BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010 NOMOR 9
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupten Kerinci. Mengingat: 1.
2.
3. 4.
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahu 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4844);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Atas Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah); 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8); 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.. 3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 6. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 7. Dinas Kesehatan atau yang selanjutnya disebut DINKES adalah Dinas kesehatan Kabupaten Kerinci. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kewenangan desentralisasi dan kewenangan dekonsentrasi di bidang kesehatan. Pasal 3 Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan fungsi:
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2,
1. Melaksanakan Pembinaan umum di bidang teknis kesehatan yang meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 2. Melaksanakan pembinaan teknis dalam upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah; 3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum di bidang kesehatan; 4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan 5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kesehatan. Pasal 4 1. Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi; d. Bidang Penanggulangan Penyakit Menular (P2M); e. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, masing-masing UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 5 Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi / ketatausahaan meliputi, kepegawaian, program, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. Pasal 6 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, menyelenggarakan fungsi: 1. Menyusun rencana kerja sekretariat; 2. Menyusun tata kerja, prosedur kerja dan hubungan kerja di lingkungan dinas kesehatan;
3. Mengkoordinasi tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian, sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan; 4. Melakukan pembinaan tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian, sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan; 5. Menyusun agenda pertemuan rutin dinas. 6. Memberikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Dinas; 7. Mengkoordinasi administrasi surat menyurat di lingkungan dinas; 8. Melakukan penilaian terhadap tugas sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan; 9. Mengelola kegiatan hubungan Masyarakat; 10. Mengkoordinasikan kegiatan Sistem Informasi Kesehatan; 11. Mengkoordinasi penetapan jabatan fungsional Kesehatan; 12. Mengkoordinasikan pengelolaan peningkatan Suber Daya Manusia lingkungan dInas kesehatan; 13. Mengkoordinasikan penyusunan Dokter Penguji Kesehatan; 14. Mengkoordinasikan pertemuan lintas program dan lintas sektor; 15. Mengkoordinasi penyusunan rencana Anggaran Dinas penyusunan Laporan tahunan rencana strategis dan Laporan Akuntabilitas dan Penyusunan Profil Kesehatan; 16. Mengkoordinasikan pengelolaan Sarana dan prasarana Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 17. Melakukan pembinaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; 18. Mengkoordinasi penyusunan raperda kesehatan dan sistem kesehatan Kabupaten Kerinci; 19. Mengkoordinasi penentuan Calon tenaga Kesehatan Haji; 20. Mengkoordinasi penerimaan pendapatan Dinas; dan 21. Membantu kelancaran tugas Kepala Dinas di bidang tugasnya. Pasal 7 1. Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Keuangan. 2. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Pasal 8 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian; b. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan; c. Melkasanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; d. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang; e. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris; f. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai,mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegwai serta pensiun pegawai;
g. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai; h. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai; i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian; j. Melaksanakan koordinasi pengembagan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan; dan k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Dinas Kesehatan; b. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAKPIN) Dinas; c. Mengadakan Evaluasi dan Pengendalian t erhadap pelaksanaan program dan anggaran; d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Tahunan Dinas; e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang kesehatan; f. Melaksanakan pengelolaan data statistik bidang kesehatan; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas; b. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan; c. Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan; d. Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Pasal 9 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas mengelola upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, farmasi dan alat kesehatan pembinaan pelayanan kesehatan swasta dan perizinan kesehatan Pasal 10 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: 1. Menyusun rencana Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi; 2. Menyusun tata kerja, prosedur kerja di Bagian Pelayanan Kesehatan dan Farmasi; 3. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan dan Farmasi; 4. Mengelola Upaya Kesehatan Dasar dan rujukan dan laboratorium; 5. Mengelola kegiatan farmasi dan Alat Kesehatan; 6. Mengelola pembinaan pelayanan kesehatan swasta dan Perizinan Kesehatan;
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Mengelola Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan; Mengelola Program Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan; Mengelola penilaian kinerja unit Pelaksana teknis Dinas; Mengelola penilaian teladan dan Puskesmas berprestasi; Mengelola standarisasi kebutuhan tenaga; Melakukan pembinaan dan penilaian dan disiplin kerja terhadap Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan dan Laboratorium, Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta dan Perizinan Kesehatan; Mengkoordinasi Rescue kesehatan dan Yankes dalam penanggulangan bencana alam; Melakukan monitoring dan Evaluasi pelayanan kesehatan dan farmasi; Mengelola Laporan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi; Menyusun laporan pelaksanaan tugas; meliputi fisik dan keuangan Pelayanan kesehatan dan farmasi; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 11
1. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi terdiri dari: a. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratorium; b. Seksi Farmakmin Alat Kesehatan; dan c. Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta. 2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Pasal 12 1. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratorium mempunyai tugas: a. Mengumpulkan mengolah dan menganalisa, data untuk menjadi informasi; b. Dalam penyusun rencana Kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratorium; c. Menyusun Tata kerja dan prosedur kerja di Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan laboratorium; d. Melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat; e. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratorium; f. Melaksanakan program jaminan mutu pelayanan kesehatan; g. Melaksanakan penanggulangan bencana dan bantuan kesehatan; h. Melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan; i. Melaksanakan penilaian kinerja Pelayanan Kesehatan dan penilaian teladan dan berprestasi terhadap Unit Pelaksana teknis Dinas; j. Melakasnakan standarisasi tenaga di Unit pelayanan Kesehatan; k. Melaksanakan pemetaan pelayanan kesehatan; l. Mengelola penyakit degenaratif; m. Melaksanakan kegiatan P3K dan bantuan kesehatan; n. Mengelola pencatatan dan Pelaporan Kesehatan dasar; Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP2TP) dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS); o. Mengelola pencatatan dan pelaporan tugas laboratorium; p. Menyusun rancangan tarif pelayanan kesehatan; q. Melaksanakan pembinaan teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan laboratorium; r. Melakukan monitoring dan Evaluasi Teknis pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan laboratorium;
s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Pelayanan Kesehatan, kesehatan dasar dan rujukan dan laboratorium; t. Membina dan menilai pelaksanaan tugas staf; dan u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Farmakanan Minuman dan Alat Kesehatan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data menjadi informasi dalam menyusun rencana seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; b. Menyusun Tata kerja dan prosedur kerja di Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; c. Melaksanakan program ke farmasian dan pengelolaan Alat Kesehatan; d. Menyusun rencana pengadaan obat dan Alat Kesehatan Farmasi dan Alat Kesehatan; e. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelayanan; f. Memberikan bahan pertimbangan pendistribusian obat; g. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan, legalitas, mutu obat, makanan dan minuman, kosmetika; h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Apotik dan Toko Obat; i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu pengobatan Tradisional; j. Melaksanakan stok opname pengelolaan obat; k. Melakukan pembinaan terhadap mutu industry makanan dan minuman; l. Menilai kelayakan dan penerbitan Sertifikasi Penyuluhan Makanan dan Minuman; m. Melakukan sampling terhadap produk makanan, minuman, obat dan kosmetika, bahan berbahaya dan zat adiktif lainnya; n. Menkoordinasikan pelaksanaan pemusnahan obat kadaluarsa; o. Mengelola Laporan penggunaan Obat, dan laporan penggunaan Narkotika; p. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang farmasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit; q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; r. Membina dan menilai pelaksanaan tugas staf seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta, mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data menjadi informasi dalam menyusun rencana Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta; b. Menyusun Tata kerja dan prosedur kerja Pelayanan Kesehatan Swasta dan Perizinan Kesehatan; c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector Pelayanan Kesehatan Swasta dan Perizinan Kesehatan; d. Mengelola pelayanan kesehatan swasta dan rancangan penyusunan perda pelayanan kesehatan swasta; e. Memberikan rekomendasi perizinan kesehatan; praktek perorangan tenaga kesehatan, praktek bersama tenaga kesehatan, rumah bersalin, poliklinik, tukang gigi dan rumah sakit swasta serta institusi pelayanan kesehatan swasta lainnya; f. Mengelola laporan pelayanan kesehatan swasta dan praktek perorangan; g. Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan swasta; h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta; i. Membina dan menilai pelaksanaan tugas staf Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta; dan j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan Penyakit Menular Pasal 13 Bidang Pencegahan Penyakit Menular mempunyai tugas mengelola upaya Pengamatan Penyakit dan Imunisasi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung serta Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
Pasal 14 Bidang Pencegahan Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: 1. Menyusun rencana Kerja Bidang Pencegahan Penyakit Menular; 2. Menyusun Tata Kerja dan prosedur kerja di Bidang Pencegahan Penyakit Menular; 3. Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan lintas sector dalam Pencegahan Penyakit Menular; 4. Mengelola Pprogram Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; 5. Mengelola Upaya Pemberantasan Penyakit yang Menular dan Langsung; 6. Mengelola Upaya Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang; 7. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang; 8. Melakukan pembinaan tugas, penilaian dan disiplin kerja Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang; 9. Melakukan pembinaan teknis dalam bidang Pencegahan Penyakit Menular terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; 10. Melakukan pembinaan teknis dalam upaya Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; 11. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; 12. Menyusun laporan pelaksana tugas seksi Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang; dan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 15 1. BIdang Pencegahan Penyakit Menular Penyakit Menular Terdiri Dari : a. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML); dan c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber BInatang (P2B2) 2. Seksi sebagaimna dimaksud ayat (1) di pimpin oleh seorang kepala saksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pasal 16 1. Seksi Pengamatan dan Imunisasi mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan bahan, mengelola dan menganalisa data menjadi informasi dalam menyusun rencana saksi pengamatan penyakit dan Imunisasi; b. Menyusun data kerja dan prosudur kerja di saksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector dalam upaya pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Bagian Keempat Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pasal 17 Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengelola Upaya Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pengawasan Higiene dan Sanitasi Tempat-tempat Umum, Tempat Pengolahan dan Minuman serta tempat Pembuatan Penyimpanan dan Penjualan Pestisida. Pasal 18 Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: Pasal 19 1. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari: a. Seksi Penyehatan Lingkungan; b. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; dan c. Seksi Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat Penyimpanan Pengamanan Pestisida (TP3). 2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 20 1. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data menjadi informasi untuk penyusunan rencana seksi Penyehatan Lingkungan; b. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja di Seksi Penyehatan Lingkungan; c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector upaya kesehatan lingkungan; d. Mengelola upaya penyehatan lingkungan pemukiman, perkotaan dan industry; e. Mengelola upaya pengembangan Kabupaten/Kota Sehat; f. Pengawasan pengelolaan sampah dan limbah; g. Mengelola penyehatan air, tanah dan udara; h. Menilai kelayakan penerbiatan rekomendasi kesehatan terhadap usaha rice mailing dan sarana pelayanan kesehatan lain dalam pengeluaran Surat Izin tempat usaha; i. Mengelola program klinik sanitasi; j. Mengelola upaya kesehatan kerja (UKK); k. Melaksanakan pemeriksaan colinctrase; l. Melakukan pembinaan dan penilaian dan disiplin kerja terhadap staf seksi penyehatan Lingkungan;
m. Melakukan pembinaan teknis dalam upaya Penyehatan Lingkungan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; n. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya penyehatan lingkungan; o. Mengelola Laporan pelaksanaan tugas di Seksi Penyehatan Lingkungan; dan p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas: a. Mengumpulkan mengolah dan menganalisa data menjadi informasi untuk penyusunan rencana Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; b. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja di Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector upaya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; d. Mengelola pembinaan dan pengembangan Desa Siaga; e. Mengelola upaya penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung; f. Mengumpulkan bahan rancangan Komunikasi Informasi dan Edukasi; g. Melaksanakan dokumentasi kegiatan kesehatan; h. Mengelola upaya peningkatan peran masyarakat yang berhubungan dengan PKK; i. Mengelola kegiatan Program Prilaku Bersih dan Sehat; j. Mengkoordinasikan pembentukan dan pembinaan Dana Sehat; k. Mengelola pembinaan dan lomba Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (Posyandu, Tanaman Keluarga, UPGK, P2WKSS, POD dan UKBM lainnya); l. Mengelola kegiatan promosi dan pameran kesehatan; m. Mengkoordinasikan kegiatan P2WKSS; n. Mengkoordinasi pelaksana Hari Kesehatan; o. Melakukan pembinaan dan penilaian dan disiplin kerja terhadap staf Seksi Promosi Kesehatan; p. Melalkukan pembinaan teknis dalam upaya Promosi Kesehatan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; q. Melakukan monitoring dan evaluasi kesehatan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; r. Mengelola Laporan pelaksana tugas di Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; dan s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat Penyimpanan Pengamanan Pestisida (TP3) mempunyai tugas: a. Megumpulkan, mengolah dan menganalisa, data menjadi informasi untuk penyusunan rencana seksi Pengawasan TTU, TPM, dan TP3; b. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja di seksi Pengawasan TTU, TPM dan TP3; c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector upaya Pengawasan TTU, TPM dan TP3; d. Melaksanakan pengawasan tempat-tempat umum; e. Melaksanakan pengawasan Tempat pegelolaan Makanan dan Minuman; f. Melaksanakan Pengawasan Tempat pembuatan, penyimpanan dan penjualan pestisida; g. Menilai kelayakan dan dalam penerbitan rekomendasi kesehatan terhadap TTU, TPM dan TP3; h. Melakukan pembinaan dan penilaian dan disiplin kerja terhadap staf Seksi TTU, TPM dan TP3; i. Melakukan pembinaan teknis dalam upaya Pengawasan TTU, TPM dan TP3 terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
j.
Melakukan monitoring dan evaluasi dalam upaya Pengawasan TTU, TPM dan TP3 terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; k. Mengelola Laporan pelaksana tugas di Seksi Pengawasan TTU, TPM dan TP3; dan l. Melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Pasal 21 Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, upaya peningkatan gizi keluarga serta upaya kesehatan institusi. Pasal 22 Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, menyelenggarakan fungsi: 1. Menyusun rencana di Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi; 2. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja di Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi; 3. Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan lintas sector dalam Kesehatan Keluarga dan Gizi; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Gizi dan Seksi Kesehatan Institusi; 5. Mengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak; 6. Mengelola Program Upaya Perbaikan Gizi; 7. Mengelola Program Upaya Kesehatan Institusi; 8. Melakukan pembinaan dan penilaian dan disiplin kerja terhadap Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Gizi dan Seksi Kesehatan Institusi; 9. Melakukan pembinaan teknis dalam upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam Kesehatan Keluarga dan Gizi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; 11. Mengelola Laporan pelaksanaan tugas Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 23 1. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi terdiri dari: a. Seksi Kesehatan Keluarga; b. Seksi Gizi; dan c. Seksi Kesehatan Institusi. 2. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 24 1. Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas:
a. Mengumpulkan bahan, data dan informasi untuk penyusunan rencana seksi kesehatan keluarga; b. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja di seksi Kesehatan Keluarga; c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector Kesehatan Keluarga; d. Mengelola Program Upaya Kesehatan Keluarga; e. Mengkoordinasikan kegiatan Keluarga Berencana (KB); f. Mengkoordinasikan kegiatan pembentukan, pembinaan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu, P4K, Rumah Sakit Sayang Ibu; g. Mengkoordinasikan pembentukan dan pengembangan dan bantuan dana social bersalin; h. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Keluarga; i. Melakukan Pemetaan Bidan; j. Melaksanakan Lomba Balita Indonesia; k. Mengkoordinasikan pembentukan, pembinaan Posyandu Lansia; l. Melakukan pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja; m. Melakukan pembinaan, penilaian kinerja bidan; n. Melakukan pembinaan teknis dalam upaya Kesehatan Ibu dan Anak, dan Keluarga Berencana terhadap Unit Pelaksana teknis Dinas; o. Melakukan pembinaan dan penilaian dan disiplin kerja terhadap staf Seksi Kesehatan Keluarga; p. Melakukan monitoring dan evaluasi Kesehatan Keluarga; q. Mengelola Laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga; dan r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Gizi mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data menjadi informasi untuk penyusunan rencana Seksi Gizi; b. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja di Seksi Gizi; c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sector upaya perbaikan Gizi; d. Mengelola upaya perbaikan gizi; e. Mengelola Program upaya Sadar Gizi; f. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY); g. Pemantauan Status Gizi; h. Penanggulangan Kekurangan Energi Protein dan Kekurangan Energi Kalori pada Ibu Hamil; i. Mengelola Program Upaya Perbaikan Gizi Keluarga; j. Mengkoordinasikan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; k. Mengelola Geografical Informasi Sistem; l. Melakukan pembinaan dan penilaian dan disiplin kerja terhadap staf Seksi Gizi; m. Melakukan pembinaan teknis dalam upaya Gizi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; n. Melakukan monitoring dan evaluasi Gizi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; o. Mengelola Laporan pelaksana tugas Seksi Gizi; dan p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Kesehatan Institusi mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data menjadi informasi untuk penyusunan rencana Seksi Kesehatan Institusi; b. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja di Seksi Kesehatan Institusi; c. Mengkoordinasikan kerja sama lintas program dan lintas sector Kesehatan Institusi; d. Mengelola program Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, Poskestren, Perkantoran dan Rumah Ibadah Sehat; e. Melaksanakan, mengkoordinasikan pembentukan dan pembinaan Saka Bakti Husada; f. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan Dokter Kecil; g. Pembinaan Palang Merah Remaja; h. Mengkoordinasikan kegiatan Tim Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah;
i.
Melakukan pembinaan dan penilaian dan disiplin kerja terhadap staf Seksi Kesehatan Institusi; j. Melakukan pembinaan teknis dalam upaya Kesehatan Institusi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; k. Melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan Kesehatan institusi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; l. Mengelola Laporan pelaksanaan tugas seksi Kesehatan Institusi; dan m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya. Bab III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 25 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan/beban kerja. Pasal 26 1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Setiap kelompok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk. 3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah. 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab IV TATA KERJA Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas kepala dinas, Sekretaris, Kepala bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinat, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing Pasal 28 1. Setiap pimpinan satuan organisasi Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahan masingmasingdan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas tugas bawahannya; 3. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; 5. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; 6. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala; BAB V PEMBIAYAAN Pasal 29 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan peraturan bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan bembelajaran daerah kabupaten kerinci
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kerinci. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 1. Dalam melaksanakan tugas antara dinas kesehatan dengan rumah sakit daerah, hubungan kerja dan tata kerjanya adalah merupakan kerjasama yang saling menunjang satu sama lainnya, dimana dinas kesehatan sebagai koordinasifungsional terhadap Rumah Sakit Daerah. 2. Penjabatan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang di susun berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat disesuaikan kembali berdasarkan pertimbangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 1. Bagian organisasi Sekretariat Daerah melakukan fasilitasi Peraturan bupati ini. 2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencangkup meng koordinasikan, menyempurnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi serta evaluasi pelaksanaan peraturan bupati ini. Pasal 33 Pada saat peraturan bupati ini berlaku, peraturan bupati kerinci Nomor 225 Tahun 2008 tentang Urainan tugas pokok, Fungsi dan tata kerja Dianas Kesehatan (Berita daerahKabupaten kerinci Tahun 2008 Nomor 225) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34 Peraturan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Sungai Penuh Pada tanggal januari 2012
Diundangkan di Sungai Penuh Pada tanggal januari 2012
BUPATI KERINCI, Tdo H.MURASMAN
SEKRETARIS DAERAH KERINCI
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 9
