PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSLJS IBUKOTA JAKAFiTA
NOMOR
7 TAHUI'i 2OO9
l'E:NTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PAD; PERSEROAN TFRBAI-I\S KAWASAN BERIKAT NUSANTARA DENGAN RAHMAT TLJHAN YANG MAHA ESA
GUi ERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAR-|I\. Menimbang
. a. bahwa untuk mendorong perringkatan investasi dan pertr:mbuhan ekonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khr"rsus lbukota Jakarta telah memprogramkan pengenrbangan Kawasan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khus;us (KEK);
bahwa dalam rangka percepatan pengemberngan Kawasan Marunda sebagai Kawasan Ekonorni Khusus (KEK) tersebut, perlu dilakukan peningkatan penyetoran modal Pemerintan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta pada Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Berikat Nusantara (t(ElN);
bahwa berdasarkan perlimbangan
sebagaimana dimaksud dal;lm huruf a darr huruf b, perlu menrbentuk Peraturan Daerah tentang Penyedaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Ka'luasan Berikat Nusantara:
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan l-legara (LemLraran Negara Republik Indonesia Tal'run 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)',
)_
1
Undang-Undang Nomor l-ahurn 2004 tentang Perbendaharaa,n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 2004 Nornor 5, Tanrbahan Lernbaran Negara Reprrblik lncionesia Nomor 4355),
2
3. Undang-Undang
Nornor
10 Tahun ?-004
tentang Perundang-undangan (Lenrbaran Negara Republik Inclonesia Tahurr 2OA4
Pembentukan
Peraturar
Nomor 53, -[ambahan Lenrbaran Negara
Republil<
Indonesia Nornor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l-embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nonror 125, Tambahan Lembaran Negara Republ,k Indonesia Nomor 4437) sebagaimana ielah [eberapa kali diubaf i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nontor S9,Tambahan Lembaran Neoara Renrrblik lndonesia Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelirrrbangan Keuangan Antara Pemerintah plrsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia I'ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44llB); 6
'fahr-rn 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repr_rblik Undang-Undang Nomor
25
lndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tanrbahan Lembaran Negara Repubrlik Indonesia Nornor 47?_4)', 7.
R
Undang-Undarrg Nomor Zg Tahun 2OOT tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai lbukcta Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran lrlegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, l-arnbahan Lemharan Negara Republik lndonesia Nomor 47 44)', Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 106, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4756);
Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)., 10.
Peraturan Pemerintah Ncimor 58 Talrun 2005 te,rtang Pengelclaan Ke'uangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu;r 2005 Nonror j40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
,)
11.
Peraturan Penrerintal-r Nomor 6 l-alrr-rn 2006 tentang Pengelolaarr [3arang Milik ltregara/Daerah (Lernbaran Negara RepLri:lik Indonesia Tahurn 2006 Nonror 20, l-a
rn
tralra
rr
Le rr
baran
l\eg
arer Iluprrlrlik
lrrclorrusrir
Nomor 4609); T/
Peratr-rran Presiden Nomor 67 Taliurr 2005 terrtang Kerjasama Penrerintah clengan Badan Usaha Dalam Penved iaan I nfrastruktur;
13 Peraturan Mentr-.ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedcrman Perigelotaan Keuangan iJaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturarn Menteri [Jalanr Negeri Nonror 59 Tahun 2A07',
t.l, Peraturan Daerah Nomor 4 T'alrrrn 1gB7 tentang Penycrtaan lVloclal Daerah Khr-rsus ll:r;kota .Jakana Lt ntLr k Pend ria rr Perursahaan [)crscroar r ( Perse rr:) cr;rrarrr i
tsidang Usalra Distribusi
dan
r
pengolahan
Kayu
(Lembaran Daerah Daerah Khusrrs lburkota .Jakarla Tahun 1989 Nq:mor 4); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahr_rn 2007 tentang pokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jekarla Tahun 2007 Nomor 5); It)
Peraturan Dar:rah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Prarangkat Daerah (Lembaran Daeran Provinsi Daerah Khuasus lhukota Jakarta Tahun 2008 Nomor' 10);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAI1 KFIUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS KAWASAN BFRIKPT NUSANTARA
+
BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksucl dengan
:
1,
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jar<arta.
2.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang selanjulnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aclalah Gubernur dan perangkat Daerah Provinsi DKr Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintanan Provinsi DKI Jakarta. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Klrusus lbukota Jakana.
A
a.
5
Dewan Perwakilan Raliyat Daerah yang selanjutnya clisingkat DpRD
adalah Dewan Perwakiran Rakyat Daerah provinsi-DKl Jakarla. Penyertaan Mocial Daerah acialah pemisahan aset Daerah dari kexayaan Daerah ttntrrk clisertakan dalam F'erlseroan Terbatas (p1-) Kawasan Berikat Nusantara. BAB
II
I]ENYERTAAII MODAL DAEITNI Pasal
I
2
(1)
Provinsi DKr Jakarta sebagai pemegang saharn pada Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Berikat Nusantara telah melakukan penyenaan modal pada Tahun 1g87 sebesar Rp. 10.839.275.000,_ (sepuiuh rnilyar cjelapan ratus tiga puluh semrrilan juta dira ratus tujulr puluh lima ribtr rtrpialr) atau setar"a dengan 11,2s %,-(sebelas koma cjua puluh lima persen),
(2)
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat ini bertambah nrenjadi Rp. 33,780,000.000,- (tiga puiuh tiga milyaitujuh ratus detapan puluh juta rupiah) atar: setata dengarr 1 1, 25 % (sebelas konra clr-ra pululr lipa persen) yang berasal dari akumulasi laba ditahan.
Femerintah
pilsal
(1) Dalam
3
Talrurn Anggaran 2009 Pemerintah provinsi DKI Jakarta melakrrkan penanrbahan Penyertaan Modal Daeralr rrntrrl< rnemperolcl'r manfaat ekononri, sosial darr rnanfaat lainnya, sebagai investasi permanen pada Perseroan Terbertas Kawasan l3erikat Nursantara seCIesar Rp' 175 000 000.000,- (seratus tujLrh pulirh lima milyar rupiah), sehingga berlumlah nrenjadi Rp.208 780.000.000. (Dua ratus delapan nrityur tuprh ratus delapan puluh juta rupiah).
(2)
Penyertaern Modal Daeralr sebagaimana dinraksud pada syet (1) merr-rpakan peningkatan setoran modal yarrg disetorl<arr clalam i:crrtulr uang tunai ciarr telah drtetapl
KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Daerah ini nrr-rlai berlaku 6rada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang nrengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetnpatannya dalam Lern,baran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1I Sep;[ember 2009 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KIjUSUS IBUKqTA JAKARTA,
I I
Diundangkan di Jakarta pada tanggal tr(: September 2009 SEKRETTTRIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSU$ IBUKOTA JAKARTA,
MUHAYAT NIP 050012362
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DI\ERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAR'TA TAHUN 2AO9 NOMOR 7
6
PEN-IELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KFILJSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR Z TAHUN
2OO9
TE:NTANG"
PENYERTAAN MODAL DAER,AI{ PADA PERSEROAN TERBATAS KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
I,
UMUM
Untuk meningkatkan ciaya saing, perLrang kerja serta kesempatan berusaha berinvestasi dan ekspor, pemerintatit*trr, membuat program u untul< mewujudkan Kawasan Hkonomi Khusus
(KEK),
'l
Kawasan Ekorrorni Kfrusr.rs (KEK) nrerupakan liawasan clengan batas-batas tefientu daram wirayah hukum \egara Kesatuan Repuhlik Indonesia yillrg clitertapkan unturk menyeleriggarakan fungsi-i1',,19u, pereKonon',ian yang bersifat khusus dan memt:eroleh fasilitas t6rtentu. Pertinrbangan perrunya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus
adalah urnturk mendorong kesiapan dalam menghadapi
liber.alisasi
perdagangan, tneningkatkan kemr-rdahan dalarn rnemberikan peleryanan gLlna penirrgkettart ciaya saing clan mernacu pertumbr-rhan ekonorni sena penyederhanaan prosedur didalam mernberikan pelayanan kepada pada invesiaor.
SesLtai dengan kebijakan Pemerintah tersebut, penrerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta telah rnerencanakan untuk nrengernbangl
daeralr dan nremberikan manfaat bagi penlapatan" daerah, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan nrasyarakat.
Di Karwasan Maruncia terciapat arear perser.oan Terbatas Kawasan Berikat Nusantara dimana Pemerintah provinsi DKI Jakarta
sebagai pemegang saharn minoritas, maria rrntrrri efisiensr cJan efektifitas percepatan pengernbangan Kawasan Marunda sebagar Kawasan Eko.omi Khusus (KEK), pemerintah provinsi DKr Jakarta
Terbatas melakul
II. PASAL DEMI PASAL I
Pasal
'1
CurkLtP
ielas.
Pasal 2
Ayat
(1)
-
Cukup jelas
Ayat (2)
:
Yang ciimaksurd dengan al
Pasai,3
Ayat (1)
Yang dimaksud manfaat lainnya adalah manfaat yang ciipeioleh Penrerintah Provinsi Dl(l Jakarta berupa penrngl
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Cukup 1elas.
