2003 NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 003/KS/2003 NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Menimbang : a.

bahwa

dengan

ditetapkannya

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/ 4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, perlu mengatur kembali petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya; b.

bahwa

untuk

tertib

administrasi

dalam

dipandang perlu menetapkan Keputusan

pelaksanaannya, Bersama Kepala

Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

4

Tahun

1966

tentang

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

5.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

32

Tahun

1979

tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

2

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

101

Tahun

2000

tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan

Presiden

Nomor

103

Tahun

2001

tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya.

3

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN

BERSAMA

STATISTIK DAN NEGARA JABATAN

KEPALA

BADAN PUSAT

BADAN

KEPEGAWAIAN

KEPALA

TENTANG

PETUNJUK

FUNGSIONAL

PELAKSANAAN

STATISTISI

DAN

ANGKA

KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan : 1.

Statistisi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik pada instansi pemerintah.

2.

Statistisi

tingkat

terampil, adalah

Statistisi

dengan

kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan

tugas

dan

fungsinya

mensyaratkan

penguasaan teknis di bidang statistik. 3.

Statistisi tingkat ahli, adalah Statistisi dengan kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

penguasaan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi di bidang statistik. 4.

Kegiatan

statistik,

adalah

kegiatan

pengumpulan,

pengolahan, penyusunan, penyajian, penyebarluasan dan

4

analisis data, termasuk pula mengadakan studi guna penyempurnaan metodologi dari kegiatan statistik tersebut serta pembentukan model-model statistik guna keperluan perencanaan dan kebijakan berbagai bidang. 5.

Angka

kredit,

adalah

berdasarkan penilaian

suatu

angka

atas prestasi

yang

diberikan

yang telah dicapai

oleh seorang statistisi dalam mengerjakan butir kegiatan yang

digunakan

sebagai

salah

satu

syarat

untuk

pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. 6.

Tim Penilai angka kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan angka kredit statistisi.

7.

Pemberhentian,

adalah

pemberhentian

dari

jabatan

Statistisi, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. 8.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika

Nasional

serta

Pimpinan

Kesekretariatan

Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen. 9.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur. 5

10.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.

11.

Pejabat

yang

berwenang

mengangkat,

membebaskan

sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Statistisi, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian masingmasing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang

Pengangkatan,

Pemindahan, dan

Pember-

hentian Pegawai Negeri Sipil. 12.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Statistisi, adalah BPS.

BAB II USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 2 (1)

Usul penetapan angka kredit Statistisi disampaikan setelah menurut

perhitungan

sementara

Statistisi

yang

bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut : a. Lampiran Ia, Ib, Ic, dan Id untuk Statistisi tingkat Terampil. b. Lampiran IIa, IIb, dan IIc untuk Statistisi tingkat Ahli. (2)

Setiap

usul

penetapan

dilampiri dengan : 6

angka

kredit

Statistisi

a. Surat pernyataan melaksanaan kegiatan penyediaan data dan informasi statistik dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir pada lampiran III; b. Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan pengembangan statistik dan bukti fisiknya

dibuat

menurut contoh formulir pada lampiran IV; c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi yang dibuat menurut contoh formulir pada lampiran V dan bukti fisiknya; d. Surat

pernyataan

Statistisi

melakukan

yang dibuat

kegiatan

menurut

penunjang

contoh

formulir

pada lampiran VI; e. Bukti-bukti lain yang diperlukan dalam penilaian dan penetapan

angka

kredit

seperti

salinan

ijazah/

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dan atau keterangan/penghargaan,

disahkan

oleh

pejabat

berwenang. (3)

Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut : a. Untuk

kenaikan

kredit ditetapkan

pangkat

periode

selambat-lambatnya

Januari tahun yang bersangkutan.

7

April,

angka

pada

bulan

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. Pasal 3 (1)

Setiap usul penetapan angka kredit Statistisi harus dinilai

secara seksama dan objektif oleh Tim Penilai

dengan berpedoman pada Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan

Menteri Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003. (2)

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)

ditetapkan

oleh

Pejabat

yang

berwenang

menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII dengan ketentuan : a. Asli Penetapan

Angka

Kredit (PAK) disampaikan

kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan b. Tembusan disampaikan antara lain kepada :

(3)

1)

Statistisi yang bersangkutan;

2)

Pimpinan Unit Kerja Statistisi yang bersangkutan;

3)

Pejabat lain yang dipandang perlu.

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas pasal

2

ayat

waktu yang telah ditetapkan sesuai

(3), maka 8

pejabat

yang

berwenang

menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur

Negara Nomor

37/KEP/

M.PAN/4/2003. (4)

Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima pendelegasian wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(5)

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN

atau

Kepala

Kantor

Regional

BKN

yang

bersangkutan.

BAB III TIM PENILAI Pasal 4 (1)

Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri

Pendayagunaan

37/KEP/M.PAN/4/2003.

9

Aparatur

Negara

Nomor

a. Serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Statistisi yang dinilai; b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Statistisi; dan c. Dapat aktif melakukan penilaian. (2)

Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

(3)

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 37/KEP/ M.PAN/4/2003 Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4)

Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipenuhi dari Statistisi karena belum ada/tidak ada yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Penilai, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengumpulan, pengolahan, penyajian,

penyebarluasan

dan

analisis

data

serta

pengembangan metode statistik. Pasal 5 (1)

Tugas pokok Tim Penilai BPS adalah : a. Membantu Kepala BPS dalam menetapkan angka kredit Statistisi Madya di lingkungan BPS; 10

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPS yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2)

Tugas pokok Tim Penilai Kantor Pusat BPS adalah : a. Membantu Sekretaris Utama BPS atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Statistisi Pelaksana Pemula sampai dengan Statistisi Penyelia dan Statistisi Pertama sampai dengan Statistisi Muda di lingkungan BPS; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Utama

berhubungan

BPS

dengan

atau

Pejabat

penetapan

lain

angka

yang kredit

sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3)

Tugas Pokok Tim Penilai BPS Propinsi/Kabupaten/Kota adalah : a. Membantu

Kepala

BPS

Propinsi/Kabupaten/Kota

dalam menetapkan angka kredit Statistisi Pelaksana Pemula sampai dengan Statistisi Penyelia dan Statistisi Pertama sampai dengan Statistisi Muda di lingkungan BPS; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

BPS

berhubungan

Propinsi/Kabupaten/Kota dengan

penetapan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

11

angka

yang kredit

(4)

Tugas Pokok Tim Penilai Instansi Pusat adalah : a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam menetapkan angka kredit Statistisi Pelaksana Pemula sampai dengan Statistisi Penyelia dan Statistisi Pertama sampai dengan Statistisi Madya di lingkungan Instansi Pusat diluar BPS; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat

Pembina

berhubungan

Kepegawaian

dengan

penetapan

Pusat

yang

angka

kredit

sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (5)

Tugas Pokok Tim Penilai Propinsi adalah : a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi dalam menetapkan angka kredit Statistisi Pelaksana Pemula sampai dengan Statistisi Penyelia dan Statistisi Pertama sampai dengan Statistisi Madya di lingkungan Pemerintah Propinsi; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(6)

Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah : a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota

dalam

menetapkan

angka

kredit

Statistisi

Pelaksana Pemula sampai dengan Statistisi Penyelia dan Statistisi Pertama sampai dengan Statistisi Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 12

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (7)

Apabila Tim Penilai Instansi Pusat belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Instansi Pusat lain di wilayahnya, atau Tim Penilai di lingkungan BPS.

(8)

Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan Kepada Tim Penilai Propinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai di lingkungan BPS.

(9)

Apabila

Tim

Penilai

Kabupaten/Kota

belum

dapat

dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang

terdekat,

atau

Tim

Penilai

Propinsi

yang

bersangkutan, atau Tim Penilai di lingkungan BPS. (10) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturutturut, Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang memiliki kompetensi sesuai Pasal 4 ayat (1) kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai untuk masa kerja yang tersisa.

13

(11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang sedang dinilai. (12) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai BPS, Tim Penilai

Kantor

Pusat

BPS,

Tim

Penilai

BPS

Propinsi/Kabupaten/Kota, Tim Penilai Instansi Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala BPS selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Statistisi. Pasal 6 (1)

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugastugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

(2)

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1), Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003. Pasal 7

(1)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

14

(2)

Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3)

Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Pasal 8 (1)

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal

3

ayat

(2),

mempertimbangkan

digunakan kenaikan

sebagai jabatan

dasar dan

untuk

kenaikan

pangkat Statistisi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2)

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkan apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. Memenuhi

angka

kredit

yang

ditentukan

untuk

kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi ; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan

dalam

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 15

(3)

Kenaikan jabatan Statistisi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkan apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. Memenuhi

angka

kredit

yang

ditentukan

untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan

(DP-3)

sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (5)

Kenaikan

pangkat

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan

Daerah, yang menduduki jabatan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan

Keputusan

Presiden

setelah

mendapat

pertimbangan teknis Kepala BKN. (6)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan : a. Statistisi Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 16

b. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Statistisi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; ditetapkan

dengan

Keputusan

Pejabat

Pembina

Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. (7)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan : a. Statistisi Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan b. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Statistisi Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; ditetapkan Kepegawaian

dengan Daerah

Keputusan Propinsi

Pejabat setelah

Pembina mendapat

pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN. (8)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan :

17

a. Statistisi Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan b. Statistisi Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Statistisi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; ditetapkan

dengan

Keputusan

Pejabat

Pembina

Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. (9)

Kenaikan

pangkat

Pegawai

Negeri

Sipil

Daerah

Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Statistisi Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Statistisi Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi yang bersangkutan

setelah

mendapat

pertimbangan

teknis

Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. Pasal 9 (1)

Statistisi yang memiliki angka kredit melebihi jumlah angka

kredit

jabatan/pangkat

yang

ditetapkan

terakhir

yang

untuk

kenaikan

didudukinya,

maka

kelebihan angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

18

(2)

Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Statistisi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan : a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3)

Statistisi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STATISTISI Pasal 10 Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Statistisi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

19

1.

Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Statistisi ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII;

2.

Pembebasan sementara dari jabatan Statistisi ditetapkan dengan

menggunakan

contoh

formulir

sebagaimana

tersebut pada Lampiran IX. 3.

Pemberhentian dari jabatan Statistisi ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X. Pasal 11

(1)

Untuk menjamin tingkat kinerja Statistisi dalam pencapaian angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan

Statistisi

harus

memperhatikan

keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Statistisi sesuai dengan jenjang jabatan. (2)

Disamping

harus

memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Statistisi untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. (3)

Pengangkatan dalam jabatan Statistisi untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah, didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. 20

Pasal 12 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Statistisi tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural. Pasal 13 (1)

Statistisi Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Statistisi Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Statistisi Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2)

Statistisi Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurangkurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan statistik dan/atau pengembangan profesi.

(3)

Statistisi Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam

setiap

tahun

sejak

diangkat

dalam

jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh ) dari kegiatan statistik dan/atau pengembangan profesi. 21

(4)

Pembebasan

sementara

bagi

Statistisi

sebagaimana

dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan. (5)

Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Statistisi juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berupa

berat

penurunan pangkat berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

4

Tahun1966; atau c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Statistisi ; d. Cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya; e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau (6)

Statistisi

yang

dibebaskan

dimaksud dalam ayat

sementara

(5) huruf a selama menjalani

hukuman disiplin tetap melaksanakan tetapi

kegiatan

tersebut

kreditnya.

22

sebagaimana

tidak

dapat

tugas pokoknya dinilai

angka

(7) Statistisi

yang

dibebaskan

sementara

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (5) huruf e, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara

pilihan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan

dalam

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 14 Statistisi diberhentikan dari jabatannya apabila : 1.

Dijatuhi

hukuman

disiplin

tingkat

berat

dan

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; 2.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau

3.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

23

BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN Pasal 15 (1)

Statistisi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa

penurunan

pangkat

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Statistisi terakhir yang didudukinya, apabila masa berlaku hukuman disiplin tersebut telah berakhir. (2)

Statistisi yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Statistisi terakhir yang didudukinya, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(3)

Statistisi yang ditugaskan diluar jabatan Statistisi apabila telah selesai melaksanakan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan Statistisi.

(4)

Statistisi yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Statistisi.

(5)

Statistisi yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Statistisi.

24

Pasal 16 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Statistisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII PERPINDAHAN JABATAN Pasal 17 (1)

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam

jabatan

Statistisi

atau

perpindahan

antar

jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, 23, dan 24 Keputusan MENPAN Nomor 37/KEP/ M.PAN/4/2003; b. Memiliki pengalaman di bidang statistik sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun; dan d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

25

(2)

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Statistisi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah dinilai oleh Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18

Statistisi yang sedang dibebaskan sementara karena : 1.

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil);

2.

Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Statistisi; atau

3.

Cuti diluar tanggungan negara;

mencapai

batas

usia

pensiun

Pegawai

Negeri

Sipil,

diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 (1)

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Statistisi, maka BPS selaku Instansi Pembina Jabatan Statistisi melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Statistisi. 26

(2)

Untuk

meningkatkan

kemampuan

Statistisi

secara

profesional sesuai kompetensi jabatan, BPS selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan : a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Statistisi; b. Penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

fungsional/teknis fungsional bagi Statistisi; c. Penetapan standar kompetensi jabatan Statistisi; d. Penyusunan formasi jabatan Statistisi; e. Pengembangan sistem informasi jabatan Statistisi; dan f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Statistisi. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1)

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003, maka nama dan jenjang jabatan Statistisi yang didasarkan kepada

Keputusan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 37/1990 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

6

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003.

27

(2)

Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Statistisi.

(3)

Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2003. BAB X PENUTUP Pasal 21

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala BPS dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan bidang tugas masing-masing. Pasal 22 Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 sebagaimana tersebut pada Lampiran XI. Pasal 23 Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini maka Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan BPS Nomor 40/SE/1990 dan Nomor 002 Tahun 1990 tanggal 11 Agustus 1990, dinyatakan tidak berlaku lagi. 28

Pasal 24 Keputusan Bersama ini disampaikan kepada instansi terkait yang berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Pasal 25 Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 2003 KEPALA

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN PUSAT STATISTIK

HARDIJANTO

SOEDARTI SURBAKTI

29

CONTOH :

LAMPIRAN Ia :

KEPUTUSAN BERSAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN

JABATAN STATISTISI PELAKSANA PEMULA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

:

NOMOR

:

TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN STATISTISI PELAKSANA PEMULA NOMOR :

Masa penilaian tanggal ……………………..………………………….. s.d ……………………………………………...

KETERANGAN PERORANGAN 1.

Nama

;

2.

NIP

;

3.

Nomor Seri KARPEG

;

4.

Tempat Tanggal Lahir

;

5.

Jenis Kelamin

;

6.

Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya

;

7.

Pangkat / Golongan ruang/TMT

;

8.

Jabatan Statistisi Tingkat Terampil

;

9.

Masa Kerja Golongan

Lama

;

Baru

;

10.

Unit Kerja

;

30

ANGKA KREDIT MENURUT NO

SUB UNSUR YANG DINILAI

1 I

2 UNSUR UTAMA A

Pendidikan 1 Pendidikan sekolah dan Memperoleh gelar/ijazah

a. Sarjana Muda/Diploma III b. Diploma II 2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

Statistisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPP) atau sertifikat. 1 Lamanya lebih dari

B

960 jam

2 Lamanya antara

641 - 960 jam

3 Lamanya antara

481 - 640 jam

4 Lamanya antara

161 - 480 jam

5 Lamanya antara

81 - 160 jam

6 Lamanya antara

30 -

TIM PENILAI

INSTANSI PENGUSUL

80 jam

Melakukan Kegiatan Statistik 1

Melakukan pendaftaran (listing)obyek statistik sensus atau survei berupa rumah tangga / bangunan atau lainnya.

2

Melakukan pengumpulan data primer sensus atau suvei dengan obyek rumah tangga terstruktur sederhana.

3

Melakukan pengumpulan data primer sensus atau survei dengan obyek perusahaan/lembaga/usaha terstruktur sedehana.

4

Melakukan pengolahan data sekunder secara manual.

5

Memindahkan data sekunder ke media komputer (data entry) tanpa validasi.

6

Melakukan pengumpulan data sekunder.

7

Melakukan pengenalan wilayah obyek observasi.

8

Melakukan pendaftaran (listing) obyek observasi.

9

Melakukan kegiatan observasi mudah.

31

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

1

3

2 C

Pengembangan Profesi 1 Pemembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik. a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan : 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkankan secara nasional. 2). Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan. 1). Dalam bentuk buku. 2). Dalam bentuk makalah. c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik. 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI. d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang tidak dipublikasikan. 1). Dalam bentuk buku. 2). Dalam bentuk makalah.

32

4

5

6

7

8

1

3

2

e. Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang

statistik yang disebarluaskan melalui media masa.

f. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. 2 Penyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. 3 Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang statistik. a. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah dibidang statistik yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku. 2) Dalam bentuk makalah. c. Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah.

JUMLAH UNSUR UTAMA

33

4

5

6

7

8

1 II

3

2 UNSUR PENUNJANG A Pengajaran/pelatihan di bidang statistik. Mengajar atau melatih pada unit / unit organisasi pemerintah dalam kegiatan statistik. B Peran serta dalam seminar/lokakarya / konferensi. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : 1. Pemrasaran. 2. Moderator/pembahas/nara sumber. 3. Peserta. C Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi. D Keanggotaan dalam organisasi profesi . Menjadi anggota organisasi profesi pada. 1. Tingkat nasional / internasional sebagai : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kodya : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif. E Perolehan piagam kehormatan. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : 1. 30 (tiga puluh) tahun. 2. 20 (dua puluh) tahun. 3. 10 (sepuluh) tahun. F

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Sarjana. 2. Sarjana Muda/Diploma III. 3. Diploma II.

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

34

4

5

6

7

8

Butir kegiatan jenjang jabatan diatas 1

3

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

35

4

5

6

7

8

LAMPIRAN USUL/ BAHAN YANG DINILAI

1. 2. 3. ………….., Tanggal…………………. Pejabat Pengusul

NIP.

Catatan Tim Penilai

…………….., Tanggal ………………… Ketua Tim Penilai

NIP.

Catatan Pejabat Penilai

……………, Tanggal…………………. Pejabat Penilai

NIP.

36

CONTOH :

LAMPIRAN Ib :

KEPUTUSAN BERSAMA



JABATAN STATISTISI PELAKSANA


:

NOMOR

:

TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN STATISTISI PELAKSANA

NOMOR :



Nama

;

2.

NIP

;

3.

Nomor Seri KARPEG

;

4.


;

5.

Jenis Kelamin

;

6.


;

7.


;

8.


;

9.

Masa Kerja Golongan

Lama

;

Baru

;

10. Unit Kerja

;

37



1 I

2 UNSUR UTAMA A

Pendidikan 1 Pendidikan sekolah dan Memperoleh gelar/ijazah

a. Sarjana Muda/Diploma III b. Diploma II 2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

Statistisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPP) atau sertifikat 1 Lamanya lebih dari

B

960 jam

2 Lamanya antara

641 - 960 jam

3 Lamanya antara

481 - 640 jam

4 Lamanya antara

161 - 480 jam

5 Lamanya antara

81 - 160 jam

6 Lamanya antara

30 -

TIM PENILAI

INSTANSI PENGUSUL

80 jam

Melakukan Kegiatan Statistik 1

Merancang dan membuat jadwal kegiatan sensus atau survei.

2

Mengatur alokasi dokumen sensus atau survei tingkat kecamatan.

3

Mengikuti pelatihan sensus atau survei terstruktur sebagai pelaksana.

4

Melakukan pendaftaran (listing) objek statistik sensus atau survei berupa perusahaan/usaha.

5

Membuat sketsa peta wilayah objek statistik sensus atau survei (peta analog).

6

Melakukan pengumpulan data primer sensus atau survei dengan objek : a. Rumah tangga terstruktur sedang. b. Perusahaan/lembaga/usaha tersetruktur sedang.

7

Membuat peta tematik manual kegiatan sensus atau survei.

8

Memindahkan data sensus atau survei ke media komputer (data entry) : a. Dengan validasi. b. Tanpa validasi.

38

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

1

3

2 9

Merancang dan membuat jadwal kegiatan kompilasi data administrasi.

10

Memindahkan data sekunder ke media komputer (data entry) dengan validasi.

11

Merancang dan membuat jadwal kegiatan observasi.

12

Mengatur alokasi peralatan observasi pada tingkat kecamatan.

13

Merekrut/mengalokasikan petugas pelaksana observasi pada tingkat kecamatan.

14

Mengikuti pelatihan kegiatan observasi sebagai petugas observasi.

15

Membuat peta tematik manual kegiatan observasi.

16

Memindahkan data observasi ke media komputer (data entry) dengan validasi; a. Dengan validasi. b. Tanpa validasi.

17

C

Melakukan analisis statistik sederhana deskriptif satu sektor.

Pengembangan Profesi 1 Pemembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik. a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan : 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkankan secara nasional. 2). Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan. 1). Dalam bentuk buku. 2). Dalam bentuk makalah.

39

4

5

6

7

8

1

3

2 c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik. 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedar kan secara nasional. 2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI. d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang tidak dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. e. Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang statistik yang disebarluaskan melalui media masa. f. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendir di bidang statistik yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. 2 Penyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. 3 Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang statistik. a. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah dibidang statistik yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku. 2) Dalam bentuk makalah. c. Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah.

JUMLAH UNSUR UTAMA

40

4

5

6

7

8

1 II

3

2 UNSUR PENUNJANG A

Pengajaran/pelatihan di bidang statistik Mengajar atau melatih pada unit / unit organisasi pemerintah dalam kegiatan statistik.

B

Peran serta dalam seminar/lokakarya / konferensi. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : 1. Pemrasaran. 2. Moderator/pembahas/nara sumber. 3. Peserta.

C

Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Statistisi.

D

Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota organisasi profesi pada. 1. Tingkat nasional / internasional sebagai : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kodya : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif.

E

Perolehan piagam kehormatan. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : 1. 30 (tiga puluh) tahun. 2. 20 (dua puluh) tahun. 3. 10 (sepuluh) tahun.

F



41

4

5

6

7

8

Butir kegiatan jenjang jabatan diatas / dibawah *) 1

3

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

42

4

5

6

7

8



NIP.

Catatan Tim Penilai


NIP.



NIP.

43

CONTOH :

LAMPIRAN Ic :

KEPUTUSAN BERSAMA



JABATAN STATISTISI PELAKSANA LANJUTAN


:

NOMOR

:

TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN STATISTISI PELAKSANA LANJUTAN NOMOR :



Nama

;

2.

NIP

;

3.

Nomor Seri KARPEG

;

4.


;

5.

Jenis Kelamin

;

6.


;

7.


;

8.


;

9.

Masa Kerja Golongan

10.

Lama

;

Baru

;

Unit Kerja

;

44



1 I

2 UNSUR UTAMA A

Pendidikan 1

Pendidikan sekolah dan Memperoleh gelar/ijazah a. Sarjana b. Diploma III c. Diploma II 2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Statistisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPP) atau sertifikat a. Lamanya lebih dari

B

960 jam

b. Lamanya antara

641 - 960 jam

c. Lamanya antara

481 - 640 jam

d. Lamanya antara

161 - 480 jam

e. Lamanya antara

81 - 160 jam

f. Lamanya antara

30 -

TIM PENILAI

INSTANSI PENGUSUL

80 jam

Melakukan Kegiatan Statistik 1 Merancang dan membuat jadwal kegiatan sensus atau survei. 2

Merancang dan menentukan sampel wilayah kerja survei di bidang penarikan sampel.

3

Mengatur alokasi dokumen sensus atau survei tingkat kabupaten/Kota.

4

Merekrut petugas pelaksana sensus atau survei tingkat kecamatan.

5

Memberikan pelatihan sensus atau survei terstruktur bagi petugas pencacah.

6

Mengikuti pelatihan sensus atau survei terstruktur sebagai pemeriksa/ pengawas.

7

Mengikuti pelatihan survei in depth interview sebagai pelaksana.

8

Membuat kerangka penarikan sampel untuk perusahaan/lembaga.

9

Membuat kerangka penarikan sampel untuk rumah tangga.

10 Melakukan pengenalan wilayah objek statistik sensus atau survei.

45

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

1

3

2

11 Memeriksa hasil pendaftaran (listing) objek statistik sensus atau survei berupa : a. Rumah tangga/bangunan. b. Perusahaan/usaha c. Lainnya 12 Melakukan penarikan sampel rumah tangga/usaha/objek statistik berdasarkan : a. Wilayah kerja. b. Non wilayah kerja. 13 Melakukan pengumpulan data primer sensus atau survei dengan objek : a. Rumah tangga terstruktur komplek. b. Perusahaan /lembaga/usaha tersetruktur komplek. 14 Melakukan pengawasan pelaksanaan sensus atau survei dengan objek : a. Rumah tangga terstruktur sederhana. b. Rumah tangga terstruktur sedang. c. Perusahaan/lembaga/usaha terstruktur sederhana. d. Perusahaan/lembaga/usaha terstruktur sedang 15 Memeriksa hasil pengumpulan data primer sensus atau survei dengan objek : a. Rumah tangga terstruktur sederhana. b. Rumah tangga terstruktur sedang. c. Perusahaan/lembaga/usaha terstruktur sederhana. d. Perusahaan/lembaga/usaha terstruktur sedang 16 Membuat sketsa peta wilayah objek statistik sensus atau survei (peta analog). 17

Mengelola peta analog sensus atau survei (manual).

18 Melakukan penandaan (marking), penyuntingan (editing), dan penyandian (coding) kuesioner/daftar isi kegiatan sensus atau survei : a. Terstruktur sederhana. b. Terstruktur sedang. 19 Merancang/membuat tabel kegiatan sensus atau survei secara manual. 20 Merancang/membuat grafik kegiatan sensus atau survei secara manual.

46

4

5

6

7

8

1

3

2

21

Merancang/membuat monografi kegiatan sensus atau survei.

22

Memeriksa tabel hasil sensus atau survei yang akan disajikan pada publikasi kecamatan.

23

Menyusun publikasi statistik hasil sensus atau survei berupa publikasi kecamatan.

24


25

Merancang/membuat tabel hasil pengumpulan data sekunder secara manual.

26 Merancang/membuat grafik hasil pengolahan data sekunder secara manual. 27

Membuat monografi hasil pengolahan data sekunder.

28

Memeriksa tabel yang akan disajikan pada publikasi kecamatan.

29

Menyusun publikasi statistik hasil pengumpulan data sekunder berupa publikasi kecamatan.

30


31

Mengatur alokasi peralatan observasi pada tingkat kabupaten/kota.

32

Merekrut/mengalokasikan petugas pelaksana observasi pada tingkat kabupaten/kota.

33 Memberikan pelatihan kegiatan observasi bagi petugas observasi. 34

Mengikuti pelatihan kegiatan observasi sebagai pemeriksa/pengawas.

35

Membuat kerangka penarikan sampel objek observasi.

36

Memeriksa hasil pendaftaran (listing) objek observasi.

37 Melakukan penarikan sampel objek observasi berdasarkan wilayah kerja. 38

Melakukan kegiatan observasi sedang.

47

4

5

6

7

8

1

3

2

39

Melakukan pengawasan observasi mudah.

40 Memeriksa hasil observasi pada tingkat mudah.

41

Membuat sketsa peta wilayah objek observasi (peta analog).

42

Mengelola peta analog observasi (manual).

43

Merancang/membuat tabel hasil observasi secara manual.

44

Merancang/membuat grafik hasil observasi secara manual.

45

Melakukan validasi data observasi hasil pengolahan komputer.

46

Memeriksa tabel hasil kegiatan observasi yang akan disajikan pada publikasi kecamatan.

47

Menyusun publikasi statistik hasil kegiatan observasi publikasi kecamatan.

48

Melakukan analisis statistik sederhana deskriptif lintas sektor.

49

Memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat dasar.

50

Menyiapkan materi pengarahan statistik dasar.

51

Memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat dasar.

52 Melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik dasar.

48

4

5

6

7

8

1

3

2 C

Pengembangan Profesi 1 Pemembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik. a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan : 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkankan secara nasional. 2). Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan. 1). Dalam bentuk buku. 2). Dalam bentuk makalah. c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik. 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI. d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang tidak dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. e. Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang statistik yang disebarluaskan melalui media masa. f. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. 2 Penyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. 3 Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang statistik. a. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah dibidang statistik yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku. 2) Dalam bentuk makalah. c. Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah.

JUMLAH UNSUR UTAMA

49

4

5

6

7

8

1 II

3

2 UNSUR PENUNJANG A

Pengajaran/pelatihan di bidang statistik. Mengajar atau melatih pada unit / unit organisasi pemerintah dalam kegiatan statistik.

B


C


D

Keanggotaan dalam organisasi profesi . Menjadi anggota organisasi profesi pada. 1. Tingkat nasional / internasional sebagai : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kodya. a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif.

E


F



50

4

5

6

7

8


3

2


51

4

5

6

7

8



NIP.

Catatan Tim Penilai


NIP.



NIP.

52

CONTOH :

LAMPIRAN Id :


KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN

JABATAN STATISTIS PENYELIA


:

NOMOR

:

TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN STATISTISI PENYELIA NOMOR : Masa penilaian tanggal ……………………..………………………….. s.d ……………………………………………...


Nama

;

2.

NIP

;

3.

Nomor Seri KARPEG

;

4.


;

5.

Jenis Kelamin

;

6.


;

7.


;

8.


;

9.

Masa Kerja Golongan

10.

Lama

;

Baru

;

Unit Kerja

;

53



1 I

INSTANSI PENGUSUL

2 UNSUR UTAMA A.

Pendidikan 1

Pendidikan sekolah dan Memperoleh gelar/ijazah a. Sarjana b. Diploma III c. Diploma II 2 Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Statistisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPP) atau sertifikat a. Lamanya lebih dari

B

960 jam

b. Lamanya antara

641 - 960 jam

c. Lamanya antara

481 - 640 jam

d. Lamanya antara

161 - 480 jam

e. Lamanya antara

81 - 160 jam

f. Lamanya antara

30 -

80 jam

Melakukan Kegiatan Statistik 1 Merancang dan membuat jadwal kegiatan sensus atau survei. 2 Merancang dan menentukan sampel wilayah kerja survei di

bidang penyiapan data input. 3 Memeriksa hasil penarikan sampel wilayah kerja survei. 4 Mengatur alokasi dokumen sensus atau survei tingkat

propinsi. 5 Merekrut petugas pelaksana sensus atau survei tingkat

Kabupaten/Kota. 6 Memberikan pelatihan sensus atau survei terstruktur bagi

pemeriksa/ pengawas. 7 Memberikan pelatihan survei in depth interview bagi petugas

pencacah. 8 Mengikuti pelatihan sensus atau survei terstruktur sebagai

koordinator teknis. 9 Mengikuti pelatihan survei in depth interview sebagai

pemeriksa/pengawas. 10 Memeriksa penarikan sampel rumah tangga/usaha/objek

statistik berdasarkan : a. Wilayah kerja. b. Non wilayah kerja. 54

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

1

2 11 Melakukan pengumpulan data primer sensus atau survei

dengan objek : a. Rumah tangga in depth interview sederhana. b. Rumah tangga in depth interview sedang. c. Perusahaan/lembaga/usaha in depth interview sederhana. d. Perusahaan/lembaga/usaha in depth sedang. 12 Melakukan pengawasan pelaksanaan sensus atau survei

dengan objek : a. Rumah tangga tersetruktur komplek. b. Perusahaan/lembaga/usaha terstruktur komplek. 13 Memeriksa hasil pengumpulan data primer sensus atau survei

dengan objek : a. Rumah tangga tersetruktur komplek. b. Perusahaan/lembaga/usaha terstruktur komplek. 14 Memeriksa hasil pembuatan sketsa peta wilayah objek

statistik sensus atau survei (peta analog). 15 Mengelola peta digital kegiatan sensus atau survei. 16 Melakukan penandaan (marking), penyuntingan (editing),

dan penyandian (coding) kuesioner/daftar isi kegiatan sensus atau survei terstruktur komplek. 17 Melakukan validasi pengolahan data sensus atau survei

secara manual. 18 Memeriksa tabel hasil sensus atau survei yang akan disajikan

pada publikasi kabupaten/kota. 19 Menyusun publikasi statistik hasil sensus atau survei berupa

publikasi kabupaten/kota. 20 Merancang dan membuat jadwal kegiatan kompilasi data

administrasi. 21 Melakukan penandaan (marking), penyuntingan (editing),

dan penyandian (coding) hasil pengumpulan data sekunder. 22 Melakukan validasi data sekunder secara manual. 23 Memeriksa tabel yang akan disajikan pada publikasi

kabupaten/kota. 24 Menyusun publikasi statistik hasil pengumpulan data

sekunder berupa publikasi kabupaten/kota. 25 Merancang dan membuat jadwal kegiatan observasi.

55

3

4

5

6

7

8

1

3

2 26 Mengatur alokasi peralatan observasi pada tingkat propinsi. 27 Merekrut/mengalokasikan petugas pelaksana observasi pada

tingkat propinsi. 28 Memberikan pelatihan kegiatan observasi bagi

pemeriksa/pengawas. 29 Mengikuti pelatihan kegiatan observasi sebagai koordinator

teknis. 30 Melakukan penarikan sampel objek observasi berdasarkan

non wilayah kerja. 31 Memeriksa penarikan sampel objek observasi berdasarkan

wilayah kerja. 32 Melakukan pengawasan observasi sedang. 33 Memeriksa hasil observasi pada tingkat sedang. 34 Memeriksa hasil pembuatan sketsa peta wilayah objek

observasi (peta analog). 35 Mengelola peta digital kegiatan observasi. 36 Melakukan penandaan (marking), penyuntingan (editing),

dan penyandian (coding) hasil observasi. 37 Melakukan validasi data observasi secara manual. 38 Memeriksa tabel hasil kegiatan observasi yang akan disajikan

pada publikasi kabupaten/kota. 39 Menyusun publikasi statistik hasil kegiatan observasi

publikasi kabupaten/ kota. 40 Melakukan analisis statistik sederhana analitik satu sektor.

41 Memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan

statistik kelembagaan pada tingkat menengah.

42 Menyiapkan materi pengarahan statistik menengah.

43 Memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan

statistik kelembagaan pada tingkat menengah. 44 Melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik

dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik menengah.

56

4

5

6

7

8

1

3

2 C

Pengembangan Profesi 1 Pemembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik. a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan : 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkankan secara nasional. 2). Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan. 1). Dalam bentuk buku. 2). Dalam bentuk makalah. c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik. 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedar kan secara nasional. 2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI. d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang tidak dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk makalah. e. Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang statistik yang disebarluaskan melalui media masa. f. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. 2 Penyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. 3 Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang statistik. a. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah dibidang statistik yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku. 2) Dalam bentuk makalah. c. Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah.

JUMLAH UNSUR UTAMA

57

4

5

6

7

8

1 II

3

2 UNSUR PENUNJANG A


B


C


D

Keanggotaan dalam organisasi profesi. Menjadi anggota organisasi profesi pada. 1. Tingkat nasional / internasional sebagai : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kodya. a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif.

E


F



58

4

5

6

7

8

Butir kegiatan jenjang jabatan dibawah 1

3

2


59

4

5

6

7

8



NIP.

Catatan Tim Penilai


NIP.



NIP.

60

CONTOH :

LAMPIRAN II a :

KEPUTUSAN BERSAMA



JABATAN STATISTISI PERTAMA


:

NOMOR

:

TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN STATISTISI PERTAMA NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………………………………………..s.d………………………………………………….


Nama

;

2.

NIP

;

3.

Nomor Seri KARPEG

;

4.


;

5.

Jenis Kelamin

;

6.


;

7.

Pangkat / Golongan Ruang/TMT

;

8.

Jabatan Statistisi Tingkat Ahli

;

9.

Masa Kerja Golongan

10.

Lama

;

Baru

;

Unit Kerja

;

61



1 I

INSTANSI PENGUSUL

2 UNSUR UTAMA A

Pendidikan 1

Pendidikan sekolah dan Memperoleh gelar / ijazah a. Doktor/Spesialis II (S3) b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2) c. Sarjana (S1)/Diploma IV 2 Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang Statistisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPP) atau sertifikat a. Lamanya lebih dari

B

960 jam

b. Lamanya antara

641 - 960 jam

c. Lamanya antara

481 - 640 jam

d. Lamanya antara

161 - 480 jam

e. Lamanya antara

81 - 160 jam

f. Lamanya antara

30 -

80 jam


Mengumpulkan bahan/informasi pendukung sensus atau survei dalam rangka : a. Penyusunan daftar isian. b. Penyusunan konsep dan definisi. c. Penyusunan sistem pengolahan.

3

Merancang dan membuat daftar isian/kuesioner/instrumen sensus atau survei : a. Sederhana. b. Sedang.

4

Merancang dan membuat rencana tabulasi sensus atau survei sederhana.

5

Membuat pedoman pengisian daftar/isian kuesioner/ instrumen sensus atau survei sederhana.

6

Merancang dan membuat pedoman pemeriksaan daftar/isian kuesioner/ instrumen sensus atau survei sederhana.

7

Mengikuti pembahasan materi kuesioner dan instrumen lainnya dari kegiatan sensus atau survei sebagai peserta.

8

Merancang dan menentukan sampel wilayah kerja survei di bidang penyusunan kerangka sampel.

9

Merekrut petugas pelaksana sensus atau survei tingkat propinsi.

10

Memberikan pelatihan sensus atau survei terstruktur bagi koordinator teknis. 62

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

1

3

2 11

Memberikan pelatihan survei in depth interview bagi petugas pemeriksa/pengawas.

Mengikuti pelatihan sensus atau survei terstruktur sebagai pelatih/instruktur. 13 Mengikuti pelatihan survei in depth interview sebagai koordinator teknis. 12

14

Melakukan pengumpulan data primer sensus atau survei dengan objek rumah tangga in depth interview komplek.

15

Melakukan pengumpulan data primer sensus atau survei dengan objek perusahaan/lembaga/ usaha in depth interview komplek.

16

Melakukan pengawasan pelaksanaan sensus atau survei dengan objek ] : a. Rumah tangga in depth interview sederhana. b. Rumah tangga in depth interview sedang. c. Perusahaan/lembaga/usaha in depth interview sederhana. d. Perusahaan/lembaga/usaha in depth interview sedang.

17

Memeriksa hasil pengumpulan data primer sensus atau survei dengan objek : a. Rumah tangga in depth interview sederhana. b. Rumah tangga in depth interview sedang. c. Perusahaan/lembaga/usaha in depth interview sederhana. d. Perusahaan/lembaga/usaha in depth

18

interview sedang. Meneliti peta analog (manual) kegiatan sensus atau survei.

19

Membuat peta indeks kegiatan sensus atau survei.

20

Membuat peta tematik digital kegiatan sensus atau survei.

21

Membuat program tabulasi kegiatan sensus atau survei.

22

Melakukan penandaan (marking), penyuntingan (editing), dan penyandian (coding) kuesioner/ daftar isi kegiatan sensus atau survei : a. in depth interview sederhana. b. in depth interview sedang.

23

Melakukan reformat data sensus atau survei dari satu format ke format lainnya dalam media komputer.

24

Memeriksa tabel hasil sensus atau survei yang akan disajikan pada publikasi propinsi.

63

4

5

6

7

8

1

3

2 25

Menyusun publikasi statistik hasil sensus atau survei berupa publikasi propinsi.

26


27

Mengumpulkan/ menelaah bahan/ informasi tanda administrasi.

28

Merancang dan membuat pedoman pengolahan data sekunder untuk tabulasi.

29

Membuat program tabulasi pengolahan data sekunder.

30

Memeriksa tabel yang akan disajikan pada publikasi propinsi.

31

Menyusun publikasi statistik hasil pengumpulan data sekunder berupa publikasi propinsi.

32


33

Mengumpulkan bahan/informasi pendukung observasi untuk penyusunan klasifikasi konsep dan definisi.

34

Mengumpulkan bahan/informasi pendukung observasi untuk penyusunan sistem pengolahan.

35

Membuat pedoman observasi.

36

Membuat kerangka penarikan sampel wilayah kerja observasi.

37

Melakukan penarikan sampel wilayah kerja observasi.

38

Merancang dan membuat klasifikasi, konsep dan definisi kegiatan observasi.

39

Merancang dan membuat pedoman pengolahan data observasi untuk tabulasi.

40

Memberikan pelatihan kegiatan observasi bagi koordinator teknis.

41

Mengikuti pelatihan kegiatan observasi bagi pelatih/ instruktur.

42 43

Memeriksa penarikan sampel objek observasi berdasarkan non wilayah kerja. Melakukan kegiatan observasi sulit.

44

Meneliti peta analog observasi (manual).

45

Membuat peta indeks kegiatan observasi.

46

Membuat peta tematik digital kegiatan observasi.

47

Membuat program tabulasi data observasi.

48

Memeriksa tabel hasil kegiatan observasi yang akan disajikan pada publikasi propinsi.

49

Menyusun publikasi statistik hasil kegiatan observasi publikasi propinsi.

50

Melakukan analisis statistik sederhana analitik lintas sektor.

64

4

5

6

7

8

1

3

2 C

Pengembangan Profesi 1 Pemembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang statistik. a. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan : 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkankan secara nasional. 2). Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Membuat karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang statistik yang dipublikasikan. 1). Dalam bentuk buku. 2). Dalam bentuk makalah. c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik. 1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI. d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang tidak dipublikasikan. 1). Dalam bentuk buku. 2). Dalam bentuk makalah. e. Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang statistik yang disebarluaskan melalui media masa. f. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang statistik yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. 2 Penyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan statistik. 3 Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah dibidang statistik. a. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah dibidang statistik yang dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI. b. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah di bidang statistik yang tidak dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku. 2) Dalam bentuk makalah. c. Membuat abstrak tulisan yang dimuat dalam majalah ilmiah.

JUMLAH UNSUR UTAMA

65

4

5

6

7

8

1 II

3

2 UNSUR PENUNJANG A


B


C


D

Keanggotaan dalam organisasi profesi . Menjadi anggota organisasi profesi pada. 1. Tingkat nasional / internasional sebagai : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kodya. a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif.

E

Perolehan piagam kehormatan. 1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun. b. 20 (dua puluh) tahun. c. 10 (sepuluh) tahun. 2. Gelar kehormatan akademis.

F

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana


66

4

5

6

7

8

Butir kegiatan jenjang jabatan diatas 1

3

2


67

4

5

6

7

8



NIP.

Catatan Tim Penilai


NIP.



NIP.

68

CONTOH :

LAMPIRAN II b :

KEPUTUSAN BERSAMA



JABATAN STATISTISI MUDA


:

NOMOR

:

TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN STATISTISI MUDA

NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………………………………………..s.d………………………………………………….


Nama

;

2.

NIP

;

3.

Nomor Seri KARPEG

;

4.


;

5.

Jenis Kelamin

;

6.


;

7.


;

8.

Jabatan Statistisi Tingkat Ahli

;

9.

Masa Kerja Golongan

10.

Lama

;

Baru

;

Unit Kerja

;

69



1 I

INSTANSI PENGUSUL

2 UNSUR UTAMA A Pendidikan 1 Pendidikan sekolah dan Memperoleh gelar / ijazah a. Doktor/Spesialis II (S3) b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2) c. Sarjana (S1)/Diploma IV Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang

2

Statistisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPP) atau sertifikat a. Lamanya lebih dari

B.

960 jam

b. Lamanya antara

641 - 960 jam

c. Lamanya antara

481 - 640 jam

d. Lamanya antara

161 - 480 jam

e. Lamanya antara

81 - 160 jam

f. Lamanya antara

30 -

80 jam


Menelaah bahan/informasi pendukung sensus atau survei dalam rangka penyusunan daftar isian.

3

Menelaah bahan/informasi pendukung sensus atau survei dalam rangka penyusunan klasifikasi konsep dan definisi.

4

Menelaah bahan/informasi pendukung sensus atau survei dalam rangka penyusunan sistem pengolahan.

5

Merancang dan membuat daftar isian/kuesioner/instrumen sensus atau survei komplek.

6

Merancang dan membuat rencana tabulasi sensus atau survei sedang.

7

Merancang dan membuat pedoman pengisian daftar/ isian kuesioner / instrumen sensus atau survei sedang.

8

Merancang dan membuat pedoman pemeriksaan daftar/ isian kuesioner / instrumen sensus atau survei sedang.

9

Mengikuti pembahasan materi kuesioner dan instrumen lainnya dari kegiatan sensus atau survei sebagai penyaji.

10

Merancang dan menentukan sampel wilayah kerja survei di bidang penentuan metode penarikan sampel dan estimasi.

11

Menghitung tingkat kesalahan penarikan sampel.

12

Menghitung penimbang dalam penarikan sampel.

70

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

1 13

2 Merancang dan membuat pedoman pengolahan sensus atau survei di bidang : a. Penyuntingan dan penyedian hasil pengumpulan data. b. Validitas data.

14

Memberikan pelatihan sensus atau survei terstruktur bagi pelatih/instruktur.

15

Memberikan pelatihan survei in depth interview bagi petugas koordinator teknis.

16

Mengikuti pelatihan survei in depth interview sebagai pelatih/instruktur.

17

Melakukan pengawasan pelaksanaan sensus atau survei dengan objek: a. Rumah tangga in depth interview komplek. b.Perusahaan/lembaga/usaha in depth interview komplek.

18

Memeriksa` hasil pengumpulan data primer sensus atau survei dengan objek : a. Rumah tangga in depth interview komplek. b.Perusahaan/lembaga/usaha in depth interview komplek.

19

Meneliti peta indeks kegiatan sensus atau survei.

20

Membuat program data entry dan validasi pengolahan data sensus atau survei.

21

Melakukan penandaan (marking), penyuntingan (editing), dan penyandian (coding) kuesioner/daftar isi kegiatan sensus atau survei in depth interview komplek.

22

Memeriksa tabel hasil sensus atau survei yang akan disajikan pada publikasi nasional.

23

Menyusun publikasi statistik hasil sensus atau survei berupa publikasi nasional.

24


25

Merancang dan membuat pedoman pengolahan data sekunder untuk : a. Penyuntingan dan penyedian hasil pengumpulan data. b. Validitas data.

26

Membuat program data entry dan validasi pengolahan data sekunder;

27

Memeriksa tabel yang akan disajikan pada publikasi nasional.

28

Menyusun publikasi statistik hasil pengumpulan data sekunder berupa publikasi nasional.

29


71

3

4

5

6

7

8

1 30

2 Menelaah bahan/informasi pendukung observasi untuk penyusunan klasifikasi, konsep dan definisi.

31

Menelaah bahan/informasi pendukung observasi untuk penyusunan sistem pengolahan.

32

Merancang dan menentukan metode penarikan sampel observasi.

33

Merancang dan membuat pedoman pelaksana kegiatan observasi.

34

Memeriksa hasil penarikan sampel wilayah kerja observasi.

35

Menghitung tingkat kesalahan penarikan sampel observasi.

36

Menghitung penimbang dalam penarikan sampel observasi.

37

Merancang dan membuat pedoman pengolahan data observasi untuk : a. Penyuntingan dan penyandian hasil pungumpulan data. b. Validasi data

38

Memberikan pelatihan kegiatan observasi bagi pelatih/ instruktur.

39

Melakukan pengawasan observasi sulit.

40

Memeriksa hasil observasi pada tingkat sulit.

41

Meneliti peta indeks kegiatan observasi.

42

Membuat program data entry dan validasi data observasi.

43

Memeriksa tabel hasil kegiatan observasi yang akan disajikan pada publikasi nasional.

44

Menyusun publikasi statistik hasil kegiatan observasi publikasi nasional.

45

Membuat estimasi parameter dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan.

46

Melakukan analisis statistik secara mendalam satu sektor.

47

Memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan.

48

Menyiapkan materi pengarahan statistik lanjutan.

49

Memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat lanjutan.

50

Melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik lanjutan.

72

3

4

5

6

7

8

1

3

2 C


JUMLAH UNSUR UTAMA

73

4

5

6

7

8

1 II

3

2 UNSUR PENUNJANG A


B


C


D

Keanggota dalam organisasi profesi . Menjadi anggota organisasi profesi pada. 1. Tingkat nasional / internasional sebagai : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kodya. a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif.

E


F

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana


74

4

5

6

7

8


3

2


75

4

5

6

7

8



NIP.

Catatan Tim Penilai


NIP.



NIP.

76

CONTOH :

LAMPIRAN IIc :

KEPUTUSAN BERSAMA


KEPALA BADAN PUASAT STATISTIK DAN

JABATAN STATISTISI MADYA


:

NOMOR

:

TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN STATISTISI MADYA

NOMOR : Masa penilaian tanggal …………………………………………………..s.d………………………………………………….


Nama

;

2.

NIP

;

3.

Nomor Seri KARPEG

;

4.


;

5.

Jenis Kelamin

;

6.


;

7.


;

8.

Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli

;

9.

Masa Kerja Golongan

10.

Lama

;

Baru

;

Unit Kerja

;

77



1 I

INSTANSI PENGUSUL

2 UNSUR UTAMA A

Pendidikan 1 Pendidikan sekolah dan Memperoleh gelar / ijazah a. Doktor/Spesialis II (S3) b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2) c. Sarjana (S1)/Diploma IV 2 Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang Pustakawan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPP) atau sertifikat a. Lamanya lebih dari

B

960 jam

b. Lamanya antara

641 - 960 jam

c. Lamanya antara

481 - 640 jam

d. Lamanya antara

161 - 480 jam

e. Lamanya antara

81 - 160 jam

f. Lamanya antara

30 -

80 jam

Melakukan Kegiatan Statistik

1

Merancang dan membuat jadwal kegiatan sensus atau survei.

2

Merancang dan membuat rencana tabulasi sensus atau survei komplek.

3

Membuat pedoman pengisian daftar/isian kuesioner/ instrumen sensus atau survei komplek.

4

Merancang dan membuat pedoman pengisian daftar/isian kuesioner/instrumen sensus atau survei komplek.

5

Mengikuti pembahasan materi kuesioner dan instrumen lainnya dari kegiatan sensus atau survei sebagai nara sumber.

6

Merancang dan membuat pedoman pelaksana kegiatan sensus atau survei.

7

Merancang dan membuat klasifikasi, konsep dan definisi objek sensus atau survei.

8

Memberikan pelatihan survei in depth interview bagi petugas pelatih/instruktur.

9


10


78

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH

LAMA

BARU

JUMLAH

3

4

5

6

7

8

1

3

2

11

Mengkaji hasil kegiatan sensus/survei.

12

Mengkaji hasil kegiatan kompilasi data administrasi.

13

Mengkaji hasil kegiatan observasi.

14

Mengkaji/mengevaluasi metoda penarikan sampel dalam rangka penyusunan kegiatan sensus, survei dan observasi.

15

Membuat metoda estimasi dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan.

16

Inovasi metoda statistik dalam rangka penyusunan kegiatan sensus, survei dan observasi.

17

Menentukan kerangka kegiatan analisis data dalam rangka analisis hasil sensus, survei, observasi dan kompilasi data administrasi.

18

Melakukan analisis statistik secara mendalam lintas sektor.

19

Merancang dan membuat metoda analisis hasil sensus, survei, kompilasi data administrasi dan observasi.

20

Mengembangkan metoda penarikan sampel dalam rangka penyusunan kegiatan sensus, survei dan observasi.

21

Mengembangkan sistem administrasi dalam rangka pembaharuan sistem administrasi.

22

Mengembangkan metoda observasi dalam rangka penyempurnaan kegiatan observasi.

23

Mengembangkan sistem informasi data administrasi dalam rangka penyebarluasan data statistik.

24

Mengembangkan sistem informasi hasil sensus/survei dan observasi dalam rangka penyebarluasan data statistik.

25

Memberikan konsultasi statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat khusus.

26

Menyiapkan materi pengarahan statistik khusus.

27

Memberikan pengarahan statistik dalam rangka penyusunan statistik kelembagaan pada tingkat khusus.

28

Melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik dalam rangka evaluasi kegiatan kelembagaan dalam bidang statistik khusus.

29

Menentukan indikator dan ukuran-ukuran statistik.

79

4

5

6

7

8

1

3

2 C


JUMLAH UNSUR UTAMA

80

4

5

6

7

8

1 II

3

2 UNSUR PENUNJANG A


B


C


D

Keanggota dalam organisasi profesi . Menjadi anggota organisasi profesi pada. 1. Tingkat nasional / internasional sebagai : a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif. 2. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kodya. a. Pengurus aktif. b. Anggota aktif.

E


F

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Doktor. 2. Pasca Sarjana . 3. Sarjana.


81

4

5

6

7

8

Butir kegiatan jenjang jabatan dibawah 1

3

2


82

4

5

6

7

8



NIP.

Catatan Tim Penilai


NIP.



NIP.

83

CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini

:

Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja

………………....................................................................... ...................……………….................................................... .........................................……………….............................. .............................................................……………….......... ......................................................................…………….…

Menyatakan bahwa

:


............................................................……………….......... ..................................................................……………….... .........................................................………………............. ............................................................……………….......... ..........................................................………………............

Telah melakukan kegiatan penyediaan data dan informasi statistik sebagai berikut : No

Uraian Kegiatan

Tanggal

Satuan Hasil

1 1. 2. 3. dst

2

3

4

Jumlah Volume Kegiatan 5

Jumlah Angka Kredit 6

Keterangan/ Bukti fisik 7

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .........................,............................... Atasan Langsung

NIP.

84

CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK


:


....………………................................................................. ............………………......................................................... ................................………………..................................... ....................................................………………................. ....................................................................……………....

Menyatakan bahwa

:


...……………..................................................................... .....................………………................................................ .........................................………………............................ .............................................................………………........ ..................................................................………………...

Telah melakukan kegiatan analisis dan pengembangan statistik sebagai berikut : No 1 1. 2. 3. dst

Uraian Kegiatan 2

Tanggal 3

Satuan Hasil 4



Keterangan/ bukti fisik 7

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .........................,............................... Atasan Langsung NIP.

85

CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI


:


..………………..................................................................... .......................………………................................................ ............................................………………........................... ................................................................………………....... ............................................................………………...........

Menyatakan bahwa

:


.........………………............................................................. ..............................……………………................................. .........................................................………………............. ...........................................................………………........... .................................................................……………….....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut : No 1 1. 2. 3. dst

Uraian Kegiatan 2

Tanggal 3

Satuan Hasil 4





NIP.

86

CONTOH : SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG STATISTISI

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG STATISTISI Yang bertanda tangan di bawah ini

:


....………………................................................................... .........................……………….............................................. ..............................................………………......................... ..................................................................………………..... ....................................................................………………...

Menyatakan bahwa

:


..……………….................................................................... .......................………………............................................... ...........................................………………........................... ...............................................................………………....... .....................................................................……………….

Telah melakukan kegiatan penunjang statistisi sebagai berikut : No 1 1. 2. 3. dst

Uraian Kegiatan 2

Tanggal 3

Satuan Hasil 4





NIP.

87

88

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT ---------------------------------------------------------------------------Nomor : / / ........... / Masa Penilaian : ................................ s/d ................................. Instansi : I KETERANGAN PERORANGAN 1 N a m a 2 NIP 3 Nomor Seri KARPEG 4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT 5 Tempat dan Tanggal Lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan Tertinggi 8 Jabatan Fungsional / TMT Lama 9 Masa Kerja golongan Baru 10 Unit kerja II PENETAPAN ANGKA KREDIT L A M A B A R U 1 UNSUR UTAMA A 1) Pendidikan Formal 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) B Penyediaan data dan informasi statistik C Analisis dan pengembangan statistik D Pengembangan profesi Jumlah Unsur Utama 2

JUMLAH

UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Statistisi Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang III

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN…………………. / PANGKAT……………….. / TMT…………………

ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

TEMBUSAN : disampaikan kepada : 1

2 3

Statistisi yang bersangkutan; Pimpinan unit kerja Statistisi yang bersangkutan; Pejabat lain yang dipandang perlu.

-----------------------------------------------

-------------------------------------______________________ NIP.

88

CONTOH : SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN STATISTISI

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

KEPUTUSAN MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR :.................................................................. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI *) DALAM JABATAN STATISTISI MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara …………...................... dalam jabatan Statistisi………… ……….; b. ...…...............................................................................................................…… .....................................................................................................................;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang Nomor 22 Tahun 1999; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/ 4/2003; 8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor................………………….dan Nomor....…………………....................;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..................................................................................... mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ...................................................................... b. NIP : ...................................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ...................................................................... d. Unit kerja : ...................................................................... Dalam jabatan.................................................................dengan angka kredit sebesar................................. ( ............................................. ).

89

KEDUA

:

**)

KETIGA

:

**)

KEEMPAT KELIMA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. :

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.................……….............….. pada tanggal.........................………........….

_____________________________ NIP TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) Kepala Badan Pusat Statistik; Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *) 6. Pejabat lain yang dipandang perlu. --------------------------------------------*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila perlu.

90

CONTOH : KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN STATISTISI

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

KEPUTUSAN MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR :...............……….../................/............. TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN STATISTISI MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) Menimbang : bahwa berhubung Saudara ….…….................. NIP. .……………… pangkat/ golongan ruang …………………. , jabatan ………………, Berdasarkan Keputusan Nomor ……………….. tanggal …………………. dinyatakan …………………… ***) dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Statistisi; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang Nomor 22 Tahun 1999; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/ 4/2003; 8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor................…………….….dan Nomor.....……………...................;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...................................................................... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ...................................................................... b. NIP : ...................................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ...................................................................... d. Unit kerja : ...................................................................... dari jabatan.................................................................dengan angka kredit sebesar................................. ( ............................................. ). (diisi dengan angka dan huruf)

91

KEDUA

:

Saudara ..………………… dapat diangkat kembali dalam jabatan …………. apabila telah ………………………….

KETIGA

:

**)

KEEMPAT

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

akan

KELIMA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.


_____________________________ NIP TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) Kepala Badan Pusat Statistik; Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *) 6. Pejabat lain yang dipandang perlu. ---------------------------------------------*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi bila perlu ***) Alasan pembebasan sementara

92

CONTOH : PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STATISTISI

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :

KEPUTUSAN MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR :...............………................................ TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STATISTISI KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/ TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANGYANG DITENTUKAN *) MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) Menimbang

: a. bahwa Saudara .................... NIP. .……………… jabatan ………………. pangkat/ golongan ruang …………………. , terhitung mulai tanggal ………………. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang Nomor ………………….. tanggal …………………./ dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan semntara *); b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Statistisi, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Statistisi.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang Nomor 22 Tahun 1999; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/ 4/2003; 8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.............………..………….dan Nomor......………………..................; MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal ........................................................ memberhentikan dengan hormat dari jabatan Statistisi : a. Nama : ...................................................................... b. NIP : ...................................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ...................................................................... d. Unit kerja : ......................................................................

93

KEDUA

:

** )

KETIGA

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

:

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

akan


_____________________________ NIP TEMBUSAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) Kepala Badan Pusat Statistik; Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *) 6. Pejabat lain yang dipandang perlu. --------------------------------------------*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu.

94

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 OF 1997 ON STATISTICS WITH THE MERCY AND COMPASSION OF THE ONE ONLY GOD THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering

: a. that a statistics are important to the planning, implementation, monitoring, and evaluation of various activities in every aspect of the community, nation, and state in the context of national development, as the implementation of Pancasila, which aims to promote public welfare in an effort to achieve the national goals as stated in the preamble to the Constitution of 1945; b. that in the above mentioned importance of statistics mean, that steps must be taken to regulate integrated national statistics in an effort to create a reliable, effective, and efficient National Statistics System; c. that in Law Number 6 of 1960 on Censuses and Law Number 7 of 1960 on Statistics are no longer appropriate in light of subsequent developments, community demands, and the requirements of national development; d. that in light of letter a, b, and c above, a new Law on Statistics is deemed necessary;

In view of

: Article 5 section (1) and Article 20 section (1) of the Constitution of 1945; With the approval of THE PEOPLE’S REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DECREES :

To stipulate

: THE LAW ON STATISTICS. CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

The Law on Statistics

23

Article 1 In this law : 1. Statistics are the data obtained by collection, preparation, presentation, and analysis, and is the system which regulates the connection between elements of statistics collection. 2. Data are information in the form of numbers which concern the special characteristics of a population. 3. The National Statistics System is an institution consisting of parts which are interlinked in an ordered manner to form a totality in statistical collections. 4. Statistical activities are measures directed towards providing and disseminating data, advancing the science of statistics, and eventually developing a National Statistics System. 5. Basic statistics are statistics utilized for a broad range of (both government and community) purposes, which have cross-sectoral characteristics, are on a national and macro scale, and will be the responsibility of the Agency. 6. Sectoral statistics are statistics utilized to satisfy the needs of particular institutions in an effort to perform the duties of the administration and to further development, the primary duty of the institution in question. 7. Special statistics are statistics utilized to fulfil the specific needs of business, education, socioculture, and community interests, undertaken by non government institutions, organizations, individuals, and/or other parts of the community. 8. A census is the data collected by enumerating a census of all population units in the entire territory of the Republic of Indonesia to determine the characteristics of a population at a given time. 9. A survey is a data collection method whereby a sample census is taken in order to estimate the characteristics of a population at a given time. 10. The compilation of administrative products is collecting, preparing, presenting and analyzing data from administrative records available from the government and/or the community. 11. The Agency is the BPS - Statistics Indonesia. 12. Population is the unit or object of statistical activities, and includes government institutions, non government institutions, organizations, individuals, items, and so on. 13. A sample is a unit of the population used to estimate the characteristics of a population. 14. A synopsis is an outline of a statistical collection. 15. A conductor of statistical activities may be a government institution, a non government institution, an organization, an individual, or another part of the community. 16. An enumerator is an individual assigned by the conductor of statistical activities to collect data by interviewing, measuring (or using some other method on) the object of statistical activity. 17. A respondent is a government institution, a non government institution, an organization, an individual, or another part of the community which has been selected as the object of statistical activity.

CHAPTER II

24


PRINCIPLES, DIRECTIONS, AND AIMS Article 2 In addition to the basic principles of national development, this Law is based on : a. integrity; b. accuracy; and c. currency. Article 3 Statistical activities should : a. support national development; b. develop a reliable, effective, and efficient National Statistics System; c. increase public awareness of the significance and function of statistics; and d. support the development of science and technology. Article 4 Statistical activities aim to provide complete, accurate, and current statistical data in order to create a reliable, effective, and efficient National Statistics System to support national development.

CHAPTER III TYPES OF STATISTICS AND METHODS OF DATA COLLECTION Part One Types of Statistics Article 5 Based on the purpose for which they are used, statistics are classified into the following types : a. basic statistics; b. sectoral statistics; and c. special statistics.

(1) (2)

Article 6 Basic statistics and sectoral statistics are available for public utilization unless it is specified otherwise in prevailing legislation. Every individual has equal opportunity to access and make use of special statistics but must maintain regard for the legally protected rights of a person or an institution. Part Two Data Collection Methods


25

Article 7 Statistics are collected by : a. census; b. survey; c. the compilation of administrative products; and d. other methods in keeping with developments in science and technology.

(1)

(2)

(1) (2)

(1) (2) (3)

Article 8 Censuses as referred to in Article 7 letter a, will be conducted at least once every ten years by the Agency, and will consist of : a. a population census; b. an agricultural census; and c. an economic census. Changes to the census and when it is to be conducted as referred to in section (1), will be further regulated in a government regulation. Article 9 Surveys as referred to in Article 7 letter b, will be conducted periodically or at any time in order to obtain detailed data. Intercencal surveys will be carried out between censuses in order to bridge them. Article 10 Compilation of administrative products referred to in Article 7 letter c, will be collected by utilizing various documents from administrative records. Compilation of administrative products will be owned by government institutions but will be available for public utilization unless prevailing legislation specifies otherwise. Every individual will have an equal opportunity to access the compilation of administrative products owned by a non government institution, an organization, an individual, or another part of the community but must maintain regard for the legally protected rights of an individual or an institution. CHAPTER IV STATISTICS COLLECTION Part One Basic Statistics

(1)

26

Article 11 The Agency is responsible for basic statistics collection.


(2)

When collecting basic statistics referred to in section (1), the Agency will obtain data by : a. census; b. survey; c. compilation of administrative products; and d. other methods in keeping with developments in science and technology. Part Two Sectoral Statistics

(1) (2)

(3) (4)

Article 12 A government institution will collect sectoral statistics in accordance with the scope of its duties and functions, either independently or in cooperation with the Agency. When collecting sectoral statistics, the government institution will obtain data by : a. survey; b. compilation of administrative products; and c. other methods in keeping with developments in science and technology. Sectoral statistics must be collected in cooperation with the Agency when the statistics can only be obtained by census and need to be collected on a national scale. The results of sectoral statistics activity when carried out by a government institution on its own must be submitted to the Agency. Part Three Special Statistics

(1)

(2)

(1)

(2)

Article 13 Special statistics will be collected by the community whether by a non government institution, an organization, an individual, or another part of the community either independently or in cooperation with the Agency. The community may collect special statistics as referred to in section (1) by : a. survey; b. the compilation of administrative products; and c. other methods in keeping with developments in science and technology. Article 14 In order to develop a National Statistics System, the community as referred to in Article 13 section (1) must provide the Agency with a synopsis of the statistical activity that it has undertaken when completed. The synopsis referred to in section (1) should contain : a. a title; b. the area where the statistical activities were conducted; c. the population; d. the number of respondents;


27

(3) (4)

e. the time taken; f. the statistical method; g. the name and address of the conductor of statistics activities; and h. an abstract. The synopsis can be delivered by post, a data communications network, or other means deemed convenient for the conductor of the statistical activity. The obligation to provide a synopsis as referred to in section (1) does not apply to statistics which are used to fulfil internal requirements.

CHAPTER V PUBLICATION AND DISSEMINATION

(1) (2)

Article 15 The Agency may publish the statistics it has collected. The statistics are to be published in the Official Statistics News.

Article 16 The Agency is to disseminates the statistics it has collected.

CHAPTER VI COORDINATION AND COOPERATION

(1)

(2)

(3) (4)

(1)

28

Article 17 The coordination and cooperation in the collection of statistics will be the responsibility of the Agency in consultation with government institutions and the community, at both central and regional levels. In the framework of achieving and developing a National Statistics System, the Agency will cooperate with government institutions and the community to standardize concepts, definitions, classifications and measurements. The coordination and cooperation referred to in section (1) are to be conducted on the basis of partnership, and developments in science and technology will be anticipated and applied. The method and scope of the coordination and cooperation in the collection of statistics between the Agency, government institutions, and the community will be further regulated by a Presidential Decree. Article 18 There may also be cooperation in collecting statistics between the Agency, government institutions, and/or the community and international institutions, foreign countries, or foreign


(2)

private institutions in accordance with prevailing legislation. The cooperation in the collection of statistics referred to in section (1) is based on the principle that the principal conductor of statistical activities will be the Agency, the government institution, or the Indonesian community.

CHAPTER VII RIGHTS AND OBLIGATIONS Part One Conductor of Statistic Activities Article 19 The conductor of statistical activities may obtain information from respondents on the characteristics of every population which is the object of the research. Article 20 In accordance with prevailing legislation, the conductor of statistical activities must provide equal opportunity for the community to access available statistics. Article 21 The conductor of statistical activities must ensure the confidentiality of the information obtained from respondents. Part Two Enumerators Article 22 Every enumerator from the Agency may enter an appointed working area in order to obtain necessary information. Article 23 Every enumerator must deliver the results of the statistical activity without altering them. Article 24 Stipulations ensuring the confidentiality of the information collected referred to in Article 21 also apply to enumerators. Article 25 Every enumerator must display his or her letter of assignment and/or identification, and must observe religious beliefs, local customs, etiquette and public order.


29

Part Three Respondents

(1) (2)

Article 26 Every individual has the right to refuse to be a respondent, except when the Agency is collecting basic statistics. Every respondent may turn away any enumerator who fails to satisfy the requirements of Article 25.

Article 27 Every respondent must provide the required information when the Agency is collecting basic statistics.

CHAPTER VIII INSTITUTIONAL ISSUES

(1) (2) (3)

(1) (2)

(1) (2)

(3)

Article 28 The government will establish a Agency which will be under and directly responsible to the President. The Agency has regional representatives vertically. Stipulations regarding the Agency’s duties, functions, organizational structure, and working procedures, as referred to in section (1) and section (2), will be further regulated by a Presidential Decree. Article 29 The government will establish a Statistics Community Forum which will provide advice on statistics to the Agency. The Forum referred to in section (1) will not have a formal structure but will be independent. Its members will consist of government representatives, experts, practitioners and public figures. Article 30 A government institution may establish an organizational unit within its field of operation to collect sectoral statistics. The duties, functions, organizational structures, and working procedures of the organizational unit referred to in section (1) will be regulated by the relevant institution based on prevailing legislation. When collecting sectoral statistics, the organizational unit referred to in section (1) must coordinate with the Agency to apply standardized concepts, definitions, classifications and measurements to further develop the National Statistics System.

CHAPTER IX

30


GUIDANCE Article 31 The Agency will cooperate with government institutions and the community to guide the statistics collecting body and the community, in order to further increase the community’s contributions to, and appreciation of statistics, to develop a National Statistics System, and to support national development. Article 32 The Agency should provide guidance as referred to in Article 31, by : a. increasing the capabilities of the human resources used in statistics collections; b. developing statistics as a science; c. increasing mastery of science and technology which can support statistics collections; d. creating conditions that support the necessary standardization and development of concepts, definitions, classifications and measurements in cooperation with other statistics collectors; e. developing an information statistics system; f. improving the dissemination of statistical information; g. increasing the ability to use and utilize statistics to support national development; and h. promoting public awareness of the significance and function of statistics. Article 33 The guidance directive referred to in Article 31 will be further regulated in a government regulation. CHAPTER X CRIMINAL PENALTIES/PROVISIONS Article 34 Any individual who unlawfully conducts a census in breach of Article 11 section (2) letter a, will be subject to imprisonment for a period not exceeding two years and a fine not exceeding Rp 50,000,000. Article 35 Any individual who deliberately violates Article 14 section (1), will be subject to imprisonment for a period not exceeding one year or a fine of up to Rp 25,000,000.

(1)

Article 36 Any conductor of statistical activities who deliberately, and without legal justification, fails to fulfil his or her obligations as set out in Article 20, will be subject to imprisonment for one year


31

(2)

or a fine not exceeding Rp 25,000,000. Any conductor of statistical activities who deliberately violates Article 21 will be subject to imprisonment for a period not exceeding five years and a fine not exceeding Rp 100,000,000.

Article 37 Enumerators who deliberately violate Article 24 will be subject to imprisonment for a period not exceeding one year and six months and a fine not exceeding Rp 25,000,000. Article 38 Respondents who deliberately violate Article 27 will be subject to imprisonment for a period not exceeding one year and six months and a fine not exceeding Rp 25,000,000. Article 39 Any individual who deliberately and without legal justification prevents, interrupts, or causes the conductor of statistical activities to fail to collect basic or sectoral statistics will be subject to imprisonment for a period not exceeding five years and a fine not exceeding Rp 100,000,000.

(1) (2)

Article 40 The criminal acts referred to in Article 34, Article 36 section (2), Article 37, Article 38, and Article 39 are crimes. The criminal acts referred to in Article 35 and Article 36 section (1) are violations. CHAPTER XI TRANSITIONAL PROVISION

Article 41 All regulations which implement Law Number 6 of 1960 on Censuses and Law Number 7 of 1960 on Statistics remain effective provided they do not conflict with, or have not been repealed by, this Law or any subsequent legislation.

CHAPTER XII CLOSING PROVISIONS Article 42 When this Law takes effect, Law Number 6 of 1960 on Censuses and Law Number 7 of 1960 on Statistics will be invalid.

32


Article 43 This Law will take effect on the date it is enacted. In order for every individual to know of this law, this legislation must be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia. Ratified in Jakarta on May 19, 1997 The President of the Republic of Indonesia signed SOEHARTO Promulgated in Jakarta on May 19, 1997 THE MINISTER/STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA signed MOERDIONO STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 1997 NUMBER 39 Copy of original text SECRETARIAT OF THE CABINET OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Head of the Bureau of Law and Regulations, signed Lambock V. Nahattands


Copy of original copy BPS - STATISTICS INDONESIA Head of the Bureau of Personnel and Organization, signed Pietojo, MSA

33

34


ELUCIDATION OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 OF 1997 ON STATISTICS

GENERAL Law Number 6 of 1960 on Censuses and Law Number 7 of 1960 on Statistics are no longer in accordance with or capable of accommodating various developments, the community’s demands, and the needs of national development. The condition of the state and developments in science and technology when the two Laws were enacted were very different from those of the present day. In the past thirty years, fundamental changes have influenced the collection of statistics. Firstly, improved community welfare as a result of national development has increased the variety of statistical data required by the community. Secondly, the variety of data which in the early sixties could be adequately collected by the Central Bureau of Statistics (BPS) now requires the involvement of other conductors of statistical activities beyond the Agency. Thirdly, developments in science and technology have impacted upon the development of statistics collection. Fourthly, strategic changes, such as globalization, marked by openness, increased competition, rapid flow of statistical information, and the increased role of information for the government or the community, have also effected the development of statistics collection. These four changes have increased the need for more adequate regulations to prevent duplication, facilitate data user access, legal certainty for statistics collectors, and protection for respondents. The primary principles that must be applied and adhered to when collecting statistics are national development (which includes faith and subservience to God the One and Only), usefulness, Pancasila Democracy, fairness, equality, balance, harmony, legality, independence, enthusiasm, and science and technology. This Law also operates on the basis of integrity, accuracy, and currency to provide reliable and accurate statistical data. The definition of statistics in this Law is broad, statistics may be data or information in the form of numbers, a system which combines statistical undertakings, or the science of the methods for collecting, processing, presenting, and analyzing data. These three definitions of statistics will become the foundation for statistics collection which will support national development. This Law establishes the types of statistics based on the purpose for which they are used and regulates the scope and function of conductors of statistical activities. Depending on the purpose


35

for which they are used, statistics can be basic, sectoral, or special. The regulation of the scope and function of conductors of statistical activities are aimed at: firstly, guaranteeing legal certainty for the conductors of statistical activities whether from the government or the community; secondly, safeguarding the interests of the statistics users over the value of the information they have received; thirdly, striving for coordination and cooperation to ensure that enumerators collect statistics effectively, efficiently and without duplication, and that the statistics complement and support each other; and fourthly, anticipating scientific and technological developments which will impact upon the collection of statistics. As an independent government institution, the Agency may publish the statistics it has collected, regularly and transparently through the Official Statistics News. The validity of all published statistics will be the sole responsibility of the Agency. It is very important that the coordination and cooperation regulated in this Law be developed between the Agency and government institutions, non government institutions, organizations, individuals, and/or other parts of the community, and that cooperation be developed with foreign institutions dealing with statistics. The increasing diversity in statistics will require developments which must accord with the needs and progress of the nation and advances in science and technology. Thus the standardization of concepts, definitions, classifications and measurements will require close attention. The rights and obligations of the conductor of statistical activities, enumerators, respondents, and statistics users are regulated in a balanced manner. Thus penalties for violations of the norms of statistics collection will be established to protect the party which suffers loss. The Agency will be represented by hierarchical agencies in regional areas. Any organizational units in the government domain which collects sectoral statistics must cooperate with the Agency to apply uniform concepts, definitions, classifications and standardized measurements. To optimize the collection of statistics, the Agency should obtain advice from the Community Statistics Forum for Statistics, which consists of government bodies, experts, practitioners and public figures. The Agency will guide statistics collectors and the community in general in order to increase contributions which support national development, to develop a National Statistics System, and to promote public awareness, both of respondents and as users of statistics, and the significance and function of statistics. To do this, the Agency will cooperate with government enumerators and parts of the community. Some of the new material in this Law is: 1. The type of statistics. This depends on the purpose for which they are used. Basic statistics are collected solely by the Agency. Sectoral statistics are collected by government enumerators whether independently or in cooperation with the Agency. Special statistics are collected by non government institutions, organizations, individuals, and/or other parts of the community

36


either independently or with the Agency. 2. Statistics collected by the Agency are to be published in the Official Statistics News regularly and transparently so that the community can readily obtain necessary data. 3. The National Statistics System will be reliable, effective and efficient. 4. A Community Forum for Statistics, will be established. Its duty will be to advise the Agency, and accommodate the aspirations of the statistics community. This Law must be promoted intensively among the community. This Law only regulates primary issues. Thus further stipulations will be promulgated in an implementing regulation. ARTICLE BY ARTICLE Article 1 No further explanation required. Article 2 Founded in national development, this Law is based on integrity, accuracy, as well as currency. Letter a. “Integrity” means that statistics are collected together with the government, and that the community must complement and strengthen each other by fulfilling statistical needs and avoiding duplication. Letter b. “Accuracy” means that all statistics must attempt to generate thorough, precise, accurate, and correct statistical data. Letter c. “Currency” means that all presented or available statistics must illustrate a phenomenon and/or its changes on the basis of the most recent data. Therefore, the collection, processing, presentation, and analysis of statistics must always be constantly, continuously, and periodically undertaken. Article 3 Letter Letter Letter

Letter

a. No further explanation required. b. No further explanation required. c. “Community awareness” means the growth and development of awareness about statistics, which will promote the community’s knowledge of the importance, significance and function of statistics. d.


37

No further explanation required. Article 4 The institutional status of the conductor of statistical activities, the method employed, the quality of human resources, and a legal guarantee that the system is capable of presenting complete, accurate, and timely statistical data, are all interrelated and must be focused upon in the context of the National Statistics System. Article 5 The types of statistics (basic, sectoral or special), which are defined with reference to their purpose, include economic statistics and public welfare statistics. Economic statistics cover agricultural, industrial, trade, and other types of economic statistics, while public welfare statistics encompass demographic and environmental statistics. The compilation of administrative products and/or the processing of basic, sectoral, or special statistics may be presented in the form of either cross-sectoral or regional statistics, such as gross domestic product figures, gross regional domestic product figures, national income figures, economic indicators, social indicators, cross-sectoral statistics, and other regional statistics. To fulfil the need for data on a regional level, regional statistics can be presented. Article 6 Section Section

(1) No further explanation required. (2) The rights protected by the Law include copyright.

Article 7 Letter a. No further explanation required. Letter b. No further explanation required. Letter c. No further explanation required. Letter d. Developments in science and technology, especially information and communications technology, will enable the introduction of other special data collecting methods. Thus, the conductor of statistical activities must anticipate these developments.

38


Article 8 Section (1) Because censuses will touch on every stratum of the community, the Agency must notify the community of them before they are conducted. Section (2) Besides taking the need for it into account, the establishment of the years in which the census will be undertaken should also refer to various international conventions to enable an international comparative aspect. Several censuses which have been carried out are the Population Censuses of 1930, 1961, 1971, 1980, and 1990; the Agricultural Censuses of 1963, 1973, 1983, and 1993, and the Economic Censuses of 1986 and 1996. Article 9 Section Section

(1) No further explanation required. (2) Surveys will be conducted between censuses for the purpose of updating data, such as the Intercensal Population Survey.

Article 10 No further explanation required. Article 11 Section

Section

Article 12 Section


(1) Because the benefits of basic statistics are significant, the Agency will be responsible for collecting them. (2) Letter a. No further explanation required. Letter b. No further explanation required. Letter c. When collecting basic statistics by compiling administrative products, the Agency may obtain the administrative products available from government institutions and/or parts of the community but must maintain regard for the legally protected rights of individuals or institutions. Letter d. No further explanation required.

(1)

39

Section Section Section

“Government institutions” are those outside the Agency. (2) No further explanation required. (3) No further explanation required. (4) No further explanation required.

Article 13 No further explanation required. Article 14 Section

Section

Section

Section

Article 15 Section

40

(1) A synopsis should be delivered to ensure that the Agency becomes the reference center for statistical information. (2) Letter a. No further explanation required. Letter b. No further explanation required. Letter c. No further explanation required. Letter d. No further explanation required. Letter e. No further explanation required. Letter f. No further explanation required. Letter g. No further explanation required. Letter h. An “Abstract” is the brief, qualitative outline of the statistics collection. (3) The collector does not have to deliver the synopsis personally but may choose a method that is considered expeditious or convenient for him or her. (4) An “Internal need” is the need that statistics be for their own purposes and not for publication.

(1) No further explanation required.


Section

(2) The Official Statistics News will be fully managed by the Agency to ensure its regular publication, authenticity, and continuity.

Article 16 The Agency must disseminate the statistics collected through the print, electronic, and other information media. Article 17 Section Section Section Section

(1) No further explanation required. (2) No further explanation required. (3) No further explanation required. (4) The Presidential decree will also regulate the following primary issues: a. the obligation of government institutions to notify the Agency prior to the commencement of any statistical activity; b. the obligation of government institutions collecting the statistics to follow the Agency’s recommendations; and c. the obligation of government institutions to submit statistics it has obtained to the Agency.

Article 18 No further explanation required. Article 19 No further explanation required. Article 20 No further explanation required. Article 21 The confidentiality of personal information provided by respondents is guaranteed because all statistics collectors must present the statistics in the form of aggregate statistical data. Article 22 A “Working area” is the respondent’s domicile in the form of an administrative region, enumeration area, or the smallest part that includes the enclosure or the physical building


41

inside it. Article 23 “As is” means that the statistics collected in the field must be delivered to the conductor of the statistical activity who is managing the project, without alteration. Article 24 No further explanation required. Article 25 All enumerators must have assignment letter and/or identification, in order to guarantee his or her authenticity and to reassure the respondent. Article 26 No further explanation required. Article 27 “Necessary information” is the information requested through a questionnaire which must be filled in completely and accurately. Article 28 No further explanation required. Article 29 No further explanation required. Article 30 Section

Section Section

(1) In the framework of supporting the realization of and further developing a National Statistics System, government institutions may establish an organizational unit to collect sectoral statistics, while private institutions may also seek the establishment of an organizational unit to collect special statistics. (2) No further explanation required. (3) No further explanation required.

Article 31 No further explanation required. Article 32 No further explanation required.

42


Article 33 No further explanation required. Article 34 No further explanation required. Article 35 No further explanation required. Article 36 No further explanation required. Article 37 No further explanation required. Article 38 No further explanation required. Article 39 No further explanation required. Article 40 No further explanation required. Article 41 No further explanation required. Article 42 No further explanation required. Article 43 No further explanation required.

ADDENDUM FOR THE STATE BULLETIN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3683.


43

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; c. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru;

Mengingat

:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK.

Undang-undang tentang Statistik

1

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. 2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. 3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. 4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. 5. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan. 6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. 7. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. 8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 10. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. 11. Badan adalah Badan Pusat Statistik. 12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya. 13. Sampel adalah sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi. 14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik. 15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. 16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik. 17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, dan atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik. 2


BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN Pasal 2 Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, Undang-undang ini juga berasaskan : a. keterpaduan; b. keakuratan; dan c. kemutakhiran. Pasal 3 Kegiatan statistik diarahkan untuk : a. mendukung pembangunan nasional; b. mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan d. mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 4 Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

BAB III JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA Bagian Pertama Jenis Statistik Pasal 5 Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas : a. statistik dasar; b. statistik sektoral; dan c. statistik khusus. Pasal 6 (1) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3

(2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undangundang. Bagian Kedua Cara Pengumpulan Data Pasal 7 Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : a. sensus; b. survei; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi : a. sensus penduduk; b. sensus pertanian; dan c. sensus ekonomi. (2) Penetapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9 (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang rinci. (2) Survei antar sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut. Pasal 10 (1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. (2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

4


BAB IV PENYELENGGARAAN STATISTIK Bagian Pertama Statistik Dasar Pasal 11 (1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan. (2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan memperoleh data dengan cara : a. sensus; b. survei; c. kompilasi produk administrasi; dan d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian Kedua Statistik Sektoral

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 12 Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara: a. survei; b. kompilasi produk administrasi; dan c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional. Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan. Bagian Ketiga Statistik Khusus

Pasal 13 (1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan. (2) Dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat memperoleh data dengan cara :


5

a. b. c.

(1)

(2)

(3)

(4)

survei; kompilasi produk administrasi; dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14 Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib memberitahukan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai diselenggarakannya kepada Badan. Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat : a. judul; b. wilayah kegiatan statistik; c. objek populasi; d. jumlah responden; e. waktu pelaksanaan; f. metode statistik; g. nama dan alamat penyelenggara; dan h. abstrak. Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik. Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.

BAB V PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN Pasal 15 (1) Badan berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya. (2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam Berita Resmi Statistik. Pasal 16 Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.

6


BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

(1) (2)

(3)

(4)

Pasal 17 Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah. Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 18 (1) Kerja sama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kerja sama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Penyelenggara Kegiatan Statistik Pasal 19 Penyelenggara kegiatan statistik berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek. Pasal 20 Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


7

Pasal 21 Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Bagian Kedua Petugas Statistik Pasal 22 Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Pasal 23 Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana adanya. Pasal 24 Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik. Pasal 25 Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal, serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum. Bagian Ketiga Responden Pasal 26 (1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan. (2) Setiap responden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Pasal 27 Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.

8


BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 28 (1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal. (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 29 (1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan. (2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat nonstruktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. Pasal 30 (1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan statistik sektoral. (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan Badan untuk menerapkan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional. BAB IX PEMBINAAN Pasal 31 Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional. Pasal 32 Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan melakukan upayaupaya sebagai berikut : a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; b. mengembangkan statistik sebagai ilmu; c. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; Undang-undang tentang Statistik

9

d.

e. f. g. h.

mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; mengembangkan sistem informasi statistik; meningkatkan penyebarluasan informasi statistik; meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Pasal 33 Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 34 Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 35 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 36 (1) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). (2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 37 Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 38 Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

10


Pasal 39 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 40 (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


11

Disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 mei 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Salinan sesuai dengan salinan aslinya BADAN PUSAT STATISTIK Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

ttd.

ttd.

Lambock V. Nahattands

Pietojo, MSA

12


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK

UMUM Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional. Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat kedua Undang-undang tersebut diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi penyelenggaraan statistik. Pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan nasional menyebabkan data statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. Kedua, ragam data yang pada awal tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan statistik lainnya di luar Badan. Ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap perkembangan kegiatan statistik. Keempat, adanya perubahan lingkungan strategis, seperti era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan informasi statistik baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keempat perubahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan statistik memerlukan pengaturan yang lebih memadai untuk dapat menjamin terhindarnya duplikasi, kemudahan akses oleh pengguna data, kepastian hukum bagi penyelenggara kegiatan statistik, dan perlindungan kepada responden. Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan statistik adalah asas-asas pembangunan nasional yang meliputi asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas Demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejuangan, serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran agar dapat menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya. Pengertian statistik dalam Undang-undang ini adalah luas, baik statistik sebagai data atau informasi yang berupa angka, sebagai sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Ketiga pengertian tentang statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan statistik dalam mendukung pembangunan nasional. Undang-undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya serta mengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik bertujuan untuk : pertama, menjamin kepastian hukum bagi para penyelenggara kegiatan statistik baik pemerintah maupun masyarakat; kedua, menjamin kepentingan masyarakat pengguna statistik atas nilai informasi yang diperolehnya; ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerja sama agar kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak


13

terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan keempat, mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan statistik. Badan sebagai instansi pemerintah yang mandiri berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik. Kesahihan seluruh hasil statistik yang diumumkan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan. Koordinasi dan kerja sama yang diatur dalam Undang-undang ini menjadi sangat penting untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerja sama dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan statistik. Makin beranekaragamnya informasi statistik yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan kemajuan kehidupan bangsa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara saksama. Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan statistik, petugas statistik, responden, dan pengguna data statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma dalam penyelenggaraan statistik ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal. Satuan organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang melaksanakan statistik sektoral harus mengadakan koordinasi dengan Badan dalam rangka menerapkan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan statistik, Badan memperoleh saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun pengguna data statistik akan arti dan kegunaan statistik. Dalam pelaksanaannya, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat. Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-undang tentang Statistik ini, antara lain : 1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Badan, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan Badan, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan. 2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh Badan diumumkan dalam Berita Resmi Statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini perlu dimasyarakatkan secara intensif. Undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang pokok, oleh karena itu ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

14


PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Dengan berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, secara operasional Undangundang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran. Huruf a. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” ialah bahwa penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Huruf b. Yang dimaksud dengan “asas keakuratan” ialah bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang saksama, cermat, tepat, dan benar. Huruf c. Yang dimaksud dengan “asas kemutakhiran” ialah bahwa data statistik yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik harus senantiasa diupayakan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu. Pasal 3 Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Yang dimaksud dengan “kesadaran masyarakat” adalah tumbuh dan berkembangnya sadar statistik, sehingga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya arti dan kegunaan statistik. Huruf d. Cukup jelas. Pasal 4 Unsur-unsur yang saling berkaitan dan sangat perlu diperhatikan dalam Sistem Statistik Nasional adalah unsur kelembagaan penyelenggara kegiatan statistik, cara yang digunakan, kualitas sumber daya manusia yang tersedia, perangkat keras dan perangkat lunak termasuk penunjangnya, serta jaminan hukum agar sistem itu mampu menyajikan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir.


15

Pasal 5 Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yang terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus tersebut, mencakup statistik bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya. Statistik bidang ekonomi meliputi antara lain statistik pertanian, statistik industri, statistik perdagangan, dan statistik bidang ekonomi lainnya; sedangkan statistik bidang kesejahteraan rakyat meliputi antara lain statistik kependudukan dan statistik lingkungan hidup. Hasil kompilasi produk administrasi dan atau pengolahan statistik dasar, statistik sektoral, atau statistik khusus tersebut dapat disajikan baik dalam bentuk statistik lintas sektoral maupun statistik regional, seperti angka produk domestik bruto, angka produk domestik regional bruto, angka pendapatan nasional, indikator ekonomi, indikator sosial serta statistik lintas sektoral dan statistik regional lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat wilayah dapat disajikan statistik regional. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hak yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut meliputi antara lain hak cipta. Pasal 7 Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas. Huruf d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi, memungkinkan dilakukannya cara lain dalam pengumpulan data yang sifatnya khas dan karena itu penyelenggara kegiatan statistik harus mengantisipasinya. Pasal 8 Ayat (1) Mengingat sensus akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka sebelum sensus diselenggarakan, Badan wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Ayat (2) Penetapan tahun penyelenggaraan sensus selain memperhatikan kebutuhan juga mengacu kepada berbagai konvensi internasional agar mempunyai aspek keterbandingan antar negara. Berbagai sensus yang telah dilaksanakan adalah Sensus Penduduk 1930, 1961, 1971, 1980, dan 1990; Sensus Pertanian tahun 1963, 1973, 1983, dan 1993; sedangkan Sensus Ekonomi tahun 1986 dan 1996.

16


Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Survei antar sensus dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran data, misalnya Survei Penduduk Antar Sensus (Supas). Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Mengingat pemanfaatan statistik dasar sangat luas, maka penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan. Ayat (2) Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Dalam rangka penyelenggaraan statistik dasar dengan cara kompilasi produk administrasi, Badan dapat memperoleh produk administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan atau unsur masyarakat dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf d. Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Ainstansi pemerintah@ adalah instansi pemerintah di luar Badan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.


17

Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Penyampaian sinopsis dimaksudkan untuk mewujudkan Badan sebagai pusat rujukan informasi statistik. Ayat (2) Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas. Huruf d. Cukup jelas. Huruf e. Cukup jelas. Huruf f. Cukup jelas. Huruf g. Cukup jelas. Huruf h. Yang dimaksud dengan “abstrak” adalah ikhtisar singkat penyelenggaraan statistik secara kualitatif. Ayat (3) Untuk menyampaikan sinopsis kegiatan statistik dimaksud, penyelenggara tidak harus datang sendiri, tetapi penyelenggara dapat memilih cara yang mudah atau yang tidak memberatkan baginya. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kebutuhan intern” adalah kebutuhan akan statistik yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan sendiri serta tidak untuk dipublikasikan. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Berita Resmi Statistik sepenuhnya dikelola oleh Badan untuk menjamin kelancaran penerbitan, keotentikan, dan kesinambungannya.

18


Pasal 16 Penyebarluasan hasil statistik wajib dilakukan oleh Badan melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan media informasi lainnya. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam Keputusan Presiden diatur juga hal-hal pokok sebagai berikut: a. kewajiban instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada Badan sebelum penyelenggaraan statistik; b. kewajiban instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik untuk mengikuti rekomendasi Badan; dan c. kewajiban instansi pemerintah untuk menyerahkan hasil penyelenggaraan statistik kepada Badan. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Keterangan individu yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya, karena semua penyelenggara kegiatan statistik hanya menyajikan hasil penyelenggaraan statistik yang dilakukan dalam bentuk data statistik yang berupa agregat. Pasal 22 Yang dimaksud dengan “wilayah kerja” adalah domisili responden dalam bentuk wilayah administratif, wilayah pencacahan, atau bagian terkecil termasuk halaman atau bangunan fisik yang ada di dalamnya.


19

Pasal 23 Yang dimaksud dengan “sebagaimana adanya” ialah bahwa hasil pelaksanaan pengumpulan data statistik dari lapangan disampaikan kepada penyelenggara kegiatan statistik yang menugasinya, tanpa ada unsur rekayasa. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Surat tugas dan atau tanda pengenal mutlak diperlukan oleh setiap petugas statistik, baik dalam rangka menjamin keabsahan petugas statistik yang bersangkutan maupun untuk meyakinkan responden. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Yang dimaksud dengan “keterangan yang diperlukan” adalah keterangan yang diminta melalui kuesioner yang harus dijawab secara lengkap dan benar. Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional dan untuk mengembangkannya lebih lanjut, instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi untuk menyelenggarakan statistik sektoral, sedangkan lembaga swasta dapat pula mengupayakan terbentuknya satuan organisasi dalam penyelenggaraan statistik khusus. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas.

20


Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3683 Undang-undang tentang Statistik

21

22


Fundamental Principles of Official Statistics Principle 1: Relevance, Impartiality and Equal Access "Official statistics provide an indispensable element in the information system of a society, serving the government, the economy and the public with data about the economic, demographic, social and environmental situation. To this end, official statistics that meet the test of practical utility are to be compiled and made available on an impartial basis by official statistical agencies to honor citizens' entitlement to public information."

Principle 2: Professional Standards and Ethics "To retain trust in official statistics, the statistical agencies need to decide according to strictly professional considerations, including scientific principles and professional ethics, on the methods and procedures for the collection, processing, storage and presentation of statistical data."

Principle 3: Accountability and Transparency "To facilitate a correct interpretation of the data, the statistical agencies are to present information according to scientific standards on the sources, methods and procedures of the statistics."

Principle 4: Prevention of Misuse "The statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics." Principle 5: Sources for Official Statistics "Data for statistical purposes may be drawn from all types of sources, be they statistical surveys or administrative records. Statistical agencies are to choose the source with regard to quality, timeliness, costs and the burden on respondents."

Principle 6: Confidentiality "Individual data collected by statistical agencies for statistical compilation, whether they refer to natural or legal persons, are to be strictly confidential and used exclusively for statistical purposes." Principle 7: Legislation "The laws, regulations and measures under which the statistical systems operate are to be made public." Principle 8: National Coordination "Coordination among statistical agencies within countries is essential to achieve consistency and efficiency in the statistical system."

Principle 9: Use of International Standards "The use by statistical agencies in each country of international concepts, classifications and methods promotes the consistency and efficiency of statistical systems at all official levels."

Principle 10: International Cooperation "Bilateral and multilateral cooperation in statistics contributes to the improvement of systems of official statistics in all countries."

THE UNITED NATIONS STATISTICAL COMMISSION

2003 NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG

Recommend Documents