2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONES!A

SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor

90

Tahun 2010

tentang

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana Keuangan

telah

Nomor

diubah

dengan

51/PMK.02/2014,

Peraturan perlu

Menteri

menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017; Mengingat

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan

- 2 -

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTER!

KEUANGAN TENTANG

STANDAR

BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017. Pasal 1 Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk

menghasilkan

keluaran

keluaran

(output)/sub

(sub output).

Pasal 2 (1)

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 meliputi: a.

Standar

Biaya

Keluaran

yang

berlaku

untuk

beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga. b.

Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.

(2)

Standar

Biaya

Keluaran

yang

kementerian

beberapa/seluruh

berlaku

untuk

negara/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.

Sub

Keluaran

(Sub

Perencanaan,

Output)

Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan b.

Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian. Pasal 3

Dalam

rangka

perencanaan

anggaran,

Standar

Biaya

Keluaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai: a.

batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

penyusunan

rencana

kerja

dan

anggaran

kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017; b.

referensi penyusunan prakiraan maju;

c.

bahan

penghitungan

pagu

indikatif

kementerian

negara/lembaga Tahun Anggaran 2018; dan/atau

-3-

d.

referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (output)/sub keluaran (sub output) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda. Pasal 4

(1)

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi.

(2)

Fungsi. estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

prakiraan

besaran

biaya

yang

dapat

dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar. (3)

Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(4)

Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5)

b.

ketersediaan alokasi anggaran; dan

c.

prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Dalam

hal

pelaksanaan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi · anggaran, pelaksanaannya

mengacu

pada

ketentuan

dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran. Pasal 5 (1)

Dalam pelaksanaan anggaran,

besaran

penggunaan

satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan

pada

hasil

penilaian

komite

penilaian

penilaian

dan/atau

dan/atau reviewer, (2)

Pedoman

pembentukan

komite

reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian

-4 -

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. (3)

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian. Pasal 6

(1)

Standar

Biaya

Keluaran

beberapa/seluruh

yang

kementerian

untuk

berlaku

negara/lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2)

Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian

negara/lembaga

tertentu

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1)

Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.

(2)

Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun

Anggaran

Pengawasan

2017

Intern

Negara/Lembaga

dilakukan Pemerintah

sesuai

peraturan

oleh

Aparat

Kementerian perundang-

undangan. Pasal 8 Peraturan

Menteri

diundangkan.

m1

mulai

berlaku

pada

tanggal

-5-

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1003 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

�=�..._

TO YUWON�f' 912199703100y

-6LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

106 /PMK.02/2016

TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

A. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PERENCANAAN, PEMERIKSAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN Uraian

No. 1

2

1

Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)

Volume dan Satuan Ukur 3

(dalam rupiah) Besaran

Keterangan

4

5

a SB!, Dokumen RKA-K/L untuk Satker Eselon l/Setinp;kat 1) Dokumen Rencana Ke1ja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I tanpa satker vertikal

I

Dokumen

57.660.000

2) Dokumen Rencana Ke,ja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon I

1

Dokumen

373.618.500

3) Dokumen Rencana Ketja dan Anggaran (RKA)· Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker

1

Dokumen

686.906.250

4) Dokumen Rencana I,erja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon II dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker 5) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)· Satker Eselon 11 dengan unit vertikal di atas 34 satker

1

Dokumen

1.348.291.500

I

Dokumen

1.557.150.000

1

Dokumen

175.400.000

I

Dokumen

292.500.000

1

Dokumen

438.900.000

1

Dokumen

497.500.000

1 I

Dokumen Dokumen

19.320.000 124.639.500

1

Dokumen

229.068.750

1 1

Dokumen Dokumen

449.530.500 519.150.000

l) Dokumen LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki satu unit clan satu satker 2) Dokumen LAKIN untuk I,/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit

1

Dokumen

58.500.000

1

Dokumen

97.500.000

3) Dokumen LAKIN untuk K/L unit vertikal 7 s.d. 10 unit

1 1

Dokumen Dokumen

146.300.000 165.820.000

1 1 1

Per Peserta Per Peserta Per Peserta

30.261.000 22.125.000 20.230.000

1 1 l

Per Peserta Per Peserta Per Peserta

9.296.000 9.296.000 2.242.000

clengan unit vertikal l s.d. 6 satker

b SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L (RKA)· Anggaran dan Kerja l) DoklJmen Rencana Kementerian/Lembaga yang hanya memiliki satu unit dan satu satker (RKA)Anggaran dan Ke,ja Rencana 2) Dokumen Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di bawah 2 s.d. 6

unit

(RKA)Anggaran 3) Dokumen Ketja dan Rencana Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 unit (RKA)· Anggaran dan 4) Dokumen Ke1ja Rencana Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal di atas 10 unit

2

Standar Biaya Keluaran Dokumen Laporan Kinerja (SBK Dokumen LAKIN) a SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon 1/Se_tingkat 1) Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal 2) Dokumen LAl,IN Satker Eselon l dengan unit vertikal l s.d. 6 satker 3) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d. 15 satker 4) Dokumen LAKJN16 s.d. 34 satker 5) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal diatas 34 satker b SBK Dokumen LAKIN untuk K/L

4) Dokumen LAKIN untuk h'./L dengan unit vertikal diatas 10 3

unit

Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural) a Diklat Kepemimpinan Tingkat 11/Pimpinan Tinggi b Diklat I,epemimpinan Tingkat 111/Pimpinan Administrasi C Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi

4

Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diklat Prajabatan) a Diklat Praiabatan Golongan I dan II b Diklat Pra.iabatan Golonp;an III (' Diklat Praiabatan h:ateo·ori l clan Katee:ori 2

_ ....

-

-·-

-7(
No.

Uraian

1

2

5

Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara (SBK Audit Kinerja) a S131\. /\ullit l\.inerin Dalam Pcrkant"oran yang Sama I) /\cd1

2) Sumalt'ra Utnrn 3) Riau 4) l\.l'pulauan Riau 5) Jamhi

6) 7) 8) 9) 10) 11) I :2) 13) 14) 15)

Sumatera l3arat

Sun1ale1·a Sclatan

Lampung lkngkulu llangka lklitung l.lant,•n Ja\\"a Harat D.K.I. ,Jakarta Jmrn Tcngah D.I. Yogyakarta

16) ,Jawa Timur

17) 18) 19) 20) 21)

llali Nusa T<'nggara Baral Nusa Tenggara Timur Kalimanlan llaral Kalimanten Tcngah

'2:2) Kalimantan Sclatan 23) Kalimantan Timur :24) Kalimantan Utara

25) Sulawesi Utan, 26) Oorontalo ·27) SulH\\'t'Si Baral

:28) 29) 30) 31) 32) 33) 34)

Sulawesi Sl'latan Sulawesi Tengah Sulawesi Trnggara Maluku Maluku Utarn Papua Papua llarnt

b SBK Audil Kinerja Dalam Kota 1) /\cell 2) 3) 4) 5)

Sumalera Utara Riau Kcpulauan l�iau Jaml>i 6) St1111atera Barat 7) Sumatcra Sclatan

8) Lampung 9) Hengkulu 10) l:langka Belilung 1 l) llant,·n 12) �Jawa Baral ll.K.I. ,Jakarta

13) l 4) 15) 16) 17) 18)

Jawa Tcngah D.I. Yogyakarta ,Jmrn Timur J.lali Nusa Tenggara Baral

19) Nusa Tenggara Timur

:10) Kalimantan 13arat

21) :22) 23) '24)

Kalimanteu Tengah Kalimantan Sclatan 1-.'.alimantan Timur Kalimantan Utara

:15) Sulawesi Utarn 26) Oorontalo

27) Sulawesi Baral 28) Sulawesi Sclatan

29) :JO) 31) 32) 33) 34) l'

Sulmwsi Tt'ngah Sulawl'si Tmggara Maluku Maluku Ulara Papua Papua Baral

SBI..: Audit 1..:inerja Luar Provinsi

I) Aceh 2) Sumatera Utara 3) l{iau

4) K'-�pulauan l{inu 5) Jam bi

6) Sumatrra Baral 7) Sumatcra Selatan 8) Lnmpung 9) llcngkulu 10) Bangka lklilung I 1) llanll'n 1 2) ,Jmrn llarnl 1 :�1 ,Jmrn Tl'rnrnh


1 I 1

I

I I 1 I I I

1

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I

1

I

I I 1 1

I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I

I

1 1 1

I

1 I 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 l

1 I

LHA

Besaran

Keterangan

4

5

LH/\ LHA f,HA Ll-lA Lill\ LH/\ LHA LHA LHA LHA LH/\ LI I/\ LHA LIIA LH/\ LHA LIIA LHA LHA LHA LHA LHA LI-IA LH/\ LHA LHA Ll·I/\ LHA LllA LHA LHA LI-I/\

45.000.000 43.400.000 39.700.000 41.300.000 38.800.000 40.800.000 40.000.000 35.500.000 39.700.000 37.100.000 32.400.000 32.300.000 23.300.000 37.100.000 41.200.000 40.700.000 46.300.000 43.100.000 47.500.000 40.100.000 41.400.000 40.700.000 44.900.000 43.200.000 47.100.000 46.000.000 46.300.000 44.300.000 47.800.000 44.700.000 54.800.000 5:2.200.000 60.700.000 66.300.000

Lill\ LHA LHA LHA LHA LHA LHA Lill\ LHA LI-IA LllA LHA LHA Ll!A LHA LHA LHA LI-IA LHA LHA LHA Lfl/\ LHA LI-IA LHA LHA LHA Lf-lA LH/\ LHA LHA LllA LHA LflA

57.900.000 56.300.000 5:2.600.000 54.200.000 51.700.000 53.700.000 52.900.000 48.400.000 52.600.000 50.000.000 45.300.000 45.200.000 36.200.000 50.000.000 54.100.000 53.600.000 59.200.000 56.000.000 60.400.000 53.000.000 54.300.000 53.600.000 57.800.000 56.100.000 60.000.000 58.900.000 59.200.000 57.200.000 60.700.000 57.600.000 67.700.000 65.100.000 73.600.000 79.'.200.000

LHA Lf-lA LHA Ll-lA LHA . LI-IA LHA LI-IA LHA LHA LI-IA LHA LH/\

124.100.000 118.500.000 105.400.000 12:2.500.000 106.900.000 113.800.000 124.600.000 93.000.000 114.000.000 98.700.000 107.500.000 100.300.000 99.300.000

LH/\

( 1'!,w

-8-

No.

Uraian

1

2

l l I I

H) I J . l . Yog y akarla l :'i) ,Jam, Tim ur l o) l-Jali

1 7 ) N u sa Tenggara Bara t

1 8) N u sa Tcnggara Timur

l

1 1

l 9 ) Kalima n t a n Barat

20) Kalima nten Tcngah

2 J ) h'.alinut n t a n Sela tan 2 2 ) Kalimantan Tim u r

:23) 24) 25) :26)


l I l

Kalimanlan Ul ara Sulawesi U t a rn Oorontalo Su lawesi Harnl

1 1

2 7 ) Su lawesi Selatan

l I

29) Su lawesi 'l'l'nggara

I

1

:28) Su lawesi Tt'ngah JO) 3I) 3:2) :1:11

1

Maluku Maluku U l a rn Pap ua Pn1,ua l larnt

l l l

LI II\

LI-I/\ LH/\ LH/\ LHA LHA LH/\ LHA LH/\ LH/\ LHA LH/\ UIA Li ll\ Li ll\ LHA LHA Ll l/\ LHA LI-I/\

Besaran

4 1 36 . 1 00.000 1 1 8.700. 000 1 6 0 . 900.000 127 .400.000 1 35 . 1 00 . 000 1 1 3.400.000 1 2 3 . 400.000 1 1 5 . 000.000 1 38 . 700.000 1 2 1 .400.000 1 30 . 000. 000 1 2 2 . 300.000 1 20.600.000 1 2 9 . 900. 000 1 3 8 .400. 000 1 25 . 9 00.000 1 56 . 9 00. 000 14 1 . 700.000 1 7 7 . 000. 000 1 86.600. 000

Keterangan 5

B . SUB KELUARAN /S UB O UTPUT ) PENELITIAN No.

Uraian

1

2

1 2

SBK Riset Pembinaan/ Kapasitas SBK Riset Dasar

a SUI, l

Besaran

Keterangan

4

5

1

Laporan

2 0 . 000. 000

1

Laporan Laporan

9 8 . 000. 000 1 1 8 .500.000 3 1 7 . 000. 000 1 7 8 .400.000 93.900. 000

l

1 1 1

Laporan

l l l

Laporan Lapornn Lapo1·an

Laponu1 Laporan

245.000.000 1 6 2 . 1 00 . 000 1 5 1 . 1 00 . 000 1 3 3 .800. 000 1 30. 000. 000

l

Laporan

2 40 . 000.000

1

Laporan

300.000.000

1

Laporan

490.000.000

1

Laporan

675.000. 000

1

Lapora11

650.000.000

1 1 1 1 1

Laporan

2 2 6 . 000.000 2 3 1 .900.000 458.800. 000 1 5 3 . 200. 000 2 1 8 .400.000

1 1

Laporan

Laporan

Pl'ndidikan Penelitian Lapangan Da1an1 Negeri ( Me nengah) ll 0

SJ3K Risel Dasar IJiclang Fokus Sosial Human iora, Scni Buclaya, i'l'nclid ikan Pencli t ian Lapangan Dalam Negeri (Bcsar) S l l K l{is<'l Dasar lfalang Fokus Sosial Humaniora, Seni fluclaya, Pl'ndiclikan Pt·nl'litian Lapangan LttAr Negeri

3

4

SBK Riset Terapan

a Sl3K Rist'l Tcrnpan Biclang Fokus Pangan-Perlanian b S H K l
SBK Riset Pengembangan

SllK iJ Sl lK (' SllK cl Sl:lK II

"

r

g h i j 5

J{isel l�iscl l{ iscl l�is,•t

I 'cngembangan l:J iclang F'okus Pangan- Pertanian Pc-ng('m bangan B idang Fokus Energi-EBT l'engt'm bangan Biclang Fokus Kcsehalan-Obat l 'engcmbangan Bidang Fokus Transporlasi

Laporan

Laporan

Laporan Laporan

Laporan Laporan Laporan Laporan Naskah Kebijakan l Naskah Kebijakan l Naskah Kebijakan 1 Naskah Kcbi j akan l Naskah Kebijakan l Naskah Kebijakan 1 1 1 1 1

1 l

1 l

S U K l�isl't Pengem bangan H idang Fokus Hankam

1 1

Laporan Laporan

l l uclaya, l'enclicl ikan

SBK Kajian Aktual Strategis

l l

490.000.000 6 7 5 . 000.000 650.000. 000

569.600. 000 4 3 3 . 500. 000 3 1 1 .500. 000 1 . 093. 700.000 5 2 5 . 000.000

Laporan

S B h'.. l� isel Pengc1n hangan Bidang Fokus h:.cmaritiman S H I( l{isct Pt.� ngcm banga n Uidang Fokus Kebencanaan S IJK l�isel Pe11gem bangan Bidang li'o kus Sosial l-lu nu1niora, Seni

300.000.000

578. 1 00. 000 1 . 1 34 . 800.000 1 . 058. 1 00 . 000 359.600. 000 4 1 2 . 500.000

1

S l ! K l{isel J 'eng,•m bangan B iclang Fokus Material Maju

1 7 5 . 000. 000

Laporan Laporan Laporan Laporan

S B l...: Rist.'l Pengem l>angan l3icln ng Fokus Tcknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)

4 1 0 . 200. 000 380.800.000 2 1 9 . 000.000 337. 500.000 1 00 . 000.000

Laporan Laporan

1

Laporan

l

Naskah Kebiiakan

70.000. 000

-9 -

PENJELASAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/SELURUH KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA A.

SUB

KELUARAN ( S UB OUTPUTJ

PERENCANAAN,

PEMERIKSAAN,

PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN 1.

Standar Biaya Keluaran Dokumen Re ncana Ke rja dan Anggaran Ke me nterian Negara / Le mbaga (SBK Dokumen RKA-K/ L)

SBK D okumen RKA - K/ L adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (sub output) berupa dokumen rencana keuangan tahunan

Kementerian Negara/Lembaga (K/ L)

yang disusun menurut bagian anggaran K/ L. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut: a.

SBK D okumen RKA-K/L untuk Satker Eselon I/ Setingkat SBK Dokumen RKA-K / L untuk Satker Eselon I/ S etingkat adalah SBK Dokumen RKA-K/ L yang digunakan oleh satuan kerj a Unit organisasi lini K / L yang memiliki kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pej abat

Eselon

I/ setingkat

I/ Setingkat.

secara

Dalam

orgarnsas1

hal

satker

eselon

membawahi

satker

e selon

II/ setingkat (termasuk eselon III/ setingkat dan / atau eselon IV/ setingkat

yang

secara

struktural

langsung

dibawah

koordinasi eselon I/ setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/ setingkat tersebut untuk penyusunan RKA - K / L . b.

SBK Dokumen RKA-K/ L untuk K/ L SBK Dokumen RKA-K/ L untuk K/ L RKA-K / L

yang

digunakan

untuk

adalah SBK Dokumen melakukan

koordinasi

seluruh eselon I/ setingkat untuk penyusunan RKA-K/L. 2.

Standar

Biaya

Keluaran

Dokume n

Lapo ran

Kinerja

( SBK

D o kumen LAKIN)

SBK Dokumen LAKIN adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan sub keluaran (sub output) berupa dokumen laporan kinerj a tahunan yang berisi pertanggungj awaban kinerj a suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/ sasaran strategisnya. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut: a.

SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/ Setingkat

- 10 SB K Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan oleh satuan kerja Unit organisasi lini K/L setingkat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh Pejabat

Eselon

I/setingkat

I/Setingkat .

secara

Dalam

orgamsas1

hal

satker

eselon

membawahi

satker

eselon

II/setingkat (termasuk eselon III/setingkat dan/a tau eselon IV/setingkat

yang

secara

struktural

langsung

dibawah

koordinasi eselon I/setingkat) maka satuan biaya ini termasuk untuk melakukan koordinasi seluruh satker dilingkup eselon I/setingkat tersebut. b.

SBK Dokumen LAKIN untuk K/L SBK Dokumen LAKIN untuk K/ L adalah SBK Dokumen LAKIN yang digunakan dalam rangka penyusunan LAKIN bagi K/L.

3.

Standar Biaya Ketuaran Diktat Kepe mimpinan/ Strukturat ( SBK Diklat Ke pe mimpinan/ Struktural)

SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Satuan biaya ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta on campuss, biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar

rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20). 4.

Standar

Biaya

Keluaran

Diktat

Prajabatan

( SBK

Diktat

Prajabatan)

SBK Diklat Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Diklat Prajabatan Golongan I/II, III, dan Kategori 1 dan Kategori 2. Satuan biaya ini tidak termasuk biaya perjalanan dinas peserta on campuss, biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).

- 11 5.

Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kine rja atas Pengelolaan Keuangan Negara ( SBK Audit Kinerja)

SBK Audit Kinerja adalah besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menghasilkan sub keluaran (sub output) audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antar a lain: a.

Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;

b.

Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau

c.

Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerj a yang didalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uj i petik. Penggunaan SBK ini mengacu ketentuan sebagai berikut : a.

SBK Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama SBK Audit Kinerj a Dalam Perkantoran yang Sama adalah SBK Audit Kinerj a yang digunakan dalam rangka Audit Kinerja yang lokasi objek pemeriksaan berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satuan kerj a APIP.

b.

SBK Audit Kinerja Dalam Kota SBK Audit Kinerj a Dalam Kota adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerj a yang lokasi objek pemeriksaan berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satuan kerj a APIP.

c.

SBK Audit Kinerj a Luar Provinsi SBK Audit Kinerj a Luar Provinsi adalah SBK Audit Kinerja yang digunakan dalam rangka Audit Kinerj a yang lokasi objek pemeriksaan berbeda provinsi dengan lokasi satuan kerja APIP.

B.

SUB KELUARAN ( S UB O UTPUTJ PENELITIAN 1.

SBK Riset Pembinaan/ Kapasitas

SBK Riset Pembinaan/Kapasitas adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina

dan

mengarahkan

para

peneliti

pertama/peneliti

muda/ asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final. Dalam hal keluaran tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lebih lanjut, besaran biaya keluarannya diatur sebagai berikut:

- 12 a.

Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp3 .000.000 (tiga juta rupiah).

b.

Publikasi/artikel

nasional

pembinaan/kapasitas

sebesar

riset

untuk

terakreditasi

Rp l 0.000.000

maksimal

(sepuluh juta rupiah). c.

Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks untuk riset pembinaan/kapasitas sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

2.

SBK Riset Dasar

SBK Riset Dasar adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu

kegiatan

riset

yang

memuat

temuan

baru

atau

pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Dasar mengacu ketentuan sebagai berikut: a.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah S BK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan

ilmu

pengetahuan

tentang

bahan

pangan

khususnya setelah panen memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan

hortikultura

unggul

clan

tahan penyakit di lahan sub-optimal clan di area Hutan Tanaman Industri (HTI) , perkebunan dan kehutanan bernilai tambah budidaya

tinggi,

peternakan

dan

veteriner,

perikanan

dan perikanan tangkap di lahan terbatas , riset

bioteknologi pengembangan

dan

sumber

model

daya

integrasi

(biogas), serta pengembangan

genetika

pertanian,

tanaman-ternak-energi

konservasi,

diversifikasi,

integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan. b.

SB K Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset

- 13 Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait dengan

bidang-bidang

pembangkitan,

energi-EBT

penyimpanan,

mulai

konversi

dari

sumber,

energ1

dan

pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, fuel cell, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari energi baru/terbarukan. c.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan - Obat adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan segala bentuk

alat

membantu

dan/atau

metode

menegakkan

yang

ditujukan

diagnosa,

untuk

pencegahan,

dan

penanganan permasalahan kesehatan manusia. d.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Dasar

untuk

kegiatan

riset

dan

pengembangan

yang

membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin. e.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SBK Riset Dasar Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan · alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat

yang

satu

ke

lainnya.

Oleh

karena

itu,

pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. f.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan yang objeknya terkait segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan

- 14 segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kaj ian strategis bidang pertahanan keamanan.

g.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju SBK Riset Dasar Bidang Material Maju adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif untuk mendukung industri .

h.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman SBK Riset Dasar Bidang Kemaritiman adalah SBK Riset Dasar untuk

kegiatan

riset

dan

pengembangan

sarana

dan

prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya. 1.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan SBK Riset Dasar Bidang Kebencanaan adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kaj ian guna mengantisipasi atau menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

J.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan baru dengan melakukan studi literatur terhadap objek di dalam negeri.

k.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi,

- 15 model,

atau konsep atau temuan-temuan baru dengan

melakukan studi literatur terhadap obj ek di luar negeri . 1.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa

surve1,

etnografi

(wawancara dan

pengamatan),

participation action research, focus group discussion (FGD),

kajian bersama komunitas yang objek penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri. m.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya,

Pendidikan

Penelitian Lapangan

Dalam

Negeri

(Menengah) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya,

Pendidikan

Penelitian Lapangan

Dalam

Negeri

(Menengah) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan propos1s1, model, atau konsep atau temuan-temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan

berupa

surve1,

pengamatan), participation bersama

etnografi action

(wawancara

research,

FGD,

dan kajian

komunitas yang obj ek penelitiannya 5 sampa1

dengan 10 lokasi di dalam negeri. n.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan temuan baru yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa surve1, wawancara dan pengamatan, participation action research, FGD, kajian bersama komunitas yang objek

- 16 penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri. o.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Dasar untuk kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk menemukan propo s1s1 , model, atau konsep atau temuan baru yang dilakukan

melalui

penelitian

lapangan

berupa

surve1 ,

wawancara dan pengamatan, participation action research, FGD , kajian bersama komunitas yang objeknya di luar negeri. 3.

SBK Riset Te rapan

SBK Riset Terapan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk suatu

kegiatan

riset

yang

memuat

prototipe

riset

dan

pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model

dan

indeks

yang

meliputi

tahapan

validasi

komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan , dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Riset Terapan mengacu ketentuan sebagai berikut: a.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan

hortikultura

unggul clan tahan penyakit di lahan sub-optimal dan di area Hutan Tanaman kehutanan bernilai veteriner,

perikanan

lndustri

tambah budidaya

(HTI) ,

tinggi,

perkebunan

dan

peternakan

dan

dan perikanan tangkap di

lahan terbatas , riset bioteknologi dan sumber daya genetika pertanian, pengembangan model integrasi tanaman-ternak energi (biogas) , serta pengembangan konservasi, diversifikasi,

- 17 integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan. b.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT SBK Riset Terapan Bidang Fokus Energi-EBT adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang terkait

dengan

pembangkitan ,

bidang-bidang peny1mpanan,

mulai

dari

konversi

sumber,

energ1

dan

pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin, energi surya, fuel cell, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT. c.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kesehatan-Obat adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pen gembangan segala bentuk

alat

membantu

dan/atau

metode

menegakkan

yang

diagnosa,

ditujukan

untuk

pencegahan,

dan

penanganan permasalahan kesehatan manusia. d.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi SBK Riset Terapan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset

Terapan

untuk

kegiatan

riset

yang

membantu

perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin. e.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SBK Riset Terapan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam SBK Riset Terapan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Terapan

untuk

mempertahankan

kegiatan kedaulatan

riset

segala

negara,

usaha

keutuhan

untuk wilayah

- 18 negara

sebuah

dan keselamatan

segenap

bangsa

dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan. g.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju SBK Riset Terapan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang meningkatkan karakteristik bahan berbasis logam maupun non logam dan produk bioaktif pendukung industri.

h.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan sarana dan prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya.

1.

SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan SBK Riset Terapan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan

maupun kajian dalam rangka mengantisipasi

maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam

dan

mengganggu

kehidupan

dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis . J.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri adalah SBK Riset Terapan

untuk kegiatan riset yang terkait dengan

pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembaog di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literatur

- 19 terhadap objek yang ada didalam negeri. k.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan

untuk

kegiatan

riset

yang

terkait

dengan

pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya. Riset ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi kebij akan dalam rangka menyelesaikan persaoalan yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan melalui penelitian literature terhadap objek yang ada di luar negeri. 1.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manus1a yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, participation action research, FGD, kajian bersama komunitas yang objek

penelitiannya kurang dari 5 lokasi di dalam negeri. m.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya,

Pendidikan

Penelitian

Lapangan

Dalam

Negeri

(Menengah) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya,

Pendidikan

Penelitian Lapangan

Dalam Negeri

(Menengah) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan,

kesadaran,

makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih

dan

bertindak,

sulit

dikontrol

dan

mudah

- 20

dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian pengamatan,

lapangan

berupa

participation

surve1,

action

wawancara

research,

FGD,

dan kajian

bersama komunitas yang objek penelitiannya 5 sampai dengan 10 lokasi di dalam negeri. n.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei , wawancara dan pengamatan, participation action research, FGD , kajian bersama komunitas yang objek

penelitiannya lebih dari 10 lokasi di dalam negeri. o.

SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri adalah SBK Riset Terapan untuk kegiatan riset yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena manusia yang memiliki keunikan, kesadaran, makna dan tujuan hidup, dinamis, memiliki kebebasan memilih dan bertindak, sulit dikontrol dan mudah dipengaruhi lingkungan sosial-budaya yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa survei, wawancara dan pengamatan, participation action research, FGD, kaj ian bersama komunitas yang objek penelitiannya di luar negeri.

4.

SBK Riset Pe nge mbangan

SBK Riset Pengembangan adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe

- 21 sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan

handal

melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan

sebenarnya,

dan

sistem

benar-benar teruji/ terbukti

melalui

keberhasilan pengoperasian , dan hasilnya di sampaikan dalam

bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan S B K Riset Pengembangan mengacu ketentuan sebagai berikut:

a.

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan- Pertanian

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan-Pertanian

adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk

kegiatan riset yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan khususnya setelah panen guna memperoleh

manfaat yang optimal dan meningkatkan nilai tambah dari

pangan tersebut, penelitian tanaman budidaya pangan dan

hortikultura unggul dan tahan penyakit di lahan sub

optimal dan di area Hutan Tanaman Industri, perkebunan dan kehutanan bernilai veterin,er,

perikanan

tambah

budidaya

tinggi,

peternakan

dan

dan perikanan tangkap di

lahan terbatas , riset bioteknologi dan sumber daya genetika

pertanian , pengembangan model integrasi tanaman-ternak energi (biogas) , serta pengembangan konservasi, diversifikasi,

b.

integrasi, dan optimalisasi sumber daya lingkungan . SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Energi-EBT adalah

S B K Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan

riset yang terkait dengan bidang-bidang mulai dari sumber,

pembangkitan,

penyimpanan ,

konversi

energi

dan

pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Diantaranya adalah pengembangan energi panas bumi, energi angin , energi

surya, fuel cell, energi nuklir, dan energi arus laut. Serta

c.

untuk mendukung penyediaan bahan bakar dari EBT.

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan-Obat

adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk

kegiatan

dan / atau

riset

dan

metode

menegakkan

pen gem bangan

yang

diagnosa,

ditujukan

pencegahan ,

permasalahan kesehatan manusia.

segala

untuk dan

bentuk

alat

membantu

penanganan

- 22

d.

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang membantu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

e.

SBK 'Riset Pengembangan Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus TIK adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses · dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi meliputi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

f.

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Hankam adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset terkait usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara baik berupa alat pertahanan maupun kajian strategis bidang pertahanan keamanan.

g.

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Material Maju adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan penelitian

dan

pengembangan

yang

meningkatkan

karakteristik bahan berbasis logam maupun non lagam dan produk bioaktif untuk mendukung industri . h.

SB K Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kemaritiman adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pen gembangan sarana prasarana yang berada pada ruang/wilayah permukaan dan bawah laut yang terdapat

- 23 kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, jasa-jasa kelautan. 1.

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kebencanaan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan maupun kajian dalam rangka mengantisipasi maupun menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non alam, atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

J.

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan adalah SBK Riset Pengembangan yang digunakan untuk penelitian sosial yang ditujukan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

5.

SBK Kajian Aktual Strategis

SBK Kaj ian Aktual Strategis adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output) naskah akademis dari kegiatan pengkaj ian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak. Catatan Umum:

1.

Terhadap SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, dan SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hankam, Material Maju, Kemaritiman, dan Kebencanaan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi; b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi; c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks; d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks; e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan; f.

prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan;

- 24 g. paten/hak cipta terdaftar; h. paten/hak cipta granted; dan/atau 1.

2.

paten/hak cipta terpakai d i industri .

Terhadap

SBK

Riset

Dasar,

Riset

Terapan,

dan

Riset

Pengembangan Bidang Fokus So sial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi; b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi; c. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks; d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks; e. buku nasional; f.

buku internasional;

g. naskah kebijakan; dan/atau h. artikel populer di media cetak. 3.

Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan- Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi; b. publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi ; c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks ; d. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional terindeks; e. prototipe R&D /digunakan dalam kebij akan untuk riset dasar; f.


g. paten/hak cipta terdaftar; h. paten/hak cipta granted; 1.

paten/hak cipta terpakai d i industri;

J . material/ spesimen/jenis kekayaan hay ati penambah an; k. material/ spesimen/jenis kekayaan hayati baru ; 1.

jenis hasil penangkaran;

m. temuan senyawa/ sequence DNA penambahan; dan/atau n. temuan senyawa/ sequence DNA baru. 4.

Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi; b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi; c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks; d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks; e. prototipe R&D /digunakan dalam kebijakan;

- 25 f.


g. paten/hak cipta terdaftar; h. paten/hak cipta granted; dan/atau 1.

5.

paten/hak cipta terpakai di industri.

Terhadap SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi; b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi; c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks ; d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks; e. prototipe R&D /digunakan dalam kebijakan untuk riset dasar; f.



paten/hak cipta terpakai di industri;

J . material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambahan; k. material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru; 1.

jenis hasil penangkaran;

m. temuan senyawa/ sequence DNA penambahan; dan/atau n. temuan senyawa/ sequence DNA baru. 6.

Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi; b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi; c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks; d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks; e. prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan; f.




J . protokol riset keanekaragaman hayati (kehati); k. galur perbaikan; 1.

PVT/varietas terdaftar pangan;

m. PVT/varietas terdaftar ornamental; n . jenis fauna penangkaran, domestikasi, breeding; o . jenis benih/bibit/varietas/ strain fauna unggul hasil propagas1,

- 26 domestikasi, breeding; p. jenis benih/bibit/varietas flora unggul hasil

propagas1,

domestikasi, b reeding; q. jenis isolasi/ekstraksi bioresources untuk bahan pangan, obat dan energi ; dan/atau r.

jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.

7.

Terhadap SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan-Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi ; b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi; c. publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks; d . publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks ; e . prototipe R&D / digunakan dalam kebijakan; f.

prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;

g. paten/hak cipta terdaftar; h . paten/hak cipta granted; 1.

paten/hak cipta terpakai d i industri ;



m . PVT/varietas terdaftar ornamental; n. jenis fauna penangkaran, domestikasi, breeding; o. jenis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagas1, domestikasi , breeding; p . J ems benih/bibit/varietas flora unggul hasil domestikasi, breeding;

propagasi ,

q. jenis isolasi/ ekstraksi bioresources untuk bahan pangan, obat dan energi; dan/atau r.

jenis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon.

8.

Terhadap SBK Riset Terapan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi ; b . publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi; c. publikasi/ artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks ; d . publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks;

- 27 e . · prototipe R&D /digunakan dalam kebijakan; f.

prototipe laik industri/ digunakan dalam kebijakan;





m. PVT/varietas terdaftar ornamental; n. j enis fauna penangkaran, domestikasi, b reeding; o . j enis benih/bibit/varietas/strain fauna unggul hasil propagasi, domestikasi, breeding; p . j enis flora hasil propagasi, domestikasi, b reeding (ornamental); q. J erns benih/bibit/varietas flora unggul hasil domestikasi, breeding;

propagasi,

r. j enis isolasi/ekstraksi bioresources untuk bahan pangan, obat dan energi; s. j enis kehati sebagai bio indikator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon; t.

produk biosimilar atau kit diagnostic;

u . prototipe benih/ seed telah terkarakterisasi sesuai regulasi; v. prototipe laik preklinis; dan/atau w. herbal terstandar. 9.

Terhadap

SBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Pangan

Pertanian dan Energi-EBT dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi; b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi; c. publikasi /artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks; d. publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks; e . prototipe R&D /digunakan dalam kebijakan; f.



paten/hak cipta terpakai di industri; dan/atau

J . taman tematik, kebun, koleksi . 10. Terhadap SBK Pengembangan Dasar Bidang Fokus Kesehatan-

- 28 Obat dapat ditambahkan biaya-biaya sebagai berikut: a. publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi ; b. publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi; C . publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks ;

d. publikasi/artikel jurnal regional/Internasional terindeks; e. prototipe R&D /digunakan dalam kebijakan; prototipe laik Industri/ digunakan dalam kebijakan;

f.

g. paten/hak cipta terdaftar; h. paten/hak cipta granted; paten/hak cipta terpakai di industri;

1.

J . taman tematik, kebun, koleksi; k . prototipe memenuhi syarat pada clinical trial Jase 1 ;

prototipe merrienuhi syarat pada clinical trial Jase 2; dan/atau

1.

m. prototipe memenuhi syarat pada clinical trial fase 3. 1 1 . Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut: No 1

Uraian

Publikasi/artikel jurnal nasional tidak

(dalam rupiah) Besaran 3.000.000

terakreditasi 2

Publikasi/ artikel jurnal nasional

1 0.000.000

terakreditasi 3

Publikasi/artikel jurnal regional/

1 5.000.000

internasional tidak terindeks 4

Publikasi/artikel jurnal regional/

50.000.000

internasional terindeks 5

Prototipe R&D /digunakan dalam kebijakan

60. 000.000

6

Prototipe laik industri/digunakan dalam

6 5.000.000

kebijakan 7

Paten/hak cipta terdaftar

7 5.000.000

8

Paten/hak cipta granted

80.000.000

9

Paten/hak cipta terpakai di industri

90.000.000

10

Buku nasional

30.000.000

11

Buku internasional

6 5.000.000

12

Naskah kebijakan

25.000.000

13

Artikel populer di media cetak

2.000.000

- 29

No

14

Uraian Material/ spesimen/j enis kekayaan hayati

Besaran 50.000.000

penambahan 15

Material/ spesimen/jenis kekayaan hayati

7 5.000.000

baru 16

Material untuk produk biologi

50.000.000

17

Galur perbaikan untuk seed/ sistem

7 5.000.000

ekspresi protein rekombinan 18

Jenis hasil penangkaran

100.000.000

19

Temuan senyawa baru sintetis untuk obat

100.000.000

20

Temuan senyawa baru dari natural

150.000.000

resource untuk obat

21

Temuan senyawa/ squence DNA

100.000.000

penambahan 22

Temuan senyawa baru dari natural

150.000.000

resou rces untuk obat

23

Protokol riset keanekaragaman hayati

150.000.000

(kehati) 24

Galur perbaikan

25

PVT/varietas terdaftar

26

PVT/varietas terdaftar ornamental

100.000.000

27

Jenis fauna penangkaran , domestikasi,

200.000.000

150.000.000 1.000. 000.000

breeding

28

Jenis benih/bibit/varietas/ strain fauna

600.000.000

unggul hasil propagasi, domestikasi, breeding

29

Jenis flora hasil propagasi domestikasi,

100.000.000

breeding

30

Jenis benih/bibit/varietas flora unggul

500. 000. 000

hasil propagasi, domestikasi, breeding 31

Jenis isolasi/ekstraksi bioresources untuk

200.000.000

bahan pangan , obat, dan energi 32

Jenis kehati sebagai bioindicator kualitas

3 50.000.000

lingkungan dan sebagai penyerap karbon 33

Produk biosimiliar, protein therapeutic, vaksin, blood produk, atau kit diagnostic

1.000.000.000

- 30 Be saran

No

Uraian

34

Prototipe benih / seed telah terkarakterisasi

500 . 00 0 . 0 0 0

sesuai regulasi 35

Prototipe laik preklinis

1 . 0 0 0 . 00 0 . 00 0

36

Prototipe memenuhi syarat pada clinical

1 . 00 0 . 0 0 0 . 00 0

trial fase 1 37

Prototipe memenuhi syarat pada clinical

6 . 00 0 . 0 0 0 . 0 0 0

trial fase 2

39

Prototipe memenuhi syarat pada clinical trial fase 3 Herbal terstandar

40

Taman tematik, kebun , koleksi

38

1 0 . 0 0 0 . 000 . 000 2 0 0 . 00 0 . 0 0 0 300.000. 000

1 2 . Kementerian negara/ lembaga dalam mengalokasikan besaran SBK untuk

kegiatan

Lampiran

penelitian

Peraturan

sebagaimana

Menteri

m1

dan

yang besaran

tercantum tambahan

dalam biaya

sebagai�ana dimaksud pada butir 1 1 didasarkan atas : a. Ketersediaan alokasi anggaran; b . Pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaan proposal yang besarannya dapat dikelompokkan menj adi : 1 ) Grade A yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 1 00% (seratus persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini . 2) Grade B yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini . 3 ) Grade C yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S . BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

�:::=:====:::,...._

u.b.

*

TARTO YUWONO �

97 1 09 1 2 1 99703 1 00 1 [

- 31 LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 0 6 /PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2 017 STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK SATU KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBAGA TERTENTU

(dalam rupiah)

Kementerian Negara / Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) Uralan

Kode

2 004.0 1 Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output) I Penilaian Kompctensi


500 Laporan

Besaran

Keterangan

4

5

4.475.89:2. 000

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Laporan ,Hasil Pemeriksaan dan Reviu :2 Laporan Reviu SPM Kelembagaan

4 Laporan

1 . 344. 1 58.000

3 Lapornn Rcviu atas Konscp Laporan Keuangan BPK

3 Laporan

3 . 353 .449 .000

4 Laporan Rcviu /\tas Konsep RK/\- K/L B PK

1 Laporan

496 . 9 1 4.000

5 Laporan Hasil Pcnilaian Kualitas Hasil Pemeri ksaan

1 Laporan

1 . 950 .066.000

1 27 . 0 :2 5 . 000

SBK lndeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output)

6 l,aporan Pem l.Jerkasan

1 Laporan

7 Laporan Hasil Rcviu atas S PM Ki ne1ja Pemeriksaan

1 Laporan

1 9 8 .447 .000

8 Ll·I I'l l nspektorat U tama

1 Laporan

:210 .800.000

9 Di klat Jabatan Fungsional Pemeriksa

1 Angkatan

767.788.000

10 D iklat Pe ningkatan Keterampilan Pemeriksaan Keuangan

1 Angkatan

1 84.390.000

1 1 Diklat Pe1_1 i ngkatan Kcteram pilan Kelembagaan

1 Angkatan

1 8 3 . 756.000

Diklat Pemerlksaan Keuangan Negara

1:2 Diklat Scrtifikasi /\kuntan Publik

1 Angkatan

97.943.000

1 3 Diklat Te knis Pemcriksaan Kcuangan Negara

1 Angkatan

95.855 .000

1 4 Diklat Tcknis Pcningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

1 Angkatan

9 5 . 6 5 5 . 00 0

004.02 BPK Pusat SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran

( Output)

I

UIP L K Pemcrintah Pusat

1 LHP

1 1 . 1 8 7 . 760.000

SBK lndeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran

( Output )

Lapora n hasil cvaluasi KAP

3 LI IP /\KN I 4

L H P AKN II

1 Laporan

1 8 :2 .465.000

1 LHP

9 9 0 . 000.000

1 LHP

1 .49 1 .703.000

5 Li l l' /\KN I l l

1 LHP

790.9 1 3 .000

6 L H P AKN IV

1 LHP

1 . 97:2 . 6 1 7 . 00 0

L H P /\ K N V

1 LHP

1 .646.:265.000

8 Li l l' /\KN VI

1 LHP

1 . 907.926.000

9 L H P /\KN V i l

1 LHP

99 1 .946.000

J O LI I P l nvestigat if

1 LHP

793.629 .000

1 1 LI II' Tcm atik

1 LHP

8 . 0 34.0 1 4.000

12 LI II' I3 1'h: Perwakilan Provinsi Aceh

1 LHP

473 . 3 1 1 .000

13 I.H P B l' K Pcnvakilan l'rov insi Sumut

1 LH P

394.690.00 0

7

H Li l l' BPK Pcrwakilan Provinsi Riau

1 LHP

390.793.000

15 LHP [!PK Pc rwakilan Provinsi Kepri

1 LHP

366.6:27. 000

1 6 LHP HPK Pcnvakilan Provinsi Jam bi

1 LHP

358.734.000

17 LHP BPK Pcrwakilan Provinsi Sumbar

1 LHP

36 1 .855.00 0

18 LHP B P K Perwakilan Prov insi Sumsel

l LHP

4 1 9 . 8 1 0.000

1 9 I. H P BI'K Perwakilan Provinsi Lam pung

1 LHI'

358.005.000

/ Nsw.

- 32 Kernenterian Negara/Lernbaga: Badan Perneriksa Keuangan (004) Kode

Uraian

1

2

{dalarn rupiah) Volume dan Satuan Ukur 3

Besaran

Keterangan

4

5

1 LHP

380. 700. 000

1 LH P

4 1 0 . 000.000

1 LHP

40 1 . 3 2 2 . 000

2 3 LHP B P K Per\\'akilan Provinsi Jabar

1 LHP

449. 000.000

2 4 LH P B P K Penrnkilan Provinsi OKI Jakarta

1 LH P

795. 1 68 . 000

2 5 LH P B P K Perwakilan Provinsi J ateng

1 LHP

420.000.000

26 LH P BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta

1 LHP

363.450.000

27 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jatirn

1 LHP

422.956.000

2 8 LH P BPK Perwakilan Provinsi Bali

1 LH P

478. 2 2 7 . 000

2 9 LH P B P K Perwakilan Provinsi NTB

1 LHP

3 72 . 1 6 1 .000

30 LHP BPK Perwakilan Provinsi NTT

1 LHP

426 . 5 9 1 .000

2 0 L H P BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 21

LHP B PK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel

2 2 LH P B P K Perwakilan Provinsi Banten

1 LH P

429.03 1 . 000

32 LH P B PK Perwakilan Provinsi Kalteng

1 LH P

388.392. 000

33 LH P B PK Perwakilan Provinsi Kalsel

1 LHP

434.097.000

31

LH P BPK Perwakilan Provinsi Kalbar

3 4 LHP BPK Per\\'akilan Provinsi Kaltirn

1 LHP

503 .745.000

35 L H P BPK Perwakilan Provinsi Kaltara

I LHP

43 1. 592. 000

36 LHP BPK Penvakilan Provinsi Sulut

1 LH P

450. 550.000

3 7 LHP B P K Perwakilan Provinsi Gorontalo

l LHP

363.69 1 .000

38 LHP BPK Penvakilan Provinsi Sulbar

1 LHP

385. 7 1 8. 000

39 LH P BPK Perwakilan Provinsi Sulsel

1 LH P

443 .96 1 . 000

40 LHP BPK Perwakilan Provinsi S ulteng

1 LH P

399.605.000

1 LHP

394.524.000

42 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku

1 LHP

400.000.000

43 L H P BPK Per\\'akilan Provinsi Malut

1 LHP

402 .852 . 000

44 LH P BPK Perwakilan Provinsi Papua

1 LH P

490.330.000

45 LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

1 LH P

490. 706.000

41

LHP BPK Penvakilan Provinsi S ultra

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

Laporan Pernantauan AKN I 46 Laporan Pernantauan Tindak Lanj ut Hasil Perneriksaan

I Laporan

48.059.000

47 Laporan Pernantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pernantauan AKN II

1 Laporan

59.2 1 9 . 000

48

1 Laporan

45.739.000

49 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian N egara/ Daerah Laporan Pernantauan AKN III

1 Laporan

59 . 2 1 9 . 000

50 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut H asil Pemeriksaan

1 Laporan

45. 4 1 3.000

51

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pemantauan AKN IV

1 Laporan

57.993.000

52 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Perneriksaan

1 Laporan

46 .426.000

53 Laporan Pernantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

1 Laporan

59 . 2 1 9 . 000

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut H asil Perneriksaan

Laporan Pemantauan AKN V 54 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Perneriksaan 55 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pemantauan AKN VI 56 Laporan Pernantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 57 Laporan Pernantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

1 Laporan

48.433 .000

I Laporan

1 2 6 . 473.000

1 Laporan

47 . 573.000

1 Laporan

57.897.000

- 33 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) Kode 1

Uraian

Volume dan Satuan Ukur

Besaran

Keterangan

2

3

4

5

Laporan Pemantauan AKN VII


1 Laporan

44.302. 000

59 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian N egara/ Daerah

1 Laporan

59 . 2 1 9 . 000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Aceh

6 0 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

8.973.000

61

1 Laporan

2 6 . 834.000

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ D aerah Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumut

6 2 Laporan Pemantauan Tindak Lanj ut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

8.733.000

63 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

1 Laporan

2 8 . 0 5 8 . 000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Riau

64 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

8.493. 000


I Laporan

2 5 . 070.000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Kepri


1 Laporan

9 . 1 53 . 000

67 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian N egara/ Daerah

1 Laporan

28.238.000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jambi


1 Laporan

8.727.000


1 Laporan

2 6 . 26'+.000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumbar


1 Laporan

8 . 793. 000

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

1 Laporan

2 7 . 2 3 0 . 000

71

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Sumsel


1 Laporan

8.973.000


I Laporan

30. 1 2 2 . 000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Lampung


1 Laporan

8.793.000

7 5 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

I Laporan

24.638.000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu


1 Laporan

8.793.000


I Laporan

2 7 .058.000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Babel

78 Laporan Pemantauan Tindak Lanj ut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

8.673.000


1 Laporan

24. 146.000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Banten

80 Laporan Pemantauan Tindak Lanj ut Hasil Pemeriksaan

I Laporan

9 . 2 1 3 .000

81

I Laporan

3 3 . 842 . 000

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jabar


1 Laporan

8 . 9 73 . 000


l Laporan

28.378. 000


I Laporan

30.890. 000


I Laporan

5 1 .906.000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provlnsi Jateng

86 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 87 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

I Laporan

8.373.000

1 Laporan

23.994.000

- 34 Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) Kode

Uraian

1

2

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta 88 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut H asil Pemeriksaan 89

90 91

92 93

94

95

96 97

98 99

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provlnsi Jatim Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Bali Laporan Pemantauan Tinclak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi NTB Laporan Pemantauan Tindal< Lanjut Hasil Pemeriksaan

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! NTT Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Kalbar Laporan Pemantauan Tindak Lanjut H asil Pemeriksaan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

(dalam rupiah) Volume dan Satuan Ukur 3

Besaran

Keterangan

4

5

1 Laporan

8 . 1 93 . 000

1 Laporan

3 2 . 1 46 . 000

1 Laporan

8 . 9 1 3 . 000

1 Laporan

2 8 . 786.000

1 Laporan

8 . 853.000

1 Laporan

3 6.63 4. 000

1 Laporan

8 . 6 7 3 . 000

1 Laporan

2 9 . 9 5 0 . 000

1 Laporan

8 . 9 1 3 . 000

1 Laporan

2 7 . 594.000

1 Laporan

8 . 963. 000

1 Laporan

2 7 . 8 2 2 . 000

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Kalteng 1 00 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut H asil Pemeriksaan

1 Laporan

9 . 1 3 3 . 000

1 0 1 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian

1 Laporan

3 0 . 0 0 2 . 000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Kalsel 1 0 2 Laporan Pemantauan Tinclak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

8 . 79 3 . 000

1 03 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian

1 Laporan

2 6 . 538.000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Kaltim 1 04 Laporan Pemantauan Tinclak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

8 . 9 1 3 .000


1 Laporan

3 6 . 1 38 . 000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Sulut 1 06 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

9 . 09 3 . 000


I Laporan

2 6 . 7 6 2 . 000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Gorontalo 1 08 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

8.673.000


1 Laporan

2 7 . 994.000

Negara/ Daerah Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Sulbar

l 1 0 Laporan Pemantauan Tindal< Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

9 . 1 1 3 . 000

l l l Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian

1 Laporan

2 6 . 986.000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Sulsel 1 1 2 Laporan Pemantauan Tinc\ak Lanjut Hasil Pemeriksaan

l Laporan

9 . 1 53. 000

l l 3 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian

1 Laporan

2 9 . 6 50.000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Sulteng 1 1 4 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut H asil Pemeriksaan

1 Laporan

8 . 6 73 . 000

1 1 5 Laporan Pemantau an Penyelesaian Ganti Kerugian

l Laporan

2 9 . 054. 000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Sultra 1 1 6 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

l Laporan

8 . 9 1 3 .000


l Laporan

2 8 .486.000

Negara/ Daerah

- 35 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pemeriksa Keuangan (004) Kode

Uralan


1

2

3

Besaran

Keterangan

4

5

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Maluku

l l 8 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

I Laporan

9.053. 000


l Laporan

39.6 1 8.000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Malut

1 2 0 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

l Laporan

1 0 . 2 53 . 000


1 Laporan

33. 5 1 4 .000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Papua

1 2 2 Laporan Pemantauan Tindak Lanj ut Hasil Pemeriksaan

1 Laporan

1 0 .653.000


l Laporan

45.338. 000

Negara/ Daerah

Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Papua Barat


1 Laporan

1 0 . 4 1 3 . 000


1 Laporan

40.386.000

Negara/ Daerah

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Ou tput ) Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provins! Kaltara


1 Laporan

8.673. 000


1 Laporan

30.960. 000

Negara/ Daerah

- 36 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: Mahkamah Agung (005) Kode

Uraian

1

2

0 0 5 . 0 2 Kepaniteraan SBK Jndeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Putusan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali


Besaran

Keterangan

4

5

1

Penyelesaian Perkara Pidana Umum

1 Perkara

1. 460.766

2

Penyelesaian Perkara Pidana Khusus

1 Perkara

1. 502 . 234

3

Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta rupiah

1 Perkara

1.102 .920

4

Penyelesaian Perkara Pidana Militer

1 Perkara

1.205.333

1 perkara

9 2 5 . 000

1 perkara

775 .000

1 perkara

1.800.000

1 perkara

2 .350.000

1 perkara

1. 450.000

1 perkara

1 . 5 50.000

1 perkara

1.550.000

1 perkara

1 . 5 50.000

1 perkara

1. 550.000

I perkara

1 . 5 50.000

I perkara

1 . 5 50.000

I perkara

1 . 5 50.000

1 perkara

775 .000

1 perkara

1.075 . 000

I perkara

775 .000

1 perkara

875 . 000

1 perkara

1.750.000

1 perkara

1.650.000

I perkara

1 . 5 50.000

I perkara

1 . 5 50.000

1 perkara

1.450.000

1 perkara

1.550.000

1 perkara

1.750.000

0 0 5 . 0 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Outp u t ) Perkara Peradilan Umum yang Diselesalkan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan

1 2 3

4 5 6

7

8 9

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

21

22

Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kupang Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Ambon Perkara Peradilan U mum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Maluku Utara Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Papua Perkara Peradilan U mum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Aceh Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Utara Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Barat Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Riau Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jambi Perkara Peradilan U mum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sumatera Selatan Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bengkulu Perkara Peradilan U mum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Lampung Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bangka Belitung Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kepulauan Riau Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah DKl Jakarta Perkara Peradilan U mu m yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jawa Barat Perkara Peradilan U mu m yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah D I Yogyakarta Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Jawa Timur Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Banten Perkara Peradilan U mum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Barat Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Tengah

Perkara Peradilan Umum yang D iselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Selatan 23 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Kalimantan Timur

- 37 Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005) Kode

Uraian 2

1 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar G edung Pengadilan di Wilayah Selawesi Utara Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Siclang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Gorontalo Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Siclang cli Luar Gecl u ng Pengadilan di Wilayah Sulawesi Tengah Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Sulawesi Selatan Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Siclang di Luar Gedung Pengaclilan di Wilayah Sulawesi Tenggara Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Siclang di Luar Gedung Pengadilan di Wilayah Bali Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang di Luar G edung Pengadilan di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Perkara yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu

Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur Perkara P H I yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Timur Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Bancling di Wilayah Nusa Tenggara Timur Perkai'a Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding cli Wilayah Nusa Tenggara Timur Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Perkara P H I yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku Utara Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Maluku Utara Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat B anding di Wilayah Maluku Utara Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Papua Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Papua Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh Perkara PH! yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Aceh Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Banding di Wilayah Aceh Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Bancling di Wilayah Aceh Perkara Piclana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama cli Wilayah Sumatra Utara Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Utara

(dalam rupiah)


Besaran

Keterangan

4

5

l perkara

1.550.000

1 perkara

1 . 5 50.000

I perkara

1 . 550.000

I perkara

I . 750.000

1 perkara

1 . 550.000

1 perkara

975.000

1 perkara

875 .000

1 Perkara

597.800

1 Perkara

944.300

I Perkara

1.573.000

l Perkara

796 .000

1 Perkara

897.000

l Perkara

569.000

1 Perkara

915 . 500

I Perkara

1. 521.000

1 Perkara

956.000

1 Perkara

1.057.000

1 Perkara

590.200

1 Perkara

936 .700

1 Perkara

1 . 5 53.000

1 Perkara

876 .000

1 Perkara

917.000

1 Perkara

689.800

1 Perkara

1.036 .300

1 Perkara

1.665.000

1 Perkara

956.000

1 Perkara

1.057.000

1 Perkara

672.800

1 Perkara

1.004.900

1 Perkara

1. 497.000

1 Perkara

816 .000

1 Perkara

1.042.000

1 Perkara

695. 500

1 Perkara

1 .028.000

t Afsw

- 38 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (0051 Kode

Uraian

1

2

58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Perkara PH l yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Utara Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah S umatra Utara Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah S umatra Utara Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah S umatra Barat Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah S umatra Barat Perkara PH I yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Barat Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah S umatra Barat Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Barat Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau Perkara PHl yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Riau Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jambi Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wila_vah Jambi Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah J ambi Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sumatra Selatan Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah S umatra Selatan Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama d i Wila_vah Sumatra Selatan Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sumatra Selatan Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah S umatra Selatan Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bengkulu Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bengkulu Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Lampung Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Lampung Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wiiayah Bangka Belitung Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bangka Belitung Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung


3

Besaran

Keterangan

4

5

1 Perkara

1 . 507. 000

1 Perkara

8 16 . 000

1 Perkara

1 . 042 . 000

1 Perkara

694.500

1 Perkara

1 . 02 7 . 000

1 Perkara

1 . 503 .000

1 Perkara

8 1 6 . 000

1 Perkara

1 . 042. 000

1 Perkara

694.000

1 Perkara

1 . 02 6 . 500

1 Perkara

1 . 50 1 .000

I Perkara

8 1 6 . 000

1 Perkara

1 . 042. 000

l Perkara

694.000

1 Perkara

1 . 02 6 . 500

1 Perkara

1 . 50 1 .000

1 Perkara

8 16 . 000

1 Perkara

1 . 042. 000

1 Perkara

695. 000

1 Perkara

1 . 0 2 7 . 500

1 Perkara

1 . 505.000

I Perkara

8 1 6 . 000

1 Perkara

1 . 042. 000

1 Perkara

695.000

I Perkara

1 . 027. 500

1 Perkara

1 . 505.000

l Perkara

8 1 6.000

I Perkara

1 .042. 000

I Perkara

694.500

1 Perkara

1 . 02 7 . 000

1 Perkara

1 . 503.000

1 Perkara

8 1 6.000

I Perkara

1 . 042.000

1 Perkara

695. 000

1 Perkara

1 . 02 7 . 500

I Perkara

1 . 505.000

1 Perkara

8 1 6 . 000

.,

Nw

- 39 Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung {005) Kode

Uraian

1

2

Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bangka Belitung 96 Perkara Pidana yang Oiselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DK! Jakarta 97 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah OKI Jakarta 98 Perkara PHJ yang Oiselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah OKI Jakarta 99 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah OKI Jakarta 1 00 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah OKI Jakarta 1 0 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jawa Barat 1 02 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat 1 03 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat 1 04 Perkara Pidana yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat 1 05 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Barat 1 06 Perkara Pidana yang Oiselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah 1 0 7 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah 1 08 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah 1 09 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah 1 1 0 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Tengah 1 1 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogyakarta 1 1 2 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogy akarta 1 1 3 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah DI Yogyakarta 1 1 4 Perkara Pidana yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DI Yogyakarta 1 1 5 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah DI Yogyakarta 1 1 6 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur I 1 7 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timu r 1 1 8 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur 1 1 9 Perkara Pidana yang Diseiesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur 1 2 0 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Jawa Timur 1 2 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Banten 1 2 2 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Banten 1 2 3 Perkara PHI yang Oiselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Banten 1 2 4 Perkara Pidana yang Oiselesaikan d i Tingkat Banding di Wilayah Banten 1 2 5 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Banten 1 26 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat 1 2 7 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat 1 2 8 Perkara P H I yang Oiselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Barat 1 29 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat 1 30 Perkara Pidana Korupsi yang Oiselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Barat 1 3 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah 95


Besaran

Keterangan

4

5

1 Perkara

1 . 04 2 . 000

I Perkara

593.700

J Perkara

924.600

1 Perkara

1 . 49 5 . 000

1 Perkara

796.000

1 Perkara

1 .0 2 2 . 000

1 Perkara

543.200

1 Perkara

889.700

1 Perkara

1 .376. 000

1 Perkara

796. 000

1 Perkara

897.000

l Perkara

548.000

1 Perkara

896.500

1 Perkara

1 . 50 1 .000

1 Perkara

796.000

l Perkara

897.000

1 Perkara

542 . 200

1 Perkara

889.700

1 Perkara

1 . 533. 000

1 Perkara

796.000

1 Perkara

897.000

1 Perkara

562.600

1 Perkara

909. 1 0 0

1 Perkara

1 . 5 1 7 . 000

1 Perkara

796.000

1 Perkara

897.000

1 Perkara

549 . 500

1 Perkara

896.500

1 Perkara

1 . 533. 000

1 Perkara

8 1 6 . 000

1 Perkara

897. 000

1 Perkara

553 . 500

1 Perkara

890. 000

1 Perkara

1 . 507. 000

I Perkara

836.000

1 Perkara

937.000

1 Perkara

533 . 400

- 40 Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005) Kode 1

Uraian 2

1 32 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah 1 33 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah 1 3 4 Perkara Pidana yang Disampaikan di Tingkat Banding d i Wilayah Kalimantan Tengah 1 3 5 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Tengah 136 Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Selatan 1 37 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama d i Wilayah Kalimantan Selatan 1 3 8 Perkara PHI yang cliselesaikan di Tingkat Pertama d i Wilayah Kalimantan Selatan 1 39 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan 1 40 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Selatan 1 4 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur 1 42 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Timur 1 43 Perkara PH I yang Diselesaikan di Tingkat Pertama d i Wilayah Kalimantan Timur 1 44 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur 1 45 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan cli Tingkat Banding di Wilayah Kalimantan Timur 1 46 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sula\\·esi Utara 1 47 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara 1 48 Perkara PH I yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Utara 1 49 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah S ulawesi Utara 1 50 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Utara 1 5 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo 1 52 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo 1 53 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Gorontalo 1 54 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah G orontalo 1 55 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding d i Wilayah Gorontalo 1 56 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah 1 57 Perkara Pidana Koruµsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama d i Wilayah Sulawesi Tengah 1 58 Perkara PH I yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah 1 59 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah 1 6 0 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tengah 1 6 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan d i Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan 1 62 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan 1 63 Perkara P H I yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Selatan 1 64 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Selatan 1 6 5 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah S ulawesi Selatan 1 66 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara 1 6 7 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tenggara 1 6 8 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama d i Wilayah S ulawesi Tenggara


Besaran

Keterangan

4

5

1 Perkara

885. 1 00

1 Perkara

1 . 50 1 . 000

1 Perkara

796.000

l Perkara

937.000

1 Perkara

538.000

l Perkara

886 . 500

l Perkara

I . SO 1 . 000

1 Perkara

796.000

1 Perkara

897.000

1 Perkara

547.200

1 Perkara

895.700

1 Perkara

1 . 533. 000

1 Perkara

796.000

1 Perkara

897.000

1 Perkara

538.000

1 Perkara

886.500

1 Perkara

I . SO 1 . 000

1 Perkara

796.000

l Perkara

897.000

I Perkara

555.000

1 Perkara

896 .500

1 Perkara

1 . 5 1 7 . 000

1 Perkara

776.000

1 Perkara

877.000

1 Perkara

560.500

1 Perkara

902 . 000

1 Perkara

1 . 5 1 5.000

1 Perkara

836 .000

l Perkara

937.000

1 Perkara

583 .200

1 Perkara

929.700

1 Perkara

1 . 54 1 . 000

I Perkara

836.000

1 Perkara

937. 000

1 Perkara

549 . 500

I Perkara

896.000

l Perkara

1 . 5 1 5.000

- 41 Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005) Kode 1

Uralan 2

169 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara 1 70 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Sulawesi Tenggara 1 7 1 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali 1 72 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali 1 73 Perkara PHI yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Bali 1 74 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bali 1 75 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Bali 1 76 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat 1 7 7 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Nusa Tenggara Barat 1 7 8 Perkara P H I yang Diselesaikan di Tingkat Pertama d i Wilayah Nusa Tenggara Barat 1 79 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah N usa Tenggara Barat 1 80 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Nusa Tenggara Barat Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Blaya Perkara

1 8 1 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kupang 1 82 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Ambon 1 83 Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara 1 84 Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jayapura 1 85 Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Aceh 1 86 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara 1 87 Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Barat 1 88 Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau 1 89 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi 190 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Selatan 1 9 1 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu 1 9 2 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung 193 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan Bangka Belitung 1 94 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan I,epulauan Riau 1 95 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan DK! Jakarta 1 96 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Pengadilan Jawa Barat 1 97 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DI Yogyakarta 198 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Timur 1 99 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banten 200 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat 20 1 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah 202 Perkara Peradilan Um um yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Selatan


Besaran

Keterangan

4

5

1 Perkara

776.000

1 Perkara

877.000

1 Perkara

604.900

1 Perkara

955.400

1 Perkara

1 . 567.000

1 Perkara

8 1 6 . 000

1 Perkara

9 1 7.000

1 Perkara

554.200

1 Perkara

900.700

1 Perkara

1 . 537.000

1 Perkara

796.000

1 Perkara

897.000

1 Perkara

8 1 0.000

1 Perkara

750. 000

1 Perkara

790.000

1 Perkara

9 1 0.000

1 Perkara

730.000

1 Perkara

730.000

1 Perkara

730.000

1 Perkara

730.000

1 Perkara

750.000

I Perkara

750.000

1 Perkara

750.000

1 Perkara

750.000

1 Perkara

750. 000

1 Perkara

750. 000

1 Perkara

870.000

I Perkara

790.000

1 Perkara

790. 000

I Perkara

770.000

I Perkara

750. 000

I Perkara

750.000

I Perkara

450 .200

1 Perkara

750.000

- 42 Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005) Kode

Uraian

1

2 203 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur 204 Perkara Peradilan U mum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Utara 205 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Gorontalo 206 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tengah 207 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan 208 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tenggara 209 Perkara Peradilan U mum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bali 2 1 0 Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah N usa Tenggara Barat


Besaran

Keterangan

4

5

1 Perkara

790.000

1 Perkara

750.000

I Perkara

750.000

1 Perkara

750.000

1 Perkara

790.000

1 Perkara

750.000

1 Perkara

830.000

1 Perkara

790.000

005.06 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Outpu t )

Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Pendalaman Materi

I

Diklat Tenaga Teknis Peradilan/Pendalaman Materi

1 Orang

1 2.469.325

- 43 (dalam rupiah)

Kementerian Negara /Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia (006) Kode

Uraian

1

2


3

B esaran

Keterangan

4

5

006. 0 1 Kejaksaan Republik Indonesia SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( O u tpuq

1

Pendiclikan clan Pelatihan Pcmbentukan Jaksa yang Diselcnggarakan

1 Angkatan

35.397 . 1 00 . 000

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Outpuq

2

Lapornn Pengad uan Yang Ditindaklanjuti clan Diselesaikan Melal ui Klarifikasi pacla Wilayah 1 3 Laporan Pengad uan Yang Ditinclaklanjuti dan D iselesaikan Melalui lnspeksi Kasus pacla Wilayah I 4 Laporan Pengacluan Yang Ditinclaklanjuti clan D iselesaikan Melalui Klarifikasi pacla Wilayah II 5 Laporan Pengacluan Yang Ditinclaklanjuti clan Diselesaikan Mclalui Inspcksi Kasus pacla Wilayah 11 6 Lapornn Pengacluan Yang D itinclaklanjuti clan D iselesaikan M elalui Klarifikasi pada Wilayah III 7 Laporan Pengacluan Yang Ditindaklanjuti clan Diselesaikan Mclalui lnspeksi Kasus pacla Wilayah III 8 Laporan Pcngacluan Yang Ditindaklanjuti clan Diselesaikan Mclalui Klaritikasi pada Wilayah IV <) Laporan Pcngacluan Yang Ditinclaklanjuti clan Diselesaikan Mclalui lnspcksi Kasus pada Wilayah IV 10 Laporan Pengacl uan Yang Dilindaklanjuti clan D isclesaikan Melalui Klarifikasi pacla Wilayah V 1 1 Lapornn Pengacluan Yang Ditinclaklanjuti clan D iselesaikan Mclalui l nspcksi Kasus pacla Wilayah V

Lapclu

3 . 700.000

1 Lapclu

8 . 300.000

1 Lapclu

3 . 700. 000

1 Lapclu

8 . 300. 000

1 Lapclu

3 . 700. 000

1 Lapdu

8 . 300.000

1

Lapclu

3 . 700.000

1

Lapdu

8. 300. 000

1 Lapclu

3 . 700.000

I Lapclu

8. 300.000

1

- 44 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: Dalam Negeri (010) Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

4

5

0 1 0. 0 1 Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

1

:2

Literatur

Penyusunan Lil cratur Pengajaran Program D4 clan S I Semester Ganjil clan Genap

GBPP/ SAP

Pen_yusunan Garis Besar Pokok Pengajaran (GBPI') / SAP/ SyfolJlls (Program 04 dan S I ) Semester Ganji! dan Genap 3 l'cnyusunan Garis Besar Pokok Pclatihan (GUl'l') / SAP/ :3ylabus (Program D4 dan S I ) Semester Ganji! dan Gcnap

:2 .090.03 1 .000

50

Literatur

15

GBPP/ SAP/ Sylubus

546 .660. 000

12

GBPP/ SAP/ Sytabu s

:249.895.000

1 2 :2 .003.650

Suara

34

Peraturan

734.400.000

34

Peraturan

734.400.000

34

Peraturan

734.400.000

0 1 0.03 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Bantuan Keuangan Parpol

I

Jum lah Parpol yang Mcndapatkan Bantuan Kcua11gru1 dan Pcningkatan Kapasitas

13.9:25.300.000

0 1 0.06 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman Perencanaan Anggaran Daerah

I :2

di

Bidang

Evaluasi Rapcrtla tentang APBD Provinsi clan Raperkada lcntang Pcnjabaran APBD Provinsi Evaluasi Rapcrda t entang Perubahan APBD Provinsi clan Raperkada tentang Penjabaran Pcrubahan APBD Provinsi Bidang Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman di Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

3

Evaluasi Rapcnla tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD Provinsi dan Raperkada tcntang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APl3D Provinsi

0 1 0 . 1 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SBK lndeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output ) Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Pembelajaran

l

Diktat 3 Hari

Angkatru1

54. 1 35 .000

:2

Diklat 5 Hari

Angkatan

74.965 .000

Angkatru1

74.965.000

Angkatan

74.965 .000

Angkatan Angkatan Angkatru1 Angkatan Angkatan Angkatan

74.965 .000 84.025.000 9 :2 . 385 .000 138. 7 1 5.000 176.990.000 309.765 .000

Angkatan

74.965.000

Diklat Teknis Bidang Keuangan Daerah

3

Diklat 5 Hru·i Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepamongprajaan

4 Diktat 5 llar i Angkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Jabfung Kemendagri

5 6 7 8 9 IO

Uiklat Diktat Diklat Diklat D iklat Diklat

5 Hru·i 6 Hru·i 7 Hari 1 :2 H ru·i 15 H ru·i 35 H ru·i

Angkatan Diklat Teknis Pemerintah Daerah

1 1 Diklat 5 H ari

- 45 Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012) Kode

(clalam rupiah) Volume dan Satuan Ukur 3

Uraian 2

Besaran

Keterangan

4

5

0 1 2 . 0 1 Kementerian Pertahanan SBK lndeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lulusan Kursus lntensif Bahasa Inggris Pasukan Pcnlamaim1 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah Lulusan Kursus lntensif Dasar Instruktur Bahasa lnggris Lulusan Kursus Persiapan Casis Sesko Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. M enengah Lulu san Kursus Intensif Bahasa Indonesia PA SAF' Lulu san Kursus l ntensif Bahasa Asing (Non Inggris) Lulusan Kursus M anajemen Penelitian dan Pengembangan Tk. Pert ama Pertahanan Lulusan I,ursus Dasar Manajemen Pertahanan Lulusan Kursus Kepemimpinan clan M anajemen Pertahanan Lulusan Kursus M anajemen Perencanaan clan Penganggaran Pertahanan Lulusan Kursu s M anajemen Penelitian clan Pengembangan Tk. M ucla Pertal,anan Lulusan Kursus M anajemen Bendaharawan -Keuangan Pertahm1an Lulusru1 Kursus M anajemen Perencanaan Strategis Pertahru1an Lulusan Kursus M anajemen Penanggulangan Bencana Lulusan Kursus M anajemen Pembangunan Karakter Bangsa Lulusan Kursus M anajemen Aclministrasi Pelaksanaan Anggar an Pertahanan Lulusan Diklat Tcknis Administrasi Jabatan Penyusun dan Jahatan Sctingkat Lulu saH Diklat Teknis Administ rnsi Jabatan Pengolal1 dan Jabatan Setingkat Lulusan Diklat Teknis Administrasi Jabatan Pcngadministrasi clan Jabatan Setingkat Lulusan Diklat Teknis Ahli Golongan clari Golongan 11 ke Golongan Il l bagi PNS

1

Orang

4.032.000

Orru1g Orang Orru1g

4.032.000 4.032 .000 5.732 .000

Orang Orang Orang Orru1g

5 .732.000 5.732.000 4.032 .000 4.154.783

1 1 1

Orang Orang Orru1g

4.189.644 5.930 .955 4. 101.877

1

Orang

4.196. 533

1

Orru1g

4.044.433

1

Orang

4.936.933

1 1 1

Orang Orang Orang

5.277.175 5.522.550 3.921.433

Orru1g

4. 1 59.400

Orang

4. 1 59.400

Orru1g

4.187.600

Orang

3.972. 000

1

Laporan

5.832 .000

1

Laporru1

6.252.000

1

Laporan

6.552.000

1

Laporan

5.952.000

1

Laporan

14.652.000

1

Laporan

2.216 .000

1

Laporan

2.216.000

1

Laporan

2 . 626.000

1

Laporan

1 1 .856.000

1

Laporru1

13.536.000

1

Laporan

14.736.000

1

Laporru1

12.336.000

1

Laporan

47.136.000

1

Laporan

4.105.000

1

Laporan

3.150.000

1

Laporan

5.699.000

1

Laporan

25.524.000

1

Laporan

29.374.000

1

Laporan

32.124.000

1

Laporan

26.624.000


22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Laporan Bantuan dan Nasihat 1-lukum Perkara Pidana M iliter Tk. I Rayon 1 Laporan Bantuan dan Nasihat. 1-lukum Perkara Pidana M ilitcr Tk. 1 Rayon 2 Laporan [lantuan dan Nasihat 1-lukum Perkara Piclana M iliter Tk. 1 Rayon 3 Laporan Bantuan clan Nasihat 1-lukum Perkara Pidana M iliter Tk. I Rayon 4 Laporan Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Piclana M ilitcr Tk. I Rayon 5 Laporan B,mtuan clan Nasihat Hukum Perkara Pidana M iliter Tk. [landing Laporru1 Bantuan dru1 Nasihat 1-lukum Perkara Piclru1a Militer Tk. Kasasi Laporru1 Banturu1 dan Nasihat H ukum Perkara Piclruia M iliter Tk. PK Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Laporan Bru1tuan dan Nasihat H ukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 1 Laporan Bantuan clru1 Nasihat H ukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 2 Laponu1 Bantwm dan Nasihat 1-l ukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3 Laponm Banturu1 dan Nasihat 1-lukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 4 Laporru1 Bantuan dan Nasihat I-lukum Perkara Pidana Umum Tk. 1 Rayon 5 Laporan Bru1tuan clan Nasihat 1-lukum Perkara Piclana Umum Tk. Banding Laporan Bru1tuan dan Nasihat H ukum Perkara Pidru1a Umum Tk. Kasasi Laporan Bantuan dan Nasihat H ukum Perkru·a Piclru1a Umum Tk. PK Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Laporan Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN l'cnggugat Tk. I Rayon 1 Laporan Bantuan dru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 Laporru1 Bru1turu1 d,m Nasihat H ukum Pcrkara Perclata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 Laporan Bantuan dan Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Penggugat Tk. I Ravon 4

- 46 (clalam rupiah)

Kementerian Negara / Lembaga: Pertahanan (012) Volume dan Satuan Ukur

Uraian

Kode

42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Keterangan

4

5

1

106.374.000

1

Laporllll

7.567.000

1

Laporllll

8.267.000

1

Laporru1

8.767.000

1

Laporl\ll

7.767.000

1

Laporan

2 2.267.000

1

Laporllll

1 2.859.000

1

Laporllll

1 4. 109.000

1

Laporllll

1 5.059.000

1

Laporllll

1 3.759.000

1

LaporlUl

35.709.000

1

Laporllll

10.774.000

1

Laporan

1 1 . 524.000

1

Laporru1

1 2.074.000

1

Laporllll

1 1. 1 24.000

1

Laporan

25.674.000

1

Laporllll

23.667.000

1

Laporru1

27.867.000

1

Laporllll

30.867.000

1

Laponm

24.867.000

1

Laporllll

1 1 1.867 .000

1

Laporru1

8.7 1 1.000

1

Laporru1

10.46 1 .000

1

Laporllll

1 1.7 1 1 .000

1

LaporlUl

9.2 1 1.000

1

Laporl\ll

45.46 1.000

1

Laporan

1 3.243.000

1

Lapor1U1

15.193.000

1

Laporan

16.643.000

1

Laporru1

1 4.343.000

1

Laporan

50.793.000

I

Laporllll

1 3 . 3 28.000

I

Laporllll

16. 1 28.000

1

Laporru1

1 8. 1 28.000

1

LaporlUl

1 4. 1 28.000

I

Laporru1

72. 1 28.000

1 1

Orang Orru1g

5.732.000 5.732.000

I 1

Orllllg

4.032.000

Orllllg

4.032.000

1

Or1U12

3.855.450

2

1

Besaran

3 Laporan

Laponm Bantuan clan Nasihat H ukum Perkara Pcnlata/TUN l'cnggugat Tk. I Rayon 5 Laporan B,mturu1 cl1U1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pcm banding Tk. I3anding Rayon I Lapornn 13anturu1 dru1 Nasihat H ukum Perkara Penlata/TUN Pcm banding Tk. Banding Rayon 2 Laporru1 Bru1tuan clan Nasihat Hukum Perkara Pcrdata/TUN Pem banding Tk. Banding Rayon 3 Laporru1 Banturu1 clru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Pem bm1ding Tk. Bllllding Rayon 4 Laporru1 Bru1turu1 clru1 Nasihat Hukum Perkara Pcrdata/TUN Pembru1ding Tk. Banding Rayon 5 Laporru1 Bru1tuan dru1 Nasihat H ukum Perkara Perdata/TU N Pem ohon Tk. Kasasi Rayon 1 Laponm B,mtuan dru1 Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pcmohon Tk. Kasasi Rayon 2 Laporan Bru1luru1 dlUl Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 Laporl\ll Bru1tuan d lUl Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 Laporan Banturu1 dlUl Nasihat H ukum Pcrkara Perdata/TUN Pcmohon Tk. Kasasi Rayon 5 Laporan B1U1turu1 dru1 Nasihat Hukum Perkara Pcrdata/TUN Pcmohon Tk. PK Rayon 1 Laporru1 Bru1turu1 clan Nasihat H ukum Pcrkara Perclata/TUN Pern ohon Tk. PK Rayon 2 Laporan Bru1turu1 dru1 Nasihat H ukum Pcrkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3 Laporru1 Banturu1 dlUl Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Pcmohon Tk. PK Rayon 4 Lapor1U1 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Pcrclata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Laporru1 Bru1turu1 clan Nasihat H ukum Pcrkru·a Perclata/TUN Tcrgugat Tk. I lfayon 1 Laporru1 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2 Laporru1 Bru1tuan dlUl Nasihat H ukum Perkara Pcrdata/TU N . Tcrgugat Tk. I Rayon 3 Laporan Bant uru1 clru1 Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Tcrgugat Tk. I Rayon 4 Laponm Bantuan clru1 Nasihat H ukum Perkru·a Perclata/TUN Tergugat Tk, I Rayon 5 Laporan B1U1tuan dlUl Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Tcrbanding Tk. Banding Rayon 1 Laporan Bru1tuan cl1U1 Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Ted)ruHling Tk. BruHling Rayon 2 Lapornn Bru1t uru1 clru1 Nasihat H ukum Pcrkara Perclata/TUN Terbru1cling Tk. Bru1cling Rayon 3 Laporan Bru1tu1U1 clru1 Nasihat H ukum Perkara Pcrclata/TUN Tcrb,mcling Tk. Bru1cling Rayon 4 Laporru1 Ban turu1 dru1 Nasihat H ukum Perkru·a Pcrdata/TUN Terbru1ding Tk. Banding Rayon 5 Layru1an Banturu1 clru1 Nasihat H ukum Perkru·a Perdata/TUN Terrnohon Tk. Kasasi Rayon I Layanan Bantuan clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2 Layarnm Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3 Layanllll Bant u an dru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tcrmohon Tk. Kasasi Rayon 4 Layru1ru1 B,mtuan clru1 Nasihat Hukum Perkara Pcrclata/TUN Tern1ohon Tk. Kasasi Rayon 5

73 Layanan Bru1t uru1 dru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tcrmohon Tk. PK Rayon 1 74 Layanru1 Bru1turu1 cllUl Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2 75 Layru1ru1 Bru1tu1U1 dlUl Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tennohon Tk. PK Rayon 3 76 Layanru1 Bru1tuan clan Nasihat H ukum Perkru·a Pcrdata/TUN Termohon Tk. PI, Rayon 4 77 Lay,mru1 Banturu1 dru1 Nasihat Hukum Pcrkara Perdata/TUN Tcrmohon Tk. PK Rayon 5 Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar

78 KIBINA Tk. Dasru· Sesko Matra 79 KIBINA Tk. Dasar Sesko TNI Lulusan Kursus lntensif lnggris

80 Kl 81 Reguler 8 1 KIBI Executive, PNS Kemhru1, TOEFL, Alih Baliasa, IELTS Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Pengelolaan BMN Pertahanan

82

Kursus M anaiem en Pen2ada1U1 Pertal11U11U1

- 47 Kementerian Negara/ Lembaga: Pertahanan (0 12) Kode

Uraian

1

2

(dalrun rupiah) Volume dan Satuan Ukur

Besaran

Keterangan

3

4

5

1

Orang

4.037 . :200

1 1

Orang Orang

3.595.900 4. 1 16.400

1

Orang

3.596.800

1 1 1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

260. 1 16 327.668 57.988 423.600 5 .9 1 1 . 290 1 . 245.270 1 1 1 .272

1 1

Orang Orang

250.0 18 267 . 5 1 8

1 1 1

Giat Giat Giat

1 .679.673 6 .920.394 1 . 577.383

1

Giat

9 . 206.766

1

Giat

2 . 205. 366

1

Giat

1 1 .050.200

1 1 1 1 1 1 1 1

Giat Giat Giat Giat Giat Giat Giat Giat

2.690 . 150 1 2 .722 .260 2 . 8 19 .833 1 9 . 140.000 5.657.333 38.630.500 4.097.888 27.923.000

1

Giat

2 . 304.855

1

Giat

7.794.803

1 1 1

Giat Giat Giat

1 .69 1 .328 6 .687.753 1 .68 1 .028

1

Giat

6 . 566 . 3 18

1 1 1

Giat Giat Giat

1 .67 1 . 27 1 7 .77 1 .360 1 . 582.037

1

Giat

7.665.725

1 1 1 1

Giat Giat Giat Giat

1 .698. 200 9 .673.500 1 .86 1 .833 534.832.666

1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang

150. 1 48 153. 148 1 59 . 1 48 160. 148 168. 148

43 Seleksi Penerimaru1 ( We.-ving ) Calon Perwira Prajurit Karier TN! Calon PSDP Penerbang

1

Orang

1 6 . 420.000

1

Orang

29.563 .000

45 Seleksi Penerimaan ( Werning) Maliasiswa Beasiswa Calon PA PK TN! Lulusan Dikma Candradimuka Capratar

1

Orru1g

1 6 . 2 16.000

I 1

Orang Orruu!

8.287.866 9.030.946

83

Kursus M anajcmen Pcngclolaan Barang M ilik Negara l'ert ahanru1

Lulusan Dlklat Minu

84 Diklal Teknis Aclm inistrasi Umum Tingkat I I 85 Diklat Teknis Aclministrasi Umum Tingkat I l l Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan 86 Diklat Teknis Achninistrasi Jabatan Operator Kom puter clan Jabatan Agcnclaris/ Jabatan Sctingkat 0 1 2 . 2 1 Markas Besar TN! SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output ) 1 2 3 4 5 6 7

Peserta Pcnggelanm Satgas Operasi Tempur TN! Peserta Penggela.ran Satgas Operasi Jntelijen Taktis TN! Peserta Operasi Rutin lntegratif Peserta Pcnggelaran Satgas Ops lntelijen Strategis TNI Lulusan Sesko TN! Pesert a Latihan Bersama lnt ernasional di Luar Negeri Pcserta Lat ihan I3ersan1a Internasional di Dalan1 Negeri

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output ) 8 9

Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TN!

Pcrbatasan/ Pulau Tcrluar Dacrah Rawan (Ralnvan) Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

I O Sclcksi Yon M ekanis TN ! KONGA UNIFIL Lebanon 1 1 Kegiatan Yon Mekanis TN! KONGA UNIF'!L Lebanon 1 2 Scleksi Satgas Force Protection Company (F'PC) TNI KONGA UNIFIL Lebanon 13 Kegiatan Satgas Force Protection Company (F'PC) TN I KONGA UNIFIL Lebru10n 1 4 Seleksi Sat gas Military Police U n i t (M PU) TN! KONGA U N I F I L Lebanon 1 5 Kegiatan Satgas Military Police Unit ( M PU) TN! KONGA UNIFIL Lcbru1on 16 Selcksi Satgas FHQSU TN! KONGA UNIFIL Lebru1on 1 7 Kegiatan Satgas F H Q S U TN! KONGA UNIF!L Lebanon 18 Seleksi Satgas MCOU TN! KONGA UNIFIL Lebanon 1 9 Kegiatru1 Satgas MCOU TN ! KONGA U N I F' I L Lcbru1on 20 Selcksi Satgas CJM!C TN! KONGA UNIF'IL Lebanon 2 1 Kegiatan Satgas C J M I C TN! KONGA UNIF'IL Lebanon 22 Sdeksi Satgas Level I I Hospital TN! KONGA UNIFIL Lebanon 23 Kegiatru1 Satgas Level I I Hospital TN! KONGA UNIFIL Lcbm1on

24 Seleksi Satgas Maritime Task Poree (MTF') TN! KONGA UNIFIL Lebanon 25 Kegiatan Satgas Mmitime Task Force (MTF) TN! KONGA U N J F I L Lebru10n 26 Selcksi Yon Komposit TN! KONGA UNAM I D Darfur 27 Kegiatan Sat gas Yon Komposit TN! KONGA UNAMI O Darfur 28 Seleksi Satgas Yon Komposit TN! KONGA M ! N USCA Central Africru1 Republic 29 Kcgiatan Satgas Yon Komposit TN! KONGA M INUSCA Cent ral Africru1 Republic 30 Seleksi Satgas J,IZI TN! KONGA M onusco Kongo 3 1 Kegiatru1 Satgas KIZI TN! KONGA Monusco Kongo 32 Seleksi Satgas KIZI TN! KONG A M INUSCA Central African Republic 33 Kcgiatan Satgas KIZI TN! KONGA M I N USCA Central Africru1 Republic 34 Seleksi Satgas Kl Passus TN! KONGA M I NUSCA CAR 35 J,egiatan Satgas Kl Passus TN! KONGA M I NUSCA CAR 36 Sekksi Satgas !MT Filipi.na 37 Kcgiatan Satgas !MT Filipina Peserta Operasi Intelijen Rutin

38 39 40 41 42

Rayon I Rayon I I Rayon I l l Rayon I V Rayon V Calon Perwira Karier (PAPK)

44 Scleksi penerimaan ( Werning) Calon Perwira PSDP Pnb TN! Calon Mahasiswa Beasiswa PAPK

46 Lulusru1 Dikma Canclraclimuka Capratar (Pria) 47 Lulusan Dikma Can d ra
! �v/


Kementerian Negara/ Lembaga: Pertahanan ( 0 1 2 ) Kode

Uraian


Besaran

Keterangan

2

3

4

5

1

Lulusan Dikma Candradimuka Pratar

48 Lulusan Dikma Chanclradimuka Pratru·

1

Orang

5.040.694

1

Orang

5.304. 4 1 3

1

Orang

9.592 . 4 1 3

1

Orang

8.638 . 7 1 6

1

Ora11g

8. 140. 10:2

1

Ora11g

8 . 277.482

1

Orang

1 .000.000

Orang

3.995.783 3.390 . 183 1 1 .359.094 4. 1 66 . 240 4. 166. 240 4. 1 46 . 240 4. 1 46 .240 4.377.000 4.667 .000 4.458.000 4.269. 1 1 1 3.967 .500 4.00 1 .666 7 . 487.985 1 .723.852 1 . 400.787 1 .352. 8'25

Lulusan Dikma Candradimuka Koptar

49 Lulusan Dikma Canclraclimuka Koptru· Lulusan Dikma PSDP Penerbang

50 Pcncliclikan Pcrtama (Dikma) PSDP Penerbang TN! Lulusan Diklan PSDP Penerbang

51

l'encliclikan Lanjutan PSDP Penerbang TN! Lulusan Dikma P A P K Pria

52 Pencliclikru1 Pert run a (Dikma) PA PK Pria TN I Lulusan Dikma P A PK Wanita

53 Penclicl ikru1 Pertama PA PK Wanita TNI Peserta Sesko TNI

54 Sclcksi Dikreg Sesko TNI Lulusan Pendidikan Speslalisasi /Pengembangan Profesl TNI

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Orang Orru1g Orang Orang

1 1 1 I 1 1

Laporm1 Lapora11 Laporm1 Laporm1 Laporm1 Lapora11

2 1 .6 1 4.000 22 . 1 04.000 22 .454.000 2 1 .754.000 3 1 .904.000 24. 534.000

1

Laporm1

28. 1 04.000

1

Laporan

30.654.000

1

Laporan

2 5 . 554.000

1

Laporm1

99. 504.000

1

Lapora11

1 . 342 .000

1

Laporan

3 . 397.000

1

Lapora11

3.957 .000

1

Lapora11

4. 357.000

1

Lapora11

3 . 557.000

1

Lapora11

1 5 . 1 57 .000

1

Laporan

1 . 7 1 9 . 000

1

Lapora11

957.000

1

Lapora11

1 .027.000

1

Lapora11

1 .077.000

1

Lapora11

977.000

Lulusan Dikbangspcs Sus Pa TNI Lulusan Dikbangspcs Sus Ba TNI Lulu san Dik S I P TNI Lulusan Susjab Kimi! Lulusan Susjab Ormil TN! Lulusm1 Suspa Minlakhara Lulusan Suspa M asmil Kursus Perwira Dasar Intelijcn Kursus Perwira Kontra Intelijen

Kursus Perwira lntelijcn Strategis Tk. I Kursus Perwira Sandi clan lntelijcn TNI Kursus Bintara Sm1di clm1 lntelijen TN! Kursus Bintara Dasar Intelijen TNI

Sckolah Pen\1ra M anajemen clan Analisis lntelijen

Selcksi I,ursus Perwira Manajemen dm1 Analisis Intelijen Sclcksi Kursus Perwira Intelijen Seleksi Kursus Bint ara lnt elijen

Orang Orang Orang Orang Ora11g Orang Orang Orang Orang

Orang Ora11g Orang

Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer

l'enunt utm1 clru1 Pengolahan Perkara Piclana Militer Rayon 1 Penun t utan clm1 Pcngolahan Perkara Piclmrn Militer Rayon 2 Penuntut m1 clan Pengolahan Perkara Piclana Militer Rayon 3 Pcnuntutm1 clan Pengolahan Perkara Piclm1a Militer Rayon 4 Penuntutm1 clan Pcngolal1an Perkara Piclmrn M iliter Rayon 5 Pcnuntutm1 clan Pengolaha11 Perkru·a Pidrurn Militcr di Otmilti Rayon 1 78 Penuntutm1 dru1 Pengolahan Perkara Pida11a Militer di Otmilti Rayon 2 79 Pcnu ntutru1 d,m Pengolahm1 Perkara Piclana Militer di Otmilti Rayon 3 80 Penunt u t an clan Pcngolahan Perkara Piclm1a Militer di Ot milt i Rayon 4 8 1 Penunl utan clan Pcngolahan Perkara Pidana M iliter di O t m ilti Rayon 5 82 Penunt utan dm1 Pcngolallan Upaya Banding Pcrkara Piclana M ilitcr 83 Prnunt utan clan Pengo1ahan Upaya Kasasi Perkara Piclana M iliter Rayon 1 84 Pcnuntutan clan Pengolahm1 Upaya Kasasi Perkara Pidm,a Militer Rayon 2 85 Penuntutm1 clan Pengolal1an Upaya Kasasi Perkara Pida11a M ilitcr Rayon 3 86 Penuntutan dm1 Pengolahru1 Upaya Kasasi Perkru·a Piclana M iliter Rayon 4 87 Pcnuntu tan clan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Piclana M iliter Rayon 5 88 Penuntutm1 dm1 Pengolahm1 Peninjauan Kembali Perkara Piclana M iliter 89 Pcnunt utm1 clm1 Pengolahm1 Perkm·a Pela11ggarm1 Picla11a Militcr Rayon 1 90 l'enuntutan clan Pengolal1a11 Perkara Pelanggara11 Pida11a Militer Rayon 2 9 1 Penuntutm1 clm1 Pcngolal1m1 Perkara Pelanggm·an Piclm1a Militer Rayon 3 9 2 Pcnuntutan clan Pengolahm1 Perkm·a Pelm1ggarru1 Pida11a Militcr Rayon 4 93 Penuntutan clan Pengolahan Perkara Pelangganu1 Pidana Militer Rayon 5 72 73 74 75 76 77

1

Laporan

2 . 427 .000

1 1 1 1 1

Lapora11 Lapora11 Laporm1

106. 200 109.3 1 1 1 1 1 . 533 107.088 l 7 1 .533

Laporan Pembinaan Napi

94 95 96 97 98

Pem binmm Napi Prajurit TN! Rayon 1 l'cmbinam1 Napi Prajurit TNI Rayon 2 Pcm binam1 Napi Prajuril TN! Rayon 3 Pem binaan Napi Praj urit TNI Rayon 4

Pcm binaan Nalli Praiurit TN! Rayon 5

Laporan

Lanoran

- 49 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: Pertahanan (012) Volume dan Satuan Ukur

Uraian

Kode

2

1

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer

3

Besaran

Keterangan

4

5

Hukum Perkara Pida.na Militer Tk. I

1

Laporan

5.832 .000

Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I

1

Laporan

6 . 252 .000


1

Laporan

6 .552.000


1

Laporan

5.952 .000

H ukum Perkara Pidana Militer Tk. I

1

Laporan

14.652 .000

l·l ukum Perkara Pidana M iliter Tk.

1

Laporan

2 . 216 .000

Hukum Perkara Piclana Militer Tk.

1

Laporan

2 . 216 .000

106 Bantuan clan Nasihat H ukum Perkara Pidana Militer Tk. PK

1

Laporru1

2.626.000

107 Bantuan clru1 Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I

1

Laporan

11. 856.000

1

Laporru1

13 .536 .000

Nasihat Hukum Perkara Piclana Urnurn Tk. I

1

Laporan

14.736 .000

Nasihat 1- Iukum Perkara Pidana Um um Tk. I

I

Laporru1

12 .336.000

Nasihat Hukum Pcrkru·a Pidana Umum Tk. I

1

Laporan

47 . 1 36.000

Nasihat Hukum Perkru·a Pidana Umum Tk.

1

Laporru1

4.105.000

Nasihat l·lukum Perkara Pidru,a Umum Tk.

1

Laporan

3 .150.000

Nasihat H ukum Perkara Pidana Umum Tk. PK

1

Laporan

5.699.000

1

Laporru1

25. 524.000

l

Laporan

29.374.000

l

Laporan

32 .124.000

1

Laporan

26.624.000

1

Laporru1

106 . 374.000

1

Laporan

7.567.000

l

Laporan

8.267.000

1

Laporru1

8.767.000

1

Laporan

7.767 .000

1

Laporru1

22 .267.000

1

Laporan

12 .859 .000

l

Laporru1

14. 1 09 .000

l

Laporan

15 .059 .000

1

Laporan

13 .759.000

l

Laporan

35.709.000

l

Laporan

10.774.000

1

Laporan

l 1.524.000

l

Laporan

12 .074.000

l

Laporan

11.124.000

l

Laporan

25 .674.000

1

Laporru1

23.667.000

1

Laporan

27.867.000

l

Laporan

30.867.000

99 8ant uan clan Nasihat Rayon 1 1 00 13antuan clan Nasihat r�ayon '2 10 1 13,U1tuan clan Nasihat r�ayon 3 102 13ant uan clan Nasihat Rayon 4 103 Bantuan dan Nasihat Rayon 5 104 8antuan dan Nasihat B,mcling 105 Bantuan dan Nasihat Kasasi

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Rayon 1

108 Bantuan clru1 Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2

109 B,mtuan dan r�ayon 3 1 10 Bant uan clan Rayon 4 1 1 1 Bru1 tuan clru1 Rayon 5 1 12 Bant uan clan Bru1cling 113 13,mt nan clru1 Kasasi 114 Ban t uan clm1

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat

1 1 5 Bru1t uan dm1 Nasihat H ukum Perkm·a Perclata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1 1 1 6 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pcrdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 1 1 7 Bant uan dan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 118 13antmm dru1 Nasihat Hukum Perkar a Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4 1 1 9 Bantum1 dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5 1 2 0 Bant uan dan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pem handing Tk. Banding Rayon 1 121 Brul l uan dru1 Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pcm banding Tk. Banding Rayon 2 122 Bm1t uru1 dan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pem bruuling Tk. Banding Rayon 3 123 Bru1t uan clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon 4 12 4 Bantuan dru1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN !'em banding Tk. Bru1ding Rayon 5 1 25 B,rntuan clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon l 1 26 Bantuan clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pcm ohon Tk. Kasasi Rayon 2 1 2 7 Bant uan clru1 Nasihat Hukum Perkru·a Perclata/TUN Pcn1ohon Tk. Kasasi Rayon 3 1 28 Bru1tuan dru1 Nasihat Hukum Perkru·a Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 1 29 Bant uan dru1 Nasihat Hukum Perkru·a Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5 1 30 Bant u ru1 clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Pcmohon Tk. PK Rayon l 1 3 1 Bantuan dru1 Nasihat H ukum Perkru·a Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 132 Bant uan clru1 Nasihat Hukum Perkru·a Perclata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon l 1 3 3 Bant uan d a n Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 134 Brulluan dru1 N asihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/ TUN Tergugat

1 3 5 Bant uan clru1 Nasihat Hukum Perkru·a Perclata/TUN Tergugat Tk. I Rayon l 136 Banturu1 clan Nasihat Hukum Perkara Pcrdata/TUN Tcrgugat Tk. I Rayon 2 137 Bru1t wU1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tcrgtwat Tk. r Rayon 3

(:{,v,!

- 50 (dalam rupiah)

Kementerian Negara / Lembaga: Pertahanan ( 0 1 2 ) Kode

Uraian

1

2

138 Ban t wm dan Nasihat l lukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Ray on 4 1 39 13,mtwm d,m Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5 1 40 l3ant uan clan Nasihat Hukum Pcrkara Perdata/TUN Tcrbru1cling Tk. Bm1ding rayon 1 H I Bant uan clan Nasihat Hukum Perkru·a Perclata/TUN Terbm1ding Tk. Banding rayon 2 142 Bru1t uan clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Terbanding Tk. Banding rayon 3 1 43 Bm1t uan clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tcrbru1ding Tk. Banding rayon 4 144 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbancling Tk. B anding rayon 5 145 Bm1turu1 dru1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tcrm ohon Tk. Kasasi Rayon I 1 46 Bant uan dru1 Nasihat Huku m Perkara Perdata/TUN Term ohon Tk. Kasasi Rayon 2 1 47 l3ru1t uan dru1 Nasihat Hukum Perkara Pcrdata/TUN Term ohon Tk. Kasasi Rayon 3 148 Bml l uan dru1 Nasihat H uku m Perkru·a Perdata/TUN Tennohon Tk. Kasasi Rayon 4 149 Bm1t uan clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tcrmohon Tk. Kasasi Rayon 5 150 Bru1turu1 clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tennohon Tk. PK Rayon I 151 Bru1tuan clan Nasihat Hukum Pcrkru·a Perdata/TUN Tcrmohon Tk. PK Rayon 2 15:2 Bruit uru1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3 1 5 3 Banturu1 dru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4 154 Bru1t uru1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tcrmohon Tk. PK Rayon 5

Volume dan

Satuan Ukur

Besaran

Keterangan

4

5

I

3 Laporan

24.867.000

I

Laporan

111.867.000

1

Laporan

8 . 711.000

1

Laporan

10.461.000

1

Laporan

11.711.000

1

Laporru1

9.211.000

1

Laporan

45.461.000

I

Laporan

13.243 . 000

1

Laporan

15.193.000

1

Laporru1

16 .643 .000

I

Lapora.n

14.343.000

1

Laporan

50.793.000

1

Laporan

13 .3:28 .000

1

Laporan

16 .1:28 . 000

1

Laporru1

18.128.000

1

Laporru1

14.128.000

1

Laporan

72 .128.000

1 1 1 1 1 1 1 1

Orru1g Orang Orru1g Orang Orang Orang Orang Orang

23. 200.000 5 .800.000 4.200.000 3 . 503.575 4.352 .187 4.434.702 3.619 . 445 3.354.070

1 I 1 1 1


294.833 302.788 321.322 331.588 345.933

1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I

Orang Orang Orru1g Orang Orru1g Orang Orang Orang Orang Orru1g Orang Orang Orru1g Orang Orru1g Orang Orang Orang Orang Orang

72 .743 74.278 77.089 80. 380 86.969 50.528 52.896 54. 561 57.047 61.:229 418 .277 447.921 479 .481 511.644 573. 549 998.012 1.038.159 1.069 .363 1.12 3 . 306 1.198.185

1 1

Orang Orang

3 . 340.985 1.726 .641

I

Orang

295.376

1

Orang

170.956

0 1 2 .22 Markas Besar TN! AD

SBK lndeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran

( Output )

1 :2 3 4 5 6 7 8

Calon Tar una M atra Darat

Calon Bintara Maira Darat C alon Truntama M ati·a Darat Lulusan Dik Secapa Rcguler M aira Dara!. Lulusan Diksargolan Secapa Lulusru1 Seskoacl Lulusru1 Sclapa M atra Dru·at Lulusru1 Dikbru1gspes Perwira M atra Dru·at

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output ) Peserta Operasi Intelijen Taktis TNI

9 10 11 1:2 13

Rayon I Rayon II R,won 1 1 1 Rayon IV Rayon V Peserta Latihan Kematraan

14 15 16 17 18 19 20 :21 2:2 23 :24 25 :26 :27 28 29 30 31 3:2 33

Latihan Pcrorangan Rayon I

Latihan Pcrorangru1 Rayon II Lat i han Perorangan Rayon II I Latihan Perorru1gan Rayon IV Lat ihan Perorangan Rayon V

Latihru1 Satuan Rayon I Lalihru1 Sat uan Rayon II Latihan Sat uru1 Rayon I l l Latihan Satuan Rayon IV Latihru1 Satuan Rayon V Latihru1 ru11ru· Kecabangru1 Tk. Bata.lyon Rayon I Lat ihan ru1tar Kccabangru1 Tk. Bata.lyon Rayon II Latihru1 antar Kccabangan Tk. Bata.lyon Rayon I l l Latihm1 antar Kecabru1gan Tk. Bata.lyon Rayon JV Latihan antar Kecabangru1 Tk. Bata.lyon Rayon V Latihan antar Kecabangan Tk. Brigade Rayon I

Latihan ru11ar Kecabangan Tk. Brigade Rayon II Latihru1 rullar Kecabru1gan Tk. Brigade Rayon I l l Latihan ru1tru· Kecabru1gan Tk. Brigade Rayon IV Latihru1 ru1tar Kecabangan Tk. Brigade Rayon V Peserta Latihan Bersama lnternasional di Luar N egerl

3-1 Lat ma lnternasiona.l di Luar Negeri GUN Pesawat Komersiil 35 Lat ma lnternasional di Luar Negeri GUN Pesawat TNI AU Peserta Latihan Bersama lnternasional di Dalam Negeri

36 Lat ma lnternasiona.l di clairun Negeri dengru1 Pelibatan Alutsista 37 Lal ma lnternasiona.l di da.lrun Negeri tanpa Alutsista

i

- 51 . Kementerlan Negara/Lembaga: Pertahanan (012) Kode

Uralan

1

2


Lulusan Dikma Sertar

38 Sersm1 Taruna Pria 39 Scrsan Taruna Wru1ita Lulusan Dikma Sermadatar

1 I

40 Scrmadatar Pria 41 Scrmaclatar Wanita Lulusan Dikma Sermatutar

Orang Orang

Besaran

Keterangan

4

5

6 .128 .133 6 . 370.466

1 1

Orang Orru1g

6.327.210 6.631.876

1 1

Orang Orang

6.815 .820 7.029 .097

1 1 1 1 1


5 .664.480 5 .7:28.900 5.878.900 5.913 . 320 6.097.740

49 Secaba Wanita

1

Orang

6 .492.880

Sccata Rayon I

1 1 1 1 1


5.539. 340 5.603.100 5.753.100 5 .786.860 5.970.620

1

Orang

5 .081.700

1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orru1g

2 .960.000 3.023. 330 3.112 .730 3.147.460 3 . 330.790

1 1 1 1 1

Orang Orru1g Orang Orru1g Orru1g

2 . 802 .433 2 .868.850 2.952 .433 2.993.516 3 . 074.243

Rayon I Rayon II Rayon III Rayon IV Rayon V

1 1 1 1 1

Orang Orang Orru1g Orang Orru1g

3.196. 343 3 . 258.725 3 . 356.787 3 . 416 . 106 3.573 .487

I�ayon I Rayon II Rayon III Rayon IV Rayon V

1 1 1 1 1

Orang Orang Orru1g Orang Orang

1.568.950 1.578.390 1. 589.030 1.593.750 1.597.270

Rayon I Rayon II Rayon III Rayon IV Rayon V Peserta Seskoad

1 1 l l 1

Orang Orru1g Orang Orang Orang

1.171.400 1.185.440 1.219 .640 1.227. 560 1. 268.480

1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orru1g

5.896 . 770 5.923 .170 5.898.570 5.915 . 370 5.996 .970

Rayon I

1 1 1 1 1

Orru1g Orang Orang Orang Orang

3.920.910 3 . 946 .590 4.013.990 4.025. 310 4.053.870

Rayon I Rayon II Rayon III

1 1 1 1 1

Orang Orru1g Orang Orang Orang

2 .801.900 2 .861.900 3.011.900 3 . 044.600 3.203.500

1 1 1 1 1

Orru1g Orang Orang Orang Orru1!!

2 .699.200 2.762 .450 2 . 846 .750 2 . 882.000 3. 078.950

42 Sennat u l ar Pria 43 Sermatutar Wanita Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat

44 45 46 47 48

50 51 52 53 54

SecalJa Pria Rayon I

Seeaba Pria Rayon I I

Secaba Pria Rayon Ill Sccaba Pria Rayon IV

Sccaha Pria !�a.yon V Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat

Lulusan Dikma Secatam Matra Darat Secata Rayon I I

Secala Rayon III Sccata Rayon I V Sec-ata Rayon V Lulusan Diksargolan Perwlra Matra Darat

55 Diksargolan Perwira Lulusan Dlksargolan Bintara Matra Darat

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 JOO

Diksargolan Bintara Pria Rayon I Diksargolan Bintara Pria Rayon II Diksargolan Bintara Pria Rayon lII Diksargolan Bintru·a Pria Rayon IV Diksargolan Bintru·a Pria Rayon V Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Darat

Diksargolan Tam tama Rayon I Diksargolan Tam lruua Rayon II Diksargolru1 Truutruna Rayon III Diks,u·golru1 Truutama Rayon IV Diksru·golru1 Tamtruua Rayon V Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat

Peserta Secapareg Matra Darat

Peserta Secabareg Matra Darat

Rayon I Rayon II l�ayon III Rayon IV Rayon V Peserta Selapa Matra Darat Rayon II Rayon III Rayon IV Rayon V Lulusan Dikbangspes Blntara Matra Darat

Rayon IV

Ra�·on V Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Darat

Rayon I Rayon II Rayon III Rayon IV Ravon V

I

- 52 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: Pertahanan (012) Kode

Uraian

1

2

Volume dan

Satuan Ukur

3

Peserta Dlkbangspes Matra Darat

10 1 102 1 03 1 04 105 1 06 1 07 108 109 1 10 111 1 12 113 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 121

Besaran

Keterangan

4

5

1 1 1 1 1


1 . 1 1 3 .560 1 . 159 .940 1 . 162 .640 1 . 1 70.560 1 . 2 1 1 . 480

1 1 1 1 1


3 . 460.070 3 . 573.600 3. 573.600 3.607 . 130 3.790.660

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Onmg Orang Orang Orang Onmg Orang Orang

3.363.020 2 .866.050 2.929.440 2.979.440 3.0 1 2 .830 3 . 196.220 2.798.230 2.86 1 . 480 2 .9 1 1 .480 2. 944.730 3 . 1 3 1 .480

1 1 1 1 1


1 .707.760 1 .722 .640 1 .746.000 1 . 753. 560 1 .766 . 400

1 1 1 1 1

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

7 .964.000 8 . 524.000 8.924.000 8. 1 24.000 1 9 . 724.000

1 1 1 1

l

Laporru1 Laporan Laporan Laporan Laporan

1 .972 .000 2 . 1 1 2 .000 2 . 2 1 2 .000 2 . 0 1 2 .000 4.9 1 2 .000

1 1 1 1 1

Laporru1 Laporan Laporan Laporan Laporan

44.570 45.640 50.690 45.590 58.040

I

1

Laporru1

5.832 .000

I

1

Laporru1

6.252 .000

I

1

Laporan

6.552 .000

I

1

Laporan

5.952 .000

I

1

Laporan

14.652 .000

1

Laporru1

2 . 2 16 .000

1

Laporan

2 . 2 1 6 .000

PK

1

Laporan

2.626 .000

I

1

_Laporan

1 1 .856.000

I

1

Laporan

1 3 . 536.000

I

1

Laporru1

14.736.000

I

1

Laporan

1 2 . 336.000

I

1

Laporan

47. 1 36 .000

1

Laporan

4. 1 05 .000

1

Laporan

3 . 1 50.000

1

Laporan

5.699 .000

Rayon I Rayon I I

Rayon I l l Rayon IV Rayon V

Lulusan Pendidikan Keahllan

Rayon I Rayon I I

Rayon I l l Rayon JV Rayon V

Lulusan Dik Iptek

Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik. Dik.

lptek S- 1 lptek D-3 (Rayon I) lptek D-3 (Rayon II) lptek D-3 (Rayon I l l) lptek D-3 (Rayon IV) lptck D-3 (Rayon VJ lptek S M K (Rayon I) lptek S M K (Rayon I I) lptek S M K (Rayon I l l ) lptck S M K (Rayon IV) Iptek S M K (Rayon VJ

Orang

Peserta Dik Profesi dan Keahlian

122 123 1 24 125 1 26 1 27 1 28 129 130 131 128 129 130 131 132 133 134 135 1 36 137

Rayon I

Rayon II

Rayon I l l

Rayon IV Rayon V

Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurlt

Pcnyidikm1 Penyiclikan Penyiclikan Penyidikan Penyidikan

Pcrkara Piclana Prajurit Perkara Piclana Prajurit Perkara Pidana Prajurit Perkara Pidana Prajurit Pcrkara Piclana Prajurit

Rayon I Rayon I I Rayon I l l Rayon IV Rayon V

Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit

Perkar a Pcrkara l'erkara Pcrkara Perkara

Pelanggaran Pelanggru·an Pelanggaran Pelru1ggaran Pelru1ggru·ru1

Prajurit Prajurit Prajurit Prajurit Prajurit

Rayon I Rayon I I Rayon I l l Rayon IV lfayon V

Laporan Pengurusan Tahanan Sementara

Pt"ngurusan Tahanan Sementara Rayon I Pcngurusan Tal1ru1ru1 Sementru·a Rayon I I Pengurusru1 Tahanan Sementara Rayon I l l Pengurusan Tahanan Se1nentara Rayon IV Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer

1 38 Bant uan clan Nasihat 1-Iukum Pcrkru·a Piclana Militer Tk. Rayon I 139 B1U1 tuan clan Nasihat 1-Iukum Pcrkara Piclana M iliter Tk. Rayon I I 1 40 13antuan clru1 Nasihat I-!ukum Perkara Piclana M iliter Tk. Rayon I l l H I 13antuan clru1 Nasihat 1-Iukum Perkru·a Piclana Militer Tk. Rayon IV 1 42 Bant uru1 dru1 Nasihat 1-I ukum Perkru·a Piclana Militer Tk. Rayon V 1 43 Hant uan clan Nasihat Hukum Perkru·a Piclana M iliter Tk. 8ancling 1 44 Bant uan clru1 Nasihat I-lukum Pcrkara Piclana M ilitcr Tk. Kasasi 1 45 Bantuan clan Nasihal Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum

1 46 Bant uan d,m Nasihat I-!ukum Perkara Piclana Umum Tk. Rayon I 1 47 Bant uan clan Nasihat 1-lukum Perkara Piclru1a Umum Tk. l�ayon 1 1 1 48 Bant uru1 dan Nasihat l lukum Perkara Pidru1a Umum Tk. Rayon I l l 1 49 Hant uan dm1 Nasihat Hukum Perkara Piclana U111um Tk. Rayon IV 1 50 Bru1t uru1 dru1 N asihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Rayon V 1 5 1 Bantuan dru1 Nasihat I-!ukum Pcrka.ra Pidru1a Umum Tk. Banding 1 5 2 Bru1turu1 dan Nasihat I-I ukum Perkara Pidana U m u m Tk. Kasasi 1 5 3 Bant uan d a n Nasihat 1-Iukum Perkara Pidana U m u m T k .

PK

- 53 Kementerian Negara/ Lembaga: Pertahanan (012) Kode


Uraian

1

2

Besaran

Keterangan

4

5

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat 1 54 Bnntuan clan Nnsihat Hukum Perkara Perdnta/TUN

1

Laporan

25.524.000

1

Laporru1

29. 374.000

1

Laporan

32. 1 24.000

1

Laporan

26.6:24.000

1

Laporan

106. 374.000

1

Laporru1

7. 567.000

1

Laporan

8.267.000

1

Laporru1

8.767.000

1

Laporan

7.767.000

1

Laporru1

22.267.000

1

Laporan

12 .859.000

1

Laporan

14. 109.000

1

Laporan

1 5 .059.000

1

Laporru1

1 3 .759.000

1

Laporan

35.709.000

1

Laporan

10.774.000

1

Laporru1

1 1 .524.000

1

Laporru1

12.074.000

1

Laporru1

1 1 .124.000

1

Laporan

25. 674.000

1

Laporan

23.667.000

1

Laporru1

27.867.000

1

Lapora.n

30.867.000

1 77 13antuan clan Nasihat H ukum Perkara Perrlata/TUN

1

Lapora.n

24.867.000

178

1

Laporru1

1 11.867 .000

1

Lapora.n

8.711.000

1

Laporan

10.461.000

1

Laporan

1 1 .711.000

1

Laporru1

9.211.000

1

Laporru1

45.461.000

1

Laporru1

13.243.000

1

Laporru1

15.193 .000

1

Lapora.n

16.643.000

1

Laporan

14. 343.000

1

Laporru1

50.793 .000

1

Laporru1

13 . 3 :28.000

1

Laporan

16. 1 :28.000

Pcnggugal Tk. I Rayon I 1 55 Bantuan clan Nasibat Hukum Perka.ra Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I I 1 56 I31U1t uan clan Nasibat Hukum Perkru·a Perclata/TUN Pcnggugat Tk. l Rayon I l l 157 Banluru1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV 1 58 Ban t uan clan Nasibat Hukum Perkru·a Perrlata/TU N Penggugat Tk. I Rayon V 1 59 Bantwu1 clru1 Nasihat Hukum Perkara Penlata/TUN !'em banclingTk. BruHling Rayon I 1 60 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkru·a Perdata/TUN Pem banclingTk. Bru1cling Rayon I I 1 6 1 Bm1t uru1 clan Nasibat H ukum Perkara Perclata/TUN PcmbandingTk. Banding Rayon I I I 1 62 Bant uan clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TU N l'cm banclingTk. Bru1cling Rayon IV 163 Ban t uru1 clan Nasihat H ukum Perkara Pcrclata/TUN PembanclingTk. Banding Rayon V 164 Brull"uru1 clan Nasihat Hukum Perkara Pcrclata/TUN Pcmohon Tk. Kasasi Rayon l 165 I3ant uan clru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TU N Pemohon Tk. Kasasi Rayon I I 166 Ba.n t um1 clan Nasihat H ukum Perkara Perclata./TUN Pem ohon Tk. Kasasi Rayon I l l 167 Bru1tuan dru1 Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Ray on IV 168 Bmll uan clan Nasihat Hukum Pcrkara Perclata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V 169 Ban l uan chm Nasihat Hukum Pcrkara Perdata/TUN Pcmohon Tk. PK Rayon I 170 [lan t llllll clan Nasihat H ukum Perkara Perrlata/TUN Pcmohon Tk. PK Rayon I I 17 1 Banl uan clru1 Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN l'cmohon Tk. PK Rayon I l l 172 Bantuan rlan Nasihat Hukum Perka.ra Perclata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV 173 B,U1 l uru1 clan Nasihat H ukum Perkara Perrlata/TUN l'cm ohon Tk. PK Rayon V Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 174 Bantuan dru1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN

Tcrgugal Tk. I Rayon I 175 Bm1 t uan clan N asihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tcrgugat Tk. I Rayon I I 176 Bantua.n clan Nasihat H ukum Perkru·a Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I l l

179 180 18 1 182 183 184 185 186 187 188 1 89 1 90

Tergugat Tk. I Rayon IV Bantuan clru1 Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V Bant ua.n dru1 Nasihat H ukum Perkru·a Perrlata/TUN Tcrbanding Tk. Banding Rayon I Bani uru1 dru1 Nasihat H ukum Perkara Pcrdata/TUN Tcrbanding Tk. Bru1rling Rayon I I I3ru1t uru1 dan N asihat H ukum Perkara Perdata/TUN Terbancling Tk. Bru1ding Rayon l l l Bant uan clan Nasihat Hukum Perkru·a Perdata/TUN Terbancling Tk. Banding Rayon IV 13ru1tuan dan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Terbruuling Tk. Banding Rayon V Ban t ua.n dan Nasihat H ukum Perkara Perclata/TU N Tennohon Tk. Kasasi Rayon I Ban t u a.n clan Nasihat Hukum Perkara Perrlata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I I 13an t u ru1 dan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tennohon Tk . Kasasi Rayon lll Bantuan dru1 Nasihat H ukum Perkru·a Perclata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon JV Bru1t uan clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V Bant uan dru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TU N Termohon Tk. PK Rayon I 13ant uan dim Nasihat H ukum Perkru·a Perrlata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I I

- 54 (clalrun rupial1)

Kementerian Negara/ Lembaga: Pertahanan (0 12) Kode 1


Uraian

2 19 1 Bant uan dan Nasihat Hukum Pcrkara Perclat a/TUN Termohon Tk. PK Rayon lII 192 Bant uan clan Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Tenn ohon Tk. PK Rayon IV 19 3 Bant uan clan Nasihat Hukum Pcrkara Pcrclata/TUN Tcrm ohon Tk. PK Rayon V

3

Besaran

Keterangan

4

5

1

Laporan

18.1:28.000

1

Laporan

14.128.000

I

Laporan

72.128.000

I 1 1 I I 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

23.200.000 5.800.000 4.200.000 3.554.720 2.840.030 3.224.300 2.494.460 2.409.460 3. 948.225

1

Orang

401.065

1 1 1 1 1


81.769 82.969 85.369 87.769 93.769

1

Orang

1.260. 347

17 Latihan I3ersama Internasional di Dalrun Ncgcri Lulusan Dikma Serkad

1

Orang

111.333

1 1

Orang Orang

7.271.100 7. 557.266

20 Dikma Scnnaclatar Pria 21 Dikma Scnnadatar Wanita Lulusan Dikma Sermatukad

1 1

Orang Orang

7.484.383 7.779.466

22 Dikma Scrmatukar Pria 23 Dikma Scrmatukar Wanita Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut

1 1

Orang Orang

8.328.300 8.575.550

1

Orang

4.723.912

2 5 Dikma Bintara Pria Matra Laut Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut

1

Orang

7.189.8 1 6

1

Orm1g

7.457.316

1

Orang

3.345 .533

1

Orm1g

7.041.41 3

1

Orang

3.112.150

1

Orang

5.446.604

1

Orang

3.669.408

1

Orm1g

4.197.472

1

Orang

3.986.588

1

Orang

3.776.514

1

Orang

3.250.760

1

Orang

3.029.966

1

Orm1g

4.217.575

1

Orang

5.284.808

1

Orang

4.528.040

1 1 1

Orm1g Orang Orane

3.138.437 3.449.930 3.817.930

0 1 2 .23 Markas Besar TNI AL

SBK Indeks Biaya Keluaran pada Keluaran (Output) I 2 3 4 5 6 7 8 9

Caton Kadel Calon Bintara M atra Laut Calon Tam truua M atra Laut Pcscrta Diklapa

Pcserta Peserta Pcscrta Pcsert a Pcscrt a

Diktukpa Diktukba Dikspcspa Dikspesba Pcncrbang TN! AL

SBK Indeks Biaya Keluaran pada Sub Keluaran (Sub Output ) Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Taktls TNI 10 Penggdaran Satgas Operasi Intel Taktis TN! Peserta Latihan Operasi Matra TN! AL 11 12 13 14 15

Latihan Latihan Lat ihan I.atihan Latihan Peserta

M atra Laut (Rayon I) M atra Laut (Rayon 1 1 ) Matra Laut (Rayon 111) M atra Laut (Rayon IV) M atra Laut (Rayon V) Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri

1 6 Latihan Bersrun a l nternasional di Luar Negeri

Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri

18 Dikma Sertar Pria 19 Dikma Scrtar Wanita Lulusan Dlkma Sermadakad

24 Diksargolm1 Perwira Pa PK M atra Laut Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut

26 Dikma I3intara Wanita Matra Laut Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut

'27 Diksargolan 13int ara Matra Laut Lulusan Dikma Secatam Matra Laut

28 Dikma Tamtam a Matra Laut Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut

29 Diksargolan Tan1tama Matra Laut · Lulusan Dik Seskoal

30 Dik. Scskoal Lulusan Diklapa

31 Diklapa M aira Laut Lulusan Diktukpa

32 Dikt ukpa M atra Lau t Lulusan Diktukba

33 Diktukba Matra Lau t Lulusan Dikbangspes Perwira/ PNS Sederajat Matra Laut

34 Dikbangsus Penvira Matra Laut Lulusan Dikbangspes Bintara/ PNS Sederajat Matra Laut 3 5 Dikbangsus Bintara M atra Laut Lulusan Dikbangspes Tamtama/PNS Sederajat Matra Laut 36 Di kbangsu s Tam tama Matra Laut Lulusan Diksus Manajemen Strategik Matra Laut

37 Diksus M anagemen Stratcgik M atra Laut Lulusan Diksus Penerbang Matra Laut

38

Diksus Pcnerbang M au·a Laut Lulusan Diksus Brevet Matra Laut

39 Diksus Breuet M atra Laut Lulusan Olk Lainnya

40 Dik STTAL D-3 41 Dik STTAL S-1 42 Dik STTAL S- 2

l( ,dv.1

- 55 (dalam rupiah)

Kementerian Negara /Lembaga: Pertahanan ( 0 1 2 ) Kode

Uraian

1

2

Volume dan

Besaran

Keterangan

3

4

5

1 1

Orang Orang

4.360.960 4.586 .620

1 1

Orang Orang

3.379.760 3.5 1 3.260

1

Orang

3.948.250

1

Laporan

44.8 1 4.000

1

Laporan

5 . 832.000

1

Laporru1

6.252.000

1

Laporan

6.552.000

1

Laporan

5.952.000

1

Laporan

1 4.652.000

1

Laporru1

2.2 16.000

1

Laporan

2.2 16.000

1

Laporru1

2.626.000

1

LaporaJl

1 1.856.000

1

Laporan

1 3.536 .000

1

Laponm

1 4.736.000

1

Lapora.n

1 2.336.000

1

Laporan

47. 1 36.000

1

Laporan

4. 105.000

1

Laporan

3. 1 50.000

1

Laporru1

5 . 699.000

1

Laporan

25.524.000

1

Laporan

29.374.000

1

Laporru1

32. 1 24.000

1

Laporru1

26.624.000

1

Laporan

106.374.000

1

Laporru1

7.567.000

1

Laporan

8.267.000

1

LaporaJl

8.767.000

1

LaporaJ1

7.767.000

1

Laporru1

2 2.267.000

Satuan Ukur

Peserta Kursus Manajemen Strategik

43 l'eserta Kursus Manajcmen Strategik Peserta Scskoal

4-1

Peserta STTAL

45 Selcksi Dik D-3 s1·rAL 46 Sekksi Dik S- 1 STTAL Peserta Dik Brevet

47 Pcserta Dik Brevet Laporan Pembinaan Hukum

48

Pcnyidikan Tinclak Pidana Tertentu di Laut Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer

49 Bantuan dru1 Nasihat Hukum Perkara Pidru1a Militer Tk. I Rayon 1 50 Ba.ntum1 clan Nasihat 1-Iukum Perkru·a Pidana M iliter Tk. I Rayon 2 5 1 Ba.n t u an clan Nasihat Hukum Perka.ra Pidru1a Militer Tk. I Rayon 3 52 Bru1turu1 clru1 Nasihat 1-Iukum Perkara Piclana Militer Tk. I Rayon 4 53 Bant uan clan Nasihat 1-Iukum Pcrkara Piclana Militer Tk. I l�ayon 5 54 Bant.LLru1 clru1 Nasihat HLLkum Perka.ra. Pidru1a Militer Tk. Banding 55 Bantuan clim Nasihat f l LLkum Pcrkara Pidana Militer Tk. Kasasi 56 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Piclana Militer Tk. PK Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana

Umum

57 Bantuan clan Nasihat 1-!ukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1 58 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Piclru,a Umum Tk. I I�ayon 2 59 13ant uan clan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3

60 [lantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidru,a Umum Tk. I Rayon 4 6 1 Bml l LL ru1 dru1 Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5 62 Banturu1 dru1 Nasihat H ukum Perkara Piclana Umum Tk. Banding 63 Bant uru1 clan Nasihat Hukum Perkara Piclana Umum Tk. Kasasi 64 I3antuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat

65 Bru1tuan clru1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 1 66 Bantuan dm1 Nasihat 1-Iukum Perkara Pcrclata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 67 I3rull wm clan Nasihat 1-Iukum Perkara Pcrdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 68 _Bant uan clan Nasihat Hukum Pcrkara Perdata/TUN l'enggugat Tk. I Rayon 4 69 I3ru1 t uan clan Nasihat H ukum Perkru·a Perclata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 5 70 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pem banding Tk. Banding Rayon 1 7 1 Bant uan clan Nasihat Hukum Perkru·a Perdata/TUN Pcm banding Tk. BaJ1ding Rayon 2 72 Bant uan clan Nasihat Hukum Perkara Petdata/TUN Pemhancling Tk. Banding Rayon 3 73 Banturu1 dan Nasihat Hukum Perkru·a Perdata/TUN Pcm handing Tk. Banding Rayon 4 74 Bant uan clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pemba.nding Tk. Banding Rayon 5 75 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkru·a Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1 76 Bant uan clru1 Nasihat Hukum Pcrkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2 77 Bantuan clru1 Nasihat 1-Iukum Perkru·a Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 78 B1U1turu1 dm1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4 79 Bant uru1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN l'cmohon Tk. Kasasi Rayon 5 80 Banturu1 clan Nasihat H ukum Perkara Pcrclata/TU N l'emohon Tk. PK Rayon 1 8 1 Bantuan d,lll Nasihat 1-I ukum Perkara Pcrclata/TUN Pemohon Tk. PK R"'von 2 82 Brull uan cl,u1 Nasihat Hukum Perkara Penlata/TUN Pemohon Tk. PK I�m·on 3

1

Laporru1

1 2.859.000

1

Laporru1

1 4.109.000

1

Laporan

1 5.059.000

1

LaporaJ1

1 3.759.000

1

Laporan

35.709.000

1

LaporaJ1

10.774.000

1

Laporru1

1 1.524.000

1

Laporru1

1 2.074.000

..

- 56 Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012) Uraian

Kode 1

ldalam rupiah) Volume dan

Besaran

Keterangan

3

4

5

Satuan Ukur

2 8 3 llantuan clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN l'emohon Tk. PK Rayon 4 84 Bmltuan clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Pcmohon Tk. PK Rayon 5 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 85 Bantum1 clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Tcrgugat Tk. I Rayon 1 86 Bant uan clan Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2 87 Bm1tuan clan N asihat H ukum Perkara Pcrdata/TUN Tngugat Tk. I Rayon 3 8 8 Ban t uan clan Nasihat I·lukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4 89 13,mt uan clan Nasihat 1-lukum Perkara Perclata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 5 90 Bant uan clan Nasiha t 1-!ukum Perkara Perclata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1 9 1 I3an tuan clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2 92 Ban t u an dm1 Nasihat I-l ukum Perkara Perdata/TUN Terbruuling Tk. Banding Rayon 3 9 3 I3ru1tuan clru1 Nasihat 1-lukum Perkara Perdata/TUN Tcrbanding Tk. Bruuling Rayon 4 94 I3anlu,m c!,rn Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Tcrbm1ding Tk. Banding Rayon 5 95 Banl uan clru1 Nasihat l-lukum Perkru·a Perclata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1 96 Bantuan clan N asihat I-lukum Perkara Perclata/TUN Term ohon Tk. Kasasi Rayon 2 97 Banluan clan Nasihat I-lukum Perkara Perclata/TU N Term ohon Tk. Kasasi Rayon 3 98 Bantuan clan Nasihat I-lukum Perkara Perclata/TUN Tennohon Tk. Kasasi Rayon 4 99 Bm1tuan clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Tennohon Tk. Kasasi Rayon 5 100 Banturu1 clan Nasihat Hukum Perkara Perclat.a/TUN Tcrmohon Tk. PK Rayon 1 10 1 Brultuan clru1 Nasihat Hukum Perkru·a Perclata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2 102 Bant uru1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Term ohon Tk. PK Rayon 3 1 0 3 Bantuan clru1 Nasihat 1-lukum Perkara Perclata/TUN Tennohon Tk. PK Rayon 4 1 04 B,mt uan clan Nasihat H ukum Perkara Pcrdata/TUN Tennohon Tk. PK Rayon 5 Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit

1

Laporan

1 1 . 1 24.000

1

Laporan

2 5 .674.000

1

Laporan

23.667.000

1

Laporan

27.867.000

1

Laporan

30.867.000

1

Laporan

24.867.000

1

Laporan

1 1 1 .867.000

1

Laporan

8 .7 1 1 .000

1

Laporan

1 0 .46 1 .000

1

Laporan

1 1 .7 1 1 .000

1

Laporan

9 . 2 1 1 .000

1

Laporan

45 .46 1 .000

1

Laporru1

1 3 . 243 .000

1

Laporan

1 5 . 1 93.000

1

Laporru1

1 6 . 643 .000

1

Laporru1

14.343.000

1

Laporru1

50.793.000

1

Laporan

1 3 . 328.000

1

Laporru1

1 6 . 1 28.000

1

Laporan

18. 1 28.000

1

Laporru1

14. 1 28.000

1

Laporan

72. 1 28.000

105 1 06 107 108 109

Penyiclikan Perkara Piclru1a Prajurit Rayon 1 Penyiclikan PerluU'a Pidana Prajurit Rayon 2 Penyidikan Perkrua Pidru1a Prajurit Rayon 3 Pcnyiclikru1 Perkara Piclruia Prajurit Rayon 4 Pcnyidikru1 Perkru·a Pidana Prajurit Rayon 5 Laporan Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit

1 1 1 1 1

Laporan Laporru1 Laporan Laporru1 Laporan

7.964.000 8 .524.000 8.924.000 8 . 1 24.000 1 9 . 7 24.000

1 10 111 1 12 113 1 14

Pcnyidikan Pcrkara Pelanggru·an Prajurit Rayon 1 Penyidikan Perkru·a Pelanggru·ru1 Prajurit Rayon 2 Penyidikan Perkru·a Pelru1ggaran Prajurit Rayon 3 Pcnyiclikm1 Perkru·a Pelanggaran Prajurit Rayon 4 Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5 Pengurusan Tahanan Sementara

1 1 1 1 1

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan

1 .972.000 2 . 1 1 2 .000 2 . 2 1 2 .000 2 . 0 1 2 .000 4.9 1 2 .000

1 15 1 16 1 17 1 18 1 19

Pcngurusan Tahanan Sementara Rayon 1 Pcngurusru1 Tahanan Sementara Rayon 2 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 3 Pengurusan Tahanan Sementara Rayon 4 Pcngurusan Tahanan Scmentara Rayon 5

1 1 1 1 1

Laporrui Laporan Laporan Laporan Laporru1

44. 570 45.640 50.690 45.590 58.040

1 1 1 1 1

Frekuensi Orang Orang Orang Orruig

94. 541 3 1 3 .427 77.807 6.600.8 1 2 1 5 2 .277

0 1 2.24 Markas Besar TNI AU SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output )

1 :2

3 4 5

Operasi Bhakti TNI Peserta Operasi Intclijen Taktis TN! Peserta Latihan Ke1natraan Peser!a Latihru1 Bcrsruna Internasional di Luar Negeri Peserta Latihru1 Bersru11a lnternasional di Dalrui1 Negeri

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output )

Peserta Sesko Matra Udara

6

Selcksi Seskoau dru1 Susstaf Mat:ra Uclara Peserta Sekkau

1

Orang

2 . 3 1 6 .500

7

Scleksi Sekkau clru1 Suspajemen Matra Udara Peserta Setukpa

1

Orru1g

1 . 59 1 .500

8

Sekksi Setukpa Maira udru·a Peserta Setukba

1

Orang

1 .439 .000

9

Seleksi Setukba Maira Uclru·a

1

Orang

1 . 240 .020

- 57 (clala.m rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: Pertahanan (012) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

Lulusan Dikma Sertar

1 0 Pcndidikan Scrtar Pria 1 1 Pcncliclikan Sertru· Wanita

1 1

Orang

Orang

6 .643. 509 6.796 .775

1 1

Orang Orang

6 .898.856 7.052.795

1 1

Orang Orang

7.830.53 1 7.983.573

I

Orang

5. 1 2 6 . 3 1 0

I

Orang

4.560.030

I

Orru1g

4.730 . 030

I 1

Orang Orru1g

3.047.608 3.047 .608

1

Orang

4.356 .760

1

Orang

2 .776.575

1

Orang

9 . 063.958

I

Orang

1 1 .484.705

1 I

Orang Orang

4.786.872 4.673 .800

t

I

Orru1g Orru1g

3.695 .883 3.652 . 280

1

Orru1g

3 . 470.703

1

Orang

3 . 1 37.245

1

Orru1g

3.470 .875

1

Orru1g

2 .853 .975

I

Orang

2 .753 . 100

1

Orang

736.680

I

Orang

633 .980

1

Orang

23.200. 1 2 0

1

Orang

5.800. 100

1

Orang

4.200.0 1 1

1 1 I 1 1

Laporru1 Lapa.ran Laporan Laporan Laporan

7.964.000 8.524.000 8.924.000 8. 1 24.000 1 9 .724.000

I I 1 1 1

Laporan Laporru1 Laporru1 Laporan

Laporan

1 .972.000 2 . 1 1 :2 .000 2 . 2 1 2 .000 2 .0 1 2 .000 4.9 1 2 .000

1 1 1 1 I

Laporru1 Laporru1 Laporan Laporru1 Laporru1

44. 570 45.640 50.690 45.590 58.040

1

La.poran

5 .832 . 000

I

Laporan

6.252 .000

Lulusan Dikma Sermadatar

1 2 Penclidikan Sermadatar Pria 1 3 Pencliclikan Sermadata.r Wanita Lulusan Dikma Sermatutar

14 Penclidik,u1 Sermal ular Pria 1 5 Pencliclikan Sermatu tar Wanita Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara

1 6 Lulusan Diksargolru1 Pcrwira Matra Udara Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara

17 Pcndiclikru1 Perl a.ma Secaba Pria Matra Udara Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara

18 Pendiclikan Perl a.ma Secaba Wanita Matra Uda.ra Lulusan Diksargolan Blntara Matra Udara

19 l,ulusan Diksru·golan Binlara Matra Uda.ra Non ISD 20 Lulusan Diksru·golru1 Binta.ra Matra Uda.ra !SD Lulusan Dikma Secatam Matra Udara

21

Pcnd iclikan Pertama Secatan1 Pria M atra Udara Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara

2:2

Lulus,u1 Diksarg0Iru1 Ta.mtruna Matra Udara Lutusan Dikma Sekbang/ Seknav

23 Pcndid ikru1 Pertama. Sekbang/Seknav Lulusan Dikma SIN/ SIP

24 l'endiclikan SIP/SIN Lulusan Seskoau

25 Pencliclikan Seskoau 26 Pcndidikru1 Susstaf Lutusan Sekkau

'27 l'enclidikan Sekkau 28 Pcn di
29 Penclidikru1 Setukpa Lutusan Setukba

30 Pencliclikan Set ukba Lutusan Dikbangspes Perwira Matra Udara

3 1 Oikbangspes Perwira M atra Udara Lulusan Dikbangspes Bintara Matra Udara

32 Dikbangspes Bintara Maira Ucla.ra Lulusan Dikbangspes Tamtama Matra Udara

33 Dikbangspcs Tamtama M aira Ucla.ra Peserta Dikbangspes Perwira

34 Seleksi Dikbangspes Perwira. M atra Udara Peserta Dikbangspes Bintara Tamtama

35 Seicksi Dikbangspes Bintara/Ta.mta.ma Matra Ucla.ra Caton Karbot

36

Weruing Ta.r una/Ta.runi Caton Bintara Matra Udara

37

Weruing Bi111,u·a. Matra Uda.ra Caton Tamtama Matra Udara

38

Weruiny Truntama M atra Udara Laporan Penyidikan Perkara Pidana Prajurit

39 40 41 4:2 43

Penyidikan Perkara Piclana Prajurit Rayon 1 Pcnyidikan Perkara Pidana Praju rit Rayon 2

Penyidikru1 Perkara Pidana Praj urit Rayon 3 Pe11yidikru1 Perkara Pidana Prajurit Rayon 4 l'enyiclikan Pcrkara Piclru1a Prajurit Rayon 5 Laporan Penyldikan Perkara Petanggaran Prajurit

H 45 46 47 48

Penyiclika.n Perkara Pelanggru·an Pcnyiclikan Perkru·a Pelru1gga.rru1 Penviclikan Perkru·a Pclanggarru1 Penyiclikan Perkru·a Pelru1ggru·a.n

Prajurit Rayon I Prajurit Rayon 2 Prajurit Ra.yon 3 Prajurit Rayon 4

Penyiclikan Pcrkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5

Pengurusan Tahanan Sementara

49 50 51 5 :2 53

Pengurusan Taluu1an Scmentara Rayon Pe-ngurusan Tahanan Scmentara Rayon Pcnguru san Tahanan Sementaxa Rayon Pengurusan Tahanan Sementara Rayon Penguru san Tahanan Sementara Rayon Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum

Militer

1 2 3 4 5 Perkara Pidana

54 Bm11 tuu1 clan Na.sihal llukum Pcrka.ra Pidana. Militer Tk. I Rayon 1 55 Bru11 uru1 cl,u1 Nasihat 1-Jukum Perka.ra Pidru1a Militer Tk. I l�ayon 2

N:,w1

- 58 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (012) Kode

Uraian

1

2

Besaran

Keterangan

3

4

5

Satuan Ukur 1

Lapora.n

6 . 552.000

1

Lapora.n

5.952 .000

I

Laporan

14.652 .000

1

Laporan

2 . 216 .000

1

Laporan

2 . 216 .000

1

Laporan

2 .626.000

1

Laporan

11.856.000

1

Laporan

13 .536.000

1

Laporan

14.736 .000

1

Laporan

12 .336.000

1

Laporan

47 .136 .000

1

Laporan

4. 1 05.000

1

Laporan

3 .150.000

1

Laporan

5.699 .000

1

Laporan

25.524.000

1

Laporan

29.374.000

1

Laporan

32 .124.000

I

Laporan

26. 624.000

1

Laporm1

106 .374.000

1

Laporan

7 . 567.000

1

Laporan

8 . 267 .000

1

Laporan

8.767.000

1

Laporm1

7.767.000

1

Laporan

2 2 . 267.000

1

Laporan

12 .859.000

1

Laporan

14.109.000

1

Lapor=

15 .059.000

1

Laporan

13 .759 .000

I

Laporan

35.709 . 000

1

Laporan

10 .774.000

1

Laporan

11. 524.000

1

Laporan

12 .074.000

1

Laporan

11.124.000

I

Laporan

25 .674.000

1

Laporm1

23.667.000

1

Laporan

27.867.000

I

Laporan

30.867.000

1

Laporm1

24.867.000

56 Ban t uan clan Nasihat 1-I ukum Pcrkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3

57 I3anltuu1 clan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militcr Tk. I l�ayon 4 58 I3ant uan clan Nasihat Hukum Perkara Piclana Milit cr Tk. I Rayon 5 59 Bant uan clan Naschat l lukum Perkara piclana mililer Tk. Banding

60 Bant uan clan Nasihat Hukum Perkara Piclana M iliter Tk. Kasasi

61

Volume dan

Bru1tuan clru1 Nasihal Hukum Perkara Piclana M iliter Tk. PK

Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum 6 2 Banturu1 clan Nasihat H u k u m Perkru·a Piclana U m u m T k . I Rayon 1

6 3 B a n i Lum clan Nasihal H u k u m Perkara Pidana U m u m Tk. I Rayon 2 6 4 I3antuan clan Nasihat H u k u m Perkara Piclana U m u m T k . I Rayon 3 6 5 Bant uan clan Nasihat H u k u m Perkara Piclana U m u m T k . I Rayon 4

66 Banluan clan Nasihat Hukum Perkara Piclana Umum Tk. I Rayon 5 67 Bant uan clan Nasihat Hukum Pcrkara Piclana Umum Tk. Banding 68 Bantuan clan N asihat Hukum Pcrkara Piclana Umum Tk. Kasasi 69 Banluan clm1 Nasihat l lukum l'erkm-a Pidana Umum Tk. PK Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Perdata/TUN Penggugat Bant uru1 cllrn Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pcnggugat Tk. I Rayon 1 Banluan clan Nasihat H ukum Perkara Pcrclata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 2 Bant uru1 clm1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 3 Bant uan clan Nasihat Hukum Perkara Pcrclata/TUN Penggugat Tk. I Rayon 4 Bm1tuan clan Nasihat l·lukum Perkara Perdata/TUN Pcnggugat Tk. I Rayon 5 Bm1tuan clan Nasihal Hukum Perkara Pcrclata/TUN Pcnggugal Pcmbm1ding Tk. Banding Rayon 1 Bant um1 clm1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Pcnggugat Pem bancling Tk. Bm1ding Rayon 2 Bm1t um1 clan Nasihat Hukum Perkara Pcrdata/TUN Pcnggugat Pem bm1ding Tk. Banding Rayon 3 Bant uan dm1 Nasihat flukum Pcrkara Perdata/TUN Penggugat Pembm1ding Tk. Banding Rayon 4 l.:lant uan elm, Nasihat Hukum Pcrkara Pcrclata/TUN Penggugat Pcmbmuling Tk. Banding Rayon 5 Bantum1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pcmohon Tk. Kasasi Rayon 1 13m1tum1 clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Pt'mohon Tk. Kasasi Rayon 2

82 Bantuan dm1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3 83 Bantuan dm1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi. Rayon 4 84 Bm1tuan clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Pemohon Tk. Kasasi. Rayon 5 85 Bant uan clm1 Nasihat Hukum Perkm·a Perclata/TUN Pem ohon Tk. PK Rayon 1 86 I3ant um1 clan Nasihat Hukum Perkara Pcrclata/TUN Pcmohon Tk. Pl, Rayon 2 87 Bm1t u,m clm1 Nasi.hat Hukum Perkm·a Perclata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3 88 Bant um1 clan Nasihat Hukum Pcrkara Perclata/TUN Pemohon Tk. PI..: Rayon 4 89 Bm1luan clm1 Nasihat Hukum Perkara Pcrdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat 90 Bm1t uan clm1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1 91 Bantuan clm1 Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tcrgugal Tk. I Rayon 2 9:2 Bm1tuan clan Nasihat Hukum Perkara Pcrclata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3 9 3 Banluan clm1 Nasihat H u k u m Perkara Perclata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 4

- 59 Kementerian Negara/Lembaga: Pertahanan (0 12) Kode 1

Uraian 2 94 l:lan t uan clan Nasihat l lukum Perkara Perdata/TUN T�rgugat Tk. I Rayon 5 95 Banl uan clan Nasihat 1-Iukum Perkara Perdata/TUN Tcrbancling Tk. Banding Rayon 1 96 Bant.uru1 clan Nasihat H ukum Perkru·a Perdata/TUN TerbruHling Tk. Banding Rayon 2 97 Banturu1 clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Terbm1cling Tk. Bmuling Rayon 3 98 13ant u an clan Nasihat H ukum Perkara Perdata/TUN Tcrbancling Tk. Banding Rayon 4 99 Bru1t uan clan Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Terbruuling Tk. Bm1cling Rayon 5 100 Banturu1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TU N Termohon Tk. Kasasi Rayon 1 1 01 13,mtuan clru1 Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2 102 13antum1 clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tennohon Tk. Kasasi Rayon 3 103 13m1 t uan clan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tcrmohon Tk. Kasasi Rayon 4 1 0-. Banluan dru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tennohon Tk. Kasasi Rayon 5 105 Ban t uan clan Nasihat 1-lukum Perkara Perclata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1 106 Bruit uru1 clru1 Nasihat H ukum Perkara Perclata/TUN Term ohon Tk. PK Rayon 2 1 07 Bru1t uan clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3 108 Bani uru1 clru1 Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tenuohon Tk. PK Rayon 4 109 Bantuan clan Nasihat Hukum Perkara Perclata/TUN Tennohon Tk. PK Rayon 5

(dalam rupiah) Volume dan Satuan Ukur 3 1 Laporan

Besaran

4 111.867 .000

1

Laporan

8.711.000

1

Laporal1

10. 461.000

1

Laporan

11.711.000

1

Laporan

9 . 211.000

1

Laporan

45. 461.000

1

Laporan

13 . 243 .000

1

Laporan

15 .193.000

1

Laporan

16 .643.000

1

Lapora.n

14.343.000

1

Laporru1

50.793 .000

1

Laporan

13 .328 .000

1

Laporan

16 . 128.000

1

Laporru1

18 .128 .000

1

Laporru1

14.128.000

1

Laporan

72 .1:28 .000

Keterangan

5

- 60 Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013) Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

4

5

0 1 3.05 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Outp u t }

l 2

3 4 5 6

7

8

9

Pembinaan UPT Pemasyarakatan l'<'m binaan U PT Pemasvarakalan di Wilavah Acch Pcmbinnan UJY [' Pemasyarakatan di W ilayah Sumatcra U tara Pem binaan UIYJ' Pcmasyarakatan di Wilayah Sumatera

40

27

U IYf UJY!'

7 1 1 .590.000 970.538.000

25

U PT

638.350. 000

Pcmbinaan UJ Yr Pcmasvarakatan di Wilayah Riau Pem binaan U IYJ' Pemasyarn.katan di Wilayah kepulauan

19 10

UPT U PT

629.3 1 6 . 000 546. 770.000

Pem binaan Pcmbinaan Pcmbinaan Sdalnn l ',·mbinaan

U !Y[' Pemasyarakatan cli Wilavah J ambi UJ Yr Pemas.varakatan di W ilayah Benp;kulu U fYr Pemasyarakatan di wilayah Sumatera

13 8 24

U PT un U PT

632.4 1 8. 000 5 1 0.268. 000 680.862. 000

U JY[' Pcmasyarakatan cli wilayah Lampung

21

U PT

566.090.000

Barat Riau

7

U PT

460.368. 000

11

l 'cm binaan Ul'T Pemasyarakatan di wilayah 13angka lklit ung l 'cm binaan Ul'I' Pemasyarnkatan di wi!ayah OKI Jakarta

17

UPT

279.556.000

11

l 'cm binaan u 1rr Pcmasyarakalan di Wilayah Banten

13

U PT

580.755. 000

IJ

l'cmb inaan U PT Pemasyarakatan d i wilayah Jawa Barnt

38

UPT

758.806 . 000

H

l'<:inbinaan U PT Pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah

58

UPT

9 1 1 .750. 000

15

Pembi n aan U l.Yf Pcmasyarakatan di wilayah Jawa Timur

51

U PT

973. J 56.000

16

l 'cmbinaan u 1rr Pcmasyarakatan d i wilayah Yogyakarta

13

UPT

70 1 . 2 1 1 . 000

17

l 'cmbinaan U PT Pemasyarakatan di wilayah Bali

13

U PT

8 1 4.345. 000

l 'l'mbinaan Uf'l' Pemasyarakatan wilayah Kalimantan l larat l 'J l'embinaan Ul'I' Pemasyarakatan wilayah Kalimantan Selatan 20 i'l'mbinaan UJYI' Pcmasyarakatan wilayah Kalima.ntan Tengah :2 1 Pem binaan uvr Pcmasyarakatan wilayah Kalimantan Timur :2 :2 Pcmbinaan u 1rr Pcmasyarakatan wilayah M aluku

17

U PT

626.600. 000

16

U PT

646.942.000

13

U PT

669 .852.000

14

U PT

788.808.000

15

U PT

1 . 0 1 7.680. 000

10

18

23

Pcmbinaan U l'T Pcmusyarakatan wilayah Maluku Utara

10

UJYr

748. 702. 000

:24

Pcm hinaan U l YJ' Pemasyarakatan wilayah Gorontalo

5

UPT

502. 2 1 6 .000

Pcmbinaan UfY[' Pcmasyarakalan wilayah Nusa Tenggara Timur :26 Pem binaan U JYJ' Pcmasyarakatan wilayah Papua

21

UPT

663.283.000

12

U PT

986. 1 8:2 . 000

27

Pcmbinaan U IY!' Pcmasyarakatan wilayah Papu a Barnt

9

UPT

890.544.000

Pembinaan U l'T Pemasyarakatan wilayah Sulawesi

9

U PT

502.404.000

:29

l'embinaan U PT Pemasyarakatan wilayal1 Sulawesi Sclatan 28

U PT

700.680.000

30

Pcmbinaan U I'r Pcmasyarakatan wilayah Sulawesi Utara

15

UPT

66 1 . 530. 000

31

Pcmbinaan U PT Pcmasyarakatan wilayah Sulawesi Tengah

13

UPT

7 1 6 . 2 07 . 000

3:2

Pembinaan UlYI' Pemasyarakatan wilayah Sulawesi Barnt

6

U PT

423.390. 000

Pcm binaan U IYJ' Pcmasyarakatan wilayah N usa Tenggara

12

UPT

496.6:26. 000

:20

Napi dan klien

38.300. 000

30

Napi Anak

46. 1 00.000

:25

:28

33

34

Tenggara

Barat

Layanan Bimbingan Kegiatan Keterampilan dan Kegiatan Kerja Pembinaan Kcmandirian Narapidana

Layanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak 35 Pelatihan Kclerampilan Anak

- 61 Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013} Kode

Uraian

1

2

(dalarn rupiah) Volume dan Satuan Ukur 3

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output } Tindak Lanjut Mou 36 Pelaksanaan Kegiatan Tinduk Laniu t Mou Kebijakan Dan Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik 37

. Rl'kornl'n dasi Pencgakan Kacie Etik

1

Dokurnen

1

Dokurncn/ Lap

39

40

4 5 6 7 8

9

10 11

12 13

14 15 16 17 18

l <J

20

21 }2 2:1

Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian Pcndeportasian Oleh Ditien l rnigrasi Pengawasan Keimigrasian Pengawasan Orang Asing Dan WNI Pengawasan Keimigrasian Operasi lntt'iijen Kcirnigrasian di Aceh

Opcrasi I nt l'lijcn l{ci migrasian di Sumatcra U t ara Operasi l ntcliien Kcimigrasian di Riau

0 11rrasi lntclii<'n Keirn igrasian di Kepulauan Riau Operasi lntelijen Kcirnigrasian di Jarnbi Operasi lntelijen Keirnigrasian d i Surnatcra Barat O pernsi lntelijcn Keirnigrasian di Surnatera Selatan Operasi lntdijen Keirnigrasian di Larnpung Operasi l ntclijen Keimigrasian d i Bengkulu Operasi lntclijen Keirnigrasian d i I3angka Belitung Opcrasi Intelijen Keimigrasian d i 13anten Opcrasi l ntelijcn Keimigrasian di Jawa Baral Operasi l ntelijcn Keimigrasian d i Jakarta Opcrasi lntelijen Keirnigrasian d i Jawa Tengah O perasi lntelij('n Keirnigrasian di Yogyakarta Operasi lntdijcn Keimigrasian di Jawa Timur Operasi lnteliien Kc.>irnigrasian di Bali O perasi l ntcliien Keimigrasian di NTB O perasi l n telijcn K<'irnigrasian di N usa Tenggara Timur

:28 :29 30 31

32

33

3-l

Operasi lnl<'iijcn Keimigrasian di Kalirnantan Timur O perasi lntelijcn Keirnigrasian di Kalimantan Utara Opcrasi l ntelijen Kcimigrasian di Sulawesi Utara O prrasi lntelijen Keirnigrasian di Gorontalo O perasi l ntcliien Keimigrasian di Sulawesi Barnt O perasi lntelijen Keim igrasian di Sulawesi Selatan Operasi lnteliien Kcimigrasian di Sulawesi Tengah Opl'rasi l ntclij<'n Kcirnigrasian di Sulawesi Tenggara

3 8 . 86 8 . 000

5 . 880.000

UPT

1 0 . 824.000

I

Klien PAS

2 . 4 9 5 . 000

I

Napi Anak

2 . 045.000

1

LHK

65.466 . 000

1

LHK

1 50 . 1 1 9 . 000

1

Orang

1

LHK

65.466. 000

1 1 1 1 1 1

LHK LHK LHK LHK

34.740.000 3 3 . 740. 000 3 3 . 000.000 3 0 . 0 6 0 . 000 3 1 . 8 1 0 . 000 30.570. 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lil l(

LHK Ll! K LH K LHK LHK LH K LHK LHK LHK LHK LHK LHK LIIK Ll-IK

4 . 9 1 2 . 000

3 3 . 050.000 30.570. 000 3 2 .530. 000 3 0 . 770. 000 3 1 . 2 6 0 . 000 3 2 . 070.000 36.340.000 3 0 . 560.000 3 1 . 5 7 0 . 000 3 1 . 86 5 . 000 3 3 . 96 0 . 000 3 1 . 2 5 0 . 000 3 2 . 86 0 . 000

1

LHK LI-IK LI-IK

3 1 .650. 000

1 1 1 1 1 1 1 1

LHK LH K LI-IK LHK LHK LHK LI-lK LHK

6 0 . 0 3 0 . 000 58.930. 000 3 1 . 820.000 3 8 . 6 85 . 000 3 2 . 6 70 . 000 34.070 . 000 3 5 . 540.000 34.405.000

I

4 1 .085. 000 5 1 .530. 000 8 1 .640.000 80.690.000 34.740.000 3 3 . 740.000 3 3 . 000.000 2 9 . 9 6 0 . 000

1-l Opernsi l nteliien Keirnigrasian d i Kalimantan Barat 2.S Operasi lntelijen Kcirnigrasian di Kalirnantan Tengah 26 Operasi lntelijen Keimigrasian di Kalirnantan Selatan 27

5

1

PenvelC'saian Pengad uan

Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Pernbirnbingan Dan Pengawasan Oleh Bapas Layanan Pendidikan, Perlindungan Dan Pengentasan Anak l'l'ndarn pingan Pcrad ilan Anak

0 1 3.06 Direktorat Jenderal Imigrasi SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output } Operas! Intelijen Keimigrasian Operasi lntdijen Keirnigrasian oleh Ditjen l rnigrasi 1 Penyidikan Keimlgrasian 2 l'l'nyelid ikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Keirnigrasian 3

Keterangan

4

oran

Pembinaan Layanan Pengaduan Dan Intelijen 38

Besaran

1 1

3 6 . 6 2 0 . 000 3 6 . 445.000

41 4:2

O perasi lntelijen Kcirnigrasian di Maluku Operasi l n telii<'n Keimigrasian d i Maluku Utara Opcrasi l nlclijen Keimigrasian di Papua O perasi l ntcliien Keirnigrasian di Papua Baral O perasi Pcrnantauan Keimigrasian d i Aceh Operasi Pemantauan Keirnigrasian di Surnatera Utara O perasi Pcrnantauan Keimigrasian d i Riau Operasi P<.>mantauan Keimigrasian d i Kepulauan Riau

1 1

LHK LHK LHK LHK LHK LI-IK LJ-IK LHK

43 4-l 45

O pcrasi Pernantauan Kcirnigrasian di Jam bi Operasi Pcmantauan Keimigrasian di Sumatera Barat O perasi Pemanlauan I,cirnigrasian di Sumatera Selatan

1 1 1

LHK LHK LI-IK

3 1 . 8 1 0 .000 3 0 . 570.000 3 3 . 050.000

-lh ..\ 7

O perasi Pemantauan Keirnigrasian di Bengkulu ..\8 O perasi Pernanta uan Keirnigrasian di Bangka Belitung

O pcrasi Pcmantauan Keimigrasian di Lam pun>{

1 1

I

LH K LJ-IK LHK

3 0 . 570.000 3 :2 . 53 0 . 000 3 0 . 770. 000

49 50

O perasi Pemantauan Keimigrasian di Banten O pcrasi Pemantauan Keimigrasian d i J awa Barat O neras.i Pl'mantauan Keimigrasian di Jakarta

1 1 1 1

LHK LHK LHK LI-I K

3 1 .260.000 3 2 . 070. 000 3 6 . 340.000 3 0 . 56 0 . 000

35 36

37

38 39 40

51 5·) O nerasi Pemantauan Kei m i rrrnsian d i ,Jawa Tenvah

I

1 1 1 1

- 62 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM ( 0 1 3) Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

3

4

5

53 U pcrasi Pcmant auan l\cimip;rasian d i Yogyakarla 54 Operasi Pemantauan KC'imigrasian cli J awa Timur 55 O p<>rasi Pcmantauan Kcimigrasian di Bali 56 O pcrasi Pcmanlauan Kcimigrasian di NTB 57 O pcrasi Pcmant auan Kei migrasian d i Nusa Tcnggara

1

1 1 1 1

LHK LHK LHK LH K LHK

3 1 .570.000 3 1 . 805.000 33.960. 000 3 1 .:250. 000 3 2 . 860.000

58 Opcrasi J >emantauan Kcim igrasian di Ka1imantan Baral

1

LII K

36.620. 000

59 Opcrasi Pcmantauan Kcimigrasian di Kalimanlan Tcngah

1

LHK

36.445.000

(,0 Opcrasi i >C:"mantauan Kcimigrasian di Kalimantan Selatan

1

LH K

3 1 .650.000

61

O pcrasi Pcman tauan Kcim igrasian di Kalimantan Timur

1

LHK

60.030.000

62

Operasi Pcmuntauan Keimigrasian di Kalimantan Utara

1

LH K

58.930.000

63 Operasi Pcmantauan Keimigrasian di Sulawesi U tara

1

LHK

3 1 . 82 0 . 000

(,4 O perasi Pemantauan Keimigrasian di Gorontalo 65 O perasi Pemantauan Keimigrasian d i SuJa,vesi Barat 6(> Operasi Pcmantauan Kcim igrasian di Sulawesi Tengah

1 1 1

LH K LHK LHK

38.685.000 3:2.670. 000 3 5 . 540.000

67 Opt'rasi Pcmanlauan Kcimigrasian di Su lawesi Tcnggara

1

LHK

34.405. 000

68 O perasi Pemantauan (,9 O perasi Pcmantauan 70 O perasi l'cmanlauan 7 1 O p<'rnsi Pcmanlauan 72 Operasi l'cmanlauan

1 1 1 1

LH K LHK LHK LHK LHK

4 1 .085.000 5 1 .530.000 8 1 .640.000 80.690.000 34.070. 000

73 Opcrasi Gabungan Pcngawasan I,cimigrasian d i Aceh

1

LHK

68. 1 1 :2 .000

74 Opcrasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera U tarn 75 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian d i Riau

1

LH K

66. 800.000

1

LHK

64.980. 000

1

LHK

60.4:26.000

1

LH K

63.040. 000

1

LHK

60.930.000

Operasi Gnbu ngan Pengawasan Kcimigrasian di Sumatera

1

LH K

66.920.000

80 O pcrasi G n b u ngan Pcngawasan Keimigrasian d i Lampung

1

LHK

59.958. 000

81

1

LHK

64.954.000

1

LHK

6 1 .460.000

1

LH K

63.396.000

1

LHK

65.940.000

1

LH K

78. 1 84.000

1

LHK

60.380.000

1

LHK

7:2.376. 000

1

LHl(

64.69 1 .000

1

LHK

74. 1 60.000

I

1

LHK LHK

65.390.000 67.330.000

1

LHK

7:2 . 596. 000

1

LHK

7:2 .343 .000

1

LHK

63 . 1 50.000

1

LHK

1 1 9 . 946.000

1

LHK

1 1 6.650.000

1

LHK

63.:200.000

1

LHK

75.963.000

Tim u r

Kcim igrasian di M a l u k u

Kcimigrasian di Keimigrasian di Keimigrasian di l,cimigrasian d i

l

Maluku U tara Papua Papua Barat Sulawesi Selatan

76 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kepulauan Riau 7 7 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jambi 78 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera Baral

7()

Selalan

Opcrasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian d i Bengkulu

82 O perasi Gabungan Pcngawasan Keimigrasian d i Bangka Belitun11: 8J Uperasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Banten IH Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa Barnt 85 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jakarta 8(, Operasi Gabungan l'engawasan Kcimigrasian di Jawa Tengah 87 O pcrasi G abungan Pengawasan Keimigrasian di Yogyakarta

88 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Jawa Tim ur 89 Opcrasi Gabungan Pcngawasan Kcimigrasian di Bali 90 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di NTB 9 1 Operasi Gabungan Pcngawasan Keimigrasian d i Nusa Ten11:gara Timur 9:2 Opcrasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian d i Kalimantan Barat

93 Opcrasi Gabungan Pcngawasan Keimigrasian d i Kalimantan Tengah 94 Operasi Gabungan l'engawasan Keimigrasian di Kalimantan Sclatan 95 Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di <J6

Kalimantan Timur Opc-rasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan U tara

97 Operasi Gabungan Pengawasan Kcimigrasian di Sulawesi U tara 98 Operasi Gabungan Pcngawasan Kcimigrasian di Gorontalo

- 63 (dalum rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM ( 0 1 3 ) Kode


Uraian

1 l)l)

2 U pcrasi Gahu ngan 1-'cngawasan Keimigrasian di Sulawesi

1

3

Besaran

Keterangan

4

5

LHK

64.872. 000

Barat 1 00 Op('rasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian cli Sulawesi

l

LHK

69.800. 000

1 0 1 Operasi Gabungan Pengawasan Kcim igrasian cl i Sulawesi

l

LHK

7 1 . 2 1 6 . 000

1 02 O perasi Oabungan Pcngawasan Kcim igrnsian di Sulawesi Tenggara 1 03 Operasi Gabu ngan Pengawasan Keimigrasian di Maluku

l

LHK

68.43 1 .000

1

LHK

76.909 .000

1

LHK

1 0 1 . 8 1 0.000

1

Ll-IK

1 65. 1 60. 000

1 06 Operasi <1abungan Pengawasan Keimigrasian di Papua Barnt

I

LJ-JK

1 6 0 . 0 I 0. 000

1 07 Peminclahan Deteni Oleh l,antor I migrasi Di Aceh 1 08 Peminclahan Deleni Oleh Kantor I migrasi Di Sumatcra Utara 1 09 Peminclahan Dcteni Oleh Kantor l migrasi Di Riau 1 1 0 Peminclahan l leteni Olt'h Kantor J migrasi Di Kepulauan Riau 1 1 1 Pemi nclahan Deteni Oleh Kantor l migrasi D i Jambi 1 1 2 Peminclahan Deteni Olch Kantor lmigrasi Di Sumatera Barnt 1 1 3 l'cm inclahan Deteni Oleh Kantor l migrasi Di Sumatera Selat an l 14 l'em inclahan Deteni Oleh Kantor lmigrasi D i Bengkulu 1 1 5 l'eminclahan Deteni Oleh Kantor lmigrasi Di Lampung

1

1

Orang Orang

22.992.000 2 1 .662 . 000

1 l

Orang Orang

1 9 . 1 37 .000 8. 500.000

1 1

Orang Orang

1 2. 1 1 2 . 000 1 8.929.000

1

Orang

1 7.666. 000

1 1

Orang Orang

1 4 . 942.000 1 5 . 746.000

Selatan

'J'eng(lh

1 04 Operasi Oabungan Pengawasan Keimigrasian di Maluku U tara 1 05 Operasi Gabu ngan Pengawasan Keimigrasian di Papua

Pemberian Tindakan Admlnlstratif Keimigrasian

l 1 6 l'eminclahan Deteni Oleh Kantor I migrasi Di Bangka Helitung 1 1 7 Pem inclahan Deteni Olch Kantor l migrasi Di Banten

1

Orang

1 7.965. 000

l

Orang

1 5 .684. 000

1 1 8 Peminclahan l ktcni Olch Kantor lmigrasi Di Jawa Barat

1

Orang

1 6.63 1 .000

1 1 9 Pemindahan Deteni Olch Kantor I migrasi Di Jakarta

I

Orang

1 6 .058.000

1 20 Peminclahan Deteni Oieh Kantor I migrasi Di Jawa Tengah

1

Orang

1 6 . 7 1 6 . 000

1 2 1 Peminclahan Deteni Oleh Kantor Imigrasi Di Yogyakarta

1

Orang

l 7 . 264.000

1 2 2 Pem indahan Deteni Oleh Kantor I migrasi Di Jawa Timur

1

Orang

1 8 . 557.000

1 23 l'eminrlahan Detcni Oleh Kantor I migrasi 1 24 Peminclahan Deteni Oleh Kantor J migrasi 1 25 Pem inclahan Deteni Oleh Kantor I m igrasi 1 26 Peminclahan Deteni Oleh Kantor J migrasi Harat 1 2 7 Pcminclahan Dcteni Oleh Kantor l migrasi Tengah 1 28 l 'rmindahan Deteni Olch Kantor lmigrasi Sclatan

Bali NTB N1·r Kalimantan

1 l

Oranjz

1

I

Orang Orang Orang

20. 1 76. 000 1 9 . 783. 000 27.639. 000 1 9 . 5 1 6 .000

Di Kalimantan

1

Orang

1 9 . 8 2 2 . 000

Di Kalimantan

1

Orang

1 9. 269.000

Dcteni Oleh Kantor l migrasi Di Kalimantan

1

Orang

26.354.000

DC'leni O leh Kantor l migrasi Di Kalimantan

I

Orang

24.920.000

Deteni Oleh Kantor I migrasi D i Sulawesi

1

Orang

23.82 1 . 000

Deteni Oleh Kantor I migrasi Di Gorontalo

I

Orang

22.588.000

I

Orang

23.458. 000

I

Orang

2 1 .456.000

1

Orang

1 8 .438.000

l

Orang

2 2 . 344.000

1 3 7 l't·mindahan Deleni Oleh Kantor I migrasi Di Maluku

1

Orang

26.72 I .OOO

] 38 J>eminclahan Dcleni Olch Kantor Imigrasi Di Maluku Utara

1

Orang

29.95 1 . 000

! 39 Pemindahan Deteni Oleh Kantor Jmigrasi Di Papua ] 40 Peminclahan Deteni O leh Kantor I migrasi Di Papua Barat

l 1

Orang Orang

42.025.000 34.882.000

H I Peminclahan Deteni Oleh Rumah Detensi Imigrasi D i Riau

1

Orang

] 9 . 1 37 . 000

1 29 l'eminclahan Timur 1 30 l'eminduhan Utara 1 3 1 Pemindahan Ulara 1 32 l'em inclahan

Di Di Di Di

1 33 Peminclahan Deteni Oleh Kantor J migrasi Di Sulawesi l3arat ] 34 J>cminclahan Deleni Oleh Kantor lmigrasi Di Sulawesi Selatan ] 35 Peminclahan Detcni Olch Kantor Imigrasi Di Sulawesi Teng�lh

1 36 Peminclahan Detcni Oleh Kantor lmigrasi Di Sulawesi Tenggara

- 64 [clalam rupiah)


Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

1 42 l 'cmindahan DNcni U lch l�umah Detensi l migrasi D i

1

Orang

1 6 . 058. 000

1 43

1

Orang

1 6 . 7 1 6 . 000

Jakarta

Pem indnhan Dcteni Ulch R u mah Detensi I m igrasi Di J awa Tc ngah

I ++ l'cm incluhan Detcni Olch Rumah Detensi l m igrnsi Di J awa

Tim ur 1 45 l 'emindahan Deteni Olch Rumah Detensi lmigrasi Di Bali

1

Orang

1 8.557.000

1

Orang

20. 1 76 . 000

l'!'m indahan Dcteni Oleh Rumah Detensi l migrasi Di NTI

1

Orang

27.639.000

1

Orang

1 9 . 5 1 6 . 000

1

Orang

26.354.000

1

Orang

23.82 1 . 000

1 50 l't·mindahan Detcni Olch Rumah Detensi lmigrasi Di

1

Orang

2 1 .456.000

1 5 1 l'eminclahan Deteni Oleh Rumah Detensi l migrasi Di

1

Orang

42.025.000

1 52 Pemi nclahan Detcni Oleh Rumah Detcnsi l migrasi Di

1

Orang

2 1 .662.000

1 53 Pencleportasian Oleh Kantor ImiRrasi Di Acch 1 :'i-1 Pcnckportasian Oleh Kantor I migrasi Di Sumatera U tara

1 1

Oranp; Orang

20.284.000 1 8. 794.000

1 55 l 'encl('portasian Oleh Kantor Imip;rasi Di Riau 1 50 Penclcportasian Oleh Kantor I mip;rasi Di Kepri 1 57 l 'cndeporlasian Oleh Kantor Imip;rasi Di Jambi 1 58 i'<·ndeport asian Olch Kantor l migrasi Di Sumatera Barat

1 1 1 1

Oranp; Oranp; OranR Orang

1 6. 08 2 . 000 1 5. 3 7 2 . 000 1 4.664.000 1 5. 846. 000

1 5'J

1

Orang

14.398.000

1 60 l'enclcportasian Oleh Kantor lmip;rasi Di Lampunp; 1 (, I Pendeportasian Okh Kantor lmip;rasi Di Benp;kulu 1 6 2 Pc ndeport asian Oleh Kantor I migrasi Di Bangka Belitung

1 1 1

Oranp; Oranp; Orang

1 2 . 3 1 5 . 000 1 5 . 086.000 1 3 .433.000

1 6-1 l 'encleportasian Oleh Kantor Imip;rasi Di Jawa Barat l f, S l 'encteportasian Oleh Kantor Imip;rasi Di Jakarta 1 uc, l 'l'ndeportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Jawa Tengah

H>J J >c·ndeport.asian O leh Kantor lmigrasi Di Banten

1 1 1 1

Oranp; Oranp; Orang

6 . :2 9 2 . 000 7 . 06 1 .000 4 . 9 1 2 . 000 1 3 .42 1 .000

1 6 7 P<'ncleportasian Oleh Kantor I mip;rasi Di Yogyakarta 1 (,8 l 'endeportasian Olch Kantor I migrasi D i Jawa Timur

1 1

O ranR Orang

1 3 .996.000 1 5. 394.000

1 (,9 Pencleportasian Oleh Kantor I mip;rasi Di Bali 1 70 l 'l'ncl cporlasian Olch Kantor l migrasi Di Nusa Tenggara flarat 1 7 1 l ',·ncleportasian Oleh Kantor l migrasi Di Nusa Tcnggara

1 1

Oranp; Orang

1 7 . 1 73 . 000 1 6 . 753.000

1

Orang

2 1 .258.000

1 7) l'encleportasian (lleh Kantor I migrasi Di Kalimantan Baral

1

O rang

1 6 .380. 000

1 73 l'enckportasian Okh Kantor Jmigrasi Di Kalimantan Tcngah 1 7-1 l 'endcportasian Oleh Kantor lmigrasi Di Kalimantan Sdatan 1 75 Penckportasian Oleh Kantor Imigrasi Di Kalimantan Timur

1

Orang

1 6 . 739. 000

1

Orang

1 5. 9 1 3 . 000

1

Orang

23.486.000

1 76 l'enckportasian Oleh Kantor I migrasi Di Kalimantan Utara

1

Orang

27. 004.000

1 7 7 l'encleportasian Olch Kantor Imigrasi Di Sulawesi Utara

1

O rang

2 1 . 2 73 . 000

1 78 i 'l'ncleportasian Olch Kantor l mip;rasi Di Gorontalo 1 79 l't'ncleportasian Olch Kantor J migrasi Di Sulawesi Baral

1 1

Oranp; Orang

2 2 . 1 85. 000 2 1 .407.000

1 80 Pencl eportasian Olch Kantor lmigrasi Di Sulawesi Selatan

l

Orang

1 8. 5 8 8 . 000

1 8 1 l 'cnckportasian Oleh Kantor lmigrasi D i Sulawesi Tengah

1

Orang

2 1 .842.000

1 82 l 'endeportasian Oleh Kantor l migrasi Di Sulawesi Tenggara

1

Orang

1 8 . 893. 000

1 83 Pencleportasian Okh Kantor l mip;rasi Di Maluku 1 8-1 l'enckportasian Oleh Kantor lmigrasi Di Maluku Utara

1 1

Oranp; Orang

2 7 . 9 7 5 . 000 29.438.000

1 85 l 'cnclcportasian Okh Kantor l migrasi Di Papua 1 8() i'cncleportasian Olch Kantor I migrasi Di Papua Baral

1 1

Orang Orang

40.252. 000 45.664.000

1

Orang

1 8 . 794.000

1

Orang

1 6 . 082.000

J-+ ()

1 47 l'eminclahan Dcteni Oleh Rumah Detensi l migrasi Di Kalimantan Barat 1 48 l'emi ndahan Deteni Oleh Rumah Detensi l migrasi Di Kalimnnt an Timur 1 49 Pcmindahan Deteni Ulch Rumah Detensi lmigrasi Di S u lawesi Utan-1

Sulawe::.i Selatan Pn pua

Sumatera U tara

l'end eporlasian Olch Kantor I m i grasi D i Su matera Selatan

Timur

1 87 1 88

l'enckportasian Oleh Rumah Detcnsi l migrasi Di Sumatera U tara

Pendcportasian Oleh Rumah Detcnsi l migrasi Di Riau

Oranp;

- 65 Kementerian Neg(!.ra/Lembaga: Hukum dan HAM (013) Kode

(dalam rupiah} Volume dan Satuan Ukur 3 l Orang

Uralan

1

2 1-'endeportasian Olch l�umah Delensi l migrasi Di h:enula uan Riau l'endeporlasian Olch Rumah Delensi lmigrasi Di Jakarta

1 89

Besaran 4 1 5. 3 7 2 . 000

1

Orang

4.9 1 2 . 000

1

Orang

1 3 .42 1 . 000

l

Orang

1 5.394.000

1

Orang

1 7. 1 73 . 000

1

Orang

2 1 .258.000

I

Orang

1 6 . 380. 000

I

Orang

23.486.000

1

Orang

2 1 . 273.000

1

Orang

1 8. 588.000

1

Orang

40.252. 000

I 1 I 1 I

1 1

LHK LH K LHK LH K LHK LHK LHK LHK

1 1 3 .474.000 1 1 0 . 042.000 1 07.400.000 95.4 1 9 . 000 1 02 .603.000 98. 1 46.000 1 06 . 1 02 . 000 98.530. 000

208 l 't'n\'id ikan Kcimiv:rasian di Bengkulu 209 l'enyid ikan KC'im igrasian di Bangka Belitung

1 1

LHK LHK

1 05.098.000 99.476.000

2 1 0 l'cnyidikan Keimiv:rasian di Banten Pcnyid ikan Kcimigrasian di Jawa Barat l'cnyicl ikan Kcim igrasian di Jakarta 2 1 3 Pc·1widikan Keimigrasian di Jawa Tengah 2 1 4 Pcnviclikan Keimigrasian di Yogvakarta 2 1 5 Penyicl ikan Kcirriiv;rasian d i Jaw:a Ti mur 2 1 6 Penyicl ikan Kcim igrasian di Rnli 2 1 7 Pcnyidikan Kcimigrasian di ·NT!l '2 1 8 Pcnyid ikan Keim iµ;rasian lli N usa Tenggara Tim u r :.2 1 lJ Penvidikan Keimigrasian di Kalinuul l"a n Barat :.220 Penyid ikan KC'imigrasian di Kalimnntan Tengah 22 1 I >envid i kan Kcin1 igrasian di Kalimantan Selatan 222 l'c1wicl i kan Kcimiv;rasian di Kalim:antan Timur 223 l 'envidikan Kcim iv;rasian cli Kalimantan U tara 22-1 l'C"nviclikan Keimiv;rasian di Sulawesi U tara 225 Penvicl ikan KC'imiv:rasian cli Gorontalo 226 Penyiclikan Kt'imigrasian di Sulawesi Barat 2 2 7 Penyicl ikan Keimigrasian di Sulawesi Selatan 228 l'!'nyidikan Keimigrasian di Sulawesi Tengah 1:29 Pcnvidikan Keimigrasian
1 1 1 1

LHK LHK LHK LHK LHK

99.964.000 1 03.36 1 . 000 1 1 8 .69 1 .000 9 8 . 223. 000 99. 1 04 .000 1 02 . 573 . 000 1 07 .488.000 99. 855.000 I 06 . 1 6 3 . 000

1 90

Pendcportasian Olch Rumah Detcnsi I migrasi Di Jawa Tt'" ngah 1 9 2 Pencleportasian Olch Rumah Detcnsi I migrasi Di ,Jawa Timur I CJJ f'cndeporlasian Oleh Rumah Detensi lm igrasi Di I1ali 191

1 9-1 195 1 96

1 97 198 1 99

200

20 I 20:2 203

:

l'cndeportasian Olch Rumah Detensi l migrasi Di Nusa 'l'enl!tn1ra Timur l 'cncleportasian Olch Rumah Detensi Imigrasi D i Kalimantan Barat l'cnclcportasian Olch Rumah Dctcnsi l m igrasi Di Kalimantan Timur l'cndcportasian O lch Rumah Dctensi l migrasi Di Sulawesi U tara Pcndcporlasian Oleh Rumah Detensi l migrasi Di Sulawesi Sclat an l'cnclcportasian Olch Rumah Dctensi lmigrasi Di Papua Penyidikan Keimigraslan

Pcnvid ikan Keimigrasian cl i Acch

l 'cnrid ikan Penyiclikan l'enyidikan 20-1 l'<'nYidikan 205 l 'enyidikan :206 i ><'nvid i kan 207 l'cnyiclikan

Keimigrasian di Sumatera Utara K<"imigrasian di Riau Kcimigrasian cli Ke p ri KC'imigrasian di Jambi Kcimigrasian di Sumatera Baral Keimil{rasian di Sumatcra Selatan Kt'imigrasian di Lampung

21 1 212

I

l

1 I

Ull(

1 I I

LHK LH K LH K LHK LHK LHK LH K LHK LH K LH K LHK LHK LHK LHK LHK LHK

l

1 1 I 1 I I I 1 1

1

1

1 2 0 . 26 2 . 000

1 1 8.609 . 000 1 02 . 035. 000 207.050. 000

202.944.000

I 02.696. 000 1 23 . 50 1 .000 1 07.023. 000 1 1 0 . 836. 000 1 1 5 . 4 1 3 . 000 1 1 1 .975.000 1 26.602. 000 1 77.289.000

2:12

Pc·nyidikan Keimigrasian d i Papua

1

LHK

2 9 2 . 8 1 :2 . 000

2JJ

P<'nyidikan Keim igrasian di Papua Barnt

I

LHK

284. 1 1 2 .000

0 13.08 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Di DPR RI Pc·m bahasan RUU Dan Penyusunan D I M

2

Rancangan Peraturan Presiden Dan Rancangan Peraturan Menteri Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

RUU

622. 075.000

Rperpres &Rpermen

200.904.000

Laporan

34.340.000

Laporan

33.370.000

0 1 3 . 09 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

Pembangunan HAM di Wilayah

2

Tclaahan/ Rckomendasi Prociuk Hukum Daerah Dari Perspcktif HAM Kamdl DK! J akarta Telaahan/ Ikkomenclasi Prociuk Hukum Daerah Dari Persnekt i r HAM Kanwil ,Jawa Barat

Keterangan 5

- 66 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: Hukum dan HAM ( 0 1 3) Kode

Uraian

1

2

3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 (,

17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27

:28 29 30 31 32 33

3

4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 ]4 l ei

Satuan Ukur 3

Besaran

Keterangan

4

5

1

Laporan

3 1 .400.000

l

Laporan

33. 1 70.000

l

Laporan

3:2.620.000

1

Laporan

34. 1 60 . 000

l

Laporan

33.400.000

1

Laporan

3 2 . 790. 000

1

Laporan

3 1 .800.000

1

Laporan

33.380.000

1

Laporan

32. 750.000

1

Laporan

32.390.000

1

Laporan

3 2 . 800.000

1

Laporan

33. 1 50.000

1

Laporan

3 3 . 740.000

1

Lap oran

32.980.000

l

Laporan

33. 1 40. 000

1

Laporan

33.960. 000

1

Laporan

3 8 . 84 0 . 000

1

Laporan

3 1 .980.000

1

Laporan

30.8 1 0.000

1

Laporan

3 2 . 79 0 . 000

1

Lnporan

3 1 .800.000

1

La p oran

33. 1 50.000

1

Laporan

32.380.000

1

Laporan

32.380.000

1

Laporan

34. 1 60 . 000

1

Laporan

32.370.000

1

Laporan

3 2 . 4 1 0 . 000

1

U1poran

37.920.000

1

Laporan

38. 1 00 . 000

1

Laporan

33.900.000

l

Laporan

34. 1 50.000

l'erkara 1-l ukum Piclana DK! Jakarta l 'erkara 1-l ukum Pcrdata DK! Jakarta l'erkara 1-Iukum Tata U saha Negara DK! Jakarta Pcrkara H ukum Pidana Jawa Baral P<'rkara Hukum Perdata Jawa Baral l 'erkara 1-l ukum Tata U saha Negara Jawa Barat l'<'rkara l l ukum Pidana Jawa Tengah

1 1 1 1 11 1


1 3 . 52 0 . 000 1 2 . 8 1 0.000 1 2 . 8 1 0.000 1 3 .928.000 1 3 . 1 84.000 1 3 . 1 84.000 1 3 .400.000

l 'crkara Hukum Perclala Jawa Tengah l'<'rkara l-l ukum Tata Usaha Negara Jawa Tcngah l 'crkarn 1-I ukum l 'iclana Jawa Timur

l

1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang O rang

1 2 . 700.000 1 2 . 700.000 1 3 .400.000 1 2 . 700.000 1 :2 .700.000 1 5.656 . 000 1 4.768.000 1 4. 76 8 . 000

Telaahan/ Rekomcndasi Produ k Hukum Dacrah Dari l'erspeklif 1 1AM Kanwil Jawa Tengah Tdaahan/ Rekomcndasi Prociuk I-l ukum Daerah Dari Pcrspektif HAM Kanwil Jawa Tim ur Tdaahan / Rekomenclasi Prociuk H ukum Dacrah Dari Penm<'klif HAM Kanwil Sumatera Utara Telaahan/ Rekomenclasi Proci u k Hukum Dacrah Dari Perspektif 1 1AM I,anwil Sulawesi Selatan Telaahan/ Rekomenclasi Prociuk I-l ukum Daerah Dari Perspcklif 1 1A M Kanwil Aceh Tdaahan/ Rckomcnclasi Prociuk H ukum Daerah Dari Pcrspcktif HAM Kanwil Sumatera Baral Tt'laahan/ l{ekomendasi Prociuk Hukum Daerah Dari l 'C'rsp,·ktif HAM Kanwil Riau Tdaahan/ Rekomenclasi Prociuk H ukum Daerah Dari Persoektif HAM Kanwil Sumatera Selatan Tdaahan/ Rekomcnclasi Produk 1-I ukum Daerah Dari Perspc-klif HAM Kanwil Lamoung Tdaahan/ Rekomenclasi Prod uk H ukum Daerah Dari l'crsoektif HAM Kanwil Kalimantan Barat Tdaahan/ Rekomenclasi Prociuk Hukum Daerah Dari Pcrspektif HAM Kalimantan Selatan Telaahan/ l{ekomt'nclasi Proci uk Hukum Daerah Dari l'crspektif 1 1AM l,anwil Kalimantan Timur Tclaahan/ l{ekomenclasi Prociuk H ukum Daerah Dari l'<'J"SPl'ktif HAM Kanwil Sulawesi U tara Tt'laahan/ l{ekomendasi Prociuk 1-l ukum Dacrah Dari l 'crspcklif HAM Kanwil l:lali Tdaahan/ Rekomenclasi Prociuk H ukum Daerah Dari l 'crspektif 1-IAM Kanwil N1·r Telaahan / Rekomenclasi Proci uk 1-Iukum Daerah Dari l'erspcktif 11AM Kanwil Maluku Tdaahan/ Rc-komendasi Prociu k 1-lukum Daerah Dari Pcrspcklif I-IAM Kanwil Papua Telaahan/ Rekomenclasi Proci uk I-l ukum Daerah Dari 1-'f'rsnekl i f HAM K:mwil Telaahan/ Rekomenclasi Prociuk Hukum Daerah Dari l'erspektif 1 1A M Kamvil Yogyakarta TrlAahan/ Rekomendasi Proci uk Hukum Daerah Dari Perspeklif HAM Kanwil Bengkulu Tdaahan/ Rckomenclasi l'rocl uk f l ukum Dacrah Dari l'erspckt if I JAM Kanwil l'alru1gkarava Telaahan/Rckomenclasi Proci u k H ukum Daerah Dari l'ers1wktif HAM Kanwil Sulawesi Tcnggara Tclaahan/ Rekomendasi Prociuk Il ukum Daerah Dari Persocktif HAM Kanwil Palu Tt'laahan/ Rekomcnclasi Proci uk l-l ukum Daerah nari l'crspcktif HAM Kanwil N'J'l:l Tclaahan/ Rekomenclasi Produk H ukum Dae-rah Dari Pcrspektif 1-IAM Kanwil Han ten Telaahan/ Rekomenclasi Proci uk H ukum Daerah Dari Perspc-ktif HAM Kanwil Bangka Belitung Telaahan/ Rekomc-nclasi l'roduk Hukum Daerah Dari l'erspektif 1-IAM l(anwil Gorontalo Telaahan/ Rekomenclasi Prociuk 1-l ukum Daerah Dari 1-'erspeklir HAM I,anwil Maluku U tara Telnahan / Rekomenclasi Prociuk 1-lukum Daerah Dari Pers1Jcktir 1 1A M l,anwil Papua Barat Tl'iaahan / Rekomenclasi Proci uk Hukum Daerah Dari l 'erspektif HAM Kanwil I,epri Tl'iaahan/ Rckomcnclasi Prociuk I l ukum Daerah !)ari Pcrspckt i f H A M Kanwil Sulawesi Barnt

0 1 3. 1 0 Badan Pembinaan Hukum Nasional SBK Indeks Biaya Keluaran Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) 1 . Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

I 2

Volume dan

Perkara H u k u m Perdata Ja\va Ti m u r

Pcrkara H u k u m Tata U saha Negara Jawa Timur

l 'erkara l l ukum Pidana Sumatera Utara l 'crkara Hukum Perclata Sumatcra U tara l 'erkara H ukum Tat a U saha Negara Sumat�ra U tara

1 1 1 1 1 l

- 67 Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM ( 0 1 3 ) Kode 1

(clalam rupiah) Volume dan Satuan Ukur

Uraian 2

l (> 17 18 19 20

21 2:2

23 :24

25 26 27

28 29 30 31

32

33 34 J5

36

3

l 'erkara H u k u rn l 'iclana Sulawesi St'latan l 'erkara l l ukurn l'erclata Sula\\"esi Sclatan l 'erkarn I l u k u m Ta t 1:1 Usaha Negara S ulnwcsi Selatan l '<-· rkara l l u k u m Piclana Aceh

l'<"rlrn rn 1 1 ukurn i'erclata Aceh l 'crkarn 1 1 ukum Tata Usaha Negara Aceh l'crknra l l ukum l'iclana Sumatcra Baral

1 1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang


1 4 . 540.000 1 3 . 745.000 1 3 . 745.000 1 3 .400.000 1 2 . 700. 000 1 2 . 700.000 1 5 . 500.000 1 4.625. 000 1 4.625. 000 1 5.500.000 1 4.625.000 1 4 .625. 000 1 3 .400.000 1 2 . 700. 000 1 2 . 700.000 1 4.576.000 1 3 . 778. 000 1 3 . 778.000

Orang Orang Orang

1 3 . 520.000 1 2 . 8 1 0.000 1 2 . 8 1 0.000

Orang Orang Orang

1 7 . 1 56 . 000 1 6 . 1 43 . 000 1 6 . 1 43 . 000

O rang

1 4.600. 000 1 3 . 800.000 1 3 . 800.000 1 4.480.000 1 3 .690.000 1 3 .690.000 1 4.600.000 1 3 . 800. 000 1 3 . 800.000

1 1

I

Perku ra Hukum Perclata Lampung Perkarn I l ukum Tat a Usaha Negara Lampung Perkura l l ukum Pidana Kalimantan Barat l'erkara Hukum Perclata Kalimantan Barat i 'erkarn l lukum Tata Usaha Negara Kalimantan Barnt

1 1 1

I I

37 38

l 'erkara H ukum Piclana J,alimantan Selatan l'erkara l l ukum Pcrclata Kalimantan Selatan Perkara l l ukum Tata Usaha Negara Kalimantan Selatan

I

40

Perkara H ukum l'idana Kalimantan Timu r Perkara H ukum Penlata Kalimantan Timu r

I

39

41 42

Perkara l-l ukum Tata Usaha Negara Kalimantan Timur

1

1

1 1

Oran�

4:J 44 45 46 47 48 4<) 50 51

Perkara l f ukum Piclana Sulawesi U tara

i'l'rkara 1 1 ukum Pcrdata Sulawesi Utara i'erkara Hukum Tata Usaha Negara Sulawesi Utara Perkara II ukum Pidana Bali l'erkara H ukum l'erdata Bali l 'crkara l l ukum Tata Usaha Negara Bali l'erkara l l ukum Pidana Nusa Tenggara Timur l 'erkara l l ukum l 'erdata N usa Tenggara Timur Pcrkarn I l ukum Tata Usaha Negara N usa Tcnggara Timur

I

1

I

Orang Orang Orang

52

l 'erkara H ukum Piclana Maluku F'erkara H ukum Perdata Maluku l 'crknra l lu kum Tata Usaha Negara Maluku

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang O rang

53 54 55 56 57 58 59 60 61

Oranp;

1 1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

1 4.240. 000 1 3 .470.000 1 3 .470.000 1 4 . 240.000 1 3 .470.000 1 3 .470. 000

1 1

I

Orang Orang O rang

1 4 . 480. 000 1 3 .690.000 1 3 .690.000

i >e rkara H uk u m Pidana Bantcn

1 1 1 1 1 1

O rang Orang Orang O rang Orang Orang

1 3 .400.000 1 2 . 700.000 1 2 . 700.000 1 6 . 1 24.000 1 5 . 1 9 7 . 000 1 5 . 1 97.000

i >erkara I 1 u k u m Piclana Gorontalo

1 1 1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang O rang Orang

1 3 . 880.000 1 3 . 1 40.000 1 3 . 1 40 . 000 1 5. 800.000 1 4 . 900.000 1 4 . 900.000 1 6 . 760.000

Pcrkara Hukum Piclana S ulawesi Tenggara l 'e rkara l-I ukum Penlata Sulawesi Tenggara

73 74 75

72

l 'crkara H ukum Tata U saha Negara Sulawesi l 'crkara H ukum Pidana Sulawesi Tengah l 'erkara H ukum Pcrdata Sulawesi Tengah l'erkara l l ukum Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah

76 77 78

l 'erkara Hukum Piclana N usa Tenggara 13arat l'<'rkarn l l ukum Perdata N usa Tenggara Barnt l 'crkara Hukum Tata Usaha Negara Nusa Tenggara Baral

79 80 81 82 83 84

l'erknra l'l'rlrnra l 'erkara Pcrkara l 'c·rkara

<JO

1

I

Perknra l·l ukum Tata Usaha Negara Papua P<.'rkara 1-l u kum Pidana Jambi

70 71

91

I

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

l 'c rkara 1-Iukum Pidana Papua

l 'erkara l l ukum Perclata Papua

63 64 65 66 67 68 69

85 86 87 88 89

1 1 1

Orang Orang Orang Orang

1 5.680.000 1 4 . 790.000 1 4 . 790.000 1 7 .300. 000 1 6 . 275.000 1 6 . 2 75. 000 1 3 . 52 0 . 000 1 2 . 8 1 0. 000 1 2 . 8 1 0 . 000 1 3 . 520.000 1 2 . 8 1 0. 000 1 2 . 8 1 0.000 1 4 . 588. 000 1 3 .789.000 1 3 . 789.000 1 6 . 328.000 1 5.384.000 1 5.384.000

Pcrkara l l ukum i'erdata Jam bi l 'erkara H u kum Tata Usaha Negara J a mb i l'erkara H ukum l'iclana 13engkulu l'crkarn H ukum l'erclata Bengkulu i'erkara l l ukum Tata U saha Negara Bengkulu l 'erkara H ukum Pidana Di Yogyakarta i 'crkara l l ukum Pcrdata Di Yogyakarta l'erkara H ukum Tat a Usaha Negara Di Yogyakarta i'l'rkara 1-l ukum Piclana Kalimantan Tengah l '<'rkara H ukum Pcrclata Kalimantan Tengah l 't·rkara H ukum Tata Usaha Negara Kalimantan Tengah

62

5

1 3 AOO.OOO 1 2 .700. 000 1 2 . 700.000

I

Perkara H u k u m Pidana Lam pung

4

Orang Orang Orang

1 1 1 1 1

l l ukurn Tata U saha Negara Sumatcra Baral Hukum Piclana Riau l -l ukum Perclata Riau H u kum Tata Usaha Negara Riau H ukum Piclana Sumatera Selatan l l ukum Pcrclata Sumatera Sdatan l l ukum Tata Usaha Negara Sumatera Selatan

Keterangan

l 1 l

I I I

Perkara I l uk u m Pcrdata Sumat.era Barat

Perkarn Perkara Perknrn Pcrkara P�rkara Perkara l'erkarn

Besaran

1-l ukum Perdata Banten Hukum Tata Usaha Negara Banten H ukum Pidana Bangka Belit ung Hukum Perclata Bangka Belit ung H ukum Tata Usaha Negara Bangka Belitung

l'crkara H ukum Pcrdata Gorontalo Pcrkara H ukum Tata Usaha Negara Gorontalo Perkara H uk u m Piclana Maluku U tara Perkara l-l ukum Perclata Maluku U tara l '<'rkara Hukum Tata U saha Negara Maluku Utara Pcrkara I I u ku m Pidana J >anua Ba.rat

l

I

1 1 1

I

1 1

O rang

Afvv

- 68 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (0 1 3) Kode

Uraian

1

2

92 93

9.,

9;';

<)(,

97

98 ()<)

1 00 IOI 1 02 1 03 IM

1 05 1 06 1 07 1 08 1 09 1 10 111 1 1 :2 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 J 19 1 20 1 :2 1 1 22 1 23 1 24 1 25 1 :26 1 :2 7 1 28 1 29 130 131 132 1 33 1 34 135 1 36 137 1 38 139 140 HI

142

1 43 1 4'+ 1 45 1 46 H7 1 48 1 .. 9 150 151 1 52 1 53 1 5'+ 1 55 1 5() 157 1 58 1 59 160 161 1 6:2 163

lM

1 65 1 66 167 168 H,9 1 70 171 1 72 1 73 1 74


Besaran

Keterangan

4

5

l 'crknra 1-l u k u m Pcrclata Kepula u a n Riau Pe rk.int I l u kum Ta t a Usaha N egara Kepulauan Riau

1 1 1 I 1


1 5 . 780.000 1 5 . 780.000 H. 840.000 H . 020. 000 1 4 . 020.000

Pcrkara H ukum Pidana S ulawesi Barat l 'erkara l l ukum Pcrclata Sulawesi Barat

1 1

Perkara H ukum Tat a Usaha Negara S ulawesi Barat

I

Orang Orang Orang

1 3 . 5:20. 000 1 :2 . 8 1 0.000 1 :2 . 8 1 0. 000

l'enyuluhan 1-l ukum OKI ,Jakm·tn Konsultasi 1-lukum OKI ,Jaka rta

I 1 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

4 . 840.000 1 . 050.000 600.000 2 . 500.000 1 .050.000 1 . 050. 000 4. 1 60 . 000 2 . 900. 000 500.000 4.690.000 1 . 050.000 600.000 2 .500.000 1 . 050. 000 1 .050.000 4 . 060.000 :2 .900.000 500.000 4.390.000 1 . 050.000 600.000 :2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 3 . 860. 000 :2 . 900.000 500.000 4.660.000 1 . 050.000 600. 000 :2 . 500. 000 1 . 050.000 1 .050.000 4 . 040.000 :2.900.000 500.000 4.570.000 1 . 050.000 600. 000

l'crkara l l ukum Prrrlata Papua l:3aral l'erkarn l l ukum Tata Usaha N egara Papua Baral l'erkarn 1-l ukum l'iclana Kepulauan Riau

2. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

l nvest igasi Perkara OKI \Jakartn

Penclitian l·l ukum DKI ,Jakarta Mecliasi OKI ,Jakarta Negosiasi DKI Jakarta

J>t·m herdayaan Masvarakat D KI Jakarta

l'enclumpingan !Ji LLuu· Pengaclilan OKI Jakarta Drnfling Dokumen l lukum OKI Jakarta Pe-nyu l u han l l ukum J awa Barat Konsultusi 1-l ukum Jawa l:3arat I nvest igasi Perkara J awa Baral Pendi tian H u k u m Jawa Barat Med iusi Jawa Barat Negosiasi Jawa Baral

l'cm b<.'nlayaan M asyarakat Jawa Barat l'eml,impingan Di Luar Pcngadilan Jawa Barat Draft ing Dokumen 1-l u kum Jawa Barat l'enyuluhan H ukum Jawa T<.'ngah 1,onsultasi 1-l u kum Jawa Tengah I nvesl igasi Perkara Jawa Tengah Pe ndit iun I f ukurn Jnwa Tengah

Med iasi Ja\\'a Tcngah Negosiasi J awa Tcngah

i em bcrclayaa n M asvarakat Jawa TC'ngah Pendampingan Di Luar Pengadilan ,Jawa Tengah >

Dra l't ing Uokumen llukum Jawa Tengah Penvuluhan I l ukum J awa Tim u r

Konsultasi Hukum Jawa Timur

l nvest igasi Perkara Jawa Tim u r

l'C'nelilian l l ukum Jawa Timur MC'd iasi Ja\\'a Timur

N egosiasi Jawa Timur

Pem bcrdayaan Masyarakat. Jawa Timur Penclampingan Di Luar Pengadilan Ja\\'a Timur Draftin.q Dokumcn H u kum ,Jawa Timur 1-'cnyuluhan l·J ukum Sumatera Utara Konsultasi l l ukum Sumatcra U tara l nwstigasi PC'rkara Sumatera U tara l'enelil ian I l u k u m Sumatcra U tara Me-cl iasi Sumalcra U tara N<:'gosiasi Sumatcra U tara

Pembcrdayaan Mas\·arakat Sumatera Utara Penclampingan Di Luar Pengadilan Sumatera Utara Draftinq Dokumcn 1-l ukum Sumalera Utara l 'enyuluhan 1-l ukum Sulawaesi Selatan Konsultasi Hukum Sulawesi Selatan l nvcstigasi Perkara Sulawesi Selatan Pencli!ian H u kum Sulawesi Selatan Mccliasi Sulawesi Selalan N egosiasi _Sulawesi Sclatan

l 'em bcrdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan Pcnclampingan Di Luar Pengad ilan Sulawesi Selatan l)rn J'ting Dokumen l-lukum Sulawesi Selatan l 'em·uluhan 1-l ukum Acch Konsultasi 1-Iukum Aceh I nvcst igasi Pcrkara Aceh

l'cnelilian l l u k u m Aceh Med iasi Acch Negosiasi Aceh l'cmberclavaan Masyarakat Aceh l'<'ndampingan D i Luar Pengadilan Aceh DrnJ't i ng Dokumen Hukum Aceh Penyuluhan 1-l u kum Sumatera Barat Konsullasi 1-I ukum Sumatern Barnt l nvcsilgasi Pcrkara Sumatera Barat. Penclit ian 1-l ukum Sumatcrn Ba.rat Mccliasi S umatera Baral Ncgosiasi Sumatera Barat l )embcrclayaan MaSyarakal S umatera I3arat

l'enclam pingan Di Luar Pengnd ilan Sumatcra Barnt Dmftin.c, Dokumcn Hukum Sumatera Baral l'l'ny uluhan llukum Riau l,onsultasi 1-l ukum Riau I nvc:,;t il!asi Pcrkara Riau

I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1

I

1 1

Kcgiatan

Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegintnn

Kegialan

K('giatan Kegiatan Kegiatan

Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegialan KepJatan

Kegiatan Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegialan Kc g iatan Kcgiatan Kegiatan Kegialan Kegiatan Kegiatan Kcgialan Kcgiatan Kegiatan Kcgiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Kcgiatan Kcgiatan Kegiatan Kl'giat an

2 . 500.000

1 . 050.000 1 . 050.000 3 .980.000 :2.900.000 500.000 4. 8 1 0 . 000 1 . 050. 000 600.000 :2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 4. 1 40.000 :2 .900. 000 500.000 4.690.000 1 . 050.000 600.000 :2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 4.060.000 :2.900.000 500.000 4.600. 000 1 .050.000 600.000 :2 . 500.000 1 . 050.000 1 .050. 000 4 . 000. 000 2.900.000 500.000 4.450.000 1 . 050. 000 600.000


Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013) Kode

Uraian

1

2

1 75 1 76 1 77 1 78 1 79 1 80 181 1 82 1 83 1 84 1 85 1 86 1 87 1 88 1 89 1 90 19 l 1 92 1 93 1 94 I 95 1 96 1 97 1 98 1 99

200

20 1

2 02

203

20..\ 205

P<:'nelit ian ll ukum Hiau

Mecliasi Riau

Ncgosiasi Riau

Pem berda,·aan Masvarakat Riau Pcndampingan Di Luar Pengadilan Riau Draftin_q Dokumen H ukum Riau l'<'n v uluhnn Hukum Sumatera Sclatan Konsultasi l l ukum Sumalera Selatan l nvest igasi Pcrkara Sumatera Selatan i'<'nelitian l l ukum Sumatera Selatan M<'cliasi Sumatera Sclatan Negosiasi Sumatera Sclatan

l)em b<·1·clayac1n Mitsvarakat Sumatera Selatan

f><'nclampingan Di Luar Pcngaclilan Sumatera Selatan Dm ftinq Dokumen l l ukum Su matera Selatan l'en y ulu han l·l ukum Lampung Konsultasi 1-l ukum Lampung l nvcstignsi Perkara Lam pung P<.>nclitian J lukum Lam pung Mediasi Lampung

Ncgosiasi Lam pung

Pem bcrclanrnn Masvarakat Lampung l'enclampingan Di Luar Pengacl ilan Lampung Drafti11.c1 Dokumen f l ukum Lampung l '<.> ny uluhan l l ukum Kalimantan Baral I,onsu l t asi 1-lukum Kalimantan Baral

l nvestigasi Pcrkara Kalimantan I3arat Penclitian H ukum Kalimantan Barat M e
206 207 Dra ftin_q Uokumcn 1-l u kum Kalimantan Baral 208 Pen v uluhan Hukum Kalimantan Sclatan 209 Konsul tasi H ukum Kalimantan Selatan 2 1 0 l nwst igasi Pcrkara l,alimantan Sclatan 2 1 l Pcnelitian l l ukum Kalimantan Selatan

2 1 2 Medic-mi KaJimantan Sclatan

2 1 3 Negosiasi Kalimantan Selatan 2 1 4 Pem berclavann Masyarnkat Kalimantan Sclatan 2 1 5 l'cnclam pingnn l ) i Luar Pengacl ilnn Kalimnntan Selatan 2'1 6 Dmftinq Tlokumen H ukum Kalimantan Sclatan 2 1 7 Penvulu han I l u kum Kalimant.an Timur 2 1 8 Kon�ultasi H ukum Kalimantan Ti mur

2 1 �) l nvest igasi Perkara Kali mantan Tim u r 2 2 0 Peneli t ian 1 J ukun1 Kalimnntan Timur 2 2 1 Mecliasi Kalimantnn Timur 2 2 2 Negosiasi Kalimantan Timur 2 2 3 l \•n1 beni avaan Masvarakat Kalimantan Timur 224 Pendampi ngan Di Luar Pcngaclilan Knlima ntan 1'2S 1 1 (1

Timur

Dm ftinq Dokumen llukum Kalimanlan Timur l'c•ny u luhan Hukum Sulmvcsi U tara

227 Konsultasi 1-l ukum Sulawesi U tara

228 lnvcstigasi Perkara Sulawesi U tara 229 Pencli t ia n l l ukum Sulawesi Utara 230 M,•cliasi Sulawesi U tara 23 1 Ne gosiasi Sulawesi Utara 2 32 Pembl'rclavaan M,isvarakat Sulawesi Utara

233 Pt'ncium pingan D i Luar Pengadilan Sulawesi U t ara

234 Draft ing l lokumen 1-l ukum Sulawesi Utara 2 35 l'en\'uluhan H ukum Bali 23(, Konsultasi f l ukum Bali 237 l nvet igasi Perkara Bali 238 l'endit ian l l ukum Bali 239 Mecliasi Bali 240 Negosiasi Bali 24 1 Pemberclav aan Masyarakat Bali 2..\2 Penclampingan Di Luar Pengadilan Bali 243 Draftinq Dokumen Hukum Bali 244 l'envu l u han H u kum N usa Tcnggara Timur 245 Konsultasi H ukum Nusa Tenggara Timur 246 J nvt•st igasi Pcrkara Nusa Tenggara Timur 247 Penilitan H ukum N usa Tenggara Timur

2 -H:\ Med iasi N usa Tcnggara Timur 2 4 ') Ncgosiasi Nusa Tenggara Timur

2ci0 Pcm berdayaan Masyara kal N usu Tenggara Timur 2S l l'endnmpingan Di Luar l'en g ndilnn Nusa Tenggara Timur

252

Draftinq Dokumen 1-l ukum N usa Tenggara Timur

) fi ..\

Konsultasi ll ukum MHluku

25.'.1 i'rnvulu han Hukum Maluku

1 l l 1 1 1 1 1 l l l 1 l I I 1 1 1 l l l 1 I 1 1 1 1 l l 1 1 1 l 1 1 l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 l 1 l 1 1 1 1 l I

1 1 l l I 1 l 1 1 l

I

l 1

l

1 I 1

Volume dan Satuan Ukur 3 Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiat.an Kegiatan Kcgiatan Kc g iatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kcgiatan

Kegiatan Kt'giatan

Kcgiatan Kegiatan K<'gi,itan

Kcgiatan

Kegi,itan Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kcgiatan

Kegiatan

Kegiatan Kcgiatan Kcgiatan K-,giat: a n Kcgiatan

Kegiatan Kcgiatan Kcgiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan

Kegiatan

Kcgiatan Kegiatan

Kegiatan Kegiatan

Keg iatan Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kcgiatan Kcgiatan

Besaran

Keterangan

4

5

2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 3.900.000 2 .900.000 500.000 4.690. 000 l . 050.000 600.000 2 . 500.000

1 .050.000 1 . 050. 000 4.060. 000 2.900.000 500.000 4.600. 000 1 . 050.000 600.000 2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 4. 000.000 2.900. 000 500.000 4. 540.000 1 . 050.000 600.000 2.500.000

1 . 050.000 1 . 050.000 3 . 960.000 2 . 900.000 500.000 4.600.000 1 . 050.000 600. 000 2 . 500.000

1 . 050.000 I .050.000 4. 000.000 2 . 900.000 500.000 4.660. 000 1 . 050.000 600.000 2 . 500.000 1 . 050. 000 1 . 050.000 4 . 040.000 2 . 9 00.000

500. 000 4.750.000 1 .050. 000 600.000 2 . 500. 000 1 .050.000 1 . 050.000 4. 1 00.000 2.900.000 500.000 4.630.000 1 .050.000 600.000 2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 4.020.000 2 . 900. 000

500.000 4.660.000 1 . 050.000 600.000 2 . 500.000

l

I<egiatan

Kegiatan

1 . 050.000 1 . 050.000 4.040.000 2 . 900.000

l 1 I

Kegiatan I,egiatan Kl' � iatan

500.000 4.780.000 1 . 050.000

1

Kegiatan

- 70 Kementerian Negara/Lembaga: Hukum dan HAM (013)

(dalam rupiah) Volume dan Satuan Ukur

Uraian

Kode

3

2

1 255

l 1 l l 1 I I I I 1 I 1 I I l

l nvcst igasi Perkara Maluku

256 l'cnelitian Hukum Maluku

257 Med iasi Maluku 258 Negosinsi Maluku 259 l>emlJenlavaan Masvarakan Maluku 260 l'cnclampingan Di Luar Pcngadilan Maluku 26 1 llrnfting Dokumcn H ukum Maluku 262 P<'IWLlluhan H ukum Papua 2(,3 Konsultasi ! l ukum Papua 264 l nvcstigasi Perkara Papua 265 Penelit ian l l ukum Papua 2(,6 Mecliasi Papua 267 Negosiasi Papua 268 l'embcrclayaan Masyarakat Papua 269 Pcndampini,:an D i Luar Pengaclilan Papua 2 70 Draftinq Dokumen Hukum Papua 2 7 1 1'<'11\'Uluhan l lukum Jambi 272 Konsultasi l l ukum Jambi 273 l nvcst igasi Perkara Jam bi 274 l'enditian l l ukum Jambi 275 Mecliasi ,Jam bi

276

N egosiasi \J ambi

278 279 280 281

l'enclnmpingan Di Luar Pengadilan J a mb i Dmftinq Dokumen H ukum Jamhi l'<'nvuluhan H ukum l:k ngkulu Konsu ltasi H ukum l3engkulu lnvt.· st igasi Perkara Bcngkulu l'!'nditian l l ukum l3engkulu Mccliasi B<>ngkulu Ncgosiasi [Jengkulu Pl'mbl'rclayaan Masvarakat Bcngkulu l 'l'nclampingan Di Luar Pcngndilan Bcngkulu Draftinq Dokumen H ukum Bengkulu Penyuluhan Hukum Di Yogyakarta Konsultasi l l ukum Di Yogy akarta

277

282

283 284 285 286 287 288 289

290

29 1 292 293 294

2<J5 296 297

298 299 300 30 1 302 303 30-l 30:i 306 307 .108 309 310 311 3 12 31J 314

.1 1 5 316 J17 .1 1 8 319 320 32 1

j >pmberdayaan Masvarakat \Jambi

l nvcst igasi Perkara Di Yogv akarta

Pcnelitian l l ukum D i Yoi.,>yakarta Mccliasi Di Yogy akarta Negosiasi l) i YOk'YHkarta

Pembcrclayaan Masyarakat Di Yogy akarta l'l'nclampingan D i Luar l'cngaclilan D i Yogy akarta Draftinq Dokumen 1-l ukum D i Yogy akarta l'<'nn1luhan H ukum Kalimantan Tengah l,onsultasi H ukum Kalimantan Tengah

l nvest igasi Perkara Kalimantan Tcngah

l'cnelitinn l l ukum Kalimantan Tcngah Mccliasi Kalimantan Tcngah Negosinsi Kalimantan Tengah Pem bC'rclayaan Masyarakal Kalimantan Tengah Penclampingan Di Luar Pengaclilan Kalimantan T<."ngah Draftinq Dokumen H ukum Kalimantan Tengah Pen,·uluhan Hukum Sula\\'csi Tenggara I,onsult asi Hukum Sulawesi Tenggara

l nvest igasi Perkara S u lawesi Tenggara

l'enelitian l l ukum Sulawesi Tenggara Ml'cl iasi Sula\\'esi Tcnggara Negosiasi Sulawesi Tenggara l'em bcrclayaan Masvarakat Sulawesi Tenggara Pcndampingnn D i Luar Pengndilan Sulawesi Tenggara Draftinq Dokumen Hukum Sulawesi Tenggara Penyuluhan Hukum Sulawesi Tengah Konsultasi 1-lukum Sulawesi Tengah lnvt'stigasi l'erkara Sulawesi Tengah l 'enclitian l-l ukum Sulawesi Tengnh Mecliasi Sulawesi Tengah Negosiasi S ulawesi Tengah

1

I l I 1 l 1 1 1 I 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 I I I 1 1 1 I 1 1 1

:n5

Konsu l t asi H u k u m Bnnten

Kegiatan

Kegiatan Kegiatan

Kegiatan

Kegintan Kegiatnn Kcgiatan K<."giatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan

I

1 I I l 1 1

1 I

1 1

329 330 Negosiasi Nusa Tcnggara Barat 3.1 1 t ><'m bcrdavaan Masvarakat Nusa Tenggara Barat

Kegiatan

Kcgiatan Kegiatan Kcgiatan Kcgiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kcgintan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kcgiatan Kegiatan

1 1 I 1

333 Draftinq Dokument 1-I ukum Nusa Tenggara Barat 334 P<'nruluhan H ukum Banten

327 328

Ke�iatan

Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan

Kegiatan Kegintan Kegiatan

332 l'enclampingan Di Luar Pengadilan Nusa Tcnggara Baral.

326

l'emhcrclayann Masyarakat Sulawesi Tengah l'enclampi ngan Di Luar Pengndilan Sulawesi Tengah Draftinq Dokum(•n H ukum Sulawesi Tengah Prnvuluhan H u kum N usa Tenggara Baral Konsul\ asi Hukum N usa Tcnggara Barat l nvt'st igHsi Pcrkara Nusa Tcnggara Barat l'enelitan fl ukum N usa Tenggara l3arat Mccliasi N usa Tcnggara [Jarat

Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan K<>giatan Kcgiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan

1

l 1 1 I 1 I I I 1 I 1 1

322 323 324 325

Kegiatan

I

Kcgiatan

Besaran

Keterangan

4

5

600.000

2 . 500.000

1 . 050.000 1 . 050.000 4 . 1 20 . 000 2 . 900.000 500.000 5 . 530.000 1 . 050.000 600. 000 2 . 500. 000 1 . 050. 000 1 . 050. 000 4.620.000 2.900.000 500.000 4.480.000 1 . 050.000 600. 000

2 . 500.000

1 . 050.000 1 . 050.000 3 . 9 20.000 2.900. 000 500.000 4.600.000 1 . 050.000 600. 000

2 . 500.000

1 . 050.000 1 . 050.000 4.000.000 2 . 9 0 0 . 000 500. 000 4 . 300. 000 1 . 050.000 600. 000 2.500.000 1 . 050.000 1 . 050. 000 3.800.000 2.900.000 500.000 4.450. 000 1 . 050. 000 600.000 2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050. 000 3.900.000 2.900.000 500.000 4.660. 000 1 . 050. 000 600. 000 2 . 500.000 1 . 050. 000 1 . 050.000 4 . 040. 000 2 . 9 0 0 . 000

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan K<>giatan I,egiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan

500.000 4 . 540.000 1 . 050.000 600.000 2 . 500. 000 1 .050. 000 1 . 050.000 3.960.000 2.900. 000 500.000 4 . 540.000 1 . 050.000 600. 000 2.500.000 1 . 050. 000 1 . 050.000 3 . %0 . 000

Kegiatan Kegiatan Kerriatnn

500.000 4 . 8 1 0 . 000 1 . 050.000

2 . 9 00. 000



Uraian

1

2

336 337 338 339 340 34 1 3-+2 343 344 345 3-+6 3.;7 3-+8 349 350 35 1

352

353 35-+ 3S5 35(> 357 358 3.59 360 36 1 362 363 3M 365 366 3(,7 368 3(,9 370 371

l'enclilian I lukum l lanten Med iasi llanlC' n

I l I I I I I

Ncgosiasi Uanten

Pen1 l>erdayaan Masvarakat Bantcn ()enclam ping:;u1 l)i [ .,uar Pengadilan Banten

Draftinq Dokc1men H ukum J3anten l'cnyuluhan l·l ukum Ban11:ka Belit ung Konsultasi H ukum Ban11:ka Belitung l nvesl igasi Perkara Bru111:ka Belitung l'enilit ian l l ukum 13angka Belitun11: Mediasi Ban11:ka Belitun11: N,·gosiasi 13angka Bclitung l'emberdayaan Masyarakat Ban11:ka Belitung Pendampingah Di Luar Pengadilan Bangka Belitung Draftinq Dokumen 1-l ukum Bangka Belitung l'<'1wul uhan Hukum Gorontalo Konsu llasi l l ukum Gorontalo I nvesligasi l'erkara Goronlalo l ',·1wl i1ian H ukum Gorontalo

Mccl iasi G o ron t a lo

N <'gosiasi G o ront"alo

l )emberd nyaan Masvarakat Gorontalo

l'cndampingnn Di Luar Pcngacl ilan Gorontalo Dmfri11 g Dokumen Hukum Gorontalo 1'<'11\'Uluhan H ukum Maluku U tara Konsu ltasi H u kum Maluku Utara I nwsl.igasi Perkara Maluku U lara Pendi l ian H ukum Maluku U tara Mediasi Maluku Ulara

Negosiasi M a l u k u U tara PPm bcnb-1yHan M H sya ni k a t M ::1 luku U t R rA

l'enclam pingan Di Luar Pengadilan Maluku U tara Draftinq Dokumcn H ukum Maluku Ulara Pcny uluhan l l ukum Papua Bara! Konsul tasi H ukum Papua Baral

l'cncli lian H ukum Papua Barat

1 1

I I I I I I I

1

I I l I I l I I I I I

1 1

I I

1

I l I

1

3 Kegia tan Kegiatan

Kcgiatan Ke11:iatan Ke11:iatan

Kcgiatan

Ke11:iatan Ke11:iatan Kegiatan Kc11:iatan Kegiatan Kegiatan Ke11:iatan Ke11:iatan Kegiatan Kegiatan Ke11:iatan Kc11:ia1an

Kcgiatan

Kcgiatan Kegialan Kegiatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kc11:iatan Kc11:iatan Kc11:iatan Ke11:iatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan Ke11:iatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

N egosiasi Sulawesi Barnt

1

Penclam pingan Di Luar Pengaclilan Sulawesi Barat Drafting Dokumcn Hukum S ulawesi Bara!

I

Ke11:iatan Ke11:iatan Kegiatan Ke11:iatan Kegiatan Kegiatan Ke11:iatan Kegiatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Ke11:iatan Kcgiatan Ke11:iatan Ke11:iatan Kegiatan Kegiatan Ke11:iatan Kcgiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Ke11:iatan

30

Orang

MPcliasi Papua Baral Negosiasi Pap u a Barat

Pemberclavaan Masvarakat Papua Barat l'cnclampin11:an Di Luar Pen11:acl ilan Papua Barat Draftin_q Dokumcn H ukum Papua Barat l'enyuluhan H ukum Kepulauan Riau Konsultasi Hukum Kepulauan Riau J nvcst igasi Pcrkara Kepulauan Riau

Pcnelitinn H ukum Kepulauan Riau M l'cl iasi Kepu!auan Riau

N egosinsi Kepula u a n Riau J >cm b,·rc l ayaan Mnsvarakat Kepulauan Riau Pe ncl : i m p i ngan D i Luar Pcngadi l an Kepulauan Riau

Drafiinq l)okumen l l ukum Kepulauan Riau Peny u l u han l l u kum Sulawesi 13arat

Kon s u l t a s i Hukum S ulawesi Barat l nvest i:.{asi l'erkara S u lawesi Barat Pcnel i t ia n J f u kum Sulawesi Barat

3')2 Mecliasi Sulawesi Baral

393 394 395 396

l l

l nvest igasi Perkara 13anlen

372 l nvest igasi Perkara Papua Baral

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 38+ 385 386 387 388 389 390 39 1


l'cmberdayaan M asvarakat S ulawesi Barat

I I

1

I I l I

1

I I I I I I

1

I I l

I

1

Besaran

Keterangan

4

5

600.000 2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 4. 140.000 2 .900.000 500.000 4 . 540. 000 1 . 050.000 600.000 2.500.000 1 . 050. 000 1 . 050.000 3 . 960.000 2.900.000 500.000 4 . 540.000 1 . 050.000 600.000 2 . 500.000 1 .050.000 1 .050.000 3 . 960. 000 2. 900.000 500. 000 5.380. 000 1 . 050.000 600.000 2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 4.520.000 2 . 900.000 500.000 5 . 4 1 0. 000 1 . 050.000 600.000 2 . 500.000 1 . 050.000 1 . 050.000 4 . 540. 000 2.900. 000 500. 000 4.780. 000 1 . 050.000 600.000 2 . 500.000 1 . 050.000 1 .050. 000 4. 1 20. 000 2 . 900.000 500.000 4 . 8 1 0 . 000 1 .050.000 600.000 2 . 500.000 1 . 050. 000 1 . 050. 000 4. 1 40. 000 2 . 900.000 500.000

0 1 3 . 1 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum d a n Hak Asasi Manusia SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output I

I

l liklat Berbasis Kompetensi Di Bicl ang Pelatihan Terpadu SI'!'/\ l lagi /\l'Cl/\KUM Bagi J nstansi Terkait

275. 750.000


Kementerian Negara / Lembaga: Keuangan ( 0 1 5 ) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

0 1 5. 0 1 Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Laporan Pembinaan dan Pemeriksaan Akuntan, KJA, AP, KAP, PP, KJPP, Aktuaris, dan Kantor Jasa Aktuaris

1

l�pornn Pemcriksaan Akuntan Publik clan Kantor Akunt an Publik (AP/ KAP)

77

Laporan

3.058. 415.000

2

Laporan Pemeriksaan Pcnilai Publik / Kantor Jasa Pcnilai Publik (PP/ KJPP)

96

Laporan

2 . 767.56 6 . 000

0 1 5 . 02 lnspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output )

1

Pcncgakan Hukum yang Efektif

4

Laporan

4.426.658.000

2

Policy Recommendation Hasil Pcngawasan pacla DJP

4

Policy

5.079.390.000

3

Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJBC

5

Policy

4.228.4 74.000

Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJPB clan

4

Policy

4.217.896 .000

4 5

Recommendation Recommendation

DJ PPR

4

Policy Recommendation Hasil Pengawasan pada DJKN clan

Recommendation

6

Policy Recommendation Hasil Pengawasan pacla DJA, DJPK, clan Pclaksanaan Belanja Modal

Policy Recommendation 4 Policy Recommendation

7

Policy Reconunendation Basil Pcngawasan pada Setjen dan

4

Kcbijakan Pengc1nbangan Pengawasan Intern

4

8

BKF

BPPK

l

PM K Tat a Cara Revisi Anggaran PMK ten tang S tanclar Biaya Masukan P M K tentang Standar Biaya Kcluaran

3.991.506 .000

Policy Recommendation

4 . 358.800.000

Laporan

6 . 001.678.000

Peraturan Peraturan

Peraturan

1 . 038.510.000 1 .544.198.000 840. 765.000

680

Orang

2 . 612.707. 000

1

Berkas

209. 250.000

2

Berkas

418.500.000

0 1 5 . 03 Direktorat Jenderal Anggaran SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Peraturan Bidang Penganggaran

2 3

4. 218.174. 000

l l

1

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output )

4

Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai

0 1 5.04 Direktorat Jenderal Pajak SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Wilayah Luar Jawa

1

2

Peny idikan Tindak Pi
l'eny idikan Tindak Pidana di B idang Perpajakan Dokumen di Bidang Penyidikan

3

Pcn_y idikan Tinctak Pidana di B ictang Perpqjakan

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output ) Pcnyandcraan (Gijzeling )

40

Dokumen

1 Penanggung Pajak

11 .605.000.000

132 .207.000

0 1 5 . 05 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Laporan Hasil Audit

I

Laporan Hasil Aud it Pcnugasan D alam Kota

59

Dokumen

806 .884 . 000

:2 3

Laporan J-lasil Audit Penugasan Luar Kota 1 Lapomn Hasil Audit Penugasan Luar Kota 2

114 61

Dokumen Dokumen

4.550. 766 . 000 3 . 779 . 011.000

4

Laporan 1-l asil Audit Penugasan Luar Kota 3

166

Dokumen

17.347.000.000

0 1 5 . 08 Direktorat Jenderal Perbendaharaan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) LKPP Tingkat Kuasa BUN

1

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta VI

12

Laporan

2

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta V

12

Laporan

207.924.000

3

Ll,PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta IV

12

Laporan

198.132 . 000

4

LKPP Tingkal Kuasa BUN KPPN Jakarta III

12

Laporan

195.684.000

5

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta 1 1

12

Laporan

185. 076 . 000

180. 724 . 000

- 73 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan ( 0 1 5 ) Kode


Uraian

Besaran

Keterangan

4

5

(J

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta I

12

3 Laporan

7

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Khusus Pinjaman dan I-libah

12

Laporan

195.684.000

8

LKPI' Tingkal Kuasa BUN KPPN Bandung I

12

Laporan

1 7 1 .266.000

9

LK l'P Tingkat Kuasa GUN KPPN Bandung II

2

1 80. 1 80.000

12

Laporan

1 47. 1 58. 000

1 0 U,PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Cirebon

12

Laporan

137.970. 000

11

12

Laporan

153.554.000

12 U,PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sukabumi

12

Laporan

144.438.000

13 Lh:PP Tingkat Kuasa B U N KPPN Tasikmalaya

12

Laporan

163.590.000

LKPP Tingkat Kuasa BUN K l'PN Bogor

14 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pu1wakarta

12

Laporan

1 1 9 . 6 1 8.000

15 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Karawang

12

Laporan

1 1 0.642. 000

16 LKPP Tingkat Kuasa GUN KPPN Garut

12

Laporan

1 1 1 . 550. 000

1 7 LKPP Tingkat Kuasa B U N KPPN Sumeclang

12

Laporan

108. 770. 000

1 8 u,;pp Tingkat Kuasa BUN KPPN Kuningan

12

Laporan

1 2 5 . 294.000

19 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jakarta VII

12

Laporan

1 94.868.000

20 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bekasi

12

Lapornn

1 1 7.786. 000

2 1 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Banjarnegara

12

Laporan

1 1 0.678. 000

22 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwodadi

12

Laporan

109. 1 1 8 . 000

:23 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sragen

12

Laporan

1 1 4. 506.000

24 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Klaten

12

Laporan

1 1 8. 886.000

25 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Cilacap

12

Laporan

1 1 3.62:2 .000

26 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pali

12

Laporan

1 1 2 .822.000

:27 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purworejo

12

Laporan

1 1 2 . 386. 000

:28 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tega!

12

Laporan

142. 0 1 4. 000

:29 LKPP Tingkat Kuasa B U N KPPN Magelang

12

Laporan

1 34.382 . 000

30 LKPP Tingka t Kuasa BUN KPPN Kudus

12

Laporan

132.858.000

3 1 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pckalongan

12

Laporan

1 28. 1 94.000

32 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Purwokerto

12

Laporan

1 29 . 542. 000

33 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surakarta

12

Laporan

1 3 5 . 542.000

34 LKPP Tingkat Kuasa GUN KPPN Semarang ll

1 :2

Laporan

1 4 1 . 1 94.000

35 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Semarang ll

12

Laporan

1 23. 294.000

36 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Blitar

12

Laporan

1 5 2 . 756. 000

37 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tuban

12

Lapornn

1 06.852.000

38 LKPP Tingkat K uasa BUN KPPN Sidoatjo

12

Laporan

1 2 1 . 1 36 . 000

39 LK l'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Jembcr

12

Laporan

1 :2 1 . 556.000

40 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pacitan

12

Laporan

1 07. 1 56 . 000

4 1 Lh:PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Mojokerto

12

Laporan

124.268.000

4:2 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Banyuwangi

12

Laporan

1 1 3.852.000

43 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bojonegoro

12

Laporan

1 1 8. 1 08.000

+t LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pamekasan

12

Laporan

150.772.000

45 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Bondowoso

12

Laporan

149.532.000

46 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Madiun

12

Laporan

175.580. 000

47 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kediri

12

Laporan

150.868.000

48 LKPI' Tingkat Kuasa BUN KPPN Malang

12

Laporan

1 6 9 . 536.000

49 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surabaya II

12

Laporan

1 45 .400.000

so

12

Laporan

1 37.464. 000

5 1 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Wonosari

12

Laporan

1 1 3 . 760.000

5 1 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Wates

12

Laporan

1 1 1 . 560.000

53 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Yogyakarta

12

Laporan

183.000. 000

54 LKl'l' Tingkat Kuasa BUN KPPN Lhokseumawe

12

Laporan

1 6 9 . 1 06 . 000

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Surabaya I

55 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Kutacane

12

Laporan

1 1 8.80:2.000

56 LKPP Tingkat Kuasa B U N KPPN Takengon

12

Laporan

1 24.222.000

L

AW

- 74 Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015) Kode

Uraian

1

2

(dalam rupiah) Volume dan

Besaran

Keterangan

3

4

5

Satuan Ukur 12

Laporan

1 34.690.000

58 LK PI' Tingkat Kuasa BUN KPPN Langsa

12

Laporan

1 38.974.000

59

12

Laporan

152. 730.000

12

Laporan

252.326.000

57

LKl'P Tingkal Kuasa l:lUN Kl'PN Tapak Tuan

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Meulaboh

60 LI(l'P Tingkat Kuasa BUN Kl'PN Banda Aceh (i 1

LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Padang Sidem puan

12

Laporan

152.838.000

62

LI,PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Balige

12

Laporan

1 24 . 222 . 000

6 3 LKI'I' Tingkat l,uasa B U N KPPN Tebing Tinggi

12

Lap01-an

1 20. 974 . 000

(i4

12

Laporan

1 15 . 298.000

LKl'P Tingkat Kuasa !JUN KPPN Sibolga

65 LKl'I' Tingkat Kuasa BUN KPPN Sidikalang

12

Laporan

1 15.386.000

66

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Rantau Prapat

12

Lapornn

1 16 . 970.000

67

LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Balai

12

Laporan

1 20. 234.000

68 LKPP Tingkal Kuasa BUN KPPN Gunung Sitoli

12

Laporan

1 25.52 2 . 000

Laporan

1 1 4 .370.000

69

LKl'P Tingkat Kuasa B U N KPPN Pematang Siantar

12

70 U,PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Medan I I

12

Laporan

1 57.330.000

71

12

Laporan

1 33. 1 46.000

72 LK !'I' Tingkat Kuasa BUN KPPN Painan

12

Laporan

1 1 0. 200.000

73

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Lubuk Sikaping

12

Laporan

1 1 5 . 1 80.000

74

LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Solok

12

Laporan

1 1 9 . 900.000

75

LKl'l' Tingkat Kuasa BUN KPl'N Sijunjung

12

Laporan

1 16 . 400.000

12

Laporan

1 70.000.000

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Medan 1

76 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Bukit tinggi LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Padang

12

Lap01-an

1 9 3 . 940.000

78 LK!'P Tingka! Kuasa BUN KPl'N Sekayu

12

Laporan

1 1 5.462 . 000

77

79 LKl'I' Tingkat Kuasa BUN KPPN Baturnja

12

Laporan

1 2 4. 3 1 0. 000

80 LKl'P Tingkal Kuasa BUN KPPN Lubuklinggau

12

Laporan

1 1 7.066.000

81

LKl'P Tingkat Kuasa B U N KPPN Lahat

12

Laporan

1 3 1 .066.000

82

LKPI' Tingkat Kuasa BUN KPPN Palembang

12

Laporan

1 88.342 . 000

83

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPl'N Dumai

12

Laporan

128. 530.000

84 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Rengat

12

Laporan

1 2 1.770.000

85

LKPI' Tingkat Kuasa BUN KPPN Pekanbaru

12

Lapo1·an

1 9 3 . 5 1 0. 000

86

LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Bangko

12

Laporan

1 1 3.552 . 000

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kuala Tungkal

12

Laporan

1 1 1. 732.000

12

Laporan

1 1 4 .424.000

87

88 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Mum-a Bungo 89

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sungai Penuh

90 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Jambi

12

Laporan

1 1 1 . 152 .000

12

Laporan

1 79 . 004 .000

91

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Metro

12

Laporan

1 1 9 . 900.000

92

LKPI' Tingkat Kuasa BUN KPPN Liwa

12

Laporan

10 ... 780.000

93

LKl'I' Tingkat I,uasa BUN KPPN Bandar Lampung

12

Laporan

202 . 580. 000

9.,

LKI'P Tingkat Kuasa BUN Kl'PN Kotabumi

12

Laporan

1 4 2 . 660.000

9 5 L K I ' l ' Tingkat Kuasa BUN K Pl'N Pontianak

12

Laporan

1 80. 936 . 000

96 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sintang

12

Laporan

1 08.448.000

97 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Ketapang

12

Laporan

1 23.8 1 2 . 000

98

LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Singkawang

12

Laporan

1 1 2 . 666.000

99

LKPP Tingkal Kuasa BUN KPPN Putussibau

12

Laporan

1 06.780.000

1 00 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Sanggau

12

Laporan

1 1 4 . 982 . 000

1 0 1 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Palangkaraya

12

Laporan

l 76. 470. 000

102 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Buntok

12

Laporan

139.770.000

103 LI,PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Pangkalan Bun

12

Laporan

1 1 1.620.000

1 04 LI,l'l ' Tingkat Kuasa BUN KPPN Sam pit

12

Laporan

1 2 2 . 1 30.000

1 0 5 LKPP Tingkat Kuasa B U N I,PPN Amlapura

12

Lapornn

1 25. 846.000

1 06 LKPP Ti.ngkat Kuasa BUN KPPN Singantja

12

Laporan

1 27.350.000

1 07 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Denpasar

12

Laporan

1 93.258.000

(

Af1w

- 75 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: Keuangan ( 0 1 5 ) Kode 1


Uraian

B esaran

2 108 LKl'P Tingkat K uasa UUN KPPN Su mbawa Bcsar

12

1 09 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN B ima

12

Laporan

1 29 . 396.000

1 1 0 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Sclong

12

Laporan

1 08 .488. 000

3

Laporan

4 1 23 . 808. 000

I l l LKl'I' Tingka t K uasa BUN KPPN Matarnm

12

Laporan

1 7 9 . 080.000

1 1 2 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Kupang

12

Lapornn

1 87.296.000

1 1 3 u,; pp Tingkat I,uasa BUN KPPN Larnn tuka

12

Laporan

1 26 . 9 6 8 . 000

1 1 4 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Atambua

12

Laporan

1 1 6 .976. 000

1 1 5 LKPP Tingkat Kuasa B U N KPPN Rutcng

12

Laporan

1 3 5 . 59 6 . 000

1 1 6 LJ,J'P Tingkat Kuasa B U N KPPN Waingapu

12

Laporan

1 2 0 . 9 8 8 . 000

1 1 7 LKPP Tingkat K uasa BUN KPPN Emle

12

Laporan

1 3 5 . 076.000

1 1 8 LKPI' Tingkat K uasa BUN KPPN Toli-Toli

12

Laporan

1 2 1 .668.000

1 1 9 LKPP Tingkat K uasa BUN KPPN Poso

12

Laporan

1 :20 . 884. 000

1 2 0 LK I'I' Tingkat Kuasa BUN KI'PN Luwuk

12

Laporan

1 2 0 . 704. 000

1 2 1 LKl'P Tingkat K uasa BUN K PPN Palu

12

Laporan

180.472.000

1 22 LK PP Tingka t I..: uasa BUN l,I'PN Sinjai

12

Laporan

1 08.690. 000

1 2 3 LKPP Tingkal Kuasa BUN J,l'PN Makale

12

Laporan

1 1 5 . 8 1 4 . 000

1 24 LKPP Tingkal K nasa BUN KPPN Benteng

12

Laporan

1 1 2 .026.000

1 2 5 LKl'P Tingkat K uasa BUN K PPN Watampone

12

Laporan

1 3 1 .698.000

1 2 6 LKl'P Tingkat Kuasa B U N KPPN Palopo

12

Laporan

1 3 6 . 578.000 1 3 0 . 794. 000

1 2 7 LKl'P Tingkat Kuasa B U N KPPN Bantaeng

12

Laporan

1 2 8 LKPP Tingkal Kuasa BUN KPPN Pare-Pare

12

Laporan

1 4 9 . 546. 000

1 29 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Makassar II

12

Laporan

1 55 . 706. 000

1 30 LI,PI' Tingkat. Kuasa BUN KPPN Makassar I

12

Laporan

1 59 . 56 2 . 000

1 3 1 LKPI' Tingkat Kuasa BUN KPPN Raha

12

Laporan

1 1 2 . 732. 000

1 32 LKPI' Tingka l Kuasa BUN KPPN Kolaka

12

Laporan

1 1 6 .388.000

133 LKl'I' Tingkal K uasa B U N KPl'N Bau-Bau

12

Laporan

1 38.308.000

13-+ LK l'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Kendari

12

Laporan

1 89 . 52 8 . 000

1 35 LKl'P Tingkat K uasa BUN Kl'PN Jayapura

12

Laporan

243.866. 000

136 LKPP Tingkat Kuasa B U N KPPN Biak

12

Laporan

1 63 . 6 1 8 . 000

1 37 LKPP Tingkat Kuasa B U N K PPN Merauke

12

Laporan

1 9 0 . 838. 000

1 38 LKl'I' Tingkat Kuasa BUN KPPN Nabire

12

Laporan

1 72 .986.000

1 39 LKl'P Tingkal Kuasa BUN KPPN Wamena

12

Laporan

1 7 1 .626 .000

1 40 LKPP Tingkal Kuasa BUN Kl'PN Serui

12

Laporan

1 59 . 882 .000

1 4 1 LKPI' Tingka t Kuasa B U N KPPN Timika

12

Laporan

1 56 . 760.000

1 42 LKPI' Tingkat Kuasa B U N KPPN M uko-M uko

12

Laporan

1 0 8 . 1 4 0 . 000

1 43 LKl'l' Tingkal K uasa !J U N KPPN Curup

12

Laporan

1 24 . 860. 000

1 44 LKl'P Tingkat Kuasa B U N K PPN M an na

12

Laporan

1 2 5 . 1 20. 000

145 LKPP Tingkat K uasa BUN KPPN Bengkulu

12

Laporan

1 7 6 . 420. 000

1 46 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Temate

12

Laporan

228.656.000

1 4 7 LKl'P Tingkat Kuasa B U N KPPN Tobelo

12

Laporan

1 3 3 . 560. 000

1 4 8 LKPP Tingkal Kuasa B U N K P P N Pangkal Pinang

12

Laporan

196.372.000

1 49 LKPP Tingkal Kuasa BUN KPPN Tanjung Pandan

12

Laporan

1 1 3.888.000

1 50 LKPP Tingkal K uasa BUN KPPN F'ak-F'ak

12

Laporan

1 5 1 . 730.000

1 5 1 LKPP Tingkat K uasa BUN KPPN Sorong

12

Laporan

1 89 . 770. 000

1 52 Ll�l'I' Tingkal K uasa BUN KPPN M a nokwari

12

Laporan

1 87. 1 38 . 000

1 53 LKl'l' Tingkal Kuasa BUN K PPN Mamuju

12

Laporan

1 57 .586.000

1 54 LKl'I' Tingkal K uasa BUN KPPN Majene

12

Laporan

1 2 4 . 2 8 2 . 000

1 55 LKl'P Tingkat K uasa BUN KPPN Masohi

12

La poran

1 3 3 . 59 6 . 000

1 56 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Saumlaki

12

Laporan

1 2 5.380.000

1 57 LKPP Tingkat K uasa B U N KPPN Tuai

12

Laporan

1 3 2 . 580. 000

1 5 8 LKl'P Tingkat K uasa B U N KPPN Ambon

12

Laporan

1 85 . 0 7 2 . 000

Keterangan

5

- 76 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Keuangan (015) Kode

Uraian

1

2


Besaran

1 59 LI,PI' Tingkat Kuasa BUN KPPN IJit ung

12

Laporan

4 1 20 . 870.000

1 6 0 LKJ>l > Tingkat �uHsa B U N KPPN Kotamubagu

12

Laporan

1 26 . 950.000

3

1 6 1 LKl'I' Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahuna

12

Laporan

1 25 . 030.000

1 6 2 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Manado

12

Laporan

20 1 . 1 50 . 000

1 6 3 LKPI' Tingkat Kuasa BUN KPPN Goront alo

12

Laporan

1 7 7 . 264.000

1 64 LKPI' Tingkat Kuasa BUN KPPN M arisa

12

Laporan

1 1 0 . 2 6 2 . 000

1 6 5 LKPI' Tingkat Kuasa B U N KPPN Banjarmasin

12

Laporan

203. 780.000

1 ()6 LKPP Tingkat I, uasa BUN KPPN Barabai

12

Laporan

145.660. 000

1 6 7 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPl'N Tanj ung

12

Laporan

1 4 8 . 040.000

1 6 8 LKl'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Kotabaru

1 :2

Laporan

1 1 2 . 620. 000

1 6 9 Lh:l'P Tingkat Kuasa U U N I,l'PN Pelaihari

12

Laporan

1 0 1 .300. 000

1 70 LKPI' Tingka t Kuasa BUN KPPN Samarincla

12

Laporan

1 9 7 . 1 76 . 000

1 7 1 LKl'I ' Tingkat Kuasa BUN KPPN Balikpapan

12

Laporan

1 57.248. 000

1 72 L!,PP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tanjung Reclep

12

Laporan

1 1 3 . 844.000

1 73 LI, l'l' Tingkat K uasa llUN KPPN Tarakan

12

Laporan

1 7 1 .428.000

1 74 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Nunukan

12

Laporan

1 2 0 . 284.000

1 7 5 LKPI' Tingkat I, uasa B U N KPPN Rangkasbitung

12

Laporan

108.446.000

1 76 LJ,l'l' Tingkat Kuasa BUN KPPN Tangerang

12

Laporan

1 4 6 . 42 6 . 000

1 77 LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Serang

12

Laporan

1 9 1 . 534.000

1 7 8 LKl'l' Tingkat K uasa B U N K PPN Tanj ung Pinang

12

Laporan

1 54.424.000

1 79 Ll,l'P Tingkat Kuasa BUN KPPN Ba tam

12

Laporan

1 38. 704.000

Peserta

2 .455.300

Pcserta

4.800.066

Peserta

5 . 76 l . 033

Peserta

7 . 087. 700

0 1 5 . 1 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

1 2 3 4

Layanan Kediklatan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan D iklat lliclang Anggaran clan Pcrbenclaharaan Selama 3 s.cl. 5 Hari Diklat Flidang Anggaran clan l'erbenclaharaan Selama 6 s.cl. 1 2 Hari Diklat B iclang Anggaran clan Perbendaharaan Selama 13 s.d. 1 6 l·lari l l iklat l l iclang Anggaran dan Perbenclaharaan Selama 17 s . cl . 1 9 J -lari

5

Layanan Kediklatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Dikla t Fungsional Pe1ncriksa D0ku1nen Bea dan Cukai

Layanan

1 0 . 6 09 . 1 6 6

6

Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabcanan clan Cukai

Layanan

2 1 . 9 1 9 . 566

7

D i klat Tcknis Sullstantif Dasar Kepabcanan clan Cukai (Di Luar Kantor)

Layanan

53. 37 9 . 566

Diklat Tcknis Umum Biclang Bea clan Cukai Kesamaptaan

Layanan

14. 1 2 7.200

9 · l.liklat Teknis Umum Biclang Bea clan Cukai Kesamaptaan (Di Luar Kantor) 10 Diklat T<'knis Umum B iclang Bea clan Cukai Ketrampilan S<.'njata 1 1 Diklat Teknis S ubstantif Spesialisasi Biclang Bea clan Cukai

Layanan

24.956 . 366

Layanan

3.47 1 .600

Layanan

1 9 . 1 98. 533

Layanan

1 9 . 387. 1 6 6

Layanan

1 0 .438.800

Layanan

8 .484 . 066

Layanan

6 . 849.800

Layanan

6 . 5 1 1 .1 00

Layanan

5 . 1 58.433

Layanan

4.627.333

Layanan

8.773.966

8

Post Clearance Audit

1 2 Diktat Tcknis Substantif Spesialisasi Penindakan Kepabeanan clan Cukai 13 Diklat Tcknis Substantif Spcsialisasi B iclang Bea clan Cukai Selama 24 s.c!. :28 Hari 1 4 D iklat Teknis Substantif Spesialisasi Biclang Bea clan C ukai SPlama :20 s.cl. 23 Mari 15 Diklat Teknis S u bstantif Spcsialisasi B idang Bea clan C ukai Sclama 16 s.cl. 19 Hari 1 6 D iklat Teknis Substantif Spesialisasi Biclang Bea dan Cukai Sclama 13 s.c!. 15 Hari (Dengan Praktek Ke1ja Lapangan) 17 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi B ic!ang Bea clan Cukai Sclama 13 s.c!. 15 Hari (Tanpa Praktck Ke1ja Lapangan) 18 Diklat Teknis Substantif Spcsialisasi/ D iklat Teknis Umum 11ic!ang Llea clan C u kai Selama 9 s.cl. 1 2 Ha1i 1 9 Workshop Bidang Bea clan C ukai (Di Luar Kantor)

Keterangan 5

- 77 (dalam rupiah)

Kementerian Negara /Lembaga: Keuangan ( 0 1 5 ) Kode

Uraian

1

2

:20


B esaran

Keterangan

4

5

Works/top

13iclang 13ca dan Cukai (Dengan Praktek Kc1:ja

I

Layanan

2.6:25. 100

Workshop

Biclang [lt'a dan Cukai (Tanpa Praktek Kerja

1

Layanan

3. 1 04.233

1

Layanan

1 . 66 1 . 733

1

Layanan

2 . 353.566

1

Layanan

3 . 296.900

I

Layanan

3.487.733

1

Layanan

6.445.700

1

Layanan

9 . 025.600

I

Layanan

1 2 . 1 1 7.466

1

Layanan

1 3 . 237.466

30 Diklat Biclang Keuangan Umum Selama 3 s.d. 5 Hari

1

Layanan

2.468.066

3 1 Diklat I3iclang Keuangan Umum Selama 6 s.cl . 1 0 Hari

1

Layanan

3 .606.466

32 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 1 1 s.cl. 15 Hari

1

Layanan

5.243 . 1 00

33 Diklat Bidang Keuangan Umum Selama 1 6 s.cl. 20 Hari

1

Layanan

6 . 948.066

34 Diklal Bidang Kcuangan Umum Selama 3 s.cl. 5 Hari

1

Layanan

5.946 . 166

1

Layanan

9. 1 1 4.966

1

Layanan

14. 1 35.600

37 Dildat Biclang Perpajakan Selama 3 s.cl. 5 Hari (Ticlak

l

Layanan

1 . 758.900

38 Diklat Biclang Pcrpajakan Setama 3 s.cl. 5 Hari (Diasramakan)

1

Layanan

2.569.:233

39 Diklat B idang Perpajakan Selama 3 s.cl . 5 Hari (Di Luar Kantor) 40 Diklat Biclang Perp,\jakan Selama I O s.d. 1 2 Hari

1

Layanan

6 . 055.:233

l

Layanan

4.766.666

1

Layanan

1 1 .430.900

1

Layanan

7. :294. 1 33

1

Layanan

1 7 . 86 :2 . 600

21

Lapangan) Lapangan)

Layanan Kediklatan di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

22 Diklat Biclang Kckayaan Negara clan Perimbangan Keuangan Setama 3 s.cl . 5 Hari (Tidak Diasramakan) 23 Diktat Biclang Kckayaan Negara clan Perimbangan Keuangan Selama 3 s.cl. 5 Hari (Diasramakan) 24 D iktat Biclang Kckayaan Negara clan Perimbangan Keuangan Sclama 3 s.cl. 5 Hari (Di Luar Kantor) 2 5 Diktat I3iclang Kekayaan Negara clan Perimbangan Keuangan Srlama 6 s.cl. 1 0 Hari (Diasramakan) 26 D iklat Biclang Kckayaan Negara clan Perimbangan Keuangan Setama 1 1 s.cl. 20 1-Iari (Diasramakan) 2 7 Diklat Bidang Kekayaan Negara d a n Perin1bangan Keuangan Selama 2 1 s.cl. :25 Hari (Diasramakan) 28 Diktat Biclang Kekayaan Negara clan Perimbangan Keuangan Sclama 26 s.cl. 29 1-lari (Diasramakan) 29 Diklat Hiclang Kekayaan Negara clan Perimbangan Keuangan Sctama 31 s.cl. 35 Hari (Diasramakan) Layanan Kediklatan di Bidang Keuangan Umum

(O iasran1akan)

35 Diklat Bidang Kcuangan Umum Selama 6 s.cl. 10 Hari (Diasramakan)

36 Diklat Bidang Kcuangan Umum Selama 1 1 s.d. 1 5 Hari (D iasran1akanl

Layanan Ked°iklatan di Bidang Perpajakan

Diasran1aka11)

(D iasra1naka11)

4 1 Diklat 13iclang Perpajakan Selama 1 0 s.d. 1 :2 Hari Asrama Ekstcrnal (Di Luar Kantor) 42 Diklat Biclang Perpajakan Selama 15 s.cl. 19 Haii (Diasranrnkan) 43 Diklat Biclang Perpajakan Selama 15 s.cl. 1 9 Hari (Di Luar Kantor) 44 Diklat Biclang Pcrpajakan Orientasi

1

Layanan

6.475. 566

1

Layanan

5 . 648.233

1

Layanan

7 . 509.733

47 Diklat Ujian Dinas

1

Layanan

2 . 568. 300

48 D iklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) 49 Diklat Biclang Pengcmbangan SOM Capacity Building/In

1

Layanan

473. 1 9 0

1

Layanan

984. 166

50 Diklat I3iclang Pengcmbangan SOM Selama 3 s.cl. 5 Hari

1

Layanan

3.677.333

5 1 Diklat I3idang Pengembangan SDM Persiapan Ke Luar Negeri

1

Layanan

57.937. 800

1

Layanan

1 2 . 02 1 .8:29

1

Layanan

1 3 .6 1 1 .4:26

1

Layanan

14.38 1 . 29 1

45 Diklat Teknis Substantif Dasar B iclang Perpajakan Selama :2:2 l lari 46 D iktat Teknis Substantif Dasar Biclang Perpajakan Selama 3:2 Hari Layanan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pasca Sarjana

House Training

Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan

52 Program Pencliclikan Diploma I Regnier Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 53 Program Pendidikan D iploma Ill Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 54 Program Penclidikan Diploma IV Reguler Sekolah Tinggi Akun t a n s i Negara

- 78 (dalam rupiah)

Kementerian Negara /Lembaga: Keuangan ( 0 1 5 ) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

Laporan Penelitian dan Pengembangan

55

Kajian Akademis Badan Pendidikan Dan Pelatihnn Kcuanga n

1

Layanan

1 83 . 5 1 0 . 000

56

J u rnal I3aclan Pcndirlikan Dan Pelatihan Keuanga n

1

Layanan

1 1 4 . 2 2 0 . 000

- 79 Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian (018) Kode

Uraian

1

2

(clalam rupiah) Volume dan Satuan Ukur 3

018.01 Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Tersedianya Dokumen Anggaran dan Pelayanan Ketatausahaan Biro I RapHl Keija N asional {Rakernas) Pe1nbangunan Pertanian 20 1 8 Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kinerja 2 3

4

Pcmantauan clan E:valuasi Capaian lndikator Kinerja Kementerian Pertanian Pemantauan clan Evaluasi Capaian l ndikator Kincrja Sekretariat Jendcral Kemente1ian Pertanian Tersedianya Dukungan Kegiatan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian Publikasi Statistik Pertanian

Besaran

Keterangan

4

5

Dokumcn

836.039.000

Laporan

1 5 5 . 550.000

Laporan

140.750.000

Dokumen

1 74.6 1 6 . 000

018.02 Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output ) 1

Rekomenclasi Hasil Audit Kine1ja pacla Satker lingkup Sckrc tarial Jencleral, Direktorat Jenderal Hortikultura, clan l:laclan Penyuluhan dan Pcngcmbangan SOM Pertanian

2

Rekomcndasi Pengawalan lingkup Sekretariat Jcnderal, l )irektorat Jendcral Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pcngembangan SDM Pertanian Rekomcnclasi lfasil Evaluasi SAKIP lingkup Sekretariat Jendcral, Direktornt Jenclernl Hortikulturn, dan Badan l'enyuluhan dan Pcngembangan SDM Pcrtanian serta SAKIP

:3

1 70

Rekomenclasi

4.6 1 1 . 036 . 000

7

Rckomenclasi

1 .438.57:2.000

14

Rekomendasi

54 1 .95:2.000

5

Rekomendasi

74:2 . 1 1 4 . 000

126

Rekomendasi

4.6:23.652 .000

88

Rekomendasi

1 .438.572 . 000

Kemcnterian

4

Rckomendasi I-lasil Reviu Laporan Kcuangan lingkup Sekretarial Jenderal, Dircklorat Jendcral 1-Iortikultura, dan Baclan Pcnyuluhan dan Pcngcmbangan SDM Pertanian serta Laporan Keuangan Ken1enterian

5

Rekomenclasi l l asil Audit Kine1ja pada Satker lingkup Iingkup Uitjcn Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pcrtanian Rekomenclasi Hasil Pengawalan pacla Satker lingkup Ditjen

6

Tanaman Pangan dan Ditjcn Prasarana dan Sarana Pertanian

7

Rekomenclasi J-lasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Tanaman Pangan clan Ditjen Prasarana clan Sarana Pertanian

2

Rekornenclasi

4 1 5. 83:2.000

8

Rekomendasi Basil Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen Tana1nan Pangan clan D itjcn Prasarana dan Sarana Pertanian

12

Rekomenclasi

457.75:2. 000

Rekomenclasi Hasil Audit Kine1ja pada Satker lingkup Ditjen Pcrkcbunan, I3aclan Litbang Pcrtanian dan Baclan Kctahanan Pa ngan 1 0 Rekomendasi Basil Pcngawalan lingkup Ditjen Pcrkebunan, I3aclan Lit bang Pcrtanian dan Baclan Kclahanan Pangan

1 78

Rckomendasi

4.63 1 . 076.000

50

Rekomenclasi

1 .438.572.000

1l

3

Rekomenclasi

4:27.472.000

Rekomcnclasi

447. 094. 000

1 50 Rekomendasi

4.6 1 6 .076 . 000

36

Rckomendasi

1 .438.572.000

5

Rckornendasi

4 1 2 .47:2.000

10

Rekornenclasi

432.094.000

9

Rekomenclasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkcbunan, Badan Lilbang Pertanian clan Baclan Ketahanan Pangan 12 Rekomenclasi Hasil Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perkebunan, Baclan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan 13 Rekomcnclasi hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup l nspektorat Jencleral, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hcwan, I3adan Karantina Pertanian 1 4 Rekomcndasi Hasil Pengawalan lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Petcrnakan clan Kcsehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian 15 Rekomenclasi Basil Evaluasi SAKIP lingkup Inspektorat .Jenderal, Diljen Peternakan clan Kesehalan Hcwan, Badan Karant ina Pcrtanian 16 Rckomenclasi Hasil Reviu Laporan Keuangan l ingkup lnspcktorat Jenderal, Ditjen Pcternakan clan Kcsehatan Ikwan, Badan Karantina Pertanian SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu 17 Audit Tujuan Tertenlu 18

Audit Invcst igasi

18

25

Rekornenclasi

1 .453. 264.000

211

Rekomencl asi

1 . 344.660.000


Uraian

1

2

(dalmn rupiah) Volume dan Satuan Ukur 3

Besaran

Keterangan

4

5

0 18.03 Direktorat Jenderal Tana_man Pangan SBK Indeks Blaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

1 :2 3 4

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Pcnerapan Penanganan DP! (Biopori)

1

Hektar

3 . 9 7 2 . 500

Pcnerapan Penanganan DP! (Biopori) Wilayah Khusus (NTJ', Papui1 , Papua Barat , M aluku, Maluku Utara) l'cnernpan Penanganan DP! (Sumur Pantek)

1

1-Iektar

4.43:2. 500

1

1-Iektar

5 . 03 0 . 000

Pcncrapan Penanganan D P! (Sumur Pantek) Wilayah Khusus (N'J·r,Papua, Papua Bara t , M aluku, M aluku Utara)

1

1-Iektar

6 . 2 70 . 000

1

Kelompok

3 :2 . 6 7 0 . 000

0 1 8 .04 Direktorat Jenderal Holtikultura SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran

( Output )

I

OAP Cabai

:2

GAP Bmrnng Mcrah

I

Kelompok

3 :2 . 6 70.000

3

GAP Sayuran dan Tanaman O bat

1

Kelompok

3:2.670. 000

1 1

Kelompok Kelompok

40.5 1 6 .000 46.767. 000

1 1

Kelompok Kelornpok

35.820 .000 38.000.000

1 1 1 1

Kelompok Kclornpok Kclompok Kelompok

35.982.000 26.4 1 7 .000 2 1 . 1 57.000 2 1 . 1 57.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1

KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT

1 0 0 . 300.000 1 0 3 . 2 1 0 . 000 1 0 2 . 0 1 0 . 000 1 00.900.000 1 1 2 .730.000 1 09 . 030.000 1 09 . 030.000 1 1 0.630. 000 1 03 . 9 2 0 . 000 1 0 6 . 6 2 0 . 000 1 0 5 . 5:20 . 000 1 06 . 4 1 0 . 000 1 24.520. 000 1 0 5 . 2 1 0 . 000 1 1 4.720. 000 1 1 0 . 830.000 1 1 3 . 030. 000 1 1 5.030.000 1 0 9 . 0 3 0 . 000 1 35 . 1 50 . 000 9 3 . 790. 000 1 0 0 . 1 70 . 000 1 1 8 . 53 0 . 000 1 6 3 .500. 000 1 04.070. 000 1 4 1 . 06 0 . 000 99. 700.000 1 1 1 .830. 000 1 0 6 . 9 2 0 . 000 1 1 3 .530.000 1 58 . 080. 000 1 1 1 .030.000 1 1 1 .920. 000

30

Orang

57. 247.000

30

Orang

6 6 . 4 1 2 . 000


4 5 6 7

PHT Pl IT Wilayah Barnt.

PHT Wilrtyah Tim u r

GAP Buah dan Florikultura GAP Buah

GAP Flori k u l 1 ura

GHP Holtikultura G I I P Buah 9 G i l l' Florikulturn J O G H P Sayuran 1 1 O H P Tana man O bat 8

0 1 8 .05 Direktorat Jenderal Perkebunan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

l

SL-PHT Perkebunan SL- PHT Perkebunan Provinsi Jawa Barat SL- Pl·IT Pcrkebunan Provinsi Jawa Tengah SL- PHT Pcrkebunan Provinsi D . I Yogyakarta SL- PI·IT Perkebunan Provinsi Jawa Timur SL- PI-IT Perkebunan Provinsi Aceh SL- PHT l 'crkebunan Provinsi Sumatera Utara SL-PJ IT Perkebunan Provinsi Sumat era Barnt S L-PI·J T Pcrkcbunan Provinsi Riau SL-PI IT Perkcbunan Provinsi Jam bi SL-PHT Perkcbunan Provinsi Sumatera Sclatan SL- PHT Perkebunan Provinsi Lampung SL-Plff Pcrkcbunan Provinsi Kalimantan Barat SL-PHT Perkeburnm Provinsi Kalimantan Tengah SL-l'I·IT Perkcbunan Provinsi Kalimantan Selatan SL- Pl-IT Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur SL-PHT Perkcbunan Provinsi Sulawesi Utara SL- PI·IT l'crkebunan Provinsi Sulawesi Tengah SL-PI·IT l'crkebunan Provinsi Sulawesi Selatan SL- PI·IT Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara SL-PI·IT Pcrkcbunan Provinsi Maluku SL-PI-IT Perkcbunan Provinsi Bali S L- PI·IT Pcrkcbunan Provinsi Nusa Tenggara Barat SL-PI IT Perkebunan Provinsi Nusa Trnggara Timur SL- PI· IT Perkebunan Provinsi Papua SL- Pl IT Pcrkebunan Provinsi Bengkulu S L-l'HT Pcrkebunan Provinsi M aluku Utara

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 :.26 27 SL-PI-IT Pcrkcbu nan 28 SL-l'I IT f'erkebunan 29 SL- Pl-IT Pcrkebunan 30 SL-PHT Perkcbunan 3 1 SL-l'HT Pcrkebuna n 3:2 SL- PHT Perkebunan 3 3 S L- PI·IT Perkebunan

Provinsi Bantcn

l'rovinsi Kepulauan Bangka Belit ung Provinsi Gorontalo Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Papua Baral Provinsi Sulawesi Barnt Provinsi Kalimantan Utara

0 1 8.06 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

1 2

Pengembangan Kualitas SDM Bidang Pakan Bimtck M anajemen clan Teknologi Pakan di Sum atcra, Jawa, I3ali, NTl:3, NTT, Kalimantan, dan Su lawesi

Bim tck Manajcmcn clan Teknologi Pakan di Maluku, Maluku

U t a n1 . PHntt H , clan Panua Barat


Kementerian Negara / Lembaga: Pertanian (018) Kode

Uraian

1

2


3

SBK Indeks B iaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Peningkatan Kapasltas Petugas IB, PKB dan ATR 3 Pcningkatan Kapasitas Petugas 18 4 Pcningkatan Kapasitas Petugas PKB/ ATR

Besaran

Keterangan

4

5

Orang Orang

1 5 . 3 37.400 1 4 . 386.900

Unit

311. 500.000

Unit

306. 000. 000

Unit

327.000.000

Rckomenclasi

244. 700.000

1 00

Jenis

213.967.000

0 1 8 .08 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Mendukung Desa Organik I Unit Pcngolah Pupuk Organik Menclukung Desa Organik Wilavah Baral :2 Unit l'engolah Pupuk Organik Mcnclukung Desa Organik Wilavah Tengah 3 Unit l'engolah Pupuk Organik Mendukung Dcsa Organik Wilayah Timur 0 1 8.09 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian SBK Total B iaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Rumusan Kebijakan Pengembangan Mektan l 13ahan Rrkomenclasi Kel>ijakan

2

Mikroba veteriner terkonservasi dan terkarakterisasi :2

Mikrol>a vetcriner terkonse1vasi dan tcrkarn kterisa si B ibit Sumber Ternak Unggulan

3

13ibil Unggul Ternak Ayam KU13- l

48500

Ekor

227. 3 2 2 . 000

-I

13ibit Unggul Ternak ltik Petelur

50990

Ekor

330.080.000

1 37

l�kor

2 1 3. 1 2 5 . 000

:2

Judul

275 . 530.000

1

Teknologi

65.000.000

1

GO

3 . 458

1

Ton

2 3 . 1 50.000

1

Budset

5

Bibit Unggul Tcrnak Domba Com pass Agrinak Publikasi yang Diterbitkan

6

Pencrbitan Publikasi Hasil Litbang Pcrtanian Berbahasa


7

Komponen Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Laban (Tanah, Air dan Lingkungan Pertanian) l'cnyusunan Satuan Biaya Penelitian Rumah Kaea Benih Sumber Kentang

8

Benih Sumber Kentang B enih Sumber Bawang Merah

9

Brnih Sumber Bawang Merah VUB Biblt tebu

10

llibit tcbu G:2

3:21

Benih sumber tanaman pad! II

Produksi llcnih Penjcnis (BS) Padi

1

Ton

3 1 . 1 :20.000

12

Produksi Bcnih Dasar (['S) Padi

1

Ton

20.850.000

13

Procluksi Brnih Sebar (SS) Pacl i (per ton)

1

Ton

14.854.000

14

Benih sumber tanaman jagung Procl uksi Benih Penjenis Jagung (BS)

1

Ton

43. 175.000

15

Procl uksi Be11il1 Dasar Jagung (F'S)

1

Ton

36. 2 1 5 .000

16

Procluksi Bcnih Pokok Jagung (SS)

1

Ton

3 1 .600.000

Benih sumber tanaman kedelai 17

Procluksi Benih Pcnjcnis Keclelai (BS)

l

Ton

2 7 . 0 1 7 . 000

18

l'rocluksi 13enih Dasar Kedelai (F'S)

1

Ton

2 2 . 983.000

Procluksi Bcnih Pokok Kedelai (SS)

1

Ton

17.46-1.000

1

Lisensi

85.000.000

1

Rekomenclasi

1 03. 588.000

1

Orang

5 . 1 09.333

1

Orang

5 .789 .166

l

Orang

9 . 162 . 766

1

Orang

5 . :275.000

19

Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan :20

Kc1jasama Hasil lnovasi Balitbangtan

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output ) :2 1

Rumusan alternatif kebijakan responsif dan antisipasif isu-isu aktuaJ pen1bangunan pertanian

0 1 8 . 1 0 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusla SBK Indeks Blaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

1 :2 3 -I

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong Wilayah Barat Diklal Teknis Pemeriksaan Kesehatan Daging (Keumiaster) llagi l'ctugas, Wilayah Baral Diktat Teknis l'cmeriksaan Kcbuntingan (PKB) pacla Sapi Bagi Pctugas, Wilayah Barat Diklat Tcknis Kesehalan J-Iewan Bagi Petugas, di Wilayah Barf\t

(

A&w

- 82 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Pertanian ( 0 1 8 ) Volume dan Satuan Ukur

Uraian

Kode

3

2

1

5

l nseminasi Buatan Wilayah Baral . Agdbisnis Sapi Perah Wilayah Baral. Pakan Ternak W ilayah Barnt Sapi Potong Wilayah Barnt. Pasca l'anen clan Pengolahan Daging Wilayah Baral. Pasca Panen clan Pengolahan Susu Wilayah l larat.

Keterangan

4

5

I

Orang

5.640.833

1 1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

1 2 . 508.500 5.52 1 . 166 5.640.833 5.627. 166 5 . 52 1 . 166 5.487. 833

Uiklat Tcknis Pengolahan Limbah Ternak, W ilayah Bara l .

6 Diklat 7 D iklat 8 Diklat 9 Diklat 10 Diklat 1 1 Diklat

Besaran

1

Orang

6 . 593. 833

1 3 Diklat Teknis Perlind ungan Tanaman Pangan Wilayah Tengah.

1

Orang

6.473. 000

J.-1

12

Diklat Butcher Wilayah Baral.

Tengah. 1 5 Diklat Teknis Oucliclaya Kakao Wilayah Tengah 1 6 Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit Wilayah Tcngah

1

Orang

6 .473.000

1 I

Orang Orang

6 .489.666 6.489.666

17 D iklat Pcnanganan Pasca Panen Jagung Wilayah Tcngah 1 8 Uiklat Teknis Tat a Guna Air (TOA) Wilayah Tengah 1 9 Diklat Pcnanganan Pasca Panen Kakao Wilayah Timur

1 1 1

Orang Orang Orang

6 . 456.333 7 . 097.000 6 . 258. 333

20 lliklat Teknologi Buclidaya Kakao Wilayah Timur

1

Orang

6.293.666

:2 1

22 Diklat Pengolahan Li1nbah Pcr1 anian dan Pupuk Organik

1 1

Orang Orang

6 . 293.666 6 . 293.666

23 D iklat Pasca Pancn clan Pcngo lahan Hasil Perlanian W ilayah

1

Orang

7.054.666

24

1

Orang

7.057.000

25 Diklat Operator Mcsin Pcrtanian Wilayah Timur 26 Diklat Bongkar l'asang Mesin Pcrtanian Wilayah Timur

1 1

Orang Orang

6 . 293.666 6 . 293.666

27

1

Orang

8.688.666

1

Orang

8 . 722 . 000

1 1

Orang Orang

8.341 . 000 6.990. 000

D iklat 'J'cknis Pcrlinclungan Tanaman Perkebunan \V ilayah

IJiklat Teknologi Bucliclaya Melon Wilayah Timur Wilavah Timur

Timur

D iklat Pcnangana n Alat. M eka n isasi Pcrtanian Wilayah Timur

Diklat Teknis Pemanfaatan Lirnbah Ternak Menjadi Biogas clan Pupuk Organik Wilayah Timur 28 .Diklal Tcknis Pemeriksaan Kebuntingan Wilayah Timur 29 D iklat Agribisnis Sapi Potong Wilayah Timur 30 Diklat Pcngolahan Hasil Tcrnak Wilayah Timur 3 1 Diklat Manajemen Hijauan Pakan Ternak Wilayah Timur 32 33

1

Orang

6 .970.000

Diklat Perawatan lncl u k clan Pedet Wilayah Timur Diklat I'cngolahan clan Pengawctan H ij auan Pakan Ternak Wilay,ih Timur 34 Diklat Agrihisnis Ternak Kambing Wilayah Timur

1 1

Orang Orang

6.970.000 6 . 960. 000

1

Orang

6 . 957.500

35

1

Orang

6 . 867.666

1 1 1 1 I


5.087.933 5. 1 07. 1 33 5.352.800 5. 1 1 2 .966 5.096 . 1 33

1

Orang

5. 099.633

42 Diklat Tcknis Terakreclitasi Buclidaya D urian Wilayah Barat

1

Orang

5. 1 1 2 . 966

43

36 37 38 39 40 41

Diklat Teknis Pcmanfaatan Limbah Ternak Menjacli Biogas clan Pupuk Organik Wilayah Timur Diklat Tcknis Agribisnis Tanaman Pangan W ilayah Barnt D iklat Teknis Terakreditasi Karet Wilayah Barnt Diklat Teknis Trrakrcclitasi Kelapa Sawit Wilayah Barnt Diklat Tcknis Terakreclitasi Pasca Panen Kakao Wilayah Baral Diklat Teknis Tcrakreclitasi Budidaya Jamur Tiram Wilayah Barat

Diklat Teknis Tcrakreclitasi Bucliclaya Buah Naga Wilayah

Barat

\ Diklat Teknis Agribisnis Tebu Wilayah Barnt

I

Orang

5 . 197 .000

44 l liklat Tcknis Agribisnis Sayuran Organik Wilayah Barnt

1

Orang

5 . 1 97.000

45 Diklat Teknis Agribisnis Pisang Wilayah Barnt

I

Orang

5 . 1 97 . 000

46

Diklal Pengolahan clan Pcmasaran Hortikultura Wilayah Timur 47 Diklat Bucliclaya Sayuran Bagi Petugas Wilayah Timur

1

Orang

3.6 1 5.000

1

Orang

3.6 1 5 . 000

48 Diklat Divcrsilikasi Pangan clan Gizi Bagi Pct.ugas Wilayah

1

Orang

3.785.000

49 Diklat M edia Tercetak Bagi Penyuluh Wilayah Barnt 50 D iklat Alat Bantu Prcscntasi Wilayah Baral 5 1 Uiklat Pembuatan D isplay Pameran Wilayah Barat

I I

Orang Orang

5.799 . 333 5.799.333

1

Orang

5.799.333

52 Diklat Audio Visual Bagi Penyuluh Pertanian Wilayah Barat 53 Diklat Pcmbuatan Website Bagi Petugas Wilayah Barat

1 1

Orang Orang

5.799. 333 6 . 324.333

54 Diklat l'enulisan llmiah Populer Wilayah Barnt 55 Diklat Teknis Pcrencanaan Bagi Petugas Wilayah Baral 56 D iklat 1,eprotokoleran Bagi Petugas Wilayah Barat

1

Orang

5.799.333

1

Orang

6 . 324.333

1

Orang

5.9 1 9 . 333

57

1

Orang

7.094. 833

1

Orang

6 .954.833

Timur

IJiklat Dasar Fungsional Pcngawas Bibit Ternak Terampil Wilayah Baral 58 Diklat Alih Kclompok Bagi Fungsional Pengawas Bibit Ternak ""'· .•, 1, n . .., ,

A&w

- 83 Kementerian Negara /Lembaga: Pertanian ( 0 1 8 ) Kode

Uraian

1

2


3

59

B esaran

Keterangan

4

5

l)iklal Oasar Fungsional l'engawas M u t u Pakan Ternak Tcrampil Wilavah Barat 60 Diktat /\lih Kelompok l3agi Pengawas M u tu Pakan Te.rnak Wilayah Baral 6 1 Diklat lJasar PMliP Ahli Wilayah Baral

1

Orang

1 2 . 2 1 7.666

62

1

Orang

l l . 1 27.666

Diklat Dasar PO[ Yf Tcrampil Wilayah Barnt

1

Orang

7. 246 . 033

1

Orang

6.954. 833

63 Diklat Dasar l'P Tcrnmpil W ilayah Barnt 6-1 Diktat Dasar POPT /\hli Wilayah Barnt 65 Diktat Alih Kclompok Bagi PBT Wilayah Baral

I

Orang

1 1 . 394.333

1 1

Orang Orang

12.90 1 . 000 9 . 743.666

66 f)iklat Alih Kclompok Bagi PP Wilayah Baral

I

Orang

9.303.666

67 Oiklat Dasar PBT Terampil Wilayah Baral

1

Orang

9 . 743.666

68 Diktat Pcngawas Mutu Pakan Ahli Wilayah Barnt 69 Oiklat Pcngawas Oioit Ternak Ahli Wilayah Barnt

1

Orang

8.276.666

1

Orang

8.208.500

70 lJiklat Fu ngsional Paramcdik Vetcriner Wilayah 13arat

l

Orang

8.008.500

71

Diklat Dasar Peny uluh Pcrtanian Tcrampil Wilayah Tcngah

1

Orang

1 0 . 5 1 6 . 333

72

Diklat Dasar Pcnyuluh l'ertanian Ahli Wilayah Tcngah

I

Orang

1 0. 5 16 .333

73

Uiklat Oasar Alih Kclompok Penyuluh Pertanian W ilavah Tcngah 74 !J iklat Dasar Tcrnmpil Pcngawas Bioit Ternak Wilayah Tcngah

I

Orang

8 . 749.666

I

Orang

9.067.000

75

1

Orang

8. 733.000

76 Diklat Dasar Penyuluh Pcrtanian Ternmpil Wilayah Timur

1

Orang

1 0 . 804.000

77 78 79 80 81

1 1 1 I 1


5. 1 67.666 3. 1 60. 000 3. 1 63.333 3. 395.000 4.298.333

8'2 l'enyelcnggaraan Pcndidikan Diploma IV Pcnyuluhan

1

Orang

36. 254.025

83 l'cnydenggaraan l'cndidikan D iploma IV Penyuluhan Pcrkcbunan di STPP Medan 84 l'cnyelcnggaraan Pcndidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPP Bogar 85 Pcnyeknggaraan l'endidikan D iploma IV Penyuluhan Peternakan di STPP Bogar 86 Penyelengganrnn Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pertanian di STPI' Magelang 87 Pc!lyelenggaraan l'endidikan Diploma IV Pcnyuluhan l'eternakan di STPP Magelang 88 f'enyclenggaraan Pcndidikan Diploma IV Penyuluhan f'ertanian di STPI' Malallg 89 Pen�·elcnggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan Pctt'rnakan di STPP Malang 90 l'enyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan

1

Orang

36.404.025

1

Orang

36.682. 1 25

1

Orang

37. 080.625

1

Orang

38. 0 1 6.400

1

Orang

39.205.825

I

Orang

38.97 1 . 050

1

Orang

39 .47 1 .050

1

Orang

43.26 1 .450

91

l'cnyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan

1

Orang

43.56 1 .450

92

Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Penyuluhan l'ertanian di STPP Manokwmi Penyelenggaraan Pendiclikan Diploma IV Penyuluhan

1

Orang

54.535.550

1

Orang

1

Unit

Diklat Dasar Tcrnmpil Pengawas Mutu Pakan Wilayah Timur

Diklat /\TC Bagi Pel,\jar W ilayah Timur Oiklal Teknis Tcmatik di BP3K Wilayah Barnt Diklat Teknis Tt'matik di BP3K W ilayah Tengah Diklal Teknis Tcmntik di BP3K Wilayah Timur Diklat Teknis Tematik d i BP3K Wilayah Kepulauan Aparatur dan Non Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan Pertanian

Pertanian di STPP Medan

93

Pcrtanian di STPP Gowa

Pe ternakan di STPP Gowa

Pcl<'rnakan di STPP M anowari

54.835.550

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani

9-1

Pemoinaan Kclompok Tani oleh Penyuluh di Lokasi Sentra

Pangan

7.500.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

95

Pdaksanaan Kegiatan Penyuluhan di BP3K Wilayah Bara!

1

Unit

6 1 .200.000

96

Pelaksanaan Kcgiatan Penyuluhan di BP3K Wilayah Tengah

1

U nit

75.975.000

97 Pelaksanaan Kegiatan Peny u luhan d i I3P3K Wilayah Tiiuur

1

Unit

90. 250.000

1

Lokasi

50.000. 000

0 1 8 . 1 1 B adan Ketahanan Pangan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output I

Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

I

Pe-nanga nan SKPG


Uraian

1

2

(clalam rupiah) Volume dan

Besaran

Keterangan

3

4

5

Satuan Ukur

Penyusunan Rencana Program, Anggaran dan Kerja sama

2 3 4 5 6

1

Dokumen

58 1 . 1 10.000

1

Dokumcn

692.490.000

1

Dokumen

459.430.000

1

Dokumen

482.245.000

1

Dokumcn

4 1 2.485.000

S ich1ng Regional Dewan Kctahanan Pangan W ilayah Tengah

1

Rekomendasi

852.045.000

Sidang l�egional Dewan Kctahanan Pangan Wilayah Titnur

I

Rekomendasi

720. 1 77.000

Siclang l{egional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Baral

I

Rekomendasi

697.634.000

1 1

Kcgiatan

Sinkroni8asi Persiapan Prognun Ke1ja clan Anggaran Kctahanan Pangan Tingkat Kabu paten/Kota Wilayah Barn t Sinkronisasi Pcrsiapan Program Kc1ja clan i\nggaran Kctahanan Pangan Tingkat Kabupatcn Wilayah Tim ur Sinkronisasi Pcrsiapan Program Ke,ja dan i\nggaran Kctahanan Pangan Tingkat Provinsi Workshop Percncanaan Kctahanan Pangan (Pagu i\nggaran) Wo rkshop l'erencanaan Ketahanan Pangan (Pagu Alokasi Anggaran) Perumusan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan

7 8 9

Kebijakan

Kebijakan

K� biiakan

0 1 8 . 12 Badan Karantina Pertanian SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) SDM Aparatur Sipil Negara Karantina Pertanian yang Kompeten dan Profesional

1 2

3 4

l'cnguatan SDM Dasar Teknis C,l lon POPT Ahli l'engualan SOM Dasar Teknis Calo11 Meclik Vctcriner Pcngualan S U M Dasar Tcknis C,llon POPT Terampil Penguatan SUM Dasar Teknis Cal011 Parameclik Veteriner Pengembangan Teknik dan Metoda Uji Terap Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati

I I

Kcgiatan Kegiatan

2.543.492.000 2 . 543.492.000 2.82 1.894.000 2.82 1 .894.000

5

Uji Terap Tcknik d a n Metocle " P

I

Dokumen

1 20.93:2.000

1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 8.335.000 1 1 0.085.000 25.500.000 25.500.000

Kegiatan

Pengembangan Teknik dan Metoda Pengujian Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

6 7 8

q

Pcngembangan Tcknik dan Metode Pcngujian Laboratorium Va lidasi Melode Pengujian Laborntorium Koleksi Stanclar HPH/1-IPHK Koleksi Standar O fYl'/OJYJ'K

- 85 (dalam rupiah}

Kementerian Negara/Lembaga: Perindustrian ( 0 1 9 ) Kode

Uraian


1

2

3

4

1

Orang

6 . 500.000

1

Orang

6.500.000

Besaran

Keterangan

5

0 1 9 . 0 1 Sekretariat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran yang Dlsusun pada Sub Keluaran

( Sub Output )

Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasls Spesiallsasi dan Kompetensi

I

Penyelenggaraan Diklat Operator Mesin lndustri Garmen Sislem 3 in 1 selama :.2 0 Hari :2 Penyelenggaraan Diklat Operator Sektor Alas Kaki Sistem 3 in I selama :2 0 Hari

- 86 (datam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Energi dan Sumber Daya Mineral (020) Kode

Uraian


2

3

1

B esaran

Keterangan

4

5

020. 1 2 Badan Diklat Energi d a n Sumber Daya Mineral SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output ) Jumlah NSPK Diklat Yang Ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat ESDM

40

Dokumen

3 1 7 .402. 000

20

Dokumen

1 39.522.000

20

Dokumen

274.485.000

:20

Dokumen

5 1 3 . 6 82 . 000

20

Dokumen

350.454.000

30

Dokumen

44 1 .947.000

7 Diktat Tcknis l3iclang Minerba Durasi 5 Hari di Bandung

1

Diktat

96.200. 000

8 Diklat Fungsional Inspektur Tam bang Pertama di Bandung

I

Diklat

1 .349. 1 40 . 000

9 Jptek Bagi Masyarakat

I

Laporan

63. 1 6 1 . 000

J O l ptck Bagi Kcwirausahaan

I

Laporan

9 0 . 833.000

I

Orang

75.408.43 1

I

Judut

1 4.964.000

l

Penyusunan, Pembakuan clan Penyempurnaan Materi Uji Kom pctcnsi (MUK) 2 Penyusunan, Pembakuan dan Penycmpurnaan Standar Operasi Prosedur (SOP) 3 Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Diktat dan Sertilikasi 4 Penyusunan clan Penyempurnaan Bahan Ajar dan Kurikulum Diktat l3idang Migas 5 Pcnyusunan Moclut Diktat Aparatur Bidang Migas 6 Penyusunan Mod ut D iktat J nclustri Bidang Migas Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output )

Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi

Lulusan Mahasiswa STEM Akamigas

1 1 Lulusan Mahasiswa STEM Akam igas Penelitian Yang Dilaksanakan

1 2 Penelitian Dosen Pemula 1 3 Pcnelitian Fundamental

1

Judul

73.949.000

14 Penclitian Unggulan

1

Judul

1 04 . 245.000

Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi Dalam Satu Tahun

1 5 Diklat Teknis 4 8 JP Koridor Kantor Pusdiklat KEBTKE

1

Diklat

1 1 9 . 88 2 . 000

16 Diklat Teknis 96 J P Koridor Kantor Pusdiklat KEBTKE

1

Diklat

1 9 3 . 866. 000

- 87 -

Kementerian Negara/ Lembaga: Perhubungan (022) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

022. 1 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output )

Laporan Hasil Kajian Kelompok

1

Stud i Scda ng Trnnsportasi /\ntarmoda

1

Laporan

565.591.000 Dilaksanakan 6 Bulan Kalender

1

Laporan

80.000.000 Dilaksanakan 3 Bulan Kalendcr

I

Laporan

999.441.000 Dilaksanakan 10 Bulan Kaknder

1

Laporan

565.59 1 .000 Dilaksanakan 6 Bulan Kalcncler

1

Laporan


1

Laporan

999 .44 I . 000 Dilaksanakan 10 Bulan Kalendcr

7 Stud i Seclang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

I

Laporan

565.59 1 .000 Dilaksanakan 6 Bulan Kalencler

8 Studi Kccil Transportasi Laut, Sungai, Danau clan Penyeberangan

1

Laporan

80.000.000 Dilaksanakan 3 Bulan Kalencler

1

Laporan

999.441.000 Dilaksanakan I 0 Bulan Kalcndcr

I

Laporan


1

Laporan

80.000.000 Dilaksanakan 3 Bulan Kalendcr

1

Laporan

999.441.000 Dilaksanakan 10 Bulan Kalencler

Laporan Hasil Kajian Perorangan

2

St ucli Kecil Transportasi /\ntarmoda Laporan Hasil Penelitian Swakelola

3 Studi Besar Transportasi Antarmoda Laporan Hasil Kajian Kelompok

4 Studi Sedang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Laporan Hasil Kajian Perorangan

5 Studi Kecil Transportasi Jalan clan Perkeretaapian Laporan Hasil Penelitian Swakelola

6 Studi fksar Transportasi Jalan clan Perkeretaapian

Laporan Hasil Kajian Kelompok

Laporan Hasil Kajian Perorangan

Laporan Hasil Penelitian Swakelola

9 S t u d i Besar Trnnsportasi Laut, Sungai, Danau clan Penyeberangan Laporan Kajian Kelompok

1 0 Stucli Scdang Transportasi Udara Laporan Kajian Perorangan

1 1 Stucl i Kecil Transportasi U dara Laporan Penelitian Swakelola

12 Studi Bcsar Transportasi Udara

022 . 1 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output )

Lulusan Diklat Teknis

Diklat Calon Puma Bhakti PNS Kcmcnterian Perhubungan J awa Barat 2 Diklat Teknis Transportasi Tingkat IV - Jawa Barnt

30

Orang

258.968.000 1 Angkatan 10 H ari

30

Orang

261.614.000 I Angkatan 12 Hari

3 Diklat Teknis Transportasi Tingkat Ill - Jawa Barnt

30

Orang

267. 216.000 1 /\ngkatan 12 Hari

30

Orang

263.466.000 1 Angkatan 12 l-Iari

30

Orang

299.036.000 1 Angkatan IO Hari

30

Orang

33.108.000 1 Angkatan I I-lari

30

Orang

:231. 794 . 000 I Angkatan 3 I-Iari

30

Orang

310.188.000 I Angkatan 6 Hari

30

Orang

307.450.000 I Angkatan 15 H ari

1

4

Diklat Budaya Keselamatan Transportasi - Jawa Barat

5 Diklat Evakuasi Keac\aan Darurat - Jawa Barat 6

Diklat M anajemen Alam Terbuka SOM - Jawa Barnt

7 Diklat Manajemen Alam Tcrbuka SDM Trnnsportasi Tingkat Manajt'rial - Jawa Barnt 8 Diklat M anajemen Alam Terbuka SDM Transportasi Tingkat Pelaksnna - Jawa Barat 9 Diklat Masa Dasar Pembent ukan Karakter Taruna Tingkat SLTP 131'SD M - Jawa Barat

(

- 88 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: Agama (025) Kode

Uraian

l

2


Besaran

Keterangan

4

:,

025 .02 Inspektorat Jenderal

SBK Indeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Audit Inspektorat Investigasl I Audit l nvestigasi Wilavah DK! Jakarta 2 Auclil l nvest igasi Wilayah Luar DK! Jakarta (dalam pu lau jawa) 3 Audit l nvestigasi Wilayah Luar DK! Jakarta (luar pulau jawa) 025. l l Badan Penelltian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan SBK Total Blaya Keluaran yang disusun pada Keluaran (Output) 1 Dokumcn Pcntashihan Musha[ Al-Our'an SBK Total Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Laporan Penelitian Kehidupan Keagamaan 2 Laporan Pcnelitian Bahan Kebijakan kehidupan Keagamaan (BLA Jakarta\ 3 Lnporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Kehidupan Keagamaan (BLA Jakarta\ 4 Laporan l'cnelitian l su-isu Aktual Kehidupan Keagamaan (BLA Jakarta} 5 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Kehidupan Keagamaan (1:lLA Makassarl 6 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Kehidupan Keagamaan (Bl,/\ Makassar\ 7 Laporan Penelitian lsu-isu Aktual Kehidupan Keagamaan {BLA Makassarl Laporan Penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan 8 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Lektur dan Khazanah 1..-:eagamaan (BLA Jakarta) 9 Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Lektur dan Khazanah Keagamaan (BLA Jakarta) l O Laporan Penelit ian lsu-isu Aktual Lektur dan Khazanah Kcagamaan {BLA Jakarta) 1 1 Laporan Penelit ian Ballan Kebijakan Lektur dan Khazanah Kcngamaan {BLA Makassar) 12 Laporan l'enelitian Evaluasi Kebijakan Lektur dan Khazanah Keagamaan {BLA Makassar) 13 L.aporan Penelilian lsu-isu Aktual Lektur dan Khazanah Keagan1aan {BLA Makassar) Laporan Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 14 Laporan Pcnelitian Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan {BLA Jakarta) 15 Laporan PeOelitian Evaluasi Kebijakan Pendidikan Agama dan Kcagama� n (BLA Jakarta) 16 Laporan .Penelit ian lsu-isu Aktual Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Jakarta) 1 7 Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Pendidkan Agama dan Keagamaan (_BLA Makassar) 1 8 Laporan Pcnelitian Evaluasi Kcbijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Makassar) 19 Laporan Penclitian lsu-isu Aktual Pendidikan Agama dan Keagamaan (BLA Makassar) 20 Laporan Pcnelit ian Bahan Kebijakan Pendidikan Agama clan Keagamaan Kualitatif 2 1 Laporan Penelit ian Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kuantitatif :22 Laporan Penelitian Evaluasi Bahan Kebijakan Pendiclikan Agama dan Keagamaan Kualitatif 23 La� oran Penelitian E\·aluasi Bahan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kuantitatif 24 Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Pendidikan Agama dan Keagamaan Laporan Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan 25 Laporan Pcnelitian Bahan Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Kcagamaan (BL/\ Jakarta) 26 Lnporan Penclitian Evaluasi Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendiclikan Keagamaan (BLA Jakarta) 27 Laporan Penclitian Isu-isu Aktual Lcktur dan Khazanah Penclid ikan Keagamaan (BLA Jakarta) 28 Laporan Penelitia Kebijaka Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (BLA Makassar) 29 Laporan Penelitian Evaluasi Lektu r dan Khazanah Pendidikan Kcagamaan (BLA Makassar) 30 1,aporan Penelit ian lsu-isu i\ktual Lektt1r dan Khazanah Pend icl ikan Keagamaan (BLA Makassar) SBK lndeks Biaya Keluaran yang disusun pada Sub Keluaran (Sub Output) Alumni Diktat Tenaga Administrasi 31 Diklat Teknis Administrasi sclama 6 Hari (Pusdiklat Ad ministrasil

I I 1

Laporan Laporan Laporan

1 .46 1 .660.000 5.486.496.000 5.984.406 .000

3

Dokumen

2 . 536. 1 5 1 .000

1

Laporan

76 1 .794.000

1

Laporan

722.038.000

1

Laporan

374.866.000

I

Laporan

634 .20 1 .000

I

Laporan

634 . 2 0 1 .000

1

Laporan

230.968.000

1

Laporan

76 1 .794.000

1

Laporan

722.038.000

I

Laporan

374.866.000

1

Laporan

634.20 1 .000

1

Laporan

634 .20 1 .000

1

Laporan

230. 968.000

I

Laporan

76 1 .794.000

1

Laporan

722.038.000

1

Laporan

374.866.000

1

Laporan

634 .20 1 .000

I

Laporan

634.20 1 .000

1

Laporan

230. 968.000

1

Laporan

1 . 1 76 . 6 1 5.000

1

LapOran

1 .266.780.000

1

Laporan

1 . 1 7 6 . 6 1 5.000

1

La'poran

1 .266.780.000

I

Laporan

1 .787.24 1 .000

1

Laporan

76 1 .794.000

1

Laporan

722.038.000

1

Laporan

374.866.000

1

Laporan

634 .20 1 .000

1

Laporan

634. 20 I . 000

1

Laporan

230.968.000

Orang

6.600. 500

- 89 Kementerian Negara/ Lembaga: Agama {025) Kode

(dalam ru piah) Volume dan Satuan Ukur

Uraian

1 3:2 Diklal Teknis Ad ministrasi selama 10 Hari (Puscliklat Administ rasil 33 Diklat Telrnis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Adm inist rasi 1:2 Hari IBDK Acehl 34 DDTK D iklat Teknis Su bstan tif Pen ingkatan Kompetensi Tenaga Acl ministasi 4 H ari {BOK Acehl 35 Diklat Tcknis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 10 Hari IBDK Acehl 36 Diklat Telmis Su bstan lif Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi 8 Hari rBDK Acehl 37 Lliklat Teknis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Acl min ist rasi 6 Hari IBDK Aceh\ 38 Alumni Diklal Tenaga Ad ministrasi 12 Hari (BOK Medan) 39 Alumni Diklat Tenaga Administrasi 7 Hari fBDK Medan! 40 Alu m n i Diklat Tenaga Administrasi 6 H ari {BDK Medan) 4 1 Alumni Diklat Administrasi 7 Hari IBDK PalembangJ 4:2 Alumni Diklat Administrasi 6 Hari IBDK PalembangJ 43 Diklat Tenaga Administrasi 6 Hari IBDK Surabaya) 44 Diklal Tenaga Ad ministrasi 10 Hari (BOK Surabaya) 45 Diklat Teknis Administ rasi Pengadaan Barang dan Jasa (BOK Denpasar} 46 Di klat Di Tempat Ke1ja 4 1-lari Di Prov. Bali (BOK DenpasarJ 47 Diklat Di Tempat Ke1ja 4 1-!ari Di Prov. NTB (BDK Denpasarj 48 Dilda! Di Tempat Ke1ja 4 Hari Di Prov. NTI (BOK Denpasar) 49 D iklat Tenaga Administrasi 6 Hari (BOK Banjarmasin) 50 Diklat Tenaga Aclminist rasi 7 Hari (BOK Banjarmasin\ 51 Diklat Tenaga Admin istrasi 1 0 1-!ari (BOK Banjarmasin) 52 Diklat Tenaga Aclministrasi 4 Hari {BOK Banjarmasin) 53 Alumni Dilda! Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari (BOK Mnkassarl 54 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 6 Hari (BDK Makassar) 55 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 8 Hari (BDK MakassarJ 56 Alumni Diktat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Su lsel IBDK M akassar) 57 Alu m n i Diklat Di Tempat Kerja Teknis Administrasi Di Prov. Sultrng /BOK Makassarl 58 Alumni Diklat Di Tempat Kc1ja Teknis Administrasi Di Prov. Su ltra {B D K Makassarl 59 Alumni D iklat Di Tcmpat l(erja Teknis Aclministrasi Di Prov. Sulbnr /BOK MakassarJ 60 Alu mni Dilda! dan Ujian Sertifikasi Pbjp (BDK MakassarJ 6 I Alumni Diktat Reguler Tenaga Teknis Administrasi (BOK Manaclol 6:2 Alumni Diklat Tenaga Teknis Ad ministrasi 12 Hari {BOK Ambon\ 63 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari (BDK Ambonl 64 Alumni Diktat Tenaga Teknis Administrasi 8 Hari (BOK AmbonJ 65 Alumni Diktat Tenaga Teknis Administrasi 6 Hari (BOK Ambon) 66 Alumni Diklat Di Tem pat Kerja fddtk) fBDK Ambon) 67 Alumni Diklat Tenaga Teknis Administ rasi 1 3 Hari ( B D K Paci,ingJ 68 Alumni D iklat Tenaga Teknis Administrasi 10 Hari ( BDK Padang) 69 Alumni Diktat Tenaga Teknis Administrasi 8 1-lari ( BOK Padang ) 70 D iklat Tenaga Teknis Administrasi Di Tempat Kerja 4 Hari (BOK Semarang) 71 Diklat Barang clan Jasa 6 Hari fBDK Semarang) 7:2 Diktat Tenaga Aclministrasi 6 Had(BDK Bandu ng)

Besaran

1

3 Orang

4 8. 1 1 1 .333

1

Orang

5.447.333

1

Orang

3.380.000

1

Orang

4 .732 .000

1

Orang

4.0 1 6.666

1

Orang

3. 1 89.666

1 1 1 1 I 1 1 1


5. 1 6 1 .733 3. 1 99.733 3.453.866 3.585.428 3.2 1 1 . 1 42 :2.9 1 6.428 4.1 87.857 5.04 1 .8 1 8

1 1 1 1 1 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang O rang Orang

2. 1 95 . 1 4 2 2.546.57 1 2.886.57 1 4.787.700 5.750.500 5.776.200 3.054.333 6.650. 500

1

O rang

4.8 1 :2.200

I

Orang

5.684.700

1

Orang

2.1 42.000

Orang

1

Orang

2.35 1 .500

1

Orang

2.257.750

1

Orang

2. 1 7 5.:250

1 1

Orang Orang

5.86 1 .666 8.697.500

1

Orang

7 . 1 02.000

1

Orang

6.465.333

Orang O rang Orang

5.8 1 5.333 4 .735.000 4.25 1 .333 5.936.000

1

O rang

5. 1 06.000

1

Orang

4.409.333

1

Orang

1 .837.857

1 1

Orang Orang

3.8 3 1 .428 2 . 869.666

73 Diklat Tenaga Administrasi I O Har) fBDK Bandung)

1

Orang

4 . 1 1 9 .666

74 Diklat Te-knis S u bstnntif Pcningkatan Kompetensi Tenaga

1

Orang

4.505.333

75

1

Orang

5.578.333

1

Orang

6.293.666

1

Orang

5 . 572.666

I I I

Orang Orang Orang

5.872. 1 33 4 . 1 59.666 5.900.857

1 1

Orang Orang

4 .586.57 1 8.1 36.000

1

Orang

6.858.000

Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan

76 77 78 79 80 81 8:2 83

I(eagamaan 7 Hari (BOK Acchl Diklal Tcknis S u bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 1 0 Hari (BOK Acehl Diklat Teknis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Kec1gamaan 1 2 Hari (BOK Acehl D DTK Tcknis S u bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 7 Hari {B O K AcehJ Alumni Dildat Tenaga Teknis Keagamaan 14 Hari (BOK Medan) Alumni Dildat Tenaga Teknis Keagamaan I O Hari (SDI, Medan) Alumni D iklat Fu ngsional Keagamaan 1 5 J-lari (BDK Palembang} Diklat Teknis Keagamaan Substantif 1 0 J-lari (BDK Palembang) Alumni Diklat Teknis Fungsional Keagamaan Berjenjang Di Dalam Kamous 1 7 Hari {BDK Jakarta) Alumni Diklat Teknis Fungsional Kegamaan Berjenjang Di Dalam Kampus 14 Hari (BOK Jakarta)

1 1 1 1

Orang

Keterangan :,

- 90 (dalam ru piah)

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025) Kode

Uraian


l

2

3

Besaran

Keterangan

4

5

84 A l u m n i l) iklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Dalam

1

Orang

5.90 1 .333

8 5 Al u mn i Diklat Tenaga Teknis S ubstantif Keagamaan D i Dalam

1

Orang

4.623.333

86 A l u m n i Diklal Tenaga Tcknis Substan t i f Keagamaan Di

1

Orang

2 . 6 1 5.666

1

Orang

2.990.666

J

Orang

3.674 .000

1

Orang

5.7 1 6.428

1

Orang

4 .745.000

1

Orang

4 . 1 87.857

1

Orang

2.229.428

1 1

Orang Orang

8 . 1 82.285 6.796.57 1

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1



6.243 .000 6.589.666 7.395.233 6.243.000 6.589.666 7. 395.233 5.408. 1 33 6.748 . 1 00 7.463. 1 00 2.500.750

1

Orang

2.702.750

1

Orang

2.6 1 0 .250

107 Diklat Di Tempat Ke1ja Teknis Kcagamaan D i Prov. Sulbar

I

Orang

2.53 1 .500

108 Diklat Tenaga Teknis Fu ngsional Keagamaan Tingkat Dasar

1

Orang

1 0.455.833

Kampus 1 1 Hari (BDK Jakarta)

Kam pus 8 !-lari (BOK Jakarta)

Wilayah Ke1ja Prov. OKI Jakarta 5 l-lari (BDK Jakarta) 87 Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan Di Wi layah Ke1ja Prov. Banten 5 Hari (BOK Jakarta) 88 Alumni Diklat Tenaga Teknis Su bstantif Kcagamaan Di Wilayah Kerja Prov. Kalimantan Barat 5 !-lari (BDK Jakarta) 89 Diklat Teknis Fu ngsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Pertama 15 l-lari (BDK Surabaya) 90 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat

Muda 1 :2 1-Iari (BDK Surabaya) 91 Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 10 1-Iari (BDK Surabaya) 9:2 Dildat Tcknis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga

Keagamaan D i Wilayah Kerja 5 Hari {BOK Su rabaya) 93 Alu m n i O i klat Fu ngsional Keagamaan 15 Hari ( B O K Denpasar) 94 Diklat Teknis S u bstan t i f Peningkatan Kompetensi Keagamaan

95 96 97 98 99 1 00

1 0 Hari IBDK Den nasarl Diklat Tcknis Fungsional 1 0 l-lari (BDK Banjarmasin) Diklat Teknis Fungsional 12 Hari (BDK Banjarmasin) Diklat Teknis Fungsional 1 5 Hari (BDK Banjarmasin) Diklat Teknis Su bstantif 1 0 Hari {BDK Banjarmasin) Diklat Tcknis Substantif 12 Hari {BDK Banjarmasin) Diklat Teknis Substantif 15 I-lari (BDK Banjarmasin!

101 A l u m n i Dik l a t Tenaga Tcknis Keagamaan 7 H ar i (BDK 10:2 Alumni D iklat Tenaga Teknis Keagamaan 10 Hari (BDK

1 03 Alumni Diklat Tenaga Teknis Keagamaan 1 2 Hari (BDK 1 04 Diklat Di Tem pat Kerja Teknis Keagamaan Di Prov. Sulsel (BDK Makassarl 1 05 l)ildat Di Tcmpat Kerja Teknis Keaganiaan Di Prov. Sulteng IBDK Makassarl 1 06 Di klat Di Tempat Kc,ja Teknis Keagamaan Di Prov. Sultra IBDK M akassarl IBDK Makassarl

(BDK Manadol 1 09 Diklat Tenaga Tcknis Fu ngsional Keagamaan Tingkat Mcnengah IBDK Manadol 1 1 0 Diklal Tcknis Substan tif Peningkatan Kompetensi Tenaga

Orang

1

Orang

9.209 . 1 66

1

Orang

8 .697.500

1

Orang

7.596.666

1

Orang

9.3 1 8 .333

I

Orang

7.900.000

1

Orang

6.220.000

1

Orang

6.2 1 3.333

1

Orang

5.526.666

1

Orang

6. 656.666

1 1 1 1


5 .568.000 4.074.285 3.980.000 5.603.000

1 :2:2 Diklat Tcl,mis Fungsional Pen ingkatan Kompetensi Tingkat

1

Orang

4.703.000

1 :23 D iklat Teknis S u bstantif Pen ingkatan Kompetensi Tenaga

1

Orang

4 . 1 1 9.666

1:24 Diklat Tcknis Su bstan tif Peningkatan I(ompetensi Tenaga

1

Orang

2.545.500

1 :25 Dildat Teknis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga

1

Orang

4 . 505.333

I :26 D iklat Teknis S u bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga

1

Orang

5. 578.333

1:27 Diklat Teknis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga

1

Orang

6.293 .666

1 28

1

Orang

5. 572.666

1 I 1 1 1


6. 1 92.333 5 . 1 36.733 4.459.666 3 . 203.066 5. 1 20.857

I 1

Orang Orang

4 . 586.57 1 4.586.57 1

Keagamaan 10 J l ari fBDK Manadol 1 1 1 D ik\at Teknis Su bstantif Pen ingkatan Kompetensi Tenaga Keagamaan 7 Hari ( B O K M anadol 11 :2 Al u mn i Diktat Pembentukan Jabatan Fungsional Keagamaan

1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

I B DK Ambonl Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang 1 5 Hari IBDK Ambonl Alumni Oiklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang ( 1 0 I laril IBDK Ambonl Alumni Diklat Tenaga Teknis Substantif Keagamaan ( 1 0 Hari) IB D K Ambonl Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Berjenjang 1 2 1-Iari IBDK Padang! Alumni Diklat Jabatan Fungsional Keagamaan Be1jenjang 1 5 1-I ari ( BDK Padang) Diklat Teknis Fungsional Keagamaan 15 1-Iari (BDK Semarang) Diklat Telmis Fungsional Keagamaan 10 Hari (BDK Semarang) Diklat Teknis Substantif Keagamaan 1 0 Hari (BDK Semarang)

1 18 1 19 1 20 1 2 1 Oildat Teknis Fu ngsional Pen ingkatan Kompetensi Tingkat Pertama 1 5 l-lari IBDK Band ung! Muda 1:2 I-lari (BOK Bandung\

Keagamaan 10 Hari (BDK Bandu ng)

Keagamaan Di Luar Kampus 5 l-lari (BDK Bandu ng) Alumni Dlklat Tenaga Teknis Pendidikan l'cndidikan 7 Hari (BDK Acehl

Pcndid ikan IO l·lari IBDK Acehl

1 29 1 30 131 1 32 133

Tenaga Pendict ikan 1 :2 Hari IBDK Acehl DDTK Tcknis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidikan 7 1-Iari IBDK Acehl Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 1 5 l-lari (BDK Medan) Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 12 Hari (BDK Medan) Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendid ikan 10 Hari (BDK Medan) Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 7 Hari (BDK Medan) Alumni Diklal Teknis Pendid ikan Fu ngsional 12 1-Iari (BDK

Palembang)

1 34 Dilda(Tcknis Fu ngsional Pendidikan 1 O Hari (BDK Palembang) 1 35 Diklat Teknis Pendidikan Substantir 1 0 Hari (BOK Palembang)

/ PGw

- 91 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Agama (02 5) Kode

Uraian

1

2

Volume dan

Satuan Ukur

I 1 3b Diktat Substan t if Penclidikan 7 Hari (BDI, Palembang) I 1 37 Diklat Teknis Pendid ikan Substanlif Pen ingkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Lampung (BOK Palembang) · I 1 38 D iklat Teknis Penclidikan Substantif Pen ingkatan Kompetensi 5 1-l nri l'rovinsi Bengkulu (BOK Palembang) 1 1 39 Dilda\ Tekn is Substantif Pen ingkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Bangka Belitung (BOK Palembang) I HO Diktat Teknis Pendidikan Su bstantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Provinsi Sumatera Selatan (BDK Palembang) 1 1 4 1 Alumni Diklat Teknis Fungsional Pendidikan Be1jenjang Di Dalam Kamous 17 Hari ( B O K Jakarta) 1 1 4 2 Alumni Diktat Teknis Fu ngsional Pendidikan Berjenjang Di Dalnm Kam nus 1 4 Hari ( B O K Jakartal 1 4 3 Alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan Di Dalam Kampus 1 1 1 Hari (BDK Jakarta) 1 1 4 4 Alumni Diktat Teknis Subslan tif Pendidikan Di Wilayah Ke1ja Prov. IJKI Jakarta 5 Hari (BDK Jakarta) 1 1 45 Alumni IJiklat Teknis Substantif Pendidikan D i Wilayah Kerja Kota Ad m . Kepulauan Seribu 5 Hari ( B D K Jakarta) 1 1 4 6 Alumni D iktat Telmis Substantif Pendidikan Di Wilayah Kerja Prov. Ban ten 5 Hari {BDK J akarta) 1 1 47 Alu m n i D iktat Tcknis Substantif Pendidikan D i Wilayah Ke1ja Prov. Kalimantan Barat 5 Hari ( B O K Jakarta) 1 1 4 8 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Dasar 12 Hari ( B D K Surabaya) 1 1 49 Diklat Tcknis Fungsional Pen ingkatan Kompetensi Tingkat Menenga h 10 Hari ( B O K Surabaya) 1 1 50 Diktat Teknis Substan t i f Peningkatan Kompetensi Tenaga Pcntlicl ik 10 Hari (BOK S urabaya) 1 1 5 1 Oiklat Teknis Substantif Pen ingkatan Kompetensi Tenaga Pcndidik Di Wilayah Kerja 5 Hari (BOK Surabaya) 1 1 5:2 Alumni Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Kcpendidikan 12 llari (BDK Oenpasar) 1 1 53 Alumni Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Kepenclid ikan 10 Hari (BDK Denpasar) 1 54 Alumni Diklat Teknis Substantif Penugasan TamBahan I O 1 Hari ( B D K Denpasar) I 1 5 5 Alumni D iklat Teknis Su bstantif Pen ingkatan Kompetensi 7 I l ari ( B D K Denpasar) 1 1 56 Alumni Diktat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Di Prov. Bali (BOK Denpasar) 1 1 57 Alumni Diktat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi 5 Hari Di Prov. NTB (BOK Den pasar) 1 1 58 Alu m n i Diklat Teknis Substan t i f Peningkatan Kompetensi S Hari Di Prov. N'n. (BDK Denpasar) 1 59 Diktat Teknis Fu ngsional IO Hari {BOK Banjarmasin) 1 1 60 Diklat Tcknis Fu ngsional 12 Hari IBDK Banjarmasin} I 1 6 1 Diklat Tenaga Teknis Substantif 5 Hari (BDK Banjarmasin) I 1 6:2 Diklat Tenaga Telmis S ubstantif 7 Hari (BOK Banjarmasin) I 1 63 Diklat Teknis Substantif IO Hari {BOK Banjarmasin) 1 1 64 Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 7 H ari (BDK I 1 65 Alumni Diktat Tenaga Teknis Pendidikan J O Hari (BOK 1 1 66 Alumni Diktat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan D i Prov. 1 Su lsel { B D K M akassar) 1 67 Alumni Diktat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan D i Prov. 1 S u l t eng (BDK Makassar) 1 68 Alumni Diktat Di Tempat Kerja Teknis Pendidikan Di Prov. 1 S u l t ra (BOK Makassar) 1 69 Alumni Diktat Di Tempat Ke1ja Teknis Pendidikan D i Prov. 1 Sulbar (BDK Makassar) 1 70 Alumni Diktat Tenaga Teknis Pendidikan 12 Hari (BOK 1 1 7 1 Diklat ,..J abatan Fungsional Pcndidikan Be1jenjang Tingkat Dasar (BDK Manado) 1 72 Diklat J abatan Fungsional Pendidikan Berjenjang Tingkat Menengah (BDK Manaclo) 1 7 3 Diktat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepcnclidikan IO Hari (BOK Manado) 1 74 Diklat Teknis Substantif Pen i ngkatan Kornpetensi Tenaga Kepcncl idikan 7 Hari {BDK Manado) 1 75 Alumni Diklat Pembent u kan Jabatan Fu ngsional Pendidikan 15 1-lari (BDK Ambon) 1 76 Alu m n i Dildat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang 1 2 1-lari (BDK Ambon) 1 77 Alu m n i Diktat Jabatan Fu ngsional Pendidikan Berjenjang 1 0 Hari (BOK Ambon) 1 78 Alumni Diklat Jabatan F'ungsional Pendidikan Betjenjang 7 Hari { B O K Ambon) 1 79 Alumni Diklat Teknis Substantif Tenaga Pendidik IO H ari ( B O I, Ambon) 1 80 Alumni Diktat Di Wilayah Kerja (DDWKJ 5 Hari (BOK Ambon) 1 8 1 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Berjenjang I O 1-lari I B D K Paclm1vl

a

Besaran

Keterangan

4

5

Orang Orang

3 .978.000 3.069.7 1 4

Orang

3.204.0:28

Orang

3.439.7 1 4

Orang

2 . 9 1 6.857

Orang

8. 1 36.000

Orang

6.858.000

Orang

5.901 .333

Orang

2 . 6 1 5.666

Orang

3.0 1 5 .666

Orang

3.024 .000

Orang

3.690.666

Orang

4 .745.000

Orang

4 . 1 87.857

Orang

4 . 1 87.857

Orang

2 . 229.428

Orang

7.4 1 9.428

Orang

6.796.57 1

Orang

6 . 796.57 1

Orang

5.375. 1 4 2

Orang

2 . 529.500

Orang

3.024 . 500

Orang

3.399.500

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

6 . 1 30.533 7 . 2 53.666 3.88 1 .666 5.025.333 5.775.333 5.408 . 1 33 6.748 . 1 00 2 . 500.750

Orang

2 .702.750

Orang

2 . 6 1 0.250

Orang

2 . 5 3 1 .500

Orang

7.463 . 1 00

I

Orang

9.209. 1 66

1

Orang

8.697.500

1

Orang

8 . 697.500

1

Orang

7.596.666

I

Orang

8.080.333

1

Orang

7.075.333

1

Orang

6 . 548.666

1

Orang

5. 1 28.333

1

Orang

6.520. 333

I 1

Orang Orang

4 .834.666 5.073.333

��

- 92 Kementerian Negara/Lembaga: Agama (025)

(dalam rupiah)

Kode

Uraian


1

2

3

Besaran

Orang

4 5 . 526.666

1

Orang

4 . 1 82.666

1

Orang

4 .733. 1 42

1 1

Orang Orang

4.065.7 1 4 3.894.285

I

Orang

2 .654 .000

1

Orang

2 . 1 29.285

1

Orang

4 .703.000

190 Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat

1

Orang

4 . 1 24 .666

191 Diklat Teknis Su bstantif Peningkatan Kompetensi Tenaga

1

Orang

4 . 1 24.666

19:2 Diklat Teknis Su bstantif Peningkatan Kom petensi Tenaga

1

Orang

2 . 548.833

1 82 Alumni Diklat Jabatan Fungsional Pendidikan Be1jenjang 1 2 Hari illDK Padang! l 83 Alumni Oiklat Tekni s Substantif Tenaga Pendidik 7 Hari I B O K 184 Diklat Teknis Fu ngsional Pendidikan 1 2 Hari (BOK Semarang)

l 85 Diklat Teknis Fungsional Pendidikan 1 0 Hari (BOK Semarang) 1 86 Diklat Teknis Su bstantif Tenaga Pendidikan 1 0 Hari (BOK 1 87 Oiklat Teknis Su bstan t i f Tenaga Pendidikan 7 Hari (BOK Semarang) 1 88 Oildat Tcknis S u bstan t i f Tenaga Pendidikan Di Wilayah Kerja 5 Hari (BDK Semarang) 1 89 Dilda! Tcknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Tingkat Dasar 12 Hari (ll D K Bandung)

Pnctangl

Semarang)

Menengah 10 Hari (BDK Bandu ng) Pendidik 1 0 Hari (BDK Bandung)

Pendiclik Di Luar Kampus 5 Hari (BDK Bandu ng)

1

Keterangan

5

- 93 (clalam rupiahl

Kementerian Negara/Lembaga: Ketenagakerjaan (0261 Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

4

5

0 2 6 . 04 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja SBK Indeks Biaya Keluaran yang Dlsusun pada Sub Keluaran ( Sub Output l Pemberdayaan Melalul Kegiatan Padat Karya

l

1

Paclat Karya Procluktif Wilayah Barnt clan Tengah

Orang

1 . 20 1 .666 l Paket 66 Orang, tic\ak termasuk bahan bangunan lisik dan bantuan sarana usaha

2 Pac\at I,arya Procl uktif Wilayah Tim ur

1

Orang

1 . 279.393 I Paket 66 Orang, t iclak termasuk bahan bangunan fisik clan bantuan sarana usaha

3 Paclat Karya lnfrastrukt.ur Wilayah Barnt

I

Orang

4 Padat Kai-ya Infrastruktur Wilay ah Tengah

I

Orang

5 Pac\at Karya Infrastruktur Wilayah Timur

I

Orang

1 .6 8 1 .022 I Paket 88 Orang, tidak termasuk bahan bangunan lisik 1 .803.750 I Pakel 88 Orang, tic\ak termasuk bahan bangunan lisik 1 .984.090 I Paket 88 Orang, ticlak termasuk bahan bangunan lisik

1

Orang

1 .635.000 I Angkatan 2 0 Orang, tidak tcrmasuk Bantuan Peserta Program

7 Penciptaan Wirausaha Baru M elalui Terapan Tentang Seklor Jasa clan lndustri Kreatif Untuk Masyarakat Penganggur clan Setengah Menganggur

I

Orang

2 . 1 20 . 000 I Angkatan 20 Orang, tidak termasuk Bantuan Sarana U saha

8 Pcnciptaan W irausaha Baru Melalui Terapan Tentang Sektor Pertanian clan Maritim Untuk Masyarakat Penganggur clan Setengah Menganggur

I

Orang

2 . 1 20 . 000 I Angkatan 20 Orang, ticlak termasuk Bantuan Sarana U saha

1

Perjanjian Bersama (PB)

3 . 500.000

I I

Lembaga Lembaga

7 . 552. 000 7.552.000

l

Orang

Penlngkatan Kuantltas dan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri Untuk Penciptaan Wlrausaha Baru

6 Peningkatan Kuantitas clan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri U n t u k Penciptaan Wirausaha Baru

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Tentang Sektor Jasa dan Industrl Kreatif Untuk Masyarakat Penganggur dan Setengah Menganggur

026.05 Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output l

I Pe,janjian Bersama (PB) yang cl ihasilkan oleh Mediator H I clalam penyelesaian perselisihan HI

026 . 1 3 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktlfitas SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) LSP Terlisensi

l Asesmen 2 Witness LSP Peserta Pemagangan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensl

3 Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri

6 . 1 83 . 000 I Angkatan untuk 10 Orang

- 94 ldalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Sosial (027) Kode

Uraian

1

2

027.04 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial SBK Indeks Biaya Keluaran yang Keluaran ( Sub Output )


Disusun

pada

Besaran

Keterangan

4

5

Sub

I Korban Pcnyalahgunaan Napza yang Menclapatkan RchalJilitasi clan l'erlindungan Sosial cli Panti Sosial Pamardi Pu t ra "lnsyal" Sumut

Orang

2 1 .600. 000

:2 Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan Rehabilitasi clan Perlindungan Sosial di Panti Sosial J>amarcli Putra "Galih Pakuan" Bogar

Orang

2 1 .605. 1 84

3 Penyandang Disabilitas Scnsorik yang menerima l{chalJilitasi clan Perlindungan Kcsejahteraan Sosial di Pan t i Sosial Bina Rungu W icara "Melati" Jakarta

Orang

20.459. 875

4 Pcnyanclang Disabilitas Sensorik yang menerima Rehabilitasi dan Pcrlindungan Kcsejahteraan Sosial di Pant i Sosial !3ina Rungu Wicarn "Efata" Kupang

Orang

24.34 1 .400

5 Penyandang Disabilitas Mental yang Mempcroleh RehalJilitasi clan Pcrlindungan Kescjahteraan Sosial di Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu

Orang

1 5 . 703. 1 :2 5

6 Prnyandang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rchaliilitasi dan Perlind ungan Kcsejahteraan Sosial di Panti Sosial UinH Laras "Phala Martha" Sukabumi

Orang

1 6 . 53 1 . 572

7 Pcnyanclang Disabilitas Mental yang Memperoleh Rt'lrnbilitasi clan Pcrlindunga n Kescjahteraan Sosial di Pan t i Sosial !3ina Larns "Budi Luhur'' Banjarbaru

Orang

17.373.428

8 Pcnyandang D isabiltias Scnsorik Yang Mcmperoleh Rehnl>ilitasi Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Bina Netra "Wiyata G una" Band ung

Orang

1 5.367.674

<J Penyandang Disabiltias Sensorik Yang Mcmperoleh Rehabilitasi Dan Pcrlinclungan Kesejahteraan Sosial Di l'a n t i Sosial Bina Netra "Tan M iyaf' Bekasi

Orang

1 6 . 5:2 8 . 823

IO Penyanclang D isabiltias Scnsorik Yang Memperoleh Rchabilitasi Dan Perlinclungan Kesejahteraan Sosial Di Panti Sosial Bina Netra "Tu Mou Tou" Manado

Orang

1 7 . 063.240

1 1 l'cnyanclang Disabilitas Sensorik yang Memperoleh Rchabilitasi clan Pcrlindungan Kesejahteraan Sosial di Panti Susial l:lina Netra "Mahatmiya" Tabanan Bali

Orang

16.645.000

12 Peny,inclang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi clan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di !'anti Sosial Bina Grahita "Ciungwanara" Bogor

Orang

1 7 . 974.000

13 Pcnyanclang Disabilitas Int.clektual yang M cmperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Bcsar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" T<�n1anggung

Orang

1 5.925. 886

14 Penyanclang Disabilitas Intelektual yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial di Pa nt i Sosial Bina Grahita "N ipolowe" Palu 1 5 Penyandang Disabilitas Fisik yang M e tnperoleh Rchabilitasi clan Perlindungan Kcsejahtcraan Sosial di nalai llcsar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa "CilJinong" Bogar 16 Pcnyanclang Disabilitas Fisik yang Mcmpcroleh J�ehabilitasi dan Pcrlindungan Kesejahteraan Sosial di Balai Uesar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. DR. Soeharso" Suntkarta

Orang

20.408. 542

Orang

24.626 . 3 1 7

Orang

1 8 .289.483

1 7 Penyanclang Disabilitas Fisik yang Mcmperolch Relrnbilitasi clan Pcrlindungan Kescjahteraan Sosial di !'anti Sosial Bina Daksa "Bucli Perkasa" Palembang

Orang

:2 1 . 1 1 8. 035

18 Pcnyanclang Disabilitas risik yang Memperolch J{ehabilitasi clan Pcrlindungan Kescjahteraan Sosial di !'anti Sosial llina Daksa "Wirajaya" Makassar

Orang

1 6 . 257.59 1

- 95 Kementerian Negara / Lembaga: Sosial (027) Kode

1


Uraian 2 1 9 l't'ny andang Disal>ililas S ensorik y ang M en1perolch l�d1Hbilitasi clan Perlind ungan Kesejahteraan Sosial d i Panl i Sosial B i n a Rungu Wicara "M eohai" Kendari

Keterangan

4

5

1

2 3 . 178. 1 42

1

Orang

1 4 . 970.437

1

Orang

8 . 5 1 4. 1 1 0

:.22 Anak y an g Bcrhadapan clengan H ukum yang M cmperolch Perlinclu ngan clan Rehabilitasi Sosia1 di Panti Sosial M arsudi Putra "Handayani" Jakarta 23 Anak yang Bcrlrndapan dcngan Hukum yang M empe roleh I'e rlindungan clan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial M a rsudi Putra "Antasena" Magelang

1

O rang

16.429 . 3 4 1

1

Ornng

1 6 . 59 3 . 5 7 1

24 Anak yan g Berhadapan dengan Hukum yang Mcmperoleh l 'e rlindu ngan clan Rehabilitasi Sosial d i Panti Sosial M arsucli l'utra "Toddopuli" Makassar

1

Orang

1 8 . 1 03 . 000

2 5 Anak yang Berhadapan de ngan Hukum yang M cmperolch Perli ndun gan
1

O rang

1 5 . 3'27.928

26 Anak l{emaja y an g Memperolch Pelayanan Kesejahteraan Sosial clan Pengembangan Potcnsi Diri di Pant i Sosial Bina l�emaja "Bambu Apus" J akarta

1

Ornng

9 .448. 8 1 8

'2 7 Anak R,•maja yang Mcmperoleh Pelay anan Kcscjahteraan Sosial clan Pcngembangan Potcnsi Diri di Pan t i Sosial Bina Remaja "Rumbai" Pekanbaru :.2 8 Anak Rcmaja yan g Mcm peroleh Pclay anan Kesejahteraan Sosia l
1

Orang

1 0 . 786.928

1

Orang

1 4 . 544.750

1

O rang

1 5 . 86 7 . 000

1

Orang

1 5 . 703.500

1

O rang

1 5 . 989 . 054

1

Orang

1 7 . 854.873

1

Orang

1 9 .247.957

:.2 0 Wanita Tuna Sosial Yang Menclapatkan Rchabilitasi Dan Perlin d u ngan Sosial cli !'anti Sosial Kmy a Wanita "Mulya J ay a" J akal'la 2 1 G,•landangan clan Pen gcmis y an g rncndapalkan R(' habililasi clan I'erlincl u ngan Sosial d i Panli Sosial Bina Ka ry a "Pangudi Luhur" Bekasi (SBK)

33 Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada Pant i. Sosial Tresna Werclha "M inau la" Kenclari 027. 1 1

Besaran

3 Orang

Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Laporan Hasil Penelitian Terapan

1 La p oran I lasil Pencli tian Terapan Kajian/ Evaluasi Model Pclayanan Kcsejahteraan Sosial '2 Lapon-t.n I lasil Penclitian Terapan Research and Development Tahap 1

Laporan

1 . :.293.770.000

Laporan

1 .432. 020.000

3 Lapornn Hasil Penelitian Terapan Research and Development Tahap I ! 4 La poran l lasil Penelitian Terapan D iseminasi Model Pclay anan Kesej ahteraan Sosial

Laporan

1 . 5 0 1 .700.000

Laporan

1 . 069. 790.000

5 La p onu1 Penclit ian Kebijakan Pembangunan Kesejahtcraan Sosial 6 La p oran Penelit ian Evaluasi Kcb ij akan Pcmbangunan Kesejahteraan Sosial

Laporan

934.260.000

Laporan

965.780. 000

7 Lapornn Penelit ian Quick S urvei Kebijakan Pembangunan Kese i a11teraa11 Sosial

Laporan

194. 584. 000

Laporan Hasil Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun Keluaran (Sub Output )

pada

Sub

Tenaga Kesejahteraan Sosial {TKS)/ Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diktat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Padang

8 D iklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di f313l'PKS Padan g (40 jpl/5 hari)

Orang

4.866.533

- 96 (dalam rupiah)

Kementerian Negara / Lembaga: Sosial ( 0271 Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

3

4

5

9 I >iklat. Tcknis Uidang Pembangunan Kcsejahteraan Sosial di BOPPKS Padang (60 jpl/7 hari)

1

Orang

5.939.733

10 D iklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial d i llllPl'KS Padang (80 jpl/ 10 hari}

1

Orang

8.543. 533

1 1 l l iklat Tcknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di HHl'PKS Padang ( 100 jpl/ 12 hari}

1

Orang

9.746.066

12 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kescjahteraan Sosial di BBPPKS Padang ( 1 20 jpl/ 1 4 hari)

1

Orang

1 0 . 906.266

l 3 Diklal Tcknis Oidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BHPl'KS Padang ( 145 jpl/ 1 6 hari) 14 Diklal Teknis Bidang Pembangunan Kescjahteraan Sosial d i UJ3PPKS Padang ( 1 90 jpl/23 hari) 15 D iklal Tcknis Bidang Pembangunan Kcscjahteraan. Sosial d i UBPPKS Padang (2 1 0 jpl/:25 hari)

1

Orang

1 1 .240.966

1

Orang

15.550.333

1

Orang

1 6 . 749.866

1 6 Diklat Tcknis B idang Pembangunan Kescjahteraan Sosial d i llBPPKS Regional ll Bandung ( 1 04 jpl/ 12 haril

1

Orang

8.637.233

1 7 Dikla l Tcknis Biclang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di 13BPPKS Regional II Bandung (40jpl/ 5 hari) 18 Diklat Teknis Bidang Pcmbangunan Kesejahteraan Sosial di l-ll31'PKS Regional ll Bandung (80 jpl/ l O hari)

1

Orang

4.558. 333

1

Orang

7.747. 1 00

19 Diklal Tcknis Bidang Pembangunan Kesejahtcraan Sosial di BBl'PKS Regional II Band ung ( 1 00 jpl/ 1 2 hari}

l

Orang

8.47 1 .900

:20 Diklat Teknis Biclang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di B BPl'KS Regional 11 13anclung ( 1 20 jpl/ 1 4 haril

l

Orang

9 . 350.366

:2 1 Diklal Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial cl i BBl'PKS Regional 11 Bandung (2 1 0 jpl/ 25 hari)

1

Orang

1 5.954. 300

'21 Diklat Teknis Hidang Pcmbangunan Kesejahteraan Sosial

1

Orang

1 3 . 032.500

1

Orang

8.756 .633

1

Orang

7.927.766

1

Orang

1 6 . 336.000

1

Orang

1 0 . 1 46 . 033

1

Orang

5 . 2 1 9 . 1 00

1

Orang

1 3 . 1 87 . 1 33

1

Orang

6 . 0 1 7 .966

1

Orang

8.43 1 .633

1

Orang

6 . 326 . 1 66

1

Orang

7.465.500

1

Orang

8, 836.000

Tenaga Kesej ahteraan Sosial (TKS } / Pekerja Sosial (Peksos} yang Telah Mengikuti Diklat Teknis B idang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Bandung

d i BHPPKS Regional ll Bandung ( 1 45 jpl/ 1 7 hari)

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS 1 f Pekerja Sosial (Peksos} yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Yogyakarta

:23 Diklat Tcknis Bidang Pcmbangunan Kesejahteraan Sosial d i UUPPI<S Yogy akarta, 1 00 jpl, 12 hari 24 Diklat Teknis 13idang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di UllPPKS Yogyakarta, 80 jpl, 10 hari :2 5 l l iklat Teknis 13 iclang Pembangunan Kescjahteraan Sosial di BHl'l'KS Yogyakarta, 2 10 jpl, 25 hari :26 Dikla l Teknis Hidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPl'KS Yogyakarta, 120 jpl, 16 hari '27 Diklat Teknis 13idang Pcmbangunan Kesejahteraan Sosial cli BBPl'KS Yogyakarla, 40 jpl, 5 hari :28 D iklal Teknis 13idang Pcmbangunan Kesejahteraan Sosial cli BHPPKS Yogyakarta, 1 45 jpl, 1 7 hari '29 Diklat Tcknis Bidang Pembangunan Kcsejahteraan Sosial cli Hl3Pl'KS Yogyakarta, 60 jpl, 7 hari 30 Diklat Teknis B idang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di DBPPKS Yogyakarta, 80 jpl, l O hari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS l fPekerja Sosial (Peksos} yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Banj armasin

3 1 Te1rnga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Peke1ja Sosial (Peksos) Yang Tclah Mengikuli Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahtcraan Sosial D i 13BPPKS Banjarmasin (40 Jamlat/5 Hari) 3:2 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) Yang Telah Mcngikuti Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di IJBPPKS Banjarmasin (60 Jamlat / 7 1-lari} 33 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/ Pekerja Sosial (Peksos} Yang Tclah Mengikuti D iklat Teknis Biclang Pembangunan Kcscjahteraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin (80 ,lamlat/ 10 H ari)

L

- 97 (
Kementerian Negara / Lembaga: Sosial (027) Kode

Uraian

2

J4 Te naga Kes,·jah leraan Sosial (TKS)/ Pckc1ja Sosial (Peksos) Yang Tdah Mcngikuli Diklat Teknis Bidang Pcmbangu nan Kesejahtcraan Sosial D i l3I3PPKS Banjarmasin ( 1 00 Janllat. / 1 :2 Hari) 35 Te naga Kcsl'jahteraan Sosial (TKS)/ Peke1ja Sosial (Peksos) Yang Tcla h Mcngikul i Diklat Teknis Bicl ang Pcmbangunan l,escjahtcraan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin ( 1 :20 Jamlat / 14 1-la ril 36 Tenaga Kesejahtcraan Sosial (TKS)/ Pekc,ja Sosial (Peksos) Yang Telah M cngikuti Diklat Teknis B idang Pembangunan Kescjahternan Sosial Di BBPPKS Banjarmasin ( 1 4 5 Jamlat / 1 7 Ha ril 37 Tenaga Kcsejahteraan Sosial (TKS)/ Peke1ja Sosial (Peksos) Yang Tcl,ih Mengikuti Diklat Teknis Bidang Pcmbangunan Kt·scjahternan Sosial Di BIJPPKS Banjarmasin (:2 1 0 Jaml>ll / '2 5 Ha ril


3

Besaran

Keterangan

4

5

1

Orang

9 . 646.333

1

Orang

1 0 .456 .666

1

O rang

1 4.049.666

1

Orang

1 5 . 84 1 . 500

38 Tenaga Kcsejahtcraan Sosial (TKS) / Peketja Sosial (Pcksos) Yang Telah M cngikuti Diklat Teknis Bidang Kescjahteraan Sosial Di BBPJ >KS Makassar (:2 1 0 jpl/ :25 hari)

1

O rang

1 8. 9 65 .933

39 Tenaga Kcscjah teraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Tclah M engikuli Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BB PPKS M akassar ( 145 jpl/ 17 hari)

l

Orang

1 3 . 573. 1 66

40 Tenaga Kesrjahtcraan Sosial (TKS)/ Pckerja Sosial (Peksos) Yang Telah M engikut i Diklat Teknis 13idang Kesejahteraan Sosial Di l:ll3PPKS M akassar ( 1 :2 0 jpl/ 1 5 hari)

1

Orang

1 1 . 6 1 9 . 266

4 I Trnaga Kes,·jahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial (Peksos) Yang Tt'lah M cngikuti Diklat. Teknis Bidang Kcsejahteraan Sosial Di l3l31'l'KS Makassar ( 100 jpl/ l 2 hati)

I

Orang

1 0 . 354.333

4:2 Tenaga Kesejahternan Sosial (TKS) / Pekcrja Sosial (Peksos) Yang Tclah Mrngikuti D iklat. Teknis Bidang Kesejaht.eraan Sosial Di BBPPKS M akassar (80 jpl/ 10 hari)

1

O rang

9 . 449.933

43 Tenaga Kesejahternan Sosial (TKSJ/ Pekerja Sosial (Peksos) Yang Tt'lah Mengikuti D iklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di £31:lPPKS Makassar (60 jpl / 7 hari)

1

Orang

8 . 0:2 1 .333

44 Tenaga Kesejahternan Sosial (TKS) / Pcke1ja Sosial (Peksos) Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di BBPPKS M akassar (60 jpl/ 7 hari/ pra)

I

O rang

1 1 . 664. 1 33

45 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Peke1ja Sosial (Peksos) Y11 11g Tclah Mcngikuti Diklat Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial Di l:lBPPKS Makassar (40 jpl/ S hari)

1

Orang

7 . 1 0 1 .933

l

Orang

25.944. 1 6 6

1

Orang

1 5 .479 . 433

l

Orang

1 4 . 2 2 5 . 833

1

Orang

1 2 . 6 37 . 1 0 0

1

Orang

1 0 .764. 1 6 6

1

Orang

1 8 . 940.933

1 1 l l

Orang O rang Orang Orang

1 4 . 578.933 1 4 . 9 7 3 . 26 6 1 4 . 093.666 23.786.800

1

Orang

9 . 1 38.933

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diktat Teknis Bldang Sosial di Pembangunan Kesejahteraan BBPPKS

Makassar

Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)/Pekerja Sosial (Peksos) yang Telah Mengikuti Diktat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di BBPPKS Jayapura

46 Diklat Teknis Bidang Pembangunan Kesejahtcraan Sosial di Bl3PPKS Jayapura (:2 1 0 jamlat/ :25 hari) 47 Diklat Teknis 13idang Pcmbangunan Kescjahtcraan Sosial di llll PPKS Jayapura ( 1 00 jamla t / 12 hari) 48 Diklal Teknis Bidang Pembangunan Kesejahtcraan Sosial d i Bl3PPKS Jayapura (80 jamlat/ 10 hari) 49 D iklat Teknis Biclang Pembangunan Kesejahtcraan Sosial di llBPPKS Jayapura (60 jamlat/ 7 hari) SO Diklat Tcknis B idang Pembangunan Kesejahteraan Sosial di l�BPPKS J ayapura (40 jamlat/ 5 hari) 5 1 Diklat Teknis Biclang Pcmbangunan Kesejahteraan Sosial di 813 PPKS Jayapura ( 145 jam lat/ 17 hari) Pekerja Sosial yang Telah Mengikutl Pendidikan dan Pelatihan TOT ManaJemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

5:2 53 54 55

TOT Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial TOF Pcnrlamping l'KH TOF Operator PKH TOF FDS PKH Pegawai dan TKSK yang Telah Mengikutl Diktat Kesejahteraan Sosial

56 l'egawai dan TKSK Yang Telah M engikuti Diklat Operator / Prncl a m •iino PKH

! Av

- 98 (dalam rupiah)

Kementerian Negara /Lembaga: Sosial (027} Kode

1

Uraian

2 Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Sertifikasi

5 7 l't'kc1ja Sosial clan Tenaga Kcsejahteraan Sosial Mendanatkan Serti!ikasi


3

Besaran

Keterangan

4

5

1

Orang

6. 1 2 8.750

1

Lcmbaga

1 7.540.000

59 Ma hasiswa Program D.IV Pekerjaan Sosial

1

O rang

5.975.171

60 Mahasiswa Program Pascasa1jana (SP- 1 ) Peke1jaan Sosial

1

O rang

1 8 . 0 3 7 . 840

1

Lokasi

23.08 1 . 500

Lembaga di B idang Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Akreditasi 58 Lcm baga KesPjah teraan Sosial Menrlapatkan Akreditasi Mahasiswa Program D.lV Pekerjaan Sosial

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Pekerjaan Sosial

Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Sosial

61 Pl'nyuluhan Sosial Kl'liling Penyelenggaraan Program Kesos (car free day )


Kementerian Negara/ Lembaga: Pariwisata (040) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

040 . 0 1 Kementerian Pariwisata Deputi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

I

Pcnelitian l n d ividu

2 Pcnt'l itian Kdompok 3 Pent'l it ian Lem baga/Institusi 4 S,•rt ilikasi Protesi

I

Dokumen

1 2 . 3 1 4.000

1

Dokumen Dokumen Orang

1 4 7 . 773.000 443 .982.000 403 . 000

I

1

- 100 Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054) Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

4

5

054.0 1 Badan Pusat Statistik SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran

( Output )

1 Laporan Pengawasan clan Peningkatan Akuntabilitas Kincrja Aparatur BPS di Wilayah I

68

Laporan

2 . 86 0 . 879.000

2 Laporan Pengawasan clan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS d i Wilayah II

69

Laporan

3.062.382 . 000

3 Laporan Pcngawasan clan Peningkatan Akuntabilitas Kine1ja Aparatur BPS di Wilayah I I I

68

laporan

2 . 765.689.000

- 101 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/ BPN (056) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

056. 0 1 Sekretariat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output)

Sertipikat Hak Atas Tanah

688.000 Papua, Papua Bara!., Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara 585. 000 Sulut, Sultcng, Sultra, NTB, Kepri, l3angka Beli tung

I

Sert i p ikat Hak Atas Tanah Kategori I

1

Bidang

:2

Sert ipikat llak Atas Tanah Kategori I I

1

Bidang

3 S,•rtipikat l lak Atas Tanah Kategori Ill

1

Bidang

483.000 Sulbar, Sulscl, Kaltim, Kalbar, Aceh, Sumut, Sum bar, Kalteng, G orontalo

Sert i pikat l lak Atas Tanah Kategori IV

1

Bidang

3 7 5 . 000 Kalscl, Riau, Jam bi, Sumsel, Bengkulu, Lam pung

I

Bidang

268.000 Ban ten, D KI Jakarta, Jawa

4

5 Scrtipikat lfak Alas Tanah Kategori V

£3arat, Jawa

Tengah, D . l .Yogyakarta, J awa Timur, Bali 808. 000 W ilayah Kepulauan

6 Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori VI

1

Bidang

7 Sert ipikat 1-l ak Atas Tanah Katcgori VII

1

Bidang

1 . 258.000 Daerah Terpencil/Terluar

8 Scrtipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan J alan N asional untuk Kategori I luas 1 s/d 25.000 M2

1

Bidang

9 Sert ipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan J alan Nasional untuk Kategori I I luas 1 s/d 2 5 . 000 M 2

1

B id ang

1 . 582. 000 Papua, Papua Barat , NTr, Maluku, Maluku Utara 1 . 3 2 7 . 000 Sulteng, Sultra, Sulut, NTB, Kcpri , Bangka Belitung

1 0 Scrtipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan ,Jalan Nasional untuk Kategori J I J luas 1 s/d 2 5 . 000 M 2

1

Bidang

1 . 072.000 Sulhar, Sulsel, Kal tim, Kalbar, /\ceh, Sumut,

S u m bar, Kalt cng,

G orontalo 1 1 Sert ipikat Tannh Harang Milik N egara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Katcgori IV luas 1 s/d 25. 000 M 2

l

Bidang

1 :2 Serlipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional untuk Kategori V luas 1 s/d 25.000 M 2

1

Bidang

1 3 Sertipikal Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah clan Jnlan N asional untuk Kategori I luas 2 5 . 0 0 1 s / d 1 00 . 000 M'

1

Bidang

1 4 Sert ipikat '!'<mah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah cl an Ju lan Nasio nal untuk Kategori I I Iuas 25.00 1 s/d 1 00 . 000 M'

1

B idang

15 Sertipikat Tanah 13arang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan Nasional u nluk Kategori III luas 2 5 . 00 1 s / d 1 00.000 M'

1

I3idang

2 . 1 89 . 0 0 0 Sulbar, Sulscl, Kaltim, Kalhar, Aceh, Sumut, Sumhar, Kalteng, Gorontalo

1 6 Scrtipikat Tanah Barang Milik N egara (BMN) Berupa Tanah dan Jalan N asional untuk Kategori IV luas 25.00 1 s / d 1 00.000 M'

1

Bidang

1 . 6 1 3 . 000 Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung

1 7 Sertipikat Tanah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan J alan Nasional untuk Kategori V luas 25.00 1 s/d 1 0 0 . 000 M'

1

Bidang

1 . 0 3 7 . 000 Banten, OKI Jakarta, J abar, Jateng, DlY, Jatim, Bali

802.000 Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lam pung 532.000 Bantcn, DK! Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jati m , Bali 3 . 2 7 7 . 0 0 0 Papua, Papua Baral, NTT, Maluku, Maluku U tara 2 . 7 3 3 .000 Sulteng, Sultra, Sulut, NTB, Kepri, Bangka Belitung

- 1 02 (dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

Sertipikat Redistribusl Tanah

18 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Pcnegasan I�ategori I

1

Bidang

1 9 Sertipikat Redist ribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Kategori I I

l

Bidang

20 Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa Penegasan Katcgori l I I

l

Bidang

:2J Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tanpa

l

Bidang

22 Sertipikat Rcdistribusi Tanah Obyek Landrcform Tanpa Pe negasan KatC"gori V

1

Bidang

23 Sertipikat Redist ribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Penegasan Kategori 1

l

Bidang

24 Scrtipikal Redistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Pencgasan Kategori II

l

Bidang

'25 Scrtipikat Rcdistribusi Tanah Obyek Landreform Melalui Pt>negasan Kategori I l l

l

Bidang

'26 Sert ipikat Rcdistribusi Tanah O byek Landrcform Melalui

l

Bidang

2 7 Scrtipikat Redist ribusi Tanah Obyck Landreform Melalui Pcnegasan Kategori V

l

Bidang

'28 Sertipikat Rcdistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori I

l

Bidang

29 St>rlipikat Reclistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada Pt>nggarapan Kategori II

1

Bidang

3 0 Sertipikat Rcdistribusi Tanah Obyek Landreform Yang Belum Ada l'cnggarapan Kategori I l l

1

Bidang

31 Scrtipikat Reclistribusi Tanah Obyek Landrerorm Yang Belum Ada Penggarapan Kategori IV

1

Bidang

3 2 Sertipikat Reclistribusi Tanah Obyek Lanclreform Yang Belum Ada Penggarapan Kategori V

1

Bidang

547 .407 Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Bantcn

1

Biclang

1 7 3 . 908 NTf, Maluku, Maluku U t ara, Papua Baral , Papua clan Kabupatcn Kcpulauan

Penegasan Kategori IV

Pc-negasan Kategori IV

9 1 7. 480 Papua, Papua Baral, Nl"l', Maluku, Maluku U tara 7 7 1 . 7'27 Sulut, Sultcng, Sult ra, NTB, Kcp Babel, Kep. Riau 652 . 317 Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar 530. 402 Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalscl, Bengkulu, Gorontalo 40 1 . 1 80 Jabar, Jateng, Bali, DIY, Jatim, Banten 1 . 1 45.650 Papua, Papua Baral, N'IT, Maluku, Maluku U tara 962 .549 Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau 803 .549 Aceh, Sumut, Sumbar, Kalbar, Kal t eng, Kaltim, Sulsel, Sulbar 646.649 Jambi, Riau, Sumsel, Lampung, Kalsel, Bengkulu, Gorontalo 479 . 1 50 Jabar, J ateng, Bali, DJY, Jatim , Banten 1 .295.46'2 Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku U tara 1 .090.40 l Sulut, Sul teng, Sultra, NTB, Kep Babel, Kep. Riau 9 1 5.526 Acch, Sumut, Su mbar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulsel, Sulbar 735.55 1 Jamili, Riau, Sumscl, Lampung, Kalsel, Bcngku\u, Gorontalo

Bidang Tanah Yang Diinventarlsasi

3 3 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan 1-Iutan Katcgori I

3 4 Biclang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan 1-Iutan Kategori II

1

Bidang

1 36.084 Kep. Babel, Kepri, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut d an Sult.ra


Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/BPN (056) Kode

Uraian

1

2


3

I

35 IJidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan H u tan Kategori I l l

Bidang

Besaran

Keterangan

4

5

1 08 . 1 25 Aceh, Sumut,

Sumbar, Riau,

Jambi, Sumsel,

Bengkulu, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar dan Sulsel

36 Biclang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Non Kawasan Hutan Kategori IV

I

Bidang

1 03 . 1 77 Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, J atim clan Bali

37 Bidang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori I

1

Bidang

38 Biclang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan !·!utan Kategori II

1

Bidang

266.400 NTT, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua clan Kabupaten Kepulauan 2 1 3.700 Kep. Babel, Kepri, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut dan Sultra

39 B idang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Kategori lll

1

Bidang

202 . 800 Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar clan Sulsel

... o

1

Biclang

209.000 Lam pung, Bantcn,

4 1 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kata Kategori I

1

Neraca

1 1 8.350.000 Papua, Papua Barat, Maluku clan Maluku U tara

42 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kata Kategori II

1

Neraca

98.388. 000 NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalscl,Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sulsel clan Sultra

43 Nernca Pcnatagunaan Tanah Kabupaten/ Kata Kategori lil

1

Neraca

93. 1 6 0 . 000 Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung clan Lampung

44 Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/ Kata Kategori IV

1

Neraca

1 03 . 826. 000 Banten, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DJY, Jawa Timur clan Bali

45 Ncraca Penatagunaan Tanah Keramatan Kategori I

I

Neraca

46 Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori II

1

Neraca

47 Nt'raca Penatagunaan Tanah Kecamatan Kategori lil

1

Neraca

70. 500 . 000 Papua, Maluku, Papua Baral, Maluku U tara 62.600.000 Sulul ,Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NTI', NTB, Gorontalo 6 1 .750.000 Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, Lampung

48 Neraca l'cnatagunaan Tanah Kt'camatan Kategori IV

1

Neraca

Biclang Tanah Yang Diinventarisasi P4T Kawasan Hutan Katcgori IV

J abar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim dan Bali

Neraca Penatagunaan Tanah

6 1 .950. 000 Banten, O KI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali


Kementerian Negara/Lembaga: Agraria dan Tata Ruang/ BPN (056) Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

3

4

5

Bidang

2 . 046 . 1 20 Papua, Papua

Sertipikat Konsolidasi Tanah

49 Serl ipikat Konsolidasi Tanah Kategori I

1

50 Serl ip ikat l,onsoliclasi Tnnah Kategori II

1

B idang

5 1 Serti pikat Konsolidasi Tanah Katcgori Ill

I

Bict ang

1 . 597. 900 Sulbar, Sulsel,

52 Sertipiknt I,onsolidasi Tanah Kategori IV

I

Bidang

1 . 39 8 . 660 Kalscl, Riau, Jambi,

53 S,·rtipikat Konsoliclasi Tanah Kategori V

I

Bictang

1 . 302. 1 :2 0 Banten, O KI

5-1 Serlipikat Konsolictasi Tannh Kntegori VI

I

Bic1ang

55 Peta Polensi ObyC'k Konsolidasi Tanah Kecamatan I
I

Bidang

56 Peta Po t ensi O byek Konsolictasi Tanah Kecamatan Kategori II

I

Bidang

9 5 . 3 2 2 . 000 N TT, NTB, Kalbar,

57 Peta Po tensi O byek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori l l l

I

Bidang

9 3 . 717.000 Aceh, Sumut, Riau,

58 Pe ta Potensi O byek Konsolidasi Tanah Kecamatan Kategori IV

I

Bidang

88.302.000 Bantcn, Jawa

Baral, NTT, Maluku, M aluku Utara 1 . 735 . 9 0 0 Sulut,Sulteng, Sultra, NTB, Kepri, Babcl Kaltim , Kalbar, Acch, Sumut, Sum bar, Kalteng Sum sel, Bcngkulu , Lam pung, Gorontalo

Jakarta, J abar, Jateng, DIY, Jatim, Bali 2.486.380 Wilayah Kepulauan

Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah

1 1 4 . 83 1 . 000 Maluku, Maluku

U tara, Papua Barat, Papua

Kalteng, Kalsel, I
Kepri, J ambi, Sumbar, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Babel

Barnt, O KI Jakarta, Jawa Tengah, DIY,

Ja\ova Tim u r, Bali

- 1 05 Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059) Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

4

5

059.03 Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Jakarta 1 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Jakarta) 2 Obse1vasi dan Monitoring dan Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota 3 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 4 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 5 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 6 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 7 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 8 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 9 Tindaklaniut Hasil Penertiban 1 0 Uiian Amatir Radio 1 1 Joint Measurement & lnspeksi D i Pelabuhan Penggunaan Frekuensi Maritim Dengan Ditjen Hubla /Otoritas Pelabuhan 1 2 Joint Measurement & Inspeksi D i Bandara Halim Penggunaan Frekuensi Penerbangan Dengan Ditjen Hubud / Oto1itas Bandara Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Medan

1

Dokumen

6.700.000

1

Dokumen

57.928.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

22. 100.000 61.178.000 6.700.000 58.278.000 6.700.000 13.290.000 6.700.000 37.460.000 20.155.000

1

Dokumen

20.120.000

1

Dokumen

4.440.000

1

Dokumen

17.800.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

10. 1 40.000 32.615 .000 4.515.000 20.336.000 20.336.000 9.740.000 20.775 .000 33.690.000 85 .275 .000 33.802.000

1

Dokumen

33.802.000

26 Obse1vasi dan Monitoring Frekuensi Radio (Dalam Kota] 27 Obse1vasi clan Monitoring Frekuensi Radio [Luar Kota]

1 1

Dokumen Dokumen

5 . 899.000 24.870.000

28 29 30 31 32 33 34

1 1 1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

25.056.000 66. 560.000 4. 570.000 29.367.000 24.845.000 29.729.000 62.898.000

1

Dokumen

4.824.000

1

Dokumen

20. 596.000

1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen

19.450.000 52.100.000 4.824.000

1

Dokumen

20. 596.000

1 1 1 1


4.824.000 20.596.000 31.924.000 62.323.000

13 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota 14 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota 15 Qperasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 1 6 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 17 Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 18 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 19 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 20 Tindak Laniut Hasil Penertiban Dalam Kota 21 Tindak Laniut Hasil Penertiban Luar Kota 22 Uiian Amatir Radio Dalam Kota 23 Uiian Amatir Radio Luar Kota 24 Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara l 25 Obse1vasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota ( Transportasi Udara l Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Bandung

Penertiban Frekuensi Radio [Dalam Kotal Penertiban Frekuensi Radio [Luar Kotal Validasi Data Frekuensi Radio [Dalam Kotal Validasi Data Frekuensi Radio [Luar Kotal Pengukuran Frekuensi Radio Tinclak Laniut Hasil Penertiban Uiian Negara Amatir Radio [UNAR]

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Semarang 35 Obse1vasi clan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang) 36 Obseivasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang) 37 Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang) 38 Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang) 39 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Semarang) 40 Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Semarang) 41 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 42 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 43 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 44 Ujian Amatir Radio

(N,,,,,

- 1 06 Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan lnformatika (059) Uraian

Kode 1


2

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Surabaya 45 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 46 47 48 49 50 51 52 53 54

57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

6 . 3 1 2 .000

1

Dokumen

2 2 . 7 0 0 . 000

1 1 1 1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

2 2 . 1 6 5 . 000 76.850.000 3 2 . 1 3 5 . 000 5.792 . 000 2 1 .660. 000 93. 1 2 5 . 000 5.825.000 2 1 .72 5.000

1

Dokumen

6 . 200.000

1

Dokumen

2 7 . 750.000

1

Dokumen

38.830.000

1

Dokumen

4 1 . 83 0 . 000

1

Dokumen

1 9 . 749.000

1 1

Dokumen Dokumen

8 2 . 763. 000 6 . 2 0 0 . 000

1

Dokumen

2 7 . 750.000

1

Dokumen

38.830.000

1

Dokumen

4 1 .830.000

1 1 1 1


6 . 2 00 . 000 38.830. 000 1 8 . 53 1 .000 60.705.000

1

Dokumen

5.000.000

1

Dokumen

24.400. 000

1 1 1


2 1 .400.000 1 6 . 520.000 66.790.000

1

Dokumen

5 . 1 55.000

1

Dokumen

2 2 . 900.000

1

Dokumen

2 1 .400. 000

1

Dokumen

2 2 .900.000

1

Dokumen

2 1 .400.000

1 1 1


1 4 . 500.000 1 0 0 . 500.000

1

Dokumen

4 . 8 2 5 . 000

1

Dokumen

24. 1 87. 000

1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

20. 1 75.000 67.205 .000 2 3 . 8 1 0 . 000 2 0 . 400. 000 5 . 7 2 0.000 1 9 . 750.000

Dalam Kota Samarincla Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Darat Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Udara Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transoortasi Laut dan Udara Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Yalidasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Udara Yalidasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Transportasi Laut dan Udara Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Samarincla Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda Tindak Laniut Hasil Penertiban Ujian Negara Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Makassar

69 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pekanbaru

82 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 83 84 85 86 87 88 89

Dalam Kota Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Tindak Laniut Hasil Penertiban Yalidasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Yalidasi Data Pengguna Frekuensi di Dalam Kota Pe1wukuran Frekuensi Radio

5

Dokumen

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Samarinda

Dalam Kota Makassar Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Makassar Transoortasi Laut Obse1vasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Laut Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Makassar Transportasi Darat Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Makassar Tindak Laniut Hasil Penertiban Ujian Negara Amatir Radio

Keterangan

4

1

Dalam Kota Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jatim) Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim) Tindak Lanjut Hasil Penertiban Valiclasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota (Jatim) Validasi Data Frekuensi Radio d i Luar Kota (Jatim) Uiian Amatir Radio Pengukuran Frekuensi Radio Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota

55 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio 56

Besaran

I

5.000. 000

L

- 1 07 Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059) Kode

Uraian

1

2


90 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar Kota Transportasi Laut 9 1 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Luar Kota Transportasi Laut 92 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut

Besaran

Keterangan

4

5

l

Dokumen

1 1 7.0 1 0.000

1

Dokumen

44.750.000

1

Dokumen

29.230.000

93 Pengukuran Rekuensi Radio Dalam Kota 9..J. Obse1vasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut 95 Uiian Negara Amatir Radio

1 1

Dokumen Dokumen

4. 1 75. 000 44.750.000

1

Dokumen

9 2 . 560.000

96 Obseivasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

5. 575.000

1

Dokumen

19.325.000

1

Dokumen

2 1 .440.000

1

Dokumen

6 5 . 250.000

1 1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

5 . 250.000 19 .000. 000 19.325.000 59 . 8 1 6 . 000 53 . 1 70.000

1

Dokumen

4. 5 1 0. 000

1

Dokumen

10. 1 63 . 000

1

Dokumen

1 9 . 788.000

1

Dokumen

34.788.000

1

Dokumen

3. 840.000

1 1 1 1


8. 240. 000 1 2 . 260. 000 3 1 .900.000 30.056.000

1

Dokumen

6 . 560.000

1

Dokumen

27.635.000

1

Dokumen

24.565.000

1 1


83. 1 2 3 . 000 6 . 875. 000 2 8 . 5 1 0.000 3 1 . 820. 000 6 5 . 4 1 0. 000 46 . 8 1 5.000

1


6 .600.000 23. 750.000 38.300.000 20. 570.000 30.670. 000

1

Dokumen

48. 1 20. 000

1

Dokumen

5.900.000

1

Dokumen

23.400. 000

1

Dokumen

38.300.000

1

Dokumen

5.900. 000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Palembang

97 98 99 1 00 101 102 1 03 104

/Palembang) Obse1vasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota (Palembang) Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Palembang) Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Palembang) Valiclasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Pengukuran Frekuensi Radio Tindak Laniut Hasil Penertiban Ujian Negara Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Yogyakarta

1 05 Obseivasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota (D.l. Yogyakarta) 1 06 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (D.I. Yogyakarta) 1 07 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (D. l .Yogyakarta) 1 08 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (D. I. Yogyakartal 1 09 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota (0. 1 .Yogyakartal J l O Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota (D. l .Yogyakarta) 1 1 1 Pengukuran Frekuensi Radio /0.1. Yogyakarta) 1 1 2 Tindak Laniut Hasil Penertiban /0.1. Yogyakarta) 1 1 3 Ujian Negara Amatir Radio (D.l .Yogyakarta)

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Denpasar

1 1 ..J. Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung ) 1 1 5 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota (Badung ) 1 1 6 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Badung l 1 1 7 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Badung ) 1 1 8 Valiclasi Data Frekuensi Dalam Kota (Badung ) 1 1 9 Validasi Data Frekuensi Luar Kota (Badung ) 1 20 Pengukuran Frekuensi Radio 1 2 1 Tindak Laniut Hasil Penertiban 1 2 2 Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

123 124 125 126 1 27 1 28 1 29 130 13 1 1 32

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Kupang

Obse1vasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota Obse,vasi Monitoring Luar Kota Transportasi Darat Obse1vasi Monitoring Luar Kota Transportasi Udara NTT Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Kupang Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat NTT Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Penntkuran Stasiun Radio Dalam Kota Kunano

1

1 1 1

1 1 1 1


Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan lnformatika (059) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

1 33

Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Darat

I

Dokumen

34.900.000

134

Pengukuran Stasiun Radio Luar Kota Transportasi Udara NTT Tindal< Laniut Hasil Penertiban Dalam Kota Kupang Tindal< Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Darat NTT Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota Transportasi Udara NTT Pelaksanaan Uiian Amatir Radio

I

Dokumen

3 8 . 300. 000

I I

Dokumen Dokumen

9 . 670.000 1 8 . 6 2 0 . 000

1

Dokumen

2 5 . 79 0 . 000

1

Dokumen

99.980.000

1

1 1 1


2 4 . 2 7 5 . 000 6 8 . 2 70 . 000 4.950. 000 2 3 . 46 5 . 000 2 0 . 6 80 . 000 3 5 . 400.000 3 3 . 6 8 5 . 000

l

Dokumen

7 . 4 0 2 . 000

1

Dokumen

1 6 . 360. 000

1

Dokumen

5 0 . 2 40 . 000

I

Dokumen

53.824.000

I

1 1 0. 52 4 . 000

1


1

Dokumen

1 6 . 36 0 . 000

1

Dokumen

5 0 . 2 40 . 000

1

Dokumen

5 3 . 8 2 5 . 000

1 1 1 1 1 1 1


7 . 5 2 7 . 000 4 8 . 6 5 0 . 000 1 4 . 80 5 . 000 7 1 . 4 2 5 . 000 1 2 . 8 1 0 .000 46 .745.000 2 3 . 860.000

1

Dokumen

4.350. 000

1

Dokumen

2 1 . 1 50.000

1

Dokumen

2 2 . 08 5 . 000

1

Dokumen Dokumen

53.378. 000

1 1

Dokumen

3 1 . 0 8 7 . 000

1 1 1 1 1


4 . 3 5 0 . 000 2 1 . 3 3 0 . 000 3 5 . 2 7 8 . 000 3 4. 4 1 7 . 000 2 0 . 3 0 0 . 000

135 136 137 138

1 39 1 40 141 1 42 1 43 IH

1 45 1 46 147

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan lnformatika Balmon Kelas II Manado

Observasi clan Monitoring Bergerak Frekrad Dalam Kata Observasi clan Monitoring Bergerak Frekrad Luar Kota Operasi Penertiban Frekrad Dalam Kota Qperasi Penertiban Frekrad Luar Kota Validasi Data Pengguna Frekrad Dalam Kota Validasi Data Pengguna Frekrad Luar Kota Pengukuran Frekuensi Radio Tindal< Laniut Hasil Penertiban Ujian Amatir Radio

1 1 1 1 I

4.950.000 44.200. 000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan lnformatika Balmon Kelas II Jayapura

148 1 49 1 50 151 1 52 1 53 154 155 1 56 1 57 158 1 59 160 161 162 163 164

Observasi clan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Dal am Kota f Papua) Obse,vasi clan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat W.apua) Obse1vasi clan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara (Papua) Obse1vasi clan Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Luar Kota Menggunakan Transportasi Udara dan Laut (Papua) Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua) Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Papua) Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kata (Papua) Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua) Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kata Menggunakan Transportasi Udara f Papua) Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Uclara dan Laut (Papua) Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota (Papua) Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota (Papua) Tinclak Laniut Hasil Penertiban Dalam Kota (Papua) Tindal< Laniut Hasil Penertiban Luar Kota (Papua) Uiian Negara Amatir Radio Dalam Kota (Papua) Uiian Negara Amatir Radio Luar Kota (Papua) Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (Papua)

1

2 0 . 7 3 0 . 000 7 . 4 0 2 . 000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasl dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan lnformatika Balmon Kelas II Banda Aceh

165 166 1 67 168 169 1 70 171 1 72 173 1 74 175 1 76

Obse,vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Acehl Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota (Acehl Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Menggunakan Transportasi Kapa! Laut (Aceh) Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kata (Aceh) Validasi clan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Dalam Kota (Acehl Validasi clan Pendataan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh) Pengukuran Frekuensi Radio d i Dalam Kota (Aceh) Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota (Aceh) Tindal< Lanitlt Hasil Penertiban (Aceh) Uiian Amatir Radio Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Aceh) Pengukuran Frekuensi Radio Luai· Kata Dengan Me1wn111akan KaDal Laut (Acehl

1

4 . 2 0 0 . 000

2 1 . 57 0 . 000

- 1 09 Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasl dan Informatlka (059)

(dalam rupiah)


Uraian

Kode 1

2

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Batam

1 77 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Menggunakan B B M 178 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut 179 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara 180 Monitoring Bordercomm (UPT Perbatasan) 18 1 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 182 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 183 Validasi Data Pengguna clan Penggudangan Frekuensi Radio Dalam Kota Menggunakan B B M 184 Valiadasi Data Pengguna clan Penggudangan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut 1 85 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Uctara 186 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 187 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut 1 88 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi l / rl ,ir,i 1 89 Tinctak Laniut Hasil Penertiban 190 Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota

3

Besaran

Keterangan

4

5

1

Dokumen

3 . 412 .000

1

Dokumen

18.648.000

1

Dokumen

33.648.000

1 1 1

1


18.648.000 27.120.000 60.826.000 4.950.000

1

Dokumen

24.374.000

1

Dokumen

33. 12 4.000

1


3.900.000 18.648.000 33.648.000

1 1

Dokumen Dokumen

39.360.000 37.063.000

1

Dokumen

4.450.000

1

Dokumen

17.740.000

1 1 1 1


12 . 2 60.000 29.340.000 2 . 970.000 17.640.000 14. 298.000 27. 570.000 26.770.000

1


5.720.000 19.300.000 18.152.000 42.172 .000 5.720.000

1

Dokumen

19.300.000

1 1 1


19.300.000 8.390.000 56. 550.000

1 209 Obse1vasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu 210 Obse1vasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu 1

Dokumen

4.550.000

Dokumen

18.000.000

211 Obse1vasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota (Transportasi Udara) Bengkulu 212 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 213 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu 214 Tindak Laniut Hasil Penertiban Bengkulu 215 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Bengkulu 216 Valictasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Bengkulu 2 17 Pengukuran Frekuensi Radio Bengkulu 218 Ujian Amatir Radio Dalam Kota Bengkulu 219 Ujian Amatir Radio Luar Kota Bengkulu

1

Dokumen

23.730.000

1

1 1 1 1


18.190.000 42 .650.000 10.195 .000 4 . 5 50.000 18.000.000 18.000.000 31. 200.000 53. 200.000

1 1 1 l


5 . 150.000 18.380.000 11.340.000 30.426.000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Padang

1 9 1 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota Padang 1 92 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Padang 1 93 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Padang 194 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 1 95 Valictasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Padang 1 96 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Padang 1 97 Pengukuran Frekuensi Radio 198 Tinctak Laniut Hasil Penertiban 199 Ujian Amatir Radio

200 201 202 203 204 205 206 207 208

220 221 222 223

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Jamb!

Obse1vasi clan Monitoring Dalam Kota (Jambi) Obse1vasi clan Monitoring Luar Kota (Jambi) Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi) Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi) Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambil Valictasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota (Jambil Pengukuran Frekuensi Radio Tindak Laniut Hasil Penertiban Uiian Amatir Radio

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Bengkulu

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Lampung

Obse1vasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota Obse1vasi cl a n Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Onerasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota

1

1

1 1 1

1 1

1 1

1

1 1


Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

1 1 1 1 1


4.695. 000 1 8 . 3 8 0 . 000 1 8. 3 8 0 . 000 6 . 2 9 2 . 000 2 5 . 36 0 . 000

2 2 9 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di

1

Dokumen

5 . 9 1 0.000

230

1

Dokumen

20.660.000

1

Dokumen

34.545. 000

1

Dokumen

2 3 . 1 60 . 000

1

Dokumen

2 4 . 4 5 5 . 000

1

Dokumen

6 2 . 2 2 5 . 000

1

Dokumen

5 . 9 1 0 . 000

1

Dokumen

2 0 . 660.000

1

Dokumen

2 3 . 1 6 0 . 000

1

Dokumen

3 4 . 545.000

1 1 1


2 0 . 660.000 1 0 . 6 6 0 . 000 6 0 . 0 5 2 . 000

242 Obsetvasi clan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota

1

Dokumen

5 . 550.000

243 244 245 246 247 248 249 250

1 1 1 1 1 1 1 1


2 2 . 43 5 . 000 1 7 . 9 80 . 000 43 . 2 1 2 . 0 00 5 . 550.000 2 2 . 43 5 . 000 2 2 . 2 55 . 000 1 9 . 23 0 . 000 59. 550. 000

1

Dokumen

3 . 44 7 . 000

1

Dokumen

3 2 . 4 2 5 . 000

1

Dokumen

2 3 . 700.000

224 225 226 227 228

Validasi Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Tindak Laniut Hasil Penertiban Ujian Negara Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Pontianak

23 1 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

Dalam Kota Pontianak Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transoortasi Udara Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transoortasi Sungai Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota Pontianak Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Pontianak Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transportasi Sungai Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota Pontianak Transoortasi Udara dan Darat Pengukuran Frekuensi Radio Tindak Laniut Hasil Penertiban Ujian Amatir Radio

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Banjarmasin

Baniarmasin Obse1vasi dan Monitoring Frekuensi Radio di Luar Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota O perasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota Valiclasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota Pengukuran Frekuensi Radio Tindak Laniut H asil Penertiban Ujian Negara Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palangkaraya

2 5 1 Obsetvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di

Dalam Kota fKalteng) 2 5 2 Obse1vasi Monitoring Bergerak Frekuensi di Luar Kota (Kalteng) 253 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota (Kalteng) 2 5 4 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Kalteng) 255 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota (Kalteng) 256 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota (Kalteng) 2 5 7 Pengukuran Frekuensi Radio 2 5 8 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi Radio 259 Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio

1

Dokumen

8 1 . 440.000

1

Dokumen

3 . 1 80 . 000

1

Dokumen

2 4 . 845.000

1 1 1


2 4 . 845.000 5 . 3 50 . 000 76 . 5 2 5 . 000

1

Dokumen

5 . 76 0 . 000

1

Dokumen

22 .456. 000

1

Dokumen

2 3 . 2 5 8 . 000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mataram

2 6 0 Obse,vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di

Dalam Kota INTB] 2 6 1 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota I NTBl 2 6 2 Obsetvasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/ Laut

263 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB]

1

264 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]

1

Dokumen Dokumen

59.608. 000

265 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]

1

Dokumen

56 . 4 2 2 . 000

1

Dokumen

5 . 76 0 . 000

Transoortasi Penveberangan Air / Laut 266 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota INTB1

2 4 . 9 8 1 . 000

I

- 111 (dalam rupiahl

Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (0591 Kode

Uraian

1

2

267 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTBI 268 Valiclasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] Transportasi Penveberangan Air/ Laut 269 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTBI 270 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar Kota [NTBI 2 7 1 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio d i Luar Kota [NTB] Transportasi Penyeberangan Air/ Laut 272 Tinclak Laniut H asil Penertiban [NTBl 273 Uiian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok [NTBl 274 Uiian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa INTBl Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Balikpapan 275 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Dalam Kota 276 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di Luar Kola 277 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota 278 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota 279 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Dalam Kota 280 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 2 8 1 Pengukuran Frekuensi Radio di Dalam Kota 282 Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota 283 Tindak Lanjut H asil Penertiban di Dalam Kota 284 Tindak Laniu t Hasil Penertiban di Luar Kota 285 Uiian Amatir Radio di Dalam Kota 286 Ujian Amatir Radio di Luar Kota Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Palu 287 Obse1vasi clan Monitoring Frekuensi Radio di Dalam Kota 288 Monitoring Obse1vasi Frekuensi Radio di Luar Kola 289 Obse1vasi Monitoring Frekuensi Radio Luar Kola dengan Transfortasi Laut 290 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 29 1 Valic\asi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 292 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio di Luar Kota 293 Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 294 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kola 295 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 296 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transoortasi Laut 297 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 298 Ujian Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Kendari


Besaran

Keterangan

4

5

1 1

Dokumen Dokumen

2 2 . 456.000 2 3 . 1 88.000

1

Dokumen

5 . 760. 000

1

Dokumen

2 2 . 456.000

1

Dokumen

2 3 . 1 88.000

1 1 1


47. 0 1 9 .000 60.542.000 57.796.000

1

Dokumen

5 . 2 7 5 . 000

1

Dokumen

2 5 . 850.000

1 1 1 1 1 1 1 1 I 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

22.605.000 79.780.000 5.335.000 2 5 . 850.000 5.275.000 2 5 . 850.000 1 6.470.000 3 9 . 780.000 3 2 . 494.000 57.204.000

I

Dokumen

5.330.000

1 1

Dokumen Dokumen

2 1 .430.000 27.430.000

1 I 1 1 1 1 1


6 1 . 2 50. 000 5.330. 000 2 1 .430.000 46 .580.000 5.330.000 2 1 . 43 0 . 000 27 .430.000

1 1

Dokumen Dokumen

40.830.000 7 1 .502 .000

1 1 1


6 . 050.000 2 1 . 800.000 2 3 . 400. 000

299 Obse1vasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota 300 Obse1vasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota 30 1 Obse1vasi dan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Laut 302 Obse,vasi clan Monitoring Frekuensi Radio Melalui Udara 303 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 3 0 4 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 305 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 306 Valiclasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Sultra Melalui Darat 307 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Sultra Melalui 308 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara 309 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 3 1 0 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Darat 3 1 1 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Laut 3 1 2 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Melalui Udara 3 1 3 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 3 1 4 Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

1 1 1 1 1


3 2 .050.000 2 8 . 860. 000 37.680. 000 6 . 050.000 1 9 . 700.000

1 1 1 1 1 1 1 1


25.680. 000 32 .350.000 6 . 0 50 . 000 2 1 .800.000 2 3 . 800.000 30.300.000 1 3 .730.000 55.030.000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertlban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Merauke 3 1 5 Obse,vasi clan Monitoring Dalam Kota Merauke 3 1 6 Obse1vasi clan Monitoring Luar Kota Merauke 3 1 7 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke

1 1 1


8 . 800.000 48.375.000 38.600.000

3 1 8 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Merauke

1

Dokumen

148.300. 000


Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059) Volume dan Satuan Ukur

Uraian

Kode 1

3 19 320 32 1 322

2 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Merauke Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Pengukuran Frekuensi Radio Ujian Amatir Radio

3

Besaran

Keterangan

4

5

I

Dokumen

8 . 800. 000

1 1


48.375.000 57. 1 7 5 . 000 1 7 1 . 8 2 0 . 000

1

Dokumen Pelaksanaan Monitoring,

Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ambon

323 Obse1vasi clan Monitoring Frekuensi Dalam Kota Ambon

I

Dokumen

4 . 2 0 0 . 000

324 Obse1vasi clan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen

2 3 . 870.000

3 2 5 Obse1vasi d a n Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota

I

Dokumen

2 1 .605. 000

I

Dokumen

1 7 .300.000

3 2 7 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon

I

Dokumen

2 7 . 6 74 . 000

3 2 8 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Ambon

1

Dokumen

38.3 1 0.000

329 330

I I

Dokumen Dokumen

4 . 2 0 0 . 000 2 3 . 1 30 . 000

I

Dokumen

2 1 .605. 000

I I

Dokumen Dokumen

4.200. 000 1 2 .336. 000

I

Dokumen

2 1 . 6 0 5 . 000

1

I

Dokumen Dokumen

7 . 580.000 35 . 5 1 0 . 000

337 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio

1

Dokumen

6.3 1 2 .000

338

I

Dokumen

24. 200. 000

I

Dokumen

29.300. 000

I

2 9 . 840.000 68.840.000 6 . 7 2 5 . 000 2 4 . 2 0 0 . 000

I


30. 1 50.000

1

Dokumen

2 4 . 2 00.000

Ambon Transportasi Laut

Ambon Transportasi Udara 326 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon Transportasi Laut

33 1 332 333 334 335 336

Transportasi Uclara Valiclasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Ambon Valiclasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Laut Valiclasi Frekuensi Radio Luar Kota Ambon Transportasi Uclara Pengukuran Parameter Teknis Dalam Kota Ambon Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon Transportasi Laut Pengukuran Parameter Teknis Luar Kota Ambon Transportasi Uclara Tinclak Laniut H asil Penertiban Ujian Amatir Radio Luar Kota Ambon

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Ternate

339 340 341 342 343 344 345

Dalam Kota Ternate Obse1vasi clan Monitoring Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Kapa] Ferry Maluku Utara Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Kepulauan Maluku Utara Operasi Penertiban Frekuensi. Radio Dalam Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Kapa! Ferry Valiclasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Kepulauan Maluku Utara Pengukuran Frekuensi Radio Trasnportasi Kapa! Ferry Maluku Utara Pengukuran Frekuensi Radio Kepulauan Maluku Utara

1 1 1

1

Dokumen

2 9 . 1 50 . 000

347 Tinclak Lanjut Hasil Penertiban

1

348 Ujian Amatir Radio

1

Dokumen Dokumen

43.750.000

349 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio

1

Dokumen

4 . 9 7 5 . 000

350

I

Dokumen

1 6 . 487.000

1

Dokumen

2 1 .900.000

1 1 1


4.975.000 1 6 . 487.000 2 1 .900.000

1

1

1


4 . 9 7 5 . 000 1 6 . 48 7 . 000 2 1 .900.000

1 1 1


7 . 5 5 0 . 000 1 9 . 02 5 . 000 2 1 .900. 000

1 1

Dokumen Dokumen

8 . 560. 000 38. 75 0. 000

1

Dokumen

5 . 3 5 0 . 000

1

Dokumen

1 7 . 850.000

346

5 . 0 2 5 . 000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Pangkal Pinang

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 36 1 362

Dalam Kota Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/ Udara Penguk uran Frekuensi Radio Dalam Kota Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/ Uclara Valiclasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota Valiclasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Valiclasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transoortasi Laut/ Uclara Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Laut/ Uclara Tinclak Laniut Hasil Penertiban Ujian Negara Amatir Radio Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Gorontalo

363 Obse1vasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio

Dalam Kota Gorontalo 364 Obse1vasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota


Kementerian Negara/ Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059) Kode

Uraian

1

2


3

365 Operasi Penertiban F'rekuensi Radio Dalam Kota

Besaran

Keterangan

4

5

1

Dokumen

2 6 . 560.000 67.960. 000

5 . 73 5 . 000 24. 540.000

366 Operasi Penertiban F'rekuensi Radio Luar Kota

1

367 Valiclasi Data F'rekuensi Radio Dalam Kota

1

368 Validasi Data F'rekuensi Radio Luar Kota

1

369 Pengukuran F'rekuensi Radio Dalam Kota

1

370 Pengukuran F'rekuensi Radio Luar Kota

1

3 7 1 Tinclak Laniut Hasil Penertiban 372 Ujian Negara Amatir Radio

1 1


373 Obse1vasi Dan Monitoring F'rekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

4.890.000

374 Obse1vasi Dan Monitoring Bergerak F'rekuensi Radio Luar

1

Dokumen

2 0 . 540.000

5 . 3 50 . 000 1 7 . 8 5 0 . 000 5 . 3 50 . 000 1 7 . 8 50 . 000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas II Tangerang

Kota 375 Operasi Penertiban F'rekuensi Radio Dalam Kota

I

Dokumen

1 6 . 7 2 6 . 000

376 Operasi Penertiban F'rekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen

5 6 . 03 6 . 000

377 Tinclak Lanjut Hasil Penertiban

1

Dokumen

7 . 780.000

3 7 8 Valiclasi Data F'rekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen

2 0 . 1 80 . 000

379 Pengukuran F'rekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

5 . 3 3 5 . 000

380 Pengukuran F'rekuensi Radio Luar Kota

I

Dokumen

2 0 . 3 1 0 . 000

3 8 1 Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota

1

Dokumen

5 8 . 9 2 0 . 000

382 U iian Amatir Radio Dalam Kota 383 Valiclasi Data F'rekuensi Radio Dalam Kota

1 1

Dokumen Dokumen

2 3 . 840.000 5. 1 00 . 000

384 Obse1vasi clan M onitoring Bergerak F'rekuensi Radio di

1

Dokumen

4.969.000

385

1

Dokumen

46 . 3 5 0 . 000

1

Dokumen

3 1 . 148. 000

1 1 1 1 1 1


3 0.695. 000 6 0 . 0 9 5 . 000 4.969.000 2 0 . 1 80 . 000 4.969. 000 1 0 . 9 8 7 . 000 6 6 . 0 5 1 .000 6 2 . 09 5 . 000

1


3 1 . 530. 000 2 2 . 900. 000 6 8 . 6 2 0 . 000 8 . 440.000 4 1 . 1 6 0 . 000 4 1 . 1 6 0 . 000 8 1 . 240.000 9 0 . 3 2 5 . 000

I

Dokumen

5 . 500.000

1

Dokumen

46.040.000

1

Dokumen

24.800. 000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Pos Sorong

386 387 388 389 390 39 1 392 393 394

Dalam Kota Obseivasi clan Monitoring Bergerak F'rekuensi Radio di Luar Kota dengan Transportasi Laut Obse1vasi clan Monitoring Bergerak F'rekuensi Radio di Luar Kota clengan Sarana Transportasi Darat Operasi Penertiban F'rekuensi Radio Dalam Kota Operasi Penertiban F'rekuensi Radio di Luar Kota Valiclasi Data Pengguna F'rekuensi Radio Dalam Kota Valiclasi Data Pengguna F'rekuensi Radio Luar Kota Pengukuran F'rekuensi Radio Dalam Kota Pengukuran F'rekuensi Radio Luar Kota Tinclak Lanjut Hasil Penertiban Ujian Negara Amatir Radio

1 1

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Tahuna

395 Obse1vasi dan Monitoring F'rekuensi Radio Dalam Kota 396 397 398 399 400 40 1 402 403

Obse1vasi dan Monitoring F'rekuensi Radio Luar Kota O perasi Penertiban F'rekuensi Radio Dalam Kota Operasi Penertiban F'rekuensi Radio Luar Kota Validasi Data Pengguna F'rekuensi Radio Dalam Kota Validasi Data Pengguna F'rekuensi Radio Luar Kota Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Tindal< Laniut Hasil Penertiban Ujian Negara Amatir Radio

1 1 1 1

1 1 1 1

4.860.000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatlka Loka Manokwari

404 Obsetvasi dan Monitoring Bergerak F'rekuensi Radio

Dalam Kota 405 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak F'rekuensi Radio Luar Kota 406 Obse1vasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat 407 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

1 8 . 1 50. 000

408 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen

87. 046 . 000

409 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

5. 500.000

4 1 0 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen

46 . 0 2 0 . 000

4 1 1 Pengukuran Frekuensi Radio D i Dalam Kota

1

Dokumen

5 . 500. 000

4 1 2 Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar Kota

I

Dokumen

46 . 0 2 0 . 000


Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

4 1 3 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi D i Dalam Kota

1

Dokumen

14.330. 000

4 1 4 Tindal< Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi D i Luar Kota

1

Dokumen

63 . 9 1 0 . 000

4 1 5 Ujian Negara Amatir Radio D i Dalam Kota

1

Dokumen

3 9 . 490. 000

4 1 6 Ujian Negara Amatir Radio D i Luar Kota

1

Dokumen

94.294. 000

1

Dokumen

5.43 0 . 000

Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Pengukuran,Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Loka Mamuju

4 1 7 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio

Dalam Kota Mamuiu 4 1 8 Obse1vasi clan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota Mamuiu 4 1 9 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju

1

Dokumen

1 9 . 800.000

1

Dokumen

2 3 . 636. 000

420 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju

1

Dokumen

52 . 470.000

42 1 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

5.430. 000

1

Dokumen

1 9 .680. 000

1 1 1


5 . 430. 000 1 9 .680. 000 6.960. 000

1 1

Dokumen Dokumen

52 . 4 1 0 .000 68.390.000

1 1

Dokumen Dokumen

6.700.000 9 . 3 1 0 . 000

1 1

Dokumen Dokumen

4.440.000 2 0 . 336.000

432 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio

1

Dokumen

3 2 . 875.000

433 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 434 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1 1

Dokumen Dokumen

5. 1 87 . 000 2 0 . 9 5 9 . 000

1 1

Dokumen Dokumen

6 .950. 000 2 2 .700.000

437 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

6 . 200.000

Samarinda 438 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda

1

Dokumen

38.830.000

1

Dokumen

2 1 .400.000

422 423 424 425 426 427

Manrniu Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuiu Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuju Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Mamuju Tindak Lanjut Hasil Penertiban Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota Mamuiu Ujian Negara Amatir Radio Dalam Kota Mamuju Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Mamuju Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta


Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Medan

430 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 43 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Bandung Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Semarang

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Surabaya

435 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 436 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Samarinda

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Makassar


Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pekanbaru

4 . 8 2 5 . 000


1

44 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen Dokumen

2 0 . 07 5 . 000


1

Dokumen

5 . 575. 000

1

Dokumen

1 7.360.000


1 1

Dokumen Dokumen

7 . 365.000 1 9 . 1 30 . 000


1

Dokumen

5.900. 000

1

Dokumen

2 3 . 400.000

1

Dokumen

38.300.000

I

Dokumen

2 0 . 855. 000

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palembang

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Yogyakarta

443 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Denpasar

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Kupang

Kupang 447 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat 448 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Manado

449 Penane:anan Gane:e:uan Frekuensi Radio

- 1 15 Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059) Kode 1


Uraian 2 Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jayapura

Besaran

Keterangan

4

5

1

Dokumen

7.402. 000

1

Dokumen

48.650.000

I

Dokumen

4.350.000

1

Dokumen

2 0 . 550.000


1 1

Dokumen Dokumen

3 . 900.000 2 2 . 79 9 . 000


1

Dokumen

1 0 . 565. 000


1

Dokumen

1 9 . 30 0 . 000

458 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Bengkulu

1

Dokumen

1 8 . 000.000


1

Dokumen

1 8 .380. 000

460 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 46 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1 1

Dokumen Dokumen

5.9 1 0 . 000 20.660. 000


1

Dokumen

22 .600.000


1

Dokumen

2 2 .370.000


1 1

Dokumen Dokumen

5.835.000 23.090. 000


1 1

Dokumen Dokumen

5. 275. 000 2 5 . 850. 000


1

Dokumen

2 1 .430.000


1 1

Dokumen Dokumen

6 . 0 5 0 . 000 2 1 .800.000

47 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 472 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1 1

Dokumen Dokumen

7. 500.000 48.275.000


1 1

Dokumen Dokumen

5.850 . 000 27.856. 000

475 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Mamuiu 476 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen

5 . 430. 000

1

Dokumen

1 9 .680.000

450 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Paoual 45 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Papua)

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh

452 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota (Acehl 453 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota (Aceh)

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Batam

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jamb!

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pontianak

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya

Dokumen Penyelesalan Penanganan Gangguan Loka Mataram

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Balikpapan

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palu

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Merauke

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon


1

Dokumen

4.200.000

478 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen

2 1 .320.000

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate


1

Dokumen

4.795. 000


1

Dokumen

3 1 . 9 2 5 . 000


Kementerian Negara/Lembaga: Komunikasi dan Informatika (059) Kode 1


Uraian 2

3

Besaran

Keterangan

4

5

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal Pinang 48 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 482 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1

Dokumen

4.975. 000

1

Dokumen

1 6 . 487. 000


1

Dokumen

2 1 .900.000

Menggunakan Transportasi Laut/Udara

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo 484 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

5.350.000


1

Dokumen

1 7 . 850.000

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Tangerang 486 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 487 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1 1

Dokumen Dokumen

2 0 . 2 75.000

4.960.000

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Posmon Sorong 488 Penanganan G angguan Frekuensi Radio Dalam Kota

1

Dokumen

2 . 5 8 2 . 000


1

Dokumen

2 3 . 1 2 8 . 000

Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tahuna 490 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 49 1 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

1 1

Dokumen Dokumen

5. 1 1 0 .000 3 4. 8 1 0.000


Kementerian Negara /Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063) Kode

Uraian

1

2


3

B esaran

Keterangan

4

5

06 3 . 0 1 Badan Pengawas Obat dan Makanan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output )

1 2 3 4 5 6

Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan

lnvest igasi Awai dan Penyiclikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/Tl,P Dalam Kota) Jakarta lnvestigasi Awai dan Penyidikan Tindak l'idana Obat clan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Bandung

I nvcstigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan M akanan (Target O perasi/ Luar Kotal Bandung I nvestigasi Awai clan Penyidikan Tinclak Piclana Obat dan M akanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Semarang l nvestigasi Awai
I Perkara

54.950.733

1 Perkara

5 5 . 542.428

I Perkarn

93. 054. 000

1 Perkarn

52. 1 87.000

1 Perkara

8 3 . 844. 000

I Perkara

55.970. 000

7

l nvesl igasi Awai clan Penyiclikan Tinclak Pidana Obat clan Makanan (Target Opcrasi/ Luar Kola) Yogyakarta

l Perkara

90. 1 20 . 000

8

lnvest igasi Awai clan Penyiclikan Tindak Piclana Obat clan Makanan (Target Operasi/ TK P Dalam Kota) Surabaya

1 Perkara

54.2 1 4 . 000

9

l nvestigasi Awai clan Peny idikan Tinclak Piclana Obat clan Makanan {Target Ooerasi/ Luar Kotal Surabava l nvestigasi Awai clan Penyidikan Tinclak Piclana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Banda Aceh

l Perkara

85. 1 8 1 .000

1 Perkara

54.632. 000

10 ll

l nvest igasi Awai dan Penyidikan Tinclak Pidana Obat dan M akanan (Target Operasi/ Luar Kota) Banda Aceh

1 Perka ni

87. 0:H . OOO

12

l nvcst igasi Awai clan Penyidikan Tinclak Pidana O bat clan M akanan (Target O perasi/TKP Dalam Kota) Medan

1 Perkara

5 2 . 766.000

I3

l nvest igasi Awai clan Penyiclikan Tindak Pidana O bat dan M akanan (Target Operasi/ Luar Kota) Medan

1 Perkara

80. 374.307

14

Invest igasi Awai clan Penyidikan Tinclak Piclana Oba! clan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Padang

1 Perkara

5:2.880. 000

15

lnvest igasi Awai clan Penyidikan Tindak Piclana Oba! dan M akanan (Target Operasi/ Luar Kota) Padang

1 Perkara

8 1 . 030. 000

16

l nvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan M akanan (Target O perasi/TKP Dalam Kola) Pekanbaru

1 Perkara

54. 1 1 0 . 000

17

I nvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan M akanan (Target Operasi/ Luar Kota) Pekanbaru

1 Perkara

87 . 8 1 0 . 000

18

Investigasi Awai dan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target Opcrnsi/TKP Dalam Kota) Jambi

1 Perkarn

52.974. 000

19

l nvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana O bat clan Makanan (Target O nerasi/ Luar Kotal Jambi lnvesligasi Awai dan Penyidikan Tinclak Pidana Obat clan Makanan (Target Operasi/ TKP Dalam Kota) Palembang l nvest igasi Awai clan Penyiclikan Tindak Pidana Oba! clan Makanan (Target Operasi/ Luar Kola) Palembang lnvestigasi Awai clan Penyiclikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Bandar Lamnung I nvestigasi Awai dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) Bandar Lampung

1 Perkara

80.528. 000

1 Perkara

5 3 . 2 9 2 . 000

1 Perkara

8:2.685.428

1 Perkara

53.586. 000

1 Perkara

83.995.000

1 Perkara

54.372.000

1 Perkara

88. 344.000

1 Perkara

55 . 5 1 0 . 000

:20 21 22 23 24 25 26

l nvestigasi Awai dan Penyiclikan Tindak Piclana Obat clan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Pontianak lnvest igasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Oba! clan Makanan (Target Operasi/ Luar Kotal Pontianak lnvestigasi Awai clan Penyiclikan Tindak Pidana Obat dan M akanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Palangkaraya

27

lnvest igasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target Opcrasi/ Luar Kota) Palangkaraya

1 Perkara

83.58 1 . 333

28

l nvestigasi Awai dan Penyidikan Tindak Pidana Oba! clan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Banjarmasin

1 Perkara

5 3 . 540.000

:29

l nvcsligasi Awai clan Penyidikan Tindak Piclana Obat dan Makanan (Target O perasi/ Luar Kota) Banjarmasin

1 Perkara

88.980 . 000

30

Invcst igasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan M akanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Samarinda

1 Perkara

59.778. 000

- 1 18 (rlalam rupiah)

Kementerian Negara/ Lembaga: B adan Pengawas Obat dan Makanan (063) Kode

Uraian

1

2


3

B esaran

Keterangan

4

5

31

lnvestigasi Awai clan Penyidikan Tinclak Pidana Obat clan Makanan (Target Opcrasi/ Luar Kota) Samarinda

1 Perkara

1 20.376. 000

3:2

lnvestigasi Awai clan Penyiclikan Tindak Piclana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Manaclo

1 Perkara

55.370.000

33

l nvest igasi Awal dan Penyirlikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) Manado lnvcstigasi Awai clan Penyidikan Tinrlak Pidana Obat dan Makanan (Target Q perasi/TKP Dalam Kota) Palu l nvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target OJJerasi/ Luar Kota) Palu l nvestigasi Awai clan Penyidikan Tinrlak Pidana Obat clan Makanan (Target Opcrasi/TKP Dalam Kota) Makassar

1 Perkara

9 1 . 850.000

1 Perkara

54.744.000

1 Perkara

96. 874. 000

1 Perkara

56. 1 93. 250

1 Perkara

9 1 .866 .000

1 Perkara

55.003.000

1 Perkara

9 1 .566.000

1 Perkara

6 1 .487. 000

1 Perkara

1 30 . 898. 000

1 Perkara

58.739.666

34 35 36 37 38 39 40 41 42

lnvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan M akanan (Target OJJerasi/ Luar Kotal Makassar lnvcst igasi Awai clan Penyidikan Tinclak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Kendari l nvestigasi Awai dan Pcnyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target O perasi/ Luar Kota) Kendari lnvestigasi Awai dan Penyidikan Tinrlak Pidana Obat dan M akanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) Ambon lnvcstigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan [Target Operasi/ Luar Kota) Ambon lnvcs tigasi Awai clan Penyidikan Tinrlak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Denpasar

43

l nvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan M akanan (Target Opcrasi/ Luar Kota) di Denpasar

1 Pcrkara

104.793.000

44

lnvcst igasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Mataram

1 Perkara

57.828.000

45

I nvest igasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target Operasi/Luar Kota) di Mataram

1 Perkara

95.408.200

46

lnvestigasi Awai dan Penyidikan Tinclak Pidana Obat clan M akanan (Target Opcrasi/TKP Dalam Kota) di Kupang

I Perkara

60.947.000

47

lnvestigasi Awai dan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target 0Derasi / Luar Kota) di Kuoang lnvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target Opcrasi/TKP Dalam Kola) di Jayapura

1 Perkara

1 2 7 . 845.500

1 Perkara

76.479. 000

48 49

lnvcstigasi Awal clan Penyidikan Tindak Pidana Oba! dan Makanan (Target Opcrasi/ Luar Kota) di Jayapura

1 Pcrkara

1 84.643 . 000

50

Investigasi Awal clan Penyiclikan Tinclak Pidana Obat dan Makanan (Target Opcrasi/TKP Dalam Kota) di Bengkulu

1 Perkara

53.890.000

51

lnvest igasi Awai dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) di Bengkulu

1 Perkara

8 1 . 1 30.000

52

lnvcstigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan M akanan (Target Operasi/TKP Dalam Kola) di Serang

1 Perkara

54.97 1 . 000

53

lnvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target O perasi/ Luar Kota) di Serang l nvcst igasi Awai clan Penyiclikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Batam

1 Perkara

85. 1 26.000

1 Perkara

57.673.333

1 Perkara

106.558.000

1 Perkara

55.952.000

54 55 56

l nvestigasi Awai clan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target Opcrasi/ Luar Kota) di Batam l nvcstigasi Awai dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Pangkal

Pinang

57

lnvestigasi Awai clan Penyirlikan Tindak Piclana Obat clan Makanan (Target Operasi/ Luar Kola) di Pangkal Pinang

1 Perkara

90.694.000

58

lnvestigasi Awai clan Penyiclikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Gorontalo

1 Perkara

53.935. 500

59

lnvestigasi Awai clan Penyiclikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Opcrasi/ Luar Kota) di Gorontalo

1 Perkara

82.974.000

60

lnvestigasi Awai dan Penyidikan Tindak Pidana Obat clan M akanan (Target Operasi/TKP Dalam Kota) di Manokwari

1 Perkara

69.934. 500

61

lnvcstigasi Awai clan Penyidikan Timlak Pidana Obat clan Makanan (Target Operasi/ Luar Kota) di Manokwari l nvest igasi Awai clan Pcnyidikan Tindak Pidana Obat clan Makanan (Target Operasi/TKP Luar Kota) di Sofifi

1 Perkara

1 58.956. 000

1 Perkara

1 00.9 1 8. 000

62

- 1 19 (clalam rupiah)

Kementerian Negara /Lembaga: B adan Pengawas Obat dan Makanan (063j Kode

Uraian

1

2


B esaran

Keterangan

3

4

5

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Sub

Output j 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8:2 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis cli Jakarta Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Band ung Sample yang Diuji Mcnggunakan Parameter Kritis cli Scn1arang

Sample yang D i uj i Menggunakan Parameter Kritis di Yogyakarla Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Surabaya Salllple yang Diuji Mcnggunakan Parameter Kritis di 13ancla Aceh Sa lllplc yang Diuji M cnggunakan Parameter Krilis di Medan Sample yang Diuji Mcnggunakan Parameter Kritis di Padang Sample yang Diu_ji Menggunakan Parameter Kritis di Pekanbaru Salllple yang Diuji Menggunakan Parallleter Krit is cli Jalll bi Salllplc yang D iuji Menggunakan Parameter Kritis di Palem bang Sample yang Diuji Menggunakan Parallleter Krihs di Bandar Lampung Sample yang Diuji Menggunakan Parallleter Kritis di Pont ianak

Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritjs di Palangkarava Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Baniannasin Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di San1arinda Sample yang D iuji Menggunakan Parameter Kritis cl i Manaclo Salllplc yang Diuj i Menggunakan Parameter Kritis di Palu Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis d i M akassar Salllple yang Diuji Menggunakan Parameter Krihs di Kenclari Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Alllbon Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di

De11oasar

Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di M a taram Salllplc yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Kunang Salllple yang Diuji Menggunakan Parameter Krilis

J avanura

Sample yang Diuji Menggunakan Parallleter Kritis di Bengkulu Salllple yang Oiuji Menggunakan Parallleter Kritis di Scrang Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Batan1 Sample yang Diuji Mcnggunakan Parameter Ktitis di Pa ngkal Pinang Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis di Gorontalo

Sample y a n g D iuji Menggunakan Parameter Kritis di M a11okwari Sample yang Diuji Menggunakan Parameter Krilis di Sofifi

1 Sampel

5 1 7 . 1 35

1 Sampel

5 29 . 8 1 2

I Sampel

5 3 1 .068

1 Sampel

53:2.963

1 Salllpel

527.984

1 Salllpel

543.077

1 Sampel

53:2.797

1 Sampel

537.620

1 Sampel

539.753

1 Sampel

547 . 143

1 Sampel

543 . 207

1 Sampel

541 .922

1 Sampel

547. 444

1 Sampel

545. 5:24

1 Sampel

543 . 585

I Sampel

570. 740

1 Sampel

547.207

1 Sampel

556.790

1 Sampel

530. 9 1 8

1 Sampel

554.900

1 Sampel

593. 502

1 Sampel

539. 540

1 Sampel

544 . 2 3 3

I Sampel

631 .220

1 Sampel

625.022

I Sampel

548. 1 26

1 Sampel

599. 052

1 Sampel

685. 500

1 Sampel

6 1 7 . 140

I Sampel

604. 1 8 0

I Sampel

798.300

1 Sampel

77 1 . 700

- 1 20 (rlalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

066 . 0 1 Badan Narkotika Nasional SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Ou tp u t )

280.000

1

Laporan Pemeriksaan

Program Hehabilitasi Ra,vat Jalan

I 1 1

Orang Orang Orang

2 1 .737.736 1 5. 405.650 2 . 1 50. 000

Layanan Rehabilitasi 4 Bulan Ln_v anan Rehabilitasi 6 Bulan La.vanan Rawat Jalnn

I 1 1

Orang Orang Orang

1 4 . 343.425 1 9 . 79 2 . 575 1 .200.000

Layanan Rehabilitasi 4 Bulan Lnynnan Rchabilitasi 6 B ulan 1 0 Ln_ r anan Rawat Jalan

1 1 1

Orang Orang Orang

1 5 . 027.340 23.042. 786 1 . 200.000

1 1 1

Orang Orang Orang

1 4.468.425 1 9. 974.825 1 .200. 000

14 Rehabili lnsi 4 Bulan Loka Rehabilitasi Kalianda-Lampung

1

Orang

1 6 .795.350

1 5 Rchabilitasi 6 Bulan Loka Rehabilitasi Kalianda-Lampung

1

Orang

20.235.450

1 6 Rehabililasi Rawat Jalan Loka Rchabilitasi Kalianda- Lampung

1

Orang

1 . 200.000

1

Laporan Pemeriksaan Uj i Narkotika, Psikotropika, l'rekursor dan Bahan J\diktil' Lainn_va

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial d i Balai Besar Rehabilitasi BNN

2 3

4

5 (> 7

Program Rehabilitasi 6 Bulan Program Rehabilitasi 4 Bulan

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial d i Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka

8 9

Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam

1 1 Rehabilit asi 4 Bulan Loka Rehabilitasi Batam 1 2 Rehabilitasi 6 Bulan Loka Rehabilitasi Batam 13 Rehahilitasi Rawat Jalan Loka Rchabilitasi Batam Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial d i Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda


Kementerian Negara /Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (075) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

075. 0 1 Badan Meteorologi, Klimatologi d a n Geofisika SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output) Layanan Informasi Geopotensial dan Tanda Waktu

I

Layanan I n formasi Tanda Waktu

I

Layanan I nformasi

298.000.000

- 1 22 Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Konstitusi (0771 Kode

Uraian

1

2

077.01 Mahkamah Konstitusi RI SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada ( Output j I f'erkara f'UU , SKLN, dan Perkara Lainnya

(dalam rupiahl Volume dan Satuan Ukur 3

Besaran

Keterangan

4

5

Keluaran

2 Pcrkarn PI-JPU Legislatif, PHPU Presiclen clan Wakil Presiclen, PI-IPU Gul.Jernur, PI-JPU Bupati, PI-IPU Walikota

I

Pcrkara

49.057. 000

I

Perkara

383 . 0 1 4.000

- 1 23 Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (079) Kode

Uraian

1

2

(dalam ru piah) Volume dan Satuan Ukur 3

Besaran

Keterangan

4

5

079.0 1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output )

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal Yang Efektif dan Efisien

1

Laporan,

2 1 3.2 1 1 . 0 0 0

50

Dokumen

390.390 . 0 0 0

1 80 0

Dokumen

1 . 390. 1 87.000

5

Prototipe, Laporan

2.25 0 . 0 0 0 . 000

Laporan, D0k1uuen

4 5.0:2 0. 000

Laporan,

38.9 2 3 . 000

Laporan, Dokumen

29.640.000

Laporan,

1 8.33 5 . 0 0 0

Laporan, Dokumcn

2 5.985.000

Laporan,

2 0 . 5 2 0 . 000

Laporan,

46. 555.000

Laporan,

60 . 5 1 5 . 00 0

Laporan,

44.9 3 0 . 0 0 0

Laporan,

4 9 . 0 3 0.000

Laporan Hasil Rcviu

Dokumen

Pembinaan Penelitl Nasional 2

Akreditasi Jurnal llmiah

3

f'cnilaian Angka Kredit J almtan Fungsional Peneliti

4

Konsep Pengelolaan serta Mitigasi dan Adaptasl Bencana dan Perubahan Iklim Global pada Sumber Daya Perairan Darat Kajian f'engelolaan Danau Bcrbasis Daya D ukung Ekosistem

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

( Sub Output )

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Internal Yang Efektif dan Efisien 5

Laporan Hasil Audit Saluan Ke1ja LIP! Wilayah II Lampung (Katcgori Ill)

1

6

Laporan l·lasil Audit Satuan Ke1ja LIP! Wilayah llI Banten (Kage t ori II)

1

7

Laporan l lasil Audit Satuan Ke1ja Lil'! Wilayah IV DK! Jakarta (Katcgori I)

1

8

Laporan l fasil Audit Sat uan Ke1ja LIP! Wilayah IV DK! Jakarta (Kategori Il-A)

1

9

Laporan H asil Audit Satuan Ke1ja LIP! Wilayah IV DK! Jakarta (Kat cgori 11-B)

1

10

Lapornn Hasil Audit Satuan Ke1ja LIP! Wilayah I V DK! Jakarta (l,ategori J II)

1

11

Laporan Hasil Audit Sat uan Ke1ja LIP! Wilayah V Jawa Barat (Kategori II-A)

1

12

La poran 1-lasil Audit Satuan I,e1ja LIP! Wilayah V Jawa Barat (Kat cgori 1 1-H)

1

13

Laporan l lasil Audit Sat uan Ke1ja LIP! Wilayah V Jawa Barnt (Katcgori J l l )

1

H

Laporan Hasil Audit Satuan Kc1ja LIP! Wilayah VI Jawa Tcngah (Kategori Ill)

1

IS

Lapornn 1-lasil Audit Satuan Ke1ja LIP! Wilayah VII Yogyakarta (Kat egori II)

1

Laporan, Dokumen

82.6 1 5.000

1 6 Laporan Hasil Audit Saluan Ke1ja LIP! Wilayah Vlll Jawa Timur (Kategori Il)

1

Laporan, Dokurnen

74. 6 9 5.000

17

Lapornn Hasil Audit Satuan Ke1ja LIP! Wilayah IX Bali (Kategori 1 1)

1

Laporan, Dokumen

9 7. 1 1 5 . 000

18

Laporan 1-lasil Audit Satuan Ke1ja LIP! W ilayah X N usa Tenggara Barnt (Kategori III)

1

Laporan,

60.640.000

19

Laporan Hasil Audit Satuan Kerja LIP! Wilayah XI Sulawesi U t a rn (Ka tcgori III)

1

Laporan,

63.9 5 0 . 0 0 0

20

Laporan Basil Audit Saluan Kerja LIP! Wilayah XII Maluku (Kategori 11)

1

Laporan,

1 1 1 . 2 85.000

21 Lapornn Hasil Audit Saluan Kc1ja LIP! Wilayah XII Maluku (Kategori I l l )

1

Laporan, Dokumen

1 04. 1 4 0 . 0 0 0

:22

1

Laporan, Dokumen

83 .780.000

Laporan H asil Audit Saluan Ke1ja LIP! Wilayah Xlll Papua (Kategori III)

Dokumen

Dokumen


Dokumen Dokumcn Dokumen


Kementerian Negara/Lembaga: Badan Tenaga Nuklir Nasional (080) Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

4

5

080 . 0 1 Badan Tenaga Nuklir Nasional SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output }

1 Laporan Data Dosis Radiasi Eksternal dan D ata Dosis Radiasi Internal yang Diterima Peke1ja Radiasi di Kawasan Nuklir Serpong 2 Laporan Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan N uklir Serpong 3 Laporan Hasil Uji Profesiensi Laboratorium Pengukuran Radioaktivitas d i Lingkungan BATAN 4 Laporan Pemantauan Tingkat Radioaktivitas Air Hujan di Wilayah Indonesia

I

Laporan

99.709. 000

1

Laporan

9 1 .673.000

I

Laporan

22 1 . 3 2 6 . 000

I

Laporan

266 . 268. 000

1

Laporan Laporan Laporan

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output } Laporan Hasil Pengelolaan Limbah Radioaktif, Limbah B3, dan Bahan Bakar Nuklir Bekas

5 Pcngolahan Limbah Radioaktif Semi Cair/ Resin Bekas 6 Pengolahan Lim bah Radioaktif Padat 7 Pengolahan Limbah Radioaktif Cair

I I

277.648.000 306.248.000 504.230.000

- 1 25 Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (08 1) Kode

Uraian

1

2

(dalam rupiah)


Besaran

Keterangan

4

5

08 1 . 0 1 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Layanan Jasa Teknologi Polimer (PNBP)

l

Layanan ,Jasa Pclatihan Teknologi Polimer

1 4 Layanan Jasa

284.620.000

Pembinaan Nasional Jabatan Fungslonal Perekayasa Dan Teknisi Litkayasa

2

Penilaian /\ngka. Kreclit JFP Tingkat Pusat

1

Layanan

370.400.000

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran ( Sub Output ) Layanan Jasa Teknologi (PNBP)

3 Audit I nternal Sistcm Mutu

1 Layanan Jasa

1 09 . 338. 250


Kementerian Negara /Lembaga: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

082 . 0 1 Lembaga Penerbangan d a n Antariksa Nasional SBK Total B iaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran

(Output ) I Data Antariksa dan Atmosfer (Balai Pengamatan Antariksa 2

clan At mosfcr Sumedang) Data Antariksa clan Atmosfer (Balai Pcngamatan Anta1iksa clan Atmosfer Agam)

37

GB

46 1

GB

86.240. 000 232.200.000

- 1 27 Kementerian Negara/ Lembaga: B adan Informasi Geospasial (083) Kode

Uraian

1

2


Besaran

Keterangan

4

5

083. 0 1 Badan Informasi Geospasial SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output )

l

Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi

20

Titik

964. 29 1 . 000

l


Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) Uraian

Kode

2


Besaran

Keterangan

4

5

089.01 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran (Sub Output ) Jumlah Pegawai Terdiklat

Diklal Scrl i likasi J l"A Penjenjangan Auditor Ula.ma BPKP

1

Orang

8 . 186 .967

2

Dilda! Scrl ifikasi J FA Penjenjangan Auditor Madya BPKP

1

Orang

8.273.400

3

Diklal Sert ifikasi J FA Penjenjangan Auditor Muda BPKP

1

Orang

9 . 1 44.000

4

Diklal Serlifikasi J l"A Auditor Ahli BPKP

1

5

Diklat Scrl ilikasi J l"A Auditor Terampil BPKP

6

1

Orang

1 1 .634.900

1

Orang

9 .930.600

Diklal Tcknis Substan si Bagi Pegawai BPKP 5 I-Iru·i

1

Orang

5 . 470.667

7

Diklal Tcknis Substru1Si Bagi Pegawai BPKP 4 Hru·i

1

Orang

5.089.800

8

Diklal J FA Penjcnjangan Pengendali Teknis (Non BPKP)

1

Orang

3 . 544.767

9

Diklal J PA Pe-njcnjru1gan Ketua Tim (Non BPKP)

1

Orang

3 .977.833

1

Orang

5.026 .267

1

Orru1g

4. 1 67.033

1 :2 Diklat Tcknis Substansi Auditor 5 Hari (Non BPl,P)

1

Orru1g

2.022 . 133

1 3 Diklal Tcknis Substansi Auditor 4 Hmi (Non BPKP)

1

Orang

1 .836.333

1 Laporan 1 Laporan

28.865 .000

1 0 Diklat Jf,'A l'cmbe-n l u kan Auditor Ahli (Non BPKP) 11

Diklal J l'A Pembent ukru1 Auditor Tera111pil (Non BPKP)

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Bengkulu 1 4 LI-I I ' Audit Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Bengkulu 1 5 LI-IP Pcmantauru1 Pacla Perwaki1an BPKP Provinsi 8cngkulu 16 LHP Evaluasi Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Bcngkulu

1 Laporan

59 . 4 1 5 .000

38.406.000

17 1,1-! P Review l'ada l'erwakilan BPKI' Provinsi Bengkulu 1 8 Li l l' l'em bcriru1 Kelerangru1 Ahli Pada Perwakilru1 BPKP

1 Laporru1 1 Laporan

30.745 .000 7 .596.000

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 1 9 1,I-I P Audit Pada Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi

1 Laporan

63.872.000

Provinsi Bengkulu

Tenggara

LI-I P Pemantauan P,tcla Perwakilru1 BPKP Provinsi S ulawesi Tcngg,cua 2 1 LHI' ��valuasi Pacla Perwakilru1 BPKP l'rovinsi Sulawesi

1 Laponu1

3 1 . 447.000

1 Laporan

4 1 . 298.000

:n

U l l' Review Pada Penvakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi

1 Laporan

33.327.000

23 L H I' l'emberiru1 Ket erru1gan Ahli Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sula\\'esi Tenggara Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi DK! Jakarta

1 Laporru1

8 . 6 1 3 .000

1 Laporan 1 Laporan

26 .070.000 1 4.890.000

1 Lapora11 1 Laporan

1 6 . 1 1 0.000 1 6 . 350.000

1 Laporan

7 . 370.000

Tcnggara

Tcnggara

24 L H P Audit l'ada Pcnvakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta :.15 LI-I P Pemantauan Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi DKI Jakarta 26 LI I I' Evaluasi Pacla Perwakilru1 BPKP Provinsi DKI Jakru·ta 27 LI-I P Review P,ula Perwakilan B PKP Provinsi DKl Jakarta 28 LI I P l'emlJrrian Kcterangan Ahli Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi DKI �Jakarta

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Barat 29 LI-I P Au dit Pada l'erwakilru1 BPKP Provinsi Jawa Ba.rat 30 LI-I P Pcm antauan P,ula Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Ba.rat 3 1 LI-I P Evaluasi Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Jawa Bmat


59.688 .000 30.455.000

1 Laporru1

37.445.000

32 L H P Review Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Bru·at 33 LI-I P Pcm bcriru1 Keterru1gan Ahli Pada Perwakilru1 BPKP

1 Laporm1 1 Laporan

32.635.000 7.852 .000

Provinsi Jawa Barat

(_Mv


Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) Kode

Uraian

1

2

34 35

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Tengah LI IP Audit Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah LHP Pemantauan Pada Perwakilan B PKP Provinsi Jawa Tengah LI-I P Evaluasi Pacla Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Jawa Tengal1 LHP Review Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengall LH P Pem beriru1 Ketcrru1gru1 Ahli Paci a Perwakilru1 B PKP Provinsi Jawa Tcngall


3

Besaran

Keterangan

4

5

I Laporan 1 Laporan

60.708 .000 25.920.000

1 Laporru1 1 Laporan 1 Laporan

42.094.000 27.740.000 7 .066.000

1 Laporan 1 Laporan

70.755.000 35. 1 0 1 .000

1 Laporllil 1 Laporllil 1 Laporru1

44.595.0QO 37.22 1 .000 8.60 1 .000

44 LI- I P Audit Pacla Pcrwakilllil BPKP Provinsi Jawa Timur 45 LI-I P Pemantauan Pacla Perwakilan B PKP Provinsi Jawa

1 Laporru1 1 Laporrul

60.974.000 29.586.000

46 LI-I P Evaluasi Pada Pcrwakilan B P K P Provinsi Jawa Timur 47 LI I P Review Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 48 LHP Pemberian Kcterru1gru1 Ahli Pacla Perwakilan BPKP

I Laporan I Laporan I Laporru1

39. 349.000 3 1 .646.000 7 . 6 4 1 .000

Laporru1 Laporllil Laporan Laporru1 Laporan

60.582.000 28.543.000 39.95 1 .000 30.303.000 7.692 .000

1 Laporan 1 Laporru1

58.698.000 27.745.000

1 Laporan

38.677.000

1 Laporllil

29.565 .000

1 Lapor=

7 .485.000

1 Laporru1

57.325.000

1 Laporan

27.897.000

1 Laporllil

37. 1 05 .000

1 Laporru1

29 .777.000

1 Laporru1

7 . 4 1 7 .000

1 Laporan I Laporan

57.928 .000 27.765.000

36 37 38

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta

39 LI-I P Audit Pacla Perwakilan BPKP Provinsi D . I . Yogyakarta 40 LHP Pemru1tauru1 Pada Perwakilan BPKP Provinsi D . l. Yogy akarta 4 1 L H P Evaluasi Pacla Perwakilrul BPKP Provinsi D . I . 42 LI-I P Review Pacla Perwakilan B PKP Provinsi D . I . Yogyakarta 43 LI-I P Pembcri= Keterangru1 Ahli Pacla Perwakilan BPKP Provinsi D . I . Yogyakar ta Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tim u r

49 50 51 52 53

Provinsi Jawa Tim ur Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi D.I. Aceh

Ll·I P /\uclit Pacla Pcnvakilan B PKP Provinsi Aceh LI-I P Pcmantauan Pacla Perwakilllil B PKP Provinsi Aceh 1,1-1 P Evaluasi Paci a Penvakilru1 BPKP Provinsi Aceh LI-I P Review Pacla Pcrwakilan B PKP Provinsi Aceh LI-I P Pemberian Kcterangan Ahli Pada Perwakilrul B PKP

Provinsi Aceh Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Utara

54 LI-I P i\uclit Pada Perwakilan B PKP Provinsi Sumatera Utara 55 LI-I I' l'emru1taurul Pada Perwakilrul BPKP Provinsi Sumatera U t ara 56 LI-J P Evaluasi Pacla Pcrwakilan B PKP Provinsi Suruatera U t ara 57 LI-I P Review Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sumatera Ut ru·a 58 LI-I I' Pembcriru1 Keterangru1 Ahli Pada Perwakila11 BPKP Provinsi Sumatera Utara Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

59 LI-I P Audit Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selat ru1 60 LI-I P Pemantauru1 Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sumatera Sclat= 6 1 LI I P Evaluasi Pada Perwakil= BPKP Provinsi Sumatera Selatan 62 LH P Review Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sumalera Selatan 6 3 L I-IP Pcmberia11 Keterangan Ahli Pada Perwakilllil B PKP

1 1 1 1 1

Provinsi Sumatera Selatan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Sumatera Barat

64 Ll·I P Audit Pacla Penvakilllil BPKP Provinsi Sumatera Bru·at 65 LH P Pemantauru1 Pada Perwakilan BPK P Provinsi Sumatera Bru·at 66 LHP Evaluasi Pacla Pcrwakilan B PKP Provinsi Sumatera Bru·at 67 LI IP Review Pada Penvakilrul B PKP Provi.nsi Sumatera Barat

1 Laporan

37.787.000

1 Laporllil

29.645.000

68 LI-I P Pcmberiru1 Ketcrangru1 Ahli Pada Perwakil= B PKP

1 Laporan

7 . 364.000

Provinsi Sumatera Barat


Kementerian Negara/Lembaga: Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) Uraian

Kode 1

2


Laporan Hasll Pengawasan BPKP Provins! Kalimantan Barat 69 LHP Audit Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Kalim an tan Barnt

Besaran

Keterangan

4

5

1 Laporan

59.408.000

70 L H P Peu1ant a uan Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi

1 Lapora,1

28.83 1 .000

71

1 Laporan

38.534.000

1 Laporan

30.7 10.000

1 Lapora,1

7.696.000

1 Laporan

58.687.000

1 Laporai1

28.248.000

1 Laporru1

38. 152.000

1 Laporilll

30. 1 28.000

1 Laporru1

7.453.000

79 LI-IP Audit Pada Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi Utara 80 LI-IP Pcm antaum1 Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi

1 Laporilll 1 Laporru1

6 1. 1 28.000 28.454.000

81

1 Laporm1

40.476.000

1 Laporm1

I Laporan

30.274.000 7.560.000

1 Laporan 1 Laporan

64.695.000 3 1 .033.000

1 Laporilll

42.002.000

1 Laporm1

33.2 1 3.000

I Laporan

7.979.000


1 Laporan

93.365.000 46.738.000 6 1.076.000 48.6 17.000 14. 1 89.000

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporilll

80.693.000 39.902.000 50.734.000 42.382.000 9.482.000

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Irian Jaya 99 L f-1 1' Audit Pacla Perwakilan BPKP Provinsi lriru1 Jaya 100 LH P Pemru1tauru1 Pacla Penvakilru1 BPKP Provinsi lriru1 Jaya

1 Laporan 1 Laporru1

1 08.855.000 55.046.000

1 0 1 LI-IP Evaluasi Pacla Perwakilan BPKP Provinsi lriru1 Jaya 10:2 LI I P Review Pacla Perwakilm1 BPKP Provinsi lrian Jaya 103 Lf-l P Pem berian l,eterm1gru1 Ahli Pada Perwakilan BPKP

1 Laporru1 1 Laporan 1 Laporru1

84.882.000 58. 1 26.000 16.600.000

104 105 1 06 107 108

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Riau LI IP l\udit Pacla Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Riau LI-IP Pemantauru1 Pacla Penvakilan BPKP Provinsi Riau LHP Evaluasi l'ada Pcrwakilan BPKP Provinsi Riau LI-IP Review Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Riau LI-IP Pcmberian Keternngan Ahli Pacla Perwakilru1 B PKP

1 1 1 1

Laporru1 Laporan Laporru1 Laporan I Laporru1

55.327.000 26.562.000 36.328.000 28.382.000 7.323.000

109 1 10 111 1 12 1 13

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Lampung LI-IP l\udit Pacla Perwakilru1 B PKP Provinsi Lampung L H P Pcmm1taum1 Pacla Perwakilru1 BPKP Provinsi Lampung LI-IP Evaluasi Pada Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Lrunpung l,I-IP Review Pada Pcrwakilru1 I3PKP Provinsi Lrunpung LI-IP Pcm berian Kcterruigan l\hli Pad a Perwakilm, BPKP

1 Laporan l Laporru1 1 Laporru1 1 Laporan 1 Laporru1

5 1.450.000 25.093.000 33.536.000 26.973.000 6.920.000

7'2

73

74 75 76 77 78

82 83

84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95

96

97 98

Kaliman lan Barat LH P Evaluasi Pada Penvakilan BPKP Provinsi Kalimanta,1 13arat LI-IP Review Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi KaJimantan Barnt LI IP Pem berian Ketcnmga,1 Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Bai·at Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Kalimantan Selatan LI-IP Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Sclat an L H P Pemantauan Pada Perwakilan I3PKP Provinsi KaJinum ta,1 Selatan LI·! P EvaJuasi Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Kalimru1tan Sclatan LHP Review Pada Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Kalimantan Sclatan Lill' Pembcriru1 Kcternngru1 Ahli Pada Perwakilru1 13PKP Provinsi Kalimruitan Sclatru1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Sulawesi Utara

U t ara LI-IP EvaJuasi Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi Utara LI-II' Review Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utru·a Li ll' Pembcrian Keterangru1 Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utru·a Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan LH P Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan LI-IP Pcmantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan LHP Evaluasi Pada Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi Sclat,m L H P Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan LHP Pemberiru1 Kctcrangm1 Ahli Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi Selatm1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Maluku LI-IP Au dit Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi M aluku L H P Pemantauru1 Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi M aluku LI-IP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku LI-IP Review Pada Penvakilru1 BPKP Provinsi M aluku LI-IP Pcmbcrian Keterm1gan Ahli Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi M aluku Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Bali LI-IP Audit Pada Pcnvakilru1 BPKP Provinsi Bali LI-IP Pemantauru1 Pacla Perwakilru1 BPKP Provinsi Bali LI-IP Evaluasi Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Bali LI-IP Review Pada Pcrwakil,U1 BPKP Provinsi Bali LHP Pem bcrian Keterruigan Ahli Pada Perwakilru1 BPKP

I Laporan 1 Laporm1

1 1 1 1 1

Provinsi Dali

Provinsi l rian Ja_ya

Provinsi Riau

Provinsi Lam nunP

c�


Kementerian Negara/ Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) Uraian

Kode

1

2

Laporan H asil Pengawasan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

1 1 4 LI IP Audit Parla Penvakil,m BPKP Provinsi Kalim antan Timur

1 1 5 LHP Pcman t auan Pacla Perwakilan BPKP Provinsi 1...:alin1antru1 'fim ur 1 1 6 LJ-11' Evaluasi Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Kalimru1tan Timur 1 1 7 LI II' Revie\\' Pada Penvakilan BPKP Provinsi Kalimantru1 Timur 1 1 8 LI II' l'emberim1 Keterangan Ahli Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Kalimantan Timur 1 19 1 :2 0 1 :2 1 1 2 :2 1 :2 3

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Jambi

LI-I I' Audit l'ada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi L I I I' Pemantau,m Parla Pcrwakilan B PKP Provinsi Jam b i LI II' l,val u asi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jmnbi L . 1 ll' l�eview Pacla Pcrwakilan BPKP Provinsi Jambi L J II' Pcm berian Keterangru1 Ahli Pad a Perwakilan BPKP


3

Besaran

Keterangan

4

5

1 Laporan

80.72 1 .000

1 Laporan

40.73 1.000

1 Laporru1

5 1.646 .000

1 Laporan

42.911.000

1 Laporan

11.297.000

Laporm1 Laporan Laporru1 Lapor1111 Laporan

55.9 3 1 .000 27.037.000 36.387.000 28.857.000 7 . 253.000

1 Laporru1 1 Laporm1

65.629.000 30.9 15.000

1 Laporan

42.978.000

1 Laporan I Laporru1

32.735.000 8.024.000

I 1 1 1 1

Provinsi Jambi

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

1 :2 4 U l l' Audit Pada Penvakila,1 BPKP Provinsi Sulawesi Tengali 1 :2 5 L H P l'cmantauan Pada Perwakilru1 B PKP Provinsi Sulawesi Tengah 1 26 Ll·lI' Evaluasi Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

1 2 7 LHP Review Pada Perwakilru1 B P K P Provinsi Sulawesi 1 :2 8 LI-IP Pcm bcrian Ketcrm1g1111 Ahli Pada Perwakilan BPKP Provi.nsi Sulawesi Tcngah 1 29 1 30 131 13:2 133 1 34 135 1 36 1 37 1 38

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

LI-I P Audit Pada Penvakilru1 BPI,P Provinsi N'n' LI I P l'emm1t auru1 Pada Perwakil1111 BPKP Provinsi N'ff L II P Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi N'IT LI-II' Review l'ada Pcr\\'akilru1 BPKP Provinsi NTT LI IP I'em bcriru1 Kclerm1gru1 Ahli Pada Perwakila11 BPKP l'rovinsi NT!'

I 1 1 I 1

Laporru1 Laporru1 Lapor1111 Laporru1 Laporru1

76.048.000 37.543.000 49.604.000 39.723.000 10.739 .000

LI-II' Audit Pada Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Brulten LI IP Pemruit auan Pacla Perwakilan B P K P Provinsi Banten LI-IP Evaluasi Pada Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Ba11ten LI- I I' Review Pada Perwakilan BPI,P Provinsi B1111ten Ll-11' Pemberiru1 Kcterru1g,m Ahli Pada Perwakil1111 BPKP Provinsi Banten

1 1 1 I 1

Laporan Laporm1 Laporm1 Lapora11 Lapornn

58.864.000 3 1 .994.000 35.2 1 2 .000 33.8 1 4.000 8. 1 02.000

1 Laporan I Lapor1111

70.301.000 35.2 16. 000

1 Lapor1111

45. 1 32.000

1 Lapora11

37.039.000

1 Laporan

9.808.000

1 Lapora11

53.864.000

I Lapor1111

26. 1 8 1.000

1 Lapor1111

35. 1 30.000

1 Laporan

28.2 4 1 .000

I Laporru1

7. 126.000

1 Laporru1

64.290.000

1 Laporru1

3 1.0:2 1.000

1 Laporan

41.547.000

I Laporan

33.26 1 .000

1 Laporan

7.898.000

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Banten

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan

1 39 1 40 141 14:2 143

Riau Lf II' Audit Pada Pcnvakilan BPKP Provinsi Kepulauru1 Riau L1IP Pemm1lauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kcl)ulauru1 Riau LI II' Evaluasi Pada I'crwakilru1 BPKP Provinsi Kepu laua11 Riau LI-I I' Review Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Kepulau1111 Riau LI IP Pem bcrian Kcteranga11 Ahli Pada Perwakil1111 Bl'KP Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Kepulauan Bangka Belitung

1 44 LI II' Audit Pada l'erwakilan BPKP Provinsi Kepulauru1 Bangka Bclitunl( 1 45 LI IP Penuu1tauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan 8angka Bclitung 1 46 Llil' Evaluasi Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Kepulau1111 Uangka I3clit ung 147 Li l l' Review Pada Perwakilan BPKP Provinsi KepulauM I3an g ka Belitung J.18 Li l l' Pemberian Keterangru1 Ahli Pada Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Kcpulauan Bangka Belitung

Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provins! Nusa Tenggara Barat

1 49 LI Ir' Audit Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggru·a Baral 1 50 LI IP Pcmantauan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa ·renggara Barat 151 LI ·ll' Evaluasi Pada Pcrwakil,m BPKP Provinsi Nusa Tr11ggara Barat 1 5'2 LHP l�evicw Pacla Pcrwakilru1 BPKP Provinsi Nusa Tenggara Bru·at 1 53 LI IP Pembcriru1 Keterm1gan Ahli Pada Perwakilr1u BPKP Provinsi Nusa Tcnggar a Barat


Kementerian Negara/ Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) Uraian

Kode

2 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi K�limantan Tengah L H P Audit Pada Pcnvakilan B PKP Provinsi Kalimantan Tcngah LII P l'emantauan Pada Perwakilru1 B PKP I,alimantan LI-I P Evaluasi Pacla Perwakilllll B PKP Provinsi Kalim antan Tengah L H P Review pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Li l l' Pem berian Kcterangan Ahli Pada Perwakilan B PKP Provinsi KaJimanlan Tenga.h Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Lll P Audit Pacla Perwakilan B PKP Provinsi Sulawesi Barat LI-I P Pemantaum1 Pada Perwakilllll BPKP Provinsi Sulawesi 13mat l,I I P Evaluasi Pada Pcrwakilm1 BPKP Provinsi Sulawesi l3arat LI-II' l�evicw Pada Pcrwakilm1 B PKP Provinsi Sulawesi Barat LI II' Pem bcria.n Keterru1g1U1 Ahli Pada Perwakilllll B PKP Provinsi Sulawesi Barat Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Gorontalo LI -I P Audit Pacla Pcrwakilm1 BPKP Provinsi Gorontalo LI-II' Pemantauan Pada l'erwakilan B PKP Provinsi Gorontalo


Besaran

Keterangan

4

5

I Laporan

63.579.000

I Laporru1 l Laporrul

30.958.000 40 .911.000

I Laponm

32 .718 . 000

I Laporm1

8.070.000

I Laporm1 1 Laporrul

56.906 .000 26. :218.000

I Laporru1

38 . 1 49 .000

l Laporm1 I Laporan

:28.278.000 7 .141.000

I Laporru1 I Laporru1

58.228 .000 :26.964.000

I Laporru1 1 Laporllll I Lapar=

38.837.000 28 .784.000 7 . 333.000

I Laporru1 1 Laporru1

70. 271.000 33.097.000

I Laporan I Lapar=

46 .859.000 35.277.000

173 LI-IP Pcmberian Kcterangan Ahli Pada Perwakil= BPKP l'rovinsi M aluku Utara Laporan Hasll Pengawasan BPKP Provins! Papua Barat

I Laporllll

9 . 325.000

174 LI IP Audit Pada Pcnvakilan BPKP Provinsi Papua Barnt 175 LI II' Pemantauan Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Papua Barat 1 76 LI-IP E:valuasi Pacla Per\\'akilan BPKP Provinsi Papua Barat 177 LHP Review Pacla Perwakilllll 13PKP Provinsi Papua Barat 178 L H P Pem bcrian Kct erangan Ahli Pada Perwakilan B PKP Provinsi Papua Bru·at LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Bengkulu 1 79 LI-I P l'cmbinaan SPI P B PKP Propinsi Bengkulu LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 1 80 LI IP Pcm binaru1 SP! P Pad a Pcrwakilru1 B PKP Provinsi Sulawesi Trnggara LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi OKI Jakarta 18 1 LHP l'cm binallll SPI P Pada Perwakilllll 13PKP Provinsi OKI J akarta LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Barat 18:2 LI IP Pcmbinaan SPI P Pada Pcrwakilllll BPKP Provinsi Jawa Baral LHP Pemblnaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Tengah 183 LI II' Pembinaru1 Sl'I P Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Jawa Tengah LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! D.I. Yogyakarta 184 L i l l' Pem bi naan SPIP Pada Perwakilan B PKP Provinsi D . I . Yogyakart a LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Jawa Timur 185 LI II' Pem binaan S PI P Pada Pcrwakilan BPI-:P Provinsi Jawa Timur LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi D.I. Aceh 186 Lil l' l'embinam1 SPIP Pada Perwakilan B PKP Provinsi Aceh LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Utara 187 LII P Pcmbinaan SPIP Pacla Penvakilan B PKP Provinsi Sumatera Ut;ua LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi Sumatera Selatan 188 L H P Pem binaru1 SPIP Pacla Perwakilan B PKP Provinsi Su mat ·nt Sclatan

1 Laporrul I Laporru1

9 1 .062 .000 42 .8:25.000

l Laporru1 l Laporan 1 Laporan

60.909.000 45.305.000 12 .212.000

I Laporru1

30. 1 11.000

I Laporru1

33.704.000

I Laporru1

15.090.000

I Laporrul

31.657.000

I Laporan

26.916 .000

I Laporan

36.656.000

I Laporrul

30. 691.000

I Laporllll

30.033.000

I Laporllll

29. 039.000

I Laporrul

:29 .044.000

1 54 155 156 1 57 1 58 159 160 161 1 6:2 1 63 1 64 165

166 LI-I P Evaluasi Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 167 LI-II' Review l'ada Pcrwakilan B PKP Provinsi Gorontalo 1 68 LI IP Pembcrian Keterangan Ahli Pada Perwakila.n 13PKP Provinsi Goront a.lo Laporan Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Maluku Utara 1 6 9 LI-II' Audit Pacla Pcrwakil= B PKP Provinsi Maluku Utara 1 70 LI-I P Pemantauan Pacla Penvakilru1 BPKP Provinsi Maluku U tflra 1 7 1 LI-I P Evaluasi Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara 1 7:2 LI-IP Review Pada Perwakilllll B PKP Provinsi M aluku Utara

- 1 33 Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) Kode

Uraian

1

2 LHP Pembinaan SPIP BPKP ProvinsiSumatera Barat


(
Keterangan

4

5

189 LHP Pembinaan SPIP Pada Penvakilan BPKP Provinsi

1 Laporru1

28.859.000

LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Kalimantan Barat 190 LI-IP Pem binaan Sl'IP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi

1 Laporan

30.221.000

1 Laporan

29 .390 .000

1 Laporru1

29 .742 .000

1 Laporan

32.322.000

1 Laporru1

54.361.000

1 Laporan

41.755. 000

1 Laporru1

64.116.000

1 Laporan

27.815 .000

1 Laporan

25.982 .000

1 Laporan

45 .12 2 . 000

1 Laporan

28.120.000

1 Laporru1

31.169.000

1 Laporan

41.652.000

1 Laporru1

33.490.000

1 Laporru1

38.577.000

1 Lapora.n

27.097.000

1 Laponm

32 .169.000

1 Laporan

32.600.000

1 Laponm

27.149 .000

1 Laporru1

28 .169.000

1 Laporan

35.932 .000

1 Laporan

48 .007.000

I Laporan

28.066.000

1 Laporan

30.654.000

1 Laporru1

13 .650.000

Sumalcra £3arat

Kalimantan Barat

LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Kalimantan Selatan 191 LI IP Pembinaru1 SPIP Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Kalim antan Sclatan LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Sulawesi Utara ] 92 LI IP l'embinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Sulawesi Selatan 1 93 LHP Pcm binaru1 SPIP Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan LHP Pemblnaan SPIP BPKP Provins! Maluku ] 94 1,1-1 P Pcm binmm SP! I' Pacla Perwakilru1 BPKP Provinsi LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Bali ] 9 5 Li l l' Pembinaru1 SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali LHP Pembinaan SPIP BPKP Provinsi lrian Jaya 1 96 L H P Pembinaan SPIP Pacla Pcrwakilan BPKP Provinsi lrian

Java

LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Riau 1 9 7 LHP Pem binaan SPIP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Riau LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Lampung 198 LI IP Pcm binaan SPIP Pada Pcrwakilru1 B PKP Provi.nsi LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Kalimantan Timur

199 LHI' Pcmbinaan SPIP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Kalimantan Timur LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Jamb! :200 LI II' l'cm bina,m SPII' Pada Penvakilru1 BPKP Provinsi Jam bi LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Sulawesi Tengah 20 ] Li ll' Pcm binaru1 SPIP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi Tengah LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Nusa Tenggara Timur 202 LH P Pem binaru1 SP! P Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi NTI LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Banten 203 LIIP Pem binaan SP! P Pada Perwakilan BPI,P Provinsi LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Kepulauan Riau 204 LI-II' l'embinaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Kepulauan Bangka Belitung

205 LI-IP Pem binaru1 SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan B,mgka Belitung LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Nusa Tenggara Barat 206 L H P Pembinaru1 SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tcngg;ara 8arat

LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Kalimantan Tengah

207 LI-IP Pcmbinaru1 SPJ P Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tene:ah LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Sulawesi Barat

208 LI-IP Pcmbinaru1 SPIP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi Bar at LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Gorontalo 209 LI-IP Pcmbinaru1 SPIP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Maluku Utara 210 LI-IP Pem binaan SPIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi M aluku U tara LHP Pembinaan SPIP BPKP Provins! Papua Barat '2 1 1 L H P Pcm binaan SPIP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Papua Barc1.t LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Bengkulu

:2 1 2 LI IP l'eningkatru1 Kapabilitas APIP Pada P_erwakilan BPKP Provinsi Bcngkulu LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

'213 Lll P l'cningkatan Kapabilitas APIP Pada Perwakilm1 BPKP Provinsi Su la\vesi Tenggara LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! DK! Jakarta

214 LI-IP Pcni11gkatru1 Kapabilitas APIP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi DK! Jakru·ta


Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) Kode

Uraian

1

2

Volume dan

Satuan Ukur 3

Besaran

Keterangan

4

5

LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa

Barat

:2 1 5 LI I P Peningkat an Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Ja\va I3arat LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Jawa Tengah :2 1 6 1,H P Peningkatan Kapabilitas API P Pacla Perwakilan BPKP Provin si Jawa Tengah LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! D.I. Yogyakarta 2 1 7 LHI' l'eningkata,1 Kapabilitas APIP Pacla Perwakilat1 BPKP Provinsi DI Yogyakarta LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jawa Timur

1 Laporan

29.455.000

1 Lapora,1

24.941 .000

1 Lapora,1

34.598.000

:2 1 8 LHP Peningkata,1 Kapabilitas APlP Pada Perwakila,1 BPKP Provinsi Jawa Timur LHP Penlngkatan Kapabilltas APIP BPKP Provins! D.I. Aceh

1 Laporat1

:28.673 .000

2 1 9 L H P Peningkata,1 Kapabilitas APIP Pacla Perwakilat1 BPKP Provinsi Aceh LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi

1 Lapora,1

27.795 .000

:2:20 L I I P Peningkatm1 Kapabilitas APIP Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Sumatcra Utara LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi

1 Laporru1

26.885.000

2 2 1 LI IP Pcningkat an Kapabilitas APIP Pacla Perwakila,1 BPKP Provinsi Sumat cra Sclatan LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP

1 Lapora,1

2 7 . 0 1 7 .000

:222 LHP Peningkatm1 Kapabilitas API P Pada Perwakilan BPKP

1 Lapora,1

26.886.000

2 2 3 LH P Pcningkatan l(apabilitas A P I P Pada Perwakila,1 BPKP Provinsi Ka.lin1antan Barat LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provlnsi

1 Laporat1

27.986.000

224 L H P Pen ingkatan Kapabilitas APIP Pacla Perwakilan BPKP Provi11si Kalimantru1 Sclatru1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi

1 Lapora,1

27.407 . 000

:2:25 LflP Pcningkatan Kapabilit as APIP Pacla Pcrwakila,1 BPKP Provinsi Sulawesi Ut"ara LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

1 Laporat1

27.673.000

:2:26 L H P Peningkata,1 Kapabilitas APIP Pacla Perwakilat1 BPKP Provinsi Sulawesi Selatan LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Maluku

1 Lapora,1

30.072 .000

'2 :l.7 Ll·I P Pcningkat ,m Kapabilitas APIP Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Maluku LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Ball

1 Lapora,1

46 . 1 52 .000

:l.:l.8 LHP Pcningkata,1 Kapabilitas API P Pada Pcrwakilan BPKP Provinsi Bali LHP Peningkatan Kapabilltas APIP BPKP Provinsi Irian Jaya

1 Laporan

39.382.000

:229 LI-IP Peningkatan Kapabilitas API P Pada Perwakilan BPKP Provinsi lrian Jaya LHP Peningkatan Kapabllitas APIP BPKP Provins! Riau

1 Laporan

53.427.000

:230 LI I P Peningkatan Kapabilitas APlP Pada Perwakilan BPKP Provinsi l�iau LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Lampung

1 Laporat1

25.582.000

:2 3 1 L I I P l'eningkatan Kapabilit as APl P Pacla Perwakila,1 BPKP Provinsi Lampung LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi

1 Lapora,1

23 .974.000

232 Ll·IP Pcningkata,1 Kapabilit as API P Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provinsi Jambi

1 Laporan

39.988.000

233 L H P Pcningkata,1 Kapabilitas APIP Pacla Perwakila,1 BPKP Provinsi Jam bi LHP Peningkatan Kapabllitas APIP BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

1 Laporat1

26. 1 57 .000

234 LI I P Peningkatan Kapabilitas API P Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

1 Lapora,1

30.335.000

Sumatera Utara

Sumatera Selatan

ProvinsiSumatera Barat Provinsi Sum atera l3arat.

LHP Peningkatan Kapabllitas APIP BPKP Provins! Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

- 1 35 Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089) Kode

Uraian

1

2

Volume dan

Satuan Ukur 3

[dalam rupiah) Besaran

Keterangan

4

5

LHP Penlngkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Nusa

Tenggara Timur

1 Laporan

36.524.000

1 Laporan

3 1 .550.000

l Laporan

34.6 1 2 .000

238 Lill' Pcningkatim Kapabilitas APIP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan I3m1gka Bclitung LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Nusa

1 Laporan

24.94 1 .000

239 LI I P Peningkat an Kapabilitas APIP Pada Perwakiian BPKP Provinsi N us.a Tenggara Baral LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Kalimantan Tengah 240 LI-I P Pcningkatan Kapabilitas APIP Pacla Perwakilan B PKP

1 Laporru1

30.022.000

1 Laporan

30.437.000

2 4 1 LI-I P Peningkat ru1 Kapabilitas API P Pacla Perwakilru1 BPKP Provinsi Sulawesi Barat LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins!

I Laporan

24.979 .000

242 LI I I' Peningkatai1 Kapabilitas APIP Pada Perwakilru1 BPKP Provinsi Gorontalo LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Maluku Utara 243 L H P Peningkatan Kapabilitas APIP Pacla Perwakilan B PKP Provinsi Maluku Utara LHP Penlngkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Papua Barat 244 LI-I P Peningkat an Kapabilitas API P Pada Perwakilan BPKP

1 Laporan

26.043.000

1 Laporan

3 1 .937 .000

1 Laporru1

4 1 .705.000

235 LI I I' PeL1ingkatan Kapabilitas APIP Pada Penvakilru.1 BPKP Provinsi NTT

LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Banten

236 LIIP Peningkatan Kapabilitas API P Pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Kepulauan Riau

237 LI I P Pen ingkat an Kapabilitas APIP Pacla Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauru1 Riau

LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins! Kepulauan Bangka Belitung

Tenggara Barat

Provinsi Ka.limantan Tengah

LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Provins!

Sulawesi Barat

Gorontalo

Provinsi Papua Ba.rat


Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial ( 1 00) Kode

Uraian

1

2

1 00. 0 1 Komisi Yudisial SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada ( Sub Output )


3

Besaran

Keterangan

4

5

Sub Keluaran

Laporan Investigasi Hakim

1

Laporan l nvestigasi Pcnclalaman Kasus

2

Laporan Pengamatan clan Penggambaran Pcrilaku Hakim Bcrkclanjulan

SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada ( Sub Output )

45 Laporan

1 . 905.345.000

6

Laporan

672. 1 20 . 000

1

Laporan

4.900.000

Sub Keluaran

Laporan Investlgasi Hakim

3

Laporan investigasi di pengaclilan tingkat perlama/ band ing/ Mahkamah Agung

- 1 37 Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( 106) Kode

Uraian

1

2


3

(dalam rupiah) Besaran

Keterangan

4

5

1 0 6 . 0 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SBK Total Biaya Keluaran yang Disusun pada Keluaran ( Output }

I

Penyelenggaraan Sert ifikasi Profesi I3arang/Jasa Pemerintah

2 1 8 Pcnyelenggaraan

3 . 1 25 . 730. 000


Kementerlan Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia ( 1 1 6 ) Kode

Uraian

1

2


3

Besaran

Keterangan

4

5

1 1 6 . 0 1 Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia SBK Indeks Biaya Keluaran yang Disusun pada Sub Keluaran

(Sub Output)

Program, Produksi dan Pengembangan Siaran Internasional

I

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program

Siaran Dialog l nteraktif di Dalam Studio Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio Produksi SPOT Prod uksi Bulleti11 Serita Produksi Feature Produksi Laporan Mendalam Siaran Langsung Reportase Prod uksi Majaiah Udara Siaran KUIS Produksi Sandi\\'ara Radio

Program Siaran Pagelaran Program Produksi Komentar Program Produksi Dokumenter

Program Produksi Kaleidoskop Program Siaran Obrolan Program Produ ksi Filler Program Siaran Reoo,t O n Tl!e Soot /ROS! ProRram Siaran Flash News Program Siaran Wawancara Program Siaran Penclekatan Development Broadcasting Unit (DBUJ 2 1 Program Produksi Adlibs Program, Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional

1 1 1

Paket Paket Pake! Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Pake! Pake! Pake! Paket Paket Paket

3.360.000 4.596.000 1 9 1 .000 763.000 64 1 . 000 943 . 000 1 . 606.000 897.000 3 8 1 .000 1 . 645.000 1 2 . 2 55.000 438 . 000 1 . 33 1 .000 1 . 4 1 2 . 000 449 .000 3 1 8 .000 69. 000 2 1 .000 495.000 2 . 5 4 1 . 000

1

Paket

130.000

I

1 . 025. 000 3.973. 000 1 65 . 000 737.000 566.000 840. 000 1 . 606. 000 789.000 344.000 1 . 53 7 . 000 1 2 .255.000 387.000 1 . 223.000 1 .304.000 396.000 282.000 69.000 2 . 5 4 1 .000 495.000

I I I 1 1 1 1

I

1 1 1

I

1 1 1 1

I

22 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio 23 Proeram Siaran Dialoe Interaktif di Luar Studio 2 4 Proeram Prod uksi SPOT 2 5 Proeram Produksi Bulletin Serita 26 Proe:ram Siaran Produksi Feature 2 7 Program Procluksi Laporan Mendalam 28 Program Siaran Langsung Reportase 29 Program Prod uksi Majaiah Udara 30 Program Siaran KUIS 3 1 Program Produksi Sandiwara Radio 32 Program Siaran Pagelaran 33 Program Prod uksi Komentar 34 Program Prod uksi Dokumenter 3 5 Program Produksi Kaleidoskop 36 Program Siaran Obrolan 37 Program Produksi Filler 38 Program Produksi Reoort On The Soot (ROS! 3 9 Program Procluksi Pendekatan Development Broadcasting

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pake! Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Pake! Paket Pake! Paket Pake! Paket

40

1

Pake!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Pake! Paket Paket Paket Pake! Paket Paket Paket Paket Paket Paket acara Paket acara Paket acara Paket acara Paket acara Paket acara Paket acara Paket acara

3.982 .000 5 . 2 1 8.000 435.000 735.000 565.000 840.000 1 . 605. 000 789. 000 344.000 387.000 1 . 2 2 3 . 000 1 . 304.000 396.000 282.000 6 9 . 000 2 1 . 000 495.000 4.270.000

1

Paket acara

1 3 0 . 000

Unit (DBUJ Program Siaran Wawancara

1

I

1

I I

I

Penyelenggaraan Siaran Pemberitaan

4 1 Program Siaran Dialog l nteraktif d i Dalam Studio 42 Program Siaran Dialog lnteraktif di Luar Studio 43 Program Prod uksi SPOT 44 Program Procluksi Bulletin Serita -15 Program Prod uksi Featme 46 Program Prod uksi Laporan Mendalam 47 Program Siaran Langsung Reportase 48 Program Produksi Maialah Udara 49 Program Siaran KUIS 50 Program Produksi Komentar 5 1 Program Produksi Dokumenter 52 Program Procluksi Kaleidoskop 53 Program Siaran Obrolan 54 Program Prod u ksi Filler 55 Program Siaran Reoo1t 011 The Soot (ROS) 56 Program Siaran Flash News 57 Program Siaran Wawancara 58 Program Produksi Pendekatan Development Broadcasting

U11it /DBUJ 59 Program Produksi Acllibs

I I

1

I

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S . BRODJONEGORO

2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

Recommend Documents