BUPATIKARANGANYAR PERATURANBUPATI KARANGANYAR NOMOR 7t TAHUN 2OO9 t' TENTANG PETUNJUK PBLAKSANAAN PBRATURAN DABRAH KABUPATEN KARANGANYAITNOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAMT]
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA BUPATI I({RANGANYAR. Menimbang
: a. bahwa untuk ketertibandan kelancaranpelaksanaanPeraturan Nomor 17 Tahun2006 tentang DaerahKabupatenKaranganyar PajakReklarne, makaperlumengaturpetunjukpelaksanaannya; b. bahlvauntukmaksudtersebutperluditetapkandenganPeraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undarrg-Undang Nomor 13 Tahun 1950tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupatendalam l,ingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-UndangNomor l7 Tahun l9q7 tentang Badan PenyelesaianSengketa Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997.Nomor40, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3684); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah danRetribusi(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1997 Nomor 41, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3685)sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor 34 Tahur,2000 tentangPerubahanPajak Daerahdan Retribusi(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 246, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4048); 4. Undang-Undang Nomor19Tahun1997tentangPenagihan Pajak Dengau Surat Paksa (LeurbaranNegara Republik Indonesia Ta.hun1997Nomor 42, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3686) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nornor l9 Tahun2000 tentangPerubahan atas pajak Undang-Undang Nornor19Tahun1997tentangPenagihan dengan Surat Paksa (LNRI Tahun 2000 Nornor 129. TLRI Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983tentangKetentuanUmun dan Tata CaraPerpajakan(LembaranNegaraRepublik Indonesia l'ahun 2000Nornor 126,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3984)sebagaimana telah diubahbeberapakali 'tahun terakhirdenganUndang-Undang Nonror l6 2000tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor 126',Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3984); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun1997tentangPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Itepublik Indonesia Tahun 1997Nomor 42, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3686) sebagaimema telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun2Cr00tentangPerubahan atas Undang-Undang Nornor 19Tahun1997tentangPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LembaranNegara Itepublik Indonesia Tahun2000Nomor 129,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor3987); 7. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor 53, TambahanLembaranNegara Republikindonesia Nomor4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranlrlegaraRepublik lndonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapakali diubahterakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaatasUndang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang PemerintahanDaerah (Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan KeuanganAntara PemerintahPusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 126, Tanrbahan LembaranNegaraRepublil< IndonesiaNomor 4438); 10.PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor I 18, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia N o m o r4 1 3 8 ) ; Il.Peraturan Daerah KabupatenKaranganyarNomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun2006 Nomor 17); 12.PeraturanDaerahKabupatenDaerahNomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Karanganyar Tahun2007Nomor 12);
:
MEMUTUSKAN: Menetapkarr
: PERATURANBUPATITENTANGPETLINJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR17TAHTJN 2006TENTANG:PAJAK REKLAME. :
Pasal1
PeraturanDaerahKabupatenKaranganyar,Nomor17 Tahun2006 PetunjukPelaksanaan tentangPajakReklamesebagaimana tersebutdalamlampiranI, Il danIII Peraturan ini. l
Pasal2 PeraturanBupati ini mulai bsrlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang hrengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
4 gunn tag
ANINGSIH,S.Pd.,M.Hum.
Diundangkan di Kalanganyar
lr .'\:;'" "/ .- -/
a '.-
|
uadltanpeat \ JU,lu'2a0e DAERAH KARANGANYAR
DS. A DAERAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2OO9NOMOR +I
LAMPIRAN I PERATURAN B UPATI KARANGANYAR
NoMoR TANGGAL
, 7l '4 Tatmn Eoo! :
JU46
)O7j
PETUNJUK PELAKSAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME UMUM A. MaksuddanTujuan Peraturanini merupakanpedomanbagi aparatpelaksana,pemungutsertawajib pajakuntuk : 1. Maksud. penertiban pengawasan terhadap dan pengendalian a. melakukanpembinaan, pajakreklame; pajakreklame; pemungutan b. mengoptimalkan pendapatan daerah. c. meningkatkan 2. Tujuan. pelayarran bagiparawajib pajak(WP) reklame; kemudahan a. memberikan kepastian hukum. b. memberikan Umum B. Pengertian Bupatiini yangdimaksuddengan: DalamPeraturan l. DaerahadalahKabupatenKaranganyar; 2. PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenI(arattganyar; 3. BupatiadalahBupatiKaranganyar; 4. Pejabatyang ditunjuk adalahPegawaiyang diberi tugastertentudi bidang yang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundrurg-undangan berlaku; 5. Reklameadalah benda, alat perbuatanatau media )'ang menurut bentuk susunandan corak ragamnyauntuk tujuan komersial, dipergunakanuntuk memperkenalkan,menganjurkanatau memujikan suatu barang, jasa atau orang yantg ditempatkanat6u yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatutempatolehumum,kecualiyangdilakukanolehpemerintah; 6. Pajak reklameyang selanjutnyadisebutpajak adalahpungutandaerahatas penyelenggaraan reklame; 7. Kawasan/ zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatanwilayah tersebutyang dapat digunakan untuk pemasangan reklame; 8. Nilai jual obyek pajak reklame yang selanjutnyadisebut NJOPR adalah pembayalan/pengeluaran keseluruhan beayayang dikeluarkanoleh pemilik dan atau penyelenggara reklametermasukdalam hal ini adalahbeaya/harga beli balang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan,pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasipengangkutandan lain sebagainyasampai dengan bangunan reklamer.rmpung,dipancarkan,diperagakan,ditayangkandan atauterpasang ditempatyangtelahdiizinkan; 9. Nilai strategistitik lokasi reklameadalahukuran nilai yang ditetapkanpada titik lokasi pemasanganreklame tersebut berdasarkankriteria kepadatan pemanfaatan tata ruangkota untuk berbagaiaspekkegiatandibidangusaha;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukau usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, PerseroanKomanditer, Perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,Persekutuan,Perl
D. MASA BERLAKU DAN TARIF PAJAK a. Masa berlaku pajak reklame adalah I (satu) tahun kecuali reklame yang bersifat insidentiil. t'. Pajak reklame yang telah habis masa berlakunya diwajibkan melaksanakan pembaharuan/ regristrasi ulang 2 (dua) minggu bersamaanjangka waktu izin reklame jatuh tempo c. Apabila sampai batas waktu yarrg ditentukan tidak diper:baharui akan diberi identitaskhusus. d. Pajak reklame yang setelah tanggal jatuh temponya habis dan tidak diselesaikan administrasinya dinyatakan tidak diperpanjang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dapat dilakukan pembongkaransecarapaksa. e, Tarif pajak reklame ditetapkan 25%o(dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan sewa reklame dengan perhitungan serta memperhatikan jenis kawasan,jangka waktu, nilai sewa dan penempattrnsebagaimanalampiran II Peraturanini. II. TATA CARA PEMUNGI.]TAN PAJAK REKLAME A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN PENERBITAN SKPD
PajakDaerah(SPTPD) l. SuratPemberitahuan formulir pendaftaranyang a. Wajib Pajakwajib mengisidan mengembalikan telahdiisi sesuaiobyekpajakyang dimiliki denganjelas, benar,lengkap sertaditandatanganioleh Wajib PajaV kuasanyadan diserahkankembali Pengelolaan Keuangandan AsetDearah(DPPKAD); ke DinasPendapatan b. Petugasmeneliti/memverifikasidanmencatatke dalantkartu data; c. Ketentuanini berlakubagi Wajib Pajakyangtelahterdaftarsebelumnya; d. Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataanakan diterbitkan NPWPD,sebagaibukti telahterdaftarsebagaivrajibpaiak; e. Dengan memiliki NPWPD, maka Wajib Pajak wajib melaporkan pajakdanpernbayarannya perhitungan setiapmasapajakper tahundengan menggunakan SPTPD; f. Formulir pendaftaranwajib pajak dikeluarkanoleh Dinas Pendapatan PengeloiaanKeuangandan Aset Daerah KabupatenKaranganyaratau PetugasPelayananPajakReklameyang ditugaskandi BadanPelayanan PerizinanTerpaduKabupaten f(aranganyar. I 2. SuratKetetapan PajakDaerah(SKPD) petugas perhitungan membuatnota datayang adadalamkartu a. berdasarkan data; b. membuatdaftarSKPDsebagaipengendali; c. menerbitkan SKPDsertamenyiapkan bukti tandaterima; d. petugasmenyerahkankepadaV/ajib Pajak berupa SI(PD disertai tanda terima. B. TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN PAJAK TERHUTANG. ANGSURANDAN PENUNDAANSERTAMASA BERLAKLINYA pajakreklamedilakukanpadasaatmengajukanizin l. Pembayaran/ Penyetoran reklamemelaluipetugasDinasPendapatan, Pengelolaan Kas danAsetDaerah yang ditugaskandi BadanPelayananPerizinanTerpaduuntuk disetorke Kas Daerahvia Bank Jateng. Z, ApabilaWajib Pajakmembayarsecaraangsuran dapatdilaliukan:
a. mengajukan surarpermohonan angsuran kepadaBupali Karanganyar, baik jatuh tempornaupunsebelum jatuh tempo; setelah persetujuan, b. setelahmendapatkan kemudianmengisifurmulir persetujuan angsurandan ditanda tangani Wajib Pajak dan disahkanKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAsetDaerah. pembayaran 3. Penundaan a. wajib Pajak sebelumjatuh tempopembayararr pajak apabilamengalami per:nohonan penundaan; kesulitandapatmengajukan b. mekanismepermohonan sama dengan angsuranpembayaranpajak reklame,dengandisertaialasanyang kuat dan bataswaktu kesanggupan membayarpalinglama60 (enampuluh)hari terfiitungtanggaljatuh tempo masapajakberakhir; pajak,makatindakansuratteguran c. denganadanyapermohonanpenundaan disetujui sampaidengansita dapatditundahinggabataswaktu penundaan KepalaDinasPendapatan Pengelolaan KeuangandanAsetDearah. 4. Wajib Pajakyangtelahmelunasipembayaran akandiberipertenglstikertanda Iunaspajakuntukdipasangdisudutbawahkanan/kiri papanreklame. paja-lireklamedihitung I (satu)tahunmasapajak,dikecualikan 5. Pembayaran untukreklameinsidentil. C . T'ATA CARA PENGURANGA}J/ PENGHAPUSANSANKSI ADMINISTRASI pembetulan, pembatalan, l. Wajib Pajakmengajukan secaratr;rtulispermohonan pengurangan/penghapusan ketetapandan penghapusan/pengurangansanksi administrasiatasketetapanpajakreklamekepadaBupati Karanganyar. 2. Bupati/ Pejabatyang berwenangpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusanketetapan,menyampaikantanggapan disertaialasanyangjelas. disediakanDinas Pendapatan,Pengelolaan 3. Formulir dan kelengkapannya KeuangandanAsetDaerah. D . TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN PIUTANGPAJAK. permohonan 1. Bupatiberdasarkan Wajib Pajakdapatrnemberikan pengurangan: pajaV penghapusan keringanandan pembebasan piutangpajak. 2. Permohonan diajukansecaratertulisolehWajib PajakkepadaBupati. pajak diberikan hanya kepadaWajib 3. Pengurangan/ keringanan/pembebasan Pajak untuk kepentinganPemerintah,Ibadah, Sosial, Pendidikan dan KebudayaanNasionalyang dimaksudtidak untuk memperolehkeuntungan, sertakepadaWajib Pajakyangkarenaterpaksatidak mampumembayarpajak sesuaidenganketetapanpajak Candidukungsuratketeranganyang diketahui KepalaDese/KalurahandanCamatsetempat. pajak diberikankepadaWajib Pajakdenganalasanyang dapat 4. Pengurangan diterimaoleh PernerintahKabupatenKaranganyar. 5. KeringanaupajakdiberikankepadarvajibPajakdenganketentuanwajib Pajak tetap membayar pajak sesuai besaranpajak dengan cara mangangsur maksimal3 (tiga)kali. pajak diberikan kepadaWajib Pajak yang terkenamusibah 6. Pernbebasan bencanaalamsehinggaobyekpajaknyamusnah,rusakatauWajib Pajaktidak mampumembayarpajaksamasekali. 7. Dalam jangka waktu 15 (lima belas)hari sejak tanggalsurat permohonan jawabanmaka permohonandinyatakan diterimaapabilatidak mendapatkan dikabulkan. 8. Formulir disediakanDinas Pendapatan, PengelolaanKeuangandan Aset DaerahKabupatenKaranganyar.
E. TATA CARA PENGEMBALIA\I KELEBIHAN PAJAI( l. Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukanpermohonan pengembalian kelebihanpembayaran pajakkepadaBupati. 2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejakpermohonan diajukanBupati memberikan Keputusan. jawaban maka 3. Apabila dalam waktu yang ditetapkantidak mendapatkan permohonan dinyatakandikabulkan. 4. Dalamwaktupalinglama I (satu)bulanSKPDLBharusditerbitkan. 5. Apabila WP mempunyaihutangpajak lainnya, kelebihanpembayaranpajak diperhitungkan terlebihdahuluurrtukmelunasipajaklainnya. F. TATA CARA PENARIKANI/ PENAGIHAN PAJAK 1. Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelahjatuh tempo pembayaran, Wajib Pajaktidak memenuhikewajibannya, yang berwenang maka Bupati/Pejabat menerbitkanSurat Tegurandan dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tarrggalsurattegurandikirim Wajib Pajakharus melunasipajakterhutang. 2. Dalamwaktu 2i (dua puluh sa.tu)hari setelahtanggalsuratteguranWajib Pajak tidak melunasi pajak terhutang,Bupati/ Pejabat yang berwenang menerbitkan suratpaksa. 3. Dalamjangka waktu 2 (dua)X 24 (duapuluhempat)jam pajak terhutangtidak dilunasimaka Bupati/ Pejabatyang berwenangn:renerbitkan Surat Perintah penyitaan. melaksanakan 4. Setelahlewatjangkawaktu 10 (sepuluh)hari sejaktanggalpelaksanaan surat perintahpenyitaan,Wajib Pajakbelumjuga melunasiutangpajaknya,Bupati/ Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepadaKantorLelangNegara. G. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI SETIAPWAJIB PAJAK REKLAME l. Kewajiban a. menjagakeindahan,kebersihan dan ketertibanreklame yang dipasang sesuaidenganestetika; b. mencantumkanpajak reklame/penengpada sudut kanan/ kiri bagian bawah; c. menurunkan/membongkarkondisi reklame yang sudah habis masa berlakunyaataukarenarusak; d. apabila sampai batas waktu yang ditentukantidak dibongkar,maka menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menertibkan dan membongkar reklamebesertakonstruksinya. 2. Larangan a.. merubahnaskah, gambar, ukuuran, titik lokasi dan lain-lain, sehingga tidak sesuaidenganpermohonan izin reklame; memindahtangankanpadapihak lain tanpaizin Bupati; b. merubab,/ c. pelanggaranterhadapketentuanyang ada akan dilakukan pembongkaran danpencabutan izin reklame. H, TATA CARA PENGHAPUSANPIUTANGPAJAK KADALUWARSA 1. Pemberitahuan kepadaWajib Pajakbahwapajakterutangtelahkadaluwarsa. 2. Wajib PajakmengajukanpermohonankepadaBupati/Pejabatyang berwenang j awabkan denganalasanyangdapatdipertahggung
:
3. Dalam waktu i (satu) minggu Bupati/ Pejabat yang berwenang menerbitkan surat menerima/menolak 4. Pajak kadaluwarsadapat diperhitungkan kembali sejak jatuh tempo dengan denda2 Yo(dua persen)per bulan. 5. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi prosedur dinyatalian dihapus piutang pajaknya dengankonsekuensireklame dapatdibongka-roleh rim. I.
TARIP PA.IAK REKLAME l.
Besarnyapajak reklame dihitung dengancara mengalikan tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen)dari nilai sewa reklanie. 2' Nilai sewa reklame dihitung sebagaihasil perkalian antara nilai jual reklame denganbiaya pemasanganreklame. 3' Biaya pemasanganreklame dihitung dari luas reklarne dikalikan harga dasar pemasanga:1 reklame. 4. Nilai jual reklame ditentukanoleh faktor-faktor :
Lamapemasangan; b. Nilai strategis; c. Lokasi: d. Sudutpandang,dan; a.
e. Jenisreklame. 5. untuk menghitung nilai jual reklame masing-masing faktor diberi skor/ koefisienyang ditentukandenganangka index yang menggambarkannilai dari tiap-tiap faktor. 6. Nilai jual reklame diperoleh dari perkalian antara skor/ koefisien yang
diberikanuntukmasing-masing faktor. 7, Penetapan skor/ koefisiendari masing-masing faktor sebagaimanadimaksud dalamlampiranII Peraturanini. 8. Jangkawaktu pemasangan reklameuntuk menentuk.an tarif : a. Untukpemasangan reklamedenganjangkawaktubulanan: 1) Jangkawaktu pemasanganreklame lebih dari I (satu) bulan tetapi kurangdari 2 (dua)bulandiperhitungkan 2 (dua)bulan; 2) Lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang clari 3 (tiga) bulan diperhitungkan 3 (tiga)bulandanseterusnya; b. Untukpemasengan reklamedenganjangkawaktumingguan: l) Jangkawaktupemasangan reklamelebih dari I (satu)minggusampai dengan2 (dua) nringgudiperhitungkan 2 (dua) minggu,l-bitr da'i 2 (dua)'ringgu sampaidengan3 (tiga) minggumakadiperhitungkan 3 (tiga)rninggu; 2) Jangkawaktu pemasangan reklamelebih dari 3 (tiga) minggusampai dengan I (satu) bulan diperhitungkanI (satu) bulan dan dihitung sesuaidenganketentuan pemasangan reklamejangkawaktubulanan; 3) Reklamekeliling dihitunguntuksetiapkegiatankomersialdandengan waktu I (satu)minggu; 9. Perhitungan angkajumlah pajakreklamediadakanpembulatan keatassebagai berikut: a. AnghaterakhirdiatasRp. 0,10s/d dibawahRp. 50 dibulatkanmenjadiRp. 50,-(lima puluhrupiah); b. AngkaterakhirdiatasRp. 50,- s/d Rp. 100,-dibulatkanmenjadiRp. 100,(seratus rupiah); 10.Pajakreklameuntuk reklameyang diselenggarakan dengansponsorseperti nama toko menyatu dengansponsorditetapkansebesar200 % (dua iatus persen)dari perhitunganpajak.
J , 1'AT'ACARA PERHI'I'UNGAN PENEI'APANPEMI]AYAITANPA.IAI( L Berdasarkan SPTPDsebagaimana dimaksudhuruf A arrgkal, Bupati lervat Dinas PendapatanPengelolaanKeuangan dau Aset Daerah Kabupaten IlaranganyarmenetapkanpajakterhitungdenganrnenerbitkansKpD. 2, Pembal'aranPajak Reklamedilakukanpada saat nreugajukanizin reklame melalui petugasDinas Pendapatan, Pengelolaan Kas dan Aset Daerahyang ditugaskandi Badan PelayananPerizinanTerpaduuntuk disetor ke l(as, l)aerahvia Bank Jatengsesuaiwaktu yang ditetripkandenganmenggunakan dokumenyangada. 3. Setiap pehnasan pernbayaranpajak reklame diberikan tanda bukti pembayaran yangsahuntukmemproses izin reklanre. K. TATA CARA PEMERIKSAAN l. WajibPajakrnenyeienggarakan pembukrran, denganmenyiapkan dokumen: a. Jenis, usahayangdilaksanakan; b , Perijinan; c . Perkembangan usaha; d , Jenisreklam€yangdipasang danlokasinya; e, Pajakterhutang, 2. Pemeriksaandilaksanakankepada Wajib Pajal
a
Untukmewujudkan maksudterssbuldapatdibentukTim 1:enataan, peugawasau danpengendalian penyelenggaraan reklame, Tugastim pengendali a. melakukaninventarisasi penyelenggaraan reklame; b. nreurantau usahapenyelenggaraan reklame; c, melakukanpenyegelan atautindakanlain terhadappenyeienggaraan reklarneyangterbuktirnelakukan pelanggaran peraturanperundangan; d. dalamrnelaksanakan tugasnyatim melakukanlcoordinasi denganinstansi terkait.
M. SANKSI Setiap Wajib Pajak yang melakttkan pelanggar;anterhadap ketentuan perry:lenggaraan reklamedikenakarr sanksisesuaideuganketentuanPasal28 PeraturanDaerahKabupatenKaranganyar Nomor l7 Tahun2006 tentangPajak Reklame. III.PENUTUP Hal-halyang belum diatur dalampedomanpelaksanaan akan diatur lebih lanjut olehBupatisepanjang mengenar teknispelaksanaan. l
B,UFATIK t
NINGSII-I,S,Pd.,M,l-lurn.
LAMPIRAN E BUPATI KARANGANYAR PERATUR.AN NOMOR TANGGAL
: :
+t Tvluh )e4 4 ,Juvw )ryj
FAKTORNILAI SEWA REKLAME TABEL PENETAPANNILAIMASING-MASING MELIPUTILAMA PEMASANGA-N, NILAI SRATEGIS,SUDUTPANDANGDAN LOKASI DI KABUPATENKARI\NGANYAR
JenisReklame SernuaJenisReklame
Nilai Tahun lBulan
Jari Kab.
lMinqqulHari
1,2
SuOut 2 Sisi 1,5
1 Sisi 1.5
Keterangan: l. Yangtermasukdalam lokasikhususadalan: 1. Jalan Lawu sebelah timurjembatianjurug - sampai dengan depan terminalEejen; 2. PertigaanPalur (Jalan Raya Solo- Sragen sampai dengan perempatandepan Kantor KecamatanKebakkramat; 3. PerempatanColomadu(JalanAdisucipto)ke arah timur sampai denganDataskoia Surakartadan KecamatanCoiomadu; 4. DepanTerminalTawangmangusarnpaidengan depan Kantor KecamatanTawangmangu. ll.Yangtermasuklokasibiasaadalahlokasiselainyang tersebutdalam Keterangan I di atas.
H, SPd, MHUM
LAMPIRAN III PERATURAN BI JI.'ATIKARANGANYAIT
NoMQR-: TtrAw)n )a3 TANGGAL | /4
Ju tvi N1g TABELHARGADASARPEMBUATAN DAN F,EMASIANGAN REKLAMEPERJENISDANUKURANREKI.AME KARANGANYAR DI KABUPATEN JE I{ISR E K IA M E
HARGADASAR PEMBUATAN DAN PEMASANGAN
KETERANGAN
P a p a n/ B i l l b o a rd /B aliho a, BahanKayu B i a sa B e rsi n a r
75,000/meter' 90,000/meter
Permuka Perm uka
b , B a h a n$ e n g ,A l u munium , Besidansejenisnya Biasa Bersinar
100,000/meter 120,000/meter
Permuka Permuka
c. B a h a n S e n g , A l um unium , Besi dan sejenisnyauntuk lklan rokok dan lklan mi n trmabne ra ko h ol B i a sa B e rsi n a r
125.0O0/meter 150,000/meter
Permuka Perm uka
d. NeonSignuntuk lklanrokok minuman l kl a rr dan berakohol Biasa B e rsi n a r
160.0O0/meter 175.000/meter
Kain/Spanduk/Umbulumbu/sunscreenl lebar0,90m Ukurern U k u r a lne b a r1 , 1 5m
10,000/meter 12,500/meter
3
Melel
2,000/lembar
Luas0,5m2
4
Selebaran
350/lembar
Luas < 125 cm?
I N G S I HS, . P d .M , .Hurn.
