BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
2.1.Profil Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Pakpak Bharat merupakan sebuah kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2003. Kabupaten Pakpak Bharat adalah hasil pemekaran dari induknya yakni Kabupaten Dairi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sejarah Kabupaten Pakpak Bharat, diawali untuk mengejar ketertinggalannya dengan penduduk
lainnya serta adanya aspirasi, keinginan dan tekad bulat dari
masyarakat Pakpak Bharat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu Kabupaten dalam kerangka NKRI, dengan tujuan agar masyarakat Pakpak Bharat dapat memperjuangkan dan mengatur pembangunan masyarakat dan daerah, sesuai dengan aspirasinya untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkan aspirasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun yang menjadi kronologis pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Pakpak Bharat adalah, pada tanggal 20 September 2001 dan 17 Juni 2002 Pemerintah Kabupaten Dairi menerima dan mengadakan pertemuan dengan Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, tokoh- tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya di Kantor Bupati Dairi saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat tersebut. Selanjutnya Pada tanggal 21 Desember 2001 diterbitkan surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 400/K/2001
tentang pembentukan Tim Pengumpul Data, Saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai langkah pertama pemekaran Kabupaten Dairi. Kemudian, Pada tanggal 04 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor : 130/2393 Perihal Sosialisasi Rencana Perubahan Nama dan Pembentukan Kabupeten Pakpak Bharat ke Kecamatan Wilayah Pakpak Bharat oleh tim pengumpul data, saran dan pendapat mulai tanggal 08 April sampai dengan 12 April 2002. Tim dalam hal ini membagikan format Isian (Questioner ) kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan, yaitu Format A berisi data di Kecamatan Rencana wilayah Hasil Pemekaran dan format B berisi data kabupaten sebelum pemekaran. Setelah itu, Pada tanggal 19 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor: 146. 1/2835 perihal usul Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat untuk disampaikan kepada ketua DPRD Kabupaten Dairi bahwa pemerintah Kabupaten Dairi tidak berkeberatan dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat, sepanjang pemekaran tersebut telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini setelah meninjau dari berbagai aspek , diadakan rapat panitia musyawarah dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Dairi , maka pada tanggal 22April 2002 diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor : 35/K-DPRD /2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dairi mejadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Pada tanggal 23 April 2002, diterbitkan surat bupati nomor 136/ 1653/ 2002 perihal usul pemekaran Kabupaten Dairi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri D/P Gubernur sumatera utara dan ketua DPR RI, yang intinya menyampaikan tentang kegiatan -kegiatan yang telah dilakukan oleh komite
Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat; Tim Pengumpul Data, Saran dan pendapat terhadap usul perubahan nama dan pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Kabupaten Dairi. Juga disampaikan hasil pengumpulan data lapangan rencana pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat dan keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor 35/K-DPRD/2002 Tanggal 22 April 2002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) Kabupaten. Pada tanggal 24 April 2002 komite pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audensi kepada anggota komisi II DPR RI (Sayuti Rahawarin ) dan menyarankan agar seluruh komponen masyarakat, legislatif dan eksekutif harus proaktif karena batas waktu pemekaran Kabupaten / Kota s/d 24 Oktober 2002, juga disarankan agar mengundang komisi II DPR RI untuk turun ke Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan pemantauan dan evaluasi atas aspirasi yang sudah diterima Komisi II DPR RI agar terdapat sinkronisasi aspirasi masyarakat, legislatif dan eksekutif menuju pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat. Pada tangal 25 April 2002 komite pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama- sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan Pemeritah Kabupaten Dairi mengadakan audensi untuk penyampaian informasi dan pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Dairi sebagai Kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kabupaten pemekaran kepada ketua DPR RI, Ketua-katua Fraksi DPR RI. Respon dari kunjungan tersebut sangat positif dimana terdapat kerja sama dan hubungan yang baik antara rakyat, legislatif dan eksekutif dan secara bersama-sama pula mengadakan kunjungan kepada Ketua DPR RI serta Ketua-ketua Fraksi, pada prinsipnya hasil kunjungan menyetujui
dan mendukung pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat menjadi 2 (dua) Kabupaten. Pada tanggal 26 April 2002 Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audensi kepada Menteri Dalam Negeri.Rombongan dalam hal ini diterima oleh salah seorang Direktur pada Ditjen Otonomi Daerah beserta Staf dan pada prinsipnya menyetujui pemekaran tersebut sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditjen otonomi Daerah dalam rangka memperlancar pemekaran tersebut menyampaikna beberapa penekanan seperti proses tetap berpedoman pada ketentuan PP 129 tahun 2000; Ditjen Otda dalam menyikapi pemekaran ini akan bekerja sama dengan Tim Teknis, Tim Independen dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD); nantinya DPOD akan mengajukan usul pemekaran ini kepada Presiden RI yang selanjutnya untuk dibahas dan diproses di DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 08 Mei 2002 telah dikirimkan surat Bupati Dairi Nomor : 005/3294 Perihal Undangan kepada Ketua DPR RI untuk berkenaan mengijinkan Komisi II DPR RI datang ke Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 17 s/d 19 Mei 2002 dalam rangka mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap usul pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah kunjungan komisi II DPR RI, dan melalui berbagai proses, akhirnya dikeluarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara maka Kabupaten Pakpak Bharat resmi terbentuk menjadi satu kabupaten otonom dengan 3 kecamatan yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan
Kerajaan dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Dengan Ibukota Salak dan dipimpin oleh Drs. Tigor Solin sebagai pelaksana Bupati serta Drs. Gandhi Warta Manik MSi sebagai Sekretaris Wilayah yang pertama. Pakpak Bharat sebenarnya bukan wilayah baru. Kabupaten yang mengambil tiga kecamatan dari Dairi ini mengambil nama sub-Wilayah suku Pakpak. Hampir 90 persen penduduk di wilayah Pakpak Bharat beretnis Pakpak. Berbeda dengan kabupaten induknya yang dihuni bermacam-macam suku, seperti Pakpak, Batak Toba, Mandailing, Nias, Karo, Melayu, Angkola, dan Simalungun serta suku lainnya.Kabupaten Pakpak Bharat yang mayoritas penduduknya orang Pakpak, adat Pakpak sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan juga terhadap pemerintahan di daerah ini. Motto Kabupaten ini adalah “ Bage Ate Rejeki Bage Tennah Sodip”mengandung makna:Bahwa masyarakat dalam setiap melakukan pekerjaan mempunyai keselarasan antara hati, jiwa, pikiran dengan perbuatan. Adapun yang menjadi lambang daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah:
Gambar 2.1. Lambang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ( Sumber : BPS- Pakpak Bharat Dalam Angka 2013 ).
2.1.1. Letak Geografis Kabupaten Pakpak Bharat Secara geografis Kabupaten Pakpak Bharat, terletak diantara koordinat 2’15’-3’32’ Lintang Utara dan 96’00’-98’31’ Bujur Timur.Luas keseluruhan Kabupaten Pakpak Bharat adalah 1.218,30 km2, dan terdiri dari 8 kecamatan yakni Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Tinada,
Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitellu Tali
Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut dan Kecamatan Pagindar.
Gambar 2.2. Peta Kabupaten Pakpak Bharat Secara administratif wilayah Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan dengan: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah. c. Sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil.
Kabupaten Pakpak Bharat tergolong ke daerah beriklim tropis karena terletak dekat garis khatulistiwa.Ketinggianya antara 700 – 1500 M diatas permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit – bukit.Iklim dan cuaca sebagai daerah pertanian dan sebagian penduduknya hidup dan menggantungkan dengan pertanian,Curah hujan merupakan salah satu faktor eksternal yang menentukan keberhasilan pertanian penduduk.Rata-rata curah hujan yang terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 311 MM per tahun dan dengan rata-rata suhu280C. Ibukota dari Kabupaten Pakpak Bharat adalah Salak.Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 8 Kecamatan dan 52 wilayah administratif atau dikenal sebagai desa.Namun status seluruh desa yang terdapat di kabupaten Pakpak Bharat tersebut merupakan desa swakarsa. Sebagian besar kecamatan dan desa yang terdapat di kabupaten ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan kecamatan dan desa diluar Kabupaten Pakpak Bharat. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Kecamatan Kerajaan merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak masing-masing sepuluh desa
sedangkan Kecamatan Pangindar merupakan
kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu hanya 4 desa. Tabel 2.1.Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pakpak. Kec. Salak 1. Desa Sibongkaras 2. Desa Kuta Tinggi 3. Desa P. Binanga Boang 4. Desa Salak I 5. Desa Salak II 6. Desa Boang Manalu Salak Kec. Sitellu Tali Urang Jehe 1. Desa Kaban Tengah 2. Desa Bandar Baru 3. Desa Tanjung Meriah 4. Desa Tanjung Mulia 5. Desa Simberuna 6. Desa Perolihen
Kec. Pergetteng-getteng Sengkut 1. Desa Aornakan 2. Desa Simerpara 3. Desa Kecupak I 4. Desa Kecupak II 5. Desa Aornakan II Kec. Kerajaan 1. Desa Majanggut II 2. Desa Majanggut I 3. Desa Pardomuan 4. Desa Parpulungen 5. Desa Kutasaga 6. Desa Kutadame
7. Desa Maholida 8. Desa Perjaga 9. Desa Malum 10. Desa Binalun Kec. Pagindar 1. Desa Sibagindar 2. Desa Pagindar 3. Desa Lae Mbentar 4. Desa Napatalun Parlambukan
7. Desa Kuta Mariah 8. Desa Sukaramai 9. Desa Surung Mersada 10. Desa Perduhapen Kec. Tinada 1. Desa Mahala 2. Desa Tinada 3. Desa Silimakuta 4. Desa Kuta Babo 5. Desa Prongil 6. Desa Buluh Tellang Kec. Sitellu Tali Urang Julu Kec. Siempat Rube 1. Desa Silimakuta 1. Desa Siempat Rube I 2. Desa Ulu Merah 2. Desa Siempat Rube II 3. Desa Pardomuan 3. Desa Mungkur 4. Desa Lae Langge Namuseng 4. Desa Siempat Rube IV 5. Desa Cikaok 5. Desa Kuta Jungak 6. Desa Traju Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014
2.1.2. Kondisi Kependudukan Kondisi kependudukan maupun keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai karakter yang khas yaitu memegang teguh kebudayaan dan agama serta adat istiadat yang ada di daerah tersebut.Adapun jumlah penduduk kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2012 berjumlah 41.492 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan dengan komposisi penduduk yang terdiri atas 20.938 jiwa penduduk laki-laki dan 20.554 jiwa penduduk perempuan. Tingkat penyebaran penduduk kabupaten Pakpak Bharat menyebar di 52 desa dengan presentase jumlah penduduk terbesar di kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 23,25% (9.647 jiwa) dan presentase terkecil terdapat di kecamatan Pangindar 2,98% (1.235 jiwa). Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011, tidak terjadi laju pertumbuhan penduduk yang signifikan, dimana jumlah penduduk Pakpak Bharat
pada tahun 2012 hanya tumbuh 1,49%. Bila dibandingkan dengan luas Kabupaten Pakpak Bharat yakni 121.830 Km2 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 34 jiwa per Km2 dan rata-rata sebanyak 4 jiwa disetiap rumah tangga. Dari data lima tahun terakhir, sex ratio Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 101,87%. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan.Dari distribusi penduduk menurut kelompok umur, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Pakpak Bharat tergolong penduduk kelompok usia muda karena sebesar 38,99% penduduk berumur kurang dari 15 tahun. Dan sebanyak 57,25 % merupakan penduduk usia produktif (usia 15 s/d 64 tahun). Seperti tahun lalu, angka sex ratio menurut kecamatan terbesar berada di Kecamatan Pagindar yaitu sebesar 118,97% dan yang terkecil berada di Kecamatan Salak yaitu sebesar 97,52%. Adapun jumlah penduduk kabupaten Pakpak Bharat 6 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 2.2 Tabel 2.2. Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat No.
Tahun
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
1.
2007
19.108
19.618
38.726
2.
2008
20.271
20.791
41.062
3.
2009
21.144
21.670
42.814
4.
2010
20.468
20.037
40.505
5.
2011
20.676
20.208
40.884
6
2012
20.938
20.554
41.492
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014
2.1.3. Pendidikan Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam pembentukan sumber daya manusia
yang
berkualitas.
Melalui
pendidikan
manusia
mendapatkan
pengetahuan, nilai, dan sikap sehingga dapat berpikir lebih sistematis, rasional, dan kritis,
terhadap
permasalahan
yang
dihadapi. Pengetahuan yang
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Pakpak Bharat tengah gencar meningkatkan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pada sekolah menengah atas. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 terdapat 40 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan 5 Taman Kanak-kanak. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki 59 Sekolah Dasar, 28 Sekolah Menengah Pertama, dan 6 Sekolah Menengah Atas. Sedangkan sekolah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama pada tahun 2012 terdapat 11 Madrasah Ibtidiyah, 4 Madrasah Tsanawiyah, dan 1 Madrasah Alliyah. Berdasarkan data tahun 2012, jumlah penduduk yang sedang bersekolah berdasarkan jenjang pendidikannya adalah, PAUD sebanyak 1200 siswa, TK sebanyak 389 siswa, SD sebanyak 6.386 siswa, MI sebanyak 845 siswa, SMP sebanyak 2.873, MTs sebanyak 237 siswa, SMA sebanyak 2.310 siswa, dan MA sebanyak 75 siswa. Adapun jumlah guru disetiap jenjang pendidikan adalah memadai dengan demikian seharusnya kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat sudah terbilang baik. Namun disisi lain penyebaran guru yang tidak merata
di semua sekolah di setiap kecamatan menyebabkan terjadi kelebihan guru di kecamatan tertentu sementara di kecamatan lain mengalami kekurangan.
2.1.4. Infrastruktur Kabupaten Pakpak Bharat 1. Angkutan Darat/Land Transportation jalan merupakan prasarana untuk menghubungkan antara suatu daerah terhadap daerah lainnya. Selain itu memperlancar dan mendorong timbulnya kegiatan perekonomian. Sebagai prasarana transportasi yang penting, dari segi kuantitas selain harus dapat menjangkau daerah yang terisolir, juga memperhatikan dari segi kualitas, yaitu keadaan/kondisi jalan serta rambu-rambu jalan. Sejalan dengan laju pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk semakin memudahkan mobilitas penduduk dan barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang
jalan di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2012 mencapai
672,775 km yang terdiri dari 41.00 Km jalan negara, 69,50 Km jalan provinsi, dan 562, 275 Km jalan kabupaten. Dibandingkan tahun 2011, terjadi perubahan status jalan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2012, yaitu sepanjang 30,50 km, yang menyebabkan jalan kabupaten menjadi berkurang. Dari total 41,00 km panjang jalan Negara, sepanjang 9,30 km (22,68%) berada dalam kondisi rusak. Dari total 69,50 km panjang jalan provinsi, sepanjang 3,50 km (5,04%) berada dalam kondisi rusak berat dan 17,00 km (24,46%) rusak. Untuk jalan kabupaten, berdasarkan jenis lapisan, sepanjang 222,090 km (40,21%) masih merupakan jalan tanah. Dari total 109 jembatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, sebanyak 94 jembatan dalam kondisi baik, 5 jembatan dalam kondisi sedang, 8 jembatan dalam kondisi rusak dan
2 jembatan dalam kondisi rusak kabupaten menjadi jalan provinsi di Kabupaten pakpak Bharat yang terdaftar di dinas Pendapatan UPT Pakpak Bharat ada sebanyak 1.910 kendaraan, yang terdiri dari
274
mobil
penumpang dan 1.910 sepeda motor. 2. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Pasar berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat dalam memasarkan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain. Di Kabupaten Pakpak Bharat terdapat 8 lokasi pasar yang umumnya hanya beroperasi sekali dalam seminggu, serta berisikan 50 unit kios, 74 balerong, 143 stand, dan 256 ruang terbuka. Pada tahun 2012, jumlah izin usaha konstruksi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharatada sebanyak 26 izin usaha. 3. Listrik dan Air Minum, pada tahun 2012, jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten
Pakpak Bharat untuk rumah tangga/perorangan ada sebanyak
5.168 pelanggan.
Sedangkan untuk instansi pemerintah, di tahun
2012terdapat sebanyak 152 pelanggan. Fasilitas air yang digunakan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat kebanyakan bersumber dari mata air, sungai, air hujan atau lainnya. Hanya 692 rumahtangga/ perorangan,
29
instansi pemerintahan, 16 niaga kecil, dan 5 sosial umum yang tersebar pada dua kecamatan yang menggunakan air bersih dari PDAM, yaitu Kecamatan Salak dan Kecamatan Siempat Rube. Sedangkan untuk Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, kondisi jaringan air PDAM
sudah rusak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas air bersih di Kabupaten Pakpak Bharat belum memadai. 4. Komunikasi dan Pos pelayanan pos,Pelanggan saluran telepon di Kabupaten Pakpak Bharat hanya ada di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Salak dan Kecamatan Kerajaan. Total pelanggan telepon di dua kecamatan tersebut adalah 240 pelanggan, meningkat 50,00% dari tahun 2011.Pos Pelayanan pos saat ini tidak hanya melayani jasa pengiriman surat–menyurat saja, sering dengan perkembangan jaman, pelayanan jasa pos jauh lebih kompleks dengan berbagai pelayanan yang ditawarkan oleh PT. (Persero) Pos Indonesia. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, pemerintah telah banyak membangun kantor pos baru. Banyaknya surat masuk dan keluar di kantor Pos di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebanyak 6.519 pucuk surat masuk dan 2.240 pucuksurat keluar. Sedangkan penerimaan dan pengiriman wesel sebanyak 287 kali penerimaan dengan nilai Rp. 344.896.000,- dan pengiriman wesel sebanyak 504 kali dengan nilai sebesar Rp. 454.055.112,-.
2.1.5. Komponen Sosial Ekonomi Pakpak Bharat Keadaan sosial ekonomi masyarakat suatu wilayah pedesaan sangat tergantung dari sumber daya alam setempat.Seberapa jauh pemanfaatan potensi tersebut oleh penduduk tercermin dari jenis mata pencaharian pokok. Selain mata pencaharian pokok, kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat juga dari segi pendidikan, kesehatan, prasarana dan saran pendukung. Kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat Kabupaten Pak-pak Bharat ialah mengandalkan sektor pertanian termasuk kegiatan peternakan dan perkebunan.Budidaya pertanian yang
dilakukan umumnya pada lahan kering dilakukan dengan budidaya tanaman pangan dan tanaman perkebunan sementara pertanian lahan basah hanya dilakukan untuk tanaman pangan yaitu padi sawah.Usaha tani tanaman semusim pada lahan kering meliputi tanaman pada ladang, palawija dan sayuran. Pada tahun 2012 sektor pertanian masih menjadi sector utama pendukung perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat. Dari total 10.012,30 Ha luas areal tanaman pangan dan holtikultura, sebanyak 6.835
Ha (68,27%) merupakan
tanaman padi (sawah dan ladang).Untuk tahun 2012, luas panen padi sawah dan padi ladang adalah sebesar 6.902 Ha, meningkat 15,71%
dari tahun 2011
yaitusebesar 5.965 Ha. Sedangkan untuk produksi padi sawah dan padi ladang mencapai 25.725,36 ton di tahun 2012, meningkat 53,96% dari tahun 2011 yang hanya mencapai16.709 ton. Pada tahun 2012 di subsektor perkebunan, tanamangambir masih menjadi komoditas andalan, dengan luas areal tanaman 1.224 Ha diperoleh produksi gambir sebesar 1.453,40 ton. Sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah untukmenjadikan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penghasil gambir terbesar melalui Program Sejuta Gambirnya. Tiga komoditas andalan dengan luas dan produksi terbesar pada subsektor ini adalah Gambir,Kopi Arabica, dan Kelapa Sawit. Untuk komoditas kopi Arabica, luas areal tanaman ini mencapai 1.350Ha, dengan produksi mencapai 1.133,50 ton. Untuk komoditas kelapa sawit, luas areal tanaman ini mencapai 1.890 Ha, dengan produksi mencapai 1.166,5 ton. Di subsektor peternakan pada tahun 2012, 3 jenis ternak dengan populasi terbesar di Kabupaten Pakpak Bharat adalah ternak ayam buras 115.701 ekor, ternak babi 5.564 ekor, dan ternak kerbau 1.440 ekor. Selebihnya terdapat
ternak kambing, sapi, dan itik.Peningkatan populasi ternak terbesar adalah ternak babi, yaitu55,51% dari tahun sebelumnya. Produksi daging terbesar berasal dari ternak babi, yaitu mencapai 62,70 ton selama tahun 2012. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan,
Pertambangan dan Lingkungan
Hidup, hasil hutan yang diperoleh pada tahun 2012 berasal dari komoditi meranti dan kelompok rimba campuran.
2.2. Profil Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitiandan perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Bertitik
tolak
pada
pertimbangan-pertimbangan
diatas,
maka
dikeluarkanKeputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan
PerencanaanPembangunan
Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti
denganKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah Tingkat II. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda merupakan badan yang menjalankan perencanaan pembangunan yang berasal dari kepala daerah. Dalam struktur pemerintah daerah, Bappeda merupakan lembaga teknis yang tepat berada dibawah kepala daerah dan merupakan satu kesatuan dalam suatu tatanan pemerintah daerah, baik itu pemerintah
provinsi
maupun
pemerintah daerah kabupaten dan kota. Beberapa fungsi kerja Bappeda secara umum baik di
tingkat provinsi,
kabupaten dan kota ialah sebagai berikut:
(1)Bappeda mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum. (2)Penyusunan pola dasar pembangunan daerah dan penyusunan rencana pembangunan lima tahun. (3)Penyusunan program dan rencana kerja tahunan
daerah.
(4)Pelaksanaan
kerjasama
penelitian
dan
perencanaan
pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta. (5)Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (6)Pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. (7)Penyelenggaraan tugas pembantuan. (8)Pengelolaan urusan rumah tangga Bappeda. Begitu pula dengan Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu bupati dan wakil bupati dalam menentukan
arah
dan
kebijakan
serta
kebijaksanaan
dibidang
perencanaanpembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.Badan ini berada dan bertanggung jawab kepada langsung dibawah kepala daerah Bupati Pakpak
Bharat, Reminggo Yolando Berutu pada periode 2010-2015. Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat memiliki visi yakni terwujudnya
perencanaanpembangunan
Pakpak Bharat yang aspiratif, aplikable, dan dinamis. Sedangkan misi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat ialah (1)Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia. (2)Meningkatnya fungsi dan peranan penelitian dan pengembangan. (3)Meningkatnya koordinasi yang solid antara elemen-elemen perencanaanpembangunan. (4)Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi antar lembaga pemerintah. Kedudukan Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat memiliki struktur yang sama seperti kabupaten lainnya. Struktur kedudukan tersebut dalam pemerintahan ialah: a. Bappeda kabupaten Pakpak Bharat merupakan badan teknis daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah yakni bupati dan wakil bupati Pakpak Bharat. b. Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat dipimpin oleh seorang kepala. Periode 2009-2014 Bappeda Pakpak Bharat masih dipimpin oleh pelaksana tugas. c. Umumnya dalam melaksanakan tugas kepala Bappeda dibantu oleh seorang wakil kepala yang bertanggung jawab kepada kepala Bappeda. Badan perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai visi dan misi yang berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Perencanaan pembangunan membutuhkan waktu serta periode yang telah ditetapkan untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembangunan, karena dalam pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan dari setiap elemen
pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan yang baik dibutuhkan kinerja yang baik, kerja keras dan loyalitas kerja yang tinggi dari segenap lembaga pemerintah.Kinerja perencanaan pembangunan yang baik memberikan hasil yang maksimal, bermutu dan tepat sasaran. Kinerja perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Pakpak Bharat periode 2010-2015 ialah: a. Menyelesaikan rencana
pembangunan jangka panjang yang merupakan
rencana pembangunan yang berasal dan sejalan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. b. Menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk bidang sosial budaya
yang terdiri dari peningkatan pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, ketenagakerjaandan bidang lainnya. c. Menyelesaikan rencana kerja pemerintah daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya terutama ditahun 2010-2015 serta menyelesaikan rencana strategis dan prioritas pembangunan disetiap tahunnya. Kinerja
Bappeda
Kabupaten
Pakpak
Bharat
mengacu
kepada
permasalahan pokok yang terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat. Sehingga yang menjadi pokok utama pembangunan Pakpak Bharat ialah (1)Pembangunan sumber daya manusia.
(2)Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan.
(3)Penguatan struktur perekonomian daerah. (4)Pengembangan infrastruktur dan Tata ruang. (5)Pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (6)Pembangunan kehidupan sosial, politik dan budaya politik yang demokratis. Sedangkan struktur organisasi serta
jabatan badan
perencanaan
pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat telah diatur melalui peraturan Bupati no
4 tahun 2009. Struktur Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kepala badan atau dikenal dengan kepala Bappeda yang berfungsi sebagai pemimpin pembuat kebijakan program pembangunan dan lainnya. Dibawah kepala bappeda terdapat sekretaris dan kepala sub bagian yang memiliki fungsi dan tugasnya masing masing. Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi lembaga teknis Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA BADAN (Ir. MAHADI SIMANJUNTAK, MM., M.Si) SEKRETARIS (Drs. VIKTOR H. SINAMO, M.Si)
KASUBBAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN Plh. KABEN HABEAHAN,SE 1.KASMAIDA BOANGMANALU 2. ROHANI HABEAHAN
KABID. FISIK DAN TATA RUANG (KASIMAN BERUTU, SE.Ak, Msi)
KABID. PEREKONOMIAN (ROSDIANA BERUTU, S S)
KASUBBAG. KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DANCE SOLIN, SE
KASUBBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Plh. PAUL L.PADANG, A.Md
1.LAMPITA PASARIBU, SE 2. EDI SURANTA MAIBANG, A.Md 3.JIWANTRI BOANGMANALU,
1.NURJADIATY MANIK, A.Md 2.YANSEN SAHAT PARULIAN
KABID. PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (RAGAT MANIK, S Pd)
KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (MARANATHA M. PADANG, S Pd, M.Si)
KASUBBID. TATA RUANG DAN PEMETAAN SAIFAN, ST, M.Si
KASUBBID. SUMBER DAYA ALAM ROSMAWATI SITOHANG, ST
KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA Plh. RANNI SIDEBANG, SE
KASUBBID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Plh. FADLAN SARAGIH, SP
KASUBBID. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Plh. ABDUL ROHIM MARPAUNG, SP
KASUBBID. DUNIA USAHA DAN PEREKONOMIAN Plh. ANNI L.L.TOBING, S.Hut
KASUBBID. KESEJAHTERAAN RAKYAT Plh. HUSNA, MA
KASUBBID. STATISTIK Plh. EDI HARTONO PADANG, SAP
STAF 1. GITA V. BERUTU, S.Sn 2. SUPRIADI
STAF 1. SARIYANTO, S.Kom
Sumber: Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015.
STAF 1. FERNANDO PURBA, SE
STAF 1. HENDI SITUMORANG, S.Kom
