PMK. 02 2AL2 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

W

'"EH[,,1il1?1"^ i ENTERI KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA N O M O R 3 7/ P M K .0 2| 2 A L 2 a

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (S) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pen5rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol3

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9A Tahun 2O1O tentang Penlrusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor I52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57781; 2.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2O1,O; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negaraf Lerrrbaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian NegaralLembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 2.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. //

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

3 . Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menJrusun biaya komponen masukan kegiatan. 4 . Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

5 . Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk biaya komponen masukan kegiatan.

penghitungan

Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. biaya yang satuan adalah 7 . Indeks Biaya Masukan masukan gabungan beberapa barang/jasa merupakan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

6 . Tarif

8 . Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan satu volume keluaran kegiatan. 9 . Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan total volume sebuah keluaran kegiatan. yang Mutlak Jawab Tanggung Pernyataan 1 0 . Surat pernyataan adalah SPTJM selanjutnya disingkat pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2 Standar Biaya Tahun Anggaran 2OI3 terdiri atas: a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013; dan b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OL3. BAB II STANDARBIAYA MASUKANTAHUNANGGARAN2013 Pasal 3 Anggaran' 2013 (1) Standar Biaya Masukan Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai acuan bagi'Kementerian Negara/Lembaga untuk menJrusun biaya koinponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun Anggaran 2OL3.

r/


-3(21 Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OI3 .a

sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penJrusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013.

(3) Dalam

rangka pelaksanaan anggaran, Standar Masukan Tahun Anggaran 2OI3 berfungsi sebagai :

Biaya

a. batas tertinggi; atau b. estimasi. (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OI3 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

(5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol3 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi prinsip ekonomis anggaran dengan memperhatikan pada ketentuan efisiensi, efektifitas, serta mengacu peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ( 1 ) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol3 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(21Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol3 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan hal-hal antara lain Lembaga dengan mempertimbangkan sebagai berikut: a. kekhususan satuan biaya yarrg dimiliki Negara/Lembaga;

oleh Kementerian

b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan/atau c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau

tertentu;

terluar. ,/


-4BAB III STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2013 Pasal 6 2Ol3 Anggaran Tahun Keluaran Biaya berfungsi b sebagaimana iimaksud dalam Pasal 2 huruf sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan dalam RKA-K/L biaya keluaran *"ttfrr"ttt berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013. (21Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Anggaran 2OL3 sebagaimana Biaya Keluaran rahun dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

( 1 ) standar

a. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang; b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur; komponen/tahapan c. mempunyai pencapaian keluaran;

yarrg

jelas

dalam

d. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; dan e. bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002. Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2Ot3 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.

(3) standar

Pasal 7 ( 1 ) Dalam rangka perencanaan ar'lggarar:.' Standar Keluaran Tahun Anggaran 2}rc berfungsi sebagai : a. batas tertinggi dalam Anggaran 2Ol3;

penyusunan

RKA-K/L

Biaya Tahun

b. referensi untuk: 1) penyusunan prakiraan .maju; dan/atau Kementerian 2) bahan penghitungaq pagu indikatif Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2OL4. (21Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran d,engan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.


-5Pasal 8 dan men5rusun Negara/ Lembaga mengusulkan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OL3 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

( 1 ) Kementerian

(21Dalam

Tahun pen5rusunan Standar Biaya Keluaran Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negar a f Lembaga menggunakan : a. Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan/atau b. Satuan biaya lain yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran harga satuan biaya dimaksud.

(3) Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap satuan biaya fasilitas penghasilan dan menambah pegawai negeri. pegawai negerif non negaraf

untuk pejabat

(41Penggunaan

satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

(s)Berdasarkan

usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OL3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran Standar Biaya penelaahan atas usulan melakukan Keluaran Tahun Anggaran 2013.

(6) Tata cara penyusunan dan penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OL3 tercantum dalam Lampiran dari terpisahkan bagian tidak III yang merupakan Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OI3 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

^m.-./,t *\N.

wffirffi

*RW

ftlElffEnl lfl=UANt]AN lNDoNuslA HEPt't.Jl-ll(

-6BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia'

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2OL2 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal9 Maret 2OL2 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI2 NOMOR 287 Salinan sesuai dengan aslinya

ENTERIAN

ii

LAMPIRAN I

' LIKIND.NESIA ilBffiH*dfllwft .t97t0\Bl'PUB

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 20T3

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA STANDARBIAYA MASUKANTAHUN ANGGARAN2Oi3 YANG BERFUNGSISEBAGAIBATASTERTINGGI

PENIINGGUNC .'AWAB PENGELOLA NEUAIVGAN r. 1. PEJABAT KUASA PENCGUNA ANGGARAN a. Nilai pagu dana s.d. Rpt0O juta b. Nilai pagu dana di atas RplO0juta s.d. Rp25Ojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp25ojuta s.d. Rp5OOjuta d. Nilai pagu dana di atas RpSOOjuta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. npSO mitia. j. Nilai pagu dana di atas RpS0 miliar s.d, RpTS miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp1O0 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOOmiliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d- Rp7S0 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun I.2.

I,3.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d. RplOOjuta b. Nilai pagu dana di atas RplOOjuta s.d. Rp25Ojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp2sojuta s.d. Rps0ojuta d. Nilai pagu dana di atas RpSOOjuta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,S miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas RpZS miliar s.d. Rpl00 miliar L Nilai pagu dana di atas Rpl0O miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di'atas Rp250 miliar s.d. Rp5O0 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp50O miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas RpZS0 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun PEJABAT PENGUJITAGIHAN &PENANDATANGAN SPM a. Nilai pagu dana s.d. RplOOjuta b. Nilai pagu dana di atas Rploojuta s.d. Rp250juta c. Nilai pagu dana di atas Rp25ojuta s.d. Rp5O0juta d. Nilai pagu dana di atas Rp50O juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,S miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp2S miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas RpsO miliar s.d. RpZS miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar l. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp2S0 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas RpSOOmiliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun Nilai pagu dana di atas Rpl

OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB

Rp5O0.OO0 Rp61O.OOO Rp72O.0OO Rp83O.00O Rp970.0O0 Rp1.110.0OO Rp1.250.000 Rp1.58O.00O Rp1.9rO.O0O Rp2.250.0O0 Rp2.580.000 Rp3.O8O.0O0 Rp3.580.0O0 Rp4.08O.000 Rp4.58O.O0O Rps.58o.0O0


Rp420.0O0 RpSr0.O0O Rp6l0.0O0 Rp7OO.0O0 Rp82o.O0O Rp930.0O0 Rp1.05O.00O Rp1.330.O0O Rp1.61O.0O0 Rpl.890.OO0 Rp2.170.o0o Rp2.590.0O0 Rp3.01o.O0O Rp3.430.000 Rp3.850.O00 Rp4.69O.O0O

Rp400.O00 Rp48O.0O0 Rp57O.oOO Rp660.OOO Rp770.000 Rp88O.0OO Rp99O.O0O Rp1.250.000 Rp1.520.000 Rp1.78O.O0O Rp2.040.000 Rp2.44O.00O Rp2.830.OO0 Rps.23o.000 Rp3.620.00O

,/

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

t{o

(3)

(21

lll

2

SATUAII

URAIAN

BIAYA TA 2OI3

(41

1 . 4 . BENDAHARA PENGELUARAN a. Nilaipagudana s.d. Rpl0ojuta b. Nilai pagu dana di atas Rpl0Ojuta s.d. Rp25Ojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSOmiliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar l. Nilai pagu dana di atas RpIOO miliar s.d. Rp25Omiliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp5O0miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp5O0 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun


Rp340.000 Rp420.0OO Rp500.000 Rp570.000 Rp670.000 Rp77O.00O Rp860.0OO Rpl.O90.O00 Rp1.32O.OO0 Rp1.550.000 Rp1.780.000 Rp2.120.000 Rp2.470.000 Rp2.81o.OO0 Rp3.160.000 Rp3.840.000

1 . 5 . STAF PENCELOLA/BENDAHARA PENGELUARANPEMBANTU/PETUGASPENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) a. Nilaipagudana s.d. Rpl0ojuta b. Nilai pagu dana di atas Rpl00juta s.d. Rp25Ojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas RpsO miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RptO0 miliar I. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp25O miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun


Rp260.000 Rp310.000 Rp370.000 Rp430.000 Rp500.000 Rp570.000 Rp640.000 Rp810.000 Rp980.000 Rp1.150.000 Rp1.330.000 Rp1.580.000 Rp1.840.000 Rp2.090.000 Rp2.350.000 Rp2.860.000

HOIiIORARIIIM

PE.'ABAT/PANITIA

PENAADAAIiI

BARA$G/.'ASA

/I'MT

LAYAITAN

PEIVGADAAIT

luLPl 2. I. PEJABAT PENGADAANBARANG/JASA 2.2. PANITIA PENGADAANBARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan RplOOjuta b. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl00juta s.d. Rp2S0juta c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2sOjuta s.d. Rpsoojuta d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu pengadaan di atas Rps miliar s.d. RplO miliar h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp2S miliar i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. RpS0 miliar j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. RpTS miliar k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl00 miliar s.d. Rp2S0 miliar m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. RpS00 miliar n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50O miliar s.d. Rp7S0 miliar o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun

OB

Rpsl0.0OO

Per Paket OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

RpSl0.000 Rp680.0OO Rp850.000 Rp1.020.000 Rp1.270.000 Rp1.520.000 Rp1.78o.O0O Rp2.120.000 Rp2.450.000 Rp2.790.000 Rp3.130.000 Rp3.580.000 Rp4.030.000 Rp4.490.000 Rp4.940.000 RpS.560.000

2.3. PANITIAPENGADAANBARANG (NON KONSTRUKSD a. Nilai pagu pengadaan sampaidengan RplOOjuta b. Nilai pagu pengadaan di atas RplO0 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250juta s.d. RpSO0juta d. Nilai pagu pengadaan di atas RpSOOfuta s.d. Rpl miliar

Per Paket OP OP OP

Rp460.000 Rp6rO.00O Rp760.000 RDg2O-OOO

,/

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLTK

ilo

URAIA.IT

t1t e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di NiLai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di NiLaipagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di

atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas

QI Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar Rp75 miliar s.d. RplOO miliar Rp10O miliar s.d. Rp250 miliar Rp25O miliar s.d. Rp50Omiliar Rp50O miliar s.d. Rp750 miliar Rp750 miliar s.d. Rpl triliun Rpl triliun

SATUI\IT (3)

BIAYA TA 2013

(41

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

Rp1.140.000 Rpl.370.OO0 Rp1.600.000 Rpl.91O.OO0 Rp2.210.000 Rp2.520.000 Rp2.820.000 Rp3.230,0O0 Rp3.640.000 Rp4.O4O.OO0 Rp4.450.000 Rp5.010.000

Per Paket OP Per paket OP

Rp450.000 Rp450.000 Rp45O.0O0 Rp48O.0O0

OP

Rp60O.oO0

OP

Rp72O.000

OP

Rp91O.000

OP

Rpl .090.000

OP

R p l .270.OOO

OP

Rp1.510.000

OP

Rpl.750.OO0

OP

Rp1.990.000

OP

Rp2.230.000

OP

Rp2.560.000

OP

Rp2.880.000

OP

Rps.200.000

OP

Rp3.520.000

OP

Rp3.960.000

2.4. PANITIA PENGADAANJASA (NON KONSTRUKSI) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d RpSOjuta Nflai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rpl00 juta Nilaipagu pengadaan jasalainnya s.d. Rploojuta Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 iuta e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5O0juta s.d. Rpl miliar g. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar h. Nilaipagupengadaanjasakonsultansi/jasalainnyadiatas Rp2,5miliars.d. RpS miliar i, Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rps miliar s.d. Rp10 miliar j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. RpSOmiliar l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas RpSOmiliar s.d. Rp75 miliar m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar n, Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp50O miliar p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rpl triliun r. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl triliun a. b. c. d.

3

HOITORARII'M PE.'A3AT/PAITITIA 3. I.

PEIVTRIMA IIASIL PEIITRJAAN

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAANBAMNG/JASA

3.2, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAANBARANG/JASA a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu pekedaan/pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu peke{aanlpengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rpsoojuta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu peke{aan/pengadaan di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu pekedaan/pengadaan di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 rniliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu pekeq'aan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu pekedaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rpl triliun

OB OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP oP' OP

Rp33O.0O0

Rp330.000 Rp420.000 Rp520.000 Rp62O.0O0 Rp77O.OO0 Rp9lO.OO0 Rp1.060.000 Rp1.260.000 Rp1.450.000 Rp1.650.000 Rp1.840.000 Rp2.100.000 Rp2.370.000 Rp2.630.000 Rp2.890.000 Rp3.250.O00

,/

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKTNDONESIA

lto

URAIAIT

(21

IU 4

HONORARIUM PEI{CELOLA 4.I.

5

SATUAN

BIAYA TA 2013

{3}

(4)

PNBP

ATASAN LANGSUNG BENDAHARA a. Nilaipagudana s.d. Rpl00juta b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp2sojuta s.d. RpsoOjuta d. Nilai pagu dana di atas Rp5O0juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar L Nilai pagu dana di atas Rp10O miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun


Rp420.000 RpS10.0O0 Rp6l0.0o0 Rp7OO.000 Rp89o.0o0 Rp1.070.000 Rp1.260.000 Rp1.540.000 Rp1.820.000 Rp2.10O.000 Rp2.380.000 Rp2.760.000 Rp3.130.000 Rp3.500.000 Rp3.880.O00 Rp4.62O.000

4.2. BENDAHARA a. Nilaipagudana s.d. Rpl0ojuta b. Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta c. Nilai pagu dana di atas Rp25Ojuta s-d. RpS00 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rpl0 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RpZS miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar L Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp2S0 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp25O miliar s.d. Rp5O0 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. RpZSOmiliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun


Rp340.000 Rp420.000 Rp500.000 Rp570.o00 Rp730.000 Rp880.000 Rpl.030.oo0 Rp1,260.000 Rpr.490.000 Rp1.72O.000 Rp1.950.000 Rp2.260.000 Rp2.56O.0O0 Rp2.870.000 Rp3.170.O00 Rp3.79O.000

4.3. ANGGOTA a. Nilaipagudana s.d. RplOOjuta b. Nilai pagu dana di atas Rpl00juta s.d. Rp2sojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp50ojuta s.d. Rpl rniliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,S miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar h. Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RpZS miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp2S0 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp2S0 miliar s.d. Rp5O0 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp7S0 miliar Ld. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun


Rp260.000 Rp3lO.0O0 Rp370.000 Rp430.000 Rp540.000 Rp66O.0O0 Rp770.000 Rp940.000 Rp1.110.000 Rp1.280.000 Rpl.450.OOO Rp1.680.000 Rpr.9ro.00O Rp2.140.000 Rp2.370.000 Rp2.820.000

OB OB OB OB OB

Rp7O0.000 Rp600.000 Rp500.00O Rp400.000

IIOUORARIUM PENGPLOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI 5.1 unitAkuntansiringkatKementerianNegara/tembaga(uApA/Barang) Dasar Keputusan Menteri a. Pengarah b. PenanggungJawab c. Koordinator d. Ketua/Wakil Ketua e. Anssota/Petusas

yangditetapkanatas

Rn35O.OOO

'l/

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK

5.2

Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAp a. PenanggungJawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota/petugas 5'3 unit Akuntansi Tingkat wilayah (uAPPA/Barang-wlyang ditetapkan atas Dasar sK Eselon I a. PenanggungJawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota/Petugas 5'4 Unit Akuntansi ringkat Satuan Keq'a (uAKPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar sI( Eselon II atau unit Akuntansi pembantu pengguna Anggaran/Barar! wuy"t atau Koordinator Unit Akuntansi pembantu pengguna Anggaran WiL],al a. PenanggungJawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota/Petugas PEI{GURUS/PENYIMPAN 6.1 6.2

OB OB OB OB OB OB OB OB

BMN

Tingkat Pengguna Barang Tingkat Kuasa pengguna Barang PTNELITIAN/PEREKAYASAAN

7.1

7.2

Honorarium Kelebihan Jam penelitian/perekayasaan a. Peneliti/Perekayasa Utama b. Peneliti/perekayasa Madya c. Peneliti/perekayasa Muda d. Peneliti/Perekayasa pertama Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan a. Pembantu peneliti/perekayasa b. Koordinator peneliti/ perekayasa c. Sekretariat peneliti/perekayasaan

OJ OJ OJ OJ OJ OB OB Penelitian/ Perekayasaan Orang/Responden OH

d. Pengolah Data e. Petugas Survey f. Pembantu Lapangan NARASUMBER SETIIIN/IR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ I.GD/ KEGIATAN 8.1

Narasumber/pembahas : a' Menteri/pejabat setingkat Menteri/pejabat Negara Lainnva/yang disetarakan b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon ll/yang disetarakan d. Pelabat Eselon ItI ke bawah/yang disetarakan Moderator

8.2

IIOIIORARIT'M PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN

OJ OJ OJ OJ OJ SEJENIS

9.1 PenanggungJawab 9.2 KetualWakil ketua 9.3 Sekretaris 9.4 Anggota

IO.I 10.2 10.3 10.4

PEIfYULUH I{ON PEGAWAI ITEGERI SLTA Sarjana Muda Sarjana Master (S2)

Rpr.90o.0o0 Rp2.5OO.O0O

Ho![oRARruM

SATPAM, PElfcEMuDI, ptrucAs ll.1 Satpam dan pengemudi I l'2 Petugas Kebersihan dan pramubakti

KEBER.THAN, DAN 'RAI''BAKTT

ROIIANIWAN TIM PILAKSAITA

l3.l

KEGIATAN

Yang Ditetapkan Oleh presiden a, Pengarah b. PenanggungJawab c. Koordinator/Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f.

OB OB OB OB OB OB

Rp2.000.000


URAIAIT

NO

(21

tll

13.2 Yang Ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri a. Pengarah b. PenanggungJawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota

SATUAN

(3)

BIAYA TA 2013

(41

OB OB OB OB OB OB

Rp1.500.000 Rp1.2s0.000 Rp1.0o0.00o Rp850.0OO Rp750.000 Rp7s0.0OO

OB OB OB OB OB OB

Rp750.000 Rp7OO.00O Rp650.000 Rp600.000 Rp500.000 Rp500.000

OB OB OB OB OB OB

Rp50o.o00 Rp450.000 Rp400.000 Rp350.0oo Rp300.000 Rp3Oo.00O

OB OB

Rp250.0OO Rp22O.O00

Oter Oter Oter Oter Oter Halaman

Rp4O0.00O Rp300.000 Rp250.000 Rp180.000 Rp15O.0O0 Rp100.000

PenanggungJawab Redaktur Penyunting/Editor Desain Gra{is & Fotografer Sekretariat Pembuat artikel

Oter Oter Oter Oter Oter Halaman

Rp400.000 Rp300.000 Rp250.000 Rpr80.OO0 Rpl5O.OO0 Rp100.000

t 7 IIOITORAnIUM TIM PEITGELOLA WEBSITD 17.1 PenanggungJawab 17.2 Redaktur 17.3 Editor 77.4 WebAdmin I7.5 Web Developer 17.6 Pembuat Artikel 17.7 Penerjemah

OB OB OB OB OB Halaman 1500 karakter

Rp500.000 Rp450.OO0 Rp400.000 Rp350.000 Rp300.000 Rp100.000 Rp100.0OO

OB OB OB OB OB

Rp350.000 Rp460.000 Rp580.000 Rp690.000 Rp810.000

OB OB OB OB oB.

Rp250.000 Rp330.000 Rp4rO.O0O Rp490.000 Ro570.00O

13.3 Yang Ditetapkm Oleh Pejabat Eselon I a. Pengarah b. PenanggungJawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggoia 13.4 Yang Ditetapkan Oleh KPA a. Pengarah b, PenanggungJawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota t4

ITONORARIT'M SEKRSTARIAT TIM PELAKSANA KTGIATAIT 14.1 Ketua/Wakil ketua 14.2 Anggota

l5

IIOITORARII'M TIM PEITYUSI'N.IUTJURNAL 15.1 PenanggungJawab 15.2 Redaktur 15.3 Penyunting/Editor 15.4 Desain Gralis & Fotografer 15.5 Sekretariat 15.6 Pembuat artikel

t6 IIONORARIT'M TIM PEIWI'SI'NAN BT'LETII/MAJALAII 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6

l8

HONORARIIIM PEI{ANGGI'NG} JAWAB PENGELOLA KEUAI{GAIT PADA SATKDR YANG MEIYGELOL^6 AELAITJA PEGAWAI 18,1 ATASAN LANGSUNG PEMECANG KAS/KPA a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar c. Nilai pagu dana di atas RpSOmiliar s.d. Rp10Omiliar d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar 18.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RplOO miliar d. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp200 miliar e. Nilai pasu dana di atas Ro2O0 miliar

1Ii /

MENTEBIKEUANGAN REPUBLTK INDONESTA

NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA TA 2013

(3)

(41

flt

a . Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar b. Nilai pagu dana di atas Rp25

OB OB OB OB OB

miliar s.d. RpSOmiliar

c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RptOO miliar d . Nilai pagu dana di htas Rpl00 miliar s.d. Rp200 miliar e . Nilai pagu dana di atas Rp 200

miliar

TIUM SIDANC/KOT{FERTNSI I I | I

INTDRIYASIOIVAL - KTM, SOM

llD&ArDe/IC;qIoNAL/MITLTILATERALI I l9.l Pengarah t9.2 penanggungJawab | | 19.3 Ketua/Wakil Ketua 19.4 Ketua Detegasi | 19.5 fim Asistensi | 19.6 Anggota Detegasi Rt | 19.7 Koordinator | 19.8 Ketua Bidang | | 19.9 Sekretaris panitia | tS.tO Anggota l9.l 1 Liasion offcer lt ol | 19.12 Stafpendukung |

I I I | | | | | |

tl

20

WORKST,OPISEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN

I

IHONORARIUM

I

I zo.r Pengarah

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari, Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

ul pemeriksaan hasit Ujian

I Of penguji Disertasi I 22.2 Honoraium penyelenggara Ujian | a. pendidikan Dasar I Penyusunan/pembuatan bahan Ujian | 1l ,l pengawas Ujian | b. pendidikan Menengah I

]

I

I

bahan ujian

Rpsso.000j Rpsso.o00l RpssO.O0ol Rps00.0001 Rp4OO.OO0

Rp400

RpS50.oO0 RpSO0 Rp4 Rp450. Rp400.OOO

Rp250.000

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

at strata3 (s3)

il i::::.:::l-ll':mbuatan

Rp65O.000 Rp60O.O00

BERSKALA INTERflASIONAL

20.2 PenanegungJawab I 20.3 Ketua/Wakil Ketua | 20.4 Ketua Delegasi | 20.5 Tim Asistensi | 20.6 AnCCotaDelegasi RI | 20.7 Koordinator | 20.8 Ketua BidanS | 20.9 Selcetaris | Anggotapaniria 120.10 l2o.l7 Liasion Officer (LOl Stafpendukung 120.12 21 BIAYA NARASUMBER KEiEIATAN DI LUAR NEGERI ISATUAN 2l.l Narasumber Kelas A | 21.2 Narasumber Kelas B | 21.3 Narasumber Kelas C | I 22 D/rN HONORARTUM pEtryELEl\rccARA UJrAr{ lVAr{Asr | 22.1 Vakasi a. pendidikan Dasar I pemeriksaan hasil Uiian I b. pendidikan Menengah I pemeriksaan hasil Ujian I c. pendidikan Tinggi I tt Diploma Uillfit/N dan Strata I (St) I pemeriksaan hasil Ujian | "t I Ut pengujiTugas AkhirlSkripsi I Zl Strata 2 (S2) I 4 Pemeriksaan hasil Ujian | Ot penguji Tesis I I

I

Rp2OO.0o0 Rp27O.0o0 Rp340.000 Rp41O.O00 Rp470.OOO

)iswa/Mata Ujian

RpS.0OO

iiswa/Mata Ujian

Rp7.5O0

Mahasiswa/ Mata Ujian trang/Mahasiswa

Rpl0.OO0 Rp150.000

Mahasiswa/ Mata Ujian urangl Mahasiswa

Rp25O.OO0

Mahasiswa/ Mata Ujian o rang/Mahasiswa

Rp2O.OOO Rp350.000

Nrrskah/Pelqiaran OH

Rplso.000 Rp24O.0O0

Nrtskah/Pela.iaran OH

Rpl9O.O00 Rp27O.0OO

Rp15.O0O

ry


-8-

NO

t1l

URAIAIT

SATUAIT

I2l

(3)

c. PendidikanTinggi 1) Diploma I/IIIIII/Man Strata I (Sr) a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b) Pengawas Ujian 2) Strata 2 (S2) a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b) Pengawas Ujian 3) Strata 3 (S3) a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b) Pengawas Ujian

Naskah/Mata

BIAYA TA 2013

(41

Kuliah

Rp2sO.OO0

OH

Rp290.0OO

Naskah/Mata Kuliah

Rp260.000

OH

Rp30O.OO0

Naskah/Mata Kuliah

Rp280.000

OH

Rp300.OO0

OH OH OH

Rp25.000 Rp27.000 Rp29.000

OJ OJ OJ OJ

RplO.O00 Rpr3.O0O Rpl7.O00 Rp20.000

OH OH OH

Rp25.000 Rp27.000 Rp29.000

OK

Rp250.O0O

23 SaTUAN BIAYA UAJIG MAKAII PEGAWAI IIEGERI SIPE (PNSI 23.1 Golongan I dan II 23.2 Golongan III 23.3 Golongan IV 24 SATUAIT BIAYA UANG LEMBI'n' 24,I UANG LEMBUR a. Golongm I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV

DAII UAI'TC MAKAI| LEMBUR

24.2 UANG MAKAN LEMBUR a. Golongan I dan II b. Golongan III c, Golongan IV 2 5 SATUAT| BIAYA UANG SAKI' RAPAT DI DAIAM KAI{TOR

41, /


-9 -

26

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PER.IALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO

PROVINSI

(2)

(1)

SATUAIY

BIAYA TA 2013

(3)

(4)

I

q.CEH

OH

360.O00

2.

]UMATERA UTARA

OH

370.O00

3.

tIAU

OH

360.000

4.

KEPULAUAN RIAU

OH

370.000

5.

]AMBI

OH

370.000

6.

]UMATERA BARAT

OH

360.OOO

7.

]UMATERA SELATAN

9t_

369:999

8.

.AMPUNG

OH

380.000

9.

3ENGKULU

OH

370.000

1 0 . 3ANGKA BELITUNG

OH

370.000

11. 3ANTEN

OH

360.000

12. JAWA BARAT

OH

430.000

1 3 . ).K.I. JAKARTA

OH

530.000

t4.

OH

370.000

1 5 . ).I. YOGYAKARTA

OH

420.ooo

1 6 . JAWA TIMUR

OH

410.000

t7. 3 A L I

OH

480.OOO

1 8 . {USA TENGGARA BARAT

OH

440.000

19. NUSA TENGGARATIMUR

OH

420.000

20. KALIMANTAN BARAT

IAWA TENGAH

OH

370.000

2l

(ALIMANTAN TENGAH

OH

360.O00

22.

KALIMANTAN

OH

370:999

23. KALIMANTAN TIMUR

OH

430.O00

24. JULAWESI UTARA

OH

370.000

25. iORONTALO

OH

370.000

26. ]ULAWESI BARAT

OH

360.000

27. ]ULAWESI SELATAN

OH

430.000

24. SULAWESI TENGAH

OH

370.000

29. SULAWESI TENGGARA

SELATAN

OH

380.OOO

30. \4ALUKU

OH

360.O00

3 1 . MALUKU UTARA

OH

370.000

32. P A P U A 33. PAPUA BARAT

OH OH

580.OOO 480.OOO

,/


SATUAN BIAYA SAKU PAKET

UANG IIARIAN PAI{ET FULLBOARD SERTA

TULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG WI.LDAYftIALFDAY DI DALAM KOTA rupiah)

No.

PROVINSI

(2)

1

4.

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPUI..A,UANRIAU

J.

JAMBI

T

2. ?

UAT{G HARIAN SATUAN FUUAOARD DI LUAR KOTA +l {3)

6.- SUMATEM BARAT 7 . SUMATERA SELATAN 8. I-AMPUNG 9 . BENGKULU 1 0 . ]ANGI(A BELITUNG 1t. 3ANTEN ! 2 . IAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA t4. JAWA TENGAH 1 5 . D.I. YOGYAKARTA 1 6 . JAWA TIMUR 17. B A L I 1 6 . NUSA TENGGAM BAMT 1 9 . NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT - --z L . rnirrvrnr.nArv-rpNcCA2 2 . KALIMANTAN SELATAN 23. KALIMANTAN TIMUR -'iq. SULAWESI UTARA 25. iORONTALO _26.._ ]ULAWESI BARAT 27. JUI.,AWESISELATAN 28. SULAWESI TENGAH

_?e_lv!4yPqr

30. MALUKU 3 1 . \4ALUKU UTARA 32. PAPUA -

3c.-PAPUA BARAT

OH OH OH OH OH -oH OH - oOH ii-

-

OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH -orOH OH OH

UANG SAKU

FULLBOARD EULLDAY/ DI DALAIII HALTDAY DI KOTA DALAII KOTA

(51

(61

30.o00

100.000 110.O00

20.-ooo

ioo.ooo

30.000

r 10.000

130.OOO

110.000

85.000 95.000 85.000 9s.000 95.000

120.boo

106.oob

Cs.ooo

120.O00

100.000 110.000 110.OOO 110.000 r00.000 125.000 150.000 1 1 0 . 0 0 0 ---

120.o00

130.000

reo.ooo 130.000 120.000 150.000 180.000 130.000 140.O00

r40.000 160.000 150.000 140.000 .s0.000

115.000 15.OOO

35.000 25.0d0 15.000 10.000

bo.ooo

ob.ooo

30.000 50.o00 30.000

10.000 25.000 10.000 10.000 oo.000

30.000

20.000 50.000 30.000 30.o00

io.ooo 30.000 200.000 - 160.000

zs.ooo

-*-

roti.obo

sb.obo 95.000 8s.000 105.OOO

130.000 9s.000

tooobo r00.000 115.000

tos.ooo 100.000 95.000 85.O00 95.000 r05.000 95.000 95.000

- -

110.000 1 1 0 . 0 0 0 -"--110.000 170.000 rg5.ooo

85.000

95.000

85.000

ios.oiiri 95.000 95.000

s.6.ooo95.000 140.000 r 15.OO0

^/

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLTK

BIAYA PENGINAPAN PERTIAL/INAN DINAS DALAM ITEGIERI

ru TARIF HOTEL lIO.

PROVINSI

SATUAN

PA'ABAT NEGARA

PF^'ABAT ESELON I/II

PEJABAT ESELOIV IIt/coLoNGAlf

-rv (21

I

I

(3)

{CEH SUMATERA UTARA

2 3

RIAU

5

JAMBI

OH OH

l--?! *-oH -

6

--oH-

BARAT

LAMPUNG 9_ BENGKULU l 0 BANGKA BELITUNG JAWA

BARAT

UAWA

T I'NIiATI

25 GORONTALo

2.6*SULAWESI

BARAT

27 SULAWESI SELATAN SULAW!;SI TENGAH

29 SULAWESI TENGGARA 30 MALUKU

_x1_\,r4_!q5v_ul4-RA _32 PAPUA 33 PAF-u;-BARAf-=

(8)

lt--

l-

I _qel.qgc

czg.ooc._.-.__-2--8_g:O.-o.q_

-- iz+.ooi_.--9-q9.Q9q iio.ooi 510.O00

2.400.000 1.030.o00 600.oooI ___3.?-5_0-.0_0q __1,1q9.0-q9 ._ . - 920.000 -_ _ ___45q.o_g! __!z_s.g_qq r.470.o00 __3,?.q_0_q0_9, 830.000 3go.ooo - lqo-qQg p,72o.Q-00 | 1.000.000 - _ .____95._0:gg0 _ - __g.1g:0_0_g 400.000 | _-"oq,. .-_1,QF_o,g_09 _ lr4s-?.oqo__ _ _ 7sQ.qqq -__-.-4gq,pge l'_--.lsooob OH --itH -1,9?p.oog.---1,?4q0-0p _ _ _ . . 6 _ Z 9 1 0 0_g.. -_ .q2g.gg_o l-- 3se.ono __1.4q0_1q0! . 1:l.q2.qoq .. - .768.000 [-lbTooit . -.3e9:0gq -Zsa.obo OH -oH--_1:5l-q:-009_ .__l.8lp_.0_0_q .._-.... _l:229_:g0g_-.. _- gg1.g-0-9. l_.-3..Q99.0J0_1.9g2:90_0 _ -___Fsq.o.!g_______q4q.og.q 360.000 | oH-- _-q.q-qq,-00_0_ -o-H66r.000 -. l:g_.o_o:qgo +oo.ooo l-_ --47!,q99 ".

16_

_?!_lsulAwEsr UrARA

rlrr

_Lq9q._0_0( _ q9,qqql____9_4!..q9q | 1.030.000 I 6_qq.9q! .__ _*_J1_u:.u-!lg | ___.Jl_O:qgg l- ibts.ooo __3.150.9_0_0_ 45O.0OO 7?o.QQ( 380.000 I -ess0eql-_zqq.qqq_ l---s3b"ood - oqq,Qg(__3110.o_qg 1.030.000 _1.Qgq_,qqq| 3zq.gqq -_. qqg,gg! _ l. __ _z9gp_o_0" 4.?1o__og_g_ r.oso.-ooo 800.ooc l- -i.boo.ooo 460.000| 336.000

oH'

_ 1 7. l 8 NUSA TENGGARA RAR 1 9 NUSA TENGGARA TIMUR 20 KALIMANTAN BARAT TENGAH 3?- IKALTMANTAN _SELATAN ,___ . __ -_-23 IKALIMANTAN TIMUR

(71

GOLONGAIT

OH OH -oH -

_ls_D.I. YOGYAKARTA

_?LKALIMANTAN

(6)

OH -oC* I r.rsz.ooo __q,99-0.-0-Qq I tisol,qoo _ 720.0,90 l$o0:g0q| _ . 580.000|

t'AN'I'EN

l3 14

(5) | 3()R

4.500.000l-

_q -:-_

(4) 4.420,OOO

PF^'ABAT ESELOIY IVlcol,oNcaN UI

t 4nn nnn

l-- srgri.io ____ 41o,qgg l--4o8bbo -.77o.poo * .sgo.o-qo_l}s."ooo _ 25q.000. . - _qgQ,_o_oq . ---t5-o.q-qo. -_qfl,oq0 _ ___ -qqq,qqg___?99'q0_q 91o..oqo _ -_i1q,q00____.240.o-qg e!0.90q- -_1go_=o_gq _-_9!9:o-o*q OH 4.820.000 1.000.000 _.8r9.Q99 _.___49_q,oqq_ -- 371.000l OH -oii _,_-?.0qgjq0_0- LoJq.-ogq 3Co.ooo - s?10_0q ._, .4go:gqo i - --+io.ooo . _-Lqqp,goq 1.079._0_q0 _*.716.000 __..-_i!q.q-o_q I OH __q-09!.q_q-q 4t2.OOO* .--sgb.ooo .-1.9?9,qqo zao.ooo - !'89:q00 I - o OH H - __?j1l0_..00q-..L-q12.o00 600.000 I J2o.oog - - o r i - - _ ?,..qq_o.ggq 720.OOO .:1_1260.gqq iao-ooo I rc0.q00- - -e?o.ooo OH

_9,.0q,0,q99 1.350.000 I OH __4.?.qq:o_o_o_ .-__1,1?q,qgq I -_-oH OH 4.ggQ.qQg_ 1:11910_00 I _ _ o H - _!-?qq.0!g __L11s-qqg I _ r.Qao.qqg.-_l.g,Lq,.ooo -_9-t1_ _1.?-6qgg_q. __!,99,0-,9q0, I

4 -qnn non

1.260.000

750.OO0

900.ooo

400.o00

I


-12-

29

SATUAN BIAYA UANG HARIAN

PERJALANAII

DINAS LUAR NEGERI da-lam US$

NO

GOLONGAN

NEGARA GOL. A

(iIJL.l'

(i(,L.

AMDRIKA UTARA

4

5

AMERIKA SELATAN Argentina Venezuela Brazil Chile

EROPA BARAT Austria 1 5 Belgia

_lq_Perancis

I 7 Rep. Federasi Jerman-1 8 Belanda 1 9 Swiss

Norwegia DWCLlla

Ker4jaan Ingsris EROPA SELATAN

25 Bqsnia Herzegovina 26 27 runanl

29 rur

LLtHal

3 1 Serbia

473 404

417 368

395

277 323 347

242 287

316

270 240 237

221

2s2

9.O7

242

241

282

28r

436 415 386 383 398

AMERIKA TENGAH 1 1 Mexico L2 Kuba 1 3 Panama

EROPA UTARA Denmark Pi"i.nal"

527 447

464

Columbia Peru _8_ _ 9 Suriname 1 0 Ekuador

_20 2L 22 23 24

GOL. D

r)

I - Amerika Serikat 2 Kanada

o

()

318

4n6.

?n<

414

307

504 466 5t2

453 419

4+3 463

509

_172 453 517

___.___!59587

464 4LL 416

_ ._____iff. !21

_

318 282 382 282 272 322

?17

_ 439 534

432

___.

_ !91_ 287 27t 321

313 286

?1?___ _____q.11

+22 s20

473 379 472

_t?s

__ ?8?

?12

361

28'1

?7s _ _____._21r_.

334 353 287 242 372

401

t21

27r

354 288

444

286 241 222

272

--_--_-_-'i6 483 457

24r

_?61

409 465

420

307

29r

281 277 295 273

429

_"_ 91q

313

431

------33 352 286

24r 371

______.24_L 277

,/


dalam US$

NO

GOLONGAIT

NEGARA GOL. A EROPA TIMUR Bulsaria wzecn Hongaria Polandia Rumania

E

33 34 35 36 *33_ Rusia 38 Slovakia

39

Ilzra

AFRII(A TIMUR Ethiopia 43 Kenva t,^ 44 I\f a r{ 45 L d t z a u l L i 46 Zimbabwe 47 rvrvzquut\.|u5

B

GOL. C

426 421 407 416

_-- _ _sq6 +29

361

-_- _____9_1.? 334 296

__ __i.qq_

285 319

367 390

320 331

_ 3q1

.

GOL. D

(s

4

425

AFRIKA BARAT 40 Niseria 4 l 9srlgRal

AFRII(A

(i()L.

293

_ _._-q99__=___30q

361 381 _ 512 387 382

3i3

277

31

277

197

c?c

__l.0*6297

328

290

313 276

292 206

201

257 276 244

206 t82

291

19?

_ ?7.2 244

r67 196 141

_ _?q3-___ _ -___1_82

263

216 212

2t5 211

247 25I

135

161 201

SELATAN-

48 Namibia

300

1?

. -202

AFRIKA UTARA y)*gl], _q_0*

5 1 Mesir 52 53 Tunisia 54 Sudan OD Libya

-.- _

ASIA BARAT 56 \zerbaiia 58 59

lral< nrrlanio

6 n K,UWart --rlr

6 1 rJrDanon 62 Qatar _63 64 T\rrki 65 Pst. Arab Emirat

_99_

67 Saudi Adbi".esultanan Omq4

342 368

342 308

308 273 251 247 282 254

498

459

_ -_ _**L9?

287 212 192

---__-- __1_q_-- -- - -?-186 _ . 397 365

283 254

406

293 267

357 386 358 365 459 _ 353 391 359

276 257 270 323

184

189

16.5

365

364

186

2 2 ? ___=--zqg_ 20t 196

__ ____2_qq 186

196

_2Qq .__,-_____196_ 2to 188

276

302 - t-97 215

254

r97

2tL

190 191

_ !81_ 2ro

224 t97 . -257207 275

_

2R6

301 l06

207 185

.//

/ /


-L4(dalam US$) NO

GOLONGAN

NEGARA

(21

GOL. A

GOL. E

(3)

(4)

ASIA TIMUR 69 Rep.Rakyat Cina 70 Hongkong 7 l Iepqag 72 Korea Selatan 73 Korea Utara

378 472 519 421 395

ASIA SELATAN 74 Mganistan

385

.tJ

Bangladesh 76 India

339

Gc|l,.

(J

(5)

GOL. D (6)

238

207

206

320 303 326 238

287 262 297 207

286 261 296 206

226 L96 263

173 t67 242 182 t67 202

172 1,66 241 181 166 181

77 Pakistan 78 Srilanka 79 ran

352 343 348 351

20L 260

ASIA TENGAH 80 Uzbekistan 8 1 Kazakhstan

392 456

352 420

287

334

254 333

4L2 424 381 392 368 380 383 374 296 392

278 290 253 275 250 262 265 256 223 354

222

221

224 212

229

221, 211 201 L96 t96 t96 196 t96 796

439 392 425 385 363

403 246 387

272 222 276 237 22I

27t 221 224 L92 t79

203

ASIA TENGGARA

82 Philipina 83 84 85 86 87 88 89

Singapura Malaysia fhailand Myanmar Laos

Vietnam Brunei Darussalam 90 Kamboia 9 L limor Leste

2rI 197 202 204 197

r97

ASIA PASIFIK

92 93 94 95 96

Australia Selandia Baru Kaledonia Baru Papua Nueini

Fiii

s53 329

/


-15-

30

SATUAN BIAYA TrKET PER.'ALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGpRT IONE WAYI dalam

NO. (1) I 2 3 4 D

6 7 8 9 10 11

PERWAKILAN

JAI(ARTA. Ekonomi

Bisnis

(3)

AI

2.400

Astana

1.150 3.490 1.400 3.490 3.490 1.060 3.330 3.450 2.430

Athena

3.a20

QI

Abu Dhabi A,buia Addis Ababa Alger Amman

Amsterdam Ankara Antananarivo

B.S Begawan

t 2 Baghdad 1 3 Baku T4 Bangkok 1 5 Beijing L 6 Beirut 1 7 Beograd 1 8 Berlin 1 9 Bern 20 Bogota 2l Brasilia 22 Bratislava 23 Brussel 24 Bucharest 2 5 Budapest 26 Buenos Aires 27 Oairo 28 Canberra 29 Cape Town 30 3aracas 3 1 Chicago 32 Colombo

680

2.600 2.400

1.060 1.160

2.470

r.920 r.220 3.720 2.550 5.960 1.980 4.O50 1.510

t.220 4.890

2.370 2.I30 3.990 3.060 3.240

t.240

PERUIAKILAN - JAKARTA

PERUIAKILAN

5.240

Eksekutif

Ekonomi

(s) 2.320

{6)

ftl

2.L30

4.220 7.5rO 2.650 t.770 2.L60 3.670 2.660 4.670 3.660 3.800 1.240

4.550

t6.820

3.080

5.020

1.800

3.520 4.O10 3.750 5.310 4.010 2.720 4.830 850 3.000

5.520

t.220

5.r20

880

5.410 7.590 5.500 5.640 7.430

890 1.890

3.900 1.150 1.730 2.890 3.330

-

r.o20 4.204 4.800

2.4{o 1.560 3.220

920 2.600 2.400

t.220

550 630 890

3.360 5.880

1.810 4.270 4.91O 7.300 8.330

4.620

7.sLO

9.440 5.050 4.830 4.350 4.340 9.890 1.860 2.490 5.160 6.680 3.260 t.690

9.990 10.040 5.010 7.840 7.470 9.110 5.310 3.420 5.370 10.520

- s,999 2.L70

Bislis

t.370 1.180 4.730 3.310 3.200 4.810

4.so0 1.860 2.450 3.980 1.5i0

9_.480 3.460 5.200 3.520

s8o

Eksekutif (8)

5.330 7.900

2.810 6.910 3.610 6.690

3.700 4.140 6.500 6.610 1.770

3.000 3.900 730 1.010

4.200

3.100 2.570

7.860

3.020 5.660 7.770 6.820 8.040 6.500

3.790 3.500 13.010 1.960 4.760 5.780 7.0,60 6.680 1.150

4.800

1.600 1.530 9.130 6.330 12.OOO 8.910 11.440 11.O80 LO.220 8.780

7.270 10.530 3.770 5.7tO

6.390 12.920 10.600 1.810

,/


vuv

lq4ralu

NO.

PERWAKILAN

1

QI

33 Dakar 34 Damascus 35 36

37

Dar Es Salaam

Darwin Davao Citv

38 39 40 4l

Den Haag

42 43

Dubai Frankfurt Guangzhou Hamburg Hanoi Harare

44

45 46 47 48 49 50 51

Dhaka

Dili Doha

Havana

Helsinki Ho Chi Minh Hongkong Houston

52 53 Islamabad 54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69

Jeddah Jenewa

Johor Bahru Kaboul Karachi Khartoum Kopenhagen

Kota Kinabalu Kuala Lumpur Kuching Kuwait Kyiv Lima Lisabon London Los Angeles

JAI{ARTA.

Ekonomi

(3) 5.460 3.170 7.460 3.780 1.140 3.820 1.530

3.690 2.140 2.I40 3.820 990 L.470

1.340 5.520 3.500 2.530 590 980 3.030 3.940 2.490 1.450 450 2.360

2.080 2.400 3.870 560 360

s30 2.060 1.240 3.290 1.190

3.350 1.320

PERUIAKILAN - JAKARTA

PERWAKILAN

Bisnis

(41

Eksekutif

{s)

7.610

2r.7lo

3.r20

4.t20

7.930 3.390 1.430 4.930

2.280 3.800 2.390

Ekonomi (6)

4.150 1.730

- -1,9-so 7.080 5,920

_3€99_ 4.500

Blsnis ffl

9.270 3.030 2.610

4.420 3.060

3.440

3.r70

3.260

1:.o29__ 1?e_9 2.790

5.100

1.660 1.500 1.190 1.570

2.LOO 2.600

1 . 11 0

6.150 1.630

7.2rO

2.2rO

5.650

3.050

r.220

5.240

7.180 7.100

920 2.840 3.500

4.040

1.630 8.530 5.680 4.460

660 890

3.620

z.rso 3.450 1.630 2.890 4.950 _ _ _ 7 . 0 6 9 ?..r7o. 510 720 610 1.430 4.380 2.930 2.980 - 1 . 1 9 0 2.+70 2.400 4.600 3.100 r.700 7.O20 4.9r0 370 1 . 0 5 0 880 sso eio 580 340 1 . 0 2 0 790 1.800 2.570 2.510 --z.oso a.soo 3.750 3.430 10.000 5.560 3.500 5.100 2.660

7,ar9 7.290 4.340

2.590 t.640 2.420

8.860 2.230

3.O00 3.060 2.920 8.950 2.O40 9.580 1.300

1.890

3.560

2:9ro

r.620

2.730

3.670 6.O70 1.390

7.r80 1.160

10.180

3.990 2.420 2.330

2.490 4.980 1.100 5.0i0 750 5.600 4.930 750 1.410

Eksekutif (8)

4.050 5.600

- * - 1,9-99

5.170 7.100 8.800

840

i.oro

r .700

2.L20

6.860 2.740 2.270 6.630 640 3.290 1.400 3.100 3.530 830 750 750

8.180

3.200 3.050 10.370 810 2.tLO 1.900 4.600 6.720 1.260 860 1.190

2.130

2.920

3.640

6.600

6.720 13.560

6.660

ro.220

4iio

9.010

3.690

7.210

,/


-17-

NO.

PERWAKILAN

(1)

QI

JAI(ARTA. PERUIAKILAN Ekonoml

Madrid

3.970

7l 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Manama

2.030 950 3.560 1 . 11 0

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 g6 97 98 99

ro0

Maputo

Marseille Melbourne Mexico City Moskow Mumbav Muscat Nairobi New Delhi New York Noumea Osaka Oslo Ottawa Panama Citv Paramaribo Paris Penang

Perth Phnom Penh

Port Moresbv Praha Pretoria Pyongyang

Quito Rabat Riyadh

Roma San Francisco _10_1 1"02 Sana'a 103 Santiago 104 Sarajevo 1 0 s Seoul 106 Singapura

Bisnls

(3)

70

Manila

dalam U PERWAKILAN JAKARTA

Eksekutif

{4) 4,860 3.070 t.240 6.300 5.230

700

2.300 3.420

1.950 2.310 640 1.980

4.890 1.870 2.450

(sl 7.4LO 3.450 1.750 8.610 7.300 3.180 9.690 7.71O 2,350 3.580 6.L40

Ekonoml (6)

2.1,20 2.050 920 3.300 3.370

3.r 70

4.640 6.990 2.620 7.180

2.480 2 3_102 730

5.570

4.820 4.O20

4.320 2.690 1.440 1.240

2.340 6.600 4.060

1.280 530

3.290

-

640 1.100 1.130 4.350 3.500 4.250

i.aoo

to.440 2.670 600 2.360

1..r20

L.320

4.500 4.860 5.370

3.330 2.t20

4.970 5.180 2.450

8.070 8.020 2.750

3.370 2.660

3.060 8.040 4.590

t.280

7ro

3.320

7.gtO 12.540 7.630 880 3.650

z.s0o

6.230

1.920

3.020

1.050 460 520 790 3.890 2.480 3.540 1.500 2.670

1.380

6.410 11 . 1 9 0

4.L90

1.700

rr.760

?'9-99

1.610 5.680

2.360

2.600 6.360

2.050 L.200 4.520 6.O20 4.330

3.130

r .870 6.890 2.O40 5.030 3.480 4.050

{8) 8.440

2.060

l:^l,n

1.540 4 . 11 0 t.7IO

(71 4.420

6.720

4.000

3.t20

Eksekutif

3.970 3.930. 7.120 2.060

3.270 650

-

Bisnis

2.900 1.500 5.430

4.900 1.640 3 . 11 0

5.230 3.400 4.580 7.O24 7.740 11.990 5.940 600 3.980 1.900 6.340 4.580 4.350

i.8-oo 8.260

LO.290 6.470

t.920 3.830

9.260 5.460 4.670 8.500

to.620 10.390

L2.280 10.890 1.OOO 4.470 2.O70

6.500 10.610 5.350

2.300 11.970

___5:059 __-7.ee9. 13.030 1.890

2.380

3.490

5.340 4.130 3.910 9.630

2.O20

3.750

9.690

3:110

J,839-

1.510

8.420 2.280

7.630 2.31O 570

_3.700 860 t40

1.850 5.050 6.130

3.520

1.310 730

5.880 8.7LO 1.650 960

,/

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-18U NO. I L07 108 109 110 111 LL2 113 LL4 115 116 t17 118 119 120 12T 122 t23 t24 t25

PERWAKILAN

(21 Sofia Songkhla Stockholm

Suva Sydney Tashkent lawau Teheran Tokyo Toronto oli

VanCouver Vanimo Vatican Vientiane Warsawa Washington Wellington t26 Wina r 2 7 Windhoek t28 Yangoon L29 Za*reb

PERWAKILAN - JAKARTA

JAI{ARTA. P9RWAKILAN Ekonomi f3) 1.930

700 2.180 2.250 1.840 740 600 2.200

t.o70 1.970

2.580 1.2tO t.670

2.200 1.440 900 1.190 1.480 2.650

2.4tO 1.610 750 1.980

Bisnis (4)

Eksekutif

(s)

Ekonomi (6)

4.490

8.210

r .740

800

t.204

700 1.810 1.590 3.510

4.860 3.380

2.280 2.620 910 3.100 1.570

6.970 5.410 2.680 3.970 1.160 4.OOO

2.r40

3.390 3.230 3.520 2.420 3.700

7.270 4.800

3.370 1.250 4,400 3.330 3.120 3.370 13.410 950 3.790

5.340 1.380 6.690 5.410 4.100 6.550

4.890

3.090 5.200

6.700 1.100 6.560

"

1.obo 370 2,200 1.580 1.990

2.460 1.680 1.810

2.200 1.890

t.t70 1.480

2.960 t.620 2.320 3.440 750 1.910

Bisnis

(71

Eksekutif (8) 7.460

4.930

800

t.204

5.280

8.460 3.670

3.320 4.690 4.260 750 3.100

2.230 7.740 3.870 2.370 3.800 3.700

6.200 -"t.dCo 1.000 4.000 2.520 5.810

12.050 8.800

3.750 950 10.190 7.500 5.160

._e-.-6J9: 6.320 950 6.890

4.L90

5.200 4.480

1.500 7.610

7.500 4.9LO 6.900 4.460 1.100 5.870

//

KEUANGAN MEN,TERI INDONESIA REPUBLIK

_19_

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 1. Honorarium

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya bedauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran danfatau beban keda Bendahara Pengeluaran sangat berat, menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya. b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. d. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 1O% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. 2.

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan (ULP|

Pengadaan Barangl JasalUnit Layanan

a. Honorarium Pejabat Pengadaan BaranglJasa Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa melaksanakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa penunjukan melalui langsung/pengadaan langsung paket pengadaan untuk barangl pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 8p10o.00o.000,00 (seratus iuta rupiah) untuk paket pensadaan iasa

A',Sllsf,t\f;ts4i'?3ll -24 konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.O0O.O0O,00(lima puluh juta rupiah). b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang lJasaltJnit Layanan Pengadaan Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. 3.

Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan oleh Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk melakukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

4.

Honorarium Pengelola PNBP Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PNBP. Jumlah staf/anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam I (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PNBP setiap satuan kerja.

5.

Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masingmasing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut: a. Ditetapkan atas dasar keputusan menteri paling banyak 7 (tujuh) orang; b. Ditetapkan bukan atas dasar keputusan menteri paling banyak 6 (enam) orang.

6.

Honorarium Pengurus/Penyimpan

BMN

Honorarium Pengurus/Penyimpan kepada BMN diberikan pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tusas rutin selaku rus


-21

barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengums/penyimpan BMN paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang. 7.

Honorarium Penelitian/Perekayasaan 7. 1 Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/perekayasa yang terdiri dari Peneliti/Perekayasa Utama, Peneliti/Perekayasa Madya, Peneliti/Perekayasa Muda, dan Peneliti/Perekayasa Pertama yang diberi tugas berdasarkan surat perintah melakukan pejabat yang untuk dari berwenang penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. 7 .2 Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari Pembantu Peneliti/Perekayasa, Koordinator Peneliti/Perekayasa, Sekretariat Peneliti/Perekayasaan, Pengolah Data, Petugas Survey, Pembantu Lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa. Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Catatan: Honorarium penelitianlperekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

8.

Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD /Kegiatan Sejenis Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnyal masyarakat. Honorarium ketentuan:

narasumber

pegawai negeri

dapat

diberikan

dengan

a) berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelen ggara; b) berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyele nggara I masyarakat. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK.INDONESIA

-22-

diberikan uang narasumber. 9.

harian

perjalanan

dinas

dan

honorarium

Honorarium Panitia Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/

selaku FGD/

Kegiatan Sejenis Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yar,g diberi tugas kegiatan panitia melaksanakan sebagai untuk seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara I masyarakat. Jumlah panitia maksimal lOo/o(sepuluh persen) dari jumlah peserta. 1O. Honorarium

Penyuluh Non Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yarrg berwenang. 11. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Satuan biaya honorarium diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. L2. Honorarium Rohaniwan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan. 13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Setingkat berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Menteri/ Pejabat Eselon I/ KPA. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: a) mempunyai keluaran (outpuf)jelas dan terukur; b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; wal meru s tertentu kePada atau

"/


negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 14. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada pegawai negeri f non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/ Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. 15. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium Tim PenSrusunan Jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk men5rusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu rlmum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. 16. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/MaJalah Honorarium tim pen5rusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menJrusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 17. Honorarium

Tim Pengelola Webslte

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola uebsite, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara. 18. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

v/


-24-

lg

Honorarium Sidang/ Konferensi Internasional-KTM, Regional/ Multilate ralf

SOM {Bilateral/

SOM internasional-KTM, sidang/konferensi Honorarium (bilateral/regional/ muliiiateral) dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior offtcial berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang. Jumlah hari (maksimum) pemberian honor: Konferensi Tingkat Menteri (KTM)

: 3 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hati setelah kegiatan.

Senior OJficiaIMeeting (SOM)

:

Pegawai negeri penyelenggara perjalanan dinas. 20. Honorarium Internasional

2 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.

kegiatan

tidak

diberi

Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan

uang

harian Berskala

berskala Honorarium uorkshop/seminar/sosialisasi/sarasehan internasional dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara berskala kegiatan workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang. Jumlah hari (maksimum) pemberian honor: t hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + t hari setelah kegiatan. Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan. Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas. 21. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber non pegawai negeri WNI yang untuk kegiatan workshoplseminar/sosialisasi/sarasehan diselenggarakan di luar negeri. yang pegawai negeri Narasumber Kelas A non : Narasumber disetarakan dengan menteri, ketua dan wakil ketua iembaga negara. Narasumber Kelas B

yang pegawai negeri non : Narasumber disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/C ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara.

v/

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESTA

-25-

Narasumber Kelas C

pegawai : Narasumber yang non negeri disetarakan dengan pegawai negeri Gol Ill/c

;it??Xl"1engan

rvlb dan perwira menengah

Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara. 22. Yakasi dan Honorarium

Penyelenggara Ujian

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi Honorarium pen5rusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. 23. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNSI Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berdasarkan jumlah hari masuk kerja.

dihitung

Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan. 24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari. c. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan. 25. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Uang Saku Rapat di Dalam Kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang: a. rapat melibatkan eselon I lainnya b. dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur d. dilenekapi de surat i oleh peiabat ne ditan

r/

". MENTER!KEUANGAN REPUBLIK.INDONESIA

-26-

setingkat eselon ll/kepala satuan kerja. e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan f. *rrt"i pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/ kepala satuan kerja) Catatan : a. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi b. Dalam hal struktur organisasi pada Kementerian NegarafLernbaga paling tinggi eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

26. Satuan Biaya Uang Harian PerJalanan Dinas Dalam Negeri Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku. Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dan rupiah), Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar kedudukan dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.

27. Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard Saku Paket Fullboard

serta FulldaglHalfdag

di Luar Kota dan Uang di Dalam Kota

Uang harian paket fullboard di luar kota diberikan kepada peserta kegiatan rapatlpertemuan yang diselenggarakan di luar kantor kegiatan paket sebagaimana biaya dimaksud satuan dalam rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota. Uang saku paket fullboard dan fultdag/halfday di dalam kota diberikan kepada peserta kegiatan rapatf pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan paket fullb oard dan fulldag / halfdag di dalam kota. Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, bagi peserta yang karena untuk faktor tambahan waktu transnortasi memerlukan


-27 -

berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk l(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. 24, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan Dalam pelaksanaanrlya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. 29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Satuan Biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negerifnon pegawai Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang pengmapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut: a. Golongan A menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh /kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk peraturan perundangberdasarkan undangan dan pejabat eselon I. b. Golongan B

duta besar, pegawai negeri sipil golongan lV /c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (special enuog) dan pejabat lainnya yang setara.

c. Golongan C

pegawai negeri sipil golongan IIIIc sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.

d. Golongan D

pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.


-28-

egawai Yang melaksanakan perjalanan dinls ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya. 30 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (one wag) Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya p"*"*"1 udara perjalanan dinas pindah dan diberikan pembeliar, lit "i untuk satu kali jalan (one taagl. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negataf pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Neglri y.ng digunakan untuk meiaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya. Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri: 1) Klasifikasi Firsf diberikan untuk Golongan A; 2) Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan B; atau 3) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D; Catatan: Yang dimaksud dengan keluarga yang sah adalah: Undang-Undang ketentuan yang menurut sah a. isteri/suami Perkawinan; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh iima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai silan sendiri.

MENTERIIGUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

KEPA

GIA NIP.

ttd. ENTERIAN

AGUSD.W. MARTOWARDOIO


(dalam

URAIAN

NO

(21

(i Kepulauan Riau Jambi Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Bangka Belitung Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yograkarta JawaTimur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa TenggaraTimur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat 7

SATUAN

(3) Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kdi Orang/Kali Orang/Kali Orang/KaIi Orang/Ituli Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orc,nglKaJi Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kati Orang/Kali Orang/Kali Orarg/Kali Orang/KaJi Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/KaIi Orang/Kali Orang/Kali

BIAYA TA 2013 (4)

rs.00o I

14.000| 13.000| 14.oo0| 14.OOO I I r3.000| 14.000lI 1 1 . 0 0 0| 1 1 . O OIl O 14.OO0 10.000 10.000 11.OO0 13.O00 14.000 17.000 13.000 11.000 11.O00 13.000 14.000 11.O00 12.O00 r 1.000 11.000 15.000 15.000 16.OOO 25.000 20.000

SATUAN BIAYA PENGADAAN BAIIAN MAKANAN 7.t

I I |

I I I | I I I I I I | | I | 7.2 I I I I I I | 7.3 I I I

Anggota TNI/POLRI Non Organik a. Operasi Pasukan termasuk creut kapeJ laut/terbang

*1 l"vo"J.

a.z r
OH OH OH

42.OOO 45.000 51.000

OH OH OH

34.O00 36.000 41.OOO

OH OH OH

34.000 36.000 41.000

OH OH OH

30.o00 32.000 36.000

OH OH OH

25.000 27.OOO 30.000

OH OH OH OH OH OH

14.000 18.000 15.OO0 19.000 17.000 22.OOO

OH OH OH

30.000 32.000 36.000


-3-

7.4

7.5

7.6

7.7

7 .8

7 .9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon lll Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) a. Rayon I b. Rayon II c, Rayon III Petugas Pengamatan Laut a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III ABKCadangar padaKapal Negara a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III ABK Aktif pada Kapal Negara a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Trafrc Information a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Petugas Pabrik GasAga untuk Lampu Suar a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Penjaga Menara Suar (PMS) a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Kelompok Tenaga Kesehatair Kerja Pelayaran a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III RescueTeam a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Malasiswa/Siswa Sipil a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Mahasiswa Militer/Semi Militer a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III

BIAYA KONSI'MSI TAHANAN

OH OH OH

25.000 27.aOO 30.000

OH OH OH

17.000 18.000 20.000

OH OH OH

25.OOO 27.OOO 30.000 25.000 27.OOO 30.000 30.000 32.000 36.000

Seruice (VTIS)

OH OH OH

30.000 32.000 36.OOO

OH OH OH

30.000 32.000 36.000

OH OH OH

30.ooo 32.OOO 36.000 30.000 32.000 36.000 30.o00 32.OO0 36.000

OH OH OH

30.000 32.000 36.000

OH OH OH

30.000 32.000 36.OO0

OH OH OH

34.000 37.000 41.000

OH

34.000

Pegawai/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

59.000 s74.OOO 546.000 482.OOO 5.718.OOO 6.859.OO0 8.059.000 8.554.OO0

BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

Inventaris Kantor Personal Komputer/Notebook Printer AC Split Genset lebih kecil dari 50 KVA Genset 75KYA Genset 10OKVA Genset 125 KVA

,rN eR h^ '€r* -,,t/l/,

t\\\\\

wffi@

W


-4-

(daIam

SATUAN

URAIAN

tYo

t2l

t

g.g 9.LO 9.11 9.72 9.13 9.L4 9.L5 9.16 9.17

Genset 15OKVA Genset 175 KVA Genset200 KVA Genset 250 KVA Genset275k{,IA Genset30O KVA Genset350 KVA Genset450 KVA Genset 5O0 KVA

I I I I I I I I I

BIAYATA 20L3 (4)

(3) Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

10.530.000 11.754.000 12.589.OO0 13.326.O00 I4.LA7.OOO 16.637.000 LA.225.OOO 20.343.000 25.226.OOO

Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel

5.100.000 5.100.000 800.000 800.o00

Orang/Stel

300.000

I

1 0 SATUANBIAYATOGAHA(IMDANJAKSA l0.l lO.2 10.3 70.4

I I I I I

TogaHakimAgung Toga Hakim Konstitusi Toga Hakim pada Pengadilan Negeri/Tinggi dan Pengadilan P4jak TogalaksapadaPengadilanNegeri/Tinggi

I 1 1 SATUANBTAYATOGAMAHASISWA ] L2 SATUAN BIAYA PENER.'EMAIIAN DAN PENGETIKAN

I I

12.1

12.2

DariBahasa Asing ke Indonesia a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia b. Dari BahasaJepang c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda d. Dari Bahasa Prancis, Jerman e. Dari Bahasa Asing Lainnya

I

Dari Bahasa Indonesia ke Asing a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris b. Ke BahasaJepang c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda d. Ke Bahasa Prancis, Jerman e. Ke Bahasa Asing Lainnya

1 3 SATUAN BIAYA PENGGANTIAN UNTUKPEGAWN

INVENTARIS

LAMA DAN/ATAU

PEMBELIAN

II|VENTARIS

Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman

Jadi Jadi Jadi Jadi Jadi

125.000 200.000 200.000 145.000 145.O00

Halaman Halamaa Halaman Halaman Halaman

Jadi Jadi Jadi Jadi Jadi

125.000 200.000 200.000 145.000 145.000

Pegawai/Tahun

1.340.000

BARU

1 4 SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON.GELAR DALAM NEGERI

I I iI I I

14.1 ProgramDiploma I, III, dan Diploma lV/Strata 1 a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional - Diploma I dan Diploma III - Diploma IV dan Strata 1 b. Uang Buku dan Referensi per tahun - Diploma I - Diploma III - Diploma IV dan Strata 1 14.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2 a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional - Strata 2 dan Spesialis 1 - Strata 3 dan Spesialis2 b. Uang Buku dan Referensi per tahun - Strata 2 dan Spesialis 1 Strata 3 dan Spesialis 2

OT OT

15.000.000 16.000.o00

OT OT OT

1.200.oo0 1.500.000 1.750.000

OT OT

19.000.ooo 20.000.000

OT OT

2.OO0.OO0 2.250.000

I 1 5 ISATUAIT BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI | 15.1 Mesin FotokopiAnalog I f 5.Z tr,tesinFotokopi Drgftal

II

1 6 IHOIVORARIUM NARASUMBER KIIUSUSI IPAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA

Bulan/Unit Bulan/Unit

3.800.000 5.O00.000

OJ

1.500.oo0

Iunrur KEGIATANsEMTNAR/RAKoR/sosrALIsAsr/DrsEMINAsr/FGD/TGGIATAN ISE.'ENIS

,'v I

/


SATUAN BIAYA PEMELIHARAAIiI DAIiI OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 17.1 Pejabat

ru

PROVINSI

NO.

(2)

(1)

(3)

BIAYA TA 2013

(4)

Unit/Tahun Unit/Tahun

38.880.000 36.090.O00

ACEH

Unit/Tahun

29.430.O00

SUMATERA UTARA

Unit/Tahun

29.450.OOO

RIAU

Ulit/Tahun Unit/Tahun UnitlTahun

29:410.:090 29.380.000 29.430.000 29.450.000 29.430.000

1 . PF^IABAT NEGARA 2 . PRIABAT ESELON I 3 . PRIABAT ESELON II

3.1 3.2 3.3 3.4

SATUAI{

KEPULAUAN RIAU

3,5 JAMBI 3 . 6 SUMATERA BARAT

3 . 7 SUMATERA SELATAN 3 . 8 LAMPUNG 3 . 9 BENGKULU 3 . 1 0BANGKA BELITUNG

Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

_ UnitlTalun Unit/Tahun

29.430.OOO 29.430.OOO

29.430.4OO 29.230.OOO 29.230.OOO 29.190.000

3 . 11 B A N T E N

Unit/Tahun

3 . 1 2JAWA BARAT 3 . 1 3D.K.I. JAKARTA

Unit/Tahun

3 . 1 4 JAWA TENGAH 3 . 1 5 D.I. YOGYAKARTA


29.340.OOO

3 . 1 6 JAWA TIMUR

3 . r 7B A L ]


3 . 1 8 NUSA TENGGARA BARAT 3 . 1 9 NUSA TENGGARA TIMUR 3 . 2 0 KALIMANTAN BARAT

Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun

29.340.OO0 29.510.000 29._56_0-:,0_00 29.560.000

3 . 2 1 KALIMANTAN TENGAH

UnitlTahul

29.840.000

3 . 2 2 KALIMANTAN SELATAN

Unit/Tahun

29.750.OOO

3 . 2 3 KALIMANTAN TIMUR

Unit/Tahun

29.800.000

3 . 2 4 SULAWESI UTARA

un!t/Tahg1

2e:21q.-q9_9

3 . 2 5 GORONTALO 3.26 SULAWESI BARAT

Unit/Tahun Un t/Tahun

29.800.000

3 . 2 7 SULAWESI SELATAN

Un t/Tahun Un t/Tahun Un t/Tahun Unit/Tahu1_ Unit/Tahun Un t/Tahun Un t/Tahun

3 . 2 8 SULAWESI TENGAH

3 . 2 9 SULAWESI TENGGARA 3 . 3 0 MALUKU 3 . 3 1 MALUKU UTARA 3.32 PAPUA 3 . 3 3 PAPUA BARAT

Unit/Tahun

293_4_q:g_0_o

29.730.OOO

29.4lO.OOC

2e.41o.oqg 29.860.O00

29.880.000 30.010.000 29.930.O00 30.100.ooo 30.060.000


-6-

t7.2 Operasional lalam

NO.

1) t. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 9. 10 11 I2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 22. 23. 24 25. 26 27 28. 29 30 31 31 33

(21

(1)

(3)

DOUBLE GARDAN

RODA DUA

(4)

34.110.000 2s.570.O00 3 4 . 1 5 0 . 0 0 0 25.520.000 3 4 . 1 1 0 . 0 0 0 25.500.000 34.090.000 25.540.000 34 1 1 0 . 0 0 0 25.570.000 34 150.000 25.540.000 3 4 . 1 1 0 . 0 0 0 25.540.000 _ s ! 1lo:o9o 25.540.4O0 34 1 1 0 . 0 0 0 25.540.000 3 4 . 1 1 0 . 0 0 0

25.540.000

ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA

93:920.009 _ es._31o.ggo 33.920.000 33.880.0O0 _ _ ?s..4501099341020-.000 25.450.000 34.020.000 25.450.000 34.020.000 25.630.O0O 34..L90.OOO 25.680.000 34.250.000 25.680.000 34.250.000 25.340.000 25.300.000

(s) 3.480.000 3.530.000 3.480.000 3.430.000

3:189.:oOO 3.530.000 3.480.000 3.480.000

3.480.000 3.480.000 3.380.000 3.380.0O0 3.380.000

g:13_g:o_0_0 3.430.000 3.430.000

3:539j0_9_g 3.530.000 3.530.000

2q:199:ooo34:3?_9:qOOg.qqo.pqq 26.290.OOO 34.490.OOO 3.630.000 3.580.000 26.200.OOO 34.410.000 216,24O.OOO34.450.000 ..3:sqO:O-oO 3.580.000 26.150.O00 34.370.000 3.630.OO0 26.240.OOO 34.450.OOO 25.520.000 94 1_10:000 3:190...0_0-0 25.520.000 34 1 1 0 . O O O 3.430.000 2 6 . 3 1 0 . 0 0 0 3 4 . 5 1 0 . 0 0 0 3.630.000 3.699,99q 26.330.OO0 34.530.000 3.730.000 26.470.OOO 34.650.000

GORONTALO

SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH

pur:jtwE_srrENGG{RA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT L7.3

No.

RODA EMPAT

PROVINSI

26.380.000 34.570.000 3.730.000 3:8q0.000 26.560._000 34.730.000 26.570.OO0 34.690.0OO 3.780.000 Roda 6 &

Boqt

Uraian

(2) 1 Roda 6 2 . np{e 9_{!t}9gq lShanan Kejaksaan 3 . Speed Boat

Satuan

Biaya TA 2013

(3)

(4)

Unit

V'i! Unit

2 1 .11 0 . 0 0 0 39.250.0O0 17.960.000


L7.4 Operasional Patroli Jalan Raya (PJRI dalam ru

PROVINSI

NO.

(2) I 1 . ACEH 2 . SUMATERA UTARA 3. RIAU 4 . KEPULAUAN RIAU 5.

JAMBI

SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN 8 . LAMPUNG 9 . BENGKULU 1 0 . BANGKA BELITUNG 6 7

11. BANTEN

1 2 . JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA L 4 . JAWA TENGAH 1 5 . P_,r_Y_OGIIKARTA

PJR RODA EMPAT

(3)

PJR RODA DUA (< 25O CCI

(41

PJR RODA DUA

F 75Occl

(s)

42.080.000 17.930.000 36.130.000 42.130.000 18.090.000 37.860.000 42..940:OOO 17.930.00"0 .3-q:13-q:gqq 4 1 . 9 9 0 . 0 0 0 17.770.OOO35.260.000 42.080.000 17.930.000 3 6 . 1 3 0 . 0 0 0 42.130.000 181090:909 37.860.000 42.O80.000 17.930.O00 36.130.000 42.080.000 17.930.000 36.130.000 _ 1?10q0.ooo12930:oo9 36.130.000 42.080.000 17.930.000 36.130.000 4 1 . 6 5 0 . 0 0 0 T 7 , 6 T 0oo0 34.400.000 41.650.000 :17:61O:go0 3_1:1.0q.:oqo 41.550.000 1 7 . 6 1 0 . 0 0 0 34.400.000 41.890,000 1 7 . 7 7 0000 35.260.000 41.890.000

17.77A.OOO 9q'?qo.9o-q 77.770.OOO 35.260.000

1 6 . JAWA TIMUR

41.890.000

17. BALI 1 8 . NUSA TENGGARA BARAT 1 9 . NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 2 t . KALIMANTAN TENGAH 2 2 . KALIMANTAN SELATAN

42.280.OOO 18.090.000 37.860.000 !?.970.o90 19:0?01ooo37.860.000

23. KALIMANTAN TIMUR 24. q_ql,4lyEs-l _urARA 2 5 . GORONTALO 2 6 . SULAWESI BARAT

43.580.000 43.390.000 43.580.000 42.040.000

?7

42.040.OOO L7.770.O0O 9-5.260:ooO 43.720.OOO 18.420.000 39.590.000 43.770.OOO 18.420 o00 39.590.000

SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI TENGAH 2 9 . SULAWESI TENGGARA

30. 31. 31. 33.

MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

42.370.OOO 18.090.0003 7 . 8 6 0 000 43.430.000 1 8 250.000 38.720.000 43570.0O0 18.420-OOO 39j59O:009 43.480.000 1 8 . 2 5 0 . 0 0 0 3 8 . 7 2 0 . 0 0 0

18.250.000 38.720.000 18.25-0.000_38:720:OO0 18.420.OOO 39.590.000 1 7 . 7 7 0oo0 35.260.000

44.060.OOO 18.7_40.000t0:1-s_o-:goo 43.870.000 18.740.000 40.450.000 44.250.00O 19.220.OOO 43.050.000 44.160.OO0 18.900.000 41.320.000

t-/


SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

GEDUNG/BANGUNAN

DALAM NEGERI

ru

NO.

PROVINSI

(21

I

t

Satuan

GEDUNG BERTINGKAT

GEDUNG TIDAI{ BERTINGI{AT

(4)

(3) m'ltahun

2 3

SUMATERA UTARA

qf lFh]1t

RIAU

m'ltahun

A

KEPULAUAN RIAU

m'ltaltun

157.000 146.000 165.000 173.000

c.

JAMBI

m:1!4s'

ls2.o0o

6

SUMATERA BARAT

mtltahun

145.000 148.000 143.000 149.OOO 162.000

1 . ACEH

7 . SUMATERA SELATAN 8.

T,AMPUNG

m'/tahun m'Ttahun

9

BENGKULU

tn'/tahun

i 0 . BANGKA BELITUNG I1

BANTEN

-'ltahun

s:l!?l'el

HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN I{ANTOR

(5) 92.000

10,Qq-g

93.000 98.000

i0.000 10.000

86:9_0q

1-o-'90.9

82.000 84.000

10.000

. .81:00_g 91.000 92.OOO

m'ltahun

nf ltanan

- 8,0-:900 81.000

1 5 . D.I. YOGYAKARTA

*'Ttahun

153.00C r42.OOO A2.OOA

1 6 . JAWA TIMUR

*'/tahun

L42.OOO

80.000

T7 BALI

*'/tah,rrt m'ltahurt

145.000 148.000 165.000 164.000 171.000 156.000

82-:oo_9

18

-2o,.KALIMANTAN 21. 22 23 24 25.

m'ltahun

KALIMANTAN SELATAN

m'/tahun

KAL_IMANTAN TIV_UF SULAWESI UTARA

m'?llqhql m'ltahun

GORONTALO

*'/tahut

BSF4r ?6. suLA-wESr 27. 28. 29 30. 31

!r:1!sh\r'.

KALIMANTAN TENGAH

170900 168.000 154.000 153.000 146.000 154.O00 157.000

SULAWESI SELATAN

m'Ttahun m'Ttahun

SULAWESI TENGAH

m'7t"hurt

SULAWESI TENGGARA

p'1-t+uq

MALUKU

m'ltahun

rai.ooo

m'ltahun

188.000 357.000 243.OOO

MALUKU UTARA 9l P A P U A 33 PAPUABARAT

m'Ttahun -27t"h""

_

-

10.000 10.000

82.000 87.000

L 4 JAWA TENGAH

m'ltahut

1O,_o!9

81.0o9___ _- i9-.00-9

r44.OOC

BARAT

r0.00c

143.OO.C

m'ltahun

1 9 . NUSA TENGGARA TIMUR

10.000

83:90q

t 2 JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA

NUSA TENGGARA BARAT

(6)

84.000 96.000

.9J:0oo 97.000 87.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

eq:oqo _ 1q.oo0 95.000 87.000

_ 87.0-90 83.000 86.000

99.00o 106.000 106.000

203:0og 138.000

10.000 13.00C 10.000 10.000 10.o00 10.000 13.000 13.000 13.000 14.000

Lu

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK.INDONESIA

SATUAN BIAYA SEIIIA GEDUNG PERTEMUAN (per empat jamf dalam rupiah NO.

BIAYA TA 20L3

PROVINSI

(1)

(21

{3)

6.800.o0o

1.

ACEH 2 . SUMATERA UTARA 3. RIAU 4 . KEPULAUAN RIAU

_

1_1:000:0o_0 7.300.o00 7.700.000

5 . J_414E r_

,q:_600:_oog

6. 7.

6.500.000

SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN _q. LAMPUNG 9.

BENGKULU

1 0 . BANGKA BELITUNG 11. BANTEN

9.OOO.O00

,

8.OOO:OOq6.600.0oo 7.300.000 6.500.000

1 2 . JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA

17.200.ooo

L 4 . JAWA TENGAH 1 5 . D.I. YOGYAI(ARTA

1O:50_0:O9O 10.500.000 10.100.000

1 6 . JAWA TIMUR L7. BALI 1 8 . NUSA TENGGARA BARAT 1 9 . NUSA TENGGARA TIMUR

20. 2L. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN

KA_LI\{4NT4N rr}lrlR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH

p_u_LAwESr_ TENGGARA

17.500.000

_ 15_:OOo:OOO 7.400.o00 7.400.000 7.000.000 7.500.000 7.OOO.OOO

7.700.ooo_ 11.500.000 7.100.000 7.200.000 10.500.000

7.200.ooo 7.209.ooo*

3 0 . MALUKU

8.OOO.OOO

3 1 . MALUKU UTARA 31. PAPUA 3 3 . PAPUA BARAT

8.OO0.OOO 15.OOO.OO0 11.OOO.OOO

MEN,TERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SATUAN BIAYA SEUIA KENDARAAN (per delapan jam)

ru PROVINSI

NO

RODA 4

RODA 6 / BUS SEDANG

RODA 6 / BUS BESAR

1 1 . ACEH

710.000

1.900.000

3.400.000

2

SUMATERA UTARA

650.000

1.lq00.00.0_

2.700.ooo

3

RIAU

730.000

2.000.000

2.900.000

4.

KEPULAUAN RIAU

760.000

2.000.000

3.300.000

5

{ ly g_r_ _

650.000

1-800.000

SUMATERA BARAT

640.000

1.700.000

f.ioo.ooo

SUMATERA SELATAN

640.000

1.800.000

3.400.000

640.000 _. 650.000

_1-:7q910_q9 2.800.000 1.800.000

1 0 . BANGKA BELITUNG

7i0.000

1.900.000

2.900.000

11.

649.000

2.700.000 2.800.000

'6

7

B . LAMPUNG 9.

BENGKULU

-

2.800.000

2.700.000

L 2 . JAWA BARAT

650.000

1.ZOO:090 1.900.000

1 3 . D.K.I. JAKARTA

650.000

1.800.000

t4. JAWA TENGAH

640.000

1,709,Q_qg


650.000

1.800.000

2.700.ooo

16. JAWA TIMUR

640.OO0

1.700.000

2.700.o00

17.B A L

730.000

2.100.000

1 8 . NUSA TENGGARA BARAT

730.000

2.100.000

isoo.ooo

L9. NUSA TENGGARA TIMUR

740.OOO

2.200.ooo

3.000.000

PA_NJP{_


.._. !20.ooo

-

1.e00.q90

2:boo:ooo 2.700.000

2.800.000

3.100.000

2 L . KALIMANTAN TENGAH

760.000

2.400.000

3.400.000

2 2 . KALIMANTAN SELATAN

650.000

1.800.000

2.900.000


750.000

2.000.000

3.300.000

24. SULAWESI UTARA

740.OO0

1.900.000

s.ioo.ooo

25. GORONTALO

680.000

1.800.000

2.800.000

2 6 . SULAWESI BARAT 2 7 . SULAWESI SELATAN

6s0.9_00 640.000

-1.800.00_0 2.LOO.OO0

28. SULAWESI TENGAH

710.000

1.800.000

710.000

29. SULAWESI TENGGARA 30. MALUKU

820.000

1:900.009 2.500.000

3 1 . MALUKU UTARA 32. PAPUA

830.000

2.600.000

950.000 900.000

9.s-00.099

3 3 . PAPUA BARAT

_

3.000.000

2.800.000

t.s-oo.ooo 2.900.000 2.900.000 3.500.000 3.600.000 4.500.000 3.900.000


SATUAN BTAYA PENGADAAN KENDARAAN

OPERASIONAL

PN'ABAT dalam

NO

PROVTNSI

2r.l

Peiabat Eselon I Peiabat Eselon II 2 1 . 2 . 1 q,CEH

SATUAN

BIAYA TA 2013 466.000.000

Unit

21.2

Unit

349.000.000

2 t . 2 . 2 SUMATERA UTARA

_u"iI -

350.O00-000

2L.2.3 R I A U

Unit

348.000.000

2 r . 2 . 4 KEPULAUAN RIAU 2r.2.5 JAMBI 2 t . 2 . 6 SUMATERA BARAT

Unit

347.000.o00

Ugrit

349.000.000

Unit

350.000.000

21.2.7 SUMATERA SELATAN 2 I . 2 . 8 LAMPUNG

Unit

349.000.000

Unit

349.000.000

2 I . 2 . 9 BENGKULU 2 L . 2 . L OBANGKA BELITUNG

Unit

349.000.000

Unit

349.000.000

2 I . 2 . L TB A N T E N 2 1 . 2 . L 2 'AWA BARAT

_Unit Unit

340:900'09q 340.OOO.OOO

2 1 . 2 . 1 3 ).K.I, JAKARTA

Unit

338.000.000

2 t . 2 . 1 4 'AIil/A TENGAH 2 L 2 . 1 5 f .I. YOGYAKARTA

Unit Unit

_

. 345.000,_099 345.000.000

2 1 . 2 . 1 6 JAWA TIMUR

Unit

345.000.000

2 L . 2 . r 7B A L I 2 t . 2 . r 8NUSA TENGGARA BARAT

-U1it, Unit

353:00.0_.090

2 t . 2 . t 9 \USA TENGGARA TIMUR

Unit

355.000.000

2r.2.20KALIMANTAN

BARAT

355.000.000

Unit

363.OOO.OO0

2 1 . 2 . 2 L KALIMANTAN TENGAH

Unit

368.000.000

21.2.22 KALIMANTAN SELATAN

Unit

364.000.000

2 1 . 2 . 2 3 KALIMANTAN TIMUR

Unit

366.000.000

21.2.24 SULAWESI UTARA

Unit

362.000.000

2 L . 2 . 2 5 GORONTALO

Unit

366.000.000

_ Il$r

348.000.000

21.2.26 SULAWESI BARAT 2 t . 2 . 2 7 SULAWESI SELATAN

Unit

348.000.000

2 t . 2 . 2 8 SULAWESI TENGAH

Unit

369.000.000

2 L . 2 . 2 9SULAWESI TENGGARA

uti!

370.000.000

2 L . 2 . 3 0MALUKU

Unit

376.000.000

2 t . 2 . 3 1 MALUKU UTARA 21.2.32 P A P U A

Unit

21.2.33 PAPUABARAT

-- -. Unit Unit

372.000.000

_.. 389:0.09.,q9_9 378.000.000


-12-

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL I(ANTOR DAN/ATAU

22

LAPANGAN RODA 4 (dalam ru

SATUAN

PROVINSI

NO

PICKW

181.0O0.000

271.000.000

418.000.000

Unit

182.000.000

272.OOO.OOO

420.000.000

Unit

ACEH

2 . SUMATERA UTARA 3. RIAU

DOWLD GARDAN

MINIBVS

Unit

180.000.000

270.000.000

418.000.000

+. KEPULAUAN RIAU

Unit

179.000.000

269.000.000

417.000.000

5. J A M B I

Unit

181.000.000

271.000.000

418.000.000

SUMATERA BARAT

Unit

182.000.000

SUMATERA SELATAN

Unit

181.000.000

272.OOO.OOO 420.000.000 418.000.000 271.000.000

8.

.AMPUNG

Unit

181.000.000

271.000.000

418.000.000

9.

3ENGKULU

Unit

181.000.000

271.000.000

418.000.000

1 0 . 3ANGKA BELITUNG

Unit

181.000.000

271.000.000

418.000.000

11 3ANTEN

Unit

172.000.000

262.000.000

409.000.000

1 2 JAWA BARAT

Unit

172.000.0o0

262.O00.000

409.000.00o

1 3 . D.K.I. JAKARTA

Unit

170.000.000

260.000.000

1 4 . JAWA TENGAH

Unit

r77.000.00o

267.000.000

407.000.000 414.000.000


Unit

177.000.000

267.000.000

414.000.000

1 6 . JAWA TIMUR

Unit

177.000.000

267.000.000

414.000.000 422.OOO.OOO

6.

17. B A L I

Unit

185.000.000

275.000.000

1 8 . NUSA TENGGARA BARAT

Unit

187.000.000

277.OOO.OOO

425.000.000 425.000.000

i 9 . NUSA TENGGARA TIMUR

Unit

i87.000.000

277.000.000


Unit

201.000.000

299.000.000

432.000.000

304.000.000 300.000.000

437.000.000 433.000.000

2 r . KALIMANTAN

TENGAH


Unit

206.000.000 202.OOA.000


Unit

204.000.000

302.000.000

435.000.000

2 4 . SULAWESI UTARA

Unit

Unit

200.o00.000

298.O00.OO0

431.OO0.000

25. GORONTALO 2 6 . SULAWESI BARAT

Unit

204.000.000

302.000.000

435.000.000

Unit

Unit

270.000.000 270.000.000

418.000.OOO

27. SULAWESI SELATAN

180.000.000 180.000.o00

28. SULAWESI TENGAH

Unit

207.000.000

s05.000.000

438.000.000


Unit

208.000.000

306.000.000

439.000.000

30. MALUKU

Unit

214.000.000

312.000.000

445.000.000

3 1 . MALUKU UTARA

Unit

210.000.000

30B.000.000

441.000.000

32. P A P U A

Unit

3 3 . PAPUA BARAT

Unit

218.000.000 216.000.000

316.000.000 314.000.000

449.000.000 447.000.000

23

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASTONAL BUS

No. I I

2

418.OOO.OOO

Uraian

(21 Roda 6 dan/atau Bus Sedang

Roda 6 dan/atau Bus Besar

Satuan

(3) Unit Unit

BIAYA TA 2013

(+l 522.355.000 1.056.000.000

Vrl


-1324

SATUAN BIAYA PENGADAAN

KENDARAAN

I(ANTOR

RODA 2 OPERASIONAL

DAN/ATAU

LAPANGAN

(dalam

NO

PROVINSI

SATUAN

12l

OPERASIONAL KANTOR

t3t

t4l

LAPANGAN (51

V-ri!..

30.000.000

2 . SUMATERA UTARA

Unit

3 1 . O O O . O O O .. .33.099:-0_q0

3

RIAU

Unit

30.00q.0q0

31.000.000

4

KEPULAUAN RIAU

Unit

29.000.00_0

30.00-oj_00--o-

u$t

3O.OOq.OOO

I .

5. J A M B I 6

9yl4trERABARAI

7:

SUMATERA SELATAN

I-lfr_it Unit

9

BENGKULU

Unit

BANGKA BELITUNG

19:

uqi!.-

11. BANTEN

Ufttl

t 2 . JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA

U-ltt . _ Unit

1 4 . JAWA TENGAH

Unit

1 5 D.I. YOGYAKARTA

unit_,_ _rt4!.

1 6 . JAWA TIMUR 17. BALI

19:NUSA

3l:qoq:qq-o 3 1 . O O O . O O O 33.oqg:qog

Unit

8 . LAMPUNG

30.000.000

Unit

31.OOO.OOO

30.ooo.ooo

31.000.000

_3-0.000.000 q0.000.000

31.000.000

?8:000.000 28.000.000

?9_1q0_o_:0,0o

?8.000j00_0

29.000.000

. _ ?e.00q.09_q

30.000.000

.-_ .

29:OOO1OOO

3l:090.0-oo 29.000.000

30.000.oo0

_ 29.OOO.OOO _-9-0:9.qo.000_ 33.000.0o0 _ 3l:OOO:qqo

U-n!t . TENGGARA BARAT

31.000.000

. -__ 31-.:OOO.OO9

33.000.000

L9. NUSA TENGG,ARATIMUR

u41

20. KALIMANTAN BARAT 2 L . KALIMANTAN TENGAH

9ni! uri!

_.,92.ooq:qoo -.___q9_:09q000 35.000.000


Unit

_


Unit

24. SULAWESI UTARA

Unit

25. GORONTALO

Unit

2 6 . SULAWESI BARAT

Unit

27. SULAWESI SELATAN 28. SULAWESI TENGAH

_

_ tlnit Unit


9"it

30. MALUKU

Unit

3 1 . MALUKU UTARA 32.

lAlu{_

33. PAPUABARAT

_ Unjt Unit Unit

_3_1.000.000

. _3-2:000.009 32.000.000

-33j0q0:000 34.000.000 34.000.000 34.000.000

32:000.q-o_o_ 34.000.000 _ 35.000.00O 33.000.000 . ___ 30.000.000 _ _29:900.000 ?.9:q90,.-ooo 30.000.000 35.OOO.OOO -, - - q3:gog:qoq 33.000.00{ __q-s_..090:099 35.000.o00 _99.000_.qgo _

-_35.O00.000 3&000.000 36.000.000

36.000.000

-9e-.-ooqpqo_ 37.000.000

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKTNDONESIA

-L425 SATUAN BIAYA PENGADAAN

ITO

PROVINSI

(U

(2)

PAKAIAN

DINAS ISTEL}

PAKAIAN KERJA DOKTER

PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT

PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/I

(s)

(4)

(3)

PAI{AIAII KER.'A soPIR/ PTSURUH

PAKAIAN

KEzuA SATPAM

t7l

(6)

980.OO0

\CEFI

610.OOO

460.000

400.000

390.O00

SUMATERA UTARA

650.000

500.000

450.000

440.000

930.000

650.O00

500.000

4so.000

440.O00

1.000.000

6qg:000 _ 6s0.o00

sgo.qq_o

450.OO0

500.000

450.000

110jp_o_o_ 44o.0oo

650.O00

500.000

450.000

440.000

900.000

650.000

500.000

_ _15o.Q00

440.000

1.000.000

600.000

450.OOO

380.OOO

360.000

970.O00

500.000

3. R I A U 4 . I(EPULAUAN

RIAU

5. J A M B I 6 . SUMATERA

BARAT

SUMATERA SELATAN 8 . LAMPUNG

9 . BENGKULU

6so.00o

l 0 BANGKA BELITUNG

6sq:q0o _ ,s00.09q

1l BANTEN

530-OOO

t 2 . JAWA BARAT

430.000 400.o00

500.000

__*914.499900.000

900.000

450.000

440.000

4s0.000 380.OO0

44_0:qq_q360.000

350.000

340.000

780.000

1.000.000 800.000

13 D.K.I. JAKARTA

680.000

590.000

530.O00

520.O00

1.200.000

l4

JAWA TENGAH

600.000

450.000

380.O00

360.000

800.000

IJ,

D.I. YOGYAKARTA

520.000

410.000

360.000

3s0.000

790.000

lo,

JAWA TIMUR

_460:0_0.0 460.000

400.000

390.000

850.000

400.000

390.O00

850.000

500.000

450.000

440.000

900.000

s9q.q09

490.000

950.000

450.000

440.000

900.000

6 1 0 . O O O _*

L7 B A L I

610.000

1 8 . )IUSA TENGGARA BARAT

650.000

1 9 NUSA TDNGGARA TIMUR

660.000

20. KALIMANTAN BARAT 2 L KALIMANTAN

TENGAH

22 KALIMANTAN

SELATAN

650_OOO

__-- ssq'.9-qg 500.000

6so.000 6s0.000

500.000

450.000

440.000

900.000

500.000

450.000

440.000

900.000

650.000

500.000

4so.o00

440.000

900.000

24. ]UI.{WESI UTARA

610.O00

460.000

400.000

s90.000

920.000

25. GORONTALO

650.000

26. SULAWESI BARAT

610.000

27. ]ULAWESI SELATAN

610.O00

460.000

24. ]ULAWESI TENGAH

610.O00

460.000

23

KAL]MANTAN TIMUR

___q9o:090_ 460.000

1qg,qg-o 400.000 400.000

_

_ .1O_O-:0-0_q 400.000

_149:9_0_0_ 390.O00

900.o00

8so-ooo

390.000

910.000

390.000

850.000

390.000

850.000

1.100.000

29. ]ULAWESI TENGGARA

610.000

460.000

30. MALUKU

660.000

550.000

500.000

490.000

3 1 MALUKU UTARA

660.000

550.000

500.000

490.000

1.200.000

32 P A P U A 33. PAPUABARAT

750.000

650.000

600.000

590.000

1.400.000

700.000

620.O00

550.000

s40.000

1.300.000

t"l


-1526

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN 26.1 Menteri & Setingkat Menteri

DI LUAR KANTOR

ru NO. I I

2 3 4. 5 6 7 8 9

10. l1

12. 13. L4

PROVINSI QI ACEH

SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D I. YOGYAKARTA

15. 1 6 . JAWA TIMUR 17

18 t9. 20.

2L 22. 23 24 25. 26 27 28. 29. 30. 31 32 33

BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWES BARAT SULAWES SELATAN SULAWES TENGAH SULAWESI TENGGARA


HALFDAY

(3) 260.000 270.000 260.000 260.OOO

260.000 260.000 260.000 - - 260.000 240:OOO 290.000 310.000 310.000 350.000

?sq.00o 275.OOO

310.000 400.000 330.O00 250.000 220.OOO 200.000 220.OOO 300.000 240.OOO 240.OOO 240.OOO 240.OOO

FULLDAY

FULT,SOARD

(s)

el 435.000 540.000 350.000 420.OOO 370.OOO

370.000 380.O00 372.OOO 350.OOO

350.OOO

41s.q00 432.000 500.oo0 305:O00_ 482.000 458.000 521.000 545.000 450.000 350.OOO

350.000 350.000 450.OOO 425.OOO

240.000

400.000 400.000 400.ooo 400.000

240.OOO

400.ooo

310.000 310.000 300.o00 3i0.o00

450.000 450.O00 - 450.O00 450.000

1.032.000 1.350.000 930.000 930.O00

800.ooo 825.000 800.000 760.000

800.ooo 930.O00 1.040.000 1.160.000 2.100.000 1.020.000 1.020.o00 1.300.000 1.870.OO0

1.025.000 960.000 930.000 930.000 930.000 930.OO0 1.116.000 910.000 910.000 1.240.000 910.OOO

930.000 910.OO0

910.000 1.120.000 910.000


- 16-

26.2

NO.

Pejabat Eselon I & II

PROVINSI

{1}

(21

A.CEH 2 . SUMATERA UTARA 3 RIAU 4 . KEPULAUAN RIAU 5. J A M B I 6 . SUMATERA BARAT 7 . SUMATERA SELATAN 8 . LAMPUNG 9 . BENGKULU 10. BANGKA BELITUNG 11 BANTE N L 2 , JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA t4. JAWA TENGAH 1 5 . D.I. YOGYAKARTA 1 6 JAWA TIMUR t7 BALl 1 8 NUSA TENGGARA BARAT t9. NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 2 L KALIMANTAN TENGAH 22. KALIMANTAN SELATAN 23. KALIMANTAN TIMUR 24. SULAWESI UTARA 25. GORONTALO 26. SULAWESI BARAT 27 SUT.AWESISELATAN 28 SULAWESI TENGAH 29. SUT-A,WESI TENGGARA I

30. MALUKU 3 1 MALUKU UTARA 32 P A P U A 33. PAPUA BARAT

dalam ru HALFDAY (3) 207.OOO 185.000

190.000 200.000 190.000

fULLDAY

&l

(s)

400.ooo

1.OO8.O00

300.000

800.000

280.000

640.000 690.OOO 740.000

210.000 180.000 190.000

290.000 280.000 235.000 337.000 280.000 280.000

287.OOO

390.000

170.000

TULLBOEND

820.000 645.000 725.OOO 770.OOO 744.OOO

280.000

340.000

820.000

274.OOO 280.000

408.000 400.000

760.000 740.000

188.000 245.000

280.000 405.000

250.000

344.000

350.000 324.000

490.000

230.000 165.000

350.O00

740.000 740.000 678.000 1.640.000 785.000 740.000

250.OOO

600.000

181.000 190.000

335.000 335.000

720.OOO

24t.OOO 200.000

401.000 340.000 270.OOO

750.000 790.000 830.000 690.000

190.000 210.000

420.OOO

320.000

190.000 190.000 210.000

355.000

230.000

340.000

262.OOO 270.OOO

456.000

230.000

320.000 379.000

336.000 340.000

978.OAO

1.000.000 810.000 675.000

815.000 730.000 840.000 700.000

LV


-L7-

26.3

PeJabat Eselon III Kebawah

NO. I I

PROVINSI

(21 ACEH

2 . SUMATERA UTARA 3. RIAU 4 . KEPULAUAN RIAU 5. 6. 8

9. 10 11 12, 13.

JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG

BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT

D.K.I. JAKARTA

L+ JAWA TENGAH 1 5 . D.I. YOGYAKARTA 1 6 . JAWA TIMUR L7 BALI 1 8 . NUSA TENGGARA BARAT L 9 NUSA TENGGARA TIMUR 20 KALIMANTAN BARAT 2 t . KALIMANTAN TENGAH 22 KALIMANTAN SELATAN 23 KALIMANTAN TIMUR 24. SULAWESI UTARA 25. GORONTALO 26 SULAWESI BARAT 27. SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI TENGAH 29 SULAWESI TENGGARA

30. 31 32. 33.


HALFDAY (3) i80.000 160.000 130.O00 140.000 183.000 145.000 165.000 135.000 144.000 210.000 170.O00 t62.OOO 230.000 130.000 175.000 200.000 230.000 240.000 185.000 157.000 176.000 175.000 200.000 150.000 157.000 _ 140.000 160.000 180.000

168.000 132.000 132.000 162.000 205.000

FULLDAY HI 300.o00 275.OOO

185.000 240.OOO

256.000 220.OOO 228.OOO -208.000

192.000 297.OOO

230.000 260.000 330.000 210.000 280.000 329.000 395.000 347.000 305.000 205.000 336.000 295.000 335.000 240.O00 235.000

iab-.ooo 310.000 251.000 277.OOO

288.O00 180.000 228.OOO

305.000

FULLBOARD

(s) 650.000 540.000 505.000 564.000 479.OOO

445.000 494.OOO

640.000 705.000 534.000 570.000 645.000 630.000 540.000 540.000 530.000 1.000.000 605.000 480.000 433.000 576.O00

665.000 595.000 665.000 755.000 465.000 825.000 498.000 480.000 563.000 535.000 630.000 550.000

T'L


"

- 18-

27 SATUANBIAYA TIKET PESAWAT PERJALANANDINAS DALAM NEGERI (PPI (dalam ru

ASAL (1) 1 2 3

el JAKARTA JAKARTA JAKARTA

4 5

JAKARTA

I

JAKARTA JAKARTA

7 B 9

10

SATUAN BIAYA TIKET

KOTA

NO

JAKARTA

JAKARTA JAKARTA

TUJUAN (3) AMBON BALIKPAPAN

I4

JAKARTA

15

JAKARTA

I6

JAKARTA JAKARTA

MAKASSAR MALANG

JAKARTA

MAMUJU

L9

JAKARTA

20

JAKARTA JAKARTA

MANADO MANOKWARI

2I 22 23 24

25 26 27 28 29

_3q 31 32 33 34 35 36 37 3B 39

JAKARTA JAKARTA JAKARTA

JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA

JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA AMBON

AMBON AMBON AMBON AMBON

14.065.O00 5.305.000

DENPASAR

JAYAPURA JOGJAKARTA KENDAR] KUPANG

t7 1B

4A67.Qqo 4.364.OOO

BATAM BENGKULU BIAK

13

T2

@l

13.285.000 7.4L2.OOO 7.519.000 2.407.OOO 5.252.000

BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN

JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA

11

BISNIS

7.23r .OOO

GORONTALO JAMBI

MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG

PALU PANGKAL PINANG

PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG

SOLO SURABAYA TERNATE TIMIKA

DENPASAR JAYAPURA KENDARI

MAKASSAR MANOKWARI

'

4.065.000 14.568.000 4.107.000 7.658.000 9.413.000

r.44+.ooo 4.599.000 7.295.OOO

1.O.824.OOO

t6.226.OOO 5.316.000 7.252.OOO 5.530.O00 4.984.000 -

s.86t.ooo

9.348.000 3 . 4 t 2 000 5.583.000 4.353.000 3.861.000 3.861.000 5.466.000 10.001.000 13.830.000 8.O54.000 7.434.OOO 4.824.O4O 6.O22.OOO 5.177.000

EKONOMI (5) 7.081.000 3.797.OOO 4.492.OOO

1.583.00O 2.995.000 2.888.000

z.ozt.ooo 7.519.000 3.262.OOO 4.824.OOO 2.460.OOO 8.193.000 2.268.OOO 4.182.O00

5.081.000 3.829.000 2.695.000 4.867.O4O 5.102.000 10.824.000 3.230.000 3.808.000 2.952.OOO 2.9B4.OOO 2.268.OOO 5 . 11 3 . 0 0 0 2.139.000 3.O16.000

2.7 Br .OOO 2.L82.OOO 2.342.OOO 2.674.OOO 6.664.000 7.487.44O 4 . 4 7 L 000 4.161.000 2.856.000

3.455.000 3.027.OOO


-19(dalam

SATUAN BIAYA TIKET

KOTA

NO

ASAL {1)

40 47

42 43 44 45 46 47 4B 49 50

5l 52

QI

AMBON AMBON AMBON AMBON

BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN

BALIKPAPAN 53 54 - B_ A_LIKP_APAN 55 BALIKPAPAN 56 BALIKPAPAN 57 BALIKPAPAN BALIKPAPAN 58 59 BANDA ACEH BANDA ACEH 60 61 BANDA ACEH 62 BANDA ACEH 63 BANDA ACEH 64 BANDAACEH 65 BANDA ACEH 66 BANDAACEH 67 BANDA ACEH 68 69

TUJUAN 3) PALU SORONG SURABAYA TERNATE BANDA ACEH BATAM DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG

PALEMBANG TEKANBARU SEMARANG

BISNIS @l

6.140.000 3.637.000 8.803.OO0

4.o[z.ooo L2.739.OOO 10.354.000

ro.zcg.ooo 19.071.000 9._6q_9.O00 12.664.OOO t5.702.OOO t2.493.OOO

to.g4z.ooo

SOLO

9.445.000 10.996.O00 9.445.000 9.445.000

SURABAYA TIMIKA

1O.BB91OO0 18.408.000

DENPASAR

10.835.00O 19.167.000 9.765.000 t2.760.OOO 15.798.O00 9.990.000 9.530.000 9.530.OO0 10.985.000 18.504.000 8.129.000

JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO

PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BALIKPAPAN

74

BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

7p_

BANDARLAMPUNG

JAYAPURA

BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

JOGJAKARTA KENDARI

BANDARLAMPUNG BANDARLAMPUNG

I\44.KASSAR MALANG

BANDAR LAMPUNG

MANADO

BANDARLAMPUNG

MATARAM

BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

MEDAN

7.979.OOO

PADANG PALANGKARAYA

6.439.000 5.947.O4O

70 7I 72 73 76 77 78 79 BO B1 82 B3 B4

BANDAR LAMPUNG

BANDA ACEH

a.zz,5.ooo

BANJARMASIN BATAM

6.193.O00

BIAK DENPASAR

EKONOMI

f5) 3.508.000 2.257.OOO 4.845.000 2.449.OOO

6.749.000

..5:3_g.q:,o00 5.648.000 10.086.000

!,1+9,o99_

6.150.000 7.295.OOO _6,.14_0.000 5.369.OOO 4.749.OOO 5_:123..OO0 4.674.OOO 4.813.OO0 5.113.OO0 9.445.000 6.279.OOO

to.7r7.ooo 5.380.O00 6 . 7 8 L000 7.926.000 5.B4O.OO0

5.305.000 5.444.000 5.744.OOO 10.076.O00 4.L29.OOO

5:B4qg0_0

4.760.000 3.412.000 3.316.000

1 4 . L L 9 oo0 6.236.OOO

7.487.OOO 3.647.OOO

14.568.000 5.155.000 8.354.000 811_6_1.O0_0 5.594.000 11.199.00O 6.246.OOO

8.097.000 2.760.OOO 4.4B2.OOO 4.161.000 3.134.000 5.305.O00 3.626.000 4.150.O00 3.380.000 3.401.000

L/


-20-

ru SATUAN BIAYA TIKET

KOTA

NO

TUJUAN (3

ASAL

(21

1

85 86 87 BB B9 90 9L

92 93 94 95 96

97 9B 99 100 101

r02 103 104 105 106 t07 108

BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

BANDARLAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

BANDUNG

BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG

SURABAYA TANJUNG PANDAN

T L 2 BANJARMASIN 1 1 3 BANJARMASIN 115 116

t!_7_ 118 i19

120 L2l

BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN

BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM

r22 r23 r24 BAiAM

SURABAYA

BANDA ACEH BATAM BIAK DENPA.SAR JAYAPURA JOGJAKARTA

"

).,ooq0oo

D.oes.ooo /.2}b5.UUU

3.583.OOO

3_29?:qqo_

_

1..476.000

5.O06.000 3.369.000

2.94L.OOO

o.Izg.ooo

3.508.000

2.129.OOO 2.63i.000 2.738.OOO 3.701.000

4.385.000 . 4:99910_00_ 6.525.000 3.027.OOO 3.647.OOO 4.824.OOO

1.957.000 2.268.AOO 2.856.000 2.663.OOO 6.O22.OOO 4.578.000 8.749.000

4.439.OOO

ro.792.OOO 8.407.000 16.686.000

ir.13s.ooo

492O:OOO 9.359.000

7.723.OOO

4.O22.OOO

8.792.OOO

10:516:-00o_ 9.006.000

5.412.000 4.642.OOO 4.O22.OOO

PEKANBARU

7.49B.OOO 9.049.000

SEMARANG SOLO

7.+sa.ooo 7.498.OOO

4.097.OOO

s_URABAYA

8.942.OOO

4..-395._qq0_

MEDAN PADANG PALEMBANG

TIMIKA

ro.iiz.ooo

BANDA ACEH DENPASAR

i0.439.000 8.450.000

JAYAPURA

-

ts.gos.ooo 6.289.OOO 5 . 6 2 6oo0

2.760.OOO 3.433.000 3.220.OOO 2.824.OOO 3.i23.OO0

4.931.O00 6.386.000

TIMIKA

SOLO

-

4.sst,ooo

SOLO

PALEMBANG PANGKALPINANG PEKANBARU SEMARANG

BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN roq BANJARMASIN 1 1 0 BANJARMASIN 1_11 BANJARMASIN

)ry

PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG

JAKARTA JAMBI JOGJAKARTA PADANG

EKONOMI

AI 4.931.000 6.482.OOO 5.380.000

PALEMBANG

BATAM DENPASAR

BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG

BISNIS

JOGJAKARTA _ MAKAS_SAR MANADO MEDAN PADANG

125 )2Q r27 t28

BATAM BATAM BATAM BATAM

PALEMBANG PEKANBARU

r29

BATAM

PONTIANAK

4.696.AOO 3.958.000

to.zaz.ooo 7.370.000 10.375.000 13.413.000 10.193.000

8. 53:Ooq 7.145.000 8.707.000 7.594.OOO

-

8.717.000 5.936.000 4.B24.OOO 9.263.OOO 3.936.000 5.337.000 -o.4&.ioo 5.316.OOO 4.546.000 3.936.000 4.599.0OO

4.396.000

Ui -tl ,


-2r-

KOTA

NO

ASAL

(1) e 1 3 0 BATAM 1 3 1 BATAM L32 BATAM 1 3 3 BATAM r34 BENGKULU 1 3 5 BIAK 1 3 6 BIAK L37 BIAK l 9 8 BIAK 139 I40

T4T

r42 r43

114 145

r46

t!7

t48

r49 150 151 L52 153 154 155 156 1,57 158 159 160 161 L62 163

r64 165

r66

am ru SATUAN BIAYA TIKET

BIAK

TUJUAN {3)

PALEMBANG BALIKPAPAN

DENPASAR

MAKASSAR

MANADO MATARAM

MEDAN

MEDAN

PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG

PEKANBARU PONTIANAK

JAMBI

TIMIKA BALIKPAPAN

JAMBI

BANJ_ARM_A_qr_N

JAMBI

DENPASAR JOGJAKARTA

JAMBI JAMBI JAMBI

167 JAMBI i 6 8 JAMBI L69 JAMBI 170 JAMBI t71 JAMBI L 7 2 JAMBI 173 JAMBI 1 7 4 JAYAPURA

16.72e.O9O 3.615.O00

DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA

DENPASAR

DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR

2.899.OOO

1.8.622oo0 1 8 . 7 i 8 ooo 16.333.000

BANDA ACEH BATAM

PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SURABAYA TIMIKA JAYAPURA KUPANG

DENPASAR

7.145.000 7.145.00O 8.600.000 1 6 . 11 9 . O O O

SOLO SURABAYA TIMIKA

MANADO

KUPANG MAKASSAR MALANG

MANADO PALANGKARAYA PONTIANAK - SEMARANG SOLO

SURABAYA JOGJAKARTA

EKONOMI

wl

SEMARANG

BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK DENPASAR DENPASAR

DENPASAR DENPASAR DENPASAR

BISNIS

15.648.O00

_.11,2,3110-oo

'

3.861.000 4.OOO.000 4.300.000 8.621.OOO 1.893.000 9.477 000 10.108.OOO 8.664.000 8.995.000 2.32L.OOO 8.10B.OOO

6.353.O00

18.472.4OO

9.498.O00

16.932.000 L5.424.OOO

8.728.O00 8.108.000 8.781.000 8.568.000 7.081.OO0 3.444.OOO 6.845.000 2.952.OOO

io.gb6.ooo 15.873.000 1.2.782.OOO 5.808.000 11.680.000 5.091.OO0 4.r82.OOO 7.851.000

2.631.OOO

4.278.OOO

1€4o:Q09_ 10.589.000

1.390.OOO 5.658.OO0

9.O49.OO0

4.888.000 4.909.000 4.27B.OOO

8.557.O00 7.541.O00 9.O92.OOO 7-.-99O:O09 10.140.O00 7.733.OOO 7.690.000 7.733.OOO 6.653.000 11.434.000 9.659.000 7.091.O00 1.2.707.OOO "

2.4+q.ooo

6.B7B.OOO 614?F:OOO 6.42B.OOO 7.883.O00 13.274.OOO

4.942.OOO

4.738.OO0 6.129.000 4.407.4OO 4.193.000 4.439.OOO 3.551.O00 6.O75.OOO 4.952.OOO

3.925.000 6.097.AOO 4.193.000 4.O11.OOO

3.476.OOO 3.615.O00 3.915.O00 7.690.000

Llt I

MENTEBIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

-22-

dalam ru NO

SATUAN BIAYA TIKET

KOTA TUJUAN (3)

ASAL I

L75

JAYAPURA JAYAPURA t 7 7 JAYAPURA 178 JAYAPURA 179 JAYAPURA 1 8 0 JAYAPURA 1 8 1 JAYAPURA r82 JOGJAKARTA 1 8 3 JOGJAKARTA

L76

184

MANADO MEDAN

PADANG PALEMBANG PEKANBARU

P_9NTIAIIAK

TIMIKA DENPASAR MAKASSAR

186 L87

JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA

MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG

1BB 189 190 191

JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA KENDARI

PEKANBARU PONTTANAK TIMIKA BANDA ACEH

185

r9_? KENDARI 193 t94 195

KENDARI

KENDARI KENDARI KENDARI

196 197 KENDARI 1 9 8 KENDARI 799 KENDARI 200 KENDARI 20L KENDARI 202 KUPANG 203 KUPANG 204 KUPANG 205 KUPANG 206 KUPANG

2LO

MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR

2tr

MAKASSAR

2L2

MALANG

?97 208 209

?-r_3 MALANG 2L4

MALANG

2t5

MALANG MALANG MALANG MALANG

TQ

2L7

2TB 21,9 MALANG

F_Ar4ryr

DENPASAR JOGJAKARTA PADANG PALEMBANG

PEKANBARU SEMARANG SOLO

SURABAYA TIMIKA JAYAPURA

JOGJAKARTA MAKASSAR

MANADO SURABAYA

Br4K JAYAPURA KENDARI MANADO TIMIKA BALIKPAPAN

BA-NDAACPH BANJARMASIN BATAM

BI4II JAYAPURA KENDARI

MAKASSAR

EKONOMI

BISNIS

(5) 11.263.000 10.097.o00

el 22.LO9.OOO 18.932.000 17.381._000 i5.873.000 17.435.000 16.322.OOO 3.615.000 3.861.000 6.525.000 10.536.000 9.519.000

9.327.O00 B.717.OOO 9.380.000

e.1.7.7_.ooo_ 2.289.OOO

2.48r .OOO

-

si/22.obii 4.770.OOO

7.969.OOO

6.460.000 B.O22.OOO

12.953.000 10.568.000 5.455.000 8.129.000 11.167.000

g.os9.o0o

11.220.OOO 9.:q_59j9OO 9.659.O00 11.103.O00 18.633.000 14.386.000 7.348.000 7._q37:OOO 11 . 6 4 8 . 0 0 0 6.749.OOO 8.493:0_0q r0.193.O00 2.663.000 5.327:OO_qLr.723.OOO 10.108.O00 10.204.000 8.161.000 7 819.000 16.O87.O00 16.536.000

ro.322.OOO 10 129.000

3.893.000

4.000.000 3.380.000 4.054.000 3.840.000 ---i.o3g.ooo 7.LO2.OOO

5.658.000 3.273.OOO 4.706.OO4 5.722.OOO 5.102.000 5.776.OOO 5.027.O00 5.166.000 5.466.000 9.798.OOO 8.108.000 4.182.000 4 . 3 1i . 0 0 0 6.140.000 3.722.OOO 4:931..0_0q 5.787.000 1.786.000 2.909.000 6.567.000 5.134.000 5.765.OOO 4.407.OOO 4.311.000 8.482.O00 9.O92.OOO

5.487.O00 5.166.000

,N*.R h e,i*

I\\\\-

-,////I

N-ffi-U \W"r[iTg

W


-23-

dalam ru SATUAN BI AYA TIKET

KOTA

NO

ASAL

TUJUAN (3)

QI

220 221 222 223 224

225 226 227 228 229 230 23L 232

233 234 235 236 237

238 239 240

MALANG

MALANG

PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG

MALANG MANADO MANADO MANADO

TIMIKA

MANADO MANADO MANADO MANADO MATARAM

MATARAM MATARAM MATARAM

MEDAN - PADANG PALEMBANG PEKANBARU

BATAM BIAK

24r

MATARAM

;AYapuna-*

242 243

MATARAM

245 246 247 248 249 250

MATARAM MATARAM MATARAM

JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG

MATARAM

PEKANBARU

MATARAM

25r

MEDAN

PONTIANAK SURABAYA BANDA ACEH

252 253 254 255 256 257 258 259 260 267 262 263 264

MEDAN MEDAN

244

MATARAM MATARAM

MATARAM

MEDAN MEDAN

MEDAN MEDAN PADANG PADANG PADANG

PADANG PADANG PADANG PALANGKARAYA

14.O55.OO0 12.953.OOO 12.504.000

-_PO_l!TTANAK SEMARANG SOLO SURABAYA

MATARAM

MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG

SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO

SURABAYA TIMIKA BANDA ACEH

{5} 6.311.000 5.145.000 4.385.O00 4.407.OO4

13.167.000 9.958.000 8_.11.8:000 7.915.OO0 6.899.000 8.461.000 15.873.000 15.552.000 14.012.000 12.504.000

PEKANBARU

TIMiKA BALIKPAPAN - BANDA ACEH BANJARMASIN

EKONOMI

I4l

MANADO MEDAN

MALANG MALANG MALANG MALANG

MANADO MANADO

BISNIS

-' -

12.504.000 9.937.000

3.765.OOO 4.439.OOO

8.461.000 7.316.000

g:p46.ogg s.926.000 _

6.599.OOO 6:396.QOO5.851.000

5.990.000 5.262.OOO

to.rs3.ooo

8.995.O00

10.750.000 10.846.000 8.803.000 8.461.000 11.552.O00 13.092.000

5.615.000 6.246.OOO 4.888.000 4.803.000

4.4L7.OOO 4.71,7.OOO 8.7L7.OOO

2.78L.OOO

10.600.000

9,0q0.-ooo 7.55r.000 9.102.000 8.OO1.000 3.829.000 3.466.0O0

6.546.OO0

7.327.OOO 2.909.OOO 4.738.000 5.637 oo0 4.867 ooo 4.246.OOO 4.909.000 4.706.OOO

2.32t.OOO 2.193.0OO

6.r72.OOO

12.574.OOO 9.733.000 9.2B4.OOO 9.2B4.OOO 10.739.000 18.258.000 LO.974.OOO 8.193.000

5.230.000 4.696.OOO 4.835.O00 5.134.000 9 455.000 5.402.000 4.460.OOO

7.744.OOO

3.925.OOO

7.744.OOO 9.199.000 16.718.000 10.546.000

4.065.OOO 4.364.000 8.685.000 6.O22.OOO


dalam rupial

ASAL

el

1)

265 266 267 268 269 270

27r 272 273 274 275 276 277

278 279 280 287

232 283 284

290 29L 292 293 294 295 296

29r 298 299

300 301 302 303 304 305

999 307 308 309 310 311

TUJUAN (3)

PALANGKARAYA

BATAM

PALANGKARAYA PALANGKARAYA

JOGJAKARTA MATARAM MEDAN PADANG

PALANGKARAYA

PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA

PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG

PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALU PALU PALU

285 PALU 286 PALU 287 PANGKAL PINANG 2BB PANGKAL PINANG 289

SATUAN BIAYA TIKET

KOTA

NO

PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL

PINANG PINANG PINANG PINANG PINANG PINANG

PANGKALPINANG PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL

PINANG PINANG PINANG PINANG PINANG

PALEMBANG

PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA BALIKPAPAN MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG

SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR POSO SORONG

SURABAYA TOLI-TOLI

BALIKPAPAN BANJARMASIN

BATAM JOGJAKARTA

MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG

PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA

BISNIS

rcl B.161.OOO

7.477.OOO 8.557.000 10.300.000 8.760.000 7.252.OOO

e.8os.oob 8.696.000 9.894.000 - - - - - 6 . O9.466.000 SS.OO0 6.236.000 6.236.OOO

z.ogo.ooo

+.os6.doo

3.840.O00

-

3.305.000 3.444.OOO

s.744.sioo 8.076.O00

4.268.O4O

2.578.OOO r.423.U(JU

1.957.O00 6.878.000 6.878.000 2.94L.OOO 9.038.000 7.091.000 6.739.000 6.O65.000 9.060.000 12.097.OOO

3.883.000 3.8E3.000

1.915.000 4.631.000 3 915.O00 3 818.000 3.262.OOO 4.663.000 5.808.000

8.888.O00

4.653.OOO

7.337.OOO 5.829.000 7.391.000 6.279.OOO 5.829.000 5.829.000

3.883.O00 3.262.000 3.936.000 3.733.000 3.187.000 3.326.O00 3.626.OOO 4.514.000 3.979.000 4.118.000 4.4A7.OOO

' - 7.284.O4O 8.2,47.OOO

PONTIANAK PONTIANAK

SOLO SURABAYA TIMIKA

6.685.000 8.140.000 1s.659.000

MAKASSAR

9.466.OOO

MAKASSAR DENPASAR JAYAPURA

.9.469:009 3.198.000 12.675.000

_!4AKASSAF TIMIKA

i r.2gi.obo

SURABAYA SURABAYA SURABAYA

4.O22.OOO

15.210.000

1 6 . 7 7 1 oo0 9 915.000 6.685.0O0

3i4 315 316

-

4.086.O00 +.s85.OOO 5.220.{.]{.Ju 4.781.O00

TIMIKA MAKASSAR SEMARANG

SOLO

4.642.OOO

7.?92.Qo9_

PEKANBARU PONTIANAK PONTIANAK

3 1 3 SURABAYA

5.412.000

3.94 t.QOU

PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA

?\?

4.O22.OOO 4.888.000

7.252.OOO

PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU

PONTIANAK SEMARANG

EKONOMI (5) 4.578.OOO

7.797.OOO 7.797.OOO 9.24L.OOO

5.936.000

B.739.OOO 5.241".OOO

3.765.000 3.904.000 4.204.OOO 8.535.000 4.706.OOO 4.845.000 1.979.000 7.23|.OOO 3.433.000 6.589.OOO


-25-

2A SATUAN BIAYA TAKSI PEzuALANAN DIIVAS DALAM NEGERI

NO.

PROVINSI

SATUAN

QI

(1)

BIAYA TA 2013 (41

6

SUMATERA SUMATERA

B 9 10 11 L2 13 L4 15 i6

LAMPUNG

{3) OK OK OK OK OK OK OK OK

BENGKULU

OK

80.000

BANGKA BELITUNG BANTEN

OK OK OK OK

60.ooo

1

ACEH

2

SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI

I

3 4

5

t7 18 19 20 27 22 23 24 25 26

BARAT SELATAN

JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA

JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN

SELATAN

KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO

SULAWESI BARAT

27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI TENGAH

29 SULAWESI TENGGARA 30 MALUKU 3 1 MALUKU UTARA 32 P A P U A 33 PAPUA BARAT

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

90.oo0 82.OOO

70.000 91.000 60.000 125.000

90.ooo 110.O00

285.000 60.000 170.O00 50.000 70.000 125.O00

100.000 48.O00 72.OOO 90.000

70.000 90.000 290.O00 110.O00 115.OO0 125.000 120.000 48.000 115.000 171.000 110.O00 315.000

125.000

,/


-26SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PPI

29

dalam U S$ BIAYA TAHUN 2OL3 KOTA

NO

(21

I

Eksekutif (3)

Bisnis

Ekonomi

4

q

AMERII{A UTARA 1

L2.47L

6.749

3.587

_1?.63s-

6.487 5.809

-9,s91

2 3

Chicago Houston Los Angeles

4

New York

14.76r

5 6 7

_QtJqwa

1.2:266 t2.468 11.750 10.902 t4.428

8

9

10 11

L2 13

t4 15 16

I7 18 19

San Fransisco foronto Vancouver Washington

A_MERII{A SELATAN Bogota Brazilia Boenos Aires Caracas Paramaribo

_

Ll.L87

Quito

18.399 16.393 t3.237 L7.832 15.018 2! 874 L 7 325

AMERII{A TENGAH Mexico Citv

Santiago de Chile

Havana Panama Citv

6.040 6.924 6.623 8.564 7.458 8.240

g.426 11.518

e_.1?4 10.399 9.494

3.L78 3.753

- 1,089 2.77r 3.24t

-

-

9'2773.743

i.ii 5.970 5.970 5.130 7.353

'1,5'5-9?_ ___ _8j900 16.269

12.727

r7.822

i.,eir

L4.702

LL.223

3.966 7.335

23.29r

EROPA BARAT

20

Vienna

2l

Brussels

_ 10.520 10.713

4:!7-7 _ 5.994

___3.:357 3.870

,/


dalam U

NO

BIAYA TAHUN 2OL3

KOTA Eksekutif

t

22 23 24

25 26

27 28 29

2l Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburg Geneva

- TOJ?4 LO.277

rI.478

Ekonomi

4

q

5.O74

3.541

6,q8q

3.331

6.126 6.056

3.959 4.355 3.753 3.825 4.333 3.331

10.945 7.464 8.166

5.:o-?q

9:696 10.023 9.9L7 10.980

1'e29

6.031 5.370

Amsterdam

31 32

EROPA UTARA Copglhagen Helsinski Stockholm

93

London

34

Oslo

9q

3) 10.850

Bisnis

9.856

5.931 5.506 5.446 4.773

3.73A 3.681 3.433 4.153 4.O49

EROPA SELATAN 35 36 37 38 39 40 4l

42

-

Sarajevo Zagreb

Athens Lisbon Madrid Rome Beograd

t7.778 I4.446 14.9TI 9.309 10.393 8.714

9.92r

6.334

?.?5*6 4.746 4.767 41774 6.158

6.033 2.794 8.041 3.383 3.631 3.851 5.350

PEqPAlI!4gR_

Bratislava 43 Bucharest 44 Kiev 4s-- Moscow

6.9gg

8.839 10.860 9.537

4.34t 4.982 6.O29 7.206

3.771. 4.L13

s.le3 5.143

,/


-28dalam U S$

BIAYA TAHUN 2OL3 NO

KOTA Eksekutif

I

46 47 48

2 Praque Sofia Warsaw

(3)

ro.777

5.052

t2.900

9.848 7.848

8.555 6.818

5.808 6.081 9.000 6.599

5.552 8.732

7.700 7.966 LI.779 8.947 11 11B

56 57 58

Cape Town Johannesburg

59 60 67

AFRII{A UTARA Algiers Cairo Khartoum

62

Rabbat

63

Tripoli T\rnisia

64

5

3.451 3.6L2 3.447

AFRII{A TIMUR 5 1 Addis Ababa - _?2_*Nairobi 53 Antananarive 54 Dar Es Salaam 55 H_etq{g AFRII{A SELATAN Windhoek

4

6.748

10.281

50

Ekonomi

8.484 7.473

AFRII{A BARAT Dakkar Abuja

+9

Bisnis

18.24r 14.94L 11.255

9.536 7.820 5.904 8.910 6.551 9.419

6'1!9

8.282

10:6_q0_

5.733 5.747

17.774 8.438 8.524

7.570 7.330 6.275

6.593

5.770 4.O37 3.915 5.665 5.706 4.I75

9.tr1 4.507

7.72r 4.975 4.958

Ly


-29 dalam

BIAYA TAHUN 2OI3 NO

KOTA 2

I

Eksekutif

Bisnis

3

4

Ekonomi

(s)

ASIA BARAT 65

vteryrqe

64oo-

66

Baghdad Amman

5.433 7.56L

Kuwait Beirut Doha Damascus Ankara Abu Dhabi

6:77! 7.703

5.9=9_2 4.148 6.43I

4.700 3.545 3.545

4.?73

3:110 3.730 2.745

Muscat giyadh

5.216 8.684 9.449 5.283 8.205 6.446 6.469 5.359

4.490 3.639 5:390_ 6.643 4.976 5.878 3.785 5.156 3.510

ASIA TENGAH _ 7 8 _ Tashkent 79 Astana

!3.617 13.66L

8:453 L2.O89

67 68 69

70 7I

72 73 74 75 76

77_

Sanaa Jeddah

ASIA TIMUR

80

Beijing

81

Hongkong

2.595 3.O28

82

_OS_ete__

3:?o4

83 84 85

To\yo

3.734

Uqrryang

2.421 3.233

Seoul

- -

z.f+o 2.633

_ 2.9q9 2.675 I.999 2.966

_ 3.3?s 3.581 2.727 3.679

3.321 3.727 3.000

7.343 8.962

L.623 1.257 1.864 1.835 L.737 7.737

ASIA SELATAN

_qq_ Eebp_sl. __ 87

Teheran

_ 6:3oJ 4.475

3.905 3.416

_9,298 2.920

MENTFRIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

-30dalam U

BIAYA TAHUN 2OT3 KOTA

NO

I

88 89 90 91

92

Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

3

(4

(5

2 Colombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi

L.628

3 . 11 9 3.063 5.482

2.562 2:4L7 3.333

2.501

4.226

3.633

2.327

r.o92

2.OO9

ASIA TENGGARA Baqdar Seri Bagawan Bangkok Davao Citv _e_9-Hanoi

L.628 2.344 2.757

97 98 99

L.677 1.195

1 r!7 1 155 2.558 1.833 1.503 9tL

r.894

r.427

1.158 2.453 918 2.202 997

659 I.6L4

93 94 95

1.833

Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu 1 0 0 Kuala Lumpur 1 0 1 Manila IA2 Penang 1 0 3 Pnom Penh

to4

Singapore

105 106

Vientiane

_

Yangon

?Q74 I.468

766

919 823 I.64L 1.656

r.235 525 694 585 1.150 545

1.981 673

r.627

2.O25 1.2T2

r.420

4.926 4.900 3:8_14

2.500 3.96+

403 1.053

ASIA PASIFIK

L07 108

Canberra Darwin

M_-elbqqryg 10_e___ " 1 1 0 Noumea 111

J\2

s.506 6.689

_

Perth

_ f_o1!\{qrepby

113

Sydney

t14

Vanimo

__ll_s_wgtti[gJo_q_ _

4.886 6.940

5.77r _ _

8.252 4.629 3.318 6.561

5.9r7 1.801 7.398 4.237 2.740 4.687

- ?'8F8 3.780 1.525

5.034 2.557

2.380 3.413


-31 30

SATUAI{ BIAYA PTNYTLENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 3O.f ATKr Langganan Koran/Mqialah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Jamuan

NO

KOTA

(21

I

ATK

(or) (3)

Langganan Koran/ Majalah (ekslempar/ bulanf (41

Lampu (buah)

Diplomatik,

Pengamanan Sendiri

(oBl

(s)

(6)

Kantong Diplomatik (kgl

(71

.Iamuan (oHl (8)

AMERIKA UTARA I

Ohicago

1.270

37

2

Houston

r.220

a.

Los Angeles

4

New York (termasuk KJRI New Yorkl Ottawa

7.270 t.270

37 37 39

1.307 r.270

42 37

20

1.963

18

I.307

42 42 37

20 20

2.O3L 3.391

18

1.553 2.836

r.478

38 47

T,L7O 1.319 1.I70 L.L72 1.001 1.099

33 42 33 37 32 35

18 22 16

2.L95 )..768

20

,1.899

AMERIKA TENGATI Mexico Citv

1.220

Havana

r.220

35 35

Panama Citv

1.038 _ .

5 6 8 9

San Fransisco loronto

Vancouver

r.307

W3lhi11$on

r.270

2.521 2.52L

18 18 18 T9

3.420 2.256

94 94 94 99

89 89 89 94

106 94 106 106 94

100 89 100

100 89

AMERII{A SELATAN

__19_ Fogg!q 11

L2

Brazilia Boenos Aires

13 T4 15 16

Paramaribo Santiaso de Chile Quito

L7

Lima

18 i9

20

21 22

23 24 25 26

27 28 29

30

Caracas

EROPA BARAT Vienna Brussels Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburg Geneva Amsterdam

1.185

L6 18 15 17

90 88 84

85 83 79

-..?,779

rs2

103 101 105

1.910

2.509

334

1 . 9i 0

254

" _L9_19

28

-

77 85

r.691 2.839

22 22 23 23 22

1.910 2.509

r.262

90

2.657

264 259 269 269 254 334 254 254

.?.o??

1.150

84 l07 85 95 8l 89

91 113 79 101 80

T6 I6

1.985

1.150

r.777

96

153

L7

_ .3q

r.947 2.O22

1.1s0

2?22 28 22

._

3.I20

2.373 3.O76 2.799 5.368

- 2.690 2.690 2.776

2.690

r29

r34

ry+-

105

t27

99

L66

130

L?7 * _ 9 e

127 166 L27

99

130 99


-32alam

NO

KOTA

(1)

(21

ATK

(or) (3)

Langganan Koran/ Majalah (ekslempar/ bulan! (4)

Lampu (buah)

Pengamanan Sendiri

Kantong Dlplomatik

(oBl

(ke)

(6)

(71

(s)

Jamuan (oH) (8)

BROPA UTARA

3t

Jopenhagen

32

Helsinski

2.ILs r.947

33 34

Stockholm London

35

Oslo

28r

24

1.910 1.966

259 254 26L

2.340

3li

22 22 22 26

1.179 L.275

145 156 158 161 165 L77 151 177

3.341

232

. -2-:_585 3.978 3.749 3.978

2L3

209

110 101 99

2L5

ro2

2F6

L27

2.232

108

2.232 2.776 2.732

rt7

84 90 91

EROPA SELATAN

36 37 38

39 40 4L 42 43

9.+rasvc

Zaereb Athens Lisbon Madrid Rome

Eqo.ere4 Vatican

1.220 t.220 L.270

r.220 r.220

r.220

18 20 20 2L

2.732

118 12I I23

22 t9 22

1.936

L32

to2

r.669

113 86

ro2

_?o

2.478

93 95 87

EROPA TIMUR

+ , + ' Bratislava

1.220

45

Bucharest

r.220

t9

Kig_y-_ Moscow

r:229 _ _ _ . _ ! 4 8 r.220 183

Praque

L.220

Sofia

t.??o

47 48 49 50 51

Warsaw Budapest AFRIKA BARAT Dakkar

L.220 r.220

t7l 150

_

L48 148 148 161

52 53

n"huie -

53

AFRIKA TIMUR Addis Ababa

2,9?e_

r32

54 55

Nairobi {ntananarive

sq

1.895 2.O29

L23 732

Dql Es Qalaee Harare

r.962 2.096

D/

I.220 _L:22Q

r48 145

_. 128 i36

22 79 _ 79. 23 I9 .19 19 20

1.668 1.867

__ L.73.? 2.375 2.760 _ 2.082 2.O82 2.27L

6 6

2.34r

5 5 5 5 5

2.o7o

2.?eF

7.773

r.967 _

1.690 7.773

110 96 95 L17 95

99 86

85

95 95 103

i06 85 85 85 93

161 158

55

L43 t34 143

13e 148

55

40 35 35 40 35

ral rr' li

r

MENTERIKEUANGAN HEPUBLIK INDONESIA

33 alam

NO

KOTA

(21

(1) 58 59

60 61

62

63 64 65 66 67

AFRII{A SELATAN Windhoek

9sse-lqllr Johannesburs Maputo AFRII{A UTARA Alsiers Cairo Khartoum Rabbat Iripoli Iunisia

ATK

(orl (3)

Langganan Koran/ Mqialah (ekslempar/ bulanf HI

Lampu (buah|

(s)

2.O29

r32

o

L.962 1.962 2.096

+?8

c

L28 136

5 5

140 L47 151

6 6 7

r.220 r.220

138

1.220

130

6 6 6

L.220 1.170

t.220

r32

Pengamanan Sendiri

Kantong Diplomatik

(oBl

(kel

(6)

(71

2.398 2.363 1.690 1.805

Jamuan (oHl

t8) t43

40

192

.1o

139 148

1.815 L.493 t.449 i.557 2.L51

139 140 150

40 43

40

35 40

r37

+o

131

40

r.2L2

r29

40

1.244

189

51

r.372 e?8

L9+

51

177 L67 183 177 t75 183

47 44 48 47 46

A,SIABARAT 68 69

Manama

1.170

4t2

J

r.220

42r

5

I.I7O L.T7O

385

5

7l 72

Saghdad Amman Kuwait Beirut

73

Doha

74 7S 76 77 78 79 80 B1

Damascus

L.I2O 1..220

Ankara

r.220

Abu Dhabi

t.L70

Sanaa Jeddah

t.L70 L.220

Muscat

..-\.r70

70

82

Riyadh

Istanbul Dubai

r.220

1.220

1.220 1.170

363 399 385 381 399 408 372 376 394 376 399 408

J

5

_9 5 5 5 c

5 5 5 5 5

1..469 1.574

1:515 1.575 2.547 1.250 L.464 1.534 t.469 t.I73 2.547

i.250

4a

.]97

_ _- . . 4 9 45 46

1.7L 173

181 L73

-

.19

183 t87

46 48 49

2.244 1.150

46 46

1.035

+6

A.SIATENGAH 83 84 85

lashkent

1.220

Astana Baku

1.220 1.220

q

381 412 439

5 6

1.150 1.035

346 346 379 379 365 361 346

6 6 6 6 6 6 6

2.233

_ ._ ?.?41

ASIA TIMUR 86 87 88 89

Beijing

1.220

I-longkong

r.270

Osaka

t.270

Tolcyo

1.270

_ 9 ! _ _ -Uglry-g4e 9 1 Seoul 92 Shanshai

r.229 1.270

r.220

?.167 2.055 3.450

r.324 2.524 2.233

47 47 51 51

le

49 47

44 45 48 48

__-. !7

46 44


-34-

NO

KOTA

(1)

(21

93

ASIA SELATAN Kaboul

94 95 96

Ieheran Colombo Dhaka

97

Islamabad Karachi

98 99 100

New Delhi Mumbai

ATK

(orl

Langganan Koran/ Majalah (ekslempar/ bulanf

(3)

t.r20

50

r.229

46 44 45 45 45 46 46

-.r._?29 r.220 1.170 1.170

Pengamanan Sendiri

(oB)

(sl

(41

L.170 1.170

Lampu (buahl

Kantong Diplomatik (kg)

(71

(6) 6 5 5 5

5 5

{8)

t.945 1r3.8_0-. L.495 1.553

65 60

4)4r

58 58

89

82 78

57 58

1.546 2.329 2.329

5

.Iamuan (oHl

79 79 79 81 81

59 59

A,SIATEITGGARA 101

ro2 103 104 105 106 LO7 108 109 110 111 L12 113

Bandar Seri Bagawan Bangkok Davao Citv Hanoi

1.170 1.L70 1.t70

Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumpur Manila

I.i70 I.170 1.170 T.L7O 1.170

Bgrene-

1.,1?o*

Pnom Penh

Singapore Vientiane

tt4

Yangon 1 1 5 Songkhla

_L!_6 Ett4i"e IL7

Tawau

ASIA PASIFIK 1 1 8 Canberra 1 1 9 Darwin L20 Melbourne L 2 t Noumea r22 Perth L23 Port Moresbv

t24 t25

t26

_ L?7 t28

Sydney Valimo

Wellineton Suva Dilli

r.t70

1.170 1.170

L.220 t.220 i.170

L_l70 1.170

1.2to

47 47 47 46 46

37 37 37 47

37 _ _ . 39 49 47 46 47 37 37

5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4

___1.L79 r.265 97L

5 J

't5

83

1.178 r.221

60

66 69 87

5

1.480

r.227 1.221 -

2,t59

r.220

52 52 52

o

2.9 8

1.220

5()

o

1.220

52

o

6 6 6 6

2.463 2.568 642 3.160 642 1.840

5 5

_ __. l.7lor.747

t.220

L,??.O _ q 0 t.220 1.220

L.220 1.134 1 .1 5 8

52 50 52 48 49

62 78 75 74 75

2.362 981

4 4

6 6

60

1.0s2 2.917

_

83 B1 81 66 66 66

60 60

_-- 2:0-89 I,22I

J

83 83

75 75 75 73 65

1.350 1.480 942

2.568

_

83 82 83

.90

66 66

t23 123 123

92

60

133

L23

oo

_

- _22 100 92

llq _82 t2s 92 118

89

L23

92

TL4 LL7

86 88

Y/


-35-

3o.2 Pemeliharaan, Pengadaan tnventaris Kantor, Pakaian Soplr/Satpam,

Pemeliharaan

KOTA

NO

Kendaraan dinas

(Unit/

Gedung (m2ltahunf

Tahunl

(21 AMERIKAUTARA Shicago 2 Houston 2 Ios Aneeles 4 New York _.5.- _ Sttawa 6 Jan Fransisco 7 loronto I Vancouver I iVaqhington

t3l

8.353 8.353 8.353

a.793 9.408

8.353 9.408 9.408

9,9s.q

Pengadaan Inventarls Kantor

Halaman

(orl

l^"1

80 80 80

Pakaian Soptr/ Satpam lstell

Sewa Kendaraan (harif

Sedan

Bus

tahunl (51

t+l

Sewa Kendaraan, dan Konsumsl Rapat

(6)

9 9 9

80 72 80 72 72 80

9

63 63

o

9 9 9 9 9

{61

681

320

.9q1

9?9

681

320

300 390 300 300

Mobtl Boa

t9l

r0t

400

409

__400_ 400

409

_4_61 409

5_l 46 51 5l

767 767

361 361

29r

350

291

3:20

309

350 400

3:7 408

264

32s

3_50 350

246

250

3s0

418 521 366

350

370

. - ._ 6 9 1

400

46 46 46

337 961 320

3s9-

I rl

409 431

777 7.97 681

291 300

400

Konsumsl Rapat loKl

461 461 4rl9

48

46

$MERIKA SELATAN

10

EqC_ota

l1

Brazilia Joenos Aires

t2 1?

t4

93IggqsParamaribo

15 l6

Santiaeo

lt

Lima

de Chile

Q-ttitgIMERII(A TENGATI Mexico Citv

8 l9

Havana

20

P-egeEe-c-ry

2l

EROPA BARAT Vienna

22 23

?1 25

26 27

2a 29

Brussels Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburs

-_9..5?e. 10.639 7.500 9.496 7.562 8.441

A?

72 63

7.2tO 7.973

63 63

8.001 7.825

72 72

9 9 9 9 9

774

361

616 688 588 645

290

9 9 9

652 638 609

9 9 9

760 745 774

o

?74 _

-.7'90-0

1?

13.692 13.434

80

13.95r 13:9.q! t3.176

80

I7.309

80 80 72 80 72

9 9 9 9 9

q

13.776

80 72 80

13.563 16.t47

80 80

11 . 1 0 9 12.O13

12.6s9

72 72 72 72 72

13.563

72

-t3.176 73.176

Seneva

17.309

Amsterdam

13

I to

695 867 609

9

72

qq

731 960

9

-

t5L

7il 960 731

___?e_1 qs9- _J9s 250

324

261

350

4L3

-..279.

223 245

.9sq 384

3_q-3 387

275 275 232

392 383

392 383

350

.96q

303

307 300 247

708 695

_ _390 293 722 304 722 _ _394 287 642 895 68.2 642 895 642

377 287 247 377 247

/rbb

_.918 293 300

608 596 619

6_r.:)_ 585 764 c6J

s-tis 764 585

46

58 4l

52 41 46 39

43

44

43

_ 1.r

427

cl

806 837 437 790

50 52

1.038 790 790 1.O38

790

52 49 64 49 49 64 49

OROPA UTARA 2l

l9PgI'hecq4

1D

33

ielsinski Itockholm

34

L,ondon

3_q

Oslo

36 37

3q_ 39 40

!_r 42 43

EROPA SELATAN Saraievo Zagreb thens Lisbon

Madrid Rome Beograd Vatican

t4.597 t3.434

_.\?.t42 12.401

tt.626 13.563

72

9 9 9

810 745

731

9

753 896

I 9 9 9 9 9 9 9

616 667 674 688 702 753 645 753

695 682 702 835

300

352

.918

979

54 50 49

596 585 602 717

806 79t 814 969

4q3

667 721 729 744 760

41 45 45 46

at4

50 43

50 60

'242 302

326 330 337

262 26s 275

344

276

q69 Jlo

368

533 _ 539 550 562

2e9 _ 6 9 ?

275 295

516 602

698 814

50

I

^/

MENTERIKEUANGAN REFUBLIKINDONESIA

-36Secta Kendaraan

Pemeliharaan

KOTA

NO

Kendaraan dinas (Unlt/ Tahrrr

44 45 46 47 48 49 50

5t

}ROPATIMUR 3ratislava fucharest fiev vloscow

Pengadaan Halaman

Gedung

l^tl tahunf

lm2ltahunf

I

3.t76 1.496

r.367

>raoue

4.080 1.367

lofia ^/arsaw

1.367

}rdanesf

2.407

r.367

Kantor

f)ekkar

\il.+z,j

53

\buia

12.234

53

AFRII(A TIMUR \ddis Ababa

54

{airobi

J5

{nfananerivc

I 1.133 10.399 l l. l33

56 57

Dar Es Salaam Harare

1O.766 I 1.s00

58 59 60 61

IFRIKA SELATAN Windhoek Cape Town Johannesburg Maputo

585 510

309

275

so5

l8.l

_ 309 309

397

9?F

315 294

72 63

9 9 9 9 9

OJ

1.l33

t2

o.766 o.766

72 72 72

I 1.500

250

72 63

Bus

287

9 9

9 9

Sedan

372

72 72

o

Mobll Box

791

loKl

49 43

275 275

505 JUC

690 642 845 642 642

505 550

6a2

52 42 42 42

744

46

275

663 650

tcJ

150

43 42

7lo 663

770

8

663

250

7lo

7 8 8 8

OJI

309

63r

309

688

337

_27F 300

ssc

204 200

275

346

Konsumsi Rapat

358

9 9 9 9

lharil

731 638 631

72 72 72 72 72 72 72 72

AFRIKA BARAT

s2

lorl

Pakalan Soplr/ Satpam lstell

+2

JIJ

^_.;

2s9 ?4-2 2s9

304

251

275

686

32s

264

250

733

7to 686 733

9 9 9 9

315

7to

8

3s0 233

646 686

?68

275 275 275 294

350

304 325

259 251 251

249

733

8 8 8

-?.

304 308 329

25_t253 27t

. -9sq

304

ztJ

-- . ?so.

AFRIKA UTARA

{!g!ers

19.?99

OJ

Cairo Khartoum Rabbat

66

l nDoll

10.889 Lt.623 70.644 10.154

OI

lunisia

10.032

68

ASIA BARAT Manama

62 63 64

69 70 7l 72 73 74 75 76

77 7A 79

]celqeq {mman

Kuwait Beirut Doha Damascus \nkara \bu Dhabi 3anaa Jeddah

8l

Muscat Rivadh Istanbul

a2

Dubai

a2

ISIA TENGAH fashkent \stana

80

83 84

U5 _-86 6t

88

rku ISIA TIMUR l€ijing :{onskonp fsaka fokyo

72 63 72 72 72

11.2s6 I 1.s00 10.s22

72 72

9.910 0.889

72

o.522 o.399 0.889 1.133

o.154 o.277 o.766 o.277 0.889 l l33

OJ

72. 72 72 63

7? 72 72 72 72

9 9

_?_ 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

- :3ol 287 244

" 244 236 234

350 350

50 50

275

350

150

43

33 34

3q0

JO/

275 225

1s0 50 25 50 50

285

oo

363

275

350

350

ZIJ

9.9_q

147 469 447 474 444

367 346 380

2tJ

300 350

44

3l

29

_12= 31 3l

3_gg.._ 27t-275 389

39_q350

50

354 359 376 359

- .275

275

300 .350 350 350

25 50 50 50

3qo

-.?71

350

275

350

150 150

250 250 250

300

6s

3l

300 300

t25 t25

33 35

44_7 441 484 444

397 400 436 436

309

20 20 22 22

389

;--^

363

393

9

_.. _F?2

10.863

80

9 9 9 I

_.?7r

r0.863

72 80 80

371

250

47 50 46

50 50

490

9.905

?7s

221

acJ

- 9-,eol

275

393

9

11.990

350

191

9

tt.256

zrc

490 458 431 474 458 453 474 484 442

47

50 4l 51

300

_s0-o

63 63 63

10.399

27s_ 250

419

ssz

407

436

407

+5t)

2SO

2rl

309 339 339

32 33 30 30 32 30 32 33

,tl


-37 Sesa

Pemeliharaan

NO

KOTA

Kendaraan dlnas lUntt/

89

Pyongyans

1o.437

90

Seoul

r0.33r

91

Shanehai

92

Guanezhou

9.905 9.905

Gedung lm2ltahunf

72 80 72 72

Pengadaan Pakalan Inventaris Soplr/ Satpam Kantor lstell lorl

Ilalaman

l^'l tahunl o

391

I 9 9

387

4t9 414 397 397

37t 371

Kendataan

lharil Sedan

Bus

Konsumsi Rapat Mobil Box

465 460 441 441

4t9 4t4 397 397

326

509

885 420 743

JIJ

792

2.475 2.475 2.475

322 309 309

loKl 2l 2l 20 20

ASIA SELATAN

93

Kaboul

94 95

leheran

96 97 98 99 100

lolombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi Mumbay

9.197 8.520 4.732 8.229 4.229 4.229 8.423 4.423

55

1?. 63 63 72 72 63 63

9 9 9

321

_..

29_7_ 284

9

287

9 9 9 9

287 247 294 294

o

3q1

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 I 9 9 9 9 9

301

_

149

575

198 132 t34

s99

194

s."ls

2.767

.?..F63 2.446

137

527

137

527

792 792 8ll 811

110

t99

g?-.e-.2.592

134

515

2.534 2.534

28 26_ 24 25 ZJ

25 25 25

ISIATENGGARA

r 0 1 regdql_$ell B_Aeey14! r02 3anokok l03 104 l05 l06 t07 108 l09 110 111

t12 113 4 l5 l6 17

ll8 l9

20 2l 22 23

24 ZJ

26 27 28

Davao CiW Hanoi Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumnur Vlanila Penang

Pnom Penh Jingapore

4.617 8.617 4.6t7 4.423

8.423 7.500 7.500

63

8.617 7.500 7.t64 9.O04

63 63

{anson

8.520 4.617 7.500 7.500

fawau TSIA PASIT'IK lanberra Darwin Melboume Noumea Perth Port Moresbv Svdnev Vanimo Wellington Suva Dilli

OJ

63

9,6!7

[gq'_q!s__,_

63 63 63

7.500

y'iengane

)ongkhla

63 63

9.585 9.585

9.s85 10.359

9.58s 9.t97 9.585 9.197 9.585 8.907 9.101

72 63 72 72 63 63

63

72 72 72 72 72 72 72 72

72 72 72

301 294 294

140 140

_ .!37 137

429

s39

429

-9?7

8ll

527

811

112 lt2

430

662

240

430

662

240 301

tt2

430

662

140

539 430 444

429

240

240 250 314 301 297 301 240

240

--

539

Cs+

9 9

334

9

- 22L :-.

9 9 9

JOI

334 321

9

334

9 9 I 9

321 334 311 318

__lt?

_

116 146 1 4 0 ._ 138 140 tt2, 112

s63 539 533 539

4sg 430

600 156 600 56 56 ,.600 644 68 600 56 5 4 9 - - - . 6 50/ 0 56 575 49 5t)

4s 4a

_gqo 557 569

662

690 467 --.429 420 829

2.592 2.592

2.-s33. 2.534 2.068 2.064 2.064 2.592 2.064 2.155

2.704 .-2.592 2.563 2.592

26 26 26 25 25 2l 2l 2l

26 21 22 27 26 26 26

2.0'64 2.064

2l

662

sda

2.883

923

2.443

29 29

99?.

e?q . .2.9q3 997 923

,_ 98s 923 923 923

3 . 11 6

2.443 2.767

2.883 2.767 2.443

Aq7

2.679

476

2.737

21

29 31 29 2A 29 28 29 27 27


PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2OT3 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam KabupatenlKota Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota. Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Uang transpor kegiatan dalam kabupatenlkota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/ atau untuk perjalanan yang bersifat rutin. Uang transpor kegiatan dalam kabupatenlkota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. Catatan : yang a. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupatenlkota jam (tidak pergi pulang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri. b. Untuk yang mengharuskan kegiatan dalam kabupatenlkota menggunakan air maupun atau moda transportasi udara dan memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara at cost. c. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transpor dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan. d. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Untuk Satker di Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita wal. ialah. dan air minum


Satuan kerja yang memiliki pegawai sampai dengan 4O (empat puluh) orang, dapat mengalokasikan paling banyak Rp52.000.0O0,0O (lima puluh dua juta rupiah) per tahun. Sementara itu, satker yang memiliki pegawai lebih dari 40 (empat puluh) orang dapat mengalokasikan paling banyak sesuai dengan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah pegawai. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan pejabatlpegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk perjalanan dinas peserta.

yang bagi biaya biaya

Satuan Biaya Latihan Prajabatan Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yar:g digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namrln belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Ttrbuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut. 6

Satuan Biaya Konsumsi Rapat Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapatlpertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon l/setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor. Rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Menteri/Eselon I/Pejabat yang setara. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota TNI/POLRI Non Organik, narapidanaf tahanan, pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial, keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, ABK cadangan pada kapal negara, ABK aktif pada kapal negara, petugas SROP dan VTIS, petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian, petugas pabrik gas aga untuk suar,

penlaga

menara menara

suar. suar.

kelomDoK kelomook

tenaga ten

kesehatan Kesenatan

keri Kefla

lv


-40-

pelayaran, resclte team, mahasiswa/siswa sipil, dan mahasiswa militer/semi militer. Satuan biaya pengadaan bahan makanan dibedakan menurut rayon sebagai berikut: Rayon I : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yograkarta, Jawa Timur, Lampung. Rayon II : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimanatan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Rayon III : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Daerah Khusus Rayon I, II, dan III untuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan merupakan daerah-daerah yar'g terpencil danfata'u sulit dijangkau yang berada pada masing-masing rayon. Pengaturan daerah khusus untuk pengadaan bahan makanan narapidanaf tal:'anan pada masing-masing rayon mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Satuan biaya pengadaan bahan makanan kenavigasian diberikan kepada: a. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara yang ikut serta dalam bertugas menjaga menara suar. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) pegawai penjaga menara suar sepanjang keluarga dimaksud mengikuti penjaga menara suar melaksanakan tugas di lokasi pos menara suar. b. Petugas Pengamatan Laut adalah petugas yang melaksanakan survey hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).Pihak III, Non Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. c. ABK Cadangan Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasiaan yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara kenavigasian pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat. d. ABK Aktif Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara kenavigasian pada posisi tertentu pada saat berlayar. e. Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Seruice (VTIS) adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Seruice (VTIS) f. Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi. g. Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas disunakan sebasai bahan bakar baei lampu-lampu rnerl.ara suar.

MENTERIKEUANGAN BEPUBLIK INDONESIA

-4r-

h. Penjaga Menara Suar (PMS) adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik. i. Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa/siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/ siswa yang diasramakan, meliputi: a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas); b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/AKPOL, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Satuan Biaya Konsumsi Tahanan Satuan Biaya Konsumsi Tahanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan kejaksaan, kepolisian, dan BNN. 9

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan Biaya untuk Pemeliharaan digunakan Sarana Kantor mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), Personal Computer/Notebook, Printer, AC Split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.

1 0 Satuan Biaya Toga Hakim dan Jaksa Satuan Biaya Toga Hakim dan Jaksa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konsitusi, Hakim pada pengadilan negeriltinggi, dan Hakim Pengadilan Pqjak, serta Jaksa pada Kejaksaan Negeri/Tinggi. Satuan biaya tersebut tidak termasuk atribut/ perlengkapan. 1 1 Satuan Biaya Toga Mahasiswa Satuan Biaya Toga Mahasiswa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi termasuk biaya sudah negeri. Satuan atribut/ perlengkapan.

L 2 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.


-42-

Pembelian 13 Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Inventaris untuk Pegawai Baru Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama danf atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal IOo/o(sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1(satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. L4 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non gelar Dalam Negeri Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian/lembaga masing-masing, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB, dan SPTJM. Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merqiuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang T\.rnjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana. 15 Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog dan mesin fotokopi digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner dan biaya perawatan. L 6 Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khususf untuk Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD / Ke giatan Sejenis Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu. l7

Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas a tetap dalam kondisi normal

vl/


-43-

dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK). 1 8 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud rnenjagalmempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2Yo (d:ua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk: a. Gedung/bangunan milik negara; b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah pusat) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. L 9 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per empat jaml Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per empat jam) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 3O0 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. 20

Satuan Biaya Sewa Kendaraan (per delapan jaml Satuan biaya sewa kendaraan (per delapan jam) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidentil atau untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost. Catatan: Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi

L/


antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu, dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.

2 L Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon I dan eselon II. Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional danf atau Lapangan Roda 4 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

22 Satuan

23 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan f atau angkutan antar jemput pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan opersional bus , yang besarannya disesuaikan dengan harga pasar. Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 {Duaf Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) Operasional Kantor dan/atau Lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) termasuk trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

24 Satuan

25 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stelf Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pi:rencanaan kebutuhan biaya pengadaan Pakaian Dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi : a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun. b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per,tahun. c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penvediaannva secara selektif. dan diberikan paling banyak 2 (dua) stg!


-45-

per tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; 2) Dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswaf Taruna Satuan Biaya Pakaian Seragam MahasiswafTaruna diperuntukkan bagi mahasiswaf taruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang tertentu penggunaan seragamnya telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penyediaannya dilakukan secara selektif, paling banyak 2 (dua) stel per tahun. e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. 26

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapatf pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapatlpertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan eselon I lainnya. Satuan biaya paket kegiatan rapatfpertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga)jenis: a. Kegiatan rapatlpertemuan di Luar Kantor pejabat Menteri/Setingkat Menteri adalah kegiatan rapatlpertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/ Setingkat Menteri; b. Kegiatan rapatf pertemuan di Luar Kantor pejabat Eselon I/Eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat Eselon l/Eselon II; c. Kegiatan rapatlpertemuan di Luar Kantor pejabat Eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat Eselon III. Satuan biaya paket kegiatan rapatf pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga)jenis: a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalarnf rnenginap. Komponen naket m akomodasi 1 minuman selamat da


-46-

dan kudaPan 2 (dua) kali' ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, fltp chart, uthite board, stand.ard. soind.' sgstem, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). b . Paket Fulldag Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapatlpertemuan yang dilakuka.t di l,.tu,t kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap' ko*pott"n paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, uthite board, standard sound sgstem, mikropon, alat tulis, air minezx ral, dan permen). Paket Halfdag paket kegiatan Satuan biaya paket hatfday disediakan untuk rapatlpertemuan-yang dilaliukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, Ruang Pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip charL uhite board., standard. sound. sgstem, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). Catatan : a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersamasama, hotel untuk seluruh pejabat negaraf pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negaraf pegawai negeri. b. Akomodasi paketfullboard diatur sebagai berikut: : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang Pejabat Eselon II ke atas Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang c. Kegiatan yang diselenggarakan secara futlboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di iuar kota 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan lfullboard), dan uang harian paket futlboard di luar kota (Lampiran I Nomor 27). 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKAK/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (fuIlboard/fulldag/halfdad, uang saku dan biaya transportasi dalam kota. d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapatlpertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I Nomor 27 e. Kegiatan rapatlpertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas. 27

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP| Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberanskatan suatu kota ke bandara kota tuiuan. Satuan bi

t- )/ /


-47 -

tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri : a. Tarif Bisnis untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Wakil Menteri Gubernur, serta setingkat Menteri, Gubernur/Pejabat Negara Lainnya Yang Setara, dan Pejabat Eselon I. b. Tarif Ekonomi untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon IIlkebawah.

.

2a

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan menuju taksi dari kantor kedudukan tempat bandarafpelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara / pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya. Catatan: a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda. b. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogjakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut : a) Berangkat biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara SoekarnoHatta biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yograkarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/ kantor) di Yograkarta b) Kembali biaya taksi dari hotellpenginapan (Yoryakarta) ke Bandara Adi Sucipto biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta)

29

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PPf Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri : a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A. b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B. c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D. Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang lama ialanannya melebihi B (delanan) iam penerbansan {tidak termasuk waktu


-48-

transit), dapat menggunakan tarif bisnis. 30

Satuan Biaya Penyelenggaraan Penpakilan RI di Luar Negeri Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan RI di luar negeri, berupa: a. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, ballpoinf, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai. b. Langganan Koran/Majalah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak. c. Lampu, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan d. Pengamanan Sendiri, merupakan satuan bia5ra yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma. e. Kantong Diplomatik, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik. f. Jamuan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor g. Pemeliharaan Kendaraan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas Perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar. Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju. Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yarrg dapat dipertanggungj awabkan. h. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Duta/Konsul, Kantor/Wisma merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%o(dua persen). Satuan biaya pemeliharaan gedung/Bangunan Kantor/Wisma Duta/Konsul di luar negeri dialokasikan untuk: 1) Gedung/bangunan milik negara; 2) Gedung/bangunan milik pihak lain (selain Pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan /atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. i. Pemeliharaan Halaman, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan RI di luar

u/


-49-

Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan diluar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. j. Pengadaan Inventaris, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan RI di luar negeri. pengalokasiannya maksimal lOo/o (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (home staffl dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. k. Pakaian Sopir/Satpam, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan RI di luar negeri. 1. Sewa Kendaraan Sedan, Bus, dan Box, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) Penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. m. Konsumsi Rapat, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan. Catatan Umum: 1) Satuan biaya yang terdapat dalam PMK ini sudah termasuk pajak. 2) Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. 3) Untuk Satuan Biaya Pemeliharaarl dan Operasional Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana Kantor, Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru, Pengadaan Kendaraan Operasional Bus, Sewa Mesin Fotokopi, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, Sewa Kendaraan, Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Operasional Kantor dan/atau Lapangan, Pengadaan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan (Roda 4), dan Pengadaan Pakaian Dinas Dan/Atau Kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi PMK Standar Biaya sebagai berikut :

dari Satuan Aceh dari Satuan Sumut

biava

Provinsi

biava

Provinsi

L/


-50-

Nias Selatan

dari Satuan biava Provinsi Sumbar dari Satuan biava Provinsi Sulut dari Satuan Papua

biaya

Provinsi

Puncak Java

dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat Pengertian Istilah: a. OJ Orang/Jam b. OH Orang/Hari c. OB Orang/Bulan d. OT Orang/Tahun e. OP Orang/Paket f. OK Orang/Kegiatan g. OR Orang/Responden h. Oter Orans/Terbitan

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERII(EUANGA\T, ttd.

AGUSD.W. MARTOWARDOJO

G NIP. 1

Lli /

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NoMoR 3 7 l P Y I K . O Z/ 2 O I 2

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGCARAN 2013


TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN STANDARBIAYA KELUARANTAHUN ANGGARAN 2013 A. Penyusunan dan Peng4juan Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pen5rusunan SBK adalah sebagai berikut: 1. mengindentifikasi dan mencermati keluaran kegiatan mengacu pada kriteriakriteria SBK; 2. menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK; 3. membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term of Reference (TOR) sesuai dengan Format 1. Kernenterian Negara/Lembaga tidak perlu melampirkan KAK/TOR untuk usulan SBK yang pernah ditetapkan pada tahun anggaran 2012, sedangkan usulan SBK yang berasal dari keluaran kegiatan yang telah ada pada RKA-K/L tahun anggaran 2OL2 namun belum ditetapkan menjadi SBK dapat melampirkan KAK/TOR sebelumnya untuk keluaran kegiatan yang sama; 4. menentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan kesesuaian dalam pencapaian keluaran kegiatan: a. secara tlmum, tahapan dalam pencapaian suatu output adalah sebagaimana fungsi manajemen yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi; b. penentuan komponen/tahapan dalam penyusunan SBK sebagaimana pada poin a harus dijelaskan/dijabarkan dalam setiap tahapannya baik pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi. 5. menentukan komponen/tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sebagai biaya utama atau biaya pendukung: a. biaya utama adalah komponen biaya yang berpengaruh terhadap volume suatu output; b. biaya pendukung adalah komponen biaya yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap volume output. 6. menentukan SBK yang diusulkan sebagai total biaya keluaran atau indeks biaya keluaran; 7. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); RAB disusun sesuai dengan Format 2 untuk SBK sebagai Total Biaya Keluaran atau Format 3 untuk SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran dengan eara memasukkan yang rincian dibutuhkan tiap alokasi anggaran komponen/tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan TA 2OL3 dan data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya: harga barang, jasa, dan bangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Pen5rusunan RAB dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SBK dengan tetap memperhatikan penggunaan Akun sesuai Bagan Akun Standar.

4/'t-


-2catatan: a) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan yang akan diusulkan SBK, maka hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan dimaksud digunakan dalam penentuan tahapan maupun pen5rusunan RAB SBK. b) Dalam hal pen5rusunan RAB SBK terdapat jenis biaya-biaya yar:g digunakan di luar Standar Biaya yang telah ditetapkan/disetujui oleh Menteri Keuangan, maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) seperti dalam Format 8 dan data pendukung yang dapat dipertanggungj awabkan. c) Contoh Pen5rusunanSBK, TOR, dan RAB seperti pada Contoh 1 dan Contoh 2. B. menyimpan (backup)data usulan SBK; 9. membuat rekapitulasi usulan SBK sesuaiFormat 4; 10. menandatangani rekapitulasi usulan SBK dan mengajukan usulan SBK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian Negara/Sekretaris Utama atau pejabat lain yang berwenang dilengkapi: a) KAK/ToR; b) RAB; c) data pendukung (backup data)Aplikasi SBK; danf atau d) data pendukung lainnya yang diperlukan. B . Waktu Pengajuan SBK Usulan SBK tahun anggaran 2013 diajukan Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan April 2AI2. C . Langkah-Langkah Penelaahan Usulan SBK Penelaahan SBK merupakan kegiatan meneliti dan menilai keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi SBK, menilai komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran, dan rincian pembiayaannya dengan memperhatikan kewajaran komponen/tahapan dan biaya yang digunakan dengan memegang prinsip efisiensi dan efektifitas. Langkah-langkah penelaahan SBK adalah sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam hal ini Direktorat Anggaran lln/Il bersama Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan penelaahan usulan SBK dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. mengunggah (upload)ftIe backup data usulan SBK ke seruer; b. meneliti dan menilai usulan keluaran kesesuaian kriteria SBK yang ditetapkan;

kegiatan dengan cara menilai

c. meneliti dan menilai komponenltahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan dengan cara memeriksa keterkaitan, kesesuaian, dan kewajaran komponen/tahapan dengan keluaran kegiatan; d. meneliti dan menilai penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran, dan penerapan Bagan Akun Standar dengan cara memeriksa:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3-

1) kesesuaian penerapan biaya utama dan biaya pendukung; 2l kesesuaian jenis dan besaran biaya yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan dengan data pendukungnya; 3) kewajaran alokasi anggaran yang diusulkan dengan memperhatikan komponen/tahapan yang digunakan serta volume yang akan dicapai; 4l penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Catatan: Apabila DJA dalam hal ini Direktorat Anggaran I/Illlil telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan yang akan diusulkan SBK, maka hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan dimaksud digunakan dalam penelaahan usulan SBK dimaksud. 2. Direktorat Anggaran Il[lm bersama Kementerian NegarafLembaga terkait menyepakati hasil penelaahan dan dituangkan dalam catatan penelaahan sesuai Format 5 (SBK sebagai Total Biaya Keluaran) dan Format 6 (SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran); 3. Direktorat Anggaran I/Illm mengunggah (upload) data hasil penelaahan usulan SBK ke seruer, meneliti, mengoreksi hasil penelaahan usulan SBK sebagaimana pada angka 2 dan rriembuat rekapitulasi persetujuan usulan SBK sesuai Format 7; 4. Direktorat Anggaran lll!fi menyampaikan rekapitulasi usulan SBK yang sudah disetujui sebagimana pada angka 3 kepada Direktur Sistem Penganggaran,paling lambat minggu pertama bulan Mei 2OI2; 5. Direktorat Sistem Penganggaran melaksanakan kompilasi usulan SBK dan membuat konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran; 6. Direktur Jenderal Anggaran meneliti konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keiuaran (SBK) beserta lampirannya dan memaraf rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang SBK serta menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penetapan.

D . Dokumen Hasil Penelaahan SBK Dokumen hasil penelaahan SBK terdiri dari: 1. Catatan penelaahan SBK, yang mencakup: a. uraian SBK; b. besaran SBK yang ditetapkan; c. penempatan akun; d. catatan; e. tandatangan petugas penelaah dari Kementerian Negara/Lembaga dan Ditjen Anggarant f. tandatangan Pejabat setingkat Eselon III Kementerian NegarafLembaga dan Kepala Subdirektorat Anggaran l/il|m. 2. Rekapitulasi Persetujuan SBK Rekapitulasi Kementerian SBK merupakan tiap-tiap daftar SBK Negara/Lembaga yang telah ditelaah dan disetujui Direktur AnggaranIlillUI.

MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK -4-

Format

1

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian Negara/ Lembaga Unit Eselon I Program

(l)

(21 (3) (4)

Hasil Unit Eselon Il/Satker Kegiatan

(s) (6)

Indikator Kinerja Kegiatan

(71

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

(B)

Volume

(e)

A.

Latar Belakang 1. Dasar Hukum T\.rgasFungsi/Kebijakan (to) 2. Gambaran UmuP (i1)

B.

Penerima ![anfaaf (12)

C.

Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan(13) 2.Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (1a)

D . Waktu Pencapaian Keluar2n (1s) E.

Biaya Yang Diperlukan (to) Penanggung jawab (L7l

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . .( .r.8 )


-5-

PETUNJUKPENGISIAN KAI{/TOR KAK/TOR merupakan. gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan, No

Uraian

(1)

Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga.

(2)

Diisi nama unit eselonI.

(3)

Disi nama program sesuai hasil restrukturisasi

(4)

Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.

(s)

Diisi nama unit eselonII

(6)

Diisi nama kegiatan.

kegiatan

sesuai

hasil

program.

restrukturisasi

(71 Diisi uraian indikator kinerja kegiatan. (8)

Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.

(e)

Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan PMI(, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.

( 1 0 ) Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. ( 11 ) Diisi gambaran umum mengenai keluaran kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.

( 1 2 ) Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan f atau eksternal Kementerian Negara f Lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa.

( 1 3 ) Diisi dengan cara pelaksanaannya

berupa

kontraktual

atau swakelola.

(14) Diisi dengan komp onenf tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponenf tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.

(1s)

Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.

( 1 6 ) Diisi dengan lampiran alokasi dana yang keluaran kegiatan.

RAB yang merupakan rincian dalam pencapaian diperlukan

MENTEBIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(r7)

Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II I KepaIa satker vertikal). ( 1 8 ) Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan.

ln lo lFl

z p)

t\]

Al o

?frF*iL,fi1n HeHsIH[il

zo

H H

z

a) o

H

5x

-l

;

FJ

r, o

0q 0a

o !D $

{

N

;G

iv)a

H

r

9x

,^t3

H

r

t.

N @

F

A l H

V J ^

oj

dX

xg "P

oi

P9(DP

*w ,- ) f 6 -F\ X ! vd

F) *l F)

p u,.e. 6' Dr*

P P P

p *J F)

EH L x oo

x x

ooo

i\ L'J

H

H

dPHF

z

lrt It\)

EF. H P

Z

fqi P

i,

tgs'

Hoc qp)

J r'J0) 5F P) aJ

-

U

It IF'

Fl

Hi

O0) HK PP

0q g)

H

oop) It

zA)

5p

H

w5 D @

z

kti

H

H

"J

o

m

o A) F)

p,

E:

FF

U

5-e5!9

z z

.

,l p) p

-)

5ro

AJ

N6'

H<

oq F)

H

a

u,

o

U, di It

i".x zm

-r,-

F? 0)

8 S zz

d!D

+

i0< !lm :u z!

z

o

7iK

m o a> Ez

P@6{Oq+ON o--e H

@

o

.a Cs) @

'5

cffuo

{ Fi rr 6' tr Hk

o

X X X G

T N

cr

(/t

x

{

p

X o d

o N

F H

0q F)

tr N


-8PETUNJUK PENGISIANRINCIANANGGARANBIAYA SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN rincian RAB SBK sekurang-kurangnya memuat komponen/tahapan, komponen biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan, jumlah volume dan jumlah biaya keluaran kegiatan. Uraian

No

(1)

Diisi tahun anggaran berkenaan.

(21

Diisi nama Kementerian Negaraf Lernbaga.

(3)

Diisi nama unit eselonI

(4)

Disi nam a pr o gr am hasil re strukturisasi

(s)


(6)

Diisi nama unit eselon II

(7)

Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan'

(8)

Diisi uraian indikator kinerja kegiatan. Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.

(e)

pro gram.

(10)

Diisi volume keluaran kegiatan

(11)

Diisi dengan nama sub keluaran ada (optional).

(r2)

Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan. Contoh: survey, kajian, u-torkshop, sosialisasi. Penomoran/kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka yang dimulai dengan 011, misalnya: 0i 1 Komponen A OI2 KomponenB dst ......

(13)

Diisi dengan memberikan tanda check lfsf (V) untuk komponen yang termasuk biaya utama

(14)

Diisi dengan memberikan tanda check lisf (V) untuk termasuk biaya pendukung

(1s)

Diisi dengan nama sub komponen yang digunakan dalam tahaPantahapan yang pencapaian keluaran kegiatan, jika ada (oPtional).

(16)

Diisi dengan akun yang digunakan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

(17)

Diisi dengan uraian detil-detil yang digunakan.

(18)

Diisi jumlah keluaran (lcuantitatifl suatu kegiatan.

pembentuk

keluaran

kegiatan jika

komponen

yang

|

^,


( 1 e ) Diisi nama satuan ukur masing-masing uraian detil yang digunakan. (20)

Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat yang dapat lainnya menggunakan data dukung dipertan ggungj awabkan.

(2rl

Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (L7) dan nomor (19).

(22]'

Diisi informasi tambahan berkaitan kondisi bagaimana suatu usulan SBK.

(231

Diisi dengan alokasi keluaran kesiatan.

(24)

Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan.

(2s)

Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.

{26\

Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.

(27) (28]'

Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.

anggaran yang diperlukan

dalam

pencapaian

(2e)

Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga. Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

(30)


(31)

Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

IEJ lo l4

z

\)

o

A)

FFFH-*Tf; 6 1 F e s E1E s*

z

3

F) p

qr

o

z'g

f,E' o-9 flt 7*

'Jl

> xo tf

F I

o

0) o da oq A)

I' n

FI t'l al *l

I tul rql E >l 1 >l >l F:l F1

tri

i

*; i Hi E 6 + ..

P

3

:]

N

2

A) E a

HF.

s)

7p)

X .P or'

Z I P

{

iD

3 d

KOC H!) p)

H

A) p

NI >l zl

6'9

E

tr\

FI cl

"J p

lr+ lo)

Ft

il#'

o

gr9

>l

A'.

=

5r: E

zl lo a Fl

t3 lAt

SI?F'FSFryST

o P. n a F]

P

uc

I

A) 5

A) 5

t\)

z

x

A)

z'U

o H j

*i a) oq oc

g

>

F o

o o p) pr.

r1

+

z z

w Y !)

t{l

't

A)

H

A)

2.< ttt m

z

d

LJ

!D'

(ne

=w i$ 6' ilq 6A)

0)

r

* a; ?68 ' o>

o

zz

mO @>

u,

u;z

A) Kp)

o

E9s3OO3cE

+ dD,

Fix tq

oq

d H

o

,a

o\

qF) nlJ '5

cSw

{ ,is 6' cr EH pk

@

e. t9 o

o

o ?4

{

e p

A)

x

X o fr o

o gq

e ri r-I

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA - il-

PETUNJUK PENGISIAN RINCIANANGGARANBIAYA SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN RAB SBK sekurang-kurangnya memuat komponenf tahapan, rincian komponen biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan, jumlah volume dan indeks biaya keluaran. No

Uraian

(1)


(21

Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga.

(3)

Diisi nama unit eselon I

(4)

Diisi nama program hasil restrukturisasi program.

(s)

Diisi hasil dari program.

(6)

Diisi nama unit eselon II.

(71

Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.

(8)

(e)

Diisi nama keluaran kegiatan.

(10)

Diisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.000 siswa.

(11)

Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan. Contoh: survei, kajian, uorkshop, sosialisasi. Penomoran/kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka yang dimulai dengan 0 L L, misalnya: 011 KomponenA OL2 Komponen B dst......

(12)

Diisi dengan memberikan tanda ctrcck list (V) untuk komponen yang termasuk biava utama.

(13)

Diisi dengan memberikan tanda check lfsf (V) untuk komponen yang termasuk biaya pendukung.

(14)

Diisi penjabaran dari komponenf tahapan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari akun dan detil akun yang diperlukan.

(1s)

Diisi volume satuan detil akun.

(16)

Diisi satuan ukur detil akun, Contohnya: orangljarn,orangfhart, orang/bulan, kegiatan, peserta, m2, km, orang.

(r7)

Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat yang dapat menggunakan lainnya data dukung dip ertan ggun gjawabkan.

MENTEBIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK

(18)

Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (14) dan nomor (16).

(1e)

Diisi keterangan, mencakup situasi dan kondisi bagaimana kegiatan dapat dilaksanakan.

(20) (2Ll

Diisi jumlah total biaya seluruh komponenf tahapan.

(22)

Diisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.0OO siswa. @gian

dari total biaya dibagi volume.

(23)

Diisi nama pejabat penanggungjawab kegiatan.

(24)

Diisi NIP pejabat penanggungjawab kegiatan.

(2s)

suatu

Diisi nama dan NIP pejabat Kementerian Negara/ Lembaga.

eselon

IV

dan

pelaksana

dari

dan

pelaksana

dari

(261


(271

Diisi tanda tangan pejabat Kementerian Negar a I Lembaga.

(28)

Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

(2e)


(30)

Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

eselon

IV

MENTERIKEUANGAN INDONESI,q REPUBT.IK - _tJ -

Format 4 Lampiran Nomor Tanggal REKAPITULASI USULAN SBI( Ne gara / Lernb aga

Kementerian

Tahun A Unit Eselon I, SBK

SBK Total Biaya Keluaran

SBK Indeks Biaya Keluaran

sBI( A

(1r)

SBK Total Biava l(eluaran


:.........

....... (4)

(l)

Surat .

(2)

'

(31


-L4-

PETUNJUK PENGISIANREKAPITULASIUSULAN SBK Uraian

No

(1)

Diisi nama surat usulan SBK.

(2J

Diisi nomor surat usulan SBK.

(3)

Disi tanggal surat usulan SBK.

(4)

Diisi nama anggaran.

(s)


(6)

Diisi nama unit eselon I dan kode unit eselon I

(7)

Diisi SBK Total Biaya Keluaran yang diusulkan.

(8)

Diisi jumlah volume keluaran kegiatan yang diusulkan.

(e)

Diisi total alokasi anggaran yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.

(10)

Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.

(11)

Diisi SBK Indeks Biaya Keluaran yang diusulkan.

(r2)

Diisi dengan angka 1 (satu).

(13)

Diisi besaran besaran dana diusulkan.

(14)

Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.

(15)

Diisi nama jabatan penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.

(16)

Diisi nama pejabat penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.

(r7)

Diisi NIP pejabatpenandatangar- rekapitulasi usulan SBK.

Kementerian

Negara/Lembaga

dan

kode

bagian

indeks biaya keluaran yang yang

Catatan Dalam hal rekapitulasi usulan SBK berjumlah lebih dari 1 halaman, Nomor (15), (16), dan (17) berada di halaman terakhir rekapitulasi SBK, dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat yang bertanggungjawab.

,/t


-15-

Format 5 CATATAN PENELAAHAN USULAN SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA I(ELUARAN . . . . . . . . .(.u T A H U NA N G G A R A N : ....... (21

Kementerian Negara / Lernbaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerj a Kegiatan Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Volume

(4) (5) (6)

(81 (e) (101

Hasil Penelaahan :

Volume

SBK (lu

Total Biaya Keluaran

(t2l

Keterangan (i4l

(13)

daLam ruDnl

AKUN

No

1.

Hasil Penelaahan

Usulan

(15)

(16)

(17)

(18)

(le)

2. 3. 4. Jumiah Catatari: (2sl

Ditelaah Oleh: Penelaah DJA

Penelaah K / L Nama/NIP

Tanggal

1 . . . .. . .. . . . . . 1 2 1 1

Tanda Tangan 123l

..1221

2.

Nama/NIP 1. ............1241

Tanggal . . (2s)

Tanda Tangan ..126l,

2.

Disetujui Oleh: Penelaah DJA

Penelaah K I L Nama/NIP ..(271

Tanggal . (28)

TandaTangan . (291.

Nama/NIP (301

Tanggal (311

Tanda Tangan (321

MENTEBIKEUANGAN REPUBLIKINDONESTA

-16-

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN USULAN SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN

Uraian

No (1)

Diisi tahun anggaran berkenaan

(21

Diisi nama Kementerian Negaraf Lembaga.

(3)

Dt*ffi

(4)

Disi nama program hasil restrukturisasi program.

(s)


(6)

Diisi nama unit eselon II

(7)

Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.

(8)

Mator

(e)

Dtt*

""ttt"

kinerja kegiatan. *t""n

ukur dan jenis keluaran kegiatan.

(10)

Diisi volume keluaran kegiatan. Contoh: 5 peraturan PMK, 2OOotangpeserta, 33 laporan LHP'

( 11 )

Diisi nama SBK.

(t2)

Diisi volume keluaran kegiatan. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP'

(13)

Diisi total biava keluaran.

(14)

Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.

(1s)

Diisi kode dan uraian AKUN yang digunakan.

(16)

Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap AKUN.

(17)

Diisi jumlah biaya yang disetujui untuk tiap AKUN.

(18)

Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.

(1e)

Diisi jumlah keseluruhan biaya yang disetujui.

(20) (21)

Diisi hal-hal khusus/rekomendasi terkait proses penelaahan SBK. Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara I Lembaga.

(22)


(231

Diisi tanda tangan pejabat Kementerian Ne gar a I Lembaga.

(24r,

Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana Anggaran

(25)

@elesaian

eselon

penelaahan.

IV

dan

pelaksana

dari

dari Ditjen


No

Uraian

(26)

Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana Anggaran.

(27)

Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang penelaahan dari Kementerian Negar a I Lembaga.

(28l'

Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.

(2el

dari Ditjen

menyetujui

hasil

Diisi tanda tangan pejabat eselon III yang peneiaahan dari Kementerian Negaraf Lembaga.

menyetujui

hasil

(30)

Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang penelaahan dari Ditjen Anggaran.

menyetujui

hasil

(31)


(321'

Diisi tanda tangan pejabat eselon III penelaahan dari Ditjen Anggaran.

menyetujui

hasil

yang


-18-

Format 6 CATATAN PENELAAHAN USULAN SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN (l) : TAHUN ANGGARAN (21

Kementerian Negara/ Lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerj a I{egiatan Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Volume

(3) (41 (51 (6) (71 (81 (e) (10)

Hasil Penelaahan :

Volume

SBK

(14)

(131

{r2l

(l l)

Keterangan

Total Biaya Keluaran

dalam ].

Hasil Penelaahan

Usulan

AKUN

No (1s)

(16)

(171

(18)

(1e)

2. Jumlah Catatan: l20l

Ditelaah Oleh: Penelaah DJA

Penelaah K I L Nama/NIP (21)

T

Tanggal

Tanda Tangan

l22l

. . (23)

Nama/NIP 124l

I

Tanggal (2s)

Tanda Tangan ..|.261

2.

2.

Disetujui Oleh: Penelaah DJA

Penelaah K / L Nama/NIP l27l

Tanggal , (28l-

Tanda Tangan .l2el

Nama/NIP . . (30)

Tanggal (3U

Tanda Tangan (32)

MENTEBIKEUANGAN INDONESIA REPUBLTK

PETUNJUK PENGISIANCATATANPENELAAHAN USULAN SBI{ SEBAGAI INDEI(S BIAYA I{ELUARAN No

Uraian

(1)

Diisi tahun anggaran berkenaan

(21

Diisi nama anggaran

(3)

Diisi nama unit eselon I

(41

Disi nama program hasil restrukturisasi program.

(s)

Diisi nama hasil dari program.

(6)

Diisi nama unit eselon II.

(7',|

Diisi nama kegiatan restrukturisasi

(8)

Diisi nama indikator kinerja kegiatan.

(e)

Diisi satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.

Kementerian

dan

Negara/Lembaga

kode

bagian

kegiatan.

(10)

Diisi satuan ukur dan jenis keluaran yang diusulkan menjadi SBK.

( 11 )

Diisi satuan SBK yang disetujui.

(r2)

Diisi indeks SBK yang disetujui.

(13)

Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: audit investigasi dilaksanakan dalam waktu lima hari.

(14)

Diisi kode dan uraian akun.

(1s)

Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap akun.

(16)

Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.

(r7l

Diisi jumlah biaya yang disetujui untuk tiap akun.

(18)

Diisi jumlah keseluruhan biaya yang disetujui.

(1e)

Diisi tentang penelaahan.

(20)

Diisi nama pejabat eselon III dari Kementerian NegaralLembaga.

(2Ll

Diisi nama dan NIP pejabat Kementerian Negar a / Lembaga.

(22)


(23)

Diisi tanda tangan pejabat Kementerian Negar a f Lemb aga.

(24)

Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana Anggaran.

(2s)

hal-hal

khusus

yang

eselon

eselon


terkait

IV

IV

dengan

proses

dan

pelaksana

dari

dan

pelaksana

dart

dari Ditjen


Uraian

No

(261

Diisi tanda Anggaran.

(27l,

Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang penelaahan dari l(ementerian Negar a f Lem,baga.

(28)


(2el

tangan pejabat eselon IV dan pelaksana

dari Ditjen

menyetujui

hasil

pejabat eselon III yang mg.t penelaahan dari Kementerian Negara/Lembaga.

menYetujui

hasil

(30)

Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang penelaahan dari Ditjen Anggaran.

menyetujui

hasil

(31)


(321

Diisi tanda tangan pejabat eselon penelaahan dari Ditjen Anggaran.

menyetujui

hasil

III

yang

MENTERIKEUANGAN NEPUELIXINDONESIA - zL -

Format 7 (r) (21 (31

Lampiran Nota Dinas Nomor Tanggal REI(APITULASIUSULAN SBK YANG DISETUJUI Kementerian negara/lembaga

: (5)

Tahun Anggaran

Unit Eselon I .SBK 2

No

1

Volume 3

Besaran

4

Keterangan

5

(61

I

Eselon J

A

SBK Total Biava Keluaran

I

sBK A

2

SBK B

3

SBK C

t7l

(8)

(e)

(10)

(12)

(13)

(14)

. dst

I

SBK Indeks Biaya Keluaran (11) sBK A

2

SBK B

3

SBK C

B

. dst II

Eselon I

A

SBK Total Biava I(eluaran

1

SBI{ A

2

SBK B

3

SBK C . dst

B


1

SBK A

2

SBK B

3

SBK C .. dst

(1s) (16)

lrTl

(18)

(le) (20)


22-

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASIUSULAN SBK YANG DISETUJUI Uraian

No

persetujuan SBK.

(1)

Minas

{2)

Diisi nomor nota dinas.

(3)

Dtt=t t""gg"l

(4)

dinas. ""t" Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga anggaran.

(s)


(6)

Dtt"t

(71

Dtt"t SBK T"t"l

(8)

@me

keluaran kegiatan yang disetujui'

(e)

Diisi total alokasi keluaran kegiatan.

anggaran

""*"

""tt "selon

dan

kode bagian

I dan kode eselon I.

yang diperlukan

dalam

pencapaian

(10)

informasi yang diperlukan berkaitan dengan SBK Dtt"t t*"b"h"" Total Biaya Keluaran. contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.

(11)

ffi

(r2l

Diisi dengan angka 1 (satu).

(13)

Diisi besaran besaran dana disetujui

(14)

informasi yang diperlukan berkaitan dengan SBK Dti"i tr*b"h"" indeks biaya keluaran yang disetujui. contoh: pelatihan 3o orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari. Eselon II Kementerian Negara/Lembaga Dffi Pengusul.

(1s) (16)

(r7l (18)

Biaya Keluaran Yang disetujui. indeks biaya keluaran yang yang

Eselon II Kementerian Negara/Lembaga @at Dit-t NIP P"l"b.t Eselon II Kementerian Negara/Lembaga' Diisi nama Jabatan Eselon II DJA (Direktur Anggaran Ilillml'

(1e) Diisi Nama Direktur AnggaranIlIJlnl (20)

Mr

Anggaranrlrllrrl

Catatan Dalam hal rekapitulasi usulan SBK yang disetujui berjumlah telift dari satu halaman, nomor (15), (16), (I71, (18), (19) dan (20) d.iletakkan pada halaman terakhir dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pej abat yang bertanggung jawab.


-23'

Format 8 SURAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB MUTLAI{ . . . . . . .(. 1 ) NOMOR:......

Kode dan Nama Satuan Kerja

(21

Kode dan Nama Kegiatan

(3)

Nama usulan SBK

(4)

Tahun Anggaran

tc,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran,

penggunaan Menteri

satuan

menyatakan

bahwa

saya bertanggung

jawab

penuh

biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/disetujui

Keuangan dalam penyusunan

Standar Biaya Keluaran

atas oleh

(SBK) tersebut di

atas. Penghitungan

satuan biaya tersebut telah dilakukan

secara professional,

efisien, efektif, dan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(6)

Pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran (71

MENTEHIKEUANGAN BEPUBLIKINDONESIA

-24-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB MUTLAK Uraian

No

(1)

M

(21 (3)

ffimakegiatan.

(41

Diisi nama usulan SBK.

(s)


(6)

Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun.

(71

nama Diisi Anggaran.

(8)

Diisi NIP/ NRP.

pejabat

Pengguna

Anggaran/I(uasa

Pengguna

FI

X o 6

6'q

H

qs o{

o d p

aa F

iD x

>,H bhi

u s UC

gQl

po

!)

n

-0 .fr N. r a

a ag gq co

h

o

oli d= oJ.

n0 @

o o

H0q NP

ko DP.

0q 0) f! 5

F-'t

F r{/

F €|ord ooo

tg.'t rtss p r : 4E. o9d Fiold

L 5S @p.F zg I

"d n

a trj

a 'd

t{ t-

e (1

H=

9

.'-Fd

Z

o^x

\i

at

--

rv==

e

vL

z

,z

3ZZ H

r!

z

L-J

tH

z

u w

X

CONTOH 1 SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA

PENYUSUNANSBK KEBIJAKAN BIDANG KELEMBAGAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA Kementerian NegaraI Lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II/ Satker Kegiatan Indikator Kinerj a Kegiatan Satuan Ukur/ Jenis Keluaran Volume

Mahkamah Agung - RI Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan T\rgas Teknis LainnYa Mahkamah Tersedianya dukungan manajemen dan tugas dalam penyelenggaranya fungsi peradilan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Perencanaan Pen5rusunan Pelaksanaan Mahkamah Anggaran serta Penataan Organisasi Agung Kelembagaan Bidang Kebijakan Tersusunnya Mahkamah Agung RI Rekomendasi / Kebijakan Bidang Kelembagaan 5 (lima)

Langkah-Langkah Pen5rusunan SBK sebagai berikut: 1. Mengindentifikasi dan menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK. Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan T\rgas Teknis Lainnya, kegiatan Agung mempunyai Badan Urusan Administrasi Mahkamah Pelaksanaan Pen5rusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung dengan keluaran berupa 5 (lima) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung. 2. Mencermati keluaran kegiatan "Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung" dan diambil kesimpulan bahwa keluaran tersebut bersifat berulang dari tahun ke tahun. 3. Menentukan komponen/tahapan dalam pencapaian keluaran Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung serta menentukan sifat biaya dalam komponen/ tahapan sebagai berikut: Keluaran dan Tahapan

Sifat Biava

Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Asune a.

Pengelolaan data usulan peningkatan kelas pengadilan

Biaya Utama

b.

Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan ditinekatkan

Biaya Utama

c.

Pelaporan hasil peninjauan untuk dijadikan rekomendasi

Biaya Utama


-27 -

d.

Persiapan bahan-bahan yang berhubungan organisasi dan tata keria

dengan

e . Penelahaan dan pengkaiian organisasi pengadilan

Biaya Pendukung Biava Pendukuns

f.

Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk meniadi rekomendasi

Biaya Pendukung

s,.

Persiapan bahan-bahan

Biava Pendukune

h.

Penelahaan dan pengkaj ian ketatalaksanaan peradilan

Biaya Pendukung

I

Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk diiadikan rekomendasi

Biaya Pendukung

Pengelolaan data usulan pembentukan pensadilan

Biaya Utama

ketatalaksanaan

k. Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan

Biaya Utama

dibentuk

t. Pelaporan peniniauan untuk diiadikan rekomendasi

Biaya Utama

4 . Membuat

Rincian Anggaran Biaya (RAB) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada SBM dan yang data pendukung lainnya dapat dipertanggungjawabkan ke Biaya dalam Aplikasi Standar dengan memperhatikan penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Selanjutnya menjumlahkan alokasi anggaran dari masing-masing tahapan keluaran tersebut sebagai berikut: a. Pengelola data usulan peningkatan kelas pengadilan Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan 1_ ' D.

r:r:-__r__.1--. olungKatKan Pelaporan hasil peninjauan untuk dijadikan c^ . reKomenqasr bahan-bahan yang berhubungan dengan d. T:::f:, organisasi dan tata kerja e. Penelahaan dan pengkajian organisasi pengadilan Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk L Q ' i I". .. menjadi rekomendasi g. Persiapan bahan-bahan ketatalaksanaan h. Penelahaan dan pengkajian ketatalaksanaan peradilan Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk r' " di.ladikan rekomlnd.asi j. Pengelolaan data usulan pembentukan pengadilan yang 1- Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan I r - akan QK' dibentuk l. Pelaporan peninjauan untuk dijadikan rekomendasi Total Biaya Keluaran Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA

Rp D* Kp '_ RP Rp

xxx xxx

xxx xxx

Rp n_ K --rD

xxx )o(x

Rp Rp '_ t(P

xxx xxx xxx

Rp p..P

xxx )c(x

Rp

:orx

n___r(Pxxx'xxx

r^/


-28Dengan demikian SBK yang d"iusulkan untLrk mendapat penetapan adalah:

Uraian

Volume

Bidang Kebijakan Rekomendasi RI Agung Mahkamah Kelembagaan

5

Satuan

Biava

Rekomendasi Rpxxx.xxx

5 . Menyimp an (backup) d,ata SBK Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA. 6 . Membuat rekapitulasi usulan SBK. 7 . Menandatangani gsulan dan rekapitulasi usulan SBK, untuk selanjutnya diajukan olJh fepala Bad.an Urusan Aclministrasi Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan KAK/TOR, Ree, data pindukung lainnya serta data pendukung (baclatp data) Aplikasi SBK.

Itl


_29 _

CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE Kementerian Negara I Lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II/ Satker Kegiatan

Indikator Kineda Kegiatan Satuan Ukur/ Jenis Keluaran Volume

Mahkamah Agung - RI Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Tersedianya dukungan manajemen dan tugas dalam penyelenggaranya fungsi peradilan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Perencanaan Pen5rusunan Pelaksanaan Mahkamah Anggaran serta Penataan Organisasi Agung Kelembagaan Bidang Kebijakan Tersusunnya Mahkamah Agung RI Rekomendasi / Kebijakan Bidang Kelembagaan 5 (lima)

A. Latar Belakang Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07 lIIll2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI, Pasal 368 menyatakan bahwa Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penJrusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Untuk penataan organisasi dan tata laksana ditegaskan pada Pasal 383 yaitu Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan evaluasi organisasi serta pen)rusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan.

B . Gambaran Umum Bagian Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh atasan dan pimpinan di Mahkamah Agung meliputi peningkatan kelas, review organisasi dan pembakuan ketata laksanaan serta pembentukan pengadilan. Dalam rangka pencapaian hai tersebut diatas perlu dilaksanakan kegiatankegiatan di tahun yang akan datang ini : a).Pelaksanakan peningkatan kelas pengadilan sebanyak 6 lokasi berdasarkan atas usulan yang masuk dan telah memenuhi persyaratan kriteria dan kaslifikasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama adalah 1) Peradilan Umum : ' Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kisaran, r Pengadilan Negeri Pandeglang, q/

MENTERIKEUANGAN

REPUBLTK')"r.J:"'^

, Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, . beberapa Pengadilan Negeri di wilayah hukum semarang 2) Peradilan Agama : ' Pengadilan agama Muara Bulian ' Pengadilan Agama Kalianda dan Gunung Sugih ' Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Depok b).Review Organisasi dilaksanakan untuk menyesuaikan struktur organisasi yar-Lgaaa ai Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan di + lingkungan peradilan yang dipertegas oleTrUidang-Uttd.ttg No. 49 T-ahun 2OO9,Undang51 Undang No. SO tafrun tentang eera"dilan Agama, Undang-Undang No' Tahun 2OO9tentang Peradilan Tata Usaha Negara' c).Pembakuan Ketatalaksanaan diiaksanakan dengan melakukan pembakuan baru dalam standar proses prosed.ur dalam kinerja di Mahkamah Agung sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi dalam terwujudnya lembe'ga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat d).Pelaksanaan pembentukan pengadilan baru di 4 lokasi, diharapkan pelayanan hukum dapat diperluas kesempatan ni.asyarakat *"*p"iot"ft sehingga pada b.i

-31 -

2. Ta}:rap dan Waktu Pelaksanaan a)

Peningkatan Kelas Pengadilan Pada kegiatan peningkatan kelas peradilan dilakukan berdasarkan berkas ke usulan peningkatan kelas yang bersangkutan yang dikirimkan dan Perencanaan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Biro Organisasi Badan Urusan Administrasi kemudian di himpun di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Dari banyaknya usulan peningkatan kelas tersebut di Bagian Organisasi dan Tatalaksana dilakukan: 1) Pengelolaan data dari invetarisir surat usulan yang masuk hingga membentuk tim peninjau ke lokasi yang sudah ditetapkan. 2) Pelaksanaan dari peninjauan lokasi yang sudah ditetapkan. 3) Pelaporan dari lokasi yang sudah dilakukan peninjauan, kemudian dilakukan penghimpunan sehingga menjadi 2 rekomedasi sesuai dengan jenis peradilannya untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.

b) Reuieu Organisasi Pada kegiatan review organisasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berlaku di masing-masing lingkungan peradiian untuk disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja yang berlaku di Mahkamah Agung Pusat. Urutan kegiatan yang dilakukan antara lain : 1) Persiapan bahan-bahan yang menyangkut organisasi dan tata kerja yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. 2) Melakukan penelaahan dan pengkajian dari bahan yang disediakan serta bahan-bahan pendukung lainnya. Pada tahap ini mengundang pejabat-pejabat terkait pada 4 lingkungan peradilan. 3) Pelaporan dilakukan berdasarkan penghimpunan sehingga menjadi L rekomedasi untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait. c) Pembakuan Tata Laksana

{

--

Pada kegiatan Pembakuan Tata Laksana yang dilakukan pengkajian dan penelaahan atas pedoman yang berlaku dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan peraturan yang belaku dari instansi lain. Urutan kegiatan yang dilakukan antara lai4 1,)Persiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan ketatalaksanaan 2) Melakukan peneiaanan-dtrn -pengkajian dari bahan yang disediakan serta bahan-bahan pendukung lainnya. 1 =---====- 3) Pelaporan dilakukan berdasarkan penghimpunan sehingga menjadi rekomedasi untuk disampaikan kepadapimpinan untuk ditindaklanjuti \k"-irrstansi terkait. d) Pembentukan Pengadilan Pada kegiatan pembentukan pengddilan--dilakukan berdasarkan berkas usulan pembentukan pengadilan yang dikirimkan.kg Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan OrganiS-asiBqdan Urusan Administrasi kemudian di himpun di Bagian Organisasi---clan--Tata Laksana. Dari banyaknya usulan pembentukan pengadilan tersebut di Bagian Organisasi dan Tataiaksana dilakukan:

MENTERIKEUANGAN BEPUBLIK ]NDONESIA

masuk hingga 1) Pengeiolaan d.ata dari invetarisir surat usulan yang membentrrk tim peninjau ke lokasi yang sudah ditetapkan' lokasi Y?'g sudah ditetapkan. -'*"; 2) Pelaksanaan dari peninjauan su{ah- dilikukan peninjauan' kemudian 3) pelaporan dari loka-t sehingga menjadi 1 rekomedasi sesuai dilakukan penghimp,,"u'" pimpinan untuk dengan jenis perad,ilannya untuk Jisampaikan kepada ditindaklanjuti ke instansi terkait' E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran terus menerus Keluaran kegiatan y"ttg terdiri dari 5 rekomendasi harus dicapai setiap tahun anggaran. F. Biaya Yang Dibutuhkan Agung Pelaksanaan kegiatan untuk Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah - RI berjumlah Rp***.""*, sebagaimana RAB terlampir' Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab

NIP. .

ttl/

(tl

z

O

'd'd

o

i5

l-{

hr

otr

iJ 0) $h

FF

nr '(J

ho pp

UH

w p p

(l)

P il UH

H

n

H P H

FJ P

o Fl

n s)

0q i\

A) p

g)

A) H

p

'\p

F o PP

F ct

5' }U

H

HP 0)n

EflgHF[re*giH

PH

:dFTEFE E'FFF<

(l)

P

B

p q9.

nt

n o p

f'

Z o qq

b rW FI

< i'-

tJ

P

5P

PA) Eli oC') !'F) oE 5F) rnP

N

o

H

" EoqF r '

Ep

np xia

p

p P Fd

P g.d>pH >oEFF P irr 6'

L Ep 5 Bn

HX o

a iE H tu

H

a

o

a'l

r<

ijP tJ rq

t

8 H

w;

[ti

H> offi

#B 6 B

H $

sd

p.PPh' PP.ta Hphjp

H

E -6' fH + B fi H

o

nP

t

X X X X

^.ar

:F

'5

gIPq) P}JH

ti X X X X

X X { X

il

0c

X X X X

5 ' ' HF.q A, ci F

ct X ..1

!)

f F: €

gH

E 1 5€ irY6-F) EH ffi$ 6StsK' tqSq

;l , . J 0 ) P

H H

Er ij')

p

a*

a hi

o r-+

o F.t 0) F oq D) H

(--

r.|

Fi B

cffuo

1

E

P.HH

FH 5H.rP

G!)

X X X

F

q. I .!, fiK HE. fi o. $

Hcu p +

IiH.

>c

H

H

xc -D[ to>c

$H.FI F EFfi H HS 6 ii: a

Qru

ld

ilX

:BO

6ts.

d.E

-

Ft

ts z* ,J

.rJ /tJ 0)

d1 d n1

'dcx

co -XQ

p

p

b)

g -

["x FH. p.S 0)u. 5P

Ol

0)

:c

eP

cx

g-

H B ,9)

oB

FgF w.*' A. o?FE tsr'r tsPS tr,:R oPf F?(r) E@=

t\) (H !H o ts N) n 0 q i)o H

g P Ed irr

xc

oFDX

P

u P

P < ljlm :z

LJ

r

!I c m i X-

' 2.> mc) CD>

t;z

o (^)

+ (.tI

t\) t\)

tor0g) oE

P.c4 DF]

to -o 0i ilo

F)E -. p

HHH PPY

V) r+

*B$ Fp

4H

ti

5 xH (aH

il. d 0) p) 0l F{

H

A) A) a) Al

k P

tr !l

rl

p) ;J

H

0q

tr v) p a

Yo"

CJI N

- e ats. (to

t\)

HH

FR ots

F

n1

u

tJ

Ft

p H

UP

z H I

o Fl p)

EH D)-< rt s? lvp x0q gEU

.J. CD DPl

a

t cr d

p

o H

t-

gq

'r)

H

gq H

p)

13

H H

11_

p a F.

p

Ft

(Jl N)

HO 5H

H H

(h

i7r ll

H

Ltr.

H.

)v

a

tr o

td

H

H

E o Ed n )c o H

o r+

$

H H

H

o P

r+ a

p

15.

$ H

U Fl

9) H

H .P

H

p -.

a 0c o rd

!) H

o o a oq X p

P

H

(l

o c+

-

H

0q

g U' o r+ rf tfP D AIFd '\

0qtr '^lH

FJ CJ.

P

sl

H

F

p H tJ

U) P{

t'

H

n

a

ts

F) H

a .+ fi

oc

g

F'

o p) F)

p

P

!D H

,Y

d1

F)

o.

A)

o A) v,

H

U

F) (t tu o x

H

H

p)

i)

H H

p

n

-

Fl

HP Pnl

F, f

p g

fi

H.H

Uc.

d:

p

\-,, 0)

H

FI

H

HA aA)

n

r.l

P

!)

Fg

Fl b)

H

rt

o

o F, -

E

>'u

a) o

H I

FO

H

t\)

HP PH

H

H

'\p a)

H

vrd

H

-

N)

td'd ia o. ^tD

G l.i

X o

H

!)

n

o H

tr' Eg o.P

uc

6.

HH

@t

w n1

'U o

H

fpi!c) o a

H H

Fl

}J H

ltr.

Fl

€ pl

0q

o H

w o

H

H

gq

H

Pm< g

I

OJ

+

X X

X X X

X X X

X

il

X X X

X X X

X X X

N X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

il

X X

X X X

X X X

X X X

H

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

H X

X X X X

X

X X X X

X

X X X X

Pni r-]g xzm oc o> zz rn 6) u>>

>z

H @

'-l

FU'g oo

(Jl

t\)

;,.1 P

p.F

tv

F ! p

H

D i-J -11 F ) !) H

p H

tu o H P

o o HH n.i

A )p) 4H P

g g ct) r : + i'6 r

i! P. 5 - 0n ) H

onr

lD

e.

H

H

o r+ P

-

p

H

id

o H H

rt p)

(tt c+ ,J

pl -

p) H P

ira lv

H P.

D H Fl

p td p

p) n a p

H

(.^J

o F) H

,ts. p

LA,

p E

d

tIJ

It

0q o H

oc H H

€c'. p

o

ru o (/)

ul

N)

Fl

N)

p

H

; o H

gq

z H P

P

nt H I

m 0) H !) H

X

6

r+

F) p n (/)

p

A) H P

o

H

H

-,t. 4 vt

-

uJ

F)H H

-P

a-O

DP h.o

FX

Ctl N)

H

uv

q.H

N)

rJ

FF1 F' n1 HH

H

u.

w

t+

oF)

|J|u,. 'rJ E-i

o 'd tt ia(D 01

H

a

a+

p

h-t

X

o Fl t+ nl

a

Fl H

r+

o Ft

!

6 9-'hr

n r.l

F) H

*

H

w o o) H

p f|l

s) F) H P

'H

n1

a o 11 Ft

H

{

A)

JC

H

0q

H

o H P o p p p H

6.

p H P

E

o 0c H

e. |.!

F) H Fl

gq

p

H

H

H

(l)

H

(h

p a

0q

p

p

H

r-l

H

!l

p) o

e.

o H

H

gq

r< H ,J

F

ol

p

(y

6

H P

F)

F)

oo

H

+

o I A) v) o H p)

H

p w p)

KP PA

H

h-l

(Jl

a\

p

-t

H

p

t\

2.= lll m

ts4 = I

ttl n

x= z( fm c

9t mo

9,1 >L

X X X

X X X

X

X

X X X

X X X

X X X

ilX

ilX

X X X

X X X

X X X

t

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

H

X X

X X X

il

X

H

X X X

X X

H X

ilX tX

X X X

X X X

X X X X

H XX

xX

X

X

ilX

X X

X X

X X

n

X X X X

t\)

N) N) HH

6,,o1

N) H

4.1

vn

E5 ;iHP PH

ptsu (no F.

li H !=.

P n1 'lJ

N)

f-'1

o rl (. o H ff

H

a

U

,1.

I

o o (+

w

F*i

p H

/\

a X 'o

H

gs I+

LJ

7i o' H

N)

'U o o 0) F.t HH

w PH p. nc= o a) A) -p) a+ H ar H

tr

a

H.

H

o H t) orq p ..!.

H

p)

'i a)

L '* UM pn

H

P

15.

UFt

F)

5F m '(J

p) i + o nlH @

ra

--

0q g H H

Ft

Pi o n1 q g) p

F) H

H

s) a H

p

r. p H H

H P

^tf

U pl

FE

p f1

{x

xa,

5 ap{

(/l

ts N)

g€

t\)

lJ

l/\H

w o $

d. Frl

H H

FO

n

o H

F) Ft

6

HH v^-

H

iJ-

H

H

F)

p 0) H

@

- rd o p Ft H

o 0q

H

z

(rl t\)

td

F

td

.'o e

nt

0a p -

'\

0)

t'

P

ts!

*b

H

F) o H

p

H!

d. f.t

H

|.i

gq

ol N

n i.: Ol irr \J

Frl

A) H g ,5. o! p

H H

.+ (a

H

>'! aA

'U

N)

9) H

tr

N)

D o) HK p

iF)

nL oiAA

Hr UH OaHti Yts) l:.(D

pr

0q.

H

a p

a.

H

Fl a+

Ed o

7.

r.ts.

p a

n E Fr H

$ l{

s) w a) H F) H P

{

H

p)

X o

I

l4Y F) p

|ig)

H

r+

4

hd

o 0q p

H P

d

'rJ

H

ts:

H H

.1

lJ r.!-

r+

rl

F) td

F] -

o H

(n

0g Fl

o H

p)

H

p

iJ

.+

oq

A)

pl 'l

l< um :z L --l qrd

r-tr

xzm oc o> zz mo CD> ,;z

X X X

tX tX

X X X

X X X

X X X

X X X

X H X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

H

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

X X X

X

Rt

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

t

X X X

X X X X

xX

X X X X

X

X X X X

X X X X

X

t\)

t-l

H

r+ (u

z

ol

H

Fi

P

F)

z'd

Ul N)

-'l

o

-l Fl

H

*l H P

grl gq F)

o H

ttEd

r -l

m

iiFA

ts:! !l-LJ

ii L'J

t-

c

d ^

H Fil H

;i.

n

p

z

p) FI

H

td o p H

15.

p

w 9l iJ

F) H

H (h

H

td

o

o H

i

0q p)

.(J

H

0) H 0q F)

p)

p

r)

H

c/q

lJ

t\)

' O oE i do

HS6

nl

X

N)

n

I

H

H

z

pl

m

iJ

H

tr p

orq

z td

td

rl p H

0q

o H o

T < um

v z--.1

L

!)

wm

0c A) !D

U

ilt

!/

@> ;,2

H

i)

g p .l F) H 0c F) H

X

il ilX

r p

n

x- xzm oc c)> 7z

r-l F)

z

I

X X X

"d o F

ot H

0q

0c H

nl

€ o oq FI -

X X X

k

X X

X X

X X X


-38-

PENYUSUNANSBKINSTITUSIPEMERINTAHDAN NON PEMERINTAH YANG MEMILIKI PEMAHAMANTEKNIS SEKTORAL DALAM KERJA SAMA EKONOMI ASEAN Kementerian Negara f Lernbaga Unit Eselon I Program Unit Eselon II/ Satker Kegiatan Indikator Kinerj a Kegiatan

Keluaran Volume dan Satuan Ukur

Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Peningkatan Hubungan dan Politik Luar NegeriMelalui Kerja Sama AS{AN Diiktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi Pemerintah dan Non.lumtafr Institusi Pemahaman Pemerintah yang Memiliki Teknis Sektoral dalam Kela Sama Ekonomi ASEAN Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah Nondan Pemerintah Institusi 24 Pemerintah

Langkah-Langkah Pen5rusunan SBK sebagai berikut: diusulkan 1. Mengidentifikasi dan menentukan keluaran kegiatan yang akan Negeri men3aai SBK, Dalam program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Bidang Uelalui Kerja Sama ASEAN terdapat kegiatan Kerja Sama ASEAN Ekonomi. dan 2. Menentukan satuan ukur keluaran kegiatan adalah Institusi Pemerintah Non-Pemerintah; serta 3. Menentukan komponen/tahapan dalam pencapaian keluaran kegiatan menentukan sifat fi"yr dalarn-komponen/tahapan sebagai berikut: Sub Keluaran dan TahaPan-TahaPan

No

1 . -*"**-tt""a)

Sifat Biaya

ASEAN

Perencanaan

b) Pelaksanaan

Biava Pendukung Biava Utama

c) Evaluasi

Biava Pendukung

d) Pelaporan

Biava Pendukung

2 . WorksLtop Illeqal Loqqinq in ASEAN a)

Perencanaan

b) Pelaksanaan

Biava Pendukung Biava Utama

c) Evaluasi

Biava Pendukung

d)

Biava Pendukung

Pelaporan


-39-

4. Membuat Kerangka Acuan Keluaran (KAK); 5. Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) keluaran kegiatan dengan cara memasukkan (input/ rincian alokaii anggaran yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada SBM dan data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungiawabkan ke dalam Aplikasi Standar Biaya dengan memperhatikan penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Selanjutnya menjumlahkan seluruh alokasi anggaran pada masingmasing komponen/tahapan dan menentukan volume yang menjadi penentu indeks satuan sebagai berikut: Total Biava

Rp1.6O3.OO8.OOO

Jumlah Institusi Indeks Biava per institusi = Total Biava dibaei

24 Institusi Rp66.792.OOO

Dengan demikian SBK yang diusulkan untuk mendapat penetapan adalah:

Jenis

Satuan

Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektoral dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Institusi

Biaya

Rp66.792.000

6 . Menentukan indeks satuan Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektoral dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN misalnya Rp66.7 92.000 per institusi; 7 . Menyimp an (backup) data SBK; 8 . Membuat rekapitulasi usulan SBK; 9 . Menandatangani usulan dan rekapitulasi usulan SBK untuk selanjutnya diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan RAB, data pendukung lainnya serta data pendukung (baclatp data)Aplikasi Standar Biaya.

N)

H

S F FFSFryFF f tt &ei*'il.8i H

H $ fl$v-8r,fl o. 5 HFg "Eq

z

ts

S

h B

iJ

.f

o

a

!) (Jl N)

h' U) s)

Ul N

iJ .1.

t\)

o r+

H

F) H

H

p)

H P

Iq

H

z

H

p

: ga$FsErsrs aeB + * [ ff l $ [r g g q€ B. i$ HI F$

F)

FJ

N

H

H

o 9) H

H

t-

'_Fe s-;q ?74-,"'

P

tE .fEiglFrFFq ' P . HO " Z E 9 ' H g

t

H H .u. p

FrniFScupE{F

H

rd

z

FH Fc. f F8.FFs p.6,cl.F F p.n: 5 9

(D

i?oPF'"$EH $'Bff iH oh't."

H H

ryH HHgHBEBEF: "

0) p)

natFE'EgFg EE$EH Ei-

9uu

s Ea$ F{i m el? H r. *zui'F

PO)

FX o

E F

q lTt

H

F.

E Pi ;

0)

HEd k c0) r< '.J

l"_

'6F

X X X X

X X X X

p orq

Fi

o-E

r.g

< g (l0)

I= !lm :1 r

!gm L_tr XI

5 6E '

9.> mO cn> ,z

tsF

pc F" F'

n.8.

.Hs) p) cD

rnP

PB

B p >P

T EH F Hg t=

d H

o

X X X X

I

5. ts '.r Fl

iJ

rc

X X

ni

g' A' p H

0)

X X X X X X

3

KB -;S

H

X X X

-s 0q A)

p)

nl

$ il

a H

)

O

'-[ FF

a\

a H

o 5 . 0) H

I H P

o p

E. s) p

ti9iD tri$H

H

H .

H

w D

cW.H>

H

a

d €r^

al'

* 5

F) tJ tD

N

w tr o o pl

o

.J 0)

H P. e

H pv)

N) t\) D) A H

U)

tE -z

H,

g ,r -*

J

,-* hl (-P

Frtr

cKcu 'itr6'

X X X X

tr kq

tl

ci

tr

FI

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

fi

x \

9) H

X X X X X X

a a -t

N

o r

q-

\

o H

H

A

OJ

N)

td

FJ

o

\J o

p

H

F

H

t0

n1 Ft

)c

D) 0) H v

n1

ra.

5. w F) A) Ft w

D

F]

n)

)q

F) H

N) N) N ts

@ r+

!

\o

w o

N

0)

oi H

H

F)

t0

H

a a ft

p a

o H

H

z

z t)

p

p

(h

U)

z

t-

\o

n

H

H

H

Ft

F) Ft'

H

N ts

\o w o

E, p w p Ft nl

$ H

H

n

P

z

z

z

H

H

/1

a

H

H

s)

0) t'

t-

!D

tp)

H

H

H

H P

H P

U

o Fl p

@

t'p

o A) v)

H.

P

!) H. P H H

p

F)

\o

n

H

-

H

w w o o p) s) P t. p) F) Fri Ed

H

t\) a

N) N)

w o o A) F) H . Es) p t w A) Fl g) p H

p.

z

n1

N) N) o

v) r+

fTl

!)

P H P

w H

H

p

p

H

ul ul H

Ft

tJ

p

(Jl Ul I w \) B

U

H P

Fl

p

P

H

a-\

H

ffj

FD H

P

o

a

H P

rrl

o }{

N)

H

P

o

H

-.1 >i.

(.t)

.u

H

Fil

H

9) g) H

Ol N) N) H \o N)

o w p) o z . p)

w w

a) a) H

a

ul N ln Ul t\) H

v) A) H

H

F) A) 5 H p) FJ

F{

8,. p

t\)

6. (J) a+

A

cr €o '

F

w d o o

w o 0)

(tl

F

H

4

d

Ul (tl P ul w N) v) N) r-l p FJ (/) t\) t\) t\) a+

Frl

H

H

P P

p)

A)

AF t.= P S x= zm

9"= rnO a> Fz

X X X

X X X

il

X X X X

R

X X X X

n

X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X

X X X X

X X

H

X X X X

X X X X

X X X x

X X

X X X X

ilX

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X

x

X

X X H X X

t

X X X X X

fr

X X X X X

X X X X X X

il

X X X X X

X X X X

X

a

X x X X X X X X X X X X X X

il H

X X X X

X X X X

X X X X X

X X

il

H

r+

o A) L.,,

z

-l

L,,,

l-1

H t'.i

a TE

(1

ts rE

F K

n

n H

L.-,

w o n\

N

H

tz

"J p)

N)

d.

f1

p p

t\)

H

\.J

*l pl

Ctt

t> IZ

H

0q F) H

z F-i

d .P

z *< :z u{ ttT

a

rv r

FJ

p' rt-

*l IJ

oq p, H P

!l

Fl .i

€E

?FA

A-H P,-r!

E oz €o

Fi

FZ U

\'

o o

o> zz

,;z

AI

hz vt4

zm (fC

m6) @>

p

RK

!!m

x=

H

o H p

0q

0c e H

p

oq

I € lD oP{ o

0q F) t!

{

@ N) ;a

b' o (r)

.^ o 00 .^ o

PMK. 02 2AL2 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents