BUPATI KERINCI PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KERINCI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, Menimbang
:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 19); 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KERINCI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. 6. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci. 8. Pajak I adalah jenis Pajak Daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. 9. Pajak II adalah Pajak Daerah yang terdiri dari pajak reklame, pajak mineral bukan logam, pajak parkir dan pajak air tanah. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana bidang pendapatan, keuangan dan aset, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; b. penyelenggaraan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 4 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang PBB dan Dana Perimbangan; d. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah; e. Bidang Anggaran; f. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan; g. Bidang Aset; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci. Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 5 Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan; b. pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan; c. pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan; e. penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Sekretariat, terdiri dari: a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Sub. Bagian Keuangan. (2) Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 8 (1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian; b. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan;
c. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; d. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang; e. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris; f. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai; g. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai, menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai; h. mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai; i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumahtangga, pengadaan dan kepegawaian; j. melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan; k. menyusun laporan evaluasi Seksi Umum dan Kepegawaian; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; b. menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja (TAPKIN) Dinas; c. menyiapkan bahan dan menyusun Program, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran; d. mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran; e. menyusun laporan akuntabiltas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan laporan tahunan dinas; f. mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; g. melaksanakan pengelolaan data statistik bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan h. menyusun laporan evaluasi Seksi Program,Evaluasi dan Pelaporan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Keuangan; b. menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas; c. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan; d. melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan; e. melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; dan f. menyusun laporan evaluasi Sub. Bagian Keuangan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Bidang PBB dan Dana Perimbangan Pasal 9 Bidang PBB dan Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, pengolahan data, penetapan, penagihan, pelaporan, pelayanan, penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Penatausahaan Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pasal 10 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang PBB dan Dana Perimbangan, mempunyai fungsi: a. pengolahan data obyek dan subyek PBB, BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi atau lapangan; b. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak PBB, BPHTB dan menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan; c. penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan dari wajib pajak; d. penagihan PBB, BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB, BPHTB; f. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah untuk peningkatan pendapatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan dari Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; g. penyusunan laporan realisasi penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. j Pasal 11 Bidang PBB dan Dana Perimbangan, mempunyai tugas: a. menyusun rencana kerja, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang PBB dan Dana Perimbangan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, pengolahan data, penetapan, penagihan, pelaporan, pelayanan, penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, BPHTB; c. mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan data dan penatausahaan PBB, BPHTB dan Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; d. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang PBB, BPHTB dan Dana Perimbangan dan pengendalian pendapatan; e. melaksanakan pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang PBB, BPHTB dan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; f. menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan, pemungutan/pembayaran dan penyetoran PBB, BPHTB; g. melaksanakan pengurusan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang PBB dan Dana Perimbangan; i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; dan j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 12 (1) Bidang PBB dan Dana Perimbangan, terdiri dari: a. Seksi Koordinasi dan Pengendalian PBB, BPHTB; b. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 13 (1) Seksi Koordinasi dan Pengendalian PBB, dan BPHTB, mempunyai tugas: a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang PBB, BPHTB; b. melakukan pendaftaran, pendataan, penilaian/verifikasi, penetapan dan pemetaan objek dan subjek PBB, dan/atau BPHTB; c. melaksanakan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menentukan nilai minimal PBB yang harus dibayar; d. menyampaikan SPPT, STTS dan DHKP dan blanko lain yang diperlukan dalam pemungutan PBB, dan/atau BPHTB; e. menghimpun data, mencatat, membuat daftar objek dan subjek PBB, BPHTB, serta membuat daftar induk wajib pajak PBB; f. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas; g. memimpin dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas seksi Koordinasi dan Pengendalian PBB, dan/atau BPHTB; h. menindaklanjuti pengajuan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan, pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding dari wajib pajak PBB, dan/atau BPHTB; i. mengolah data subyek dan obyek pajak, perekaman dan pemeliharaan data yang berpola Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) atas data PBB, dan/atau BPHTB; j. melakukan pemungutan, penyetoran, penagihan dan penyisiran atas tunggakan PBB, dan/atau BPHTB; k. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak PBB, BPHTB, melakukan pemeriksaan lokasi dan melaporkan hasilnya dengan isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) baik secara individu maupun kolektif; l. mengadakan penyuluhan kepada Wajib pajak PBB, dan/atau BPHTB; m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi Koordinasi dan Pengendalian PBB, dan/atau BPHTB; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. (2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, mempunyai tugas: a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; b. menyusun rencana pendapatan dari Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; c. menghitung dan melaporkan realisasi penerimaan dari Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan data laporan bendahara penerima SKPKD;
d. menyiapkan rancangan dan rencana penerimaan berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; e. melaksanakan pengurusan dan koordinasi tentang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; f. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dari Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan instansi/SKPD pengelola pendapatan dari Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; g. melaksanakan penatausahaan pendapatan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; h. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah guna peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta pengendalian penerimaan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas: a. menghimpun dan menyiapkan data pendapatan untuk analisa penyusunan program dan rencana kerja dinas; b. menyusun data pendapatan untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan; c. menyiapkan data untuk koordinasi dengan semua unsur dinas maupun SKPD yang terkait dalam upaya pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan; d. melaksanakan kegiatan teknis evaluasi dan pelaporan baik internal maupun eksternal; e. melaksanakan pencatatan/pembukuan, penatausahaan terhadap semua bukti realisasi penerimaan dari unsur pendapatan; f. melaksanakan administrasi pelaporan pendapatan dan rekonsiliasi penerimaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pembukuan seluruh pendapatan; g. menyelenggarakan pembukuan dan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan berdasarkan dokumen penagihan dan dasar ketentuan pendapatan; h. melakukan pembukuan dan pelaporan ke dalam sistem yang diperlukan untuk menyusun laporan pendapatan dalam rangka pertanggungjawaban realisasi penerimaan; i. menghimpun dan mengolah data serta memberi informasi yang berhubungan dengan pendapatan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 14 Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas pokok: a. melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. melaksanakan pelayanan dan penyuluhan peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. mengevaluasi data untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan d. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 15 Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut di atas, Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. pelaksanaan penatausahaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani sistem dan prosedur administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku; c. pelaksanaan penagihan dan memproses pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; d. penyusunan laporan secara berkala tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan e. pengendalian dan evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 16 Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas pokok: a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; c. memimpin dan mengkoordinasikan serta mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan; d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah; e. melaksanakan sistem dan prosedur administrasi pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. menyusun rencana peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan; g. melaksanakan pengendalian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; h. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan yang berkaitan dengan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; j. menyusun penatausahaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Pasal 17 (1) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari: a. Seksi Pajak I; b. Seksi Pajak II; dan c. Seksi Koordinasi dan Pengendalian Retribusi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Pasal 18 (1) Seksi Pajak I, mempunyai tugas pokok: a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta penagihan Pajak I; b. menghimpun, mencatat, mendata dan membuat daftar objek dan subjek Pajak I; c. membuat daftar induk dan buku data serta pemberian NPWPD wajib Pajak I; d. mengintensifkan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan Pajak I;
e. melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber Pajak I; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak serta penagihan Pajak I; g. melaksanakan penghitungan, penetapan, penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib Pajak I; h. melaksanakan pemantauan terhadap objek dan subjek Pajak I; i. melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pajak Daerah dan menyusun perencanaan pendapatan Pajak I; j. melaksanakan penatausahaan dan menyiapkan laporan secara berkala mengenai target dan realisasi pendapatan dan tunggakan Pajak I; k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pajak I; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (2) Seksi Pajak II, mempunyai tugas: a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta penagihan Pajak II; b. menghimpun, mencatat, mendata dan membuat daftar objek dan subjek Pajak II; c. membuat daftar induk dan buku data serta pemberian NPWPD wajib Pajak II; d. mengintensifkan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan Pajak II; e. melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber Pajak II; f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak serta penagihan Pajak II; g. melaksanakan penghitungan, penetapan, penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib Pajak II; h. melaksanakan pemantauan terhadap objek dan subjek Pajak II; i. melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pajak Daerah dan menyusun perencanaan pendapatan Pajak II; j. melaksanakan penatausahaan dan menyiapkan laporan secara berkala mengenai target dan realisasi pendapatan dan tunggakan Pajak II; k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pajak II; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Seksi Koordinasi dan Pengendalian Retribusi, mempunyai tugas: a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta penagihan Retribusi Daerah; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja seksi koordinasi dan pengendalian retribusi; c. menyiapkan bahan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah; d. melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD dalam hal pendataan subjek dan penerimaan Retribusi Daerah sebagai dasar perhitungan penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah; e. mendata dan mendistribusikan benda berharga kepada instansi pelaksana pemungut retribusi daerah; f. mencatat, membukukan, menghitung serta melaksanakan pelaporan penerimaan dari hasil penggunaan benda berharga; g. melaksanakan penatausahan, pemungutan, pelaporan, dan evaluasi Retribusi Daerah dengan mempedomani Sistem dan Prosedur administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku; h. melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Retribusi Daerah dan menyusun perencanaan pendapatan Retribusi Daerah;
i. j.
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Koordinasi dan Pengendalian Retribusi; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Bidang Anggaran Pasal 19
Bidang Anggaran melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci dibidang Anggaran serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; c. pengumpulan bahan, analisis dan pengolahan data penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan; d. koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan RAPBD; e. pengumpulan bahan, analisis dan pengolahan data penyusunan regulasi keuangan daerah; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 (1) Bidang Anggaran membawahi : a. Seksi Anggaran Belanja Langsung; b. Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan c. Seksi Analisis dan Regulasi Keuangan. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 22 (1) Seksi Anggaran Belanja Langsung, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Anggaran Belanja Langsung; b. menyiapkan administrasi dan bahan dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD pos belanja langsung; c. meneliti dan menyelesaikan RKA SKPD pada pos belanja langsung terhadap peraturan perundang-undangan; d. mengentri data dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD pos belanja langsung; e. menyiapkan anggaran kas dalam rangka pelaksanaan APBD dan perubahan APBD pos belanja langsung; f. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) pos belanja langsung; g. mengumpulkan bahan dan mengolah data yang berkaitan dengan belanja langsung dalam rangka penyusunan Perubahan Penjabaran APBD sebagai akibat Pergeseran Anggaran; h. menyusun laporan evaluasi Seksi Anggaran Belanja Langsung; dan
i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Anggaran Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Anggaran Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; b. menyiapkan administrasi dan bahan dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD pos pendapatan belanja tidak langsung dan pembiayaan; c. meneliti dan menyesuaikan RKA SKPD pada pos belanja langsung terhadap peraturan perundang-undangan; d. mengentri data dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD pos belanja tidak langsung dan pembiayaan; e. menyiapkan anggaran kas dalam rangka pelaksanaan APBD dan perubahan APBD pos belanja tidak langsung dan pembiayaan; f. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) pos belanja tidak langsung; g. mengumpulkan bahan dan mengolah data yang berkaitan dengan pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan dalam rangka penyusunan Perubahan Penjabaran APBD sebagai akibat Pergeseran Anggaran; h. menyusun laporan evaluasi Seksi Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Analisis dan Regulasi Keuangan mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Analisis dan Regulasi Keuangan; b. menganalisis kebutuhan dan kelayakan anggaran dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; d. melaksanakan penyusunan dan memfasilitasi pembahasan peraturanperaturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tekhnis terhadap peraturanperaturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; f. menyusun laporan evaluasi Seksi Analisis dan Regulasi Keuangan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Pasal 23 Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang akuntansi, perbendaharaan, pencatatan dan rekonsilidasi kas daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 24 Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis dibidang akuntansi dan penatausahaan keuangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang akuntansi dan penatausahaan keuangan;
c. pelaksanaan bahan pembinaan/pengendalian dan pemantauan serta evaluasi dibidang akuntansi dan penatausahaan keuangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 25 (1) Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan, terdiri dari: a. Seksi Akuntansi dan Pembukuan; b. Seksi Perbendaharaan dan Pembiayaan; dan c. Seksi Pencatatan dan Rekonsolidasi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Pasal 26 (1) Seksi Akuntansi dan Pembukuan, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Akuntansi dan Pembukuan; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan di bidang akuntansi dan pembukuan; c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang akuntansi dan laporan keuangan; d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang akuntansi dan laporan keuangan; e. melaksanakan proses akuntansi secara sistematis dan kronologis mengenai transaksi keuangan daerah; f. melaksanakan efisiensi dan penyusunan laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan APBD; g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perhitungan anggaran; h. menyiapkan data dalam rangka penyusunan laporan aliran kas dan penyusunan neraca; i. mengumpulkan dan menganalisa data bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dibidang pembukuan pembiayaan dan akuntansi; j. mengumpulkan dan menganalisa data penerimaan pembiayaan yang terdiri dari silpa, anggaran tahun lalu, penerimaan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman; k. mengumpulkan dan menganalisa data tentang pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang; l. melaksanakan pembukuan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan ketentuan APBD; m. melaksanakan pembinaan teknis dibidang pembiayaan pembukuan pembiayaan terhadap semua perangkat daerah; n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pembukuan pembiayaan; o. menyusun laporan evaluasi Seksi Akuntansi dan Pembukuan; dan p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Perbendaharaan dan Pembiayaan, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Perbendaharaan dan Pembiayaan; b. melaksanakan penelitian kebenaran penagihan SPM dan menyelesaikan masalah perbendaharaan; c. melaksanakan penyusunan dan mengolah data serta realisasi gaji pegawai untuk keperluan dasar perhitungan, subsidi dan perimbangan; d. menyiapkan surat keputusan pemberian surat kuasa/wewenang untuk menandatangani SPMU dan daftar pembayaran uang pensiun;
e. menyiapkan surat keputusan penunjukkan dan pembebasan bendaharawan gaji, pengeluaran, penerima untuk setiap tahun anggaran; f. menyiapkan bahan pedoman, bimbingan dan evaluasi dalam tugas-tugasnya serta hubungan dengn perkembangan admiantrasi keuangan daerah; g. mengikuti perkembangan peraturan dan tata cara pembayaran gaji, uang pensiun, pengeluaran belanja tidak langsung dan belanja langsung serta peraturan bendaharawan lainnya; h. memeriksa perhitungan atau surat permintaan pembayaran/daftar gaji, tunjangan-tunjangan, honorarium dan sebagainya dari satuan kerja sesuai dengan organisasi anggaran; i. memeriksa dan menguji surat keputusan kepegawaian, surat pemeritahuan kenaikan gaji berkala; j. menerbitkan daftar gaji dan pengujian sebagai bahan dasar penggajian; k. menyusun laporan evaluasi Seksi Perbendaharaan dan Pembiayaan; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pencatatan dan Rekonsilidasi mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Pencatatan dan Rekonsilidasi; b. membukukan/membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah; c. meneliti berkas dan bukti penerimaan keuangan daerah serta mencocokkan (rekon) data perimbangan keuangan daerah; d. menerima pengembalian bukti SP2D/pajak yang dikeluarkan oleh kas daerah; e. menyusun rekapitulasi seluruh pengeluaran daerah dan pajak; f. menyusun laporan evaluasi Seksi Pencatatan dan Rekonsilidasi; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Aset Pasal 27 Bidang Aset melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Penghapusan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28 Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset; b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan kebutuhan, Inventarisasi, Penghapusan, Investasi, Pemeliharaan Aset; c. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan serta evaluasi dan pelaporan di bidang aset; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 29 (1) Bidang Aset, terdiri dari: a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan; b. Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaatan; dan
c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Pasal 30 (1) Seksi Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Perencanaaan Kebutuhan dan Pelaporan (Barang Milik Daerah) BMD; b. menyiapkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk Perencanaan Kebutuhan dan Pelaporan (Barang Milik Daerah) BMD; c. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan bagi SKPD; d. menyiapkan bahan penyusunan Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa; e. menyusun laporan pengadaan barang secara berkala pada setiap tahun anggaran; f. menyusun Laporan Pengguna Barang Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT); g. menyusun laporan evaluasi Seksi Perencanaan dan Pelaporan (Barang Milik Daerah) BMD; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaatan, mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan investasi dan pengendalian pemanfaatan BMD; b. menyiapkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis Investasi dan Pengendalian Pemanfaatan BMD; c. menyiapkan bahan inventarisasi potensi kerjasama pemanfaatan BMD; d. menyiapkan bahan penyusunan kajian tentang analisis peluang investasi pemanfaatan BMD; e. menyiapkan bahan penyusunan daftar/rencana kebutuhan pemeliharaan BMD; f. menyusun laporan berkala tentang pemeliharaan BMD; g. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya; h. menyusun laporan evaluasi Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset, mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan seksi inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD); b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Inventarisasi dan Penghapusan BMD; c. menyiapkan bahan inventarisasi dan menilai seluruh BMD dan barang milik lainnya sesuai peraturan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan sensus BMD; e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data rencana penghapusan dan pemindahtanganan BMD; f. menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati dan/atau DPRD; g. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang kerjanya; h. menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpanan barang atau sebutan lainnya; i. menyiapkan keputusan tentang penghapusan dan pemindahtanganan BMD;
j.
menyusun laporan evaluasi Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 31 Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 32 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub. Bagian dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 34 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 35 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Penjabaran Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja yang ditetapkan berdasar Peraturan Bupati ini dapat disesuaikan kembali berdasarkan pertimbangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 (1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan fasilitasi Peraturan Bupati ini. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, serta evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini. Pasal 38 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 5 Februari 2014 BUPATI KERINCI, dto H. MURASMAN Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 5 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KERINCI dto H. ZULFAHMI. S BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 NOMOR 5
