MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
PERATURANMENTERIKEUANGAN NOMOR:88 / PMK.O2/200E TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUSTAHUN ANGGARAN 2OO9 MENTERIKEUANGAN, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lernbagajo' Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PlvfK'.02/20ffi tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus, perlu menetapkan Peratwan Menteri Keuangantentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran2009;
Mengingat
: 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003tentang KeuanganNegara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahanl,embaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2(X}4tentang Perbendaharaan Negara pembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2004Nomor 5, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 74, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4405); 4. PerafuranPemerintahNomor 21 Tahun 2004tentang Penyusunan Rmcana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/l,embaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4406); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (t embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005Nomor 11); 6. KeputusanPresidenNomor 20/P Tahun 2005; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor @/Pl\K..02/m08 tentang StandarBiayaUmum Tahun Anggaran 2009; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/ PNIK.O2/2M8 tentang PenyusunanStandarBiayaKhusus; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2009.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA t
Pasal1 StandarBiayaKhususadalahstandarbiaya yang digunakanuntuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kernenterian Negara/Lembagatertentu da / atar di wilayah tertentu. Pasal 2 Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009merupakan standar biaya tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusurvu, Rencana Kerja dan Anggaran Kemmterian Negara/l,embagaTahun Anggaran2009. Pasal 3 Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran PeraturanMenteri Keuanganini. Pasal4 (1) Dalam hal terdapat perubahanStandar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yakni berupa penambahan usulan Standar Biaya Khusus, perubahan dimaksud diajukan kepada Departemen Keuangan c,q. Direktorat jenderal Anggaran. (2) PerubahanStandarBiayaKhusussebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterima oleh DepartemenKeuangan c.q. Direktorat JenderalAnggaranpaling lambat tanggal 30Juni 2008. Pasal5 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannyadalam Berita NegaraRepublik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal,L3Juni 2008 MENTERIKEUANGAN TTD SRIMULYANI INDRAWATI
MENTERI KEUANGAN REPUBLII( INDONESIA
SAI.INA[I PERATURAN MENTERI KEUANGAN N OMOR 104/PMK.02/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERTKEUANGAN NOMOR 88/pMK.02/2008 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUSTAHUN ANGGARAN 2OO9 MENTERI KEUANGAN Menimbang
: a. bahwa berdasarkanPeraturanMenteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2008 telah ditetapkan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009yang digunakan sebagaipedoman daiam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/LembagaTahun Anggaran 2009; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/20A8 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009,belum mengatur Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009 untuk Kementerian Negara/Lembaga Kejaksaan Agy.& Badan Koordinasi Keluarga' Berencana Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, BadanKepegawaianNegara, BadanKoordinasi Survey dan PemetaanNasional, Badan PengawasTenaga Nuklir, BadanNarkotika Nasional,BadanPengawasObat dan Makanan, Lembaga Administrasi Negari, Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanary Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, DepartemenPertanian,Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Pertahanary Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Luar Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakya! c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor S8/PMK.02/2008 tentangStandarBiayaKhusus Tahun Anggaran 2009;
Mengingat
1. KeputusanPresidenNomor zA/P Tahun 2A05; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2008 tentangStandarBiayaKhususTahun Anggaran 2009; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
TENTANG PERATURAN KEUANGAN MENTERI PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.02/2A08 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUSTAHUN ANGGARAN 2009.
KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
n
-L-
Pasal I Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/pMK.02/ 2008 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal II Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar Peraturan Menteri Keuangan ini dengan p"t grt*,t*utt penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia'
Ditetapkan di Jakarta padatanggal n Juli
Salinansesuaidenganaslinya, KepalaBiro
2008
MENTERI KEUANGAN trd. SRI MI.ILYANIINDRAWATI
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISI FIalaman 1. BadanPemeriksaKeuangan
1
2. SekretariatNegara
1.4
3. Keuangan
15
4. KepolisianRepublik Indonesia
21.
5, BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan
22
6. Komisi Yudisial
35
7. Perindustrian
36
8. TenagaKerjadan Transmigrasi
43
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
47
10. Perhubungan
48
It. Pemberdayaan Perempuan
52
t2. BadanKoordinasiKeluargaBerencanaNasional
53
13.Administrasi Negara
54
1A
Hukum dan Hak AsasiManusia
55
15.BadanTenagaNuklir Nasional
5B
16.BadanKoordinasiSurveydan PemetaanNasional
59
17.BadanKepegawaianNegara
60
18.BadanPengawasTenagaNuklir
67
19.Pertahanan
62
20.BadanNarkotika Nasional
68
2t. BadanPengawasObat dan Makanan
69
22.KejaksaanAgung
79
23.DalamNegeri
80
4+.
Agama
25.KetahananNasional Luar Negeri
B5 86 87
27.Politik dan Keamanan
89
28. Pertanian
90
29. Sosial
103
30. PendidikanNasional
105
31. Dewan Perwakilan Rakyat
121.
32. Kelautandan Perikanan
128
PERATURANMEMERIIGUAIGAI,INoI,oR: /P K,o?,,ms#ff3 PERU&qHAN ATASPERATURATT MEtfiERI XEUAXGAN NOiMR 8&PMK@I2M€TENTANG SIANDARBIAYAKIUS$ TAHU AflGGARAN2OOE
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2OO9 I. Kementerian
NO
: BadanPemeriksa
URAIAN
SATUAN
I
dalam
BIAYA
KETERANGAN J
7 . l'enyelenggaraan Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara - BPK RI A. Pemeriksaanl,aporan Keuangan APBN 1. Kantor Pusat 2. Jakarta 3. Bandung 4. Seurarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. Banda Aceh 8. Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. jambi 12. Palembang 13. Bandar lampung 14. Pontianak L5. Palangkaraya 16. Banjarrrasin 17. Sarrrarinda 18. Manado 19. PaIu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapura 27. Bengkulu 28. Ternate 29, Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuiu
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP ' LLHP HP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
112.105,0009 Orang / 30 lnri 112.105.000 164.515.000 158.812.000 149.431.000 166.355.000 172.ffi9.000 154.936.000 154.055.000 L54.759.000 140.765.000 149.606.000 140.641.000 14s.498.000 13s.687.000 155.207.000 1,76.281".000 187.061.000 153.855.000 179.568.000 171.845.000 163.867.000 249.2L8.000 162.188.000 177.787.000 220.352.000 153.952.000 1.89.107.000 157.375.000 138.547.000 187.617.000 138.358.000 195.654.000 779.767.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian NO
: Badan Pemeriksa URAIAN
1
daiam
SATIJAN
BIAYA
KETERANGAN
3
4
5
B. PemeriksaanLaporan Keuangan BUMN (General Pemeriksaan) 1. Kantor Pusat 2. Jakafia 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. Banda Aceh 8. Medan 9. Padang L0. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palenbang 13. Bandar l,ampung 14. Pontianak 15. Palangkaraya 16. Banjarmasin 17. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapura 27. Bengkulu 28. Ternate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuju
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
383.605.00015 orang / 60 hari 383.50s.000 620.285.000 578.041.000 557.746.000 600.523.000 589.775.000 531.417.000 542.316.000 543.728.000 499.695.O00 543.261.000 518.903.000 518.170.000 493.227.000 5418.016.000 518.870.000 636.333.000 557.065.000 628.935.000 s93.482.000 519.535.000 917.332.000. 577.937.000 582.n0.000 722.752.000 563.627.000 594.570.000 591.255.000 501.919.000 610.895.000 485.620.000 626.061.000 583.585.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian N
C. PemeriksaanLaporan Keuangan PEMDA/BUMD Propinsi 1. Kantor Pusat 2. Jakatta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. BandaAceh 8. Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. BandarLampung 14, Pontianak 15. Palangkaraya 16. Banjarmasin L7. Samarinda 18. Manado 19. PaIu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. KuPang 26. Jayapva 27. Bengkulu 28. Temate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 3L. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Martuiu
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
126.400.000 7 orang / 45 hari 241.160.000 195.880.000 180.155.000 175.530.000 183.92s.000 175.365.000 161.310.000 165.060.000 L66.105.000 154.080.000 169.350.000 164.050.000 162.610.000 157.185.000 L59.680.000 188.455.000 188.010.000 164.360.000 190.860.000 177.085.000 146.7L0.000 280.745.000 176.325.000 171.455.000 ?27.750.000 175.630.000 154.075.000 187.510.000 148.n0.000 174.150.000 150.810.000 187.660.000 165.760.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Kementerian
l,embaqa: BadanPemeriksa
NO
URAIAN
1
dalam
SATUAN
BIAYA
3
4
KETERANGAN
D. PemeriksaanLaporan Keuangan PEMDA/ BUMD Kota/ Kabupaten 1. Kantor Pusat 2. Jakatta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. Banda Aceh L Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 1.3.Bandar Lampung 14. Pontianak 15. Palangkaraya 16. Banjarmasin 17. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapva 27. Bengkulu 28. Ternate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuju
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP . LHP LHP
9L.975.O00 7 orang / 30 hati 146.800.000 134.780.000 L24.355.000 1.20.755.000 126.475.000 121.615.000 112.135.000 114.435.000 115.030.000 107.655.000 fl.6.n5.000 113.425.000 112.685.000 108.810.000 117.555.000 130.505.000 129.610.000 113.735.000 131.935.000 122.335.000 102.835.000 192.020.000 121.400.000 118.205.000 1.44.790.000 120.505.000 113.400.000 129.185.000 102.935.000 720.625.000 104.735.000 L32.235.000 114.485.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
URAIAN
PemeriksaanKinerj a-APBN (DEPr/LEMBAGA) 1. Kantor Pusat 2. Jakarta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. Banda Aceh 8. Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. BandarLampung 14. Pontianak 15. Palangkaraya 16. Banjarmasin L7. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. layapwa 27. Bengkulu 28. Temate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuju
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP , LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
169.520.000 8 orang / 30 hari 169.520.000 1s7.590.000 159.432.000 155.368.000 1,68.922.000 191.246.000 173.236.040 163.514.000 1.67.904.W0 148.520,000 152.088.000 139.422.000 155.572.000 141..442.000 165.022.000 192.800.000 208.606.000 181.740.000 792.822.ffiO 188.094.000 200.128.000 246.094.000 771..736.000 184.824.000 261.520.000 1s3.232.000 231.188.000 L48.%0.000 140.493.000 198.906.000 151.702.000 217.190.000 180.740.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
PemeriksaanKinerja-BUMN 1.. Kantor Pusat 2. Jakarta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. Banda Aceh 8. Medan 9: Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang L3. Bandar Lampung 14. Pontianak 15. Palangkaraya 16. Banjarmasin 17. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapwa 27. Bengkulu 28. Temate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuiu
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHIJ LHI) LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
182.015.0009 orang / t15hari 182.015.000 255.110.000 250.229.000 24.622.000 263.290.000 282.933.000 257.7m.000 248.815.000 254.723.000 226.735.000 238.117.000 227.987.400 240.251.000 7)' .429.000 ?52.469.O00 292.1.42.000 370.777.000 270.665.000 292.866.000 283.9!t5.000 283.289.000 391..M1..0W 264.8s6.000 ?86.292.000 372.759.O00 243.s69.000 326.569.000 244.205.000 220.499.000 319.989.000 230.4n.000 318.413.000 306.989.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KementerianNegara/Lembaga: BadanPemeriksaKeuan
dalam
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
z
3
+
5
PemeriksaanKinerja PEMDA/BUMD Propiasi 1. Kantor Pusat 2. Iakafia 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. BandaAceh 8. Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. BandarLampung L4. Pontianak 15. Palangkaraya 16. Banjarmasin L7. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapua 27. Bengkulu 28. Ternate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuju
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP . LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
89.965.000 7 orcng / 30 hari 148.935.000 138.285.000 127.760.000 123.585.000 129.71.0.000 126.935.000 116.450.000 118.810.000 119.435.000 112.160.000 121.185.000 116,060.000 118.010.000 1L4.235.000 123.110.000 137.335.000 133.910.000 116.760.000 136.635.000 125.285.000 108.045.000 194.235.000 128.435.000 122.310.000 151.660.000 122.680.000 118.510.000 131.260.000 111.435.000 125.750.000 110.035.000 139.310.000 725.760.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
PemeriksaanKinerja PEMDA/ BUMD KOTA/KABUPATEN L. Kantor Pusat 2. Jakarta 3, Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 5. Surabaya 7. Banda Aceh 8. Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. BandarLampung 14, Pontianak 15. Palangkaraya 16. Banjarunsin 17. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. D.enpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapwa 27. Bengkulu 28. Ternate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuju
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
84.050.000 7 orang / ?-5hai 127.370.000 116.i150.000 107.755.000 103.875.000 109.125.000 107.680.000 100.930.000 100.430.000 101.055.000 95.030.000 102.305.000 97.680.000 100.130.000 96.605.000 104.480.000 116.750.000 113.155.000 98.380.000 115.675.000 105.530.000 91.730.000 L63.195.000 105.000.000 103.225.000 129.095.000 102.900.000 100.980.000 112.895.000 95.020.000 r.07.845.000 93.405.000 121.945.000 100.580.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Kementerian
: BadanPemeriksa
dalan
NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3
PemeriksaanTujuan Tertentu APBN (DEPT/LEMBAGA) 1. Kantor Pusat 2. Ja-karta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. BandaAceh 8. Medan 9, Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. Bandar Lampung 14. Pontianak 15. Palangkaraya 16. Banjarrnasin 17. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapura 27. Bengku.lu 28. Ternate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuju
LHI) LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP Lrar
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
BIAYA
KETERANGAN
84.780.000 8 orang / 25 hari 84.780.000 120.015.000 11.7.411,.000 110.980.000 123.131.000 732.943.000 123.188.000 717.327.000 722.022.000 107.330.000 L12.61.4.000 105.281.000 11.6.226.000 108.141.000 119.951.000 140.190.000 1.47.243.000 127.810.000 138.451..000 134.987.000 135.004.000 182.567.000 126.538.000 135.832.000 180.550.000 11.4.986.000 154.534.000 113.800.000 104.317.000 182.182.000 111.6n.000 153.735.000 172,272.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kerrenterian N
PemeriksaanTujuan Tertentu BUMN 1. Kantor Pusat 2. Jakatta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. BandaAceh 8. Medan 9. ?adang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. BandarLamPung 14. Pontianak L5. Palangkaraya 16. Banjarmasin 17. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasat 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapwa 27. Bengkulu 28. Temate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuiu
LHP LHP LHP LHP LHP LHP . LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP
120.5s0.0009 orang / 30 hari 120.550.000 176.685.000 169.187.000 154.836.000 176.195.000 186.864.000 171.75L.000 166.070.000 171.s64.000 153.t[60.000 L61.591.000 151.296.000 152.363.000 152.322.000 168.932.000 197.43t.000 2W.426.000 176.100.000 193.988.000 186.340.000 180.932.000 262.14J.004 12.568.000 186.331.000 244.8t7.000 127.822.000 205.372.000 168.9rm.000 148.072.000 204.772.000 r.55.673.000 210.829.000 194.262.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
Kementerian Nesara / Ierr.basa : Badan Pemeriksa
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
K. PemeriksaanTuiuan Tertentu PEMDA/BUMD Propinsi 1. Kantor Pusat 2. Jakarta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6. Surabaya 7. Banda Aceh 8. Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. BandarLampung 14. Pontianak 15. Palangkaraya 16. Baniarmasin 17. Sanarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 'X. layapwa 27. Bengkulu 28. Temate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuju
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
89.030.000 8 orang / 25 hari 133.880.000 122.415.000 110.600.000 108.365.000 112.140.000 109.775.000 101.800.000 102.500.000 103.125.000 94.350.000 104.475.000 100.200,000 93.550.000 97.575.000 105.700,000 118.265.000 115.100.000 100.450.000 117.715.000 107.725.000 92.300.000 168.35s.000 108.665.000 105.040.000 129.830.000 105.700.000 101.350.000 115.000.000 91.975.000 108.250.000 94.375.000 119.380.000 102.050.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
Perreriksaan Tuiuan Tertentu PEMDA/ BUMD Kota/ KabuPaten 1. Kantor Pusat 2. Jakarta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 5. Surabaya 7. BandaAceh 8. Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. BandarLampung 14. Pontianak 15. Palangkaraya 15. Banjarmasin 17. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 25. Kupang 26. Jayapura 27. Bengkulu 28. Ternate 29. Banten 30. Pangkal Pinang 31. Gorontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuiu
LFIP LHP LHP LHl' LHP LHP LHP LHP. LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LF{P LHP LHP . LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
77.555.000 I orang / 20 hari 2.555,000 105.715.000 96.525.000 92.4/,0.40O 97.390.000 97.725.OO0 90.175.000 89.875.000 90.550.000 86.025.000 91.575.000 86.425.000 87.425.000 84.450.000 92.375.000 105.340.000 99.100.000 86.32s.000 702.240.000 92.225.OO0 80.675.000 1414.930.000 92.665.000 90.240.000 113.830.000 89.7?5.000 87.200.000 101.125.000 79.975.000 94.725.000 82.375.000 105.555.000 87925.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kenenterian Negara/ Lembaga: BadanPemeriksa
NO
URAIAN
1 M. PemeriksaanInvestigasi DEPT/ LEMBAGA (PEMDA/BUMD) 1. Kantor Pusat 2. Jakarta 3. Bandung 4. Semarang 5. Yogyakarta 6.'Surabaya 7. BandaAceh 8. Medan 9. Padang 10. Pekanbaru 11. Jambi 12. Palembang 13. Bandar Lampung 14. Pontianak 15. Palangkaraya 15. Baniarmasin 17. Samarinda 18. Manado 19. Palu 20. Makassar 21. Kendari 22. Ambon 23. Denpasar 24. Mataram 2,5.Kupang 26. Jayapana 27. Bengkulu 28. Ternate 29. Banten 30. Pangkal Pirnng 3L. Gotontalo 32. Batam 33. Manokwari 34. Mamuju
dalam ruoial
SATUAN
BIAYA
3
A
LHP LHP LHP LHP LHP LF{P LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP
KETERANGAN
122.075.000 6 otang / 45 hafi 122.075.000 197.980.000 192.973.004 174.509.000 185.4143.000 182.666.000 165.026.000 767.655.000 167.728.000 153.365.000 1,67.229.000 158.986.000 760.477.000 152.159.000 169.s93.000 2L4.639.000 199.817.000 174.955.000 218.352.000 1.86.056.000 165.413.000 282.854.000 179.273.000 1.83.474.W0 229.005.000 L74.419.000 191.063.000 191.685.000 1s5.066.000 193.978.000 150.307.000 195.L01.000 185.563.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ll. Kementerian Negara/Lembasa : Sekretariat Neeara
NO
URAIAN
1 1 . Audit Kine4a dan Audit Tujuan Tertentu
SATUAN
BIAYA
3
4
KETERANGAN f,
Laporan
26.970.000 20 hari 8 orang
2. ReviewLaporan Keuangandi Dalam Kota
Laporan
21.830.000 8 hari 6 orang
3. Diklat Keprotokolan
Orcng / Angkatan
9.000.000
5 hari
4
Diklat Legal Drafting
Orang / Angkatan
8.350.000
5 hari
c.
Diklat PenyrrsunanNaskah Pidato
Onng / Angkatan
7.600.000
5 hari
Orcr.g / Angkatan
8.419.000
5 hari
di Dalam Kota
6. Diklat Penterjemah
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
III. Kemmterian
Audit Kinerja/Tematik/b tegrasi t. DalamKota/ Jakarta 2. NanggroeAcehDarusalam 3, SumateraUtara 4. SumateraBarat 5. Riau 6, KepulauanRiau 7. Jambi 8. SumateraSelatan 9. BangkaBelitung 10. Bmgkulu 11. Lampung 12. ]awa Barat 13. Banten 14. JawaTengah 15. DI Yogyakarb 16. JawaTimur 17. KalirnantanBarat 18. KalirnantanTengah 19. KalimantanSelatan 20. KalimantanTimur 21. SulawesiUtara 22. Gorontalo 23. SulawesiTengah 24. SulawesiTenggara 25. SulawesiSelatan 25.SulawesiBarat //.Ba]l
28. NusaTmggara Barat 29. NusaTenggaraTimur 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. PaEraBarat 33. Papua Audit TuiuanTefientu (Ktrusus/Investigasi) 1. DalamKota/ Jakarta 2. NanggroeAceh Darusalam 3, SumateraUtara 4. SumateraBarat 5. Riau
Lapotan Iaporan Laporan Iaporan Laporan Iaporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan L,aporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan [,aporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Lapomn Laporan Iaporan Laporan laporan Iaporan
Laporan Iaporan Laporan laporan Laporan I-aporan Laporan
35.260.000 88.4&1.000 76.366.000 75.345.000 76.539.000 68.233.000 68.585.000 71.045.000 67.279.000 75.159.000 58.251.000 81.02.000 85.850.000 n.793.000 76.6N.ffio 81.743.000 75.864.000 69.934.000 76.024.000 8,4.108.000 96.285.000 95.864.000 81.175.000 84.453.000 91.064.000 83.s11.000 123.541.000 80.741.000 83.599.000 82.215.000 90.385.000 127.601.000 L22.N7.000
45.260.000 97.7U.N0 85.516.000 &1.595.000 8s.789.000 2.483.000
u.835.0m 80.295.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
NO
/ Lembasa :
dalarrr
URAIAN
SATUAN
1
J
9. BangkaBelitung 10. Bengkulu 11. Lampung 72. lawaBamt 13. Banten 14.fawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16.JawaTimur |
|
17. Kalimantan Barat 18. Kalimantan Tengah 19. Kalirnantan Selatan
20. KalimantanTimur 21. SulawesiUtata 22. Gorontalo 23. SulawmiTengah 24. SulawesiTenggara 25. SulawesiSelatan 26. SulawesiBarat 27. Bafi 28. NusaTenggaraBarat 29. NusaTenggaraTimur 3{).Malulu 31. N{alukuUtara 32. PapuaBarat ffi. Papua Audit Tujuan Tertentu (Spot Cheek) 1. Dalam Kota/Jakarta 2. Nanggroe Aceh Darusalam 3, Sumatera Utata 4. Sumatera Barat 5. Riau 5. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. SumateraSelatan 9. Bangka Belitung 10. Bengkulu 11, Lampung 12. lawaBarat 13. Banten 14. Jawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. Jawa Timut L7. Kalimantan Barat 18. Kalimantan Tengah 19. Kalimantan Selatan 20. Kalirnantan Timur
I I I I I I I I I I I I
Laporan Laporan Laporan Laporan Iaporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan Laporan
I I I I I I I I I I I I
Laporan | Laporan |
BIAYA
KETERANGAN
4
5
76.529.WA &1.409.000
n.507.0w 90.327.000 84.100.000 87.043.000 85.895.000 90.993.000 80.614.000 79.184.000 85.274.N0 96.158.000 105.535.000 105.114.000
90.42s.000 x].7uJ.000
Laporan Laporan
Laporan | Laporan
Laporan | Laporan Laporan Laporan Iaporan
I I
Laporan | Laporan |
I I I I
laporan Laporan Laporan Laporan
100.314.000 92.761..000 132.791,.000 89.991.000 97.349.0N 91.465.000 99.635.000 136.8s1.000 131.557.000 26.610.000 45.502.000 40.042.000 37.756.000
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
|
39.636.000
Laporan Laporan Laporan Laporan
| | | |
35.746.O00 34.748.000 35.586.000 33.373.000 37.019.000 31.430,000 34.021.000 31.710.000 35.529.000 35.316.000 37.729.O00 35.801.000 36.212.000 37.809.000 41.561.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
dalam
Kementerian Ne sara/ lr;rr.bag:a : NO
TJRAIAN
SATUAN
1
21. SulawesiUtara 22. Gorontalo 23. SulawesiTengah 24. SulawesiTmggara 25. SulawesiSelatan 26. SulawesiBarat 27. Bali 28. NtrsaTenggaraBarat 29. NusaTenggaraTimur 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. PapuaBarat 33. Papua Survailance/Inte$m 1. DalamKota/fakarta 2. NanggroeAcehDarusalam 3, SumateraUtara 4. SumateraBarat 5. Riau 6. KepulauanRiau 7. |ambi 8. SurnateraSelatan 9. BangkaBelitung 10. Bmgkuhr 11rlampung 12.fawa Barat 13. Banten 14. JawaTmgah 15. DI Yogyakarta 16. JawaTimur L7. IGlirnantanBarat 18. KalimantanTmgah 19. KalimantanSelatan 20. KalimantanTimur 21. SulawesiUtara 22. Gorontalo 23. SulawesiTengah 24. SulawesiTenggara 25. SulawesiSelatan 26. SulawesiBarat n. Bali 28. NusaTenggataBarat 29. NusaTmggaraTimur 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. PapuaBarat
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan [.aporan Laporan Laporan Laporan Iaporan Laporan Laporan Laporan
BIAYA
KETERANGAN
4
5
49.72Ji0wI 52.1s1.000 I 42.e70.000 | 42.897.000 I 4:t.201.000 I
44.s3s.ooo I 47.427.000 | 38.667.000 | 46.204.000 II 4e.062.000 | 51.203.000 | 72.410.000 | 65.47s.000 I I
II
Laporan Laporan laporan Laporan Lapotan laporan Laporan Laporan laporan I-aporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan Laporan Iaporan Laporafl Laporan Laporan laporan laporan Laporan Laporan Lapotan Laporan Laporan
17.400,000 89.734.000 n.676.000 76.595.000 n.789.000 69.483.000 69.835.000 72.295.000 68.529.000
[email protected] 69.501.000 82.327.ON 76.100.000 79.043.000 77.895.000 82.993.000 72.6L4.000 71.184.000 n.?J4.O00 88.158.000 97.535.000 97.114.000 82.425.000 85.703.000 92.314.000 84.76r.000 124.79r.000 81.991.000 89.349.000 83.465.000 91.635.000 128.851.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian NO
Lembaqa :
URAIAN
1
SATUAN 3
|
I
33. Papua
Laporan
BIAYA
KETERANGAN
4 123.657.000
lE. Monitoring dan Tindak Lanjut 1. DalamKota/Jakarta 2. NanggroeAceh Darusalam 3. SumateraUtara 4. SunateraBarat 5. Riau 6. KepulauanRiau 7. Jambi 8. SumateraSelatan 9. BangkaBelitung 10. Bengkulu . 11. Lampung 12.JawaBarat 13. Banten L4.fawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. JawaTimur 17. KalirnantanBarat 1.8.KalimantanTengah 19. KalirnantanSelatan 20. KalimantanTimur 21. SulawesiUtara 22. Gorontalo 23. SulawesiTengah . 24. SulawesiTenggara 25. SulawesiSelatan 26. SulawesiBarat 27. B^li 28. NusaTenggaraBarat 29. NusaTenggaraTinur 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. PapuaBarat 33.Papua
Laporan laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Iaporan laporan laporan Laporan Laporan laporan Laporan Laporan laporan laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan Laporan Laporan
9.250.000 41.534.000 34.366.000 31.s45.000 32.1U.0m 28.883.000 42.593.000 44.195.000 26.729.000 26.979.W0 24.821.000 8.4n.000 2:5.375.OO0 29.5113.000 28.595.000 31.643.000 29.014.000 29.359.0m 31.624.0ffi 35.508.000
[email protected] 49.71.4.000 37.9b.000 37.903.000 38.814.000 40.261.000 44.916.000 32.76.000 42.M9.000 44.315.000 418.110.000 75.551.000 66.532.000
F. ReviewLaporanKeuangan
Laporan
n.570.000
3. KajianPengawasan KeuanganSerta PmgawasanLainnya
Laporan
13.500.000
2. )irektorat JenderalPengelolaanUtang 1. PmjualanObligasiNegaraRitel (ORI) di PasarPerdana 2. PenerbitanObligasiNegaraDalam Valuta Asing di PasarIntemasional
KALI
618.377.500
KALI
539.597.500
5
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kerrenterian
NO
Lembaqa :
URAIAN
dalam
SATUAN
1 BadanPendidikan dan Pelatihan Keuangan 1. DTSSTeknik Investigasi 2. DTSSTeknik Intetijen 3. DF JFA Pembentukan Auditor Terampil 4. DF JFA Pernbentukan Auditor Ahli 5. DF JFA Ketua Tim 6. Penerbitan Majalah / Jurnal : Penerbitan Jurnal Keuangan Pemerintah 7. Penyusunan Naskah Buku : Penyusunan Buku Teks 8. PenyelenggaraanPenelitian dan Pengembangan: Penyusunan ResearchPaper - SekolahTinggi Akuntansi Negara (STAN) 1. Prodip III Kebendaharaan Negara Tingkat I 2. Prodip III KebendaharaanNegara Tingkat II 3. Prodip III Kebendaharaan Negara Tingkat III a. Prodip III Adnrinistrasi perpajakan Tingkat I 5. Prodip III Adutinistrasi Perpaiakan Tingkat II 6. Prodip III Adrrinistrasi perpaiakan Tingkat III 7. Prodip III Kepabeanandan Cukai Tingkat I 8. Prodip III Kepabeanandan Cukai Tingkat II 9. Ptodip III Kepabeanandan Cukai Tingkat III 10. Prodip III Pajak Buuri dan Bangunan Tingkat I 11. Prodip III Paiak Bumi dan Bangunan Tingkat tr 12. Prodip III Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat III 13. Prodip III Pengurusan Piutang dan lelang Negara Tingkat I 14. Prodip III Pengurusan piutang dan Lelang Negara Tingkat II 15. Prodip III Pmgurusan piutang dan Lelang Negara Tingkat III
Orang Oraog Orang Ot*g Oraog Volume Buku Research Paper
BIAYA
KETERANGAN
4
5
2.176.w1 43n.083| 2.36s.833 | 2.872.500 | 2.2n.fr01
60.688.000 I
767.970.0W I
15o.7s2.ooo I
I
Or*g Orang
3.651.200 | 4.006.$3 |
Orang
s.272.700:|
O"ang
3.s22.s33 I
Ot*g
4.151.867 | s.378.033 |
Orang Orang Orang Ot*g
4.217.2N I
3.e26.533 | 5.107s67 |
Or*g
3.143.86' I 4.006.533
Orang
5.?5336?
O"ang
Orang Orat g Orang
J
| 3.806.s33 | 4.0n.867 |
s.256.700l|
I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
Kemmterian
BIAYA
KETERANGAN
URAIAN
SATUAN
16.Prodip III Akuntansi Pemerintahan
3 Otat g
3.926.533
Orang
4.036,.533
Orang
2.640.1#7
Orang Orang Otang Orang
3.951.200 4.258.533 4.4L2.200 4.258.533
O"ung
4.076.333
Orang
4.006.533
Orang
3.474.533
Oraog
3.491.867
Ota.g
2.267.867
Orang
1.913.200
Orang
2.130.533
Orang
r.659.867
Orang
1.043.867
NOI 1
5
Tingkat I
77.Prodip III Akunbnsi Pemedntahan Tingkat II Prodip III Akuntansi Pemerintahan Tingkat III 79.Ptodip I Kebmdaharaan Negara 20.kodip I Administrasi Perpaiakan 2t. Prodip I Kepabeanandan Cukai Prodip I Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Prodip III Khusus Akuntarsi Pemerintahan Tingkat I Prodip III Khusus Akuntansi Pemerintahan Tingkat II )4 Prodip Itr l(husus Administrasi Perpaiakan Ting?.atI Prodip III Khuzus Administrasi Perpajakan Tingkat II Prodip IV Akuntansi Pemerintahan Matrikulasi Prodip IV Akuntansi Pemerintahan SemesterVII 29.Prodip IV Akuntansi Pemerintahan SecresterMII Ptodip IV Akuntansi Pemerintahan SemesterIX 31.Prodip IV Akuntansi Pemerintahan SemesterX Uiian Saringan Masuk Prodip III Khusus Ujian Saringan Masuk Prodip IV
Orang
50.000
Orang
50.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
IV. Kementerian URAIAN
1. Dukungan Operasi Rutin/Logistik DITSAMAPTA 1. Menyelenggarakan Pengaturan, Penjagaan,Pengawasan,Patroli (Turiawati)
Orang/ Hari
Orang/Giat
DITINTELKAM 1. Latihan Pta Operasi lnteliien 2. PembentukanJaringan Intelijen 3. PembinaanJaringanIntelijen 4. Deteksi/Penyelidikan, pengamanan Intelijen 5. PenggalanganIntelijen (SasaranPerorangan) 6. PenggalanganIntelilen (SasaranKelompok) 7. Operasi Intelijen
Alademi Kepolisiaa 1. BhatarSumberS1/S2 2. Abrigtar SumberS1./S2 3. BrigdatarSumbetS7/Sz 4. BrigdatarSumberSMU 5. BrigtutarSumber51/52 6. BrigtutarSumberSMU
Orang/Akt Orang/Akt Orang/Akt Orang/Akt Orang/Akt Orang/Akt
Orang/Hari Orang/Giat Orang/Giat Orang/Hari
5.475.000 8.300.000 705.000
Orang/Giat
15.400.000
Orang/ Giat
25.075.000
Orang/Hari
1.450.000 19.445.000 HargaSatuan 35.604.000tersebutdiluar biaya 26.433.000 wearving 45.391.000 27.004.000 45.241.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
: BPKP
dalam rupial
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
t
2
3
4
J
I
1 . lAudit Keuangan
1. DKI lakarta I 2. Banten | | 3. JawaBarat 4. Jawa Tengah | | 5. DI Yogyakarta | 6. Jawa Timur | 7. Nanggroe Aceh Darussalam | 8. SumateraUtara 9. SumateraBarat | 110.Riau 111.lambi 12. SumateraSelatan |
113.Lampung
| 14. Kalimantan Barat | 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur | | 17. SulawesiUtara | 18. SulawesiTengah | 19. Sulawesi Selatan 20. Sulawesi Tenggara | 121.Maluku 122.Ball 123.Nusa TenggaraTimur Iz+. Irian laya 25. Bengkulu Audit Operasional 1-.DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. Jawa Tengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. SumateraUtara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 1.3.Lampung 14. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah
6orang/27harj LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
40.580.000 58.580.000 61.635.000 57.13s.000 55.155.000 57.240.000 56.735.000 50.470.000 51.4130.000 55.295.000 48.490.000 52.170.000 51.290.000 51.740.000 53.825.000 62.575.000 58.220.000 52.240.000 61.620.000 54.415.000 56.175.000 89.570.000 56.905.000 7s.940.000 53.242.000 6 orang/ 20 hafi
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
37.680.000 43.790 46.035
42.720.000 4L.235.000 42.825.000 u.740.000 38.080.000 38.590.000 42.110.000 36.370.000 39 38. 39.350.000 40.835.000 47.980.000 39.730
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian N
: BPKP
dalam runial
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
1
2
J
4
19.SulawesiSelatan 20.SulawesiTenggara Maluku
22. Bali Nusa Tenggara Timur Irian ]aya '25.Bengkulu LJ.
J.
Audit Kinerja 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. fawa Tengah 5. DI Yogyatarta 6. Jawa Timur 7. NanggroeAceh Darussalam L SumateraUtara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. l^ampung 14. KalimantanBarat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. Sulawesi Utara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa Tenggara Timur 24. irian Jaya 25. Bengkulu
4. Audit PengadaanBarangdan Jasa Audit dengan Tujuan Tertentu 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. Narggroe Aceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. SumateraBarat 10. Riau
I-HA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
KETERANGAN E
46.230.000 41.080.000 44.985.000 67.175.000 43.660.000 59.950.000 39.952.000 6 orang/ 22hari
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LFIA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
38.640.000 49.290.m0 51.860.000 48.060.000 46.415.000 48.205.000 47.91.0.000 42.650.000 43.340.000 46.975.000 40.830.000 44.200.000 43.180.000 43.930.000 45.645.000 53.420.000 49.225.000 44.370.00A 51.950.000 46.050.000 49.095.000 75.650.000 48.590.000 65.945.000 44.908.000 6onng/I7hai
LHA LHA LI{A LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
35.365.000 37.810.000 39.730.000 36.900.000 35.575.000 36.965.000 37.090.000 33.030.000 33.360.000 36.765.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
dalam ru
Kementerian N
31.430.000 34.280.000 33.180.000 34.290.000 35.545.000 42.060.000 38.055.000 34.610.000 40.030.000 3s.630.000 40.395.000 58.220.000 38.250.000 53.475.000 34.516.000
11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung L4. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. Sulawesi Utara 18. Sulawesi Tengah 19. SulawesiSelatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa Tenggara Timur 24. kianlaya 25. Bengkulu
6 orang/ 6 hari
GG, C'CGpada BUMN/
PAK BUMDdanSosialisasi 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. ]awaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. JawaTimur 7. NanggroeAcehDarussalam 8. SumateraUtara 9. Sumatela Barat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSel,atan 13. Lampung L4. Kalimantan Barat 15. Kalimafltan Selatafl 16. Kalimantafl Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelaian 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22.Ba]l 23. Nusa Tenggara Timur
24. Irian Jaya 25.Bengkulu EvaluasiKebiiakan 1. DKI Jakarta 2. Banten
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan 'Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
19.815.000 16.980.000 "t7.770.000 16.605.000 15.970.000 16.525.000 17.145.000 15.340.000 15.190.000 L7.675.000 14.310.000 16.040.000 15.020.000 16.800.000 20.5415.000 17.570.000 1,6.476.000 18.220.000 16.533.000 22.320.000 26.365.000 18.715.000 28.396.000 15.680.000 6 orang/32 hari
49.350.000 72.860.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
rfa/Lembaga : BPKP
dalam
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3 LFIE LFIE LFlE LFIE LFIE LHE LHE LHE LHE LHE LFIE LHE LFlE LI-IE LHE LHE LHE LHE LHE LFIE LHE LHE LHE
+
6
76.715.000 70.830.000 68.600.000 77.245.000 70.575.000 63.030.000 64.750.000 68.660.000 60.690.000 65.275.000 63.7110.000 64.270.000 66.940.000 77.940000 72.-125.000 64.954.000 76.140.000 67.597.000 69.660.000 110.120.000 70.60s.000 93.859.000 66.1?4.000
laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
29.830.000 21.090.000 22.045.000 20.610.Offi 19.990.000 20.750.000 21.060.000 19.060.000 19.000.000 27.&5.000 17.970.000 19.910.000 18.830.000 20.090.000 20.640.000 24.670.000 21.665.000 20,286.000 22.390.000 20.508.000 25.860,000 31.795.000
3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. NanggroeAceh Darussalam L Sumatera Utala 9. SumateraBarat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. lampung 14. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. SulawesiUtara 18. Sulawesi Tengah 19. Sulawesi Selatan 20. Sulawesi Tenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa Tenggara Timur 24. Irian Jaya 25. Bengkulu 7. PenugasanLairurya 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. Nanggroe Aceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14, Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Ka-limantanTimur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. Sulawesi Tenggara 21. Maluku 22. Bali
6 orang/l?hai
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-26dalam
Kementerian Negara/Lembaga : BPKP NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3
+
5
23. Nusa Tenggara Timul M.lianJaya 25. Bengkulu 8. Invmtarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara(BM/KN) 1, DKI lakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. Nanggroe Aceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. SuurateraBarat 10. Riau 11. Jambi L2. Sr,rmateraSelatan L3. Latrtpng 14. Kalimantbn Barat 15. Kalirrrantan Selatan 116.Kaliman'tan Timur l1z. SulawesiUtara | 18. Sulawesi Tengah Selatan | 19. Sulawesi 20. Sulawesi Tenggara | 121.Maluku
ln.Ba\
Nusa TenggaraTimur 123. 124.Irian Jaya 25. Ben8kulu | I 9. IAsistensi SAKIP/ L AKIP | 1. DKI Jakarta | 2. Banten | 3. JawaBarat | 4. Jawa Tengah | 5. DI Yogyakarta | 6. JawaTimur | 7. NanggroeAceh Darussalam | 8. Surntera Utara | 9. Sumatera Barat 110.Riau | 11. Jambi | 1.2.SumateraSelatan 113.Lampung 114,Kalimantan Barat
22.660.000 32.797.000 19,658.000
Laporan Laporan Laporan
6 orang/19 hari Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan l,aporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
I
37.320.0001 43.430.0001 4s.57s.0001 42.36,0.0001 40.87s.0001 42.46s.0001 42.380.0001 37.720.0001 38.230.0001 41.750.0001 36.010.0001 39.120.0001 38.060.ooo I 38.99o.oool 40.475.0001 47.620.0001 43.s20.o0ol 39.370.0001
45.s70.oool 40.720.000] M.625.000 55.815.000 43.300.000 59.590.000 39.592.000 7 orang/1S hari
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
45.185.000 51.630.000 54.420.000 50.210.000 48.740.000 50.720.000 50.170.000 44.810.000 45.470.000 49.510.000 42.710.000 46.810.000 45.250.000 46.430.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KementerianNeeara/ Lembaea: BPKP
dalam
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
A
5
15. KalimantanSelatan 16. Kalimantan Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa Tenggara Timur 24. kianlaya 25. Bengkulu 10. Evaluasi LAKIP 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. Sufiatela Utara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. Sulawesi Utara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa Tenggara Timur 24. Irian Jaya 25. Bengkulu
48.180.000 56.810.000 51.930.000 47.014.000 s4.430.000 48.722.000 53.160.000 79.860.000 51.770.000 7-1.294.000 47.402.000 6 onng/ 20 hari
LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LFTE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE
37.680.000 43.790.000 46.035.000 42.720.000 41.235.000 42.825.000 42.740.000 38.080.000 38.590.000 42.110.000 36.370.000 39.480.000 38.420.000 39.350.000 40.835.000 47.980.000 43.880.000 39.730.000 46.230.000 41.080.000 414.985.000 57.775.000 43.660.000 59.950.000 39.952.000
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
61.155.000 71.930.000 76.140.000 69.600.000 68.190.000 71.160.000 69.260.000
1 1 . Asistensi SAKD, dan Terkait SAKD
1. DKI jakarta 2, Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. JawaTimur 7. NanqgroeAceh Darussalam
9 orang/18 hari
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam ru
KementerianNesara/ Lembasa: BPKP
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
1
2
3
L
8. Sumatera Utara 9. SumateraBarat 10. Riau 11. f ambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalimantan Barat 15. KalimantanSelatan 16. KalimantanTimur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa TenggaraTimur 24. fu:olnJaya 25. Bengkulu
Laporan Laporan l-aporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
5
62.110.0001 63.2s0.0001 68.330.0001
se.11o.oo0l 65.610.0001 62.930.0001 64.490.0001 I
66.es0.0001 7e.120.0001 72.620.0001 65.602.0001 75.570.0001 68.356.0001 72.990.000 112.490.000 72.280.000 99.172.000 66.658.000 6 orang/41 hari
12. Pendampingan Penyusunan Neraca 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. JawaTimur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. SumateraUtara 9. SumateraBarat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. Iampung 14. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. Sulawesi Selatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa TenggaraTimur 24. Irian laya 25. Bengkulu
KETERANGAN
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan l-aporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
s0.850.000 87.980.000 92.810.000 85.470.000 82.760.000 86.005.000 84.705.000 75.360.000 77.020.000 81.875.000 72.690.000 78.055.000 76.640.000 76.630.000 79.990.000 92.880.000 86.780.000 77.494.000 91.920.000 81.127.000 80.610.000 134.165.000 84.015.000 110.464.000 79.612.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KementerianNegara/Lembaqa: BPKP NO
URAIAN
1
l+.
dalam
SATUAN
BIAYA
3
n
KETERANGAN q
AsistensiGCG pada BUMN/BUMD 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. JawaTimur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalirnantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timul 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. BaI: 23. Nusa TenggaraTimur 24. irian Jaya 25. Bengkulu
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
62.165.000 108.780.000 114.980.000 105.395.000 rc2.n5.000 106.935.000 104.120.000 93.100.000 95.360.000 100.735.000 89.740.000 97.145.000 94.930.000 94.870.000 98.945.000 114.745.000 "1o7.775.000 96.238.000 113.380.000 101.054.000 98.895.000 L66.41.0.000 104.260.000 136.193.000 99.362.000
EvaluasiGCG pada BUMN/ BUMD 1. DKI Jakafta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. Nanggroe Aceh Darussalam 8, Sumatela Utara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11.Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalimantan Balat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan
LFIE LHE LFIE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LHE LFIE LHE LHE LHE LHE
49.140.000 74.480.000 78.500.000 72.345.000 70.130.000 72.880.000 72.000:000 64.260.000 65.470.000 69.980.000 61.860.000 66.655.000 65.060.000 65.530.000 68.290.000 79.s7s.000l 73.730.000| 66.274.0001 77.820.0001
orang/40 hari
6 orang/ 34 hati
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian NO
: BPKP URAIAN
1
20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa Tenggara Tirnur 24. Irian Jaya 25. Bengkulu -tc.
Audit Investigatif Pengembangan PengaduanMasyarakat 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. JawaTimur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. SumateraBarat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. KalimantanBarat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. Sulawesi Utara 18.SulawesiTengah 19.SulawesiSelatan 20.SulawesiTenggara 21.Maluku 22.Bali l3. Nusa TenggaraTimur >-4.IrianJaya 15.Bengkulu
dalam
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
3
4
5
LHE LHE LHE LHE LFIE LHE
69.082.000 70.7J.0.000 113.060.000 72.060.000 95.764.000 67.672.000 orang/30 hari
LHA LHA LHA LHA
LHA LHA
LHA LHA LHA LHA LHA
t I I I
I I
I I I I I
LHA I
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
LrrA LHA LHA LHA LHA
I I I I I I I I
I I I I I
50.519.000 69.489.000 73.019.000 67.619.000 65.549.000 67.994.000 67.534.000 60.589.000 61.529.000 65.924.000 58.359.000 62.684.000 61.109.000 61.819.000 64.259.000 74.629.000 68.909.000 62.443.000] 72.549.000) 64.756.000i 67.67e.0001 r03.774.0001 67.804.0001
8e.ee3.0001 63.2e7.0001 I
16. \udit Investigatif Atas Eskaiasi Harga 1. DKI Jakarfa 2. Banten 3. JawaBarat 4. Jawa Tengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. Nanggroe Aceh Darussalam L Sufnatera Utara 9. Sumatera Barat 'l 0. Riau 11. Iambi
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
I
6 orang/20 hari
39.n2.000l| 4s.882.0001 48.127.0001 44.812.0001 43.327.0001 44.977.0001
44.832.oool 40.172.0001 40.682.0001 44.202.0001 38.462.0001
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian N
UR.A,IAN 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalinnntan Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTmgah 19. Sulawesi Setratan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa TenggaraTimur 24. Irian Jaya 25. Bengkulu lnvestigatif Atas Kasus Klaim 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. Jawa Tengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. SumateraUtata 9. SumateraBarat 10. Riau 11. Jarnbi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. Sulawesi Selatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa TenggaraTimur 24. bianJaya 25. Bengkulu Audit Investigatif Atas Hambatan Kelancaran Pembangunan 1. DKI Jakarta 2. Banten
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA I,HA LHA LHA LHA LI{A LHA
47.572.000 40.512.000 47.M2.000 42.927.000 50.072.000 45.972.000 41..822.000 48.322.000
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LI{A LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
43.195.000
47.077.000 69.267.000 62.042.000 42.044.000 6orang/?8hari
66.145.000 61.375.000 61.600.000 60.885.000 55.475.000 59.340.000 56.275.000 55.335.000 55.725.000 57.900.000 66.935.000 62.550.000 56.285.000 56.025.000 58.625.000 59.950.000 95.23s.000 61.085.000 80.570.000 57.455.000 6 orang/20hari 39.772.000 45.882.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
ua/Lembaga : BPKP
dalam
NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3
4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. ]awa Timur 7. NanggroeAceh Darussalam 8, Sumatera Utara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11.Jambi 12. SumateraSelalan 13. Lampung 14, Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. Sulawesi Tenggara 21. Maluku 22. Bali lJ. l\usa I enggara I llnur
24. IrianJaya 25. Bengkulu
LHA LFIA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA I,HA LHA LHA
BIAYA
KETERANGAN
I14.812.000 43.327.O00 44.917.000 414.832.000 40.772.000 40.682.000 44.202.000 38.462.000 47.572.000 40.512.000 4-t.M2.000 42'927.000 50.072.000 45.972.000 41.822.000 48.322.000 43.172.000 47.0n.000 69.267.000 45.752.000 62.042.000 42.044.000
19. Bantuan Penghitungan Kerugian Negara 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. JawaTimur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalimantan Barat 15. Kalirnantan Selatan 16. KalimantanTimur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. SulawesiTenggara 21. Maluku 22. BaIi 23. Nusa TenggaraTimur
6 orang/16hari LHA LHA LHA L}IA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
36.525.000 38.095.000 40.015.000 37.185.000 35.860.000 37.250.000 37.375.000 33.315.000 33.645.000 37.050.000 31.715.000 34.565.000 33.465.000 34.575.000 35.830.000 42.345.000 38.340.000 34.895.000 40.315.000 35.915.000 40.680.000 58.505.000 38.535.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
Lembaea : BPKP
dalam
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
"l
2
3
4
24. lianJaya 25. Bengkulu
LHA LHA
53.760.000 34.801.000
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LI{A LHA LHA LHA LHA LHA
5.952.000 5.277,000 5.257.000 5.427.000 4.822.000 4.832.000 5.697.000 5.017.000 4.867.000 5.732.000 4.857.000 4.667.000 4.847.000 5.117.000 5.232.000 5.947.000 5.162.000 4.941.000 5.737.000 4.749.000 6.762.000 6.727.000 5.377.000 7.606.000 4.487.000
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA L]{A LHA LHA
49.707.000 79.587.000 83.932.000 77.292.000 74.977.000 n.867.000 76.n7.000 68.437.000 69.827.000 74.452.000 65.927.000 70.982.000 69.427.000 69.717.000 72.707.000 84.62?.000
?0. Bantuan Keterangan Ahli 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. JawaTimur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. SumateraBarat 10. Riau 11. Jambi .12.SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalimantan Barat 15, Kalimantan Selatan 16. Kaliman'tan Timur 17. SulawesiUtara 18. SulawesiTengah 19. SulawesiSelatan 20. SulawesiTenggara 21, Maluku 22. Bali 23. Nusa Tenggara Timur 24. Irian Jaya 25. Bengkulu
E
1 orang/4 hari
21.Bantuan Audlt Investigatif Kepada KPK 1. DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. JawaTimur 7. NanggroeAceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. Sumatera Barat 10. Riau 11. Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Tirnur
KETERANGAN
6onng/37hari
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
URAIAN
NO
dalam rupial
:BPKP
Kementerian
1
17. Sulawesi Utara 18. Sulawesi Tengah .9. Sulawesi Selatan 10.Sulawesi Tenggara 11.Maluku 12.Bali 13.Nusa Tenggara Timur 14.IrnnJaya 15.Bengkulu
SATUAN
BIAYA
3
A
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
KETERANGAN 3
78.682.000 70.521.000 83.1.47.000 73.659.000 74.427.000 127.1.42.0O0 76.597.000 101.366.000 72.175.000 5 orang/23 hari
72. ]antuan Audit Investigatif Kepada 'enyidik
1..DKI Jakarta 2. Banten 3. JawaBarat 4. JawaTengah 5. DI Yogyakarta 6. Jawa Timur 7. Nanggroe Aceh Darussalam 8. Sumatera Utara 9. SumateraBarat L0. Riau 1.1.Jambi 12. SumateraSelatan 13. Lampung 14. KalimarntanBarat 15, Kalimantan Selatan 16. Kalimantan Timur 17. SulawesiUtara 1.8.SulawesiTengah 19. Sulawesi Selatan 20. Sulawesi Tenggara 21. Maluku 22. Bali 23. Nusa TenggaraTimur 24. lianJaya 25. Bengkulu
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
3e.6e3.0001 s2.173.0001 s4.e08.0001 s0.838.0001 49.208.0001 51.103.0001 50.598.0001 45.143.0001 4s.e23.0001 4e.5s8.0001 43.263.0001 45.843.0001 4s.763.0001 46.453.0001 48.258.0001 56.318.0001 52.0e3.0001 46.es3.0001 54.893.0001 48.7e8.0001 51.408.000 79.853.000 51.308.000 69.113.000 47.659.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA VI. Kementerian
: Komisi Yudisial
dalanr
NO
URA]AN
SATUAN
BIAYA
KETERANCAN
1
2
3
4
5
1 . Komisi Yudisial A. PenyelenggaraanPemeriksaaandan PengawasanBidang Investigasi 1.. PenyelenggaraanPemeriksaandan PengawasanBidang Investigasi Hakim Pegadilan Negeri / Pengadilan Tinggi 2. Penyelmggaraan Pemeriksaan dan PengawasanBidang Investigasi Hakim Agung
Laporan
3.000.000
Laporan
3.700.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA VII. Kementerian Negara/Lembaga : Perindustrian
NO
URAIAN
1
z
.,
hspektoratJenderal A. PenyelenggaraanPengawasanKinerja di LingkunganDep.Perindustrian A.1.KantorPusat 1. Unit EselonI (Setjen/Ditjm/BPPl) 2, lrlen / Pusat-pusat 3. Pusdiklat
dalam
SATUAN J
BIAYA
KETERANGAN
4
LHP LHP LHP
48.950.000 1 paket/ unit/tim 22.430,000 24.070.000
Balai BesarIndustri 1. Jakafta 2. Bogor 3. Bandung 4. D.I. Yogyakarta 5. Sernrang 6. Makassar
LHP LHP LHP I}IP LHF tfiP
17.840.000 1 paket/unit/ tim .[5.610.000 47.010.000 50.618.000 52.050.200 67.874.600
Baristand dan Unit Sekolah Tinggi/ Akademi Bidang Industri 1. Banda Aceh 2. Medan 3. Padang 4. Palembang 5. Bandar Lanrpung 6. DKL fakarta 7. Bogor 8. Bandung 9. DI. Yogyakarta 10.Surabaya 11.Pontianak 72. Banjarbaru 13.Samarinda 1.4.Manado 15.Makassar Ambon
LHP LFIP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP
52.879.000 l paket/unit/tim 8.n6.0N 40.930.000 34.955.000 33.r16.000 13.840.000 33.n0.000 34.710.000 37.090.000 40.468.000 37.109.000 40.559.000 48.748.000 54.660.000 49.159.000 53.620.000
LFIP LHP LFIP LHP LHP LHP
8.062.mO 1paket/unit/tim 35.800.800 33.476.000 27.080.800 11.840.000 27.760.000 30.326.000 33.079.400 M.#7.8ffi
4.4. BataiDklat Industri dan Sekolah Menengah(SMAK/SMTI) 1. BandaAceh 2. Medan 3. Padang 4. Lampung 5. Jakarta 6. Bogor 7. D.l. Yogyakarta 8. Surabaya 9. Bati
LHP LHP LHP
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
Kementerian Neeara/ l,embasa : Perindustrian
BIAYA
KETERANGAN
NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3 LHP LFIP
4 30.281 39.831.200
LFIP tHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP l.rIP LHP LHP LHP LFIP LHP rlIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP
41.262.2W l paket/unrt/ fim 34.000.800 32.4t6.200 28.875.400 28.998.000 31.675.000 27.00r.000 2s.280.800 25.867.200 25.268.200 26.020.000 26.760.000 10.040.000 29.299.60 28.526.000 31..279.400 42.557.8ffi 31.357.800 38.&12.600 28.481.200 28.2I2.m0 31.319.200 38.086.400 42.468.000 4.669.mO 34.801.200 38.031.200 34.810.000 34.8i17.400 4I.792.000 46.232.000 61.04t.600 60.450.800
LHP
32.800.400 1 paket/unit/ tim
10.Pontianak 11.Makassar B. PenyelenggaraanPengawasandan PerrreriksaanPengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perrbantuan Perindustrian 8.1. Dekonsentrasi Perindustrian Propinsi 1. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
2. SunateraUtara 3. Riau 4. KepulauanRiau 5. Jambi 5. SumateraBarat 7. SumateraSelabn 8. Lampung 9. Bmgkulu 10. BangkaBelitung 11.Banten 12. JawaBarat 13. DKL Iakarta 14. JawaTengah 15.DI. Yogyakarta 16. JawaTimur 17.Bali 18. NusaTenggaraBarat L9. NusaTenggaraTimur 20. KalimantanBarat 21. Iftlimantan Tengah 22. Kalimartan Selatan 23. KalimantanTimur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. PapuaBarat
5
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kemmterian
2. Prov, Sumatera Utara a Kab. Deli Serdang b. Kab. Pakpak Barat (Sumut) 3. Prov. Riau a. Kota Dumai 4. Prov. Kepulauan Riau a. Kab. Lingga 5. Prov. Jambi a. Kab. Tanjung Jabung Timur b. Kota Iambi 6. Prov. Sumatera Barat a. Kab. Padang Pariaman b. Kab. Tanah Datar c. Kota Bukit Tinggi 7. Prov. Sumatera Selatan a. Kab. Ogam Komering Ulu b. Kota Palembang 8. Prov. a. Kab. Lampung Barat 9. Prov. Bengkulu a. Kab. Bengkulu Uhra b. Kab. Bengkulrr Selatan c. Kab. Rejang Lebong d. Kab. Kepahiang e. Kota Bengkulu 10. Prov. Banten a. Kab. Pandeglang b. Kab. Lebak 11. Prov. Jawa Barat a. Kab. Bogor b. Kab. Bandung c. Kab. Sumedang d. Kab. Cirebon 12. [tov. Jawa Tmgah a. Kab. Pekalongan b. Kab. Purbalingga c. Kab. Temanggung d. Koh Suralarta 13. Prov. DI. Yogyakarta a. Kab. Bantul 14. Prov. Jawa Timur a. Kab. Sidoario b. Kab. Bondowoso c. Kab, Pasuruan d. Kab. Probolinggo e. Kab. Madiun
I-FIP
31.900.400
LHP LFIP
26.975.600 27.875.ffi0
LHP
26.803.400
LHP
24.747.800
LHP LFIP
23.956.000 22.466.ffio
LHP LHP LHP
8.7r2.0W 25.712.000 25.7L2.000
LHP LHP
22.472.000 20.El2.000
LHP
22.055.600
t}IP LHP LHP LHP L.rIP
22.81,6.400 ?2.876.400 n.lL6.&o 23.116.400 21.916.400
LHP LHP
20.570.000 21.170.000
LFIP LHP LHP LHP
20.300.000 21.350.000 21.350.000 21.350.000
LHP LHP LHP LFIP
24.300,800 24.900.800 24.150.800 24.000.800
LHP
23.492.000 25.065.800 26.115.800 25.515.800 25.%,5.800 26'.11s.800
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
g. Kab. Bojonegoro 15. Prov. Bali a. Kab. Gianyar 15. Prov. Nusa Tenggara Brt. a. Kab. Lombok Barat b. Kab; lnmbok Timur c. Kab. Bima d. Kab. Sumbawa e. Kab. Dourpu f. Kota Mabram 17. Rov. Nusa Tenggara Tru. a. Kab. Belu b. Kab. Timor Tengah Selatan c. Kab. Sumba Timur 18. Prov. Kalimantan Barat a. Kab. Sanggau b. Kab. Sintang c. Kab. Pontianak d. Kab. Ketapang e. Kab. Bengkayang f. Kab. Sekidau 19. Prov. Kalimantan Tengah a. Kab. Barito Selatan b. IGb. Katingan 20. Prov. Kalimantan Selatan a. Kab. Banjar b. Kab. Tapin c. Kota Banjararasin 21. Prov. Kalimantan Timur a. Kab. Nunukan b. Kota Sanarinda 22. Prov. Sulawesi Utara a. Kab. Kep. Talaud b. Kota Tomohon c, Kota Bitung 23. Prov. Gorontalo a. Kab. Gorontalo 24. Prov. Sulawesi Barat a. Kab. Mamuju b. Kab. Polewali Mandar 25. Prov. Sulawesi Selatan a. Kab. Gowa b. Kab. Bone c. I(ab. Emekang d. Kota Makassar
26.115.800 25.815.800 LHP
35.819.600
LHP LHP LHP LHP LHP LHP
?5.6U.600 26.384.600 27.7U.6N 26.83i{.600 27.734.@0 25.034.600
I.HP LFIP LHP
32.148.200 31.548.200 33.348.200
LHP LHP LF:IP LHP LFIP LHP
24.L33.400 25.033.400 23.533.400 25.183.400 24.133.400 24.733.400 24.220.400 23.620.4N
LFIP LHP LHP
2:5.369.N0 ?li.969.400 24.769.400
LFIP LHP
32.634.800 29.094.800
LHP LHP LHP
36.625|000 34.5?i.000 34.5%.000 35.239.400 29.383..!00 29.383.400 31.033.400 31.633.400 31.783.4W 30.433.400
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kel1renterian
ua/Lembaga : Pedndustrian
dalam
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
26. Prov. Sulawesi Tmgah a. Kab. Poso b. Kota Palu 27. Prov. Sulawesi Tenggara a. Kab. Konawe b. Kota Kendari 28. Prov. Maluku a. Kab. Pulau Buru b. Kab. Seram Bagian Barat c. Kota Ambon 29. Prov. Maluku Utara a, Kab, Halmahera Barat b. Kota Temate 30. Prov. Papua Barat a. Kab. Sorong. C. Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan PengembanganIndusti Di Daerah PascaOtononri 1. Prov. NAD 2, Prov, Sumatera Utara 3. Prov. Riau 4. Prov. Kep. Riau 5. Ijrov. Jambi 6, Itov. Sumatera Barat 7, Prov. Sumatera Selatan 8. Prov. Lampung 9. Prov. Bengkulu 10. Prov. Babel 11. Prov. Banten 12. Prov. Jawa Barat 13. Prov. DKI. lakarta 14. Prov. Jawa Tengah 15. Prov. DL Yogyakarta 16. Prov. Jawa Timur 17. hov. Bali 18. Prov. NTB 19. Prov. NTI 20. Prov. Kalimantan Barat 21. Prov. Kalimantan Tengah 22, Prov. Kalirnantan Selatan 23. Prov. Kalimanhn Timur Z. Prov. Sulawesi Utara 25. Prov. Gorontalo 26. Prov. Sulawesi Barat 27. Prov. Sulawesi Slelatan 28. Prov. Sulawesi Tengah
LHP LHP
28.790.000 27.590.000
. LHP LFIP
28.341.800 27.747.800
LHP LHP LFIP
34.034.000 34.0&1.000 32.534.000
LFIP I}IP
37.289.offi 36.089.000
LHP
47.525.600
LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LT{P LFIP LFIP LFIP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LFIP LFIP LHP LHP LHP THP LHP
49.s29,0001 paket/unit/ tim 4L.226.000 39.8414.000 3s.888.000 35.690.000 39.070.000 32.855.000 30.736.000 33.194.000 31.279.000 29.500.000 30.250.000 14.330.000 34.823.000 34.070.000 37.398.000 50.671.000 38.696.000 49.272.000 36.389.000
[email protected] 38.179.000 48.558.000 53.060.000 53.659.000 44.839.000 416.559.000 43.350.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
29. Prov,SulawesiTenggara 30. Prov.Malulu 31. Prov.Maluku Utara 32. Prov.Papua 33. Prov,PapuaBarat . PemantauanPelaksanaanTindak Laniut Ffusil Pengawasan .1. Balai BesarIndustri, Baristand dan Akademi/Sekolah Tinggi/Pusdiklat 1. Aceh 2. Medan 3. Padang 4. Palernbang 5. Bandar Larrpung 6. Jakarta 7. Bogor L Bandung 9. Semarang L0, Yogyakarta 11. Surabaya 12. Pontianak 13. Baniar Baru
14. Samarinda 15. Manado 16. Malassar 17. Ambon .2.Dekonsentrasi, TugasPerbanfuan, BalaiDiklat, dan SekolahMenengah 1. Prov.NAD 2. Prov.SumateraUtara 3. Rov. Riau 4. Prov.Kep. Riau 5. Prov.Jambi 6. Prov.SumateraBarat 7. ftov, SumateraSelatafl 8. Itov. Lampung 9. Prov. Bengkulu 10. Prov. BangkaBelitung 11.Prov.Banten 12. Prov.fawa Barat 13. Prov. DKI. Jakarta 14. Prov,JawaTengah 15. &ov. DI. Yogyakarta 16. Prov.JawaTimur 17. Prov.Bali 18. Prov. NTB.
LHP LHP LHP LHP LHP
{12.328.000 52.dm.000 58.275.000 76.742.000 75.776.0M
LHP LFIP LHP LHP LFIP LFIP LHP LHP LHP LHP
23.072.n0 1 paket/unit/ tim 18.785.600 77.M7.O00 13.772.000 12.785.600 4.955.000 11.2?5.000 11.825.000 15.058.300 14.657.000 16.418.300 15.523.400 16.999.400 20.567.300 25.361.000 21.043.400 25.6e.000
tfiP LHP LHP LFIP LFIP LHP LI{P
LHP LHP LFIP LHP LFIP LHP LFIP LFIP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LTIP LHP LHP LHP
15.848.600 l paket/unit/tim 12.990.N0 12.040.600 10.975.2W 10.414.000 11.858.000 9.648.000 . 8.990.1()0 10.149.600 9.4/j..600 8.280.000 8.350.000
3.n0.000 10.317.200 10.238.000 7L.412.200 15.12L.400 11.811.400
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Negara/ Lesrbasa : PerindusEian
NO
dafam
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
2
J
4
5
19. Prov. NTI. 20. Prov, Kalimantan Barat 21. Prov. Kalimantan Tengah 22. Ptov. Kalimantan Selatan 23, Prov. Kalinantan Timur 24, Prov. Sulawesi Utara 25, Prov. Gorontalo 26, Prov. Sulawesi Barat 27. Prov. Sulawesi Selatan 28. Prov. Sulawesi Tengah 29, Prov. Sulawesi Tenggara 30. Prov. Malu-ku 31. Prov. Maluku Utara 32. Prov. Papua 33. Prov. Papua Barat
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP
15.883.800 10.815.600 10.878.600 7L.799.600 74.778.200 77.374.000 18.189.600 14.035.600 14.495.600 14.040.000 73.976.200 77.576.000 19.!)61.000 2j.732.8N 25.150.400
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
: Tenasa Keria dan
VIII. Kementerian NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
1
2
3
4
KETERANGAN 5
1 . TenagaKerja dan Transmigrasi
A. Ditien. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Progran. A.1.Penyelenggaraan PelatihanKerja Berbasis Kompetensi *) Wilayah Barat
I I It ' I I I
I I I I I I I I | I I I | I I I | I I I
1. PBK Kejuruan Otomotif/ Engine Tune Up !. PBK Kejuruan Otomotif/ Engiae Tune Up Injection g. PBK Keiuruan Otomotif/ Rem Manual 4. PBK Kejuruan Otomotif/ Mekanik SepedaMotor funior) 5. PBK Kejuruan Otomotif/ Mekanik Tune Up Sepeda Motor O. PBK Keiuruan Tekonologi nl"tunik/ Operator peralatan Mesin Berjenjang Level 1 z. PBK Keiuruan Tekonologi Mekanik/Mekanik
uuu,"nance Junior Khusus Non Jenjang L PBKKejuruanLas/ Las SertifikatI s. PBKKeluruanLas/Las Sertilikat lI tO.PBKKejuruanListrik/ Instalasi Listrik 11.PBKKejuruanListrik/ ProgramLogicControl(PLC) fZ. PBKKeiuruanListrik/Teknik Lirt ik Industri PBK KejuruanListrik/ Mesin 13. Pendingin t+. PBKKeiuruanTelematika/ BasicHelp Desk 15. PBKKejuruanTelematika,/ BasicOffice 16.PBKKejuruanTelematika/ Prografirmer
Kegiatan
BasisPropinsi DKI Jakarta 60.871.000 16Peserh480JPL
Kegiatan
600JPL 81.181.00015Peserta
Kegiatan
320JPL 58.579.000 16Peserta
Kegiatan
640JPL 86.104.00016Peserta
Kegiatan
57.900.00016Peserta360IPL
Kegiatan
95.929.000 1.6Pesertatt20JPL
Kegiatan
512JPL 1s1.930.00016Peserta
Kegiatan
560JPL 128.r46.000 15Peserta
Kegiatan
4tl0JPL 136.229.000 16Peserta
Kegiatan
104.826.0001.6Peserta720jPL
Kegiatan
400JPL 85.035.00016Peserta
Kegiatan
-128.992.00016Peserta960 JPL
Kegiatan
720fPL 135.645.000 16Peserta
Kegiatan
144JPL 37.314.00016Peserta
Kegiatan
42.774.000 1.6Peserta180JPL
Kegiatan
280JPL 47.808.000 16Peserta
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
17. PBK Kejuruan Garment/ Operator Muda Jahit 18. PBK Kejuruan Garment/ Operator Madya Jahit 19. PBK Kejuruan Garment/ Operator Mahir Jahit 20. PBK Kejuruan Pariwisata/ Waiter 21. PBK Kejuruan pertanian/ Holtikultura 22. PBK Kejuruan Pertanian/ Pembuatan Biogas *) Wilayah Tengah 1. PBK Kejuruan Otomotif/ Engine Tune Up 2. PBK Kejuruan Otomotif/ Engine Tune Up Iniection 3. PBK Kejuruan Otomorif/ Rem Manual 4. PBK Kejuruan Otomotif/ Mekanik SepedaMotor (Junior) 5. PBK Kejuruan Otomotif/ Mekanik Tr.rneUp Sepeda Motor 6. PBK Kejutuan Tekonologi Mekanik/Operator peralatan Mesin Berjenjang Level 1 7. PBK Kejuruan Tekonologi Mekanik/Mekanik Maintenance Junior Khusus Non leniang 8. PBK Kejuruan Lasllas Sertijikat I 9. PBK Kejuruan Las/Las Sertifikat II 10. PBK Kejuruan Lishik/ Instalasi Listrik 11. PBK Kejuruan Listrik/ Program Logic Control (pLC) 12. PBK Kejuruan Listrik/ Teknik Listrik Industoi 13. PBK Kejuruan Listrik/ Mesin Pendingin 14. PBK Kejuruan Telematika/ BasicHelp Desk 15. PBK Kejuruan Telematika/
Kegiatan
46.574.000 16Peserta 215JPL
Kegiatan
49.M0.000 15Peserta 250JPL
Kegiatan
66.662.000 16Peserta430JPL
Kegiatan
81.818.00015Peserta480JPL
Kegiatan
61.914.00016Peserta 316JPL
Kegiatan
65.903.000 L6Peserta336IPL
Kegiatan
BasisProp.Bali 67.778.000 16Peserta480JPL
Kegiatan
83.239.00015Peserta 600JPL
Kegiatan
60.462.000 16Peserta320JPL
Kegiatan
88.409.000 16Peserta640JPL
Kegiatan
59.035.000 16Peserta 360fPL
Kegiatan
100.767.000 L6Pesertart20JPL
Kegiatan
161..783.000 16Peserta 512JPL
Kegiatan
135.380.00016Peserta560JPL
Kegiatan
144.672.00016Peserta1180 JPL
Kegiatan
108.8G1.000L6Peserta720JPL
Kegiatan
88.883.000 16Peserta rt00JPL
Kegiatan
134.061.00016Peserta960JPL
Kegiatan
't42.704.000
16?eserta720JPL
Kegiatan
37.805.000 16Peserta144JPL
Kegiatan
42.961..00016Peserta 180JpL
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian NO
a/ Lembaga : Tenaga Kerja dan T
URAIAN
7
dalam
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
J
16. PBK Kejuruan Telematika/ Programmer 1.7.PBK Kejuruan Garment/ Operator Muda Jahit 18. PBK Kejuruan Garment/ Operator Madya Jahit 19. PBK Kejuruan Garment/ Operator Mahir Jahit 20. PBK Keiuruan Pariwisata/ Waiter 21. PBK Kejuruan Pertanian/ Holtikultura 22. PBK Kejuruan Pertanian/ Pembuatan Biogas Wilayah Timur
Kegiatan
48.533.000 16Peserta280JPL
Kegiatan
47.560,000 L6Peserta 2L5JPL
Kegiatan
250JPL s0.604.000 16Peserta
Kegiatan
58.573.000 15Peserta 430JPL
Kegiatan
84.820.00016Peserta 480JPL
Kegiatan
64.470.000 16Peserta 3L6JPL
Kegiatan
68.758,000 16Peserta336JPL
1. PBK Keiuruan Otomotif /Engine Tune Up 2. PBK Keiuruan Otomotif/ Engine Tune Up Injection 3. PBK Kejuruan Otomotif/ Rem Manual 4. PBK Kejuruan Otomotif/ Mekanik SepedaMotor (unior) PBK Kejuruan Otomotif 5. Mekanik Tune Up Sepeda / Motor g. PBK Kejuruan Tekonologi Mekanik/ Operator peralatan Mesin Berienjang Level 1 PBK Kejuruan Tekonologi /. Mekanik/Mekanik Maintenance Junior Khusus Non Jeniang 8. PBK Kejuruan Las/las Sertifikat I 9. PBK Kejuruan Las/Las Sertifikat II 10. PBK Kejuruan Listrik /Instalasi Listrik 11. PBK Kejuruan Listrik /Program logic Control (PLC) 1.2.PBK Kejuruan Listrik/ Teknik Listrik Industri 13. PBK Kejuruan Listrik/ Mesin Pendingin
Kegiatan
BasisPropinsi PapuaBarat 62.685.000 16Peserta 480JPL
Kegiatan
85.297.000 15Peserta 600JPL
Kegiatan
62.345.000 16Peserta 320JPL
Kegiatan
90.715.00016Peserta640JPL
Kegiatan
60.170.00016Peserta 360JPL
Kegiatafl
105.605.00016Peserta420JPL
Kegiatan
171'637,000 16Peserta 5L2JPL
Kegiatan
142.615.00016Peserta 560JPL
Kegiatan
153.115.00016Peserta 480JPL
Kegiatan
720JPL 112.782.0001.6Peserta
Kegiatan
92.732.000 16Peserta400JPL
Kegiatan
139.130,00016Peserta960JPL
Kegiatan
749.7M.000 16Peserta720JPL
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
: TenasaKeria dan T
Kementerian N
NO
URAIAN
1
2 14. PBK Keiuruan Telematika /Basic HeIp Desk 15. PBK Kejuruan Telematika /Basic Office 16. PBK Keiuruan Telematika /Programmer 17. PBK Kejuruan Garment/ Operator Muda Jahit 18. PBK Kejuruan Garment/ Operator Madya Jahit L9. PBK Kejuruan Garment/ Operator Mahi-r Jahit 20. PBK Kejuruan Pertanian / Holtikultura 2t. PBK Keiuruan Pertanian /Pembuatan Biogas
SATUAN 5
BIAYA 4
KETERANGAN .c
Kegiatan
38.296.00016 Peserta144JFL
Kegiatan
$.74a.000 15 Peserta180JPL
Kegiatan
49.259.000 16 Peserta280IPL
Kegiatan
48.606.00015 Peserta215|PL
Kegiatan
51.768.00016 Peserta250 JPL
Kegiatan
70.484.000 16 Pesertat1.30JPL
Kegiatan
67.027.000 16 Peserta316iPL
Kegiatan
77.613.000 16 Peserta336fPL
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
IX. Kementerian
rra/ Lembaga: Energi Sumber Dava Mineral
NO
URAIAN
I
dalam
SATUAN
B]AYA
3
4
1 . lEnergi Sumber Daya Mineral lA BadanDiklat Energi dan Sumber I Daya Mineral 1. Diklat Teknis Bidang Geologi dan Orang | Sumber Daya (b Mineral hari) I 2. Diklat Teknis Bidang Geologi dan Orang | Sumber Daya (14 Mineral hari) I 3. Diklat Teknis Bidang Geologi dan Orang | Sumber Daya Mineral (21 hari) I 4. Diklat Teknis Bidang Geologi dan Orang | Sumber Daya Mineral (30 hari) 5. Penyusunan/Pengembangan Kurikulum Kurikulu:rr Standar Diklat Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral 6. Penyusunan/Pengembangan Modul Modul Diklat Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral 7. PenyelenggaraanPendidilr.an dan Orang Pelatihan Aparatur Negara (Bidang Migas) 8. PenyelenggaraanPendidikan dan Orang Pelatihan Aparatur Negara (Bidang Mgas) 9. PenyelenggaraanDiklat Teknis Orang Keterngalistrikan dan EBT 8 hari 10. PenyelenggaraanDiklat Teknis Orang Bidang KEBT 7 hari 11. PenyelenggaraanDiklat Teknis Orang Bidang KEBT 6 hari 12. PenyelenggaraanDiklat Teknis Orang BidangKEBT 12 hari 13. Penyusunan Standar Latih Kegiatan Kompetensi (SLK) Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 14. Penl'usunan Kurikulum / Sylabus Kurikulum / Pendidikan dan Pelatihan l Sylabus 1,5.Penyusunan Modul / Bahan Alar Modul / Pendidikan dan Pelatihan BahanAjar
KETERANGAN c
82.775.000 20peserta6 hari 153.640.000 20pesertaL4hari 277.210.000 20peserta21hari 269.565.00020peserta30hari 310.735.000 3 Kurikulum 340.535.000
25Modul
44.660.000 20peserta5 hari 54.785.000 20peserta10had 142.400.000 20peserta8 hari 134.000:000 20peserta7 hari 124.200.000 20peserta6 hari 179.r100.00020peserta12hari 343.050.000
2OO SLK
84.200.000
1 Kurikulum
86.150.000
4 Modul
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
X. Kementerian
dalam
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
t
2
3
A
Perhubungan A. InspektoratJenderal I. Audit Kinerja (Komprehensif/ Operasional) 1. NanggroeAceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Riau 4. KepulauanRiau 5. jambi 6, Sumatera Barat 7. SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. Bangka Belitung 11. Banten 12. JawaBatat 13. DKI Jakarta 14.JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16.JawaTimur 17.Bali 18.Nusa TenggaraBarat 19. Nusa TenggaraTimur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24.SulawesiUtara 25.Gorontalo 26. Sulawesi Barat 27. Sulawesi Selatan zu. burawesrI engah 29. Sulawesi Tenggara 30. Maluku 31. Malul
KETERANGAN 5
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan l-aporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
49.639.000 1 O P = 1 0 h r , 7 o r g 46,640.000 46.970.000 41.942,000 39.358.000 46.524.O00 40.884.000 39.958.000 42.254.000 40.090.000 39.752.ffi0 45.837.000 6.552.000 413.652.000 43.352.000 46.977.000 n347.000 53.067.000 53.986.000 43.835.000 44.280.000 45.501.000 57.5"t2.OW 60.828.000 55.693.000 49.524.000 57.095.000 51.332.000 50.059.000 52.091.000 52.013.000 79.795.000 60.674.0W
laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
88.475.000 1 O P = 2 0 h I , 5 o r 9 . 83.685.000 84.235.000 75.521.000 71..923.OM 84.283.000 73.883.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Kementerian
NO
dalam
URAIAN
I
8. Lampung 9. Bengkulu 10. Bangka Belitung 11. Banten 12.JawaBarat 13. DKI Jakarta 14.JawaTengah 15.DI Yogyakarta 16.JawaTimur 17.Baln 18.Nusa TenggaraBarat 19.Nusa TenggaraTimur 20.Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Gorontalo 26.SulawesiSarat 27. Sulawesi Selatan 28.SulawesiTengah 29.SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian JayaBarat III. Audit Khusus 1. NanggroeAceh Darussalam 2. SurnateraUtara Riau 4. Kepulauan Riau 5. Jambi o. SumateraBarat 7. Sumatera Selatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. Bangka Belitung 11. Banten 12.JawaBarat 13.DKI Jakarta 14.JawaTengah 15.DI Yogyakarta 16. Jawa Timur 77.Bali 18.Nusa TenggaraBarat 19. Nusa Tenggara Timur
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
3 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporan
A
3
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
70.089.000 73.9t7.000 70.976.000 77.413.O00 82.763.000 10.663.000 78.913.000 78.413.000 84.663.000 139.404.000 95.479.000 95.928.000 78.802.000 79.543.000 81.662.000 103.096.000 1.07.623.000 98.064.000 87.699.000 102.402.000 90.713.000 88.591.000 92.353.000 92.223.000 739.776.004 106,700.000 55.754.000 1 OP = 10 hr, 6 org. 48.a0,r.000 49.014.000 44.050.000 40.952.000 48.312.000 41.L62.000 38.368.000 42.196.000 39.755.000 36.942.000 42.542.000 6.692.000 41.192.000 40.692.000 44.M2.000 75.683.000 55.758.000 60.707.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
dalam
NO
. URAIAN
1
SATUAN J
20. KalimantanBarat 21. KalimantanTengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25.Golontalo 26. Sulawesi Barat 27. Sulawesi Selatan 28.SulawesiTengah 29. Sulawesi Tenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian JayaBarat IV. Audit Lrvestigasi 1. NanggroeAceh Darussalam 2. Sumateta Utara 3. Riau 4, Kepulauan Riau 5. Jambi 6. SumatefaBarat 7. SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11. Banten 12.JawaBarat 13.DKI Jakarta 14.JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16.JawaTimur 17. Bali 18.Nusa TenggalaBarat 19. Nusa TenggaraTimur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Gorontalo 26.SulawesiBarat 27.SulawesiSelatan 28.SulawesiTengah 29.SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan laporan Laporari Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
.BIAYA A
KETERANGAN 5
46.081.000 46.822.000 47.691.000 60.875.000 68.652.000 62.343.W0 53.228.000 60.181.000 56.242.000 54.120.000 62.132.000 62.002.000 94.555.000 67.229.000 73.539.000 1 OP= 15hr. 6 org. 67.549.000 68.099.000 61.435.000 57.587.000 67.547.000 58.947.000 56.103.000 59.931.000 57.240.000 1 s5.877,000 | 64.227.000 | 70.227.000 | 61..577.000 |I 61.077.000 I 66.727.000 | 109.118.000 | 77.1%.000 | 7e.7e2.000 | 63.866.000 | 64.607.000 | 66.376.000 | 83.610.000 | 8e.e37.000 | 82.178.000 | 72.1.63.000 | 82.e16.000 | 75.177,000 | 73.055.000 | 78.677.0o0 | 78.487.offi|
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian N
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
XI. Kementerian N
dalam ru
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
I
z
3
4
1 . PenyusunanData Gender dan Anak
Buku
174.345
KETERANGAN f,
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA XII. Kementerian
lra/Lembaga : BKKBN
NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3
dalam ru
BIAYA
5
1 . PelayananPemasanganIUD
Akseptor
125.000
2. PelayananPenangananKegagalan
Akseptor
400.000
PelayananPenangananKomplikasi Ringan Akseptor KB
Akseptor
100.000
4. PelayananPenangananKomplikasi Berat Akseptor KB
Akseptor
500.000
PelayananKontrasepsi Mantap Medis Operatif Wanita
Akseptor
400.000
6. PelayananKontrasepsi Mantap Medis Operatif Pria
Akseptor
300.000
7. PelayananPencabutan Impant
Akseptor
75.000
Akseptor KB c.
J.
KETERANGAN
MENTERIKEUANGAN INDONESIA HEPUBLIK
Lembasa Administrasi Ne
XM Kementerian NC
URAIAN
1
z
L . Lembaga Administrasi Negara A. Kedeputian Bidang Diklat Aparatur 1. Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim I 2. Pengembangan Eksekutif Nasional
SATUAN
dalam
BIAYA
KETERANGAN
4
c
Orang
1.046.000
Orang
5.121.000
I
Kedeputian Bidang Pembinaan Diklat Aparatur 1. Penilaian Angka Kredit ]abatan Fungsional Widyaiswara Tingkat Pusat
Laporan
98.800
C Kedeputian Bidang Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara L. Bantuan Penelitian di Bidang 'Administrasi Negara
//
Penelitian
12.083.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
ara/Lembaga : Hukum dan Hak Asasi Manusia
NO
URAIAN
1
2
1. lDitjen Indgrasi lA. Pendataandan PmgawasanOrang I Asing Orang | 1. KoordinasiPengawasan
J
BIAYA 4
Laporan
63.598.000
Laporan
54.828.000
B. Produk Intelijen 1. Operasi Inteliien Keimigrasian
Laporan
41.654.000
C. Penyelidikan dan Penyidil..an Tindak Pidarn 1. Operasi Perryidikan Keimigrasian 2. OperasiPenindakanKeinigrasian
Laporan Laporan
55.039.000 54.528.000
I | I
)
SATUAN
dalam
a"i"S
2. Penilaian Permohonan Visa Imigratoir Rawan
Badan Pembinaan Hukum Nasional A. Survei Bidang Hukum 1., PerencanaanPemb Hu.kum Nasional 2. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan 3. PembahasanTahunan program Legislasi Nasional 4. Forum Koordinasi Prolegnas Antam Perrerinbh dengan , Baleg DPR B. Pmelitian dan Pengembangan Hukum 1. Pmelitian dalam Rangka Pembentukan/ Pengembangan Hukum 2. Penyusunan Naskah Akadefidk Peraturan Perundang-undangan BadanPenelitian dan Pengembangan FfukAsasi Manusia A. Studi Kebijalsanaan 1. Studi Kebijakan Pmelitian Tentang HAM 2. Studi Kebiiaksanaan Evaluasi tentang HAM 3. PemetaanHAM
Rekomendasi
891.4t0.000
Rekomendasi
101.200.000
Daftar RUU Prioritas Pemerintah PrioritasRUU
349.000.000 638.700.000
Prolegnas
Rekomendasi
159.700.000
Draft RUU
523.800.000
Laporan
205.833.000
Laporan
202.0!I3.000
Laporan
35.267.0N
KETERANGAN J
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(dalam
Kementerian Nesara/Lembaqa : Hukum dan Ha k Asasi Manusia
NO
URAIAN
I
2
4. Ditjen Administrasi Hukum Umum A. Pembudayaan dan Perrasyarakatan 1. Pembudayaan dan Pesrasyaraka tafl l\dabri AHU B, KerjasamaAntar Instansi Pemerintahr/ Swasta/Lembaga terkait 1. Kerjasaun Hukurt Internasional Ditjerr Pemasyarakatan A, Operasional Pelayanan hukum 1. PelaksanaanSidang Tim Pengamat Pemasyarakatan(T"P) pada Ditien Pemasyatakatan 2. PelaksanaanSidang Tim Pengamat Pemasyarakatan(IPP) pada Kantor Wilayah 3. PelaksanaanSidang Tim Pengamat Pemasyarakatan(TPP) pada 1JPT Pemasyarakatan 6. Ditjm Hak Atas Kekayaan Intelektual A. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 1. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana HKI
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
i
Laporan
79.686.000
Laporan
104.971.000
Kegiatan
5.350.000
Kegiatan
2.575.000
Kegiatan
2.025.000
Kasus
32.835.000
Laporan Laporan Laporan
359.600.000 270.050.000 489.060.000
Laporan
78.800.000
Orang Orung Orang
38.362.000 40.410.000 47.&2.000
Orang
162.96'5.000
7. lDitjm Peraturan Perundang-Undangan lA. I | | | I |
Penyusunan Naskah PerundangUndangan 1. Penyusunan Naskah RUU 2. Pmyusunan Naskah RPP 3. PembahasanRUU dan Penyusunan DIM Pemeintah 4. Keterangan Pemerintah Atas
PenCu,ianUU TerhadapUUD 19t15
I
8. lDi$enHak AsasiManusia
Sosialisasi/WorklA. Penyelenggaraan sho,p/Diseminasi/Seminarr/Publikasi I | 1. Sosialisasidan PenyuluhanHAM | 2. SeninarHAM 3. Workshop/lokakaryaHAM | I I o. nendidlkandan PelatihanMasyarakat | 1. ToT/Pelatihan HAM
J
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
dalam
: Hukum dan FIak Asasi Manusia
NO
URAIAN
1
2 C. Evaluasi/ Lapordn Kegiatan 1. Penyusunan Pedoman Impleurentasi HAM
SATUAN
BIAYA 4
Buku
81.860.000
KETERANGAN D
XV. Kementerian N
: BadanTenagaNuklir Nasional
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
URAIAN
NO
dalam
: BAKORSURTANAL
XVI. Kementerian
L
SATUAN
BIAYA
3
A
PembahasanRSNI Panitia Teknis 07.01 Geografis/Geomatika
4. NeracaSumberDaya Lahan Kabupaten Karawang Skala 1:25K
5
299.805.000 Volume 10 Pilar
L . Densifikasi JKH di Sulawesi Tenggara
2. Densifikasi |KH di Kalimantan Barat
KETERANGAN
PiIar
821.695.000 Volume 30 Pilar
Buku
L75.432.000
Nomor l,embar Peta
750;330.000 Volume L7 NLP
(Nr-.P) Pembuatan Peta LBI Skala 1:25K
I
6. lPemetaanSDA Pesisir Pulau Kecil Skala
Nomor Lembar Peta (NLP)
333.225.000 | Volume3NLP
Pulau
n8.110.000 Volu-me4 Pulau
l1:10Kdan L:5K
7.
Neraca dan Valuasi Ekonomi SDAPL Skala1:50K di Sulawesi Selatan
Nomot Lembar Peta (NLP)
8n.380.000 Volume32 NLP
6.
Penl'usunan Neraca dan Valuasi Ekonomi SDAPL Skaia t:50K di Gorontalo
Nomor Lembar Peta (NLP)
331.350.000I
9.
RegionalKTNB/TCDC
Angkatan
Volume 6 NLP
623.325.00010 Orang/ Angkatan selama2 bulan
10. PengkajianSumber Data Batu unhrk Survei dan Pertetaan (GeoSources )
Dokumen Kaiian
145.626.000Volume 2 Dokumen Kajian
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
: Badan Kepegawaian N
XVII. Kementerian N NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANCAN
1
I
3
4
5
1. Ba{an Kepegawaian Negara A. Direktorat Pensiun PNS dan PejabatNegara 1. PenetapanSK Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah dan
Surat Keputusan
cuBKN 13.3711 Berlaku
2. PenetapanPertimbangan Teknis Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas
Pertimbangan Teknis
5.66.5| Berlakudi BKN
3. PenetapanPertimbangan Teknis PensiunPejabatNegara
Pertimbangan Teknis
Janda/Dudanya
4. PenetapanSK Pensiun Janda/Duda PejabatNegara
Surat Keputusan
,".;;r-,r.rrrl *.rr, ,",,J-,,'r*t |
MENTERIKEUANGAN INDONES'A REPUBLIK - 6'l' -
X V tll. Kementerian Negara /Lembaga: Badan
as Tena
(dalam ru
Nuklir
NC
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
1,. llnspeksiKeselamatanNuklir pada
LHI
16.776.000 Bandung-Yogya
2. InspeksiKeselamatanNuklir pada Instalasi Nuklir (RegionalII)
LHI
2't.470.000
]epara'Gresik
InspeksiKeselamatanNuklir pada InstalasiNuklir (RegionalIII)
LHI
6.028.000
Serpong
Instalasi Nukltu (Regionali)
J.
4. InspeksiBahanNukiir dan ProteksiFisik (RegionalI)
LHI
16.843.000 Bandung-Yogya
5. InspeksiBahanNuklir dan ProteksiFisik (RegionalItr)
LHI
14.007.000 BangkarKundur, Batam,Sumsel, Banten,Jateng, Jatim
6. Inspeksi BahanNuklir dan Proteksi Fisik (RegionalIII)
LHi
I II I I II I I
I
I
I I
I
fl
s.195.000
Serpong
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
XIX. Kementerian
Departemen Pertahanan 1. Banhatkum Perkara pidana Prajurit di Pengadiian Sipil 2. Banhatkum Perkara Perdata Praiurit di Pengadilan Sipil 3. Banhatkum Perkara perdata Prajurit di Pengadilan TUN 4. Banlntkum Perkara Khusus Praiurit di Pengadilan Konektivitas ,/ HAM Mabes TNI 1. Latihan Gabungan Internasional di Luar Negeri 2. Latihan Gabungan Internasional di Dalam Negeri 3. Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tingkat Ringan 4. Penyidikan Perkara Hukum Praiurit Tingkat Sedang 5. Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tingkat Berat 6. Penuntutan dan pengolahan Perkara Pidana praiurit TNI 7. Penuntutan dan pengolahan Felanggaran Pidana praiurit TNI 8. Penuntutan dan Pengolahan Perkara Banding prajurit TNI 9. Penuntutan dan Pengolahan Peniniauan Kembali peikara Praiurit TNI 10. Pemrnfutan dan Pengolahan Petkara Kasasi Praiurit TNI 11. Pembinaan Napi praiurit TNI 12. Barhatkum Perkara pidana Prajurit di Pengadilan Militer 13. Banha&um Perkara pidana Praiurit di Pengadilan Sipil 14. Banhatkum Perkara perdata Prajuit di Pengadilan Sipil 15. Banhatkr:m Perkara perdata Prajurit di Pengadilan TUN 16. Banhatkum Perkara Khusus Prajurit di Pengadilan Konektivitas/HAM
Orang/ Perkara Onng/ Perkara Orang/ Perkara Onng/ Perkara
14.200.000 22.000.000 22.000.000 25.100.000
Orang/Harj
650.000
Orang/Hari
74.000
Otang/ Perkara Otang/ Perkara Orang/ Perkara Orang/ Perkara Orang/ Perkara Orang/ Perkara Onng/ Perkara
825.000
Onng/ Perkara Orang/Hari Orang/ Perkara
&^8/ Perkara Orang/ Perkara Orcng/ Perkara Orang/ Perkara
1.050.000 2.050.000 1.180.000 259.000 200.000 805.000
210.000 11.000 3.210.000 1.4.200.000 22.000.000 22.000.000 25.100.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA -63 Kementerian
17. OperasiRutin TNI 18. OperasiInteleienRutin TNI 19. PenggelaranSatgasOps Tempur
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
40.000 74.000 139.000
20. PenggelaranSatgasOps Pemukul TNI 21. PenggelaranSatgasOps Intelejen Taktis TNI 22. PenggelaranSatgasOps Intelejen Strategis TNI 23. Werving I€DP
Onng/}{afi
1414.000
Orang/Hari
286.000
Orang/Hari
319.000
24. Wewing Pa PK 25. SeleksiSeskoTNi 26. Dikma Candradimuka Capratar 27. Dikma Candradimuka Pratar 28. Dikma Candradimuka Koptar 29. Dikma PSDPPenerbang 30. Diklan PSDPPenerbang 31. Dikma Pa PK Pria 32. Dikna Pa PK Wanita 33. SeskoTNI Mabes TNI AD 1.. Latihan Kenrahaan TNI 2. l,atihan Gabungan Internasional di Luar Negeri 3. Latihan Gabungan Intemasional di Dalam Negeri 4. Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk Ringan 5. Penyidikan Perkara Hukum Praiurit Tk Sedang 5. Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk Berat 7. Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Pmjurit TNI 8. Penuntutan dan Pengolahan PelanggaranPidarn Praiurit TNI 9. Penuntutan dan Pengolahan Perkara Banding Prajurit TNI l-0. Penuntutan dan Pengolahan Peniniauan Kembali Perkara
Orang/ Kegiatan Onng/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang,/Bulan
20.000.000 11.500.000 5.500.000 3.870.000 4.345,000 4.540.000 5.704.000 5.310.000 5.220.000 5.355.000 5.500.000
Orang/Hari Orang/Hari
45.000 550.000
Orang/Hari
74.000
Arang/ Perkara Omng/ Perkara Orang/ Perkara Otang/ Perkara Orang/ Perkara Orang/ Perkara Orang/ Perkara
825.000 1.0s0.000 2.0s0.000 1.180.000 259.000
Kementerian N
Ll. Penuntutan dan Pengolahan Perkara Kasasi Praiurit TNI 12. Pembinaan Napi praiurit TNI 13. Barhatkum Perkara pidana Prajurit di PengadilanMiliter 14. Banlntkr.rm Perkara pidarn Prajurit di Pengadilan Sipil 15. Banhatkum Perkara perdata Prajwit di Pengadilan Sipil 16. Banhatkum Perkara perdata Pralurit di Pengadilan TUN 17. Banhatkum Perkara Khusus Prajurit di Pengadilan Konektivitas/FIAM 18. Werving Taruna Matra Darat 19. Werving Bintara Matra Darat 20. Werving Tamtama Matra Darat 21. SeleksiSeskoMatra Darar 22. SeteksiSelapaMatra Darat 23. SeleksiSecaparegMatra Darat 24. SeleksiSecabaregMatra Darat 25. Dikma Sertar 26. Dikma Sermadatar 27. Dikma Sermatutar 28. Diksargolan Perwira Matra Darat 29. Diksargolan Pa PK Matra Darat 30. Dikma SecabaPria Matra Darat 31. Dikma SecabaWanita Matra Darat 32. Diksargolan Bintara Matra Darat 33. Dikma SecatamMatra Darar 34. Diksargolan Tamtama Matra Darat 35. Dik Seskoad 36. Dik SelapaMatua Darat 37. Dik SecapaRegulerMaka Darat 38. Dik SecabaRegulerMatra Darat 39. Dikbangspes Perwira Maha Darat tl0. Dkbangspes Bintara Matra Darat 41. Dikbangspes Tamtama Mana Darat MabesTNI AL 1. Latihan Kerratlaan TNI 2. Latihan Gabungan Internasional di Luar Negeri 3. Latihan Gabungan Internasional
Orang/ Perkara Orang/Hari Onng/ Perkara Orang/ Perkara Orang/ Perkara
210.000 11..000 3.210.000 14.200.000 22.000.000
&^8/
22.000.000
Perkara Onng/ Perkara
25.100.000
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Kegiatan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
18.000.000 4.000.000 2.500.000 5.500.000 3.100.000 1.300.000 L.200.000 4.551.000 4.762.ffi0 5.324.000 4.213.offi 3.632.000 3.682.000 3.968.000 2.?57.000 3.453.000 2.065.000 3.600.000 2.814.000 2.540.000 2.300.000 2.600.000 2.100.000 1.975.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
Kementerian Ne Eata/ Lerlrbag,a: Pertahanan
NO
URAIAN
1 PenyidikanPerkaraHukum Prajurit Tk Ringan 5 . Penyidikan Perkara Hukum Praiuiit Tk Sedang 6. Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk Berat 7. Penuntutan dan Pengolahan PerkaraPidanaPralurit TNI Penuntutan dan Pengolahan PelanggaranPidana Praiurit TNI 9. Penuntutan dan Pengolahan Perkara Banding Praiurit TNI 10.Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembaii Perkara Prajurit TNI Penuntutan dan Pengolahan Perkara Kasasi Prajr.rritTNI L2. Pembinaan Napi Prajurit TNI IJBanhatkum Perkara Pidana Prajurit di Pengadilan Militer L4. Banhatkum Perkara Pidana Praiurit di Pengadilan Sipil 1 E Banhatkum Perkara Perdata Prajurit di Pengadilan Sipil L6. Banhatkum Perkara Perdata Prajurit di Pengadilan TUN T7, Barrtratkum Perkara Klrusus Prajurit di Pengadilan Konektivitas/HAM 18. Werving Taruna Matra Laut 19. Werving Bintara Matra Laut 20. Werving Tamtama Matra Laut 2r. SeleksiSeskoMatra Laut 22. SeleksiSelapaMatra Laut 23. SeleksiSecaparegMatra Laut 24. SeleksiSecabaregMatra Laut 25. Dikma Serkad 26. Dikma Sermadakad 27. Dikma Sermatukad 28. DiksargolanPerwira Matra Laut 29. Diksargolan Pa PK Matra Laut 30. Dikma SecabaPria Matra Laut 31. Dikma SecabaWanita Matra Laut 32. Diksargolan Bintara Matra Laut 33. Dikma SecatamMatra Laut 34. DiksargolanTamta:naMatra Laut
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
3 Orang/ Perkara Otang/ Perkara Orang/ Perkara Orarg/ Perkara Otang/ Perkara Otang/ Perkara Orang/ Perkara
4
5
Onng/ Perkara Orang/ Hari Orang/ Perkara Onng/ Perkara Orcng/ Perkara Orang/ Perkara Orart.g/ Perkara Orang/Bulan Orangl Bulan Orang/ Bulan otang/ Kegiatan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
825.000 1.050.000 2.050.000 1.180.000 259.000 200.000 805.000
210.000 11.000 3.210.000 14.200.000 22.000.000 22.000.000 25.100.000 18.000.000 4.000.000 2.500.000 5.500.000 3.100.000 1.300.000 1.200.000 5.134.000 5.3110.000 5.686.000 4.571.000 3.632,000 5.015.000 5.330.000 2.327.000 4.870.000 2.120.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian N
35. Dik Seskoal 36. Dik SelapaMatuaLaut 37. Dik SecapaRegulerMaka Laut 38. Dik SecabaRegulerMatra Laut 39. Dikbangspes Perwira Matra Laut 40. Dikbangspes Bintara Matra Laut 41. Dikbangspes Tamtama Matra Laut rg. Diksus Manai Strategik Matra Laut 43. Diksus PenerbangMaha Laut lK. Diksus BrevetMatra Laut MabesTNI AU 1. Latihan Kematraan TNI 2. Latihan Cabungan Internasional di Luar Negeri 3. Latihan Gabungan Internasional di Dalam Negeri 4. Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk Ringan 5. Penyidikan Petkara Hukum Prajurit Tk Sedang 6. Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk Berat 7. Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Praiurit TNI 8. Penuntutan dan Pengoiahan PetanggaranPidana Praiurit TNI 9. Penrmtutan dan Pengolahan Perkara Banding Prajurit TNI 10. Penunfutan dan Pengol,ahan Peniniauan Kembali Perkara Praiurit TNI 11. Penuntutan dan Pengolahan Perkara Kasasi Prajurit TNI 12. PembinaanNapi Praiurit TNI 13. Banlntkr.rm Perkara Pidana Prajurit di PengadilanMiliter 14, BanhatkumPerkaraPidana Pralurit di Pengadilan SiPii 15. Banhatkum Perkara Perdata Prajurit di Pengadilan SiPil 15. BanhatkumPerkaraPerdata Prajurit di Pengadilan TUN 17. Banhatkum Petkara Khusus Prajurit di Pengadilan Konektivitas/HAM
Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan
3.600.000 2.814.000 2.540.000 2.300.000 2.600.000 2.100.000 1.975.000 3.171.000 2.750.000 2.600.000
Orang/Hari Orang/Had
45.000 650.000
Orang/ Hari
74.000
Onng/ Perkara Oratg/ Perkara Onng/ Perkara Orang/ Perkara Orang/ Perkara Onng/ Perkara Onng/ Perkara Orang/ Perkara Orang/Hari Orang/ Perkara Onng/ Perkara Onng/ Perkara Orcng/ Perkara Orcng/ Perkara
825.000 1.050.000 2.050.000 1.180.000 259.000 200.000 805.000
210.000 11.000 3.210.000 1.4.200.000 22.000.000 22.000.000 25.100.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian Negara/Lembaga : Pertahanan NO
URAIAN
SATUAN
1
z
3
18. WerwingTaruna Matra Udara 19. Werving Bintara Matra Udara 20. Werving Tamtama Matra Udara 21. Wewing Sekbang Matra Udara 22. SeleksiSeskoMatra Udata 23. SeleksiSelapaMatra Udara 24. SeleksiSecaparegMaha Udara 25. SeleksiSecabaregMatrd Udara 26. Dikma Serkar 27. Dikrn Serrnadakar 28. Dikma Seruratukar 29. DiksargolanPerwira Matra Udara 30. Dikma SecabaPria Matra Udara 3L. Dikma SecabaWanita Matra Udara 32. Diksargolan Bintara Matra Udara 33. Dikma SecatamMatra Udara 34. Diksargolan Tamtama Matra Udara 35. Dikma Sekbang/Seknav 36. DikuraSIN/SIP 37. Dik Seskoau 38. Dik Sekkau Matra Udara 39. Dik SecapaReguler Matra Udara 40. Dik SecabaRegulerMatra Udara 41. DikbangspesPerwira Matra Udara 42. DikbangspesBintaraMatra Udara 43. Dikbangspes Tamtama Matra Udara
Orang/BulanI Orangl BulanI Orang/BulanI Orang/BulanI Orang/ I Kegiatan I Orane/BulanI
otungTnUu" I Orang/ Bulan I Orang/ BulanI Orang/ BulanI Orang/Bulan I Otang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan lOrang/Bulan
Iorang/ Bulan lOrang/Bulan lOrang/Bulan lOrang/Bulan
BIAYA
KETERANGAN
4 18.000.000 4.000.000 2.500.000 4.000.000 5.500.000 3.100.000 1.300.000 1.200.000 4.9115.000 5.096.000 5.582.000 4.317.000 3.705.000 4.032.ffio 2.281.000 3.495.000 2.099.000 5.443.000 7.747.000 3.600.000 2.814.000 2.540.000 2.300.000 2.600.000 2.100.000 1.975.000
5
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
XX. Kementerian N
A. Departemen Pertahanan 1. PelayananKesehatan Detoksifikasi 2. PelayananKesehatanTerapi Rawat Jalan 3. PelayananKesehatanRehabilitasi SosialDasar 4. PelayananKesehatanTerapi Akupuntur 5. PdlayananKesehatanTerapi Herbal 6. PelayananKesehatanTerapi Religy 7. Pelayanan KesehatanRehabilitasi SosialLanjutan 8. PelayananKesehatanMedis Lanjutan 9. Pelayarnn KesehatanKomplikasi Medis 10. PemeriksaanGanja (Bahan/Daun) '11. PemeriksaanOoiat (Bahan/Serbukj 12. PemeriksaanMetampetamin (Bahan/ Kristat/ Tablet) 13. PemeriksaanMDMA (Bahanrr Tablet) 14. PemerikshanBensodiazeoin (Bahan/ Tablet/ Urine) 15. PemeriksaanGanja (Urine) 16. PemeriksaanOpiat (Urine) 17. PemeriksaanMethampetamin/ MDMA (Urine)
Orang/ Bulan
4.s41.000
Orang/ Bulan
748.000
Orang/ Bu-lan
2.927.000
Orang/ Bulan
1.570.000
Orang/Bulan
5.150.000
Orang/ Bulan
3.807.000
Orang/ Bulan
2.727.O00
Orang/Bulan
2.510.000
Paket
2.355.000
Sampel Sampel
338.000 208.000
Sampel
193.000
Sampel
243.O00
Sampel
257.000
Sampel Sampel Sampel
379.0A0 224.000 251.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
XXL Kementerian
PengawasObat dan Makanan
A. PesreriksaanSaranaproduksi dan DistribusiObat dan MakananOleh PetugasPusat(di lbukoh propinsi): 1. NanggroeAceh Darusalam 2. SumabraUtara 3. Riau 4. Kep.Riau 5. Jambi 6. SunateraBarat 7. SumateraSelatan 8. Lainpung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11, Banten 12.lawaBatat 13. DKI Jakarta 14, JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16.fawa Timur 77. Bali 1.8.NusaTmggaraBarat 19. NusaTenggaraTimur 20. KalimantanBarat 21. Kalirnntan Tengah 22. KalimantanSelatan 23, KalimantanTimur 24. SulawesiUtara 25. Go,rontalo 25. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SrdawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32.Papua 33. Irian faya Barat Pemeriksaan Saranaproduksi dan Dishibusi Obat dan MakananOleh PetugasPusat(di luar lbukota propinsi) : 1. NanggroeAcehDarusalarn 2. SumateraUtara 3. Riau 4. Kep.Riau
LHP LHP I.FIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP I.FIP LHP LHP LHP LFIP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP IJ{P LHP LHP LHP LFIP LHP IJ{P LHP
17.519.000 14.887.000 13.790.000 11.000.000 10.3113.000 73.5n.000 9.495.000 9.t97.O00 9.535.000 9.0n.000 3.115.000 7.575.000 2.015.000 12.238.000 10.205.000 11.344.000 76.264.00a 13.015.000 15.692.000 10.389.000 r0.617.000 11.s53,000 15.017.000 16.026.000 74.867.000 14.315.000 13,954.000 13.748.000 17.87.000 24.542.offi
20.s%.000 18.704.000 77.612.000 72.625.Offi
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
NO
: BPOM URAIAN
7
| | | | | |
2 6. SumateraBarat 7. SunatetaSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaB€litung 11. Banten 12. JawaBarat 13. DKI Jakarta 14.]awa Tengah 15. DI Yogyakarta 16.fawa Timur 17. Bali 18. NusaTenggaraBarat 19. NusaTenggaraTimur 20. KalirnantanBarat 21. KalimantanTmgah 22. KalirnantanSelatan 23. Kalimanbn Timur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelabn 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian JayaBarat
C. Pemeriksaan SaranaProduksidaa DistribusiObatdan MakananOleh PetugasBalai(di IbukotaPropinsi): 1, NanggroeAceh Darusalam 2, Sr.rmatera Utara 3. Riau 4. Kep.Riau 5. fambi 6. SumateraBarat 7. SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11. Banten 12.JawaBarat 13. DKI fakarta 14. JawaTengah 15. DI Yogvakarta
dalam
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
c
n
5
LHP LHP LHP LI-IP LHP LHP LHP LFIP LHP I}IP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LFIP LHP LFIP LHP LHP LHP LFIP
LHP LFTP LHP LHP LHP LHP T"HP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LFIP
75.652.000 72.795.W0 11.312.000 11.383.000 72.392.000 9.560.000 10.05s.000 12.525.000 12.820.000 12.175.000 13.314.000 19.896.000 13.760.000 19.522.000 12.549.000 72.372.000 13.548.000 19.253.000 20.256,.000 79.727.N0 16.255.000 16.600.000 15.818.000 24.022.000 35.465.000
1..765.O00 1.765.000 1.765.000 1.765.000 1.755.000 1.765.000 1.755.000 1.765.000 1.765.000 1.765.000 1.765.000 2.005.000 2.1185,000 1..765.000 2.00s.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
18. NusaTenggaraBarat 19. NusaTenggaraTimur 20. KalirnantanBarat 21. KalirnantanTengah 22. Kalinantan Selatan 23. KalimantanTimur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. Sr:lawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian JayaBarat Pemeriksaan SaranaProdulsi dan DistribusiObat dan Malanan Oleh PetugasBalai(di luar Ibukota Propinsi): 1. NanggroeAceh Darusalam 2. SumateraUtara 3. Riau 4. Kep.Riau 5. Jambi 6. SumateraBarat 7. SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11. Banten 12.JawaBarat 13. DKI fakarta 14.JawaTengah 15. DI Yogyakarta 15.fawa Timur 17. BaIi 18. NusaTenggaraBarat 19. NusaTenggaraTimur 20. KalimantanBarat 21. KalinrantanTmgah 22. I{alirnantanSelatan 23. KalimantanTimur 24. SulawesiUtara
LHP LHP LFIP LHP LHP LFIP IfiP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
LHP LHP uIP LHP LFIP LHP LFIP LHP LHP LFIP LHP I.FIP LHP LHP LHP I.E{P LHP LHP LHP LHP LHP LUp I}IP LHP LHP
2.005.000 2.245.OO0 2.005.000 2.00s.000 1.765.000 1.765.000 1.765.000 2.005.000 1.765.000 1.765.000 2.005.000 1..765.000 1.765.000 1.765.000 2.485.000
6.500.000 6.575.000 6.710.000 6.00s.000 s.445.000 5.485.000 6.255.000 5.595.000 5.283.000 6.195.000 6.235.000 6.s65.000 9.565.000 6.330.000 5.785.000 5.950.000 8.555.000 6.260.000 7.030.000 5.655.000 5.210.000 5.725.000 7.4ffi.N0 7.2%.000 7.285.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Keurmterian
NO
/Lembaea : BIjOM
URAIAN
1
dalam rupial
SATUAN J
26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian JayaBarat
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
Pemedksaan SaranaInduski Farmasidi Luar Negeri: 1. Meksiko 2. India 3. China
LHP LHP LHP
BIAYA
KETERANGAN
4
6,.695.000 5.709.000 5.600.000 8.295.000 t2.575.O0O
146.397.000 87.332.000 80.078.000
F. PenyidikanTindak PidanaObat dan
N{akananOleh PetugasPusat (di IbukotaPropinsi): 1. NanggtoeAcehDarusalam 2. SumateraUtara 3. Riau 4. Kep.Riau 5. Jambi 6, SumateraBarat 7. SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11. Banten 72. JawaBatat 13. DKI lakarta 14. JawaTengah 15. DI Yogyakarta 15.fawa Timur 17. Bali 18. NusaTenggaraBarat 19. NusaTenggaraTimur 20. KalirnantanBarat 21. Kaliman:tanTengah 22. KalisranbanSelatan 23. KalirnnntanTimur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kazus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
8.464.000 8.922.000 22.720.000 21.420.000 21.528.000 22.882.000 21.230.000 20.,432.000 2't.246.000 21.068.000 18.120.000 18.1140.000 15.920.000 21.098.000 21.390.000 ?2.594.000 25.238.000 22.n4.0W 27.152.000 21.784.0N 22.336.000 22.828.000 25.986.000 27.310.000 26.092.N0 24.830.000 24.830.000 25.550.000 25.398.000
J
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
NO
rrallembaga : BIrOM
URAIAN
1
| | | |
2 30. Maluku 3r. Mulnko utu"u 32. Papua 33. IrianfayaBarat
lG. I | | | |
PenyidikanTindak PidanaObat dan MakananOleh PetugasPusat (di luar IbukotaPropinsi): 1. NanggroeAcehDarusalam 2. SurnateraUtara 3. Riau
I
|I 1'5"qtr" C. Jarmbr I I I | | I | | | | |t | | | |
6. SumateraBarat Z. SumateraSetatan S. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11.Bantm 12.JawaBarat 13. DKI Jakafia 14.JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16. Iawa Timur 17.Bali 18. NusaTenggaraBarat 19.NusaTenggaraTimur 20. KalimantanBarat 21. KalirnantanTengah 22. IGtinantan Selatan 23. Kalinantan Timur 24. SulawesiUtara 25. Goro,ntalo 25. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulAwesiTanggan 30. Malu.ku 31. NrlalukuUtara 32. Papua 33. Irian faya Barat
H. PenyidikanTindak PidanaObat dan MakananOletrPetugasBatai (di IbukotaPropinsi): 1. NanggroeAcehDarusalam 2. SumateraUtara
dalam
SATUAN 3
BIAYA
KETERANGAN
4
5
Kasus Kasus Kasus Kasus
28.732.000 29.052.000 33.232.000 32.752.offi
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasug Kazus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kaeus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasw Kasus
25.854.000 25.122.000 28.400.000 22.420.000 27.7213.000 23.002.000 22.510.000 20.632.000 21.386.000 22.348,ffio 18.240.000 18.640.000 21.380.000 21.268.000 21.470$W 22.764.0ffi 25.358.000 23.514.000 28.852.000 22.284.000 22.796.000 23.158.000 n.492.000 28.810.000 n.592.00a 24.950.000 24.9s0.000 26.224.000 25.798.000 32.82.000 32.552.000 39.332.000 38.852.000
Kasus Kasus
17.240.000 17.240.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
: BPOM
NO
URAIAN
1
2
datarn
SATUAN J
BIAYA
KETERANGAN
4
3. Riau 4. Kep.Riau 5. Jambi 6. SumateraBarat 7, SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11. Banten 12.JawaBarat 13. DKI Jakarta 14.JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16.fawa Timur 77.Bali 18. NusaTenggaraBarat 19. NusaTenggaraTimur 20. KalirnantanBarat 21. KalimantanTengah 22. KalimantanSelatan 23. KalimantanTimur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28, SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 3L. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian JayaBarat
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasw Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kazus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
17.240.00C 17.24JJ.00C 17.240.OoC 17.240.0m 77.240.000 17.240.000 17.24n.ffi0 17.240.000 t7.240.ON 17.510.000 18.050.000 17.240.000 17.510.000 17.510.000 17.780.000 17,510.000 17.510.000 17.240.000 17.240.0N t7.240.0ffi 17.510.000 17.240.000 17.240.000 17.510.000 17.510.000 17.2&.ffi0 17.240.000 17.240.0ffi 17.240.000 18.0s0.000 17.780.000
PenyidikanTindak PidanaObat dan MakananOleh PetugasBaftri (di luar IbukotaPropinsi): 1. NanggroeAceh Darusalam 2. SuunteraUtara 3. Riau 4. Kep.Riau 5. Jambi 6. SumateraBarat 7. SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11. Banten 12.fawa Barat
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kazus Kasus Kasus
17.970.000 l 2L.920.000 27.620.000 21.380.000 20.300.000 20.4180.000 22.340.000 20.600.000 20.846.000 22.0,4!0.000 21.080.000 21.580.000
c
MENTERIKEUANGAN REPUBTIK INDONESIA
dalam
KemmErian Neeara/ Lembaga : BPOM
NO
URAIAN
SATUAN
1
2
J
13. DKI Jakarta 14. JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16.JawaTimur 17. Bati 18. NusaTenggaraBarat 19. NusaTenggaraTimur 20. KalimantanBarat 21. KalimantanTengah 22. IGlimantanSelatan 23. KalirnantanTimur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 25. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian JayaBarat
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasw Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasw Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
PenyelidikanTindak PidanaObat dan MakananOleh PetugasPusat (di lbukota Propinsi): 1. NanggroeAcehDarusalam 2. SumateraUtara 3. Riau 4. Kep.Riau 5. fau$i 6. SumateraBarat 7. SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11, Banten 12. JawaBarat 13. DKI Jakarta 14. JawaTmgah 15. DI Yogyakarta 16.fawa Timur 17.Bali 18, NusaTmggala Barat 19. NusaTmggara Timur 20. KalimantanBarat 21. IGlirnantanTengah 22, IGlimantanSelatan
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kazus Kasus Kasus
BIAYA
KETERANGAN
4 22.490.000 20.9415.000 20,990.000 21.335.000 24.020.ffio 27.n0.000 23.270.000 20.930.000 20.750.000 20.855.000 23.339.000 23.120.000 22.730.000 21.350.000 21.350.000 21.311,000 21.230.000 25.010.000 25.490.000 31.070.000 30.350.000
18.124.000 16,842.000 15.380.000 14.080.000 14.188.000 15.92.000 13.890.000 13.092.000 13.906.000
13.ru.000 10.780.000 L1.100.000 13.710.000 13.758.000 14.050.000 15.254.000 17.898.000 23.245.000 19.812.000 14.M.W0 14.996.000 15.488.000
5
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
URAIAN
24. SulawesiUtara 25. Goronhlo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Malu-kuUtara 32. Papua 33. Irian JayaBarat PenyelidikanTindak pidana Obatdan MakananOleh petugaspusat (di luar Ibukotapropinsi) : 1. NanggroeAceh Darusatam 2. SumateraUtara 3. Riau 4. Kep.Riau 5. fambi 6. SumateraBarat 7. SuniateraSelatan 8. lampung 9. Bengkutu 10. BangkaBelitung 11.Banten 12.JawaBarat 13. DKI Jakarta 14.fawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16,JawaTimur 17. Bali 18. NusaTenggaraBarat 19. NusaTenggaraTimur 20. KalimantanBarat 21. I{alimanbn Tengah 22. KalimantanSelatan 23. KalimantanTimur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kazus I(asus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kazus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus . Kasus Kasus Kasus
18.646.000 19.970.000 18.752.000 17.490.000 17.490.N0 18.210.000 18.058.000 21.392.000 27.712.000 47.990.000 25.4t2.N0
18.s24.000 18.142.000 16.380.000 15.080.000 14.388.000 15.662.000 1s.170.m0 12.632.000 14.0.t6.000 15.008.000 10.900.000 11.300.000 8.580.000 13.928.000 14.130.000 15.424.000 18.018.000 16.174.000 n.512.000 14.944.000 15.456.000 15.818.000 20.152.000 21.470.000 20:52.W0 17.610.000 17.610.000 18.884.000 18.rl'58.000 27.872.000 25.652.000 31,.992000 31.512.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Negara/ Lembaga : BIjOM
NO 1
URAIAN
ddam
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
3
4
5
2 L. PenyelidikanTindak PidanaObat dan MakananOletrPetugasBalai (di IbukotaPropinsi): 1. NanggroeAceh Darusalam 2, SuixuteraUtara 3, Riau 4. Kep.Riau 5. Jambi 6, SumateraBalat 7. SumateraSelahn 8. lampung 9. Bmgkulu 10. BangkaBelitung L1. Banten 12. JawaBarat 13. DKI Jakarta 14.JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16. JawaTimur 17. Bali 18. NusaTenggaraBarat 19. NueaTenggaraTimur 20. KalimantanBarat 21. KalimantanTengah 22. KalimantanSelatan 23. KalimantanTimur 24, SulaweaiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelabn 28. SulawesiTmgah 29. SulawesiTenggara 30. N{aluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian JayaBarat
Kasus Kasus Kasus, Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
8.040.000 8.040.000 8.040.000 8.040.000 8.040.000 8.040.000
[email protected] 8.040.000 8.040.000 8.O40.000 8.&10.000 8.220.000 8.580.000 8.040.000 8.220.000 8.220.000 8.400.000 8.220.000 8.220.000 8.040.000 8.040.000 8.040.000 8.220.000 8.040.000 8.040.000 .8.220.000 8.220.000 8.040.000 8.040.000 8.M0.000 8.040.000 8.580.000 8.400.000
M. PenyelidikanTinda-kPidanaObat dan lvlakananOleh PetugasBalai (di luar IbukotaPropinsi): t. NanggroeAcehDarusalam 2. SumateraUtara 3. Riau 4, Kep.Riau 5. Jambi 6. SumateraBarat 7. SumateraSelatan
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
10.620.000 11.520.000 11.080.000 10.800.000 10.080.000 r0.200.000 L1.440.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
URAIAN 8. Lampung . 9. Bengkulu 10. Bangka Belitung Ll. Banten 12. Jawa Barat 13. DKI lakarta 14. Jawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. fawa Timur 17. Bali 18. Nusa Tenggara Barat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21..Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selahn 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Gorontalo 25. Sulawesi Barat 27. Sulawesi Selatan 28. Sulawesi Tengah 29. Sulawesi Tenggara 30. Maluku 3L. Maluku Utara 32. Papua 33. Irian Jaya Barat
N. PengujianLabomotoriumSampelOba! ObatTradisionat,Kosmetika,produk Komplemm,Makanandan pKRT
Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kazus Kasus Kasue Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kazus Kasus Kasus Kasus Kasus Sampel
10.280.000 10.{144.000 11.240.000 10.600.000 11.000.000 12.160.000 9.720.N0 10.540.000 70.n0.000 12.560.000 11.060.000 12.060.000 10.s00.000 10.380.000 10.1t50.000 12.106.000 11.%0.000 11.700.000 10.780.000 10.780.000 10.754.000 10.700.000 13.220.000 13.!80.000 L7.260.000 17.220.N0
MENTERIKEUANGAN INDONESIA BEPUBLIK
XXll. Kementerian
dalam
NC
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
1 . A. KejaksaanAgung 1. Upaya Hukum Perkara
Perkara
2.n5.000
L bulan
2. EksekusiPerkara
Perkara
2.375.000
l bulan
3. EksaminasiPerkara
Perkara
3.800.000
L bulan
4. PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan PembentukanJaksa Penyelidikan Perkara Korupsi
lt
Kelas
1.803.112.000
Perkara
16.7?5.000
6 bulan 50 siswa/kelas 2 bulan
Penyidikan Perkara Korupsi
Perkara
36.200.000
3 bulan
7. Penuntutan Perkara Korupsi
Perkara
25.050.000
3 bulan
Penuntutan PerkaraPidana Khusus 9. Penunfutan PerkaraPidana Umum 10. PenyelesaianPerkaraPerdata dan TUN Penyidikan 11. Perkara Pelanggaran HAM 12. Penuntutan PerkaraPelanggaran HAM 13.Penyelidikan Kasuslnteliien
Perkara
20.700.000
3 bulan
Perkara
12.825.000
3 bulan
Perkara
26.430.000
3 bulan
Perkara
31.4150.000
3 bulan
Perkara
23.200.000
3 bulan
Kasus
14.2?5.000
2 bulan
KEUANGAN MENTERI INDONESIA HEPUBLIK
dalam
XXII. Kernenterian Neeara/Lembasa : Dalam
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
L . Inspektorat Jenderal
A. Penyelenggara.rnPengawasandan PemeriksaanAparatur Negara - PemeriksaanReguler (Kinerja) PenyelenggaraanAparatur Negara L. NanggroeAceh Darussalam 2. SumateraUtara 3. Riau 4. Kepulauan Riau 5. Jambi 6. SumateraBarat 7. SumateraSelatan 8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung 11. Banten 12.lawaBant 13. D.K.I. Jakarta 14. JawaTengah 1.5.D.I. Yogyakarta 1.6.JawaTimur 17.B ali 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa TenggaraTimur 20. Kalimantan Barat 21. IGlimantanTengah 22. KalimantanSelatan 23. KalimantanTimur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SrlJawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. PapuaBarat
r1/
1. 2. 3. 4. 5.
PemeriksaanAkhir MasaJabatan Kepala Daerah Nanggroe Aceh Darussalam SumateraUtara Riau Kepulauan Riau Iambi
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
317.947.000 273.238.000 n8.062.000 243.215.A00 417.994.000 266.034.004 24fi.479.400 239.560.000 241.M8.000 227.021..400 265.380.000 276.635.000 51.250.000 281.758.000 263.634.000 2n.503.000 408.008.000 274.078.A00 287.473.000 2M.742.000 236.064.004 265.090.000 304.436.000 310.07.000 318.486.000 271.574.000 322.092.0A0 271..570,000 276.593.000 262.070.0AA 284.943.000 3n.885.000 399.270.400
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
122.703.440 106.737.000 1.04.748.4A0 93.165.000 93.021.000
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
Kementerian
NO 1 | I |
I | | I | | | | | | | I |I | | I
Lembaga: Dalam
dalam
URAIAN
SATUAN
2
3 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
6. Sumatera Barat 7. Sumatera Selatan
8. Lampung 9. Bengkulu 10. BangkaBelitung tt. Banten 72.)awa Barat 13. D.K.I.Iakarta 14. JawaTengah 15. D.I. Yogyakarta 16. JawaTimur 17.Bali 18. Nusa TenggaraBarat tg,Nusa TenggaraTimur 20. Kalimantan Barat 21. KalimantanTengah 2z.KalimantanSelatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papta 33. PapuaBarat
2. BadanPendidikan dan L,atihan - PengembanganKapasitas/Kualitas SDM Aparatur A. DiklatKepemimpinanPemda 1.. Pimpinan Pemda 2. PeiabatStrategis
Angkatan Angkatan
BIAYA
KETERANGAN
4 101.481.000 90.816.000 85.415.000 89.295.000 u.624.000 92.310.000 96.450.000 25.080.000 101.562.000 96.981.000 103.587.000 7M.1n.00a 103.362.000 11.4.567.000 93.138.000 91,.M6.000 L00.590.000 116.709.000 121.893.000 126.429.000 108.105.000 120.498.000 108.105.000 108.672.000 106.125.000 118.347.000 153.960.000 158.550.000
5
170.615.000 4 hari kerja 30 orang 119.762.000 5 hari kerja 30 orang
B. Diklat PeningkatanKompetensiKomisiKomisi DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota 1. Pimpinan Pemda
Angkatan
170.615.000 4 hari kerja 30 orang
C. Diklat PeningkatanKompetensiBK DPRD PropKab,Kota bagi Pimpinan Pemda 1. PimpinanPemda
Angkatan
170.615.000 4 hari kerja 30 orans
MENTERIKEUANGAN INDONESIA HEPUBLIK
dalam
Kementerian Neqara/ Lembaga : Ilalam N
NO I
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
2
3
4
5
D. Diklat KesatuanBangsadan Perlindungan Masyarakat 1. PeiabatStrategis
Angkatan
2. PqabatPelaksana
Angkatan
E. Diklat PenataanBatasWilayah 1. PeiabatStrategis 2. PeiabatPelaksana Diklat LaporanPenyelenggaraan Pemda L. PeiabatStrategis
Angkatan Angkatan
119.762.000 5 hari kerja 30 orang 114.150.000 5 hari kerja 30 orang 119.762.000 5 hari kerja 30 orang 114.150.000 6 hari kerja 30 orang
Angkatan
119.762.004 5 hari kerja 30 orang
G Diklat Polisi PamongPraja 2. PeiabatPelaksana
Angkatan
114.150.000 6 hari kerja 30 orang
H. Diklat ManajemenPemerintahanDesa L. PeiabatStrategis
Angkatan
rr9.762.400
Diklat BerjenjangPejabatPelatihan Masyarakat ,"1. PeiabatStrategis
Angkatan
119.762.400 5 hari kerja 30 orang
Diklat PengelolaanAPBD 1. PeiabatStrategis
Angkatan
719.762.A00 5 hari kerja 30 orang 114.150.000 6 hari kerja 30 orang
2. PeiabatPelaksana K. Diklat Fungsional Analisis Tata Praja 1.. PeiabatStrategis
Angkatan
Angkatan
2. PeiabatPelaksana
Angkatan
L. Diklat PengawasanPemda L. PimpinanPemda
Angkatan
2. PeiabatStrategis
Angkatan
M. Diktat FungsionalPamongPraja L. PeiabatStrategis 2. PqabatPelaksana
Angkatan Angkatan
5 hari kerja 30 orang
119.762.0A0 5 hari kerja 30 orang L14.150.000 6 hari kerja 30 orang 170.615.000 4 hari kerja 30 orang 119.762.000 5 harikeria 30 orang 5 hari kerja 30 orang 114.150.000 6 hari kerja 30 orang 1r9.762.040
N. Diklat PengelolaanPasarTradisional
1. PeiabatStrategis 64/
Angkatan
119.762.000 5 hari keria 30 orans
w
MENTERI KEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-83Kementerian Negara/Lembaga : Dalam N
NO 1
dalam
URAIAN 2 Diklat PendaftaranPenduduk bagi Camat dan Aparatur Bidang Kependudukan L. PeiabatStrategrs
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
J
4
5
Angkatan
2. PeiabatPelaksana
Angkatan
119.762.W
5 hari kerja 30 orang 114.150.000 6 hari kerja 30 orang
Diklat Catatan Sipil 1. PeiabatStrategis
Angkatan
Diklat Administrasi Kependudukan 1. PeiabatStrategis
119.762.000 5 harikerja 30 orang
Angkatan
719.762.000 5 hari kerja 30 orang
Diklat PenyusunanProfil Kependudukan 1. PeiabatPelaksana
Angkatan
Diklat PengelolaanDokumen Administrasi Kependudukan 1. PeiabatPelaksana
114.150.000 6 hari kerja 30 orang
Angkatan
114.150.000 6 hari kerja 30 orang
T. Diklat KepamongprajaanBagi Camat Seluruh Indonesia L. PejabatStrategis
Angkatan
119.762.000 5 hari kerja 30 orang
Angkatan
119.762.000 5 hari keria 30 orang
Angkatan
114.150.000 6 hari kerja 30 orang
U. Diklat Kepemimpinan bagi Kepala Kelurahan L. PeiabatStrategis Diklat Kepemimpinan bagi Sekretaris Desa 1.. PeiabatPelaksana
w. Diklat PeningkatanMutu PejabatPetatih Masyarakat 1. PeiabatPelaksana - PeningkatanKapasitasAparatur Pemda Didalam PenerapanStandar Pelayanan Minimal (SPM)di A. Diklat Penyusunan& PenerapanStandar PelayananMinimal (SPM) 1.. Pimpinan Pemda
/
I iI
I I I Angkatan
Angkatan
2. PeiabatStrategis
Angkatan
3. PejabatPelaksana
Angkathn
L14.150.000 6 hari kerja 30 orang
170.615.000 4 hari kerja 30 orang 119.762.000 5 hari kerja 30 orang 114.150.000 6 hari kerja 30 orane
KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
Kementerian Nesara/Lembasa : Dalam N
NO 1
dalam
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
2
3
4
5
Diklat PelayananPerijinan Terpadu Satu Pintu 1.. PeiabatStrategis
Angkatan
2. PeiabatPelaksana
Angkatan
119.762.000 5 hari kerja 30 orang 1.14.150.000 6 hari kerja 30 orang
Diklat Penyusunandan Perancangan PeraturanDaerah 1. PeiabatStrategis
Angkatan
719.762.000 5 hari keria 30 orang
Diklat PengelolaanBarangMilik Daerah 1. PeiabatStrategis
Angkatan
119.762.000 5 hari kerja 30 orang
KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
Kementerian
NC
URAIAN
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
't.. I
lDepartemenAgama 1. PembinaanTenagaTeknis | f"ag.rmaan Katolik I
/
I
Qrarrg/ Angkatan
10.018,265
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
dalam
XXV. Kementerian Negara/Lembaga : Ketahanan Nasional
NC
URAIAN
1
2
SATUAN J
BIAYA
KETERANGAN
4
5
L . L,embagaKetahananNasional
A. Inspektorat 1.' AuditProgram, SumberDaya dan Keuangan 2. Audit Kinerja 3. Audit Budaya Kerja 4. PengawasanMelekat 5. Audit l(husus/Tujuan Tertentu 6. AuditPengadaanBarangdanJasa 7. Reviu Laporan Keuangan 8. Penyiapandan Perumusan Kebijakan Pengawasan 9. TanggapanHasil Audit Eksternal 10. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit 1.L.Laporan Kormonev
//
LHP
7s.050.000
20 hari
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Buku
45.500.000 4t5.500.000 45.500.000 55.250.000 92.250.000 47.150.000 47.475.004
12hafi 12 hari 12 hari 15 hari 25hari 12hari 12 hari
Laporan Laporan
38.900.000 36,.700.000
10 hari L0 hari
Laporan
66.400.000
20 hari
MENTERIKEUANGAN INDONESIA HEPUBLIK
XXVI. Kementerian Negara/Lembaqa : Luar Neseri
NC
URAIAN
1
2
1 . Departemen Luar Negeri A. Sekretariat Jenderal 1. Mutasi Pegawai dari LN (Dalam Rangka Penarikan Pegawai) 2. Mutasi Pegawai ke LN (Dalam Rangka Penempatan Pegawai) B. InspektoratJenderal 1. Pembinaan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP) Dan Tindak Lanjut 2. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem, Sistem Kelembagaan Dan Prosedur Pengawasan 3. Pengembangan Penerapan Pemeriksaan Berbasis Kinerja 4. Peningkatan Tindak Lanjut Pemeriksaan SecaraHukum 5. Peningkatan Intensitas Dan Kualitas PelaksanaanPemeriksaan 6. Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Irrformasi APFA Dan Perbaikan Kualitas Hasil Pengawasan 7. Pengembangan Tenaga Pemeriksaan Profesional
dalam rupi
SATUAN J
BIAYA
KETERANGAN
4
5
Orang
40.950.000
Orang
64.336.800
Laporan
43.497.0A0
Laporan
51.781.000
Laporan
51,.674.0A0
Laporan
428.64A.750
Laporan
408.132.500
Laporan
46.565.000
Paket
61.345.000
C. Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler 'l... Exit Permit Stiker' 2. Visa Stiker 3. Pembuatan Dan Pengurusan Paspor Dinas dan Paspor Diplomatik
Lembar Lembar Buku
6.831 9.075 168.299
D. Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan 1. Pertemuan Kelompok Ahli 2. Penyelenggaraan Kerjasama Policy Planning Dengan Negara Sahabat 3. RountableDiscussion tti
4. Forum Debriefine Dubes RI
Kertas Rekomendasi Kertas Rekomendasi
255.663.000
Kertas Rekomendasi Kertas Keria
398.999.000
362.272.000
52.532.000
KEUANGAN MENTERI INDONESIA HEPUBLIK
NC
1
URAIAN 2 5. Diskusi Terbatas Reguler Diskusi Terbatas
Pusat Pendidikan dan Pelatihan 1". Diklat Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdiklu) 2. Diklat Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) 3. Diklat Sekolah Staf dan Pejabat Dinas Luar Negeri (Sesparlu) 4. Diklat Petugas Komunikasi 5. Diklat Bendahara Penata Kerumahtan ggaul (BPKRT) Perwakilan RI di Luar Negeri 6. Diklat Peningkatan BahasaAsing 7. Diklat Tentang Peningkatan Perlindungan dan Prorhosi TKI 8. Diklat Tentang Peningkatan Perlindungan dan Promosi TKI di Luar Negeri 9. Pelatihan BahasaIndonesia untuk ASEAN+3 10. Diklat Diplomatik untuk Diplomat Palestina LL. Diklat Diplomatik Muda Timor Leste 12. Diklat Diplomatik Madya bagi Diplomat Asia Afrika 13. Short Diplomatic Course For Cambodian, Laotian, Myanmarese And Viatnamese (CLMV) Diplomats L4. Senior Diplomatic Training ASEAN+3 Countries
I
dalam ru
Luar
Kementerian N
SATUAN J
Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi
BIAYA 4 3'1,.947.000 63.8s7.000
Otang/ Angkatan Otang/ Angkatan Orang/ Angkatan Orang/ Angkatan Arang/ Angkatan
51.379.000
Orangl Angkatan Orcng/ Angkatan Orang/ Angkatan
2.554.000
Orang/ Angkatan Orang/ Angkatan Orang/ Angkatan Anng/ Angkatan Orang/ Angkatan
89.948.417
Onng/ Angkatan
31.595.000 32.937.0A0 59.593.000 32.124.000
2.0L9.000 6.304.000
111.199.000 33.094.000 69.264.000 69.585.000
45.237.000
KETERANGAN 5
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
XXVIL Kementerian NO
rra/ Lembaga : Politik Dan Keamanan
URAIAN
1
't.
SATUAN J
Bidang Politik dan Keamanan 1. Penguatan Desk Aceh
dalam
BIAYA 4
Laporan
3.553.349.000
2. Pmguatan Desk Papua
Laporan
4.252.324.0W
3. Pmguabn Desk Sulteng
[.aporan
785.330.000
4. Penguatan Crisis Center
Laporan
699.672.000
5. Penguatan Desk Wiltas dan PulauPulau Kecil Terluar
Laporan
1.965.896.000
6. Pmguatan Desk Koordinasi PemberatasanTerorisme
Iaporan
1.504.994.000
KETERANGAN J
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
XXVIII. Kementerian
NO
: Pertanian
URAIAN
1 1.
Jenderal PemeriksaanKinerja - PemeriksaanKinerja di Pusat A. Biaya Operasional Pemeriksaan
dalam
SATUAN
BIAYA
.1
4
LHP
KETERANGAN 5
38.625.000 1 tim 9 olang, 10 hr pemerik saan di Pusat, 5 hari uji petik pemeriksaan di daerah
B. PemeriksaanPendalamandi Daerah 1. NanggroeAceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Jambi 7. Sumatera Selatan 8. Bengkulu 9. Lampung 10. Bangka Belitung 11, Banten L2. JawaBant L3. Jawa Tengah 1.4.D.I. Yogyakarta 15. JawaTimur 1 6 .B a l i 17. Nusa TenggaraBarat 18. Nusa Tenggara Timur 19. Kalimnntan Barat 20. Kalimantan Tengah 21. Kalimantan Selatan 22. Kalimantan Timur 23. Sulawesi Utara 24. Gorontalo 25. Sulawesi Barat 26. Sulawesi Selatan 27. Sulawesi Tengah 28. Sulawesi Tenggara 29. Maluku 30. Maluku Utara 31. Papua 32. PapuaBarat - PemeriksaanKinerja di Daerah 1. Naaggroe Aceh Darussalam
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan l-aporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
LHP
24.735.000 3 orang, 5 hari 79.754.000 3 orang, 5 hari 18.032.0003 orang, 5 hari 18.708.0003 orang 5 hari 16.567.000 3 orang 5 hari 15.926.000 3 orang 5 hari L4.182.0003 orang 5 hari 14.986.0003 orang, 5 hari 13.765.0003 orang 5 hari 14.002.0003 orang, 5 hari 13.140.0003 orang, 5 hari 13.470.000 3 orang, 5 hari L6.680.000 3 orang, 5 hari 15.602.000 3 orang, 5 hari 17.310.0003 orang, 5 hari 24.354.000 3 orang 5 hari 17,909.0003 orang 5 hari 23.734.000 3 orang, 5 hari 16.303.0003 orang, 5 hari 16.005.000 3 orang 5 hari 17.939.000 3 orang,5 hari 27.969.000 3 orang, 5 hari 26.346.000 3 orang, 5 hari 29.8L3.0003 orang, 5 hari 20.613.0003 orang, .5hari 22.803.000 3 orang, 5 hari 20.920.000 3 orang 5 hari 20.796.000 3 orang 5 hari 26.304.000 3 orang 5 hari 29.520.0003 orang, 5 hari 39.009.000 3 orang,5 hari 32.749.000 3 orang, 5 hari
n.8n.000
1 tim 4 orang, L6 hari
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kem,3nterian
URAIAN
NO
1 2. Surratera Utara 3. Sumatera Barat A
(dalam
: Pertanian
Riau
SATUAN 3 LFIP LHP LHP
5. Kepulauan Riau
LHP
o.
LHP
Jambi
7. Sumatera :ielatan
T,HP
8. Bengkulu
LHP
Lampung
LHP
10.Bangka Belitung
LHP
77.Banten
IJ-IP
L2.Jawa Barat
LHP
13.JawaTengah
LHP
1.4.DI. Yogyakarta
LHP
r5- JawaTimur
LHP
lo. B a l i
LHP
17.Nusa Tenggara Barat
LHP
18.Nusa Tenggara Timur
LHP
79.Kalimantan Barat
LHP
20.Kalimantan Tengah
LHP
71
Kalimantan Selatan
LHP
7)
Kalimantan Timur
LHP
LJ.
Sulawesi Utara
LHP
24.Goronlalo
LHP
BIAYA A
KETERANGAN 5
59.57?.O001 tim 4 oran& 16 hari 58.016.0001 tim 4 orang, 16 hari 61.141.0001 tim 4 orang, 16 hari 53.370.000 L tim 4 orang, 16,hari 54.168.000 1 tim 4 orang, 16 hari 50.476.0U01 tim 4 orang, 16 hari 52.823.000 1 tim 4 orang, to narl 52.520.000 1 tim 4 orang 16 hari 49.583.000 1 tim 4 orang, 16 hari 56.860.0001 tim 4 orang, 16 hari 58.560.000 1 tim 4 orang, 16 hari 4 orang, 1 tim 61.684.000 16 hari 56.696.0001.tim 4 orang, 16 hari 1 tim 4 orang, 59.64J'000 16 hari 1 89.142.000 tim 4 orang, 16 hari 1 tim 4 orang 59.482.000 16 hari 1 4 orang, tim 64.989.000 16 hari 54.251.000 1 tim 4 orang, 16 hari 51.137.0001 tim 4 orang, 16 hari 58,139.0001 tim 4 orang, 16 hari 67.01,6.0001.tim 4 orang, 16 hari 77.928.000 1 tim 4 olang, 16 hari 76.591.0001 tim 4 oIang, 16 hari
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
dalam
Kementerian Nesara / I-Elr:.bas.a : Pertanian NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3 LFIP
/^) SulawesiBarat zo. Sulawesi Selaian
LHP
27.Sulawesi Tengah
LHP
28.Sulawesi Tenggara
LHP
29.Maluku
LHP
Maluku Utara
tt.
LF{P
BIAYA
KETERANGAN
4 5 59.331.0001 tim 4 orang, 16 hari 72.171.000 1 tim 4 orang, 16 hari 59.740.000 1 tim 4 orang, 15 hari 60.932.000 1 tim 4 orang, 16 tnri 64.892.000 1 tim 4 orang, 16 hari 69.510.0001 tim 4 orang, 16 hari 92.245.000 1 tim 4 orang, 16 hari 87.205.000 1 tim 4 orang, 15 hari
31.Papua
LHP
32. Papua Barat
LHP
PerneriksaanPerencanaan 1. Pusat
LHP
38.525.000 1 tim 9 orang,
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LFIP LHP LHP LHP LHP
10 hr pemerik saafl di Pusat, 5 hari uji petik pemeriksaan di daerah 23.155.000 3 orang, .5hari 18.754.000 3 orang,5 hari 17.152.0003 orang,5 hari 17.368.0003 orang,5 hari 15.607.0003 orang,5 hari 14.806.0003 orang, 5 hari 13.982.000 3 orang, 5 hari 14.850.0003 orang, 5 hari 12.845.0003 orang,5 hari 13.482.000 3 orang, 5 hari 12.060.0003 orang, 5 hari 12.630.0003 orang; 5 hari 1s.260.0003 orang 5 hari 74.962.000 3 orang, 5 hari 16.850.0003 orang, ,5hari 23.694.000 3 orang, 5 hari 17.329.000 3 orang, 5 hari 22.094.000 3 orang 5 hari 3 orang. 5 hari 15.5,113.000 15.625.0003 orang. 5 hari 17.099.0003 orang,5 hari 21,.269.0003 orang,5 hari 25.746.0003 orang,5 hari
2. NanggroeAceh Darussalam 3. SumateraUtara 4. Sumatera Barat 5. Riau 6. Kepuiauan Riau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan 9. Bengkulu 10. Lampung 11. Bangka Belitung 12. Banten 13. JawaBarat 14. JawaTengah 15. D.I. Yogyakarta 16. Jawa Timur 77.B ali L8. Nusa TenggaraBarat 19, Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. SulawesiUtara
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian N
Pertanian
dalam
NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3 LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP
4 5 28.613.000 3 orang, 5 hari 20.173.000 3 orang, 5 hari 21.403.000 3 orang, 5 hari 20.480.000 3 orang, 5 hari 20.576,0003 orang,5 hari 25.464,000 3 orang, 5 hari 29.340.000 3 orang, 5 hari 38.609.0003 orang, 5 hari 29.269.0003 orang, 5 hari
L.rlt:
17.000.000L tim 4 orang,
25. Gorontaio 25. SuiawesiBarat 27. SuiawesiSelatan 28. Suiawesi Tengah 29. SutrawesiTenggara 30. Ma]uku 31. Malu-kuUtara 32. Papua 33. PapuaBarat
BlAYA
KETERANGAN
C. PemeriksaanKhusus/ Investigasi 1. Pusat 2. Nanggroe Aceh Darussalam 3. Sumatera Utara 4. SumateraBarat 5. Riau 6. KepulauanRiau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan 9. Bengkulu 10. Lampung 11. BangkaBelitung 12. Banten 13. JawaBarat 14. Jawa Tengah 15. D.I. Yogyakarta 16. JawaTimur 17.B ali 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26, SulawesiBarat 27. Sulawesi Selatan 28. Sulawesi Tengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. PapuaBarat
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LF{P LHP LFiP LHP LHP LHP LHP LHP
10 hari 45.730.0003 orang, 12 hari 37.354.0003 orang 1.2hari 35.842.0003 orang 12 hari 38.128.0003 orang,12 hari 33.187.0003 orang, 12 hari 33.526.0003 orang, 12 hari 30.032.0003 orang, 12 hari 31.368.0003 orang 12 hari 31.715.0003 orang 12 hari 29.9?2.0003 orang, 12 hari 33.750.0003 orang, L2 hari 34.395.0003 orang, 12 hari 37.745.0003 orang, 12 hari 34.042.0003 orang, 12 hari 35.855.0003 orang, 12 hari 52.734.000 3 orang,12 hari 35.139.0003 orang 12 hari 40.599.0003 orang, 12 hari 33.273.0003 orang; L2 hari 31.225.0003 orang 12 hari 35.819.0003 orang L2 hari 41.39.000 3 orang 12 hari 45.171.0003 crang, 1.2hari 49.373.0003 orang, 12 hari 36.883.0003 orang, 1.2hari {M.953.0003 orang, L2 hari 37.190.0003 orang. L2 hari 37,4151.000 3 orang, 12 hari
42.084.000 44.674.000 il:u'l I 59.234.000J: "'u"& Ofang, IZ natr I 55.359.0003 orang L2hari I
1**s,11|"i I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerial
D. PemeriksaanEfektivitas,Efisiensi, Keekonomisan dan Ketaatan Dalam PelaksanaanAnggaran Bantuan Luar Negeri 1. Pusat
LHP
2. NanggroeAieh Darussa.iam
LHP
3. Sumatera Utara
LHP
4. Sumatera Barat
LHP
5. Riau
LFIP
6. KepulauanRiau
LHP
7. lambi
LHP
8. Sumatera Selatan
LHP
9. Bengkulu
LHP
10. Lampung
rfiP
11. BangkaBelitung
LHP
12. Banten
LHP
13. JawaBarat
LHP
14. JawaTengah
LFIP
15. D.I. Yogyakarta 16. Jawa Timur 77. B ali 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah
22.1?5.000 1 tim 5 orang, 10 hari pemerik saan di Pusat 51..4145.000 1 Tim 3 orang, 16 hari 43.304.0001.Tim 3 orang 16 lnri 42362.000 1 Tim 3 orang, 16 hari 43.843.0001 Tim 3 orang, 16 hari 38.727.000L Tim 3 orang 1.6hari 39.026.000I Tim 3 orang, 16 hari 37.982.000L Tim 3 orang, 16 hari 39.862.0001 Tim 3 orang, 15 hari 38.165.0001 Tim 3 orang, L6 hari 36.n2.000 1 Tim 3 orang, 15 hari 41.r.20.0001 Tim 3 orang, 16 hari 42.845.000I Tim 3 orang, 16 hari 4t4.100.0001 Tim 3 orang, 16 hari 41.822.0001 Tim 3 orang, 16 hari 4t4.370.0001 Tim 3 orang, 16 hari 66.119.0001 Tim 3 orang, 16 hari 4.024.000 1 Tim 3 orang 16 hari 48.604.0001 Tim 3 orang, 16 hari 39.763.0001 Tim 3 orang
L6hari 38.140.0001 Tim 3 orang. 16hari
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian NO
7
: Pertanian
URAiAN 2 ?2.Kalimantan Selatan
dalam
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
LHP
4 5 42.529.000 I Tim 3 orang,
Kalimantan Timur
LHP
49.M9,000 1 Tim 3 orang,
Sulawesi Utara
LFIP
53.321.000L Tim 3 orang
LHP
55.693.0001 Tim 3 oran6
J
15 hari lJ.
15 hari nA
16 hari
25.Gorontalo 26.Sulawesi Barat
LHP
27.Sulawesi Selatan
LHP
28.Sulawesi Tengah
LHP
29 SulawesiTenggara
LHP
30.MaIuku
LHP
31.Maluku Utara
LHP
32.Papua
LHP
,).1.
PapuaBarat
LHP
16 hari M.773.000 1 Tim 3 orang, 16 hari 52.003.0001 Tim 3 orang, 16 ltari 114.480.000 1 Tim 3 orang, 16 hari 45.786.0001 Tim 3 orang, 16 hari 47.594.4001 Tim 3 orang, 16 hari 52.295.000 L Tim 3 orang, L6 hari 58.934.0001 Tim 3 orang, 16 hari 67.629.000 1 Tim 3 orang, 16 hari
E. PengawasanDengan Tujuan Tertentu 1. Pusat
2, NanggroeAceh Darussalam ?
Sumatera Utara 4. SunrateraBarat 5. R i a u 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan o Bengkulu 1.0.Lampulg 11.Bangka Belitung 12. Banten I J . Jawa Barat L4.Jawa Tengah 15.D.I. Yogyakarta 16.Jawa Timur 17.B a l i 18.Nusa Tenggara Barat l Y . Nusa Tenggara Timur
LHP
LHP LHP LHP LFIP LHP r-r-ll-
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
25.250.000 1 tim 6 ofang, 10 hari pemerik saan di Pusat 31.825.000 3 orang 8 hari 26.404.000 3 orang 8 hari 24.982.offi 3 orang, 8 hari 25.543.000 3 orang, 8 hari 22.857.000 3 orang 8 hari 22.366.000 3 orang, 8 hari 21..482.0003 orang, 8 hari 22.526.000 3 orang 8 hari 20.705.000 3 orang, 8 hari 20.772.0003 orang 8 hari 19.060.000 3 orang 8 hari 19.860.0003 orang, 8 hari 22.460.000 3 orang, 8 hari 27.652.000 3 orang, 8 hari 23.500.000 3 orang, 8 hari 32.534.000 3 orang, 8 hari 'n.959.000 3 orang, 8 hari 29.ffi4.000 3 orang, 8 hari
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Negara/ Lembac^a: Pertanian
NO
dalam
URAIAN
SAruAN
2 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Gorontalo 26. Sulawesi Barat 27. Sulawesi Selatan 28. Sulawesi Tengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Malulcu Utara 32. Papua 33. PapuaBarat
3 LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
F. PengawasanBersifat Intelijen 1. Pusat
LHP
17.000,000 1 tim 4 orang, I 10hari
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP I}IP LHP LHP LHP LF{P LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
27.277.000 | 4 orang,12hari 47.472.000 | 4 orang,12hari 45.676.000 | 4 orang,12hari 47.8e1.000 I 4 orang,12hari 41.ee0.000 i 4 orang 12hari ] 42.148.000 | 4 orang,12hari I 3e.r76.00o I 4 orang L2hari I 41.07s.000 | 4 orang,12hari I 40.100.000 | 4 orang,12hari I 38.443.000 | 4 orang,12hari I 42.520,000 | 4 orang 12hari I 43.820.000 | 4 orang 12hari I 47.224.000 | 4 orang 12inri I 43.71.6.000 | 4 orang,12hari I 46.464.000 | 4 orang.12hari I 68.602.000 | 4 orang,12hari I 46.622.000 | 4 orang,12hari I s3.00e.000 | 4 orang,12hari I 4.4n.o00 | 4 orang 12hari I 40.437.000 | 4 orang,12hari I 45.71e.000 | 4 orang,12hari I s3.3s6.000 | 4 orang,12hari I 58,628.000 I 4 orang,12hari I 63.131.000 | 4 orang,12hari I 47.871..000 | 4 orang,12hari I 56.871.000 | 4 orang 1.2hari I 4s.2so.ooo I 4 otang,12hari I 49.032.000 | 4 oran& 12hari I 54.072.000 | 4 orans,12hari I
2. NanggroeAceh Darussalam 3. Sunatera Utara 4. Sunatera Barat 5. Riau 5. KepulauanRiau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan 9. Bengkulu 10. Lampung 11. Bangka Belitung 12. Banten 13. JawaBarat 1.4.Jawa Tengah 15. D.l. Yogyakarta 16. Jawa Timw 1 7 .B a l i 18, Nusa TenggaraBarat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utaia 25. Gorontalo 26. Sulawesi Barat 27, Sulawesi Selatan 28. Sulawesi Tengah 29. Sulawesi Tenggara 30. Maluku
BIAYA
KETERANGAN
A
c
21,.743.0003 orang,I hari 21.355.000 3 orang.8 hari 23.499.000 3 orang,8 hari 28.159.0003 orang,8 hari 32..24,6.0003 orang,I hari 35.453.000 3 orang,8 hari 26.133.0003 orang,8 hari 29.053.000 3 orang 8 hari 26.MO.OO03 orang 8 hari 26.536.000 3 orang,8 hari 32.454.000 3 orang.I hari 36.555.0003 orang,8 hari 47.834.0003 orang,8 hari 39.049.000 3 orang 8 hari
I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
31. MalukuUtara 32.Papua 33. PapuaBarat
dalamru
LHP LHP LHP
PemeriksaanLaporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Deptan 1. Pusat
2. NanggroeAceh Darussalam 3. Sumatera Utara 4. Sumatera Barat 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan 9. Bengkulu L0. Lampung 1L. BangkaBelitung 12. Banten 13. JawaBarat 14. Jawa Tengah 15. D.I. Yogyakarta 16. JawaTimur 1 7 .B a l i 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat. 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Gorontalo 26. Sulawesi Barat 27. Sulawesi Selatan 28. Sulawesi Tengah 29. Sulawesi Tenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. Papua Barat
58.730.0004 orang, 12 hari 77,745.0004 orang, 12 hari 70.465.0004 orang, 12 hari
s1.000.000 1 tim 12 orang,
LFIP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP tfiP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP I-FIP LHP LHP
LHP LHP LHP LHP LHP
10 hari pemerik saan di Pusat, 8 hari uji petik pemeriksaan petik pemerik saandi daerah 33.090.000 3 orang, 8 hari 26.654.000 3 orang 8 hari N.022.0A0 3 orang, 8 hari 26.388.000 3 orang, 8 hari 23.047.0003 orang, 8 hari 22.826.0O0 3 orang, 8 hari 20.332.000 3 orang 8 hari 21.364.000 3 orang, 8 hari 20.815.0003 orang, 8 hari 20.1.82.0003 orang, 8 hari 21.330.0003 orang, 8 hari 2't.79s.0003 orang, 8 hari 25.065.000 3 orang 8 hari 22.862.000 3 orang, 8 hari 24.615.000 3 orang, 8 hari 35.874.000 3 orang, 8 hari 25.O79.0003 orang, 8 hari 30.319.0003 orang, 8 hari 22.933.000 3 orang,I hari 21.885.0003 orang, 8 hari 24.959.000 3 orang 8 hari 29.634.000 3 orang 8 hari 33.77L.0003 orang, 8 hari 37.553.000 3 orang, I hari 26.943.000 3 orang 8 hari 31.653.0003 orang, 8 hari 27.250.000 3 orang, 8 hari 27.29't.000 3 orang, 8 hari 32.424.000 3 orang, 8 hari 35.370.000 3 orang 8 hari 47.034.000 3 orang, 8 hari 41.538.000 3 oran6 8 hari
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
H. Pengawalan Kegiatan Strategis 1. Pusat 2. Nanggroe Aceh Darussalam 3, Sumatera Utara 4. Sumatera Barat 5. Riau 6. KepulauanRiau 7. Janbi 8. Sumatera Selatan 9. Bengkulu 10. Lampung 11. BangkaBelitung 12. Banten 13. JawaBarat L4. Jawa Tengah 15. D.I. Yogyakarta 16. JawaTimur 77.B ali 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa TenggaraTimur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalirna-ntanSelatan 23. Kalimantan Timur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. Sulawesi Selatan 28. Sulawesi Tengah 29. Sulawesi Tenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. PapuaBarat
EvaluasiTerhadapLAKIp EselonI 1. Pusat
2. 3. 4. 5.
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
119.0s0.000 43.777.0004 orang 8 hari 35.872.000 4 orang, 8 hari 33.836.0004 orang, 8 hari 35.121.0004 orang, 8 hari 31.110.0004 orang, 8 hari 30.628.000 4 orang,8 hari 28.376.0004 orang, 8 hari 29.827.4004 oraag, I hari 28.180.0004 orang 8 hari 27.803.000 4 orang; 8 hari 28.680.000 4 orang, 8 hari 29.580.000 4 orang, 8 hari 33.264.000 4 orang, 8 hari 31.236.0004 orang; 8 hari 33.784.000 4 orang, I hari 48.552.0004 orang, 8 hari 34.262.000 4 orang 8 hari 41.529.0004 orang,8 hari 31..191.000 4 orang, I hari 30.237.0004 orang 8 hari 33.799.0004 orang, 8 hari 40.196.0004 orang, 8 hari 415.828.000 4 orang, 8 hari 50.171.0004 orang, 8 hari 36.911.0004 orang 8 hari 42.071..0004 orang,8 hari 37.320.000 4 orang, 8 hari 37.632.000 4 orang, I hari 43.752.000 4 orang 8 hari 48.450.000 4 orang, I hari 63.745.0004 orang, 8 hari 54.225.000 4 orang 8 hari
LHP
34.500.000 1 tim 8 orang,
LHP LHP LHP LHP LHP
10 hr pemerik saandi Pusat 6 hari uji petik pemeriksaan di daerah 17.688.000 2 orang, 6 hari 14.286.0002 orang, 6 hari 13.208.0002orang,6hai 13.620.000 2 orang 6 hari
12.085.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Negara/Lembaga : Pertanian
NO 1
URAIAN 2
dalan ru
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
| | | | | | | | I | | | | I | | | | | | | | | | | | |
7. lambi 8. Sumatefa Selatan 9. Bengkulu 10. Lampung 11. BangkaBelitung 12. Banten 13. JawaBarat 14. Jawa Tengah 15. D.I. Yogyakarta 16. JawaTimur 77. B ali 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa TenggaraTimur ZO.Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. Sulawesi Barat 27. Sulawesi Selatan 28. Sulawesi Tengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Paoua 33. t apua Barat
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LFIP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP I}IP LHP LHP LHP LFIP
4 5 11.684.0002 otang, 6 hai 10.738.0002 onngn 6 hari 11.351.0002orang,6hai 10.360.0002 orang, 6 lnri 10.491.0002orcng6hai 10.130.0002 orang 6 hari 10.480.000 2 orang, 6 hari 12.392.000 2 orang, 6 hari 11.748.0002 orang, 6 hari 12.972.000 2 orang,6 hari 18.521.0002 orang, 6 hari 13.291.0002omng6hai 77.t44.000 2 orang, 5 hari 12.025.0002 olang, 6 hari 11..818.000 2 orang,6 hari 13.169.0002 orang. 6 hari 16.058.0002 orang 6 hari 18.964.000 2orcng6hafi 21.095.000 2 orang 6 hari 14.965.000 2 orang, 5 hari 16.585.0002 orang, 6 hari 15.170.0002 orang, 6 hari 15.215.0002 orang, 6 tr.a.ri 18.546.000 2 orang, 6 hari 20.90s.000 2 orang 6 hari 27.622.000 2 orang 5 hari 22.302.000 2 onng, 6 hati
I
EvaluasiProgram Stoategis 1. Pusat
LHP
70.650.000 Pengumpulan
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP tfiP LHP LHP
data lingkup Eselon I Deptan 43.277.0004 orang, 8 hari 35.372.000 4 orang, 8 hari 33.336.0004 orang, 8 hari 34.621.0004 orang 8 hari 30.610.0004 orang, 8 hari 30.128.0004 orang, 8 hari 27.876.000 4 orang, 8 hari 29.327.0004 orang, 8 hari 27.680.000 4 orang, 8 hari 27.303.000 4 orang 8 hari 28.180.0004 orang, 8 hari ] 29.080.000 4 orang, S hari I 32.764.000 4orang,8hari I 30.736.0004 oranp Shari I 33.284.000 l 4 orang,8 hari I
II.
2. Nanggroe Aceh Darussalam 3. Sumatera Utara 4. Sumatera Barat 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan 9. Bengkulu L0. Lampung 11. BangkaBelitung 12. Banten 13. JawaBarat 14. Jawa Tengah 15. D.I. Yogyakarta 16. Jawa Timur
J
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
/ Lembaga : Pertanian
NO
dalam
URAIAN
SATUAN
2
.1
1
17.B ali 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa TenggaraTimur 20. Kaiimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. Sulawesi Selatan 28. SulawesiTengah 29. Sulawesi Tenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papua 33. PapuaBarat
BIAYA 4
KETERANGAN J
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
48.062.0004 orang, 8 hari 33.762.000 4 orang, 8 hari 41.029.000 4 orang 8 hari 30.691.0004 orang 8 hari 29.737.0004 orang, 8 hari 33.299.000 4 orang. 8 hari 39.696.0004 orang, 8 hari 45.328.000 4 orang, 8 hari 49.671..0004 orang, I hari 36.411.0004 orang, 8 hari 47.571..0004 orang. 8 hari 36.820.000 4 orang, I hari 37.132.000 4 otang 8 hari 43.252.000 4 orang; 8 hari 47.950.000 4 orang, 8 hari 53.245.600 4 orang, 8 hari 53.7?5.6004 orang 8 hari
Kerugian Negara dan Pemutakhiran Data 1. NanggroeAceh Darussalam
LHP
M.7M.000 1 Tim 5 orang,
2. Sumatera Utara
LHP
36.591.000L Tim 5 orang
3. SumateraBarat
LHP
33.970.0001 Tim 5 orang,
4. Riau
LHP
u.71.4.000 1 Tim 5 orang,
5. Kepulauan Riau
LHP
31.113.0001 Tim 5 orang.
6. Jambi
LHP
30.0L0.0001 Tim,5 orang,
7. Sumatera Selatan
LHP
28.220.0001 Tim 5 orang,
K. PenangananPenyelesaianTindak Lanjut
6 hari 6 hari 5 hari 6 hari 6,hati 6 hari 6 hari
8. Bengkulu
29.794.OWI Tim 5 orang,
9. La:rrpung
LHP
10. Bangka Belitung
LHP
1.1.Banten
LHP
12. JawaBarat
LHP
13. JawaTengah
LFIP
6 hari 26.826.0001 Tim 5 orang 5 hari 27.404.0001 Tim 5 orang. 6 hari 26.150.0001 Tim 5 orang 6 hari 27.175.0001 Tim 5 orang 6 hari 3L.593.0001 Tim 5 orang 6 hari
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
Kementerian Negara/Lembaga : Pertanian URAIAN
NO
1
SATUAN J
14. D.I. Yogyakarta
BIAYA
KETERANGAN
5 30.470.0001 Tim 5 orang 5 hari 33.643.0001 Tim 5 orang, 6 hari 47.39L000 1 Tim 5 orang, 5 hari 34.366.0001 Tim 5 orang, 6 hari 44.149.000L Tim 5 orang, 6 hari 31.089.0001 Tim 5 orang, 6 hari 5 orang, 1 Tin 30.809.000 6 hari 5 orang, Tim 1. 33.899.000 6 hari 5 orang, 1 Tim 41.208.000 6 hari 5 orang 1 Tim 48.535.000 6 hari 53,489.0001 Tim 5 orang 6 hari 38.639,0001 Tim 5 orang, 6 hari 42.089.0001 Tim 5 orang. 6 hari 39.150.0001 Tim 5 orang 6 hari 39.403.0001 Tim 5 orang, 6 hari 50.450.000L Tim 5 oran6 5 hari s5.840.0001 Tim 5 orang, 6 hari 74.632.000 1 Tim 5 orang, 6 hari 60.6?2.000L Tim 5 orang, 5 hari 4
15. JawaTimur
LHP
1 6 .B a l i
LHP
17. Nusa TenggaraBarat
LHP
18. Nusa TenggaraTimur
LHP
19. Kalimantan Barat
LHP
20. Kalimantan Tengah
LHP
21. Kalimantan Seiatan
LHP
22. Kalimantan Timur
LHP
23. Sulawesi Utara
LFIP
24. Gorontalo
LHP
25. SulawesiBarat
LHP
26. Sulawesi Selatan
LHP
27. Sulawesi Tengah
LHP
28. SulawesiTenggara
LHF
29. Maluku
LHP
30. Maluku Utara
LHP
31. Papua
LHP
32. PapuaBarat
LHP
Pengumpulan/ Lrventarisasi Data Satker 1. NanggroeAceh Darussalam
LHP
34.092.0001 Tim 4 orang,
LHP LF{P LHP LHP LHP
6 hari 28.822.000 L Tim 4 oran6 26.816.0001 Tim 4 orang, 27.066.000 1 Tim 4 orang, 24.470.000 1 Tim 4 orang, 23.458.000 1 Tim 4 orang,
2. 3. 4. 5. 6.
Sunatera Utara SumateraBarat Riau Kepulauan Rku Iambi
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Negara/ Lembaga : Pertanian NO
1
URAIAN
2 7. Sumatera Selatan 8. Bengkulu 9. Lampung 10. Bangka Belitung 11. Banten 12. JawaBarat 1.3.Jawa Tengah L4. D.I. Yogyakarta 15. Jawa Timur 1 6 .B a l i 17. Nusa TenggaraBarat 18. Nusa TenggaraTimur L9. Kalimantan Barat 20. Kalimantan Tengah 21. Kalimantan Selatan 22. Kalimantan Timur 23. Sulawesi Utara 24. Gorontalo 25. SulawesiBarat 26. Sulawesi Selatan 27. Sulawesi Tengah 28. Sulawesi Tenggara 29. Maiuku 30. Maluku Utara 31. Papua 32. PapuaBarat
dalam ruoial
SATUAN 3 LHP LHP
LFtr LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
BIAYA 4
KETERANGAN 5
22.726.000 1 Tim 4 orang, 24.033.000 1 Tim 4 orang, 21.070.0001 Tim 4 orang, 21.833.0001 Tim 4 orang, 20.410.000 1 Tim 4 orang 21..4L0.000 1 Tim 4 orang 24.059.000 1 Tim 4 orang, 24.196.000 1 Tim 4 orang, 26.869.M0 1 Tim 4 orang 37.717.000 1 Tim 4 orang 27.357.000 1 Tim 4 orang, 36.364.0001 Tim 4 orang, 24.601.0001 Tim 4 orang, 24.662.000 1 Tim 4 orang, 26.789.O00 1 Tim 4 orang, 32.74t.000 1 Tim 4 orang, 38.678.0001 Tim 4 orang 42.19].000 1 Tim 4 orang 30.881.0001 Tim 4 orang 32.927.000 1 Tim 4 otang 31.290.000L Tim 4 orang 31.657.0001 Tim 4 orang 37.542.000 1 Tim 4 orang, 43.085.0001 Tim 4 orang, 56.245.000 1 Tim 4 orang, 43.255.000 1 Tim 4 orang,
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pembentukan Tenaga Penyuluh Sosial Daerah Terpencil 1. JawaBarat 2. Nanggroe Aceh Darussalam 3. Banten
Onng/ Angkatan Otang/ Angkatan
u*8/
8.190.833 't"0.799.305 9.303.333
Angkatan Pembenhrkan TenagaPenyuluh Sosial Gugus PuJaudan Perbatasan L. Kalimantan Barat 2. Sulawesi Utara
I'embentukanTenagapenyuluh Sosial Perbatasan 1. Kalimantan Timur 2. KepulauanRiau 3. Nusa Tenggaran Timur
D. Pembentukan Tenaga penyuluh Sosial Gugus Pulau 1. SulawesiSelatan 2. Maluku Utara
Pembentukan Tenaga Penyuluh Sosial Integrasi Sosial 1. Nusa TenggaraBarat
Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1.. Pelayanan dan perlindungan KesosLanjut Usia (dalam panti) 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra (dalam panti)
Otang/ Angkatan Otang/ Angkatan
Orang/ Angkatan Orang/ Angkatan Orang/ Angkatan
Orang/ Angkatan Orang/ Angkatan
9.736.694 12.008.028
1.4.156.833 9.513.056 1.1..372.9M
70.634.617 "t0.740.139
Orang/ Angkatan
1.5.629.600
Orang/ Tahun Onng/ Tahun
8.967.ffi3 8.440.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -104-
Kementerian
Sosial
,n
t\\\ &
N\\\\-I
N\:s-Wryz,
fir
//
-Ul/I
\sEFf-ffihgzz L:=Et|l-.En€EZt
W KEUANGAN MENTEHI INDONESIA REPUBLIK
-105XXX. Kementerian Negara/Lembaga : pendidikan Nasional NO
URAIAN
1
2
dalam rrrniah
SATUAN J
BIAYA
KETERANGAN
4
5
I
I
1 . lSekretariatJenderal | | I I I I | | I | I I | | I
1. Tunjangan Darmasiswa RI 2. Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional a. Pengembangan Bahan Belajar (Program) Media Pembelajaran Berbasis Web (online/e-leaming) 4. Pengembdngan Bahan Belajar (Program) Multimedia Pembelajaran Interaktif (Off-tine) 5. Program Video Pembelajaran Formal e. Program News 7. Pengembangan Media Cetak (Modul) Pembelajaran 8. Pengembangan Modei-Model Media Untuk Pembelajaran 9. Pengembangan Media Audio/Radio Drama L0. PengembanganMedia Audio/ Radio Pembelajaran 11. Penyusunan Bahan Tes Bahasa Indonesia 12. Penelitian Kekerabatan BahasaBahasa Daerah (Wilayah Tengah) 13. Penelitian Kekerabatan BahasaBahasa Daerah (Wilayah Barat) 14. Penelitian Kekerabatan BahasaBahasa Daerah (Wilayah Timur) 15. PemetaanBahasa 16. Peneiitian Aspek Kebahasaandan Kesaskaan 17. Penelitian Aspek Kebahasaandan Kesastraan Terapan 18. Penyusunan Kamus Ekabahasa 19. Penyusunan Kamus Dwibahasa 20. Penyusunan Kamus Bidang Ilmu 21. Penyusunan Glosarium Bahasa 22. Pengembangan,Bahasadan Sastra (Ensiklopedi Tipe A (16-20hlm)) 23. Pengembangaa Bahasa dan Sastra (Ensiklopedi Tipe B (11-15hlm)) 24. Pengembangan Bahasadan Sastra (Ensiklopedi Tipe C (6-10 hlm)) 25. Pengembangan Bahasa dan Sastra (Ensiklopedi Tipe D (1-5 hlm))
OB SKL
1.541.000 21..453.75A
Program
26.645.540
Program
49.405.500
Program
37.173,500
Program Modul
13.126.500 12.474.340
Bahan
7.5s7.880
Program
17.679.580
Program
17.029.580
Alat
36.050.000
NSK
54.095.000
NSK
50.095.000
NSK
73.095.000
Peta NSK
l 31.e75.000 | 21.050.000 |
NSK Entri Enhi Entri Entri Entri
I
22.100.000 I I 21.000| 25.000| 121..000 | 23.000| 827.000 |
I
Entri
727.000|
Entri
677.000|
Entri
I I 577.00AI
MENTERIKEUANGAN BEPUBLIKINDONESIA
Kementerian
dalam runiah
Pendidikan Nasional
ta Lem
NO
URAIAN
1
2 26. Pent'usunanTesaurus
SATUAN J
Entri
BIAYA
KE'|ERANGAN
4
5 17.000
2. InspektoratJenderal A. Pemeriksaan Khusus Propinsi 1. Bali 2. Bangka Belitung 3. Banten 4. Bengkulu 5. D.L Yogyakarta 6. DKI Jakarta 7. Gorontalo 8. IrianJaya Barat 9. |ambi 10. JawaBarat 11. Jawa Tengah 1.2.Jawa Tirnur 13. Kalimantan Barat 14. Kalimantan Selatan L5. Kalimantan Tengah 16. Kalimantan Timur 17. Kepulauan Riau 18. Lampung 19. Maluku 20. Maluku Utara 21. Nanggroe Aceh Darussalam 22. Nusa Tenggara Barat 23. Nusa TenggaraTimur 24. Prop. Papua 25. Riau 26. Sulawesi Barat 27. Sulawesi Selatan . 28. Sulawesi Tengah 29. Sulawesi Tenggara 30. Sulawesi Utara 3L. SumateraBarat 32. Sumatera Selatan 33. SumateraUtara
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LI{A LHA
1,77.252.000 70.065.000 75.030.000 73.707.000 77.81.8.000 33.040.000 107.538.000 144.814.000 76.454.000 79.697.000 83.540.000 82.250.000 76.824.400 82.038.000 73.782.400 93.461.000 76.558.000 72.296.000 98.056.000 105.556.000 108.952.000 82.942.A00 94.618.000 1,35.769.000 8s.649.000 87.330.000 99.664.000 87.900.000 87.594.000 103.589.000 82.078.000 70.848.000 85.567.000
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
1,54.177.000 84.965.000 96.230.000 89.697.000 96.818.000 31.690.000 727.938.000
B . Pengawasandan Pemeriksaan
I
/'
Komprehensif Propinsi 1. Bali 2. Bangka Belitung 3. Banten 4. Bengkulu 5. D.l. Yogyakarta 6. DKI Jakarta 7. Gorontalo
MENTERi KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
terranI\esara,/Lemba NO
l'endidikan Nasional
URAIAN
1
2 B. IrianJaya Barat e. Jambi 10. Jawa Barat 11. Jawa Timur 12, Kalimantan Barat 13. KalimantanSelatan 14. Kalimantan Tengah 15. Kalimantan Timur
i | | | I |
I | | | | |
| i
| I
I I
I |
| |
| |
|
|
| I I I |
| | | I |
I | i i I
i | | | I
18. Maluku 19, Matuku Utara 20. Nanggroe Aceh Daerussalam 21. Nusa TenggaraBarat 22. Nusa Tenggara Timur 23. Pap'ta 24. Sulawesi Barat 25. Sulawesi Selatan 26. SulawcsiTengah 27. SulawesiTenggara 28. Sulawesi Utara 29. Sumatera Barat 30. Sumatera Selatan
I
I
31.Sumatera Utara
| I
| i
tl
tl tl
16.Kepulauan Riau 17.Lampung
32.JawaTengah 33.Riau
dalarn rnniah
SATUAN J
LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA LHA
BIAYA
KETERANGAN
4
5
173.064.001 93.654.00( L02.672.00( 101.575.00t 93.274.00( 99.938.00( 87.632.00t 113.986.00t 92.258.00C 90.246.00C 11,2.456.00C 119.456.000 135.302.000 1"01..642.A00 111.243.000 1,57.9M.00A 102.880.000 124.214.A00 104.000.000 103.969.000 123.264.000 99.828.000 85.898.000 "102.867.0A0 106.265.00A 105.699.000
tl
pendidikan Dasar dan | 3. lDi{en Manajemen I lMenengah | 1. PerluasanAkses dan Mutu TK SD Satu
I
| 2. :r. i | 4 | 5. 6, | I 7. | 8. | I 9. | I l.
|
ntap
Acivokasi Kurikulum TK t'engembanganpembelajaranTK Lomba Gugus TK Lomba Kreativitas TK PenyediaanBeasiswaBagi Siswa Miskin leniang SD LombarKiub Olahraga SD PembangunanPerpustakaandan pusat Sumber Belajar (PSB)SD Evaluasi PenyelenggaraanUjian Sekolah dan Ujian SekolahBerstandarNasional
TKSD
127.180.773
Orang Naskah Gugus Orang Siswa
6.642.162 413.554.000 58.732.758 10.406.808 485.383
Klub Unit
16.592.030 130.079.887
Propinsi
34.454.152
SD Orang
7.208.485 1.6.129.352
Orang
26.313.599
(usBN)sD
I 10. Evaluasi Prosesdan Hasil BelafarSD | 11 Festival Sains Indonesia SD I tZ. Festival Kompetensi dan Kreatirzitas Siswa dan Guru SD Vt I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kcmcnterran Negara/ Lembaqa : I'endidikan Nasional
NO I
cialam rupiah
URAIAN
2 13. OlimpiadeMatemati-ka dan IPA SD | T'ingkat Nasional (OSN) I dan tpA SD I tn OlimpiadeMarematika TingkatInternasional(IMSO) I 15. OlimpiadeOlahragaSiswaNasionalSD t6. SubsidiSaranadan Prasarana Gedung PendidikanPenangananPascaBencana (sD/Mr/sDLB) 17. SubsicliSaranadan Prasarana Gedung PendidikanPenanganan PascaBencana (slvIP/Mrs/SMPLB) 18. SubsidiSaranadan Prasarana Gedung PendidikanPenangananPascaBencana (SMA/SMK/MA) 19. SubsidiSaranadan Prasarana Gedung Pendidikandi Perbatasan Negara (sD/Mi/sDLB) 20. SubsidiSaranadan Prasarana Gedung
.f
I | I I I I I | I I | I | | I | | I
Pendidikan di Perbatasan Negara
(sMP/Mrs/SMPLB) 21. SubsidiSaranadan Prasarana Gedung Pendidikandi Perbatasan Negara (SMA/SMK/MA) 22. AjangPrestasidan PentasSeniAnak cacat 23. Pembangunan RuangPerpustakaan SMPWilayahKhusus 24. Pembangunan Laboratorium IpA SMp WilayahKhusus 25. Pemba.gunan unitsekolahBaru(usB) SMPBerasrama 26. Pembangunan RuangKelasllaru (RKB) SMPV/ilayah Khusus 27. PemberiansubsidisekolahBertaraf Internasional(SBI)SMP 28. Pemberiansubsidisekolahstandar Nasionai(SSN)SMP 29. Pembangunan unit sekolahBaru(usB) SMPWilayah Khusus 30. PemberianPeralatanLaboratorium BahasaSN{P 31. PemberianPeralatanLaboratorium KomputerSMP 32. PemberianPeralatanLaboratoriumIpA
sMPlll 33. Pernbangunan sD-sMP satuArap
34. Pembangunan RuangPerpustakaan sMp
tsiAYA
SATUAN
5
a
Orang
I I I | I I | | I I | I | | I | | I
Orutg Orang natet
naket
fatet
natet
Ratet
|
|
| i I I I
| I I | I
| I I I I | I
KETERANGAN
i'ak"t
Sir*u
Zt.ZOz.85alI ze.OOo.O+z I | S.fOO.+Se I sO.Ooo.ooo I Diluar Biaya | N{anajemen | oO.OOO.OoO I Diluar Biaya I Manajemen I too.ooo.ooo I Diluar Biaya | Manajemcn | zOO.OOo.OOO I Diluar Biaya | Manajemen | azs.ooo.ooo I Diluar Biaya |
Manajemen
| SZS.OOO.OOO I Diluar l]iaya I Manajernen | Q.ZOL8OZ I
I | I
| | Ruang I [OO.+O+.ZZ+ | | | Ruang I |Z+.OZZ.SOS I | | setolatr I t.ssa.ass.rzo I I I n,ror,g I ros.rzo.zsr I | | itutut | +zo.zz+Itz I I I raket too.tos.+z+| I I I ratet r.aze.oo+.sso I I | | natet I rar.oso.oaiI | | rut", tgu.ooa.rzsI I | | nater too.soo.rso I I
I
Lotasr I
I
I
| i I I I I | | i |
Rnung
srs.ros.rzz I gs.qor.++aI
KEUANGAN MENTERI NDONESIA R E P U B L Ii K el} cntcnan Negara/ | ,embaga : Irendidikan Nasiona
NO 1
dalam runiah
URAIAN
SATUAN
2 35. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP 36. Pembangunan Unit SekolahBaru (USB) SMP 37. PembangunanLaboratorium IpA SMp 38. Subsidi Dewan Pendidikan 39. Kreativitas Menulis Cerita Pendek 40. Kreativitas Mengulas Karya Sastra 47. Subsidi Komite Sekolah 42. PengembanganApresiasi SastraDaerah 43. SastrawanBicara Siswa Bertanya (SBSB) 44. Pcmbangunan Ruang Perpustakaan SMA (Jawa,Sumatera,Bali) 45. PembangunanRuang Perpustakaan SMA (Maluku, Maluku Utara, papua, Irjabar, NTT) 46. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA (Kalimantan, Sulawesi,NTB) 47. PembangunanLaboratorium IpA SMA (Jawa,Sumatera,Batri) 48. PembangunanLaboratorium IpA SMA (Kalimantan, Suiawesi, NTB) 49. i)embangunan Laboratorium IpA SMA (Maluku, N{aluku Utara, papua, hjabar, N'rf) 50. PernbangunanLaboratorium Komputer SMA (Jawa,Sumatera,Bali) 51. PembangunanLaboratoriumKomputer SMA (Maluku, Maluku Utara, papua, Irjabar, NTT') 52. Pembangunan Laboratorium Komputer SMA (Kalimantan, Sulawesi,NTB| 53. Pembangunan Unit SekolahBaru (USB) SMA (Jawa,Sumatera,Bali) 54. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA (Kalimantan, Sulawesi,NTB) 55. PembangunanUnit Sekolah Baru (USB) SMA (Maluku, Maluku Utara, Papua, Irjabar, NTT') 56. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA (Kalimantan, Sulawesi,NTB) 57. irembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SIvIA (Maluku, Maluku Utara, Papua, IrJabar,N IT) 58. PembangunanRuang Kelas Baru (RKB) SMA (Jawa,Sumatera,Bali)
J
I{uang Paket
I I
BIAYA
KETERANGAN
4
5
73.6s5.430 1.610.670.276
Ruang Dewan Orang Orang Komite Orang Lokasi Unit
115.385.014 89.116.500 26.300.000 26.256.000 24.932.000 7.247.1,67 127.875.000 189.000,000 Diluar Biaya
Unit
238.000.000 Diluar Biaya
Manajemen lv{anajemen Unit
218.000.000 Diluar Biaya
Unit
230.000.000 Diluar tsiaya
Unit
267.000.000 Diluar Biaya
Unit
291.000.000 Diluar Biaya
Manajemen Manajemen Manajemen Manajerner-r
Unit
189.000.000 Diluar Biaya
Unit
238.000.000 Diluar Biaya
Manajernen Manajemen
Unit
219.000.000 Diluar Biaya
Unit
1.706.000.000Diluar Biaya
Unit
1.934.000.000Diluar Biaya
Unit
2.096.000.000Diluar Biaya
Manajemen Manajemen Manajemen Manajemen Unit
170.000.000 Diluar Biaya
Unit
186.000.000 Diluar Biaya
Manajemen Manajemen Unit
148.000.000 Diluar Biaya Manaiernen
MENTERIKEUANGAN INDONESIA FIEPUBLIT.
Kementcrian Negara/Lembaga : I'endidikau Nasional
NO
URAiAN
I
2 59. Pernbangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Wilayah I 60. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Wilayah II f r l - PembangunanUnit SekolahBaru (USB) SMK Wilayah lll {,} Fembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Wilayah IV o J . Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKWilayah I 64. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah II 65. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK WiJayahIII 66. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK lVilayah IV 67. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (Rf'S) SMK Wilayah I 68. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)SMK Wilayah Ii 69. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)SMK Wilayah III 70. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)SMK Wilayah IV
4. Ditjen Pendidikan tinggi 1, PenyelenggaraanBeasiswaPascaSarjana (s2) BPPS 2. PenyelenggaraanBeasiswaPascaSarjana (s3) BPPS 3. Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan 51 PGSD Berasrama 4. i)enyelenggaraanBeasiswaPendidikan 51 PGSD PJJBerbasis ICT 5. Kompetisilnternasional Olimpiade Matematika Mahasiswa 6. BeasiswaPeningkatan Prestasi Ekstrakurikuler 7. PelayaranKebangsaan 8. BeasiswaKemitraan Negara Berkembang 9. Program Detasering/PenugasanDosen Senior ke Perguruan Tinggi Sedang Berkembang
dalam rupiah
SATUAN
BIAYA
J
+
KETERANGAN
A
I
Lokasi
718.362.300
Lokasi
825.721..040
Lokasi
929.437.745
Lokasi
1.541..179.857
Ruang
95.849.244
Ruang
177.676.000
Ruang
139.LB7.711,
Ruang
1,94.536.609
Ruang
198.134.000
Ruang
245.1.49.604
Ruang
287.597.000
Ruang
404.754.500
oBt
oBl oBl
2375.400
i
2.592.000
I I
2.444.400 2.100.000
":l
oKl oBl oKl
1,47.452.429 250.000
15.864.432 3.500.000 86.894.000
MENTEHIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
KelT
- 111 cnterianNegara/Lcmbaga : Pendidikan Nasiona
I.JO
URAIAN
I
2
dalam ruoialr
SATUAN J
5 . DirjenPNFI 1. Bantuan Rintisan Program PAUD Keiompok Bermain (KB)
LBG
2. Bantuan Rintisan Program PAUD
LBG
Tempat Penitipan Anak (TPA)
A
+.
Bantuan Rintisan Program PAUD Satuan PAUD Sejenis(SPS)
LBG
Bantuan KerjasamaKelembagaanPAUD Nonformal
LBG
5. Bantuan Pusat Unggulan PAUD NonJormal Tingkat Provinsi
LBG
6. Bantuan Pusat Unggulan PAUD Nonformal Tingkat Kabupaten/ Kota
LBG
7. BantuanOperasional Penyelenggaraan (BOP)Paket A
Orang
B. BantuanOperasionalPenyelenggaraan (BOP) Paket B
Orang
9. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Paket B bagi TKI Luar Negeri (BOP TKr LN)
Orang
BIAYA
KETERANGAN
4
5
25.900.000 Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke penerima 40"900.000 Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke penerima 10.900.000 Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke penerima 103.600.000 Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke penerirna 310.800.000 Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke penerirna 155.400.000 Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke penerima 600.000Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke penerima , 250 Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke penerima 1..500.000 Termasuk biaya penilaian proposal & visitasi ke
oooi
penerirna r'/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kcmenterian Nesara./Lembasa : l'endidrkan Nasional
NO
URAIAN
I
a L
10. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan KesetaraanTingkat Dasar 'tl Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan KesetaraanTingkat Lanjutan 72. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Paket C n1
13. BantuanOperasionalPenyelenggaraan (BOP)KursusParaProfesi(KPP) Pedesaan 14. Bantuan Pendidikan Kecakapan Flidup (PIGI) Kerjasama SMK/Poltek 15. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kursus Para Profesi (KPP) Perkotaan 1A BanbuanOperasionalPenyelenggaraan (BOP) Kursus Para Profesi (KPP) Internasional 17. Bantuan Operasional Lembaga Pusat Kegiatan BelajarMengajar (PKBM)
1B. Bantuan Operasional Lembaga Kursus
dalam rupiah
SATUAN
6. Ditjen Peningkatan Mutu Pendiclik dan Ienaga Kependidikan 1. Diklat Kompetensi Kejuruan (P4TK Pertanian) 2. Diklat Teknisi/Laboran/Petugas Perpustakaan 3. Pelatihan Manajerial Pengelola SBI (P4TK Pertanian)
KETERANCAN 5
i a
Orang
360.000
Orang
450,000
Orang
1.520.743Termasuk biaya penilaian proposal & visitasike penerima
Orang
2.000.000
Orang
3.000.000
Orang
2.500.000
Orang
4.000.000
LBG
20.000.000 Termasuk
LBG
bantuan beasiswabagi pesertadidik 30.000.000 Termasuk bantuan beasiswabagi pesertadidik
LBG
30.000.000
LBG
20.000.000
LBG
15.000.000
LBG
25.000.000
Orang
5.759.728
Orang
4.1"61".875
Orang
4.533.286
dan Pelatihan (BOLKP)
79. Bantuan OperasionalOrganisasi Mitra/ Asosiasi Profesi PNF 20. Bantuan Aksi SosialKursus dan Pelatihan 21,. Bantuan Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 22. Banfuan Penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
BIAYA
KEUANGAN t!4ENTERI REPUBLIKINDONESIA
n cntenan Negara/ Lembaga : Pendidikan Nasional
NO
URAIAN
1
z A It.
Diklat Kompetensi Guru Kejuruan (P4TK'Bangunandan Listrik) 5 . Dikiat Calon Kepala Sekolah Kejuruan (P4TK Bangunan dan Listrik) Diklat Peningkatan Kompetensi Produktif Pendidik Tenaga Kependidikan 7. Diklat Peningkatan Kompetensi PTK Seni, Budaya, dan Keterampilan Dasar dan Menengah Diklat Peningkatan Kompetensi Guru ICT, Adaptif, Normatif Seni dan Budaya 9 . Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Seni dan Budaya Dasar dan Menengah di Daerah 1 0 . Diklat Tingkat Menengah Guru Pembimbing SMP 1 1 . Diklat f ingkat Menengah Guru Pembimbing SMA/SMK 72. Diklat Tingkat Lanjut Guru Pembimbing SMP 1 3 Diklat Tingkai Lanjut Guru Pembimbing SMA/SMK 1A ra. Diklat Tingkat Menengah Guru Penjas SD 1 5 . Diklat Tingkat Menengah Guru Penja SMP 76. Diklat Tingkat Menengah Guru Penjas SMA/SMK 1 7 . Diklat Tingkat lanjut Guru PenjasSD 1 8 . Diklat Tingkat lanjut Guru PenjasSMP 7 9 . Diklat Tingkat lanjut Guru Penjas SN{A/SMK 20, Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Pembimbing dan Guru PenjasSMA/ SMK-SBI z t . Dikla t Peningkatan Kompetensi Kejuruan Otomotif Dikla t Peningkatan Kompetensi Kejuruan Elektronika Diklat Uji Kompetensi Kejuruan Otomoti{ ZLI Diklat Uji Kompetensi Kejuruan Elektronika 25. Diklat lJidang Mesin dan Teknologi Inclustri Bagi Guru SMK jenjang Lanjut
dalarn ruuiah
SATUAN J
BIAYA
KETERANGAN
+
Orang
16.531.250
Orang
13.377.292
Orang
12.435.000
Orang
7.91,6.000
Orang
6.961,.667
Orang
8.450.000
Orang
5.817.500
Orang
5.817.500
Orang
5.817.s00
Orang
5.817.500
Orang
5.842.500
Orang
5.842.500
Orang
5.842.500
Orang ,Orang Orang
5.842.500 5.842.500 5.842.500
Orang
5.161.250
Orang
7.437.917
Orang
7.146.250
Orang
12.776.250
Orang
11,.429.583
Orang
13.519.1,67
5
MENTERIKEUANGAN FTEPUBLIK INDONESIA
Kemcntcrian Nesara/ Lembaga : l'endidrkan Nasiona
URAIAN
NO 1
2 26. Diklat Peningkatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah (P4TK Mesin dan Teknik Industri) 27. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi- LPMP Jawa Barat 28. Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependiclikan - LPMP Jawa Barat 29. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP JawaBarat JU. Pemilihan/ Pembekalan Pengawas Sekolah Berprestasi - LPMP Jawa Barat 3 1 . Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Jawa Tengah 3ZPemfihan/Pembekalan Guru Berprestasi- LPMP Jawa Tengah JJ. Pemilihan/ Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Jawa Tengah .')+ Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tirnur 35. Pemilihan/Pembekaian Guru Berprestasi - LPMP Jawa Timur 36. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi - LPMP Jawa Timur 37 Pemilihan/ Pembekalan Pengawas Sekolah Berprestasi - LPMP Jawa Timur 38. Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Sumatera Utara 39 Pernilihan/ Pembekalan Guru Berprestasi- LPMP SumateraUtara 40. Pemilihan/ Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP SumateraUtara 4'L Pemilihan/ Pembekalan Pengawas Sekolah Berprestasi - LPMP Sumatera Utara A.l i)emilihan/ Pembekalan Pengawas SekolahBerprestasi- LPMP Nusa Tenggara Barat +J. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Nusa Tenggara Barat 44. Pemilihan/ Pembekalan Guru Berprestasi- LPMP Nusa TenggaraBarat 45. Pernilihan/ PembekalanKepala Sekolah Berprestasi- LPMP Nusa TenggaraBarat 46 Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP D.I. Yogyakarta .A
dalam ruoiah
SATUAN 3
BIAYA
KETERANCAN
4
Orang
13.497.50A
Kegiatan
277.960.000
Kegiatan
791.005.000
Kegiatan
217.96A.000
Kegiatan
163.470.000
Kegiatan
809.875.000
Kegiatan
243.290.040
Kegiatan
n8.294.000
Kegiatan
737.950.000
Kegiatan
331.100.000
Kegiatan
289.340.000
Kegiatan
72.335.0A0
Kegiatan
757.160.000
Kegiatan
322.960.000
Kegiatan
322.960.000
Kegiatan
g22.960.a00 |
I
I
Kegiatan
s0.8e0.000 |
Kegiatan
I 630.42s.000 i
I
I
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
I
80.8e0.000 |
I 80.8e0.000 I I
272.700.000 |
MENTERIKEUAIJGAN REPUBLIKINDONESIA
.gggllgllgll3geIq NO l
/ Lembaga ; pendi dikan NasionaI URAIAN
tlalarn
SATUAN
2 r-emtman/ fembekalan Guru Beiprestasi- LPMP D.L yogir6ft3ga 48 Pemilihanl Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP D.l. yogyakarta 49. Pemilihan/ Pembekalanpengawas Sekolah Berprestasi- LpMp D.l. Yogyakarta 50. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LpMp l{iau 5 1 . Penrilihan/ Pembekalan pengawas Sekolah Berprestasi- LpMp DKI Jakarta 52. Pemilihan/ Pembekalan Guru Berprestasi- LPMP DKI Jakarta PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMp DKI Jakarta tr,4 Jt. Pemilihan/ Pembekalan Guru Berprestasi- LPMP Riau 5 5 . Pemilihan/ Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Riau 56. Pemilihan/ Pembekalan pengawasan Sekolah Berprestasi- LpMp Riau 57. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LpMp Jambi 58. Pemilihan/ PembekalanGuru Berprestasi- I-PMP Jambi 59. Pemilihan/ Pembekalanpengawas Sekolah Berprestasi- LpMp Jambi Pemilihan/ PembekalanKepala Sekolah Berprestasi- LPMP Jambi 6'L Pemilihanl PembekalanKepala Sekolah Berprestasi- LPMP DKI Jakarta 62. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LpMp Lampung Pemililran/ Pembekalan Guru Berprestasi- LPMP Lampung 54. Pemilihan/ Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Lampung 55. Pemilihan/ Pembekalanpengawas Sekolah Berprestasi- LPMP Lampung PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Sulawesi Tengah 7. Pemilihan/ PembekalanGuru Berprestasi- LPMP Sulawesi Tengah ;8. Pemilihan/ Pembekalan Kepala Sekolah Ilerprestasi- LPMP Sulawesi Tengah
BiAYA
KETERANGAN
4 Kegiatan
35.540.000
Kegiatan
35.540.000
Kegiatan
35.540.000
Kegiatan
s42.870.000
Kegiatan
242.725.000
Kegiatan
25.680.000
Kegiatan
175.330.000
Kegiatan
215.915.000
Kegiatan
215.415.000
Kegiatan
783.775.000
Kegiatan
433.650.000
Kegiatan
83.575.000
Kegiatan
72.800.000
Kegiatan
s3.57s oooi I 220.330.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
I I
2s0.500.000 | I e6.52s.000 |
I
e6.525.000 I I e6.s2s.000 I
I
Kegiatan
24e.025.000 |
Kegiatan
80.525.000 |
Kegiatan
80.52s.000 I
I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESiA
alr rupla
Pendidikan Nasiona
Kernenterian Negtrra / Lent
NO
URAIAN
I
2 6L). Iremiiihan/ Pembekalan Pengawas SekolahBerprestasi- LPMP Sulawesi Tengalr 74. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Sulawesi Selatan 71. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi - LPMP Sulaw-esiSelatan 72. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Sulawesi Seiatan 73. Pemilihan/Pembekalan Pengawas Sekolah Berprestasi - LPMP Sulawesi Selatan 74. Pemilihan/Pembekalan Pengawas Sekolah Berprestasi - LPMP Kepulauan Bangka Belitung 75. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Kepulauan Bangka Belitung 76. PendataanPendidik dan Tenaga Kepenclidikan - LPMP Banten 77. Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Gorontalo 78. Pemilihan/Pembekatran Guru Berprestasi- LPMP Gorontalo 79. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Gorontalo 80. Pemilihan/Pembekalan Pengawas SekolahBerprestasi- LPMP Gorontalo 81. Diklat Guru PemandulPengembang Matematika Tingkat Dasar/ Menengah 82. Dikiat Pembelajaran Matematika SD PMRI 83. Diklat Supervisi Tingkat Dasarf Menengah 84. Diklat Media Tingkat Dasar/Menengah 85. Diklat Pamor-rg/InstrukturMatematika PNF 86. Diklat Keahlian Pariwisata 87. Ditr
SATUAN J
BIAYA
KETERANGAN
4
5
Kegiatan
80.525.000
Kegiatan
412.600.000
Kegiatan
239.450.000
Kegiatan
239.450.000
Kegiatan
239.450.000
Kegiatan
11,2.620.000
Kegiatan
488.530.000
Kegiatan
71,2.350.000
Kegiatan
354.125.000
Kegiatan
89.430.000
Kegiatan
B9.430.000
I(egiatan
55.270.004
Orang
6.095.298
Orang
6.103.500
Orang
6.103.500
Orang Orang
6.110.s83 6.103.500
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
'1.4.643.333 9.643.333 6.1,56.667 6.974.583 9.374.583 9.325.000 9.440.000 6.358.194 L3.716.667 6.741.250
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
mcnrerran 1\egara/ Lembaqa : l.enctlcllkan Nastona
URAIAN
t\tJ
SATUAN
2
1 I
96. Diklat Kompetensi Guru/ Tendik 97. Diklat Guru Inti dan Pemandu IPA 98. Diklat Guru IPA SMP untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 9 9 . Diklat PengembanganIPA bagi \VI LPMP 100.Dikiat Laboran IPA SMA 1 0 1 .Diklat Guru/ KepalaSekolah/Pengawas Bidang Studi IPS dan PKn 70^2.TOT DD/CT Bidang Srudi IPS dan PKn 103,SeleksiCalon PesertaDiklat Bidang Studi IIIS dan PKn 104. Diklat lingkat Dasar Guru Bahasa Inggris SD Jarak Jauh 105.Diklat Tingkat Lanjut Guru Bahasa Inggris SD Jarak ]auh t06 Diklat Membaca, Menulis, dan Apresiasi Sashra 747.Diklat Tingkat Dasar BahasaInggris SMP/SMA 1 0 8 .Diklat Tingkat Dasar BahasaIndonesia SD/ SMP/SMA 1 0 9 .Diklat Guru SNBI SD/SMP/SMA 1 1 0 .PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Bali Pemilihan/ Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Bali 172. Pemilihan/ PembekalanPengawas Sekolah Berprestasi- LPMP Bali Pemilihan/ PembekalanGuru Berprestasi- LPMP Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) 71.4.PendataanI'endidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 1 1 5 .Pemilihan/ Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 176. Pemilihan/ PembekalanPengawas Sekolah Berprestasi- LPMP Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 177.Pernilihan/ Pembekalan Guru Berprestasi- LPMP Kalimantan Barat I 1 8 . Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Kalimantan Barat 1il It
I
/,'
dalam rupiah
l-.
11
BIAYA
KETERANGAN
4
5
Orang Orang Orang
6.129.048 s.930.B45 4.250.000
Orang
5.412.917
Orang Orang
5.309.495 5.592.400
Orang Orang
3.486.875 235.257
Orang
1.835.000
Orang
3.012.000
Orang
9.25'1.250
Orang
9.01.9.1.67
Orang
8.45L.667
Orang Kegiatan
5.1.87.667 396.540.000
Kegiatan
218.710.000
Kegiatan
173.070.004
Kegiatan
256.030.000
Kegiatan
471.350.000
Kegiatan
215.650.000
Kegiatan
132.29A.000
Kegiatan
120.980.000
Kegiatan
119.630.000
I\4ENTERIKEUANGAN FIEPUBLIK INDONESIA
- 1'18Kt'mt'nterian Negara/ Lembaga : l'endrdrkan Nasiona
NO 1
dalam ruDiah
URAIAN
SATUAN
BIAYA
Kegiatan
99.L55.000
Kegiatan
391.605.000
Kegiatan
L48.240.40O
Kegiatan
745.740.040
Kegiatan
359.440.000
Kegiatan
745.74A.000
Kegiatan
410.900.000
Kegiatan
.143.530.000
Kegiatan
143.530.000
Kegiatan
143.530.000
Kegiatan
140.315.000
Kegiatan
465.700.000
Kegiatan
L97.540.000
Kegiatan
1,97.540.000
Kegiatan
197.540.000
Kegiatan
1.101.550.000
Kegiatan
221,.640.A00
Kegiatan
221.640.000
KETEIIANGAN
2 779 Pemilihan/ Pembekalan Pengawas Sekolah Berprestasi - LPMP Kalimantan Barat 124 PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Kalimantan Barat t27 Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Kalimantan Tengah r22 Pemilihan/ Pembekalan Pengar,r'as Sekolah Berprestasi - LPMP Kalimantan Tengah 123. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Kalimantan Tengah 124. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi - LPMP Kalimantan Tengah 125. PendataanI'endidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Kalimantan Timur 1.26.Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi - LPh4P Kalimantan Timur 127. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi - LPMP Kaiimantan Timur 128. Pemilihan/Pembekalan Pengawas SekolahBerprestasi- LPMP Kalimantan Timur 129. Pemilihan/Pembekalan Pengawas SekolahBerprestasi- LPMP Sulawesi Tenggara 130. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Nusa Tenggara Timur 131. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi LI'MP Nusa Tenggara Timur 132. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Nusa Tenggara Timur 133. Pemilihan/ Pernbekalan Pengawas SekolahBerprestasi- LPMP Nusa T'enggaraTimur 134. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Papua 135. Pemilihanf PembekalanGuru Berprestasi LPMP Papua 136. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Papua
5
I
MENTERIKEUAI.lGAN BEPUBLIK'NDONESIA
lulL'ntcnatlNegaraf I embaga : pendidikan Nasional
NO I
i
i
URAIAN
2 | 1J,/. remlrhan/l,embekalan Pengawas Sekolal'iBerprestasi- LpMp papua I j 138. PendataanPendidik dan Tenaga Kepenclidikan - LpMp Bengkulu I 139. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi i LPMP Bengkulu I I40. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah I Bcrprestasi- LPMP Bengkulu I 1a1. Pemilihan/Pembekalan pengawas | SekolahBerprestasi- LpMp Bengkulu I | 142. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi LPMP Bangka Beiitung 143. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Bangka Betitung 144. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMp Sulawesi Tenggara 145. Pemilihan/Pernbekalan Guru Berprestasi LPMP Sulawesi Tenggara 146. Pemilihan/Pernbekalan Kepala Sekolah l3erprestasi- I-PMP Sulawesi Tenggara 147. PendataanPendiclik dan Tenaga Kependidikan - LPMp Maluku 148. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP Maluku 149. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi I-PMPMaluku 150. Pemilihan/Pembekalan pengawas Sekolah Berprestasi- LpMp Maluku i51. Pernilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi- LPMP SumateraSelatan 152. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LFIIP SumateraSelatan 153. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi LPMP Sumatera Seiatan 154. Pemilihan/ Pembekalan Pengawa.s Sekolah Berprestasi- LPMP Sumatera Sclatan 155. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Sumatera Barat i56. Pemilihan/Pembekalan Guru Berprestasi LP]\4PSumatera Barat 157. Pemilihan/PembekalanKepalaSekoiah Berprestasi- LPMP Sumatera Barat I58. Pemilihan/ PernbekalanPengar,r'as Sekolah Berprestasi- LPMP Surnatera Barat
rJalam
SATUAN
BIAYA
KE'TERANGAN
Kegiatan
4 221".640.00A
Kegiatan
250.550.000
Kegiatan
271.960.000
Kegiatan
231.800.000
Kegiatan
126.880.000
Kegiatan
112.620.000
Kegiatan
112.620.0AA
Kegiatan
627.96A,00A
Kegiatan
140.315.000
Kegiatan
140.315.000
Kegiatan
294.175.0A0
Kegiatan
133.540.000
Kegiatan
133.540.000
Kegiatan
133.540.000
Kegiatan
164.535.000
Kegiatan
848.100.000
Kegiatan
164.535.000
Kegiatan
164.535.000
Kegiatan
261.800.000
Kegiatan
185.375.000
Kegiatan
185.375.000
Kegiatan
185.375.000
J
rrrnial
5
MENTERIKETJANGAN INDONESIA FIEPUBLIK
- 1,20Kementerian
: Pendidikan Nasional
dalam ru
KE ERANCAN
URAIAN
159. PendataanPendidik dan Tenaga Kependidikan - LPMP Kalimantan Selatan 160. Pemiiihan/Pembekalan Guru Berprestasi LPMP Kalimantan Selatan 161. Pemilihan/Pembekalan Kepala Sekolah Berprestasi - LPMP Kalimantan Selatan 162. Pemilihan/Pembekalan Pengawas Sekolah Berprestasi - LPMP Kalimantan Selatan Badan Penelitian dan Pengembangan L. Bantuan Teknis Profesional kepada Tim Pengembangan Kurikulum di Daerah 2. Pengembangan Model Kurikulum 3. Pengembangan Model Bahan Ajar 4. Kajian Kebijakan Kurikulum
Kegiatan
556.675.000
Kegiatan
63.820,000
Kegiatan
63.820.000
Kegiatan
63"820.000
Orang
834.390
Naskah Naskah Naskah
"193.922.400 452.717.000 31,6.642.
MENTEI]I KEUANGAN REPUBL'K INDONESIA X)C(I. Kementerian
: Dewan Perwakilan
NO
URAIAN
1
2 SekretariatJenderal 1. Penyusuran l{ajian/Analisa RLIU Bidaag Polhukham dan Kesra 2. Penyusunan Kajian /Analisa RUU Bidang Ekkuindag 3. Pengkajian dan Penyusunan Naskah Akadenris daa Draft RUU Bidang Polhukham dan Kesra 4. Pengkajian dan Penyusunan Naskah Akadenis dan Draft.RUU Bidang Ekkuindag 5. Penelitian dan Analisis/Kajian RAPBN 6. Kajian/Penelitian Untuk Memenuhi '
dalam
SATUAN
BIAYA .
KETERANGAN
Kajian
123.965.000
Kajian
123.965.000
Naskah
162.131.000 162.131.000 125.556.000 88.327.000
Kebutuhan Anggota DPR Pada Data dan Informasi
2. Dewan A. Finalisasi Panja Dalam Rangka PelaksanaanFungsi Legislasi di Luar Kota B. Finalisasi Panja Dalam Rangka PelaksanaanFungsi.t egislasi di Dalam Kota C. Finalisasi Panja Dalam Rangka PeLaksanaanFungsi L,egislasidi . Wisma DPR RI D. Finalisasi Tim Perumus Dalam Rangka Pelaksanaanlungsi l,egislasi di Luar Kota E. FinaUsasiTim Perumus Dalam Rangka PelaksanaanFungsi Legislasi di Dalam Kota F. Finalisasi Tim Perumus Dalam Rangka PelaksanaanFungsi l,egislasi di Wisrn DPR RI G. Finalisasi Tim Sinkroirisasi Dalam Rangka PelaksanaanFuirgsi l,egislasi di Luar Kota I I H. Finalisasi Tim Sinkronisasi Dalam Rangka Pelalsanaan Fungsi Legislasi I di Dalam Kota I I I. Finalisasi Tim Sinkronisasi Dalam RangkaPelaksanaanF,ungsiLegislasi I di Wisma DPR RI
214.600.000 1%.200.000
182.700.000 105.200.000 97.200.000 92.700.000
55i200.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian N
ua/Lembaga : Dewan Perwakilan
NO
URAIAN
1
2 t. FinalisasiPanjaDalan RangkaPelaksanaan FungsiAnggaran di Luar Kota FinalisasiPanjaDalam RangkaPelaksanaan FungsiAnggaran di DalamKota FinalisasiPanjaDalam RangkaPelaksanaan FungsiAnggaran diWisrna DPRRI FinalisasiPanjaPansusNon RUU di WismaDPR FinalisasiPanjaDalan Rangka Pelaksanaan TugasBadanKehorrratan diWismaDPRRI o. FinalisasiPanjaDalan Rangka Pelaksanaan TugasBURTdi Luar Kota P. FinalisasiPanjaDalamRangka Pelaksanaan TugasBURTdi DalamKota FinalisasiPanjaDalamRangka Pelaksanaan TugasBURT diWisma DPRRI FinalisasiPanjaDalamRangka Pengawasan TerhadapPenanggulangan BencanaAlam di WismaDPR FinalisasiPanjaDalamRangka PeningkatanKinerja DPRdi WismaDPR T. KunjunganKerjaTim Komisi PadaMasa Reses 1, NanggroeAceh Darussalam 2. SumatelaUtara 3. SumateraBarat 4, SumateraSelatan 5. KepulauanRiau 6. Riau 7. Jaurbi 8. Bengkulu 9. Iampung 10.JawaBarat 11. DKI falarta 12-JawaTengah 13. DI Yogyalarta 1.4.JawaTimur 15. Bali L6. NusaTenggaraBarat 17. NusaTenggaraTimur L8. KalimantanTimur 19. KalimantanTeneah
a.
dalam
SATUAN
BIAYA
KETERANGAN
Kegiatan
4 472.900.000
Kegiatan
448.000.000
Kegiatan
250.800.000
Kegiatan
242.850.000
Kegiatan
70.950.000
Kegiatan
241.850.000
Kegiatan
223.9s0.000
Kegiatan
138.150.000
Kegiatan
149.850.000
Kegiatan
238.350.000
rim rim Tim Tim
rim Tim
I I I I
I I
rim I rim rim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim
I I
I
392.797.00A 323.050.000 34ii.552.000 272.41.4.offi 246.888.000 n7.517.000 237.340.000 r.%.682.000 2n.9WJ.000 269.690.000 124.000.000 298.953.000 258.64t8.000 33'-.6n.000 357.131.000 302.291.000 301.463.000 3415.395.000 21.2.113.000
5
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kemmterian
NO 1
: Dewan Perwa.kilan
dalam
URAIAN 2 20. KalimantanBarat 21. KalimantanSelatan 22. SulawesiTengah 23. SulawesiSelatan 24. SulawesiUtara 2,5.SulawesiTenggara 26. Maluku 27. Papu.a 28. PapuaBarat 29. BangkaBelitung 30. Banten 31. Gorontalo 32. Malulu Utara 33. SulawesiBarat U. KunjunganKerjaGabungan/Lintas 1. NanggroeAceh Darussalam 2. SumateraUtara 3. SumateraBarat 4, SumateraSelatan 5. KepulauanRiau 6. Riau 7. Jambi 8. Bengkulu 9. Lampung 10.JawaBarat 11.DKIJafaft 12. JawaTengah 13. DI Yogyakalta 14.JawaTimur 15. Bali 16, NusaTmggara Barat 17. NusaTenggaraTimur 1.8.Kaliruntan Timur 19. IGlinantan Tmgah 20. KalimantanBarat 21. KalimantanSelatan 22. SulawesiTengah 23. SulawesiSelatan 24. SulawesiUtara 25. SulawesiTenggara 26. Maluku 27. Payta 28. PapuaBarat 29. BangkaBelitung 30. Banten 31. Gorontalo
SATUAN J
I I I
ririri^
I I
ri* ri-
Ti* Ti*
I I
Tim
I
I
ri*
I
Ti-
lrlm
I
ri*
I I I I I I I I
ri* Ti* ri* Ti* ri* ri^ riri*
ri-
I
llv
II
I:Tr-l I
Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim
BIAYA
KETERANGAN
4 296.242.000 249.?2S.ON 3M.162.000 326.438.000 388.778.000 268.673.W0 324.138.000 506.464.000 478.314.000 19('.702.000 245.750.000 383.428.000 262.527.000 265.462.ffi0
355.121.000 292.422.000 310.316.000 245.398.000 224.1,68.00A 269.593.000 215.408.000 7n.182.0W 2s1.330.000 243.970.000 113.000.000 270.561.000 n4.45,6.000 299.6-t7.ON 323.s07.000 273.655.000 n3.717.000 312.373.000 1!}3.565.000 267.W8.000 226.270.000 275.626.000 29s.954.000 351.71.0.000 243.997.000 294.774.000 457.772.0ffi 433.262.000 178.918.000 2n.450.000 347.060.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
Keurenterian Negara/Lembaga : Dewan Perwakilan
NO
URAIAN
1
2 Maluku 32. Utara 33. SulawesiBarat V. KunjunganKerjaTin Komisi fika Terjadi KasusSpesifik 1. NanggroeAceh Darussalam 2. SumateraUtara 3. SumateraBalat 4. SumateraSelatan 5. KepulauanRiau 6. Riau 7. Jambi 8. Bengkulu 9. Lampung 10.JawaBarat 11. DKI Jakarta 12.fawa Tengah 13. DI Yogyakarta 14. fawa Timur 15.Bali 16. NusaTenggaraBarat 17. NusaTenggaraTimur 18. KalimantanTimur 19. KalimantanTengah 20. KalimantanBarat 21. KalimantanSelatan 22. SulawesiTengah 23. SulawesiSelatan 24. SulawesiUtara 25. SulawesiTenggara 26. Maluku 27. Papta 28. PapuaBarat 29. BangkaBelitung 30. Banten 31. Gorontalo 32. Maluku Utara 33. SulawesiBarat w. KuniunganKerjaDatamRangka PenyerapanAspirasi MasyarakatPada Reses 1. NanggroeAceh Darussalam 2, SumateraUtara 3. SumateraBarat 4. SumateraSelatan 5. KepulauanRiau 6. Riau 7. Iambi
SATUAN ')
BIAYA
KETERANGAN
4
5
Tim Tim
238.995.000 24L.226.000
Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tim
242.111.000 200.538.000 210.608.000 168.350.000 156.008.000 185.821.000 149.612.000 124.682.000 171,326.000 166.810.000 80.000.000 18s.385.000 161.880.000 203.437.000 ?22.635.O00 t87.747.000 190.455.000 213.307.000 135.121.000 183.185.000 157.396.000 190.m8.000 204.502.000 240.506.000 169.969.000 201.282.000 311.456.000 298.106'.000 125.566.000 152.550.000 n7.956.000 168.399.000 168.518.000
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orans
59.355.000 53.214.000 57.118.000 51.508.000 47.940.000 52.302.000 48.506.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dafam
Kementerian Negala/Lembaga : Dewan Perwakilan
NO
URAIAN
L
L
8. Bengkulu 9. Lampung 10.fawa Barat 11.DKI Jakalta 12. JawaTengah 13. DI Yogyakarta 14.JawaTimur 15.Bali 16. NusaTenggaraBarat 17. NusaTenggaraTimur 18. KalimantanTimur 19. KalimantanTengah 20. Kalirrantan Barat 21. KalimantanSelatan 22. SulawesiTmgah 23. SulawesiSelatan 24. SulawesiUtara 25. SulawesiTenggara 26. Mduku /7. Papra 28. PapuaBarat 29. BangkaBelitung 30. Banten 31. Gorontalo 32. Maluku Utara 33. SulawesiBarat KunjunganKeriaDalamRangka PenyerapanAspirasi Masyarakat 5 KaIi Setahun 1. NanggroeAceh Darussalam 2. SuurateraUtara 3. SumateraBarat 4, SumateraSelatan 5. KepulauanRiau 6. Riau 7. tal:.br 8. Bengkulu 9. Lampung 10. JawaBarat 11. DKI Iakarta 12. JawaTengah 13. DI Yogyakarta 14. JawaTimur 15. Bali 15. NusaTeaggaraBarat 17. NusaTenggaraTimur 18. KalimantanTimur
SATUAN J
BIAYA
KETERANGAN
4
Orang Orang Orang O"ang .O"*g Oraog Otuog Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Oraog Orang Orang Oraog Oraog Orang Orang Otatg Orang O"ang
44.890.000 53.634.000 53.160.000 41.400.000 s3.656.000 49.876.0N 55.970.000 s7.312.000 52.818.000 50.216.000 55.431.000 45.724.000 s0.712.000 48.239.000 52.128.000 52.942.OO0 56.434.000 4t1.918.000 51.482.000 e.676.000 61.346.000 {15.152.000 51.350.000 55.804.000 47.666.ffi0 48.258.000
Oraog Orang Oraog Orang Orang Oraog Orang Orang Orang Orang Otang Orang O"ang Orang Orang Orang Orang Orans
27.835.000 24.314.000 25.618.000 22.008.000 20.360.000 22.962.000 19.956.000 17.750.000 22.334.NO 2r.860.000 14.500.000 23.196.000 21.096.000 25.030.000 25.812.000 23.318.000 22.876.000 25.511.000
J
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kementerian
20. KalimnntanBarat 21. KalimantanSelatan 22. SulawesiTengah 23. SulawesiSelatan 24. SulawesiUtara 25. SulawesiTenggara 25. Maluku E. Pagta 28. PapuaBarat 29. BangkaBelitung 30. Banten 31. Gorontalo 32. Malu&uUtara 33. SulawesiBatat Y. KuniunganKerjaBersamaD Daerah Pemilihan 1. NanggroeAceh Darussalam 2. SumateraUtara 3. SumateraBarat 4, 9umateraSelatan 5. KepulairanRiau 6. Riau 7. fambi 8. Bengkulu 9. Lampung 1.0.JawaBarat 11. DKI Jakalta 12 JawaTengah 13.DI YogSrakarta 14.fawa Timur 15. Bali L6. NusaTenggaraBarat 17. NusaTenggaraTimur 18. KalimantanTimur 19. Kalimanhn Tengah 20. KaliurantanBarat 21. KalirnantanSelatan 22. Sulawmi Tengah 23. SulawesiSelatan 24. SulawesiUtara 25. SulawesiTmggara 26. Maluku 27. Papta 28. PapuaBarat 29. BangkaBelitung 30. Banten
Orang Orang O"*g Or*g Orang Orang Orang Ot*g Otaog Ot*g Otung Orang Orang Orang Orang
O.*g Orang Or*g Orang Orang O"ang Otat g Or*g Orang Or*g Orang Orang Oraog O"ang O"a.g Orang Or*g Orang Orang Otuog Or*g Otarg Otuttg Orang Oraog Oraog Orang Ot*g Ot-g
18.624.000 23.132.000 20.479.00A 23.268.000 24.242.000 27.534.000 21.338.000 23.982.000 33.376.000 31.526.000 77.892.ffi0 20.550.000 27.t84.000 20.756.000 21.118.000
27.835.000 24.314.000 25.618.000 22.008.000 20.360.000 22.962.000 19.965.000 17.Tfi.000 22.334.O00 21.860.000 14.s00.000 23.1%.000 21.096.000 25.030.000 25.812.000 23.318.000 22.876.0N 25.51L.000 18.624.000 23.132.000 m.479.ON 23.268.000 24.242.000 27.534.000 21.338.000 23.98e000 33.376.000 31.526.000 17.892.W0 20.650.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
dalam
Kementerian Neqara/Lenrbaga : Dewan Perwakilan
NO
URAIAN
SATUAN
1 31. Gorontalo 32. Maluku Utara 33. SulawesiBarat
Ora.g Orang Orung
BIAYA
KETERANGAN
4
5
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
XXXII. Kementerian
: Kelautan Dan Perikanan
1. Pelatihan PengenalanTugas Karantina Ikan 2. Pelatihan Dasar Karantina Ikan Untuk PHPI ANi 3. Pelatihan Dasar Karantina ikan Untuk PFIPI Terampil 4. Pelatihan Parasitologi 5. Pelatihan Bakteriologi 6. Pelatihan Mikologi 7. Pelatihan Perawatan Dan Pemeliharaanlkan Dalam Tindakan Karantina Inspektorat Jenderal Evaiuasi Lakip Inspektorat 1. DKI Jakarta 2. NanggroeAceh Darussalam 3. Sumatera Utara 4. Sumatera Barat 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan 9. Bengkulu 10. Lampung 11. Bangka Belitung 12. Banten 13. JawaBarat 14. Jawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. JawaTimur 17. Bali 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa TenggaraTimur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. SulawesiUtara 25. Corontalo 25. SulawesiBarat 27. Sulawesi Selatan 28. Sulawesi Tengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku
Angkatan
120.100.000
Angkatan
488.700.000
Angkatan
427.950.O00
Angkatan Angkatan Angkatan Angkatan
167.400.000 238.600.000 136.800.000 242.000.000
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
3.900.000 24.995.000 20.434.0A0 18.562.000 19.283.000 17.097.000 16.486.000 15.312.000 16.392.000 14.235.000 1.5.042.000 14.360.000 1.4.950.000 17.i150.000 21.484.000 21.995.000 26.549.000 19.1414.000 19.384.000 16.923.000 1,6.940.000 18.709.000 21..1.49.000 27.581.000 29.563.000 2't.623.000 23.273.000 ?2..t70.000 21.986.000 26.264.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Ni
felautan
Dan Perikanan
31..MalukuUtara 32. Papua 33. PapuaBarat B. Audit Kinerja Di Dinas perikanan Dan Kelautan 1. NanggroeAceh Darussalam 2, Sumatera Utara 3. SurnateraBarat 4. Riau 5. KepulauanRiau . 6. Jambi 7. Sumatera Selatan 8. Bengkulu 9. Lampung 10. Bangka Belitung 11. Banten 12. Jawa BaruI L3. Jawa Tengah 14. DI Yogyakarta 15. JawaTimur 16. Bali 17. Nusa TenggaraBarat 18. Nusa TenggaraTimur 19. Kalimantan Barat 20. Kalimantan Tengah 21. Kalimantan Selatan 22. Kalimantan Timur 23. SuLawesiUtara 24. Gorontalo 25. Sulawesi Barat 26. Sulawesi Selatan 27. SulawesiTengah 28. Sulawesi Tenggara 29. Maluku 30. Maluku Utara 31. Papua 32. PapuaBarat 33. DKI Jakarta Audit Tujuan Tertentu 1.. DKI Jakarta 2. Nanggroe Aceh Darussalam 3. SurnateraUtara 4. Sumatera Barat
Laporan Laporan Laporan
30.485.000 39.373.000 31.119.000
Laporan Laporan Laporan Lapotan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
1.11.809.000 98.959.000 91.320.000 94.064.000 80.763.000 88.010.000 85.920.000 80.814.000 79.626.000 75.254.000 95.400.000 96.7'25.000 92.475.000 98.341.000 95.968.000 142.891.000 92.466.000 90.924100 81.139.000 78.959.000 90.799.000 110.633.000 1.06.760.000 1.11.639.000 89.139.000 107.089.000 90.050.000 92.l2€.00a 94.090.000 1.01.500.000 140.730.000 1.25.432.000 14.450.000
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
4.450.000 37.887.000 30.982.000 28.046.000 28.181.000 24.330.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian
Lembaea : Kelautan Dan Perikanan
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA
2
3 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
4 25.358.000 25.676.000 22.013.000 19.690.000 20.423.000 23.450.000 25.600.000 25.24,.000 30.982.000 28.094.000 38.142.000 27.222.0ffi 34.039.000 23.341.000 24.t97.000 27.749.000 35.796.000 37.468.000 36.951..000 29.941..000 32.041.000 30.590.000 30.242.000 36.702.000 41.660.000 57.264.0ffi 43.055.000
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
6.210.000 47.745.000 u.774.000 33.M2.000 34.846.000 30.586.000 30.646.000 29.4182.000 31.205.000 29.245.000 28.602.000 31.570.000 32.905.000 34.550.000 37.294.000 34.760.000 52.294.000 34.969.000
1
7. Jambi 8. Su:rrateraSelatan 9. Bengkulu 10. Lampung 11. Bangka Belitung L2. Banten 13. JawaBarat 14. JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16. JawaTimur 17. Bali 18. Nusa TenggaraBarat 19. Nusa TenggaraTisrur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalirnantan Timur 24. Su-lawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29, SulawesiTenggara 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Papta 33. PapuaBarat
dalam
D. Audit Khusus 1. DKI Jakarta 2. NanggroeAceh Darussalam 3. Sumatera Utara 4. Sumatera Barat 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Sumatera Selatan 9. Bengkulu 10. Lampung 11. BangkaBelitung 12. Banten 13. JawaBarat 14. JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16. JawaTimur 17. Bali 18. Nusa TenggaraBarat
KETERANGAN
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA -
Kementerian
-131 lJl
: KelautanDan Perikanan
1.9. Nusa Tenggara Timui 20. Kalimantan Barat 21. Kalirnantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. Sulawesi Tengah 29. Sulawesi Tenggara 30. Maluku 31. Maiuku Utara 32. Papua 33. PapuaBarat PemantauanTindak Lanjut Inspektorat 1, NanggroeAceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. SurrrateraBarat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. jambi 7. Sumatera Selatan 8. Bengkulu 9. Lampung 10. Bangka Belitung 11. Banten '1.2, Jawa Barat 13. JawaTengah 14. DI Yogyakarta 15. JawaTimur 16. Bali 17. Nusa TenggaraBarat 18. Nusa Tenggara Timur 19. Kalimantan Barat 20. Kalirnantan Tengah 21. Kalimantan Selatan 22. Kalimantan Timur 23. Sulawesi Utara 24. Goronta_lo 25. SulawesiBarat 26. Sulawesi Selatan 27. Sulawesi Tengah 28. SulawesiTenggara 29. Maluku 30. Maluku Utara
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan l,aporan Laporan Laporan l,aporan Laporan Laporan
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan l,aporan
39.474.000 31.233.000 30.165.000 33.609.000 38.519.000 43.876.000 45.5{t3.000 35.793.000 37.653.000 36.280.000 36.926.000 39.124.0A0 43.930.000 57.448.000 s0.399.000
46.949.000 38.891.000 36.L10.000 37.-t59.O00 32.943.000 32.070.000 31.1.20.000 33.302.000 28.886.000 30.064.000 29.852.000 31.670.000 34.728.000 33.840.000 37.798.O00 54.896.000 37.881.000 46.9A,.000 33.219.000 33.r74.000 35.469.000 42.283.000 52.1.85.000 54.639.000 41.359.000 44.989.000 42.270.000 412.588.000 48.060.000 56.11.5.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Kementerian Ne gara/ Lembaga: Kel,autanDan Perikanan NO
dalam
URAIAN
SATUAN
BIAYA
2
3 Laporan Laporan
72.905.000 57.572.000
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
4.350.000 24.995.000 20.434.000 18.562.000 19.283.000 17.097.000 16.486.000 15.312.000 16.392.000 14.235.000 15.&12.000 14.350.000 14.960.000 17.450.000 27.484.000 21.965.000 26.549.000 19.1414.000 19.384.000 16.923.000 16.940.000 18.709.000 21-.1.49.004 27.58't,000 29.563.000 27.623.000 23.273.000 22.170.000 21.986.000 26.264.000 32.390.000 41.948.000 33.879.000
1
31.Papua PapuaBarat F. On The Spot 1. DKI Jakarta 2. NanggroeAceh Darussalam 3. Sumatera Utara 4. Su:nateraBarat 3. r(au 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. SumateraSelatan 9. Bengkulu 10. Lampung i.1. BangkaBelitung 12. Banten 13. JawaBarat 14. JawaTengah 15. DI Yogyakarta 16. JawaTimur 1.7.BaJi 1.8,Nusa TenggaraBarat 19. Nusa TenggaraTimur 20. Kalimantan Barat 21.. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. SulawesiUtara 25. Gorontalo 26. SulawesiBarat 27. SulawesiSelatan 28. SulawesiTengah 29. SulawesiTenggara 30. Maluku 3L. Maluku Utara 32. Papua 33. PapuaBarat Ditien PengawasanDan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 1. PenangananABK Non Justisia dan Barang Bukti (TYPE A) 2. PenangananABK Non Justisia dan Barang Bukti (TYPE B) 3. PenangananABK Non Justisiadan BarangBukti (TYPEC) 4. PsikotesABK Kapal Pensawas dan
Kasus Kasus Kasus Oranq
KETERANGAN
4
65.820.000 tersangka24 kapal > 3OO GT 47.036.000tersangka24,kapal > 100-300 GT 37.122.000tersangka22,kapal > 30-100 GT 338.500.000 De6erta 200
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA -IJJ-
Kementerian Negaft / I.r-mbaqa : Kelautan Dan Perikanan
NO
URAIAN
SATUAN
1
2
3
5. Pemberkasandan Dokumentasi Perkara Tindak Pidana Perikanan 6. PendeportasianABK Non Justisia
Berkas Kasus
dalam
BIAYA
KETERANGAN
5 14.400.000 1 kasus tindak pidana perikanan 123.380.000 tersangka 24 (1 kapal) 4
4. Ditjen Perikanan Tangkap 1. 2. 3. 4. 5.
Kapal Penangkap Ikan Mini Purse Seine Motor tempel 30 PK Alat Tangkap Purse Seine Kapal PenangkapIkan PurseSeine Kapal Penankap Ikan Pancing 25 GT
Unit Unit Unit Unit Unit
340.023.000 45"000.000 250.006.000 867.344.0N 578.846.000
MENTERIKEUANGAN TTD SRIMULYANI INDRAWATI