PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 27 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR

27 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang : a.

b. Mengingat

: 1. 2.

3.

4.

5.

bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan balanja Daerah perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7); 21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6). MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut: A. Pasal 36 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 36 secara keseluruhan dibaca sebagai berikut: Pasal 36 (1) Pertanggungjawaban atas pemberian bantuan sosial meliputi: a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. bukti transfer/Kuitansi penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang bermaterai cukup atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang, yang ditandatangani penerima bantuan sosial dan khusus untuk bantuan sosial yang

digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik/ infrastruktur di desa/ dusun/ lingkungan/ Rukun Warga (RW), kwitansi penyerahan uang secara kolektif untuk desa yang bersangkutan ditandatangani oleh Kepala Desa. (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c untuk bantuan sosial yang diberikan kepada penerima yang karena keadaan/ kondisi tidak bisa diterapkan kewajiban membuat pakta integritas , misalnya bantuan sosial untuk bencana alam/ bantuan untuk orang terlantar. (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. B. Diantara Pasal 36 dan 37 ditambah pasal baru, yaitu Pasal 36 A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 A (1) Bantuan sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan yang bersifat fisik/ infrastruktur di desa/ dusun/ lingkungan/ Rukun Warga (RW) diserahkan kepada Kepala Desa selaku penganggung jawab pembangunan fisik/ infrastruktur yang bersangkutan, dan selanjutnya Kepala Desa wajib: a. menyerahkan dana bantuan sosial tersebut kepada panitia pelaksana kegiatan pembangunan fisik/ infrastruktur di desa/ dusun/ lingkungan/ Rukun Warga (RW); b. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai oleh bantuan sosial di wilayahnya; c. mengkoordinasikan penyusunan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) dengan panitia pelaksana kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan. (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial untuk kegiatan di wilayahnya. C. pada Pasal 40 ditambahkan ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 40 secara keseluruhan dibaca sebagai berikut: Pasal 40 (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. (2) Kepala SKPD dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. (4) Kepala Desa/ Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di wilayahnya. D. Pada Lampiran I Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diubah, sehingga secara keseluruhan dibaca sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal BUPATI KARANGANYAR,

Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SAMSI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) A. HIBAH BERUPA UANG PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN ……………………………………….. NOMOR: TENTANG HIBAH……………………………………….. Pada hari ini ......................., tanggal ..................... bulan .................... tahun ........................... yang bertanda tangan di bahwa ini: 1.

Nama

: Bupati Karanganyar *, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar, Jalan Lawu Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.  Untuk Nominal hibah < Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD Pengelola Hibah atas nama Bupati.

2.

Nama

: …….(jabatannya), dalam hal ini untuk dan atas nama………(instansi/organisasi yang diwakilinya), yang berkedudukan di …………..selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di bidang …….., dan dengan didasarkan pada: 1……………….; 2……………….;dst (dasar hukum dari Perjanjian Hibah)

maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut: BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH Pasal 1 (1) PIHAK KESATU memberikan hibah…………………….kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.................................(....................rupiah)yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran ……dengan kode rekening……………… (2) Hibah…………sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk…(diuraikan dengan jelas dan rinci). (3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk ……………..

BAB II PENCAIRAN DANA HIBAH Pasal 2 (1) Pencairan dana hibah ………………………yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun ............... dilakukan secara ………….(misal: triwulanan/tahapan) sesuai alokasi yang ditetapkan. (2) Untuk pencairan dana hibah ……, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri: a. Naskah Perjanjian Hibah; b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah. (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, Segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 3 (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah ………………yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan. (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah meliputi a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait paling lambat tanggal …………………………. (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. (6) Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran… masih tersisa dana hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU Pasal 4 (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah………… apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah……. berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah ……..apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 5 Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan ……………dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK. BAB VI KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEUR Pasal 6 (1). Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. (2). Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut. (3). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7 (1). Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat. (2). Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII PENUTUP Pasal 8 (1). Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan(addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. (2). Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap…… masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama PIHAK KEDUA, .............................................

PIHAK KESATU, ...............................................

B. HIBAH BERUPA BARANG/JASA PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN ……………………………………….. NOMOR: TENTANG HIBAH……………………………………….. Pada hari ini ......................., tanggal ..................... bulan .................... tahun ........................... yang bertanda tangan di bahwa ini: 1.

Nama

: Bupati Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar, Jalan Lawu Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2.

Nama

: …….(jabatannya), dalam hal ini untuk dan atas nama………(instansi/organisasi yang diwakilinya), yang berkedudukan di …………..selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di bidang …….., dan dengan didasarkan pada: 1……………….; 2……………….;dst (dasar hukum dari Perjanjian Hibah) maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH Pasal 1 (1) PIHAK KESATU memberikan hibah…………………….kepada PIHAK KEDUA, berupa ………… sejumlah……….yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran ……dengan kode rekening……………… (2) Hibah…………sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk…………

BAB II PENYERAHAN HIBAH Pasal 2 (1) Penyerahan hibah ………………………yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun ….diserahkan oleh PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA sesuai alokasi yang ditetapkan. (2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri: a. Naskah Perjanjian Hibah; b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah. (3) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 3 (1) PIHAK KEDUA berkewajiban: a. menjaga keamanan, memelihara dan menggunakan barang sesuai dengan fungsinya. b. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan, serta perbaikan atas kerusakan hibah. c. dilarang memindahtangankan, menggadaikan atau untuk jaminan utang. d. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. tidak tidak menggunakan barang hibah untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (2) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah meliputi a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan c. bukti-bukti yang lengkap dan sah bukti serah terima barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU Pasal 4 (1) PIHAK KESATU berhak menunda penyerahan hibah………… apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah……. berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan hibah ……..apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 5 Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan …………………..dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK. BAB VI KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEUR Pasal 6 (4). Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. (5). Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut. (6). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini. BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7 (3). Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.

sepakat

untuk

(4). Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII PENUTUP Pasal 8 (3). Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan(addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. (4). Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap…… masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama PIHAK KEDUA, .............................................

PIHAK KESATU, ...............................................

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum.