja sama dengan BAAK atau dosen sendiri dengan menyerahkan satu eksemplar untuk file program studi. Diawasi oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan, kecuali ada alasan yang kuat dan disampaikan secepatnya kepada Program Studi untuk dicari pengganti. Dalam hal peserta ujian banyak jumlahnya, maka jumlah pengawas dapat ditambahkan sesuai kebutuhan atas permintaan dosen yang bersangkutan sebagai ketua tim pengawas. Kehadiran peserta ujian dan pengawas ujian dibuktikan dengan daftar hadir peserta dan daftar hadir pengawas masing-masing rangkap dua dan ditandatangani. Pelaksanaan ujian dilaporkan dalam Berita Acara Ujian rangkap dua yang ditandatangani pengawas/pengawas utama (dosen mata kuliah tersebut). Setelah selesai ujian, seluruh lembar soal dengan lembar jawaban dikumpulkan dan dimasukkan dalam sampul bersama dengan daftar hadir


peserta dan pengawas dan berita acara ujian untuk diserahkan kepada dosen mata kuliah tersebut. Pasal 42 Tata tertib Ujian / Evaluasi Mata Kuliah 1.

2.

Tata Tertib Umum: a. Ujian mulai dan berakhir sesuai dengan jadwal. b. Tempat duduk peserta ujian hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang untuk menyontek dan atau bekerja sama antara sesama peserta ujian. c. Suasana ujian hendaknya tenang / tidak mengganggu konsentrasi peserta. d. Tertib busana sesuai disiplin kampus. Tata Tertib Bagi Peserta: a. Menjelang ujian 1) Peserta ujian diizinkan memasuki ruang ujian apabila pengawas ujian telah berada diruang ujian. 2) Peserta Ujian hanya dibenarkan membawa alat-alat yang diperlukan dan diperkenankan untuk kepentingan ujian. 3) Peserta ujian tidak diperkenankan menggeser-geser kursi atau meja atau mengubah nomor-nomor yang telah ditempelkan pada kursi atau meja. 4) Peserta yang terlambat tidak mendapat tambahan waktu untuk penyelesaian ujiannya. 5) Peserta yang terlambat lebih dari 30 menit atau setelah ada peserta yang selesai mengikuti ujian dan meninggalkan ruang ujian, kehilangan hak mengikuti ujian dan dinyatakan gagal. b. Selama Ujian 1) Peserta Wajib : Menjaga ketenangan dan ketertiban ujian. Menandatangani daftar hadir ujian. 2) Peserta tidak diperbolehkan Bekerja sama dengan peserta lain. Menyontek/melakukan kecurangan. Pinjam meminjam alat tulis menulis. Meninggalkan ruang ujian untuk sesaat tanpa alasan yang mendesak dan tanpa izin pengawas. Mengaktifkan telpon genggam. 3) Peserta boleh bertanya tentang petunjuk atau naskah ujian apabila kurang jelas tulisannya. 4) Peserta yang telah selesai bekerja sebelum batas waktu boleh meninggalkan ruang ujian setelah menyerahkan lembar soal dan jawabannya kepada pengawas dan seizin pengawas.


3.

Tata tertib Pengawas : a. Pengawas dilarang memberi petunjuk apapun kepada peserta tentang jawaban butir soal ujian. b. Pengawas wajib menegur peserta yang mengganggu ketenangan ujian atau kedapatan bekerjasama atau menyontek. c. Pengawas mengedarkan daftar hadir peserta ujian untuk diisi dan diparaf peserta, lalu mengisi daftar hadir pengawas dan berita acara ujian serta menandatanganinya. Bila pengawas lebih dari satu orang, maka pengawas utama yang menandatanganinya. d. Selesai ujian, pengawas mengumpulkan dan memasukkan lembar soal, lembar jawaban, daftar hadir peserta dan pengawas serta berita acara ujian ke dalam sampul dan diteruskan kepada dosen mata kuliah untuk urusan selanjutnya. Pasal 43 Ujian Susulan

Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dosen dapat melaksanakan ujian susulan namun hanya dalam batas waktu pekan ujian menurut kalender akademik yang berlaku. Pasal 44 Sanksi Akademik Bagi Pelanggaran Tata Tertib Ujian 1.

2.

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib ujian, dapat dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan gugur. Untuk mata kuliah ini yang bersangkutan mendapat nilai 0 atau E. Kejadian ini dilaporkan di dalam berita acara ujian, dan akan akan diteruskan ke Badan Etik Sekolah Tinggi untuk dibina lebih lanjut termasuk pemberian sanksi tambahan bila dianggap perlu. Dalam hal pelanggaran dilakukan berulangkali (termasuk yang dilakukan pada semester semester sebelumnya), mahasiswa dapat diberi sanksi putus studi. Pasal 45 Pengumpulan Hasil Evaluasi Mata Kuliah

1.

2. 3.

Seusai pelaksanaan setiap Tugas Mata Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, dosen segera memeriksa pekerjaan/lembar jawaban mahasiswa dan memberikan skor sesuai dengan pedoman yang berlaku. Skor Tugas Mata Kuliah, Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir Semester selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Data hasil Belajar (DDHB) Skor Tugas Mata Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dijumlahkan setelah dikalikan dengan bobot masing-masing yaitu 0.3; 0.3; dan 0.4.


4.

Hasilnya kemudian dikonversi ke dalam skala nilai baik angka maupun huruf sesuai dengan tabel berikut: Skor (x) 90 ≤ x ≤100 85≤ x < 90 80 ≤ x < 85 75 ≤ x < 80 70 ≤ x < 75 65 ≤ x < 70 60 ≤ x < 65 55 ≤ x < 60 50 ≤ x < 55 0 ≤ x < 50

5.

Nilai Angka 4 3.67 3,33 3 2,67 2,33 2 1,67 1 0

Keterangan Huruf A AB+ B BC+ C CD E

Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Bersyarat Tidak Lulus Tidak Lulus

Selanjutnya Daftar Data Hasil Belajar Mata Kuliah tersebut diisi dan ditandatangani dosen yang bersangkutan, lalu diserahkan kepada Ketua program studi pada waktunya bersama dengan lembar jawaban. Pasal 46 Tindak Lanjut Evaluasi Mata Kuliah

1.

2.

3.

4.

Dosen wajib mengembalikan pekerjaan / lembar jawaban yang telah diperiksa dan diberi skor, kepada mahasiswa masing-masing melalui Ketua Program Studi sebagai umpan balik bagi mahasiswa yang bersangkutan Mahasiswa yang mendapat nilai 1,67 (C-) untuk suatu matakuliah dapat dianggap lulus dengan kompensasi, jika a. Terdapat satu mata kuliah dalam kompetensi yang sama yang nilainya minimal 3 (B) dan, b. Jumlah mata kuliah kumulatif (dari semester 1) yang telah dinyatakan lulus dengan kompensasi kurang dari 3 (tiga). Mahasiswa yang memperoleh nilai 0 (E) atau 1 (D) dalam matakuliah tertentu harus memperbaiki dengan mengikuti program remedial pada waktu antara/peralihan semester hingga mencapai nilai minimal 2 atau C. Mahasiswa yang memperoleh nilai 1,67 (C-) dalam matakuliah tertentu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal ini ayat (2), wajib memperbaikinya sesuai ketentuan Pasal ini Ayat (3).


BAB VII. EVALUASI KELANJUTAN PERKULIAHAN Pasal 47 Tujuan Evaluasi Kelanjutan Perkuliahan Evaluasi Kelanjutan Perkuliahan (EKP) bertujuan menetapkan sejauh mana seseorang mahasiswa boleh, atau tidak boleh melanjutkan perkuliahannya pada semester berikutnya untuk sementara atau untuk berlaku tetap. Pasal 48 Persyaratan Melanjutkan Perkuliahan Mahasiswa berhak melanjutkan perkuliahannya, apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini: a. Pada akhir semester 6, SKSD minimal 12 x jumlah semester yang telah dilewati. b. Tidak terkena sanksi pelanggaran disiplin berat dan atau melakukan kecurangan akademik. Pasal 49 Kemungkinan Tidak Melanjutkan Perkuliahan Ada lima kemungkinan mahasiswa tidak melanjutkan kuliahnya, yaitu : a. Cuti resmi b. Cuti Tidak Resmi c. Wajib Cuti d. Putus Studi Resmi e. Wajib Putus studi Pasal 50 Cuti Resmi 1.

2.

3. 4. 5.

Cuti resmi adalah penghentian kegiatan akademik mahasiswa untuk minimal satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester sekali cuti, yang dilakukan mahasiswa dengan alasan yang sah dan disetujui Kaprodi, Pembantu Ketua bidang akademik dan pembiaya studi. Tiap mahasiswa berhak atas cuti selama studi sebanyak-banyaknya empat semester dan tidak boleh lebih dari 2 semester sekali cuti kecuali sakit berat. Cuti sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak diperhitungkan dalam masa penyelesaian studi. Seluruh dampak akademik dan finansial dengan diberikannya cuti menjadi tanggung jawab pemohon. Prosedur Pelaksanaan cuti diatur sebagai berikut :


a.

6.

Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan STKIP Surya dengan sepengetahuan PA dan Kaprodi. Bagi mahasiswa utusan instansi tertentu perlu melampirkan rekomendasi cuti dari instansi pembiaya studinya. Permohonan ini disampaikan paling lambat pada batas modifikasi rencana studi. b. Pimpinan STKIP Surya mengeluarkan Surat Ijin Cuti dengan tembusan kepada pihak-pihak yang terkait (Pembiaya studi / Instansi Pengirim, Kabag BAAK, Kepala Perpustakaan, Ketua Program Studi) c. Selama cuti berlangsung mahasiswa yang bersangkutan kehilangan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. d. Setelah masa cuti berakhir, mahasiswa mendaftar ulang pada waktunya dengan menunjukkan surat ijin cuti kepada petugas pendaftaran. e. Apabila cuti harus diperpanjang dengan alasan yang sah setelah masa ijin cuti berakhir maka perosedur harus diulangi dengan mengajukan permohonan baru. f. Apabila cuti harus diajukan pada saat semester tengah berjalan dengan alasan yang sah, maka ijin cuti berlaku selama semester berjalan dan semester tersebut tidak dihitung dalam masa penyelesaian studi mahasiswa. g. Setelah mahasiswa mendaftar ulang, maka dasar perencanaan studi semester berikutnya adalah KHS semester terakhir sebelum cuti mulai. Mahasiswa yang tidak mendapat rekomendasi cuti dari pembiaya studi namun tetap mengambil cuti, bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang terjadi karena cuti tersebut, termasuk membiayai diri sendiri apabila terjadi keterlambatan penyelesaian studi sebagai salah satu dampak dari pengambilan cuti itu. Pasal 51 Cuti Tidak Resmi

1. 2.

Cuti Tidak Resmi adalah “cuti akademik” tanpa permohonan ijin mahasiswa dan tanpa surat cuti pimpinan STKIP Surya. Pada dasarnya mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik (tidak melakukan registrasi atau konsultasi rencana studi di awal semester dalam batas waktu yang ditentukan STKIP Surya) selama satu semester secara Tidak Resmi dikenakan sanksi diberhentikan secara tetap sebagai mahasiswa STKIP Surya. Pada kasus tertentu, seseorang dapat diterima kembali dengan syarat : a. Direkomendasikan oleh pembiaya studi, b. Seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh mahasiswa sendiri atau pembiaya studi. c. Mengajukan permohonan tertulis, untuk dapat diterima kembali kepada Ketua STKIP Surya disertai alasan dan rekomendasi dari Pembiaya Studi, dengan tembusan kepada Kaprodi pada masa pendaftaran ulang.


d.

3.

Semester selama cuti dihitung dalam masa penyelesaian studi mahasiswa tersebut. e. Mahasiswa mendaftar ulang untuk semester berikutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan menunjukkan nota persetujuan dari Ketua STKIP Surya. Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik (tidak melakukan registrasi atau konsultasi rencana studi di awal semester dalam batas waktu yang ditentukan STKIP Surya) sebanyak 2 semester atau lebih dianggap mengundurkan diri, dan oleh karenanya diberhentikan secara tetap dari STKIP Surya. Pasal 52 Wajib Cuti

1.

2. 3. 4.

5.

Wajib cuti adalah suatu keadaan dimana mahasiswa diwajibkan mengambil cuti sebagai sanksi karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa yang dikeluarkan STKIP Surya. Mahasiswa menjalankan wajib cuti selama satu semester. Semester wajib cuti dihitung dalam masa penyelesaian studi mahasiswa. Ketua STKIP Surya mengeluarkan Surat Wajib Cuti dengan menjelaskan alasannya dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterima kembali setelah semester wajib cuti tersebut selesai dilaksanakan. Segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya wajib cuti ditanggung oleh Mahasiswa atau Pembiaya Studi mahasiswa yang bersangkutan. Pasal 53 Putus Studi Resmi

1. 2.

3.

Putus studi resmi adalah berhenti studi tetap yang diminta atau dilaporkan oleh mahasiswa yang bersangkutan secara resmi. Putus studi resmi dapat terjadi apabila : a. Mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia atas laporan keluarga/pihak lain yang patut dipercayai. b. Pembiaya studi menghentikan pembiayaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan. c. Mahasiswa yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri kepada Ketua secara tertulis dengan alasan-alasannya dan keterangan lainnya yang dianggap perlu. d. Surat pengunduran diri ditembuskan ke Pembiaya Studi. Ketua mengeluarkan Surat Keterangan Putus Studi dan dilampiri Transkrip Akademik mahasiswa yang bersangkutan, sepanjang hal itu diminta mahasiswa yang bersangkutan atau Pembiaya Studinya.


Pasal 54 Wajib Putus Studi 1.

2.

3.

Wajib putus studi adalah suatu keadaan dimana kepada mahasiswa diberlakukan putus studi dengan alasan : a. Sebagai sanksi karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa yang dikeluarkan STKIP Surya. b. Tidak memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi ia terdaftar dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pembiaya Studi. c. Tidak memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi tempat ia terdaftar dalam 14 semester. Wajib putus studi karena alasan (1) b dapat dianulir apabila ada kesepakatan lanjutan antara Pembiaya Studi dengan Yayasan Surya Institut mengenai tanggung jawab finansial untuk mahasiswa yang bersangkutan. Keputusan wajib putus studi mahasiswa yang berprestasi akademik rendah (Ayat 1.b dan 1.c) dilampiri transkrip akademik mahasiswa yang bersangkutan.


BAB VIII. EVALUASI KELULUSAN Pasal 55 Tujuan Evaluasi Kelulusan Evaluasi Kelulusan bertujuan menetapkan sejauh mana seorang mahasiswa di akhir masa studinya dinyatakan lulus dan karenya berhak menyandang gelar akademik dan memperoleh ijazah sesuai dengan bidang keahliannya, serta mengikuti upacara wisuda, yang wajib diikuti setiap mahasiswa yang telah lulus. Pasal 56 Kriteria Kelulusan Kriteria untuk menyatakan seseorang mahasiswa lulus menempuh program pendidikan sarjana adalah: a. Sudah menyelesaikan seluruh jumlah sks yang dipersyaratkan masingmasing Program Studi dalam batas waktu yang berlaku. b. Tidak mempunyai nilai 0 / E atau 1 / D. c. Mata kuliah dengan Nilai 1.67 (C-) paling banyak tiga dan memenuhi kriteria kelulusan sesuai ketentuan Pasal 46 Ayat 2 Keputusan ini. d. IPK minimal 2.0 yang tertuang seluruhnya dalam transkip Akademik. Pasal 57 Predikat Kelulusan Predikat kelulusan diatur sebagai berikut : No

Predikat

IPK

Masa Studi S-1 (Semester)

1

Memuaskan

2,00-2,75

Max 10

2

Memuaskan

2,76-3,50

11-14

3

Sangat Memuaskan

2,76-3,50

Max 10

4

Sangat Memuaskan

3,51-4,00

11-14

5

Dengan Pujian

3,51-4,00

Max 10

Pasal 58 Yudisium Kelulusan 1. 2.

Kelulusan mahasiswa ditetapkan Kaprodi dalam surat yudisium lulus yang dilampiri Transkrip Akademik para lulusan. Surat Yudisium lulus dan lampirannya dikirim kepada ketua dan selanjutnya diproses dalam rangka persiapan wisuda dan penerbitan ijazah.


Pasal 59 Syarat Mengikuti Wisuda Syarat-syarat yang harus dipenuhi para calon wisudawan/ wisudawati adalah: a. Semua kewajiban akademik yang disyaratkan dalam mengikuti program pendidikan telah dipenuhi. b. Semua kewajiban administrasi dan keuangan yang disyaratkan STKIP Surya telah dipenuhi calon wisudawan / wisudawati. Pasal 60 Pelaksanaan Wisuda 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Upacara wisuda dilaksanakan dua kali setahun yaitu dalam bulan September dan Maret. Dalam Upacara Wisuda, diberikan gelar akademik dan ijazah kepada setiap wisudawan dan wisudawati serta penghargaan lulusan terbaik. Gelar akademik digunakan bersamaan dengan tanggal ijazah. Ijazah diberi tanggal kelulusan sesuai dengan tanggal wisuda pada saat mahasiswa mengikuti wisuda. Gelar dan sebutan bagi lulusan : a. Lulusan Program Sarjana (S1) STKIP menyandang gelar Sarjana Pendidikan atau disingkat SPd. b. Gelar akademik atau singkatannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak dengan didahului tanda baca “koma.” Penghargaan diberikan kepada lulusan yang memenuhi kriteria sebagai lulusan terbaik. Pasal 61 Syarat Lulusan terbaik

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang lulusan terbaik, untuk Program Sarjana: 1. IPK minimal 2,76. 2. Lama Studi maksimum 10 semester. 3. Tidak pernah mendapat sanksi akademik yang berlaku di STKIP Surya. Pasal 62 Penetapan Lulusan Terbaik 1.

2.

3.

Hasil peringkat lulusan terbaik tingkat Program Studi dibahas dalam rapat Program Studi dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil peringkat lulusan terbaik tingkat Perguruan Tinggi dibahas dalam rapat pimpinan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepada semua lulusan terbaik di semua tingkat diberikan penghargaan yang sepantasnya. Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 28

BAB IX. PINDAH STUDI MAHASISWA Pasal 63 Ketentuan Umum 1.

2.

3.

Pindah studi mahasiswa dapat terjadi dari STKIP Surya ke Perguruan Tinggi lainnya, atau sebaliknya dari Perguruan Tinggi lainnya ke STKIP Surya, untuk melanjutkan studi yang belum selesai pada program studi yang sama dengan alasan tertentu dan bukan karena putus studi pada perguruan tinggi asal. Pindah studi dalam satu kota (yang sama) sedapat mungkin dihindari agar tidak menimbulkan kesan dan dampak yang tak diinginkan bersama di antara perguruan tinggi sekota. Pindah studi hanya diperbolehkan dari Prodi / program studi asal yang berstatus akreditasi minimal sama atau lebih tinggi dari Prodi / program studi yang dituju. Pasal 64 Pindah Studi keluar STKIP Surya

Mahasiswa STKIP Surya diperbolehkan pindah studi ke perguruan tinggi lain dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut: 1. Permohonan pindah studi diajukan kepada Pembiaya Studi dengan tembusan kepada Ketua STKIP Surya dan Kaprodi. 2. Jika disetujui, PEMBIAYA STUDI mengirimkan surat persetujuan / rekomendasi perpindahan mahasiswa yang bersangkatuan kepada Ketua STKIP Surya. 3. Ketua STKIP Surya mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Studi bagi mahasiswa pemohon disertai lampiran Transkip Akademik yang sah. 4. Mahasiswa yang sudah diberi Surat Keterangan Pindah Studi tidak dapat diterima kembali di STKIP Surya. Pasal 65 Pindah Studi Masuk STKIP Surya Mahasiswa asal perguruan tinggi lainnya diperbolehkan pindah studi ke STKIP Surya dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut: 1. Ketentuan : a. Mahasiswa tersebut benar-benar mahasiswa pindah studi (bukan karena putus studi) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan pindah studi dan transkip akademik dari perguruan asalnya. b. Penerimaan mahasiswa pindah studi di STKIP Surya bersifat terbuka. c. Masa transisi pindah studi sejak dinyatakan pindah studi di perguruan tinggi asal hingga diterima di STKIP Surya tidak lebih dari sebanyakbanyaknya empat semester. Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 29

d.

2.

3.

4.

Masa transisi pindah studi sebanyak satu semester atau lebih dan setinggi-tingginya empat semester itu diperhitungkan sebagai cuti akademik mahasiswa pindah studi tersebut dan karena itu kehilangan hak cuti akademik sebanyak semester masa transisi itu selama menjadi mahasiswa STKIP Surya. e. IPK minimal 2,0 dengan jumlah SKS sebanyak minimal jumlah semester x 12 sks. f. Pindah studi dapat dilakukan sebelum semester 5. g. Masa studi di Perguruan tinggi asal ditambah sisa masa studi di STKIP Surya tidak lebih dari 14 semester. Prosedur permohonan pindah studi sebagai berikut : a. Permohonan pindah studi diajukan kepada Ketua untuk mempertimbangkannya. b. Permohonan pindah studi disertai lampiran : 1) Copy KTP atau keterangan domisili, 2) Copy STTB sekolah menengah yang sudah dilegalisir pejabat yang berwenang, 3) Surat keterangan pindah studi dari perguruan tinggi asal, 4) Transkip akademik yang disyahkan, Jawaban terhadap permohonan pindah studi sebagai berikut : a. Pimpinan STKIP merundingkan permohonan tersebut dengan Kaprodi yang dituju untuk meneriman / menolak. b. Setelah itu Ketua menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kaprodi. c. Dalam hal ditolak, perlu dijelaskan alasan penolakan. Tindak lanjut terhadap penerimaan pindah studi : a. Dalam hal permohonan disetujui, mahasiswa yang bersangkutan segera melaksanakan registrasi dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur penerimaan mahasiswa baru serta ketentuan yang berlaku, termasuk membayar biaya administrasi sebesar biaya pendaftaran seleksi calon mahasiswa baru b. Ketua Program Studi melakukan penghitungan alih kredit mata kuliah yang diakui dengan IPK dan SKSDnya serta sisa jumlah semester yang harus ditempuh mahasiswa yang bersangkutan dan mata kuliah yang masih harus ditempuh kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan konsultasi rencana studi semester berikutnya bersama pembimbing akademiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB X. ALIH PROGRAM PENDIDIKAN Pasal 66 Ketentuan dasar 1.

2.

Alih program pendidikan adalah berpindahnya seorang mahasiswa dari satu program studi ke program studi lainnya dalam STKIP Surya dan bukan karena putus studi pada program studi asal. Alih program pendidikan dapat dilakukan sebelum semester 5. Pasal 67 Syarat Menyangkut Mata Kuliah Dalam Alih Program

1. 2.

3. 4.

Mata kuliah dengan silabus dan kredit yang sama, tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum dapat disamakan. Mata Kuliah dengan silabus yang sama tapi kredit berbeda, tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum, dapat disamakan dengan ketentuan jumlah SKS untuk menentukan kelulusan memenuhi SKS dalam program studi. Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkip akademik program lama tapi ada dalam program baru, wajib diambil. Semua mata kuliah, yang tercantum dalam transkip akademik program lama tapi tidak ada dalam program baru dihilangkan dari transkip akademik program baru. Pasal 68 Prosedur Alih Program Pendidikan

1.

2.

3.

4.

Mahasiswa mengajukan permohonan alih program pendidikan kepada Ketua sesuai dengan kalender akademik STKIP Surya dengan tembusan kepada Kaprodi yang dituju. Surat permohonan dilampiri : a. Transkip akademik resmi, b. Rekomendasi alih program dari Pembiaya Studi. Ketua mempertimbangkan permohonan tersebut bersama dengan Kaprodi untuk menerima atau menolak permohonan tersebut dan menyampaikan dalam nota persetujuan / penolakan pada yang bersangkutan. Apabila persyaratan dipenuhi dan permohonan diterima maka calon yang diterima melakukan konsultasi rencana studi dengan PA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB XI. SANKSI AKADEMIK Pasal 69 Ketentuan Umum Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan : a. Prestasi Akademik yang rendah adalah prestasi akademik yang ditandai dengan satuan kredit semester yang dicapai (SKSD) dibawah batas minimal yang dipersyaratkan pada setiap semester yang sudah diselesaikan mahasiswa yaitu minimal 12 SKSD persemester. b. Sanksi akademik adalah tindak pemberian hukuman yang bersifat akademis berupa (a) peringatan / teguran atau (b) wajib putus studi kepada mahasiswa yang berprestasi akademik rendah atau lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 70 Pemberlakuan Sanksi Akademik Pemberlakuan sanksi akademik terhadap mahasiswa yang berprestasi akademik rendah dilaksanakan pada akhir semester yang telah diselesaikan mahasiswa berdasarkan prestasi akademik yang tercantum didalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan sebelum semester berikut dimulai melalui evaluasi semesteran. Pasal 71 Konsekuensi Pemberlakuan Sanksi Akademik 1.

2.

Bagi Mahasiswa pemberlakuan sanksi akademik ini diharapkan menjadi stimulus sehingga mahasiswa berusaha sungguh-sungguh untuk : a. Memotivasi dirinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik dengan tekun, konsisten dan konsekuen sesuai dengan peraturanperaturan akademik yang berlaku. b. Merencanakan dan menetapkan bahan studi pada setiap semester dalam Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan kemampuan guna menghindari kegagalan prestasi akademik dalam IPK dan atau SKSD pada setiap akhir semester. c. Memanfaatkan jasa pelayanan dosen mata kuliah dan dosen pembimbing akademik serta kesempatan dan fasilitas akademik (termasuk perpustakaan) dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan prestasi akademik. Bagi para dosen berlakunya peraturan ini diharapkan menjadi pemicu dan pemacu kinerja para dosen untuk : a. Terus menerus membina dan meningkatkan dedikasi dan disiplin dalam proses belajar mengajar baik dalam kegiatan tatap muka maupun kegiatan terstruktur dan mandiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan


3.

yang berlaku, yang meliputi persiapan kuliah, pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi dan tindak lanjut. b. Senantiasa meningkatkan kinerja dan keahlian dalam disiplin ilmu masing-masing guna meningkatkan mutu pelayanan kepada mahasiswa. Bagi Para Dosen pembimbing akademik, berlakunya peraturan ini diharapkan menjadi pendorong dan pedoman untuk : a. Melakukan konsultasi dengan mahasiswa secara berkala dan terjadwal sebelum, selama dan sesudah masa kuliah pada setiap semester secara berkelompok atau perseorangan guna membahas berbagai kesulitan yang dihadapi mahasiswa atau sesuai kebutuhan mahasiswa yang dilayani. b. Mencegah penetapan beban studi yang menyimpang dari ketentuan yang ada atau yang melampaui kemampuan mahasiswa yang dibimbing. c. Dengan tertib melaksanakan administrasi pembimbingan akademik dan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB XII. PENUTUP Pasal 72 1.

2. 3.

Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka segala pedoman dan ketentuan yang dikeluarkan oleh unsur unsur di STKIP Surya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Sejauh diperlukan Ketua STKIP Surya dapat mengeluarkan kebijakan tambahan yang belum diatur dalam keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang; 17 Maret 2014 Ketua STKIP Surya

Mauritsius Tuga, PhD.



B. PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA STKIP SURYA PERATURAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURYA Nomor : 002A/STKIP-Ketua/Ket/III/2014

TENTANG PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA STKIP SURYA

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya, setelah : Menimbang

a.

b.

Mengingat:

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

8.

Bahwa STKIP SURYA sebagai lembaga pendidikan tinggi penghasil tenaga kependidikan, mempunyai fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran guna membentuk tenaga kependidikan yang berkompeten sekaligus berkarakter dan berbudi pekerti luhur; Bahwa kedisiplinan mahasiswa menjadi salah satu syarat pokok bagi terselenggaranya proses pendidikan yang optimal; Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 140/D/O/2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Surya. Keputusan Dirjen Dikti No. 10068/D/T/K-IV/2012 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Matematika Jenjang S1 STKIP Surya Keputusan Dirjen Dikti No. 10066/D/T/K-IV/2012 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan


Fisika Jenjang S1 STKIP Surya Keputusan Dirjen Dikti No. 10067/D/T/K-IV/2012 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Jenjang S1 STKIP Surya. 10. SK Ketua STKIP no: 391/PK-I/SSE/I2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di STKIP Surya. 9.

Memperhatikan :

Statuta STKIP Surya tahun 2009 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Sekolah Tinggi tentang Disiplin sebagaimana tertuang dalam Bab-bab dan Pasal-pasal berikut.

Mahasiswa

BAB I. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. STKIP adalah STKIP SURYA 2. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di STKIP SURYA; 3. Kampus adalah tempat, lokasi, teritori yang ditetapkan STKIP untuk terselenggaranya kegiatan akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa STKIP. 4. Asrama adalah segala bentuk fasilitas yang dikelola oleh Yayaysan Surya Institut yang diperuntukkan bagi akomodasi mahasiswa. 5. Kaprodi adalah Ketua Program Studi 6. Karyawan adalah staf administrasi STKIP atau asrama 7. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa STKIP; 8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini; 9. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan adalah Buku Pedoman yang dikeluarkan oleh Ketua STKIP Surya No: 391/PK-I/SSE/I/2014 tertanggal: 19 Februari 2014. 10. Proses Pembelajaran adalah seluruh aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh STKIP baik di dalam maupun di luar kampus; 11. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan STKIP sesuai dengan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan; 12. Dosen adalah dosen STKIP Surya. Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 37

13. Sivitas Akademika adalah Mahasiswa atau Dosen serta tenaga kependidikan STKIP Surya. 14. Badan Etik adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Ketua untuk melakukan tugas tugas pembinaan sivitas akademika dan penegakan disiplin baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik. 15. Komite Disiplin adalah komite yang dibentuk oleh Ketua STKIP, yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan;

BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Hak 1. 2.

3.

Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP SURYA dan asrama Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajarmengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP SURYA dan asrama Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, pelindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan STKIP SURYA dan asrama. Pasal 3 Kewajiban Terkait Dengan Pendaftaran dan Administrasi Akademik

1. 2. 3.

4.

Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran atau pendaftaran ulang di setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan STKIP. Mahasiswa wajib mengikuti bimbingan rencana studi dan pembimbingan lain yang relevan, yang direncanakan oleh dosen penasihat akademik. Mahasiswa wajib melakukan proses konsultasi rencana studi untuk memprogramkan mata kuliah yang akan diikuti dalam satu semester bersama Kaprodi dan pembimbing akademik di setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan STKIP. Mahasiswa wajib menjalankan semua tugas dan ketentuan yang dikeluarkan oleh dosen penasihat akademik, dosen pengampu mata kuliah, Kaprodi dan/ atau pimpinan STKIP lainnya. Pasal 4 Pembelajaran dan Evaluasi

1.

Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran semua mata kuliah yang diprogramkan di KRS (Kartu Rencana Studi) sesuai jadwal yang dikeluarkan Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 38

2. 3.

4. 5.

STKIP dengan mengisi daftar hadir yang disediakan. Mahasiswa wajib menyampaikan ke dosen mata kuliah atau ke Kaprodi apabila berhalangan hadir. Batas toleransi ketidakhadiran mahasiswa karena ijin atau alpa diatur dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan. Mahasiswa wajib mentaati semua ketentuan dan tata tertib yang terkait dengan proses pembelajaran suatu mata kuliah sesuai dengan yang diatur dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses evaluasi dari setiap matakuliah yang diprogramkan. Mahasiswa wajib mentaati semua ketentuan dan aturan tatatertib yang terkait dengan proses evaluasi mata kuliah sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 5 Pakaian Mahasiswa

1. 2. 3.

Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, kerapihan dan kesopanan dalam berpakaian. Mahasiswa wajib mengenakan sepatu, celana panjang dan baju berkerah selama proses pembelajaran. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam STKIP jika diminta Pasal 6 Kebersihan, Ketertiban dan Kerapihan Kampus dan Asrama

1. 2. 3.

Semua mahasiswa wajib menjaga kebersihan, keutuhan inventaris, dan kenyamanan lingkungan kampus dan asrama. Mahasiswa wajib bersikap sopan dan hormat kepada siapapun dan dimanapun. Mahasiswa wajib menaruh sampah di tempat yang telah disediakan.

BAB III. LARANGAN-LARANGAN Pasal 7 Terkait dengan proses pembelajaran, mahasiswa dilarang: 1. Membuat keributan di dalam kelas pada saat Proses Pembelajaran. 2. Mengacuhkan / melecehkan instruksi dosen / tutor pada saat Proses Pembelajaran seperti tidur, makan / minum, memainkan permainan yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran, menggunakan alat audio atau audiovisual yang tidak relevan atau menggunakan telepon genggam / handphone ketika proses pembelajaran. 3. Mencontek dan / atau memberi contekan kepada mahasiswa lain.


Pasal 8 Terkait dengan perilaku / moral baik di kampus maupun asrama, mahasiswa dilarang: 1. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang; 2. Membawa, memberi, meminta, dan / atau menghisap rokok. 3. Melakukan hasutan, fitnah, penghinaan dan atau menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang, lembaga, golongan, ras, suku, dan agama. 4. Membawa, menggunakan, meminjam, dan / atau meminjamkan benda yang berhubungan dengan pornografi. 5. Menggunakan sarana dan prasarana kampus atau asrama tanpa izin dan di luar jadwal kegiatan yang telah diatur. 6. Melakukan kegiatan di luar kampus dengan mengatasnamakan STKIP tanpa izin. 7. Melakukan perkelahian / tawuran / pengeroyokan, baik perorangan maupun kelompok. 8. Melakukan kekerasan fisik / penganiayaan. 9. Mencuri. 10. Menyalahgunakan / merusak barang milik kampus / asrama dan / atau orang lain. 11. Melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. 12. Mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses pembelajaran yang diselenggarakan STKIP; 13. Memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa STKIP SURYA; 14. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum; 15. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya. 16. Melakukan pemalsuan; 17. Melakukan penggelapan; 18. Melakukan penipuan; 19. Mengubah data milik STKIP SURYA secara melawan hukum; 20. Melakukan perjudian; 21. Menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang - barang atau inventaris milik STKIP SURYA atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan STKIP SURYA sampai laporan atau pertanggungjawabannya diterima oleh Ketua dan atau Lembaga Kemahasiswaan. 22. Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;


Pasal 9 Mahasiswa dilarang keras melakukan hal - hal berikut dimanapun dia berada: 1. Perampasan / Perampokan; 2. Perbuatan asusila; 3. Pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh; 4. Perzinahan; 5. Pemerkosaan; 6. Penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup. Pasal 10 1. 2.

Setiap mahasiswa STKIP SURYA dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Skripsi atau Tesis; Setiap mahasiswa STKIP SURYA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia;

BAB IV. MACAM DAN BENTUK SANKSI Pasal 11 1. Macam-macam sanksi: a. Sanksi disiplin ringan; b. Sanksi disiplin sedang; c. Sanksi disiplin berat; 2. Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa: a. Peringatan / teguran lisan; b. Peringatan / teguran tertulis; c. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus STKIP SURYA; d. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas STKIP SURYA; e. Membersihkan ruangan atau mengganti kerugian/ denda f. Skorsing percobaan 3. Bentuk sanksi disiplin sedang berupa : a. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian b. Peringatan / teguran tertulis; c. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda d. Penahanan ijazah dan transkrip nilai e. Memperbaiki / mengganti kerugian/ membayar denda f. Pembatalan beberapa mata kuliah g. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester 4. Bentuk sanksi disiplin berat adalah: a. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa STKIP SURYA;


b.

5.

Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa STKIP SURYA; c. Pencabutan gelar dan ijazah Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara bersamaan untuk suatu pelanggaran disiplin, berdasarkan penilaian pejabat yang berwewenang.

BAB V. JENIS DAN KUALIFIKLASI PELANGGARAN Pasal 12 Jenis Pelanggaran Jenis pelanggaran disiplin mahasiswa adalah: 1. Pelanggaran disiplin ringan 2. Pelanggaran disiplin sedang 3. Pelanggaran disiplin berat Pasal 13 Kualifikasi Pelanggaran 1.

2.

3.

4.

Perbuatan - perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah : a. Melanggar ketentuan Pasal 3; atau b. Melanggar ketentuan Pasal 4; atau c. Melanggar ketentuan Pasal 5; atau d. Melanggar ketentuan Pasal 6; atau e. Melanggar ketentuan Pasal 7; atau f. Melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (6). Perbuatan - perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah : a. Pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan; b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (7) sampai dengan ayat (22); Perbuatan - perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah : a. Pengulangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap disiplin sedang; b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 c. Melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.


Pasal 14 1.

2.

Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya; Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat, tidak berhak mendapatkan surat pindah;

BAB VI. KOMITE DISIPLIN DAN ACARA PEMERIKSAAN Pasal 15 Acara pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin ringan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Setiap warga kampus, asrama atau masyarakat umum diharapkan melapor / mengadu jika terjadi pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan mahasiswa kepada kaprodi terkait. Khusus untuk pelanggaran Pasal 4, 5, 6 dan 7, tutor, dosen atau karyawan diharapkan menegur, menasehati dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (2), setiap kali ditemukan kasus pelanggaran pasal pasal tersebut. Dosen / tutor atau karyawan harus melaporkan ke Kaprodi terkait, jika mahasiswa telah melakukan pelanggaran pasal - pasal dimaksud sebanyak 3(tiga) kali. Dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan atau pengaduan, kaprodi memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta; Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan secara lisan atau melalui surat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di STKIP SURYA; Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan; Kaprodi berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat : a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan; b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi); c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya); d. Analisis kasus; e. Simpulan; f. Sanksi;


7.

8.

Kaprodi menetapkan dan memberi sanksi, dan ditembuskan pada Badan Etik Sekolah Tinggi. Badan Etik dapat memberi sanksi tambahan jika dipandang perlu. Jika kaprodi telah menangani dan menindak pelanggaran disiplin ringan terhadap seorang mahasiswa sebanyak 3 (tiga) kali, maka yang bersangkutan perlu dibina lebih lanjut oleh Badan Etik Sekolah Tinggi. Pasal 16 Komite Disiplin

1. 2. 3.

Komite Disiplin terdiri dari sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan Sekolah Tinggi / asrama. Komite Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat; Pembentukan Komite Disiplin bersifat ad hoc dan diusulkan oleh Badan Etik Sekolah Tinggi dan diangkat oleh Ketua dengan surat tugas. Pasal 17 Acara Pemeriksaan Untuk Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat

1.

2.

3. 4.

5.

6.

Setiap warga kampus, asrama atau masyarakat umum diharapkan melaporkan / mengadu jika terjadi pelanggaran disiplin mahasiswa kepada pejabat yang berwewenang. Ketua atau Pembantu Ketua terkait membentuk Komite Displin selambat lambatnya 21 hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa; Komite Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi – saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta; Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di STKIP SURYA; Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan; Komite yang dibentuk sebagaimana pada ayat (2) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :


a.

Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan; b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi); c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya); d. Analisis kasus; e. Simpulan; f. Rekomendasi sanksi; 7. Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara kolektif kolegial sekurang -kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komite Disiplin yang dibentuk. 8. Dalam melakukan pemeriksaan Komite Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis; 9. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Disiplin; 10. Anggota Komite Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Komite Disiplin yang memeriksa;

BAB VII. PENJATUHAN SANKSI Pasal 18 1.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah: a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dijatuhkan oleh Tutor / Dosen dan Kaprodi terkait. b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dijatuhkan oleh Pembantu Ketua yang ditunjuk oleh Ketua. c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Ketua STKIP

BAB VIII. PEMBELAAN MAHASISWA Pasal 19 1. 2.

Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Komite Disiplin; Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta di dampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan;

BAB IX. PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN Pasal 20 Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 45

1. 2.

Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang atau berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua. Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat : 1. Kepala keputusan; 2. Konsideran 3. Diktum 4. Hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi;

BAB X. KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 21 1. 2.

3. 4.

5.

Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa STKIP SURYA; Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan oleh dijatuhinya hukuman disiplin tersebut. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi mengganti kerugian, wajib membayar atau memperbaiki kerusakan / kerugian yang diakibatkan olehnya berdasarkan harga pasar yang berlaku. Mahasiswa yang lalai atau menolak menjalankan sanksi yang ditetapkan oleh pejabat berwewenang untuk semua jenis pelanggaran, dapat dijatuhi skorsing atau dikeluarkan dari STKIP. Pasal 22 Administrasi Pelanggaran Disiplin Dan Tata Tertib

Pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa dan telah dijatuhi sanksi oleh Pejabat yang berwenang, di administrasikan sebagai berikut: 1. Pejabat / pihak yang menjatuhkan sanksi mencatat pelanggaran mahasiswa pada buku penindakan disiplin, dan melaporkan kepada Badan Etik Sekolah Tinggi dengan melampirkan bukti bukti terkait (dokumen atau bukti lainnya kalau ada).


2. 3.

Badan Etik Sekolah Tinggi mencatat semua pelanggaran mahasiswa berdasarkan laporan. Isi dari buku penindakan disiplin dan tata tertib memuat: nomor urut, nama mahasiswa pelanggar dan NIM, tanggal pelanggaran, tempat pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, tanggal penjatuhan sanksi, pejabat yang menjatuhkan sanksi.

BAB XI. KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

1.

2.

Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Ketua STKIP tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Stkip Surya no 009/PK1/SSE/XI/2011 dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan akan direvisi kembali apabila terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Tangerang : 17 Maret 2014

Ketua

Mauritsius Tuga, Ph.D.


LAMPIRAN 1 : CONTOH SURAT TUGAS KOMITE DISIPLIN SURAT TUGAS No.: ......................................... Ketua STKIP SURYA dengan ini memberikan tugas kepada nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Komite Disiplin sehubungan dengan adanya laporan / aduan tentang dugaan pelanggaran disiplin oleh mahasiswa : Nama Nomor Induk Mahasiswa Prodi Alamat

: : : :

Adapun susunan Komite Disiplin adalah sebagai berikut : Penanggung Jawab Ketua Anggota

: Ketua Harian STKIP : : 1. 2. 3. dst.

Kepada yang bersangkutan diberi waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak surat tugas ini ditandatangani dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua STKIP. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tangerang,__________________

Ketua STKIP,

___________________________


LAMPIRAN 2 : CONTOH BAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) 1. Uraian Kasus. Pada hari .............., tanggal..........., bulan.............., tahun........., Komite Disipiln yang terdiri atas Ketua ........., dan anggota 1.........., 2..........., yang terbentuk berdasarkan Surat Tugas dari Ketua STKIP No: ………, tanggal : …………, telah memanggil seorang mahasiswa yang bernama .......... nomor induk mahasiswa..........Prodi........., atas laporan / aduan telah melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa STKIP SURYA. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... atas adanya dugaan tersebut Komite kemudian mencari fakta / mengumpulkan fakta dengan cara-cara memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi. 2. Pembuktian : 2.1. Pemerikasaan terhadap alat-alat bukti tertulis : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... a. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi 2.2.1. Saksi yang memberatkan : Saksi I Nama : .....................................................................................…….. Alamat : ....................................................................................………. Pekerjaan : .........................................................................................…. Kesaksian : ....................................................................................………. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Saksi dst. 3. Pembelaan : 3.1. Pembelaan Mahasiswa yang bersangkutan : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................


3.2. Saksi yang meringankan yang diajukan oleh mahasiswa tersebut : 3.2.1. Saksi I Nama : ....................................................................................……… Alamat : ............................................................................................. Pekerjaan : ............................................................................................. Kesaksian : .........................................................................................…. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 3.2.2. Saksi II Nama : ............................................................................................ Alamat : .........................................................................................… Pekerjaan : ............................................................................................. Kesaksian : ..........................................................................................… ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 3.2.3, dst : ............................................................................................. 4. Analisis Kasus : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 5. Simpulan KomiteDisiplin : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 6. Rekomendasi Sanksi : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Demikian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dengan sebenar benarnya oleh Komite Disiplin. Tangerang, .................................... Ketua, __________________________________ Anggota : 1._________________________________ 2. ________________________________


LAMPIRAN 3 : CONTOH SURAT KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP No. : ………………………… TENTANG PENJATUHAN SKORSING KEPADA SAUDARA .................................

Ketua STKIP SURYAsetelah : Menimbang:

a.

b.

Bahwa berita acara Pemeriksaan (BAP) No: …… yang dibuat oleh Komite Disiplin yang berkaitan dengan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara ..................mahasiswa Prodi……................ Nomor mahasiswa............... Bahwa berkaitan dengan huruf a diatas, maka perlu dikeluarkan surat keptutusan yang memberikan sanksi terhadap mahasiswa tersebut;

Mengingat:

1. 2.

Statuta STKIP Surya Surat Keputusan Ketua STKIP Surya No…………………. tentang Disiplin Mahasiswa STKIP SURYA;

Memperhatikan

1. 2.

Rapat Senat STKIP tanggal ……………. …. dst

Dengan persetujuan Senat STKIP SURYA Memutuskan : Menetapkan : 1. Saudara yang bernama........................... mahasiswa Prodi………...Nomor Mahasiswa......... Telah terbukti melanggar ketentuan Pasal.....ayat ….Peraturan STKIP Nomor : ……………………… Tentang Disiplin Mahasiswa STKIP SURYA; 2. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Saudara .........dikenakan sanksi berupa skorsing selama .........semester; 3. Selama masa skorsing Saudara tidak diperkenankan untuk melakukan seluruh kegiatan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan STKIP SURYA; Peraturan Disiplin Mahasiswa STKIP Surya - 51

4. 5.

Setelah berakhirnya masa skorsing Saudara wajib melapor kepada Ketua ; Surat Keputusan ini mulai berlaku pada semester ........sampai dengan semester..........tahun akademik ........ Ditetapkan di : Tangerang Pada tanggal : ................................ Ketua

___________________________

Tembusan: 1. Para Pembantu Ketua 2. Kaprodi …………… 3. Kepala BAAK STKIP SURYA 4. Orang tua / wali mahasiswa ybs. 5. Mahasiswa ybs.






PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

Recommend Documents