ヽ
BUPATI P― AK B― PROWSISUIATERA UTARA
T
PERATURAN BUPATI P― AK B― HOHOR I多 TAHU1 2015
T
TEITNG PEMBACm JASA PELAYANAN BADAF m― LEWGG― JAMIFAN SOS鵬 〔BPJS〕 H(RSu″ )SALAK RUHAE SAm UHUE DA― AK… T mBUPATEI P― T-2015 DEHGJ RAHMAT T―
W YANG MAHA ESA
BUPATI P― AK… v
Menimbang:
T,
a.bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan men」 anm keadian レ u aparatur dalam membe五 kan pelayanan kepada nlasyarakat, aparatur berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsmya; pertimbangan sebagaimana b. bahwa berdaミ nrkan
dLnaksud dalam huruF a, perlu membentuk Peraturan
Bupad tntang PemЦ 鼻 n」 asa Pelayanan Badan Penyelenggara Janlman Sosial(BPJS)Rumah S」 はt Umum Daerah(RSUD)Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015.
Ma電 油Bat:
1.
Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor l0O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2 ―
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42721; Undang-Undang Nomor zlo Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
penyelenggara Jaminan Sosial ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O13 tentang Jaminan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 255); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Pendapatan dan tentang Pedoman Penyusunan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2074; 1O. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
l l.
Menteri Kesehatan Nomor tentang Pedoman /2OIl Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Keputusan
9O3/MENKES /PER/V (JAMKESMAS}; 12.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keqia lcmbaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (kmbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupa.ten Pakpak Bharat Nomor 59 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Teknis Daerah Kabupeten Pakpak Bharat ( kmbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 111).
rRMIIIUSXAIY: Menetapkan:
PERATTIRAIT BIIPATI TEI|TAITG PEUBAGI'I5 JASA PELI\YAITAI{ BADAI{ PEIYYELEI{GG}ARA JAMII{AIT SOSIAL (BPJS) RTTUAH SAxr',T t uuu DAERATT (Rst Dl sALAr( ITABI'PATETT PAXPAIT BIIARAT TIT}IIIIT 2015.
BAB
I
KBTEilTUAI{ T'UUU Pasal
I
４ ５
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; 3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten PaLpak Bharat; Direlrtur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat; Manajemen/Pejabat Struktural adalah Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat; 6. Medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorer; 7. Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorer; Penunjang Kesehatan adalah Analis Kesehatan, Radiografer, farmasi, gizi yang memberikan petayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun 9.
１ １
０ １
kontrak/honorer; Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan, rekam medis, kasier yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak Kabupaten Pakpak Bharat baik defenitif maupun kontrak/honorer; Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan; Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter
１
２
spesialis dan dokter gtgi;
１
Jasa Para Medis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan
３
keperawatan; Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa manajemen, jasa medis, jasa para medis, jasa penunjang kesehatan, jas' tenaga non kesehatan, jasa penunjang lainnya; 14. badan Pinyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat gi.fS Kesetratan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 15. tarii naonesian-Case Ba.sed Grcrtps yang selanjutnya disebut Tarif INAcBG's ad:lah besaran pembayaran ktaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingfut l,anjutal atas paket layanan yaIlg didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit'
BAB II UAXSI'D DA,r TI'JUAIT Pasal 2
pembagian hasil penerimaan Jasa Pelayanan untuk Tfrjuan penetapan -mutu profesionalisme dan menjamin keadilan karyawan meningkatkat
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka
mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD. ST'TBER,
BAB III PEIERITAAf, JASA PTI.AYATAII Pasal 3
(1) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan. (2) Rumah Sakit yang belum memiliki penetapan kelas, menggunakan tarif INA-CBG' Rumah Sakit kelas D. (3) Pelaksanaan kegiatan PeLayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan /BPJS RSUD Salak dianggarkan dalam Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pakpak Bharat dengan kode anggzrr.rn I .O2. I .O2.O2.24. I I Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanj utan /BPJS RSUD. BAB IV PROPiORSI PEITGGT'ITAAI| f,I,AIU PELAYAI{AI{ Pasal 4
Proporsi besaran Klaim pelayanan fsftegi
a.
b. c.
atas
:
digunakan untuk jasa medis / jasa pelayanan atas pelayanan yang dilakukar di RSUD Salak. 56yo digunakan untuk belanja langsung pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD Salak. ltr/o dari 56% digunakan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pakpak Bharat. 44o/o
BABV DISTRIBUSI PEUAf,F'AATAIT JASA PELAYAITAIT Pasal 5
Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut : a. Mana,jemen 23o/" dari 44o/o ja , pelayanan, terdiri atas : t. Kepala RSUD sebesar 2O7o 2. Sekretaris sebesar 7,570 3. Kabid Pelayanan sebesar 7,57o 4. PPTK BPJS sebesar 6,57o 5. Bendahara BPJS sebesar 5%o 6. Kabid Sarana dan Prasarana sebesar 2,57o 7. Kasie Sarana dan Prasarana sebesar 2olo 8. Kasie Data Informasi dan Rekam Medik sebesar 27o 9. Kasie Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebesar 27" 10. Kasie Pengawasan Pelayanan, Etika & Diklat Keperawatan sebesar 2,5%o 1 1. Ka. Subbag Pemeliharaan sebesar 2olo 12- Ka. Subbag Umum dan Keuangan sebesar 2olo 13. Pengelol,a BPJS setresar 20Plo 14, Staf Administrasi sebesar 13,57o 15. Penunjang lainnya sebesar 57o b. Pelayanan Medis : Paramedis dan Penunjang Medis 77o/o dari 44o/o ja*. pelayanan, Yang terdiri atas :
'
I
′
l.
Medis 55olo dari jasa pelayanan, terdiri atas : a) Dokter Spesialis Kontrak/pegawai Tidak Tetap (pfi) sebesar 6O% 1) Spesialis Mayor sebesar ZOo/o dai 6U/o 2) Spesialis Minor sebesar 3oo/o dari 6ff/o b) Dokter Residen sebesar 157o c) Dokter umum/Dokter Gigi/ Dokter Internsip sebesar 257o 2. Paramedis 45% dari jasa pelayanan, terdiri atas : a) Perawat/Bidan 85o/o dari jasa pelayanan, terdiri atas 1) Penanggungiawab ruangan sebesar 3lo/o dai g1o/o 2) Staf Pegawai Nqeri Sipil sebesar S(p/o dari 85o/o 3) Tenaga Harian kpas (THL) sebesar lgo/o dari gsol.o b) Penunjang Medis l5olo dari jasa pelayanan, terdiri atas : 1) Penanggungiawab mangan sebesar 42o/o dari lso/o 2) StafPegawai Negeri Sipil sebesar SS% dari 15% 3) Tenaga Harian fepas (THQ sebesar 3o/o dari l1o/o
BAB VI XETEI|TUAI{ PEilITTUP Pasal 6
∨
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2015.
Agar setiap orElng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak
pada tanggalレ
M4"+ 2015
BUPATI PAKPAK B
つ
T,
REMIGO YOLANDO BERUTU
2015
-UPATEI P―
AK B―
T,
SIttAMO,MM Utama Muda
IIrP. 1961050,A L9A6U2 L (W2 BERITA DAENAII I(AEI,PATEI| PAXPAI( BIIARAT
TAIIUil 2015 I{OUOR I}
