E/rri"rtt^ @**auo 0,"r^"1,
%rtu
-%,*n f"/rrr,,tu PERATURAN GUBERhIUR PROVINSI DAERAH KHUSUS ISUXOTA JAKARTA
NOMOR 2O9 TAHUN
2OO9
TENTANG BADAN NARKOTIKA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAIGRTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 47 Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota, perlu menyesuaikan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 103 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Badan Narkotika Provinsi Daerah Khusus lbukota
:""?5#. Mengingat
:
1.
I
Undang-Undang Nomor Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1S1 Beserta Protokol yang mengubahnya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Subsfances 1g7i (Konvensi Tunggal Narkotika Psikotropika 1 971 );
3. Undang-Undang Nomor
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1g97 tentang psikotropika; 5.
9.n9"lg:9Ldang _Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan united Nations convention Against lilicit rrafrc in Narcatic, lrugs .. a1d Psychotropic Subsfances 19gg (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang pembirantasan . Peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika 19gg;
6.
1997 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 22 Tahun
7.
tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 PeratuFan Perundang-undangan;
8.
Undang-Undang Nomor
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Kedokteran'
29 Tahun 2004 Tentang Praktik 2C,04
tentang Pemerintahan
kali terakhir Daerah seoagaimln" t"f"n- Oi'O"n beberapa 2008;
IJ;gil
Unda;g-ljndang Nomor 12 Tahun
Pemerintahan
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang provinsi oaerah'-rc,u"u" lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik lndonesia;
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan 11. '' Peraturan i,;;k;ik; ttasionai..Badan Narkotika Povinsi dan Badan Narkoti ka KabuPaten/Kota;
Organisasi 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perangkat Daerah'
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan:PERATURANGUBERNURTENTANGBADANNARKoTIKA JAKARTA. PNOViT.ISi ONENNH KHUSUS IBUKOTA
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur iniyang dimaksud dengan
1.
:
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Nasional yang selanjutnya disingkat BNN struktuial yang berkedudukan di bawah non aO"fan lembaga jawab langsung kepada Presiden' dan bertanggung
2. - Badan Narkotika 3.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
4.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah
Khusus
lbukota Jakarta.
6. Wakil Gubernur adalah wakil Gubernur Provinsi
Daerah
Khusus lbukota Jakarta.
7.
Badan Narkotika Provinsi yang ielanjutnya disingkat BNP adalah Badan frlarkotika Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Provinsi yang seLanjutnya Harian Badan Narkotika Pelaksana disebut Lakhar nttF aOatah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika
g.
Provinsi Kota Administrasi adalah adalah Kota Administrasi di Daerah Kl'tusus lbukota Jakarta.
adalah Kabupaten Administrasi 10. - Kabupaten Administrasi provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. i;prh"an seribu 11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi' 12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi' Narkotika Kota/Kabupaten Administrasi yang selaniutnya 13. '- Badan -isingt
14. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
15. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Kl'tusus lbukota Jakarta' 16. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
17. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta' 18. Unit Narkotika Kecamatan yang selanjutnya disingkat UNK adalah Unit Narkotika Kecamatan'
19. Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan yang selanjutnya disingkat piruf adalah Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan.
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan- Peredaran Pencegahan, yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Narkotika Gelap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. 21. Prevensi adalah upaya untuk mengubah faftor-faktor sosial dan lingkungan pada masyarakat luas yang mendorong peiyatJngunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, iermasug-rnencegah pemakaian awal dan pemakaian berufang pada kelompok risiko tinggi. 22. Terapi dan rehabilitasi adalah rangkaian tindakan dan pertolongan
yang aiberit
Represi adalah rangkaian tindakan.. untuk mengurangi. atau mehekan suplai narliotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lain dengan membeiantas dan memutus mata rantai
jaringan peredan gelaP.
kegiatan pengawasan dan 24. - Ketersediaan adalah rangkaian penggunaan pengendalian ketersediaan, pendistribusian
6"n"n narkotika dan
dan
zal adiktif lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan.
Satuan Tugas 25. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas BNP atau BNK.
BAB
II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
BNPmerupakanlembaganonstrukturalPemerintahDaerahdi p+Gtl dipimpin oleh seorang Ketua yang Oid"ng ["i"rsediaan Oan berkeludukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
Pasal 3 BNP mempunyaitugas membantu Gubernur dalam
a.
b.
:
mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah serta'pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN; membentuk satuan tugas berdasarkan kebijakan operasional BNN dan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pasal 4 Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BNP menyelenggarakan fungsi :
perangkat daerah dan instansi pemerintah di Daerah dalam penyiapan dan penyusunan serta pelaksanaan keb[akan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN; penetapan dan pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah di bidang ketersediaan dan P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing; pengoordinasian dan pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya
a. pengoordinasian b.
c.
melalui satuan tugas
di
Daerah sesuai dengan kebijakan
operasional;
dan pengembangan sistem BNN; operasional infoimasi sesuai dengan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pengoordinasian dan penggunaan dan pendistribusian, pengendalian ketersediaan, bahin narkotika psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya.
d. pengoordinasian, e.
pembangunan
5
BAB
III
SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan
Pasal 5 Susunan organisasi BNP terdiriatas
. b. wakil Ketua | :
a. Ketua
:
Wakil Gubernur
wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya
c.
Wakil Ketua
ll :
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris
Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota
Jakarta
d.
Anggota : 1. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2. Komandan POMDAM Jaya 3. Komandan POM Lantamal lll 4. Komandan POM Halim Perdana Kusuma 5. Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
6. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 7. Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM
8. Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai 9. Kepala Administrasi Pelabuhan Tanjung Priok
10. Kepala Kantor lmigrasi Provinsi DKlJakarta 11. Kepala Kanwil Departemen Agama 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Politik Provinsi DKlJakarta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKlJakarta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21.
6
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKlJakarta
dan Pemuda Provinsi DKlJakarta 24. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta 25. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 26. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Provinsi DKlJakarta 27. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit 23. Kepala Dinas Olahraga
Sekretaris/ merangkap anggota
Kepala Lakhar BNP
Bagian Kedua Ketua
Pasal 6 Ketua mempunyaitugas:
a. menetapkan pelaksanaan kebijakan operasional BNP; b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubemur ini;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota, sekretariaUlakhar BNP, dan satuan tugas;
d. mengendalikan pelaksanaan tugas BNK; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas BNP kepada Gubernur dan BNN. Bagian Ketiga
Wakil Ketua
Pasal 7 (1) Wakil Ketua I mempunyai tugas
a.
:
c.
membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan operasi pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; memimpin operasi satuan tugas BNP; melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BNP;
e.
melaksanakan tugas; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua BNP..
b.
d. mewakili Ketua BNP apabila berhalangan
dalam
(2) Wakil Ketua ll mempunyaitugas:
a.
membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN secara multi disiplin, multi sektoral, komprehensif dan terpadu;
I
melaksanakan sosialisasi kebijakan BNP; mengoordinasikan penetapan satuan tugas
b. G.
d.
BNP; mengevaluasi dan men[oordinasikan, memonitor
,
r<eni;ixan BNP oleh perangkat daerah dan BNK; BNP; e. melaksanakan tulas lain yang diberikan Ketua dalam berhalangan lpabila BNP Ketua f. mewakili dan tugas; melaksanakan g. melaporkan pelalisanaan tugas kepada Ketua BNP'
plr"i."""""
(3)WakilKetuaIdanWaki|Ketua|lsebagaimanadimaksudpada \-/ ayat (1) dan ayat (2) . dalam melaksanakan tugasnya jawab kepada Ketua' O6rfeOir
Pasal 8 Anggota memPunyai tugas
a.
:
menyajikan data dan informasi tentang ketersediaan,. masalah penyat'angunaan dan peredaran gelap nakotika,. psikotropika, irretiursoiOan bahan adiktif lain serta upaya P4GN dalam ruang iingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan BNP;
menyusun dan menyampaikan program ketersediaan dan P4GN sesuai kewenangan masing-masing dan kebijakan BNP dalam forum BNP; c. melaksanakan program ketersediaan dan P4GN sesuai kewenangan masing-masing dalam wadah satuan tugas BNP; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya kepada Ketua BNP melalui Sekretaris BNP.
b.
Bagian Kelima Sekretaris
Pasal 9
(1)
Sekretaris mempunyai tugas
:
a. menyiapkan bahan kebijakan BNP; b. mengoordinasikan, menghimpun, mengolah dan menyusun program/kegiatan ketersediaan dan P4GN;
c. mengoordinasikan pengembangan BNP;
d. melaksanakan e.
f.
urusn
sumber daya manusia
surat-menyurat,
administrasi pengelolaan keuangan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan kerja BNP, urusan kerumahtanggaan, dan mengendalikan teknis administrasi pelaksanaan program/ kegiatan ketersediaan dan P4GN; mengoordinasikan dan melaksanakan tugas harian pimpinan BNP:
g. menyiapkan
bahan penetapan satuan tugas BNP;
8
tugas dan memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fungsi BNP; dan mengendalikan i. mJirtasitita'si, mengoordinasikan BNP; Tugas. petit<sanaan tugas Satuan j. ;;f""iitiri Oin mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BNP oleh anggota; k. meminta laPoran dari BNK; i- menghimpun oin melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
h.
BNP.
(2) Kepala Pelaksana Harian BNP karena jabatannya
adalah
Sekretaris BNP' Bagian Keenam Pelaksana Harian
Pasal
10
(1) Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas dan fungsi
BNP
dibentuk Pelaksana Harian BNP.
(2) \-/ Pelaksana Harian BNP dipimpin oleh. qegfTq
Kgnqta Pelaksana
Harian, yang karena jab-atannya adalah Sekretaris BNP yang berkedudukan di bawih dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.
(3) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian
BNP
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'
BAB IV BADAN NARKOTIKA KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal
11
(1) Di Kota Admi nistrasi/Kabupaten Admini strasi dibentuk (2)
BN
K'
BNK merupakan unsur pelaksana BNP dalam pelaksanaan ketersediaan dan P4GN.
(3) BNK dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung .iawab kepada Ketua BNP melalui Sekretaris BNP.
Pasal
12
BNK mempunyaitugas membantu BNP dalam
a.
:
mengoordinasikan unit kerja perangkat daerah dan instansi pemerintah di wi layah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan kebijakan BNP;
9
terdiri atas.. unit b. membentuk satuan tugas BNK yang pemerintah di wilayah oeranqkat oaerah' dan- instansi hdmi n'ittr"si/ Kabupaten Admi n istrasi'
kerja Kota
Pasal 13 Untukme|aksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasall2, BNK menyelenggarakan fungsi
:
a. pengoordinasian unit lerja. perangkat -daerah dan, -instansi nglilistlasi/Kabupaten Administrasi
di witayah fota dan P4GN di batam kebijakan frJiasionat di bidang ketersediaan
Filbrflh
wilayahnYa;
o.penetapan,satuantugasyangterdiridariatasunsurunitkerja wilayah Kota F"ringk"t daerah oin iirstJnsi pemerintah di Adminlstrasi/Kabupaten Administrasi;
pengoperasian s-itr"n tugas BNK yang terdiri atas. unsur,unit 'p"r"ngkat daerah da. insiansi pemerintah .di Kota dan [O mi n iitrasi/-Kabupaten Ad mi n istrasi di bidang ketersediaan p4GN sesuai derigan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing; d. pelaksinaan pemutusan jaringan e9r9!9r9n gelap narkotika' melalui satuan biif.Jtropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai fu giJ ai .yihy'an Xota Administrasi/Kabupaten Administrasi de-ngan kebij-akan operasional BNf dan BNN; pengendalian pelaksanaan kebijakan e. pemintauan bperasional ketersediain dan P4GN yang ditetapkan oleh BNP dan BNN;
c.
["rji
-
dan
-
f.pelaporandanpertanggungjawabqnpe|aksanaantugasdan iung'si BNK kepada Ketua BNP melalui sekretaris BNP. Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal Susunan organisasi BNK terdiri atas
: b. Wakil Ketua I :
a.
Ketua
14 :
Walikota/Bupati
Kepala Kepolisian Resort Kota Administrasi/ Kabupaten Adm
c.
Wakil Ketua
ll :
in
istrasi
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris
Kota
Administrasi/Asisten
Pelayanan
Masyarakat Kabupaten Admi nistrasi
d.
Anggota : 1.
Ketua Pengadilan Negeri
2. Komandan Kodim 3. Kepala Kantor Departemen
Agama
Kota
Administrasi/Kabupaten Admini strasi 4.
Kapala Kantor lmigrasi Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
5. Kepala Kejaksanaan Negeri 6. Kepala Satuan Polisi Pamong
Prala Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi
t0
7. Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Administrasi/Kabupaten 8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi 9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi 10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi 11. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi 12. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Admi nistrasi 13. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Administrasi/ Pencatatan KabuPaten Administrasi 14. Kepaia Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi 15. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Miko, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi 16. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi 17. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi 18. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi 19. Kepala Satuan Narkoba Polres 20. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi 21. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota Administrasi 22. Kepala Bagian Pendidikan Mental dan Spiritual Seketariat Kota Administrasi 23. Kepala Bagian Kesmas Sekretariat Kabupaten Administrasi
Sipil Kota
e. Sekretaris/
:
Kepala Lakhar BNK
merangkap anggota
Bagian Ketiga Ketua BNK
Pasal 15 Ketua BNK mempunyaitugas
:
a. memimpin dan mengoordinasikan b.
c.
d. e.
pelaksanaan tugas dan fungsi BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Gubernur ini; mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota, sekretariat Lakhar BNK, dan satuan tugas BNK; mengendalikan pelaksanaan tugas UNK; menetapkan satuan tugas BNK; dan melaporkan pelaksanaan tugas BNK kepada Ketua BNP.
ll
Bagian KeemPat Wakil Ketua
Pasal
16
(1) Wakil Ketua lmemPunYaitugas: membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan operasi pemutusan iaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya; b. memimpin oPerasisatuan tugas BNK; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BNK;
a.
I
d.
mewakili Ketua BNK apabila berhalangan
dalam
melaksanakan tugas; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua BNK'
(2) Wakil Ketua ll rnempunyai tugas
b. c-
d. e.
f.
:
membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN secara multi disiplin, multi sektoral, komprehensif dan terpadu; melaksanakan sosialisasi kebijakan BNP; mengoordinasikan penetapan satuan tugas BNK; melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BNK; mewakili Ketua BNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua BNK.
(3) Wakil Ketua I dan ll, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK. Bagian Kelima
Anggota
Pasal Anggota mempunyai tugas
a. menyajikan
b.
c.
17
:
data dan informasitentang ketersediaan dan masalah
penyatlngunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika' prekursor dan bahan adiktif lain serta upaya P4GN dalam ruang iingt
hasil pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya kepada Ketua BNK melalui Seketaris Daerah BNK.
d. melaporkan
t2
Bagian Keenam Pelaksana Harian BNK
Pasal
18
BNK (1) Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas dan fungsi dibentuk Pelaksana Harian BNK. (2) PelaksanaHarianBNKdipimpinolehseorangKepalaPelaksana
yang H;rrdn yang karena jabatannya adalah Sekretaris BNK jawab Ketua kepada bertanggung dan nerreouiurin di bawih BNK.
(3) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian BNK ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'
BAB V UNIT NARKOTIKA KECAMATAN
Pasal 19 Kecamatan dibentuk uNK, yang keanggotaannya terdiri atas pegawai Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah terkait di wilayah Kecamatan.
(1) Untuk membantu BNK di setiap
(2) UNK merupakan pelaksana operasional BNP
di
wilayah
Kecamatan di bidang ketersediaan dan P4GN dibawah BNK.
(3) UNK dipimpin oleh seorang Ketua UNK yang berkedudukan
di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.
Pasal 20 Susunan keanggotaan UNK terdiri atas
:
: Camat b. Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Sektor c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan
a. Ketua
Masyarakat
Kecamatan
d. Anggota
: 1. Kepala Unit Narkoba Polsek
2. Koramil 3. Kepala Satuan Tugas Satuan
Polisi Pamong
Praja Kecamatan
4. Kepala Puskesmas Kecamatan 5. Kepala Seksi Dinas Pendidikan
Dasar
Kecamatan
6. Kepala Seksi Dinas 7. 8.
Pendidikan Menengah
Kecamatan Kepala Seksi Dinas Olah Raga dan Pemuda Kecamatan Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan
l3
9. Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi Kecamatan
10. Kepala Seksi Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan SiPil Kecamatan
11. Kepala Seksi Pemerintah, Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan
12. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan
Pasal UNK mempunyaitugas
21
:
a. menyediakan layanan prevensi di sekolah, tempat kerja komunitas khusus, melaksanakan, mengendalikan
dan dan secara yang diselenggarakan mengevaluasi kegiatan prevensi komfrehensif dan terpadu dengan memberdayakan masyarakat setempat, meliputi penerapan peraturan lingkungan bebas narkoba, pembentukan satuan tugas, pemberian informasi dan keterampil'an psikososial untuk meningkatkan daya tangkal, kegiatan alternatif secara efeKif, efisien dan berkesinambungan pada berbagai tahapan dan kelompok sasaran, layanan bantuan dan rujukan; b. menyddiakan dan melaksanakan layanan penanggulangan bagi penyalahgunaan di sekolah, tempat kerja dan komunitas khusus, inedgenOitikan dan mengevaluasi kegiatan terapi dan rehabilitasi
berbisis masyarakat, pengorganisasian. mekanisme kerja serta
c.
rujukannya dalam rangka menjadikan Kecamatan bebas narkoba; menyediakan layanan kegiatan represif di tempat-tempat rawan, melaksanakan kegiatan penegakan hukum, mulai dari
penyelidikan hingga putusan pengadilan dalam pemberantasan irer5daran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya, serta mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi daerah rawan untuk menjadikan Kecamatan bebas narkoba; d. melaksanakan pendataan dan pemetaan serta melaporkan tingkat, pola dan kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lain di sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, dan komunitas serta tempat rawan lain; e. menggalang dan menggerakkan potensi masyarakat, swasta dan tenaga profesi dalam kegiatan ketersediaan dan P4GN secara optimal dan berkelanjutan guna mewujudkan Kecamatan Bebas Narkoba; f. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pos P2NK; g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas UNK kepada BNK melalui Sekretaris BNK.
Pasal 22
(1)
Ketua UNK mempunyaitugas
:
a" melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan
b.
c.
UNK sebagaimana dimaksud dalam
tugas
Pasal2l;
mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan P4GN di Kecamatan; mendorong peran serta masyarakat dalam ketersediaan dan P4GN di Kecamatan;
14
d.
mengendalikan pelaksanaal- lggas Pos P2NK m*nEtapkan satuan tugas UNK apabila diperlukanl-d3n
". metapoir."n t.
b"f"f.i"nian tugas' UNK kepada Ketua BNK
melalui Sekretaris BNK'
(2) Wakil Ketua mempunyaitugas:
a. membantu Ketua dalam memimpin
pelaksanaan tugas dan
kegiatan UNK;
U.
l.
me"ngoordinasikan dan memimpin oper-as] UNK; mimjmpin operasional satuan tugas UNK;
O. metaXsinakin tugas lain yang diberikan Ketua UNK;
e. mewaxiti
f. (3)
K;'[j UN( ipabila
Sekretaris memPunYai tugas a. b.
c. d. e.
f. g. h. i.
berhalangan
dalam
melaksanakan tugas; dan melaporkan pelalisanaan tugas kepada Ketua BNK' :
melaksanakan tugas administrasi
;
melaksanakan ddn memfasilitasi kegiatan rapat dan tindak lanjutnya; *e'ngobriinasikan penghimpunan,, .pen/usun?n----d"n penj'olahan program serta rencana kegiatan dan anggaran; inerionitoring d-n evaluasi pelaksanaan kegiatan; mengoorOinisikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas UNK oleh anggota; menyiaftian bahan penetapan satuan tugas UNK; .. -. menlo6rdinasikan dan menyiapkan operasi UNI(satuan tugas UNK; meminta laporan dari Pos P2NK; dan menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan tugas UNK.
(4) Anggota UNK memPunyai tugas : dan gelap peredaran narkotika, penyalahgunaan dan masit6n psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lain serta upaya P+en cialam ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan BNK b. menyusun dan menyampaikan program ketersediaan dan P4GN sesuai kewenangan masing-masing anggota dalam forum BNK; c. melaksanakan program ketersediaan dan P4GN sesuai kewenangan masing-masing; d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya; informasi tentang masalah e. menyajikan data penjalbhgunaan dan peredaran gelaq narkotika, psikotropika, pre(usor dan bahan adiktif lain di sekolah, perguruan tinggi' tempat kerja serta komunitas umum dan khusus; meriyusun- dan melaksanakan program ketersediaan dan P4Ghl di sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, dan komunitas khusus sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, dengan mendorong peran serta masyarakat di lingkungannya masing-masing; dan
a. menyajikan data dan informasi tentang ketersediaan
dan
melaporkan
hasil
pelaksanaan kegiatan .
99?9ai
kewenangannya kepada Ketua UNK melalui Sekretaris UNK.
15
BAB VI POS PENANGGULANGAN NARKOTIKA KELURAHAN
Pasal 23 (1) UntukmembantuUNKdisetiapKe|urahandibentukP2NK. (2) P2NKmerupakanpelaksanaoperasiona|P4GNdiKelurahan. di (3) P2NK dipimpin oleh seorang Ketua q2ryI yang berkedudukan jawab UNK' kepada Ketua bawah d'an 6ertanggung
Pasal 24 P2NK memPunyai tugas
:
prevensi di komunitas, melakukan dan menlevatuasi k6giatan pada berbagai tahapan dan kelompok sasaian seperti 6rang tua, balita, anak, remaja, .dan pemuda
a. menyediakan layanan
aengan memberdayikan masyarakat, meliputi
pemberian daya meningkatkan untuk psikososial keterampilan infoinasi dan
tangkalbagiorangtuadankelompok.sebaya,bimbingan,
feg-iatan allernatif dan pengorganisasian kelompok masyarakat peiuli p4GN serta menerapkan peraturan untuk menjadikan iingkungan serasi bebas narkoba pada setiap RWRT; b. me:nyed='iat
Pasal 25 Susunan keanggotaan P2NK terdiri dari
a. Ketua
:
Lurah
:
16
b. Sekretaris c.
Anggota
Kepala Subseksi Pemberdayaan Masyarakat
1.
Babinkamtibmas Kelurahan
2. Babinsa Kelurahan 3. Kepala Puskesmas Kelurahan +. t<ebala Seksi Pemerintah, Ketenteraman dan Keiertiban Kelurahan 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan
6. Gpala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan z. fepiia Satuan Pelayanan Registrasi Keinndudukan Kelurahan
8. Ketua RW 9. Ketua RT
Pasal 26
(1)
Ketua P2NK mempunyaitugas: a.
melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas P2NK sebagaimana dimaKsud dalam Pasal 24;
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keteisediaan dan P4GN di Kelurahan; c, menOorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan ketersediaan dan P4GN; dan d. ;aaporkan pelaksanaah tugas P2NK kepada Ketua UNK'
b. mEnqendatiftan
(2)
Sekretaris P2NK mempunyaitugas
:
membantu Ketua P2NK mengoordinasikan pelaksanaan tuoas operastonal ketersediaan dan P4GN clengan
m6mberdbyakan masyarakat; menqendalikan, mendawasi dan mengevaluasi pelaksanaan keoiitan ketersediaan dan P4GN; c. mdnooordinasikan keoiatan administrasi; diberikan.Ketua P2NK dan. d. mela-ksanakan tugas i-ain yang-apabila berhalangan dalam e. mewakili Ketua- P2NK tugas. melaksanakan b.
(3) Anggota P2NK memPunyai tugas a.
b.
menoumoulkan
:
data dan informasi tentang
masalah
penv-al afiqun aan dan peredaran gelap narkotika, ps ikotropika,
bre(usordan bahan adiktif lain diwilayah Kelurahan; inenvusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan keoiitan ketersediaan dan P4GN di komunitas dengan mehberdayakan masyarakat; dan melaporkan hasil peldksanaen kegiatan kepada Ketua P2NK melalui Sekretaris P2NK.
BAB VII TATA KERJA
Pasal 27 BNP, BNK, UNK dan P2NK mengadakan. rapat.kOordinasi secara berkila atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 26
(1) BNP dalam melaksanakan tugasnya dapat hubungan kerja sama dengan pihak ketiga.
mengadakan
11
(2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerja
sama
sebagatmana ormaksud pada ayal (]) diatur^oleh Ketua BNP vanq disusun dan diusulkan oleh Kepala Pelaksana Harian SeiIai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 Ketua BNP, BNK, UNK dan P2NK serta. para anggota berkewajiban dan iriliiinOrfif"hi"ti tiasit rapagrapat sesuai dengan bidang tugas fungsinya masing-masing'
Pasal 30 (1)KetuaP2NKmenyampaikanlaporanberkalaatausewaktu-waktu kepada Ketua UNK
(2) Ketua uNK menyampaikan laporan secara berkala
atau
sewaktu-waktu kePada Ketua BNK.
(3)'
Ketua BNK menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktuwaktu mengen6i pbtaksana'an p.elyelelggaraaan !ug1s-.-dan ir"gti BNK [epada'Ketua eNp m6latui Pelaksana Harian BNP.
laporan secara (4) 1.' Kepala Pelaksana Harian BNP menyampaikan mengenai Oeit
Ketua BNP melaporkan pelaksanaan tugas, dan fungsi BNP {5) '-' k"piO" Gubemur' secara'berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kePada Ketua BNN.
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal
31
(1) Dalam pelaksanaan ketersediaan dan P4GN BNP, BNK, UNK dan P2NX memberdayakan masyarakat melalui kerla sama dengan Lembaga Swadaya Masyaiakat, Swasta dan Organisasi Profesi.
(2\ Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan lembaga masyarakat, swast-a dan organisasi Prpfesi sebagaimana dimdksud iada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IX KEUANGAN
Pasal 32 Anggaran yang dibutuhkan bagi penyelenggaraaan tugas dan fungsi eNF] nNn UNrc Oan P2NK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan'Belanja Daerah, bantuan Anggaran Pendapatan .d?n Belanja ttegara m6latui BNN, serta sumbei..dgna lain, baik dalam negeri mairpun luar negeri yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33 Keputusan Dengan berlakunya peraturan Gubernur ini, maka 103 Tahun Nomor 6uUEinur Fiovinsi baeian Khusus lbukota Jakarta Provinsi Narkotika Badan Z-OO+ tentang Organljasi dan Tata Kerja o"Li"n xn"ius tuut
Pasal 34 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan'
Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, .memerintahkan oinouoanqah peraturin ini dengan penempatannya dalam Lembaran baeian Provinbi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 27 Desenber 2009 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 31 Desember
2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAEMH KHUSUS
MUHAYAT NtP 05001362 LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN
2009
NOMOR ?07
