PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk Plekasanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal yang masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya; b. bahwa untuk mengatasi kendala sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal; c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2158 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 15); 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 64). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Pasal 1
Beberapa ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Bentuk, isi dan Tatacara pengisian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tanda Bukti Penerimaan Retribusi, serta bentuk, isi, kualitas, ukuran Tanda Bukti Penerimaan dan Buku Penerimaan Retribusi dan Surat Keputusan Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 3 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Nomor 64 Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar Pada tanggal 9 Juli 2015 BUPATI KARANGANYAR ttd JULIYATMONO Diundangkan di Karanganyar Pada tanggal 9 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ttd SAMSI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 44
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
A. UMUM 1. Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal dimaksudkan, untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan,
Pengendalian
dan
Penertiban
terhadap
kegiatan
penyelenggara terminal 2. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Retribusi
Terminal, Bertujuan untuk ; a. meningkatkan
ketertiban
dan
kelancaran
penyelenggaraan
pelayanan terminal ; b. meningkatkan ketertiban dalam penarikan retribusi terminal. 3. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. Bupati adalah Bupati Karanganyar; d. Pejabat
yang
ditunjuk
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Karanganyar; e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar; f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar; g. Dinas
adalah
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Karanganyar; h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
i. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundangan
retribusi,
diwajibkan
untuk
melakukan
pembayaran retribusi; j. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemakaian fasilitas terminal angkutan penumpang di Kabupaten Karanganyar; k. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal
merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan
Komanditer,
Perorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun,
Persekutuan,
Perkumpulan,
Yayasan,
Organisasi
Masa,
Organisasi Sosial Politik, Lembaga dan Bentuk Badan Usaha lainnya, termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap; l. Perorangan adalah setiap orang yang sudah dinyatakan dapat dikenai tindakan hukum dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda penduduk (KTP); m. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial dan dapat pula disediakan oleh sektor swasta; n. Izin Menempati Fasilitas Terminal adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada perorangan atau badan untuk menempati fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usaha; o. Terminal Angkutan Penumpang yang selanjutnya disebut Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi; p. Terminal tipe B I adalah Terminal yang mampu melayani angkutan penumpang umum Bus Antar Kota Dalam Propinsi lebih dari 250 bus setiap hari; q. Terminal tipe B II adalah Terminal yang mampu melayani angkutan penumpang umum Bus Antar Kota Dalam Propinsi antara 50 sampai dengan 250 bus setiap hari; r. Terminal tipe B III adalah Terminal yang mampu melayani angkutan penumpang umum Bus Antar Kota Dalam Propinsi kurang dari 50 bus setiap hari; s. Terminal tipe C
adalah Terminal Perdesaan yang melayani angkutan
penumpang umum lokal;
t. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut TPR adalah tanda bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat singgah di terminal; u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; w. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati; B. PENGELOLAAN TERMINAL 1. Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab atas Pengelolaan Terminal. 2. Untuk melaksanakan Pengelolaan Terminal Kepala Dinas mempunyai wewenang : a. menyelenggarakan Terminal Angkutan Penumpang di Daerah; b. melaksanakan Pemungutan Jasa Pengelolaan Terminal; c. melaksanakan Pemungutan Retribusi Terminal; d. membina,
mengatur,
mengendalikan
dan
mengawasi
operasional
pengelolaan terminal; e. menerbitkan dan mengesahkan daftar ulang dan/atau memperpanjang surat izin dan/atau surat Tanda Pengenal pemegang hak pemanfaatan fasilitas terminal; 3. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2 Kepala Dinas dibantu oleh Tim Penyelenggaraan Terminal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 4. Terminal tipe B II di Daerah adalah : a. Terminal Tegalgede Kecamatan Karanganyar; b. Terminal Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu; c. Terminal Palur Kecamatan Jaten. 5. Terminal tipe B III di Daerah adalah Terminal Matesih Kecamatan Matesih. 6. Terminal tipe C di Daerah adalah : a. Terminal Tuban Kecamatan Gondangrejo; b. Terminal Jongke Kecamatan Karanganyar; c. Terminal Jambangan Kecamatan Mojogedang; d. Terminal Balong Kecamatan Jenawi; e. Terminal Wisata Kemuning Kecamatan Ngargoyoso;
f. Terminal Karangpandan Kecamatan Karangpandan; g. Terminal Jumapolo Kecamatan Jumapolo; h. Terminal Jatipuro Kecamatan Jatipuro. 7. Sub Terminal dan/atau Shelter di Daerah adalah : a. Shelter Papahan Kecamatan Tasikmadu; b. Sub Terminal Jatipuro Kecamatan Jatipuro. 8. Terminal Tegalgede, Terminal Tawangmangu, Terminal Palur dan Terminal Matesih dapat disinggahi oleh Bus AKAP sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. C. TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL 1. Perorangan atau Badan yang akan memanfaatkan fasilitas terminal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. fotocopy KTP; b. akta pendirian bagi pemohon Badan Usaha; c. denah/gambar lokasi fasilitas yang dimohon; d. pernyataan kesanggupan membayar retribusi, menjaga kebersihan lingkungan,
menjaga
dipindahkan
ke
keamanan
lokasi
lain,
dan
apabila
ketertiban lokasi
serta
yang
bersedia
bersangkutan
digunakan oleh Pemerintah Daerah. 2. Atas permohonan dimaksud, Dinas melaksanakan penelitian berkas permohonan pemanfaatan fasilitas terminal. 3. Dalam hal permohonan memenuhi syarat, maka Kepala Dinas menetapkan pemberian izin menempati fasilitas terminal. 4. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dinyatakan ditolak dengan menyebutkan alasan-alasannya. 5. Dalam
hal
lokasi
yang
dimohon
belum
ada
bangunannya
maka
permohonan dilengkapi dengan gambar rancang bangun. 6. Dalam hal lokasi yang dimohon berupa bangunan yang sudah tidak dimanfaatkan, maka permohonan dilengkapi dengan gambar perubahan bangunan dan pernyataan sanggup mengganti bangunan di lokasi yang lain. 7. Atas permohonan dimaksud angka 5 (lima) dan 6 (enam) Kepala Dinas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan instansi terkait. 8. Dalam hal permohonan berupa kios darurat, los dan pelataran diatur oleh Kepala Dinas. 9. Keputusan
tentang
dikabulkannya
permohonan
atau
ditolaknya
permohonan ditetapkan oleh Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
10. Dalam hal izin yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Kepala Dinas. D. HAK DAN KEWAJIBAN LARANGAN PEMEGANG IZIN 1. Hak pemegang izin adalah menempati fasilitas terminal untuk kegiatan operasional perusahaan atau berdagang sesuai dengan izin yang diberikan. 2. Kewajiban pemegang izin sebagai berikut : a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di terminal, beserta lingkungannya; b. membayar retribusi terminal sesuai ketentuan; c. merawat bangunan atau fasilitas terminal; d. mengurus perpanjangan izin dan/ atau daftar ulang izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir; e. memanfaatkan fasilitas sesuai dengan izin yang diberikan; f. melaporkan dan/ atau mengajukan izin apabila akan melakukan perubahan, penambahan dan pengurangan fasilitas terminal; g. mengganti seluruh biaya yang timbul untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang izin; h. mentaati semua kewajiban ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Dalam hal Pemegang izin mengajukan perubahan bangunan, tatacara perizinan perubahan bangunan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas. 4. Pemegang izin dilarang : a. merubah,
menambah,
mengurangi,
merusak
dan
merobohkan
bangunan atau fasilitas terminal tanpa seizin dari Kepala Dinas; b. memindah tangankan izin menempati kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala Dinas; c. memanfaatkan
fasilitas
terminal
tidak
sesuai
dengan
izin
yang
diberikan; d. memperdagangkan barang-barang yang membahayakan keselamatan umum, menuman keras dan sejenisnya. 5. Dalam hal permohonan yang akan melakukan pemindahtanganan izin harus ditempuh mekanisme sebagai berikut : a. Mengajukan
permohonan
pemindahtanganan
izin
kepada
Bupati
melalui Kepala Dinas, dengan dilampiri : 1) Fotocopy KTP pemegang izin dan pihak pemohon izin yang baru; 2) Keputusan izin pemanfaatan fasilitas terminal; 3) Perjanjian/tanda bukti penyerahan izin pemanfaatan fasilitas terminal. b. Dinas melaksanakan penelitian permohonan pemindahtanganan izin.
c. Dalam
hal
permohonan
memenuhi
syarat,
maka
Kepala
Dinas
menerbitkan Keputusan pemindahtanganan izin. d. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, maka permohonan ditolak dengan menyebutkan alasan-alasannya. e. Penerbitan Keputusan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan pemindahtanganan
izin
paling
lama 15
(lima
belas) hari
sejak
permohonan diterima dengan syarat lengkap. 6.
Perizinan pemanfaatan fasilitas Terminal berupa Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
E. TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 1.
Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi di Kas Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Petugas lapangan terminal dan atau Pembantu Petugas lapangan.
2.
Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain, Petugas lapangan dan atau Pembantu Petugas Lapangan menyetorkan kepada Pembantu Bendahara Khusus Penerima sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam sepekan.
3.
Bentuk,
isi
dan
tata
cara
pengisian
SKRD,
tanda
bukti
pembayaran retribusi, bentuk, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran retribusi, karcis sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 4.
Retribusi pemanfaatan fasilitas terminal berupa kios, los dan pelataran dibayar sekaligus selama 1 (satu) tahun bersamaan dengan perpanjangan izin atau daftar ulang izin pemanfaatan fasilitas terminal.
5.
Dalam
hal
Retribusi
yang
terutang
dibayar
dengan
cara
mengangsur maka diatur sebagai berikut: a. Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. b. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang menjadi kewajibannya selama setahun. c. Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud huruf (b) dapat diberikan untuk pembayaran angsuran setengah tahun, setiap bulan atau setiap hari. d. Pemberian persetujuan mengangsur pembayaran retribusi tersebut tidak
menunda
kewajiban
wajib
retribusi
untuk
melakukan
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud angka 3 ( tiga ).
6.
Pemanfaatan
fasilitas
terminal
berupa
MCK
dilakukan
dengan
perjanjian dengan pihak ketiga dalam bentuk pengelolaan atau sewa menyewa dan dibayarkan secara tunai atau secara angsuran. 7.
Perizinan pemanfaatan fasilitas Terminal berupa Tempat Khusus Parkir diatur dengan Keputusan kepala Dinas.
F. TATACARA PENUNDAAN RETRIBUSI 1. Wajib retribusi dapat mengajukan penundaan pembayaran retribusi. 2. Pengajuan penundaan retribusi ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pengajuan penundaan pembayaran retribusi hanya untuk tahun berjalan dan/atau untuk retribusi yang terutang. 4. Pengajuan penundaan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara kolektif. 5. Pengabulan
dan/atau
penolakan
terhadap
permohonan
penundaan
pembayaran retribusi paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima. G. TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI 1. Retribusi yang terutang wajib dilakukan penagihan. 2. Tatacara penagihan retribusi yang terutang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas. H. TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 1. Wajib
Retribusi
dapat
mengajukan
pengurangan,
keringanan
dan
pembebasan Retribusi. 2. Pengajuan pengurangan, keringan dan keberatan retribusi ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf b tidak menunda kewajiban membayar Retribusi. 4. Pengabulan dan atau penolakan permohonan dimaksud huruf b paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan diterima. I.
TATA
CARA
PENGHAPUSAN
PIUTANG
RETRIBUSI
YANG
SUDAH
KADALUWARSA 1. Kepala Dinas mengajukan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati, disertai data dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan dan memberikan tanggapan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dengan menerbitkan surat persetujuan penghapusan piutang retribusi atau surat penolakan.
J. TATACARA PENYELESAIAN KEBERATAN 1. Wajib retribusi yang mengajukan keberatan diselesaikan dengan tatacara sebagai berikut : a. Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan instansi terkait; b. Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan huruf a kepada Bupati; c. atas petunjuk Bupati, Kepala Dinas membuat Keputusan dikabulkan dan atau ditolak permohonan keberatan dari Wajib Retribusi. 2. Pengabulan dan/ atau penolakan keberatan sebagaimana dimaksud angka
1
(satu)
paling
lama
6
(enam)
bulan
setelah
diterimanya
permohonan keberatan. K. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. BUPATI KARANGANYAR ttd JULIYATMONO
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BENTUK, ISI DAN TATACARA PENGISIAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI SERTA BENTUK, ISI KUALITAS, UKURAN TANDA BUKTI PENERIMAAN DAN BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI DAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR 1. Bentuk dan isi karcis retribusi terminal Bus dan non Bus, sebagai berikut : a. terdapat tulisan jenis retribusi, nilai nominal, lambang Daerah, Kop Dinas, dasar hukum, nomor seri dan diporporasi; b. bahan kertas HVS putih berat sekurang-kurangnya 60 gram; c. ukuran satu per sepuluh HVS. 2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Tanda Bukti Penerimaan (SSRD) serta buku Penerimaan Retribusi : a. Tanda Bukti Penerimaan yang ditandatangani penyetor dan pembantu bendahara penerima memuat nomor urut, kode rekening, jenis retribusi, nominal setoran dan tanggal setoran; b. Buku Kas Umum memuat nomor urut, tanggal setoran, kode rekening, jenis retribusi dan nominal setoran; c. Buku Kas Pembantu setiap rekening memuat nomor urut, tanggal setoran,kode rekening, jenis retribusi dan nominal setoran; d. Penyetoran pendapatan retribusi terminal dan pembantu bendahara penerima kepada bendahara penerima dengan media penyetoran dilampiri tanda bukti penerimaan dari penyetor. 3. Keputusan
Kepala
Dinas
Kabupaten Karanganyar.
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
PEMERINT AH K ABUP ATE N K AR AN G ANY AR
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. Nyi Ageng Karang no 1 Telp. (0271) 495141, 495925, 6497350, Fax. (0271) 494705
KARANGANYAR
Kode Pos : 57711
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ………..TAHUN ………….. TENTANG IZIN PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL ATAS NAMA Sdr. ……………….. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR, Membaca
:
Permohonan Sdr……………….. tanggal …………..
Menimbang
: a. bahwa setelah dilakukan penelitian atas
permohonan
Saudara …………….. untuk menempati kios/ los/ pelataran, yang bersangkutan dinilai telah memenuhi syarat untuk diberikan izin; b. bahwa
untuk
maksud tersebut, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tentang Izin Pemanfaatan Fasilitas Terminal. Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan Lingkungan
Nomor
13
Tahun
Daerah-Daerah Propinsi
Djawa
1950
Kabupaten Tengah
tentang dalam
(Berita Negara
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pembentukan
Nomor
13
Tahun
Daerah-Daerah
1950
tentang
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32
(Lembaran
Tahun Negara
2004
tentang
Republik
Pemerintahan
Indonesia
Daerah
Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang
Nomor 22
Tahun 2009
tentang
Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 4. Undang-Undang
Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang
Nomor
12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2013 Nomor 193,
Republik
Indonesia
Nomor 5468); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karanganyar Nomor 15
Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 15); 9. Peraturan
Bupati
Karanganyar
Nomor 64 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal
(Berita
Daerah
Kabupaten
Karanganyar
Tahun 2010 Nomor 64). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Memberikan Izin Pemanfaatan Fasilitas Terminal kepada : Nama
:
Alamat
:
Tempat/Tanggal Lahir : Kegiatan Usaha
:
Luas Lokasi Usaha
:
Lokasi Kegiatan
: Terminal
Masa berlaku
: 1 Januari
X
M2 s/d 31 Desember
KEDUA
: Pemegang
izin
sebagaimana
dimaksud
Diktum
KESATU
Keputusan ini berkewajiban untuk : a. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di terminal, beserta lingkungannya; b. membayar retribusi terminal sebesar Rp. ………………
,-
setahun; c. merawat bangunan atau fasilitas terminal; d. mengurus perpanjangan izin dan tanda pengenal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir; e. memanfaatkan fasilitas sesuai dengan izin yang diberikan; f. mengganti seluruh biaya yang timbul untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang izin; g. mentaati
semua
kewajiban
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. KETIGA
: Pemegang
izin
sebagaimana
dimaksud
Diktum
KESATU
Keputusan ini dilarang untuk : a. merubah,
menambah,
mengurangi,
merusak
dan
merobohkan bangunan atau fasilitas terminal tanpa seizin dari Kepala Dinas; b. memindahtangankan izin menempati kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala Dinas; c. memanfaatkan fasilitas terminal tidak sesuai dengan izin yang diberikan; d. memperdagangkan keselamatan
barang-barang
umum,
narkoba
yang
dan
zat
membahayakan aditif
lainnya,
minuman keras dan sejenisnya. KEEMPAT
: Pemegang
izin
yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini dicabut izinnya. KELIMA
: Pemegang
izin
yang
telah
dicabut
haknya,
wajib
mengosongkan tempat dasarannya dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
Karanganyar
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
NUNUNG SUSANTO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600304 199003 1 006 Tembusan : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Karanganyar; 2. Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar; 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar; 4. Kepala Seksi Pengelolaan Terminal Dan Parkir DISHUBKOMINFO; 5. Saudara …………………………
4. Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berupa karcis :
KAB. KARANGANYAR DISHUBKOMIFO Perda No. 15 Tahun 2010
KABUPATEN KARANGANYAR DISHUBKOMINFO Perda No. 15 Tahun 2010
RETRIBUSI TERMINAL NON BUS ANGKUTAN PERDESAAN SEKALI MASUK
RETRIBUSI TERMINAL NON BUS ANGKUTAN PERDESAAN SEKALI MASUK
Rp. 300,-
Rp. 300,-
12 (dua belas) tempat duduk
1. Harus diserahkan waktu keluar terminal 2. Berlaku untuk sekali perjalanan 12 (dua belas) tempat duduk
Nomor seri :
KAB. KARANGANYAR DISHUBKOMIFO Perda No. 15 Tahun 2010
Nomor seri :
KABUPATEN KARANGANYAR DISHUBKOMINFO Perda No. 15 Tahun 2010
RETRIBUSI TERMINAL NON BUS ANGKUTAN PERDESAAN SEKALI MASUK
RETRIBUSI TERMINAL NON BUS ANGKUTAN PERDESAAN SEKALI MASUK
Rp. 400,-
Rp. 400,-
16 (enam belas) tempat duduk
1. Harus diserahkan waktu keluar terminal 2. Berlaku untuk sekali perjalanan 16 (enam belas) tempat duduk
Nomor seri :
Nomor seri :
KAB. KARANGANYAR DISHUBKOMIFO Perda No. 15 Tahun 2010
KABUPATEN KARANGANYAR DISHUBKOMINFO Perda No. 15 Tahun 2010
RETRIBUSI TERMINAL BUS AKDP/ BUS KOTA SEKALI MASUK
RETRIBUSI TERMINAL BUS AKDP/ BUS KOTA SEKALI MASUK
Rp. 500,-
Rp. 500,-
16 (enam belas) tempat duduk
1. Harus diserahkan waktu keluar terminal 2. Berlaku untuk sekali perjalanan 16 (enam belas) tempat duduk
Nomor seri :
KAB. KARANGANYAR DISHUBKOMIFO Perda No. 15 Tahun 2010
Nomor seri :
KABUPATEN KARANGANYAR DISHUBKOMINFO Perda No. 15 Tahun 2010
RETRIBUSI TERMINAL BUS AKDP/ BUS KOTA SEKALI MASUK
RETRIBUSI TERMINAL BUS AKDP/ BUS KOTA SEKALI MASUK
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
16 (enam belas) tempat duduk
1. Harus diserahkan waktu keluar terminal 2. Berlaku untuk sekali perjalanan 16 (enam belas) tempat duduk
Nomor seri :
Nomor seri :
5. Tanda Bukti Penerimaan atau Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TANDA BUKTI PENERIMAAN (TBP) Bulan
:
Tahun : Nama
:
Alamat
:
Menyetor berdasarkan : No
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
Dengan Huruf :
(SSRD)
Kasir/ Pembantu Bendahara Penerima
Karanganyar,
(……………………………………..)
(…………………….)
Penyetor
BUPATI KARANGANYAR ttd JULIYATMONO
