W
'"EH[,,1il1?1"^ i ENTERI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA N O M O R 3 7/ P M K .0 2| 2 A L 2 a
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (S) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pen5rusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol3
Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 9A Tahun 2O1O tentang Penlrusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor I52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57781; 2.
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2O1,O; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negaraf Lerrrbaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian NegaralLembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 2.
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. //
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
3 . Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menJrusun biaya komponen masukan kegiatan. 4 . Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
5 . Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk biaya komponen masukan kegiatan.
penghitungan
Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. biaya yang satuan adalah 7 . Indeks Biaya Masukan masukan gabungan beberapa barang/jasa merupakan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6 . Tarif
8 . Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan satu volume keluaran kegiatan. 9 . Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan total volume sebuah keluaran kegiatan. yang Mutlak Jawab Tanggung Pernyataan 1 0 . Surat pernyataan adalah SPTJM selanjutnya disingkat pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 2 Standar Biaya Tahun Anggaran 2OI3 terdiri atas: a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013; dan b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OL3. BAB II STANDARBIAYA MASUKANTAHUNANGGARAN2013 Pasal 3 Anggaran' 2013 (1) Standar Biaya Masukan Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai acuan bagi'Kementerian Negara/Lembaga untuk menJrusun biaya koinponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun Anggaran 2OL3.
r/
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3(21 Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OI3 .a
sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penJrusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013.
(3) Dalam
rangka pelaksanaan anggaran, Standar Masukan Tahun Anggaran 2OI3 berfungsi sebagai :
Biaya
a. batas tertinggi; atau b. estimasi. (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2OI3 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
(5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol3 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi prinsip ekonomis anggaran dengan memperhatikan pada ketentuan efisiensi, efektifitas, serta mengacu peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ( 1 ) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol3 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(21Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol3 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5
Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan hal-hal antara lain Lembaga dengan mempertimbangkan sebagai berikut: a. kekhususan satuan biaya yarrg dimiliki Negara/Lembaga;
oleh Kementerian
b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan/atau c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau
tertentu;
terluar. ,/
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-4BAB III STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2013 Pasal 6 2Ol3 Anggaran Tahun Keluaran Biaya berfungsi b sebagaimana iimaksud dalam Pasal 2 huruf sebagai acuan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan dalam RKA-K/L biaya keluaran *"ttfrr"ttt berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013. (21Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Anggaran 2OL3 sebagaimana Biaya Keluaran rahun dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
( 1 ) standar
a. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang; b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur; komponen/tahapan c. mempunyai pencapaian keluaran;
yarrg
jelas
dalam
d. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; dan e. bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002. Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2Ot3 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.
(3) standar
Pasal 7 ( 1 ) Dalam rangka perencanaan ar'lggarar:.' Standar Keluaran Tahun Anggaran 2}rc berfungsi sebagai : a. batas tertinggi dalam Anggaran 2Ol3;
penyusunan
RKA-K/L
Biaya Tahun
b. referensi untuk: 1) penyusunan prakiraan .maju; dan/atau Kementerian 2) bahan penghitungaq pagu indikatif Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2OL4. (21Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran d,engan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-5Pasal 8 dan men5rusun Negara/ Lembaga mengusulkan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OL3 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
( 1 ) Kementerian
(21Dalam
Tahun pen5rusunan Standar Biaya Keluaran Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negar a f Lembaga menggunakan : a. Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan/atau b. Satuan biaya lain yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran harga satuan biaya dimaksud.
(3) Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap satuan biaya fasilitas penghasilan dan menambah pegawai negeri. pegawai negerif non negaraf
untuk pejabat
(41Penggunaan
satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
(s)Berdasarkan
usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OL3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran Standar Biaya penelaahan atas usulan melakukan Keluaran Tahun Anggaran 2013.
(6) Tata cara penyusunan dan penelaahan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OL3 tercantum dalam Lampiran dari terpisahkan bagian tidak III yang merupakan Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2OI3 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
^m.-./,t *\N.
wffirffi
*RW
ftlElffEnl lfl=UANt]AN lNDoNuslA HEPt't.Jl-ll(
-6BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia'
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2OL2 MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal9 Maret 2OL2 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI2 NOMOR 287 Salinan sesuai dengan aslinya
ENTERIAN
ii
LAMPIRAN I
' LIKIND.NESIA ilBffiH*dfllwft .t97t0\Bl'PUB
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 20T3
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA STANDARBIAYA MASUKANTAHUN ANGGARAN2Oi3 YANG BERFUNGSISEBAGAIBATASTERTINGGI
PENIINGGUNC .'AWAB PENGELOLA NEUAIVGAN r. 1. PEJABAT KUASA PENCGUNA ANGGARAN a. Nilai pagu dana s.d. Rpt0O juta b. Nilai pagu dana di atas RplO0juta s.d. Rp25Ojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp25ojuta s.d. Rp5OOjuta d. Nilai pagu dana di atas RpSOOjuta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. npSO mitia. j. Nilai pagu dana di atas RpS0 miliar s.d, RpTS miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp1O0 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOOmiliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d- Rp7S0 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun I.2.
I,3.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Nilai pagu dana s.d. RplOOjuta b. Nilai pagu dana di atas RplOOjuta s.d. Rp25Ojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp2sojuta s.d. Rps0ojuta d. Nilai pagu dana di atas RpSOOjuta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,S miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas RpZS miliar s.d. Rpl00 miliar L Nilai pagu dana di atas Rpl0O miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di'atas Rp250 miliar s.d. Rp5O0 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp50O miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas RpZS0 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun PEJABAT PENGUJITAGIHAN &PENANDATANGAN SPM a. Nilai pagu dana s.d. RplOOjuta b. Nilai pagu dana di atas Rploojuta s.d. Rp250juta c. Nilai pagu dana di atas Rp25ojuta s.d. Rp5O0juta d. Nilai pagu dana di atas Rp50O juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,S miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp2S miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas RpsO miliar s.d. RpZS miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar l. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp2S0 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas RpSOOmiliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun Nilai pagu dana di atas Rpl
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
Rp5O0.OO0 Rp61O.OOO Rp72O.0OO Rp83O.00O Rp970.0O0 Rp1.110.0OO Rp1.250.000 Rp1.58O.00O Rp1.9rO.O0O Rp2.250.0O0 Rp2.580.000 Rp3.O8O.0O0 Rp3.580.0O0 Rp4.08O.000 Rp4.58O.O0O Rps.58o.0O0
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
Rp420.0O0 RpSr0.O0O Rp6l0.0O0 Rp7OO.0O0 Rp82o.O0O Rp930.0O0 Rp1.05O.00O Rp1.330.O0O Rp1.61O.0O0 Rpl.890.OO0 Rp2.170.o0o Rp2.590.0O0 Rp3.01o.O0O Rp3.430.000 Rp3.850.O00 Rp4.69O.O0O
Rp400.O00 Rp48O.0O0 Rp57O.oOO Rp660.OOO Rp770.000 Rp88O.0OO Rp99O.O0O Rp1.250.000 Rp1.520.000 Rp1.78O.O0O Rp2.040.000 Rp2.44O.00O Rp2.830.OO0 Rps.23o.000 Rp3.620.00O
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
t{o
(3)
(21
lll
2
SATUAII
URAIAN
BIAYA TA 2OI3
(41
1 . 4 . BENDAHARA PENGELUARAN a. Nilaipagudana s.d. Rpl0ojuta b. Nilai pagu dana di atas Rpl0Ojuta s.d. Rp25Ojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSOmiliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar l. Nilai pagu dana di atas RpIOO miliar s.d. Rp25Omiliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp5O0miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp5O0 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
Rp340.000 Rp420.0OO Rp500.000 Rp570.000 Rp670.000 Rp77O.00O Rp860.0OO Rpl.O90.O00 Rp1.32O.OO0 Rp1.550.000 Rp1.780.000 Rp2.120.000 Rp2.470.000 Rp2.81o.OO0 Rp3.160.000 Rp3.840.000
1 . 5 . STAF PENCELOLA/BENDAHARA PENGELUARANPEMBANTU/PETUGASPENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) a. Nilaipagudana s.d. Rpl0ojuta b. Nilai pagu dana di atas Rpl00juta s.d. Rp25Ojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas RpsO miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RptO0 miliar I. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp25O miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
Rp260.000 Rp310.000 Rp370.000 Rp430.000 Rp500.000 Rp570.000 Rp640.000 Rp810.000 Rp980.000 Rp1.150.000 Rp1.330.000 Rp1.580.000 Rp1.840.000 Rp2.090.000 Rp2.350.000 Rp2.860.000
HOIiIORARIIIM
PE.'ABAT/PANITIA
PENAADAAIiI
BARA$G/.'ASA
/I'MT
LAYAITAN
PEIVGADAAIT
luLPl 2. I. PEJABAT PENGADAANBARANG/JASA 2.2. PANITIA PENGADAANBARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan RplOOjuta b. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl00juta s.d. Rp2S0juta c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2sOjuta s.d. Rpsoojuta d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu pengadaan di atas Rps miliar s.d. RplO miliar h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp2S miliar i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. RpS0 miliar j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. RpTS miliar k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl00 miliar s.d. Rp2S0 miliar m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. RpS00 miliar n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50O miliar s.d. Rp7S0 miliar o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun
OB
Rpsl0.0OO
Per Paket OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP
RpSl0.000 Rp680.0OO Rp850.000 Rp1.020.000 Rp1.270.000 Rp1.520.000 Rp1.78o.O0O Rp2.120.000 Rp2.450.000 Rp2.790.000 Rp3.130.000 Rp3.580.000 Rp4.030.000 Rp4.490.000 Rp4.940.000 RpS.560.000
2.3. PANITIAPENGADAANBARANG (NON KONSTRUKSD a. Nilai pagu pengadaan sampaidengan RplOOjuta b. Nilai pagu pengadaan di atas RplO0 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250juta s.d. RpSO0juta d. Nilai pagu pengadaan di atas RpSOOfuta s.d. Rpl miliar
Per Paket OP OP OP
Rp460.000 Rp6rO.00O Rp760.000 RDg2O-OOO
,/
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLTK
ilo
URAIA.IT
t1t e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di NiLai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di NiLaipagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di Nilai pagu pengadaan di
atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas
QI Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar Rp75 miliar s.d. RplOO miliar Rp10O miliar s.d. Rp250 miliar Rp25O miliar s.d. Rp50Omiliar Rp50O miliar s.d. Rp750 miliar Rp750 miliar s.d. Rpl triliun Rpl triliun
SATUI\IT (3)
BIAYA TA 2013
(41
OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP
Rp1.140.000 Rpl.370.OO0 Rp1.600.000 Rpl.91O.OO0 Rp2.210.000 Rp2.520.000 Rp2.820.000 Rp3.230,0O0 Rp3.640.000 Rp4.O4O.OO0 Rp4.450.000 Rp5.010.000
Per Paket OP Per paket OP
Rp450.000 Rp450.000 Rp45O.0O0 Rp48O.0O0
OP
Rp60O.oO0
OP
Rp72O.000
OP
Rp91O.000
OP
Rpl .090.000
OP
R p l .270.OOO
OP
Rp1.510.000
OP
Rpl.750.OO0
OP
Rp1.990.000
OP
Rp2.230.000
OP
Rp2.560.000
OP
Rp2.880.000
OP
Rps.200.000
OP
Rp3.520.000
OP
Rp3.960.000
2.4. PANITIA PENGADAANJASA (NON KONSTRUKSI) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d RpSOjuta Nflai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rpl00 juta Nilaipagu pengadaan jasalainnya s.d. Rploojuta Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 iuta e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5O0juta s.d. Rpl miliar g. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar h. Nilaipagupengadaanjasakonsultansi/jasalainnyadiatas Rp2,5miliars.d. RpS miliar i, Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rps miliar s.d. Rp10 miliar j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. RpSOmiliar l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas RpSOmiliar s.d. Rp75 miliar m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar n, Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp50O miliar p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rpl triliun r. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl triliun a. b. c. d.
3
HOITORARII'M PE.'A3AT/PAITITIA 3. I.
PEIVTRIMA IIASIL PEIITRJAAN
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAANBAMNG/JASA
3.2, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/ PENGADAANBARANG/JASA a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu pekedaan/pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu peke{aanlpengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rpsoojuta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu peke{aan/pengadaan di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu pekedaan/pengadaan di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 rniliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu pekeq'aan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu pekedaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rpl triliun
OB OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP oP' OP
Rp33O.0O0
Rp330.000 Rp420.000 Rp520.000 Rp62O.0O0 Rp77O.OO0 Rp9lO.OO0 Rp1.060.000 Rp1.260.000 Rp1.450.000 Rp1.650.000 Rp1.840.000 Rp2.100.000 Rp2.370.000 Rp2.630.000 Rp2.890.000 Rp3.250.O00
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKTNDONESIA
lto
URAIAIT
(21
IU 4
HONORARIUM PEI{CELOLA 4.I.
5
SATUAN
BIAYA TA 2013
{3}
(4)
PNBP
ATASAN LANGSUNG BENDAHARA a. Nilaipagudana s.d. Rpl00juta b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp2sojuta s.d. RpsoOjuta d. Nilai pagu dana di atas Rp5O0juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar L Nilai pagu dana di atas Rp10O miliar s.d. Rp250 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
Rp420.000 RpS10.0O0 Rp6l0.0o0 Rp7OO.000 Rp89o.0o0 Rp1.070.000 Rp1.260.000 Rp1.540.000 Rp1.820.000 Rp2.10O.000 Rp2.380.000 Rp2.760.000 Rp3.130.000 Rp3.500.000 Rp3.880.O00 Rp4.62O.000
4.2. BENDAHARA a. Nilaipagudana s.d. Rpl0ojuta b. Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta c. Nilai pagu dana di atas Rp25Ojuta s-d. RpS00 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rpl0 miliar h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RpZS miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar L Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp2S0 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp25O miliar s.d. Rp5O0 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. RpZSOmiliar o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
Rp340.000 Rp420.000 Rp500.000 Rp570.o00 Rp730.000 Rp880.000 Rpl.030.oo0 Rp1,260.000 Rpr.490.000 Rp1.72O.000 Rp1.950.000 Rp2.260.000 Rp2.56O.0O0 Rp2.870.000 Rp3.170.O00 Rp3.79O.000
4.3. ANGGOTA a. Nilaipagudana s.d. RplOOjuta b. Nilai pagu dana di atas Rpl00juta s.d. Rp2sojuta c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp50ojuta s.d. Rpl rniliar e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,S miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar h. Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RpZS miliar k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp2S0 miliar m. Nilai pagu dana di atas Rp2S0 miliar s.d. Rp5O0 miliar n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar o. Nilai pagu dana di atas Rp7S0 miliar Ld. Rpl triliun p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
Rp260.000 Rp3lO.0O0 Rp370.000 Rp430.000 Rp540.000 Rp66O.0O0 Rp770.000 Rp940.000 Rp1.110.000 Rp1.280.000 Rpl.450.OOO Rp1.680.000 Rpr.9ro.00O Rp2.140.000 Rp2.370.000 Rp2.820.000
OB OB OB OB OB
Rp7O0.000 Rp600.000 Rp500.00O Rp400.000
IIOUORARIUM PENGPLOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI 5.1 unitAkuntansiringkatKementerianNegara/tembaga(uApA/Barang) Dasar Keputusan Menteri a. Pengarah b. PenanggungJawab c. Koordinator d. Ketua/Wakil Ketua e. Anssota/Petusas
yangditetapkanatas
Rn35O.OOO
'l/
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
5.2
Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAp a. PenanggungJawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota/petugas 5'3 unit Akuntansi Tingkat wilayah (uAPPA/Barang-wlyang ditetapkan atas Dasar sK Eselon I a. PenanggungJawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota/Petugas 5'4 Unit Akuntansi ringkat Satuan Keq'a (uAKPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar sI( Eselon II atau unit Akuntansi pembantu pengguna Anggaran/Barar! wuy"t atau Koordinator Unit Akuntansi pembantu pengguna Anggaran WiL],al a. PenanggungJawab b. Koordinator c. Ketua/Wakil Ketua d. Anggota/Petugas PEI{GURUS/PENYIMPAN 6.1 6.2
OB OB OB OB OB OB OB OB
BMN
Tingkat Pengguna Barang Tingkat Kuasa pengguna Barang PTNELITIAN/PEREKAYASAAN
7.1
7.2
Honorarium Kelebihan Jam penelitian/perekayasaan a. Peneliti/Perekayasa Utama b. Peneliti/perekayasa Madya c. Peneliti/perekayasa Muda d. Peneliti/Perekayasa pertama Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan a. Pembantu peneliti/perekayasa b. Koordinator peneliti/ perekayasa c. Sekretariat peneliti/perekayasaan
OJ OJ OJ OJ OJ OB OB Penelitian/ Perekayasaan Orang/Responden OH
d. Pengolah Data e. Petugas Survey f. Pembantu Lapangan NARASUMBER SETIIIN/IR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ I.GD/ KEGIATAN 8.1
Narasumber/pembahas : a' Menteri/pejabat setingkat Menteri/pejabat Negara Lainnva/yang disetarakan b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon ll/yang disetarakan d. Pelabat Eselon ItI ke bawah/yang disetarakan Moderator
8.2
IIOIIORARIT'M PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN
OJ OJ OJ OJ OJ SEJENIS
9.1 PenanggungJawab 9.2 KetualWakil ketua 9.3 Sekretaris 9.4 Anggota
IO.I 10.2 10.3 10.4
PEIfYULUH I{ON PEGAWAI ITEGERI SLTA Sarjana Muda Sarjana Master (S2)
Rpr.90o.0o0 Rp2.5OO.O0O
Ho![oRARruM
SATPAM, PElfcEMuDI, ptrucAs ll.1 Satpam dan pengemudi I l'2 Petugas Kebersihan dan pramubakti
KEBER.THAN, DAN 'RAI''BAKTT
ROIIANIWAN TIM PILAKSAITA
l3.l
KEGIATAN
Yang Ditetapkan Oleh presiden a, Pengarah b. PenanggungJawab c. Koordinator/Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f.
OB OB OB OB OB OB
Rp2.000.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
URAIAIT
NO
(21
tll
13.2 Yang Ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri a. Pengarah b. PenanggungJawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota
SATUAN
(3)
BIAYA TA 2013
(41
OB OB OB OB OB OB
Rp1.500.000 Rp1.2s0.000 Rp1.0o0.00o Rp850.0OO Rp750.000 Rp7s0.0OO
OB OB OB OB OB OB
Rp750.000 Rp7OO.00O Rp650.000 Rp600.000 Rp500.000 Rp500.000
OB OB OB OB OB OB
Rp50o.o00 Rp450.000 Rp400.000 Rp350.0oo Rp300.000 Rp3Oo.00O
OB OB
Rp250.0OO Rp22O.O00
Oter Oter Oter Oter Oter Halaman
Rp4O0.00O Rp300.000 Rp250.000 Rp180.000 Rp15O.0O0 Rp100.000
PenanggungJawab Redaktur Penyunting/Editor Desain Gra{is & Fotografer Sekretariat Pembuat artikel
Oter Oter Oter Oter Oter Halaman
Rp400.000 Rp300.000 Rp250.000 Rpr80.OO0 Rpl5O.OO0 Rp100.000
t 7 IIOITORAnIUM TIM PEITGELOLA WEBSITD 17.1 PenanggungJawab 17.2 Redaktur 17.3 Editor 77.4 WebAdmin I7.5 Web Developer 17.6 Pembuat Artikel 17.7 Penerjemah
OB OB OB OB OB Halaman 1500 karakter
Rp500.000 Rp450.OO0 Rp400.000 Rp350.000 Rp300.000 Rp100.000 Rp100.0OO
OB OB OB OB OB
Rp350.000 Rp460.000 Rp580.000 Rp690.000 Rp810.000
OB OB OB OB oB.
Rp250.000 Rp330.000 Rp4rO.O0O Rp490.000 Ro570.00O
13.3 Yang Ditetapkm Oleh Pejabat Eselon I a. Pengarah b. PenanggungJawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggoia 13.4 Yang Ditetapkan Oleh KPA a. Pengarah b, PenanggungJawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota t4
ITONORARIT'M SEKRSTARIAT TIM PELAKSANA KTGIATAIT 14.1 Ketua/Wakil ketua 14.2 Anggota
l5
IIOITORARII'M TIM PEITYUSI'N.IUTJURNAL 15.1 PenanggungJawab 15.2 Redaktur 15.3 Penyunting/Editor 15.4 Desain Gralis & Fotografer 15.5 Sekretariat 15.6 Pembuat artikel
t6 IIONORARIT'M TIM PEIWI'SI'NAN BT'LETII/MAJALAII 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6
l8
HONORARIIIM PEI{ANGGI'NG} JAWAB PENGELOLA KEUAI{GAIT PADA SATKDR YANG MEIYGELOL^6 AELAITJA PEGAWAI 18,1 ATASAN LANGSUNG PEMECANG KAS/KPA a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar c. Nilai pagu dana di atas RpSOmiliar s.d. Rp10Omiliar d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar 18.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RplOO miliar d. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp200 miliar e. Nilai pasu dana di atas Ro2O0 miliar
1Ii /
MENTEBIKEUANGAN REPUBLTK INDONESTA
NO
URAIAN
SATUAN
BIAYA TA 2013
(3)
(41
flt
a . Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar b. Nilai pagu dana di atas Rp25
OB OB OB OB OB
miliar s.d. RpSOmiliar
c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RptOO miliar d . Nilai pagu dana di htas Rpl00 miliar s.d. Rp200 miliar e . Nilai pagu dana di atas Rp 200
miliar
TIUM SIDANC/KOT{FERTNSI I I | I
INTDRIYASIOIVAL - KTM, SOM
llD&ArDe/IC;qIoNAL/MITLTILATERALI I l9.l Pengarah t9.2 penanggungJawab | | 19.3 Ketua/Wakil Ketua 19.4 Ketua Detegasi | 19.5 fim Asistensi | 19.6 Anggota Detegasi Rt | 19.7 Koordinator | 19.8 Ketua Bidang | | 19.9 Sekretaris panitia | tS.tO Anggota l9.l 1 Liasion offcer lt ol | 19.12 Stafpendukung |
I I I | | | | | |
tl
20
WORKST,OPISEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN
I
IHONORARIUM
I
I zo.r Pengarah
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari, Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
ul pemeriksaan hasit Ujian
I Of penguji Disertasi I 22.2 Honoraium penyelenggara Ujian | a. pendidikan Dasar I Penyusunan/pembuatan bahan Ujian | 1l ,l pengawas Ujian | b. pendidikan Menengah I
]
I
I
bahan ujian
Rpsso.000j Rpsso.o00l RpssO.O0ol Rps00.0001 Rp4OO.OO0
Rp400
RpS50.oO0 RpSO0 Rp4 Rp450. Rp400.OOO
Rp250.000
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
at strata3 (s3)
il i::::.:::l-ll':mbuatan
Rp65O.000 Rp60O.O00
BERSKALA INTERflASIONAL
20.2 PenanegungJawab I 20.3 Ketua/Wakil Ketua | 20.4 Ketua Delegasi | 20.5 Tim Asistensi | 20.6 AnCCotaDelegasi RI | 20.7 Koordinator | 20.8 Ketua BidanS | 20.9 Selcetaris | Anggotapaniria 120.10 l2o.l7 Liasion Officer (LOl Stafpendukung 120.12 21 BIAYA NARASUMBER KEiEIATAN DI LUAR NEGERI ISATUAN 2l.l Narasumber Kelas A | 21.2 Narasumber Kelas B | 21.3 Narasumber Kelas C | I 22 D/rN HONORARTUM pEtryELEl\rccARA UJrAr{ lVAr{Asr | 22.1 Vakasi a. pendidikan Dasar I pemeriksaan hasil Uiian I b. pendidikan Menengah I pemeriksaan hasil Ujian I c. pendidikan Tinggi I tt Diploma Uillfit/N dan Strata I (St) I pemeriksaan hasil Ujian | "t I Ut pengujiTugas AkhirlSkripsi I Zl Strata 2 (S2) I 4 Pemeriksaan hasil Ujian | Ot penguji Tesis I I
I
Rp2OO.0o0 Rp27O.0o0 Rp340.000 Rp41O.O00 Rp470.OOO
)iswa/Mata Ujian
RpS.0OO
iiswa/Mata Ujian
Rp7.5O0
Mahasiswa/ Mata Ujian trang/Mahasiswa
Rpl0.OO0 Rp150.000
Mahasiswa/ Mata Ujian urangl Mahasiswa
Rp25O.OO0
Mahasiswa/ Mata Ujian o rang/Mahasiswa
Rp2O.OOO Rp350.000
Nrrskah/Pelqiaran OH
Rplso.000 Rp24O.0O0
Nrtskah/Pela.iaran OH
Rpl9O.O00 Rp27O.0OO
Rp15.O0O
ry
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-8-
NO
t1l
URAIAIT
SATUAIT
I2l
(3)
c. PendidikanTinggi 1) Diploma I/IIIIII/Man Strata I (Sr) a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b) Pengawas Ujian 2) Strata 2 (S2) a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b) Pengawas Ujian 3) Strata 3 (S3) a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian b) Pengawas Ujian
Naskah/Mata
BIAYA TA 2013
(41
Kuliah
Rp2sO.OO0
OH
Rp290.0OO
Naskah/Mata Kuliah
Rp260.000
OH
Rp30O.OO0
Naskah/Mata Kuliah
Rp280.000
OH
Rp300.OO0
OH OH OH
Rp25.000 Rp27.000 Rp29.000
OJ OJ OJ OJ
RplO.O00 Rpr3.O0O Rpl7.O00 Rp20.000
OH OH OH
Rp25.000 Rp27.000 Rp29.000
OK
Rp250.O0O
23 SaTUAN BIAYA UAJIG MAKAII PEGAWAI IIEGERI SIPE (PNSI 23.1 Golongan I dan II 23.2 Golongan III 23.3 Golongan IV 24 SATUAIT BIAYA UANG LEMBI'n' 24,I UANG LEMBUR a. Golongm I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV
DAII UAI'TC MAKAI| LEMBUR
24.2 UANG MAKAN LEMBUR a. Golongan I dan II b. Golongan III c, Golongan IV 2 5 SATUAT| BIAYA UANG SAKI' RAPAT DI DAIAM KAI{TOR
41, /
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-9 -
26
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PER.IALANAN DINAS DALAM NEGERI
NO
PROVINSI
(2)
(1)
SATUAIY
BIAYA TA 2013
(3)
(4)
I
q.CEH
OH
360.O00
2.
]UMATERA UTARA
OH
370.O00
3.
tIAU
OH
360.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
370.000
5.
]AMBI
OH
370.000
6.
]UMATERA BARAT
OH
360.OOO
7.
]UMATERA SELATAN
9t_
369:999
8.
.AMPUNG
OH
380.000
9.
3ENGKULU
OH
370.000
1 0 . 3ANGKA BELITUNG
OH
370.000
11. 3ANTEN
OH
360.000
12. JAWA BARAT
OH
430.000
1 3 . ).K.I. JAKARTA
OH
530.000
t4.
OH
370.000
1 5 . ).I. YOGYAKARTA
OH
420.ooo
1 6 . JAWA TIMUR
OH
410.000
t7. 3 A L I
OH
480.OOO
1 8 . {USA TENGGARA BARAT
OH
440.000
19. NUSA TENGGARATIMUR
OH
420.000
20. KALIMANTAN BARAT
IAWA TENGAH
OH
370.000
2l
(ALIMANTAN TENGAH
OH
360.O00
22.
KALIMANTAN
OH
370:999
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
430.O00
24. JULAWESI UTARA
OH
370.000
25. iORONTALO
OH
370.000
26. ]ULAWESI BARAT
OH
360.000
27. ]ULAWESI SELATAN
OH
430.000
24. SULAWESI TENGAH
OH
370.000
29. SULAWESI TENGGARA
SELATAN
OH
380.OOO
30. \4ALUKU
OH
360.O00
3 1 . MALUKU UTARA
OH
370.000
32. P A P U A 33. PAPUA BARAT
OH OH
580.OOO 480.OOO
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
SATUAN BIAYA SAKU PAKET
UANG IIARIAN PAI{ET FULLBOARD SERTA
TULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG WI.LDAYftIALFDAY DI DALAM KOTA rupiah)
No.
PROVINSI
(2)
1
4.
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPUI..A,UANRIAU
J.
JAMBI
T
2. ?
UAT{G HARIAN SATUAN FUUAOARD DI LUAR KOTA +l {3)
6.- SUMATEM BARAT 7 . SUMATERA SELATAN 8. I-AMPUNG 9 . BENGKULU 1 0 . ]ANGI(A BELITUNG 1t. 3ANTEN ! 2 . IAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA t4. JAWA TENGAH 1 5 . D.I. YOGYAKARTA 1 6 . JAWA TIMUR 17. B A L I 1 6 . NUSA TENGGAM BAMT 1 9 . NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT - --z L . rnirrvrnr.nArv-rpNcCA2 2 . KALIMANTAN SELATAN 23. KALIMANTAN TIMUR -'iq. SULAWESI UTARA 25. iORONTALO _26.._ ]ULAWESI BARAT 27. JUI.,AWESISELATAN 28. SULAWESI TENGAH
_?e_lv!4yPqr
30. MALUKU 3 1 . \4ALUKU UTARA 32. PAPUA -
3c.-PAPUA BARAT
OH OH OH OH OH -oH OH - oOH ii-
-
OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH -orOH OH OH
UANG SAKU
FULLBOARD EULLDAY/ DI DALAIII HALTDAY DI KOTA DALAII KOTA
(51
(61
30.o00
100.000 110.O00
20.-ooo
ioo.ooo
30.000
r 10.000
130.OOO
110.000
85.000 95.000 85.000 9s.000 95.000
120.boo
106.oob
Cs.ooo
120.O00
100.000 110.000 110.OOO 110.000 r00.000 125.000 150.000 1 1 0 . 0 0 0 ---
120.o00
130.000
reo.ooo 130.000 120.000 150.000 180.000 130.000 140.O00
r40.000 160.000 150.000 140.000 .s0.000
115.000 15.OOO
35.000 25.0d0 15.000 10.000
bo.ooo
ob.ooo
30.000 50.o00 30.000
10.000 25.000 10.000 10.000 oo.000
30.000
20.000 50.000 30.000 30.o00
io.ooo 30.000 200.000 - 160.000
zs.ooo
-*-
roti.obo
sb.obo 95.000 8s.000 105.OOO
130.000 9s.000
tooobo r00.000 115.000
tos.ooo 100.000 95.000 85.O00 95.000 r05.000 95.000 95.000
- -
110.000 1 1 0 . 0 0 0 -"--110.000 170.000 rg5.ooo
85.000
95.000
85.000
ios.oiiri 95.000 95.000
s.6.ooo95.000 140.000 r 15.OO0
^/
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLTK
BIAYA PENGINAPAN PERTIAL/INAN DINAS DALAM ITEGIERI
ru TARIF HOTEL lIO.
PROVINSI
SATUAN
PA'ABAT NEGARA
PF^'ABAT ESELON I/II
PEJABAT ESELOIV IIt/coLoNGAlf
-rv (21
I
I
(3)
{CEH SUMATERA UTARA
2 3
RIAU
5
JAMBI
OH OH
l--?! *-oH -
6
--oH-
BARAT
LAMPUNG 9_ BENGKULU l 0 BANGKA BELITUNG JAWA
BARAT
UAWA
T I'NIiATI
25 GORONTALo
2.6*SULAWESI
BARAT
27 SULAWESI SELATAN SULAW!;SI TENGAH
29 SULAWESI TENGGARA 30 MALUKU
_x1_\,r4_!q5v_ul4-RA _32 PAPUA 33 PAF-u;-BARAf-=
(8)
lt--
l-
I _qel.qgc
czg.ooc._.-.__-2--8_g:O.-o.q_
-- iz+.ooi_.--9-q9.Q9q iio.ooi 510.O00
2.400.000 1.030.o00 600.oooI ___3.?-5_0-.0_0q __1,1q9.0-q9 ._ . - 920.000 -_ _ ___45q.o_g! __!z_s.g_qq r.470.o00 __3,?.q_0_q0_9, 830.000 3go.ooo - lqo-qQg p,72o.Q-00 | 1.000.000 - _ .____95._0:gg0 _ - __g.1g:0_0_g 400.000 | _-"oq,. .-_1,QF_o,g_09 _ lr4s-?.oqo__ _ _ 7sQ.qqq -__-.-4gq,pge l'_--.lsooob OH --itH -1,9?p.oog.---1,?4q0-0p _ _ _ . . 6 _ Z 9 1 0 0_g.. -_ .q2g.gg_o l-- 3se.ono __1.4q0_1q0! . 1:l.q2.qoq .. - .768.000 [-lbTooit . -.3e9:0gq -Zsa.obo OH -oH--_1:5l-q:-009_ .__l.8lp_.0_0_q .._-.... _l:229_:g0g_-.. _- gg1.g-0-9. l_.-3..Q99.0J0_1.9g2:90_0 _ -___Fsq.o.!g_______q4q.og.q 360.000 | oH-- _-q.q-qq,-00_0_ -o-H66r.000 -. l:g_.o_o:qgo +oo.ooo l-_ --47!,q99 ".
16_
_?!_lsulAwEsr UrARA
rlrr
_Lq9q._0_0( _ q9,qqql____9_4!..q9q | 1.030.000 I 6_qq.9q! .__ _*_J1_u:.u-!lg | ___.Jl_O:qgg l- ibts.ooo __3.150.9_0_0_ 45O.0OO 7?o.QQ( 380.000 I -ess0eql-_zqq.qqq_ l---s3b"ood - oqq,Qg(__3110.o_qg 1.030.000 _1.Qgq_,qqq| 3zq.gqq -_. qqg,gg! _ l. __ _z9gp_o_0" 4.?1o__og_g_ r.oso.-ooo 800.ooc l- -i.boo.ooo 460.000| 336.000
oH'
_ 1 7. l 8 NUSA TENGGARA RAR 1 9 NUSA TENGGARA TIMUR 20 KALIMANTAN BARAT TENGAH 3?- IKALTMANTAN _SELATAN ,___ . __ -_-23 IKALIMANTAN TIMUR
(71
GOLONGAIT
OH OH -oH -
_ls_D.I. YOGYAKARTA
_?LKALIMANTAN
(6)
OH -oC* I r.rsz.ooo __q,99-0.-0-Qq I tisol,qoo _ 720.0,90 l$o0:g0q| _ . 580.000|
t'AN'I'EN
l3 14
(5) | 3()R
4.500.000l-
_q -:-_
(4) 4.420,OOO
PF^'ABAT ESELOIY IVlcol,oNcaN UI
t 4nn nnn
l-- srgri.io ____ 41o,qgg l--4o8bbo -.77o.poo * .sgo.o-qo_l}s."ooo _ 25q.000. . - _qgQ,_o_oq . ---t5-o.q-qo. -_qfl,oq0 _ ___ -qqq,qqg___?99'q0_q 91o..oqo _ -_i1q,q00____.240.o-qg e!0.90q- -_1go_=o_gq _-_9!9:o-o*q OH 4.820.000 1.000.000 _.8r9.Q99 _.___49_q,oqq_ -- 371.000l OH -oii _,_-?.0qgjq0_0- LoJq.-ogq 3Co.ooo - s?10_0q ._, .4go:gqo i - --+io.ooo . _-Lqqp,goq 1.079._0_q0 _*.716.000 __..-_i!q.q-o_q I OH __q-09!.q_q-q 4t2.OOO* .--sgb.ooo .-1.9?9,qqo zao.ooo - !'89:q00 I - o OH H - __?j1l0_..00q-..L-q12.o00 600.000 I J2o.oog - - o r i - - _ ?,..qq_o.ggq 720.OOO .:1_1260.gqq iao-ooo I rc0.q00- - -e?o.ooo OH
_9,.0q,0,q99 1.350.000 I OH __4.?.qq:o_o_o_ .-__1,1?q,qgq I -_-oH OH 4.ggQ.qQg_ 1:11910_00 I _ _ o H - _!-?qq.0!g __L11s-qqg I _ r.Qao.qqg.-_l.g,Lq,.ooo -_9-t1_ _1.?-6qgg_q. __!,99,0-,9q0, I
4 -qnn non
1.260.000
750.OO0
900.ooo
400.o00
I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-12-
29
SATUAN BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAII
DINAS LUAR NEGERI da-lam US$
NO
GOLONGAN
NEGARA GOL. A
(iIJL.l'
(i(,L.
AMDRIKA UTARA
4
5
AMERIKA SELATAN Argentina Venezuela Brazil Chile
EROPA BARAT Austria 1 5 Belgia
_lq_Perancis
I 7 Rep. Federasi Jerman-1 8 Belanda 1 9 Swiss
Norwegia DWCLlla
Ker4jaan Ingsris EROPA SELATAN
25 Bqsnia Herzegovina 26 27 runanl
29 rur
LLtHal
3 1 Serbia
473 404
417 368
395
277 323 347
242 287
316
270 240 237
221
2s2
9.O7
242
241
282
28r
436 415 386 383 398
AMERIKA TENGAH 1 1 Mexico L2 Kuba 1 3 Panama
EROPA UTARA Denmark Pi"i.nal"
527 447
464
Columbia Peru _8_ _ 9 Suriname 1 0 Ekuador
_20 2L 22 23 24
GOL. D
r)
I - Amerika Serikat 2 Kanada
o
()
318
4n6.
?n<
414
307
504 466 5t2
453 419
4+3 463
509
_172 453 517
___.___!59587
464 4LL 416
_ ._____iff. !21
_
318 282 382 282 272 322
?17
_ 439 534
432
___.
_ !91_ 287 27t 321
313 286
?1?___ _____q.11
+22 s20
473 379 472
_t?s
__ ?8?
?12
361
28'1
?7s _ _____._21r_.
334 353 287 242 372
401
t21
27r
354 288
444
286 241 222
272
--_--_-_-'i6 483 457
24r
_?61
409 465
420
307
29r
281 277 295 273
429
_"_ 91q
313
431
------33 352 286
24r 371
______.24_L 277
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
dalam US$
NO
GOLONGAIT
NEGARA GOL. A EROPA TIMUR Bulsaria wzecn Hongaria Polandia Rumania
E
33 34 35 36 *33_ Rusia 38 Slovakia
39
Ilzra
AFRII(A TIMUR Ethiopia 43 Kenva t,^ 44 I\f a r{ 45 L d t z a u l L i 46 Zimbabwe 47 rvrvzquut\.|u5
B
GOL. C
426 421 407 416
_-- _ _sq6 +29
361
-_- _____9_1.? 334 296
__ __i.qq_
285 319
367 390
320 331
_ 3q1
.
GOL. D
(s
4
425
AFRIKA BARAT 40 Niseria 4 l 9srlgRal
AFRII(A
(i()L.
293
_ _._-q99__=___30q
361 381 _ 512 387 382
3i3
277
31
277
197
c?c
__l.0*6297
328
290
313 276
292 206
201
257 276 244
206 t82
291
19?
_ ?7.2 244
r67 196 141
_ _?q3-___ _ -___1_82
263
216 212
2t5 211
247 25I
135
161 201
SELATAN-
48 Namibia
300
1?
. -202
AFRIKA UTARA y)*gl], _q_0*
5 1 Mesir 52 53 Tunisia 54 Sudan OD Libya
-.- _
ASIA BARAT 56 \zerbaiia 58 59
lral< nrrlanio
6 n K,UWart --rlr
6 1 rJrDanon 62 Qatar _63 64 T\rrki 65 Pst. Arab Emirat
_99_
67 Saudi Adbi".esultanan Omq4
342 368
342 308
308 273 251 247 282 254
498
459
_ -_ _**L9?
287 212 192
---__-- __1_q_-- -- - -?-186 _ . 397 365
283 254
406
293 267
357 386 358 365 459 _ 353 391 359
276 257 270 323
184
189
16.5
365
364
186
2 2 ? ___=--zqg_ 20t 196
__ ____2_qq 186
196
_2Qq .__,-_____196_ 2to 188
276
302 - t-97 215
254
r97
2tL
190 191
_ !81_ 2ro
224 t97 . -257207 275
_
2R6
301 l06
207 185
.//
/ /
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-L4(dalam US$) NO
GOLONGAN
NEGARA
(21
GOL. A
GOL. E
(3)
(4)
ASIA TIMUR 69 Rep.Rakyat Cina 70 Hongkong 7 l Iepqag 72 Korea Selatan 73 Korea Utara
378 472 519 421 395
ASIA SELATAN 74 Mganistan
385
.tJ
Bangladesh 76 India
339
Gc|l,.
(J
(5)
GOL. D (6)
238
207
206
320 303 326 238
287 262 297 207
286 261 296 206
226 L96 263
173 t67 242 182 t67 202
172 1,66 241 181 166 181
77 Pakistan 78 Srilanka 79 ran
352 343 348 351
20L 260
ASIA TENGAH 80 Uzbekistan 8 1 Kazakhstan
392 456
352 420
287
334
254 333
4L2 424 381 392 368 380 383 374 296 392
278 290 253 275 250 262 265 256 223 354
222
221
224 212
229
221, 211 201 L96 t96 t96 196 t96 796
439 392 425 385 363
403 246 387
272 222 276 237 22I
27t 221 224 L92 t79
203
ASIA TENGGARA
82 Philipina 83 84 85 86 87 88 89
Singapura Malaysia fhailand Myanmar Laos
Vietnam Brunei Darussalam 90 Kamboia 9 L limor Leste
2rI 197 202 204 197
r97
ASIA PASIFIK
92 93 94 95 96
Australia Selandia Baru Kaledonia Baru Papua Nueini
Fiii
s53 329
/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-15-
30
SATUAN BIAYA TrKET PER.'ALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGpRT IONE WAYI dalam
NO. (1) I 2 3 4 D
6 7 8 9 10 11
PERWAKILAN
JAI(ARTA. Ekonomi
Bisnis
(3)
AI
2.400
Astana
1.150 3.490 1.400 3.490 3.490 1.060 3.330 3.450 2.430
Athena
3.a20
QI
Abu Dhabi A,buia Addis Ababa Alger Amman
Amsterdam Ankara Antananarivo
B.S Begawan
t 2 Baghdad 1 3 Baku T4 Bangkok 1 5 Beijing L 6 Beirut 1 7 Beograd 1 8 Berlin 1 9 Bern 20 Bogota 2l Brasilia 22 Bratislava 23 Brussel 24 Bucharest 2 5 Budapest 26 Buenos Aires 27 Oairo 28 Canberra 29 Cape Town 30 3aracas 3 1 Chicago 32 Colombo
680
2.600 2.400
1.060 1.160
2.470
r.920 r.220 3.720 2.550 5.960 1.980 4.O50 1.510
t.220 4.890
2.370 2.I30 3.990 3.060 3.240
t.240
PERUIAKILAN - JAKARTA
PERUIAKILAN
5.240
Eksekutif
Ekonomi
(s) 2.320
{6)
ftl
2.L30
4.220 7.5rO 2.650 t.770 2.L60 3.670 2.660 4.670 3.660 3.800 1.240
4.550
t6.820
3.080
5.020
1.800
3.520 4.O10 3.750 5.310 4.010 2.720 4.830 850 3.000
5.520
t.220
5.r20
880
5.410 7.590 5.500 5.640 7.430
890 1.890
3.900 1.150 1.730 2.890 3.330
-
r.o20 4.204 4.800
2.4{o 1.560 3.220
920 2.600 2.400
t.220
550 630 890
3.360 5.880
1.810 4.270 4.91O 7.300 8.330
4.620
7.sLO
9.440 5.050 4.830 4.350 4.340 9.890 1.860 2.490 5.160 6.680 3.260 t.690
9.990 10.040 5.010 7.840 7.470 9.110 5.310 3.420 5.370 10.520
- s,999 2.L70
Bislis
t.370 1.180 4.730 3.310 3.200 4.810
4.so0 1.860 2.450 3.980 1.5i0
9_.480 3.460 5.200 3.520
s8o
Eksekutif (8)
5.330 7.900
2.810 6.910 3.610 6.690
3.700 4.140 6.500 6.610 1.770
3.000 3.900 730 1.010
4.200
3.100 2.570
7.860
3.020 5.660 7.770 6.820 8.040 6.500
3.790 3.500 13.010 1.960 4.760 5.780 7.0,60 6.680 1.150
4.800
1.600 1.530 9.130 6.330 12.OOO 8.910 11.440 11.O80 LO.220 8.780
7.270 10.530 3.770 5.7tO
6.390 12.920 10.600 1.810
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
vuv
lq4ralu
NO.
PERWAKILAN
1
QI
33 Dakar 34 Damascus 35 36
37
Dar Es Salaam
Darwin Davao Citv
38 39 40 4l
Den Haag
42 43
Dubai Frankfurt Guangzhou Hamburg Hanoi Harare
44
45 46 47 48 49 50 51
Dhaka
Dili Doha
Havana
Helsinki Ho Chi Minh Hongkong Houston
52 53 Islamabad 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
Jeddah Jenewa
Johor Bahru Kaboul Karachi Khartoum Kopenhagen
Kota Kinabalu Kuala Lumpur Kuching Kuwait Kyiv Lima Lisabon London Los Angeles
JAI{ARTA.
Ekonomi
(3) 5.460 3.170 7.460 3.780 1.140 3.820 1.530
3.690 2.140 2.I40 3.820 990 L.470
1.340 5.520 3.500 2.530 590 980 3.030 3.940 2.490 1.450 450 2.360
2.080 2.400 3.870 560 360
s30 2.060 1.240 3.290 1.190
3.350 1.320
PERUIAKILAN - JAKARTA
PERWAKILAN
Bisnis
(41
Eksekutif
{s)
7.610
2r.7lo
3.r20
4.t20
7.930 3.390 1.430 4.930
2.280 3.800 2.390
Ekonomi (6)
4.150 1.730
- -1,9-so 7.080 5,920
_3€99_ 4.500
Blsnis ffl
9.270 3.030 2.610
4.420 3.060
3.440
3.r70
3.260
1:.o29__ 1?e_9 2.790
5.100
1.660 1.500 1.190 1.570
2.LOO 2.600
1 . 11 0
6.150 1.630
7.2rO
2.2rO
5.650
3.050
r.220
5.240
7.180 7.100
920 2.840 3.500
4.040
1.630 8.530 5.680 4.460
660 890
3.620
z.rso 3.450 1.630 2.890 4.950 _ _ _ 7 . 0 6 9 ?..r7o. 510 720 610 1.430 4.380 2.930 2.980 - 1 . 1 9 0 2.+70 2.400 4.600 3.100 r.700 7.O20 4.9r0 370 1 . 0 5 0 880 sso eio 580 340 1 . 0 2 0 790 1.800 2.570 2.510 --z.oso a.soo 3.750 3.430 10.000 5.560 3.500 5.100 2.660
7,ar9 7.290 4.340
2.590 t.640 2.420
8.860 2.230
3.O00 3.060 2.920 8.950 2.O40 9.580 1.300
1.890
3.560
2:9ro
r.620
2.730
3.670 6.O70 1.390
7.r80 1.160
10.180
3.990 2.420 2.330
2.490 4.980 1.100 5.0i0 750 5.600 4.930 750 1.410
Eksekutif (8)
4.050 5.600
- * - 1,9-99
5.170 7.100 8.800
840
i.oro
r .700
2.L20
6.860 2.740 2.270 6.630 640 3.290 1.400 3.100 3.530 830 750 750
8.180
3.200 3.050 10.370 810 2.tLO 1.900 4.600 6.720 1.260 860 1.190
2.130
2.920
3.640
6.600
6.720 13.560
6.660
ro.220
4iio
9.010
3.690
7.210
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-17-
NO.
PERWAKILAN
(1)
QI
JAI(ARTA. PERUIAKILAN Ekonoml
Madrid
3.970
7l 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Manama
2.030 950 3.560 1 . 11 0
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 g6 97 98 99
ro0
Maputo
Marseille Melbourne Mexico City Moskow Mumbav Muscat Nairobi New Delhi New York Noumea Osaka Oslo Ottawa Panama Citv Paramaribo Paris Penang
Perth Phnom Penh
Port Moresbv Praha Pretoria Pyongyang
Quito Rabat Riyadh
Roma San Francisco _10_1 1"02 Sana'a 103 Santiago 104 Sarajevo 1 0 s Seoul 106 Singapura
Bisnls
(3)
70
Manila
dalam U PERWAKILAN JAKARTA
Eksekutif
{4) 4,860 3.070 t.240 6.300 5.230
700
2.300 3.420
1.950 2.310 640 1.980
4.890 1.870 2.450
(sl 7.4LO 3.450 1.750 8.610 7.300 3.180 9.690 7.71O 2,350 3.580 6.L40
Ekonoml (6)
2.1,20 2.050 920 3.300 3.370
3.r 70
4.640 6.990 2.620 7.180
2.480 2 3_102 730
5.570
4.820 4.O20
4.320 2.690 1.440 1.240
2.340 6.600 4.060
1.280 530
3.290
-
640 1.100 1.130 4.350 3.500 4.250
i.aoo
to.440 2.670 600 2.360
1..r20
L.320
4.500 4.860 5.370
3.330 2.t20
4.970 5.180 2.450
8.070 8.020 2.750
3.370 2.660
3.060 8.040 4.590
t.280
7ro
3.320
7.gtO 12.540 7.630 880 3.650
z.s0o
6.230
1.920
3.020
1.050 460 520 790 3.890 2.480 3.540 1.500 2.670
1.380
6.410 11 . 1 9 0
4.L90
1.700
rr.760
?'9-99
1.610 5.680
2.360
2.600 6.360
2.050 L.200 4.520 6.O20 4.330
3.130
r .870 6.890 2.O40 5.030 3.480 4.050
{8) 8.440
2.060
l:^l,n
1.540 4 . 11 0 t.7IO
(71 4.420
6.720
4.000
3.t20
Eksekutif
3.970 3.930. 7.120 2.060
3.270 650
-
Bisnis
2.900 1.500 5.430
4.900 1.640 3 . 11 0
5.230 3.400 4.580 7.O24 7.740 11.990 5.940 600 3.980 1.900 6.340 4.580 4.350
i.8-oo 8.260
LO.290 6.470
t.920 3.830
9.260 5.460 4.670 8.500
to.620 10.390
L2.280 10.890 1.OOO 4.470 2.O70
6.500 10.610 5.350
2.300 11.970
___5:059 __-7.ee9. 13.030 1.890
2.380
3.490
5.340 4.130 3.910 9.630
2.O20
3.750
9.690
3:110
J,839-
1.510
8.420 2.280
7.630 2.31O 570
_3.700 860 t40
1.850 5.050 6.130
3.520
1.310 730
5.880 8.7LO 1.650 960
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-18U NO. I L07 108 109 110 111 LL2 113 LL4 115 116 t17 118 119 120 12T 122 t23 t24 t25
PERWAKILAN
(21 Sofia Songkhla Stockholm
Suva Sydney Tashkent lawau Teheran Tokyo Toronto oli
VanCouver Vanimo Vatican Vientiane Warsawa Washington Wellington t26 Wina r 2 7 Windhoek t28 Yangoon L29 Za*reb
PERWAKILAN - JAKARTA
JAI{ARTA. P9RWAKILAN Ekonomi f3) 1.930
700 2.180 2.250 1.840 740 600 2.200
t.o70 1.970
2.580 1.2tO t.670
2.200 1.440 900 1.190 1.480 2.650
2.4tO 1.610 750 1.980
Bisnis (4)
Eksekutif
(s)
Ekonomi (6)
4.490
8.210
r .740
800
t.204
700 1.810 1.590 3.510
4.860 3.380
2.280 2.620 910 3.100 1.570
6.970 5.410 2.680 3.970 1.160 4.OOO
2.r40
3.390 3.230 3.520 2.420 3.700
7.270 4.800
3.370 1.250 4,400 3.330 3.120 3.370 13.410 950 3.790
5.340 1.380 6.690 5.410 4.100 6.550
4.890
3.090 5.200
6.700 1.100 6.560
"
1.obo 370 2,200 1.580 1.990
2.460 1.680 1.810
2.200 1.890
t.t70 1.480
2.960 t.620 2.320 3.440 750 1.910
Bisnis
(71
Eksekutif (8) 7.460
4.930
800
t.204
5.280
8.460 3.670
3.320 4.690 4.260 750 3.100
2.230 7.740 3.870 2.370 3.800 3.700
6.200 -"t.dCo 1.000 4.000 2.520 5.810
12.050 8.800
3.750 950 10.190 7.500 5.160
._e-.-6J9: 6.320 950 6.890
4.L90
5.200 4.480
1.500 7.610
7.500 4.9LO 6.900 4.460 1.100 5.870
//
KEUANGAN MEN,TERI INDONESIA REPUBLIK
_19_
PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2013 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 1. Honorarium
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya bedauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran danfatau beban keda Bendahara Pengeluaran sangat berat, menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya. b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. d. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 1O% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. 2.
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan (ULP|
Pengadaan Barangl JasalUnit Layanan
a. Honorarium Pejabat Pengadaan BaranglJasa Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa melaksanakan untuk pemilihan penyedia barang/jasa penunjukan melalui langsung/pengadaan langsung paket pengadaan untuk barangl pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 8p10o.00o.000,00 (seratus iuta rupiah) untuk paket pensadaan iasa
A',Sllsf,t\f;ts4i'?3ll -24 konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.O0O.O0O,00(lima puluh juta rupiah). b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang lJasaltJnit Layanan Pengadaan Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. 3.
Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan oleh Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk melakukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
4.
Honorarium Pengelola PNBP Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PNBP. Jumlah staf/anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam I (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PNBP setiap satuan kerja.
5.
Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan unit akuntansi masingmasing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut: a. Ditetapkan atas dasar keputusan menteri paling banyak 7 (tujuh) orang; b. Ditetapkan bukan atas dasar keputusan menteri paling banyak 6 (enam) orang.
6.
Honorarium Pengurus/Penyimpan
BMN
Honorarium Pengurus/Penyimpan kepada BMN diberikan pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tusas rutin selaku rus
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-21
barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengums/penyimpan BMN paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang. 7.
Honorarium Penelitian/Perekayasaan 7. 1 Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional peneliti/perekayasa yang terdiri dari Peneliti/Perekayasa Utama, Peneliti/Perekayasa Madya, Peneliti/Perekayasa Muda, dan Peneliti/Perekayasa Pertama yang diberi tugas berdasarkan surat perintah melakukan pejabat yang untuk dari berwenang penelitian/perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. 7 .2 Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari Pembantu Peneliti/Perekayasa, Koordinator Peneliti/Perekayasa, Sekretariat Peneliti/Perekayasaan, Pengolah Data, Petugas Survey, Pembantu Lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa. Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Catatan: Honorarium penelitianlperekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.
8.
Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD /Kegiatan Sejenis Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnyal masyarakat. Honorarium ketentuan:
narasumber
pegawai negeri
dapat
diberikan
dengan
a) berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelen ggara; b) berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyele nggara I masyarakat. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK.INDONESIA
-22-
diberikan uang narasumber. 9.
harian
perjalanan
dinas
dan
honorarium
Honorarium Panitia Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/
selaku FGD/
Kegiatan Sejenis Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yar,g diberi tugas kegiatan panitia melaksanakan sebagai untuk seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara I masyarakat. Jumlah panitia maksimal lOo/o(sepuluh persen) dari jumlah peserta. 1O. Honorarium
Penyuluh Non Pegawai Negeri
Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yarrg berwenang. 11. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Satuan biaya honorarium diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. L2. Honorarium Rohaniwan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan. 13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Setingkat berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Menteri/ Pejabat Eselon I/ KPA. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: a) mempunyai keluaran (outpuf)jelas dan terukur; b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; wal meru s tertentu kePada atau
"/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 14. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada pegawai negeri f non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/ Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. 15. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium Tim PenSrusunan Jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk men5rusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu rlmum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. 16. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/MaJalah Honorarium tim pen5rusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menJrusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 17. Honorarium
Tim Pengelola Webslte
Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola uebsite, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara. 18. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.
v/
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-24-
lg
Honorarium Sidang/ Konferensi Internasional-KTM, Regional/ Multilate ralf
SOM {Bilateral/
SOM internasional-KTM, sidang/konferensi Honorarium (bilateral/regional/ muliiiateral) dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior offtcial berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang. Jumlah hari (maksimum) pemberian honor: Konferensi Tingkat Menteri (KTM)
: 3 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hati setelah kegiatan.
Senior OJficiaIMeeting (SOM)
:
Pegawai negeri penyelenggara perjalanan dinas. 20. Honorarium Internasional
2 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.
kegiatan
tidak
diberi
Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan
uang
harian Berskala
berskala Honorarium uorkshop/seminar/sosialisasi/sarasehan internasional dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara berskala kegiatan workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang. Jumlah hari (maksimum) pemberian honor: t hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + t hari setelah kegiatan. Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan. Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas. 21. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber non pegawai negeri WNI yang untuk kegiatan workshoplseminar/sosialisasi/sarasehan diselenggarakan di luar negeri. yang pegawai negeri Narasumber Kelas A non : Narasumber disetarakan dengan menteri, ketua dan wakil ketua iembaga negara. Narasumber Kelas B
yang pegawai negeri non : Narasumber disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/C ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara.
v/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESTA
-25-
Narasumber Kelas C
pegawai : Narasumber yang non negeri disetarakan dengan pegawai negeri Gol Ill/c
;it??Xl"1engan
rvlb dan perwira menengah
Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara. 22. Yakasi dan Honorarium
Penyelenggara Ujian
Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi Honorarium pen5rusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. 23. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNSI Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berdasarkan jumlah hari masuk kerja.
dihitung
Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan. 24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari. c. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan. 25. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Uang Saku Rapat di Dalam Kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang: a. rapat melibatkan eselon I lainnya b. dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur d. dilenekapi de surat i oleh peiabat ne ditan
r/
". MENTER!KEUANGAN REPUBLIK.INDONESIA
-26-
setingkat eselon ll/kepala satuan kerja. e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan f. *rrt"i pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/ kepala satuan kerja) Catatan : a. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi b. Dalam hal struktur organisasi pada Kementerian NegarafLernbaga paling tinggi eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
26. Satuan Biaya Uang Harian PerJalanan Dinas Dalam Negeri Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku. Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dan rupiah), Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar kedudukan dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.
27. Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard Saku Paket Fullboard
serta FulldaglHalfdag
di Luar Kota dan Uang di Dalam Kota
Uang harian paket fullboard di luar kota diberikan kepada peserta kegiatan rapatlpertemuan yang diselenggarakan di luar kantor kegiatan paket sebagaimana biaya dimaksud satuan dalam rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota. Uang saku paket fullboard dan fultdag/halfday di dalam kota diberikan kepada peserta kegiatan rapatf pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan paket fullb oard dan fulldag / halfdag di dalam kota. Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, bagi peserta yang karena untuk faktor tambahan waktu transnortasi memerlukan
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-27 -
berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk l(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. 24, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan Dalam pelaksanaanrlya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. 29. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Satuan Biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negerifnon pegawai Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang pengmapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut: a. Golongan A menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh /kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk peraturan perundangberdasarkan undangan dan pejabat eselon I. b. Golongan B
duta besar, pegawai negeri sipil golongan lV /c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (special enuog) dan pejabat lainnya yang setara.
c. Golongan C
pegawai negeri sipil golongan IIIIc sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.
d. Golongan D
pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-28-
egawai Yang melaksanakan perjalanan dinls ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya. 30 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (one wag) Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya p"*"*"1 udara perjalanan dinas pindah dan diberikan pembeliar, lit "i untuk satu kali jalan (one taagl. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negataf pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Neglri y.ng digunakan untuk meiaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya. Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri: 1) Klasifikasi Firsf diberikan untuk Golongan A; 2) Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan B; atau 3) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D; Catatan: Yang dimaksud dengan keluarga yang sah adalah: Undang-Undang ketentuan yang menurut sah a. isteri/suami Perkawinan; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh iima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai silan sendiri.
MENTERIIGUANGAN,
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
KEPA
GIA NIP.
ttd. ENTERIAN
AGUSD.W. MARTOWARDOIO
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(dalam
URAIAN
NO
(21
(i Kepulauan Riau Jambi Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Bangka Belitung Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yograkarta JawaTimur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa TenggaraTimur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat 7
SATUAN
(3) Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kdi Orang/Kali Orang/Kali Orang/KaIi Orang/Ituli Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orc,nglKaJi Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kati Orang/Kali Orang/Kali Orarg/Kali Orang/KaJi Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/KaIi Orang/Kali Orang/Kali
BIAYA TA 2013 (4)
rs.00o I
14.000| 13.000| 14.oo0| 14.OOO I I r3.000| 14.000lI 1 1 . 0 0 0| 1 1 . O OIl O 14.OO0 10.000 10.000 11.OO0 13.O00 14.000 17.000 13.000 11.000 11.O00 13.000 14.000 11.O00 12.O00 r 1.000 11.000 15.000 15.000 16.OOO 25.000 20.000
SATUAN BIAYA PENGADAAN BAIIAN MAKANAN 7.t
I I |
I I I | I I I I I I | | I | 7.2 I I I I I I | 7.3 I I I
Anggota TNI/POLRI Non Organik a. Operasi Pasukan termasuk creut kapeJ laut/terbang
*1 l"vo"J.
a.z r
OH OH OH
42.OOO 45.000 51.000
OH OH OH
34.O00 36.000 41.OOO
OH OH OH
34.000 36.000 41.000
OH OH OH
30.o00 32.000 36.000
OH OH OH
25.000 27.OOO 30.000
OH OH OH OH OH OH
14.000 18.000 15.OO0 19.000 17.000 22.OOO
OH OH OH
30.000 32.000 36.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-3-
7.4
7.5
7.6
7.7
7 .8
7 .9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon lll Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) a. Rayon I b. Rayon II c, Rayon III Petugas Pengamatan Laut a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III ABKCadangar padaKapal Negara a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III ABK Aktif pada Kapal Negara a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Trafrc Information a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Petugas Pabrik GasAga untuk Lampu Suar a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Penjaga Menara Suar (PMS) a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Kelompok Tenaga Kesehatair Kerja Pelayaran a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III RescueTeam a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Malasiswa/Siswa Sipil a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III Mahasiswa Militer/Semi Militer a. Rayon I b. Rayon II c. Rayon III
BIAYA KONSI'MSI TAHANAN
OH OH OH
25.000 27.aOO 30.000
OH OH OH
17.000 18.000 20.000
OH OH OH
25.OOO 27.OOO 30.000 25.000 27.OOO 30.000 30.000 32.000 36.000
Seruice (VTIS)
OH OH OH
30.000 32.000 36.OOO
OH OH OH
30.000 32.000 36.000
OH OH OH
30.ooo 32.OOO 36.000 30.000 32.000 36.000 30.o00 32.OO0 36.000
OH OH OH
30.000 32.000 36.000
OH OH OH
30.000 32.000 36.OO0
OH OH OH
34.000 37.000 41.000
OH
34.000
Pegawai/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun
59.000 s74.OOO 546.000 482.OOO 5.718.OOO 6.859.OO0 8.059.000 8.554.OO0
BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
Inventaris Kantor Personal Komputer/Notebook Printer AC Split Genset lebih kecil dari 50 KVA Genset 75KYA Genset 10OKVA Genset 125 KVA
,rN eR h^ '€r* -,,t/l/,
t\\\\\
wffi@
W
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-4-
(daIam
SATUAN
URAIAN
tYo
t2l
t
g.g 9.LO 9.11 9.72 9.13 9.L4 9.L5 9.16 9.17
Genset 15OKVA Genset 175 KVA Genset200 KVA Genset 250 KVA Genset275k{,IA Genset30O KVA Genset350 KVA Genset450 KVA Genset 5O0 KVA
I I I I I I I I I
BIAYATA 20L3 (4)
(3) Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun
10.530.000 11.754.000 12.589.OO0 13.326.O00 I4.LA7.OOO 16.637.000 LA.225.OOO 20.343.000 25.226.OOO
Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel Orang/Stel
5.100.000 5.100.000 800.000 800.o00
Orang/Stel
300.000
I
1 0 SATUANBIAYATOGAHA(IMDANJAKSA l0.l lO.2 10.3 70.4
I I I I I
TogaHakimAgung Toga Hakim Konstitusi Toga Hakim pada Pengadilan Negeri/Tinggi dan Pengadilan P4jak TogalaksapadaPengadilanNegeri/Tinggi
I 1 1 SATUANBTAYATOGAMAHASISWA ] L2 SATUAN BIAYA PENER.'EMAIIAN DAN PENGETIKAN
I I
12.1
12.2
DariBahasa Asing ke Indonesia a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia b. Dari BahasaJepang c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda d. Dari Bahasa Prancis, Jerman e. Dari Bahasa Asing Lainnya
I
Dari Bahasa Indonesia ke Asing a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris b. Ke BahasaJepang c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda d. Ke Bahasa Prancis, Jerman e. Ke Bahasa Asing Lainnya
1 3 SATUAN BIAYA PENGGANTIAN UNTUKPEGAWN
INVENTARIS
LAMA DAN/ATAU
PEMBELIAN
II|VENTARIS
Halaman Halaman Halaman Halaman Halaman
Jadi Jadi Jadi Jadi Jadi
125.000 200.000 200.000 145.000 145.O00
Halaman Halamaa Halaman Halaman Halaman
Jadi Jadi Jadi Jadi Jadi
125.000 200.000 200.000 145.000 145.000
Pegawai/Tahun
1.340.000
BARU
1 4 SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON.GELAR DALAM NEGERI
I I iI I I
14.1 ProgramDiploma I, III, dan Diploma lV/Strata 1 a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional - Diploma I dan Diploma III - Diploma IV dan Strata 1 b. Uang Buku dan Referensi per tahun - Diploma I - Diploma III - Diploma IV dan Strata 1 14.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2 a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional - Strata 2 dan Spesialis 1 - Strata 3 dan Spesialis2 b. Uang Buku dan Referensi per tahun - Strata 2 dan Spesialis 1 Strata 3 dan Spesialis 2
OT OT
15.000.000 16.000.o00
OT OT OT
1.200.oo0 1.500.000 1.750.000
OT OT
19.000.ooo 20.000.000
OT OT
2.OO0.OO0 2.250.000
I 1 5 ISATUAIT BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI | 15.1 Mesin FotokopiAnalog I f 5.Z tr,tesinFotokopi Drgftal
II
1 6 IHOIVORARIUM NARASUMBER KIIUSUSI IPAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA
Bulan/Unit Bulan/Unit
3.800.000 5.O00.000
OJ
1.500.oo0
Iunrur KEGIATANsEMTNAR/RAKoR/sosrALIsAsr/DrsEMINAsr/FGD/TGGIATAN ISE.'ENIS
,'v I
/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAIiI DAIiI OPERASIONAL KENDARAAN DINAS 17.1 Pejabat
ru
PROVINSI
NO.
(2)
(1)
(3)
BIAYA TA 2013
(4)
Unit/Tahun Unit/Tahun
38.880.000 36.090.O00
ACEH
Unit/Tahun
29.430.O00
SUMATERA UTARA
Unit/Tahun
29.450.OOO
RIAU
Ulit/Tahun Unit/Tahun UnitlTahun
29:410.:090 29.380.000 29.430.000 29.450.000 29.430.000
1 . PF^IABAT NEGARA 2 . PRIABAT ESELON I 3 . PRIABAT ESELON II
3.1 3.2 3.3 3.4
SATUAI{
KEPULAUAN RIAU
3,5 JAMBI 3 . 6 SUMATERA BARAT
3 . 7 SUMATERA SELATAN 3 . 8 LAMPUNG 3 . 9 BENGKULU 3 . 1 0BANGKA BELITUNG
Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun
_ UnitlTalun Unit/Tahun
29.430.OOO 29.430.OOO
29.430.4OO 29.230.OOO 29.230.OOO 29.190.000
3 . 11 B A N T E N
Unit/Tahun
3 . 1 2JAWA BARAT 3 . 1 3D.K.I. JAKARTA
Unit/Tahun
3 . 1 4 JAWA TENGAH 3 . 1 5 D.I. YOGYAKARTA
Unit/Tahun Unit/Tahun
29.340.OOO
3 . 1 6 JAWA TIMUR
3 . r 7B A L ]
Unit/Tahun Unit/Tahun
3 . 1 8 NUSA TENGGARA BARAT 3 . 1 9 NUSA TENGGARA TIMUR 3 . 2 0 KALIMANTAN BARAT
Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun
29.340.OO0 29.510.000 29._56_0-:,0_00 29.560.000
3 . 2 1 KALIMANTAN TENGAH
UnitlTahul
29.840.000
3 . 2 2 KALIMANTAN SELATAN
Unit/Tahun
29.750.OOO
3 . 2 3 KALIMANTAN TIMUR
Unit/Tahun
29.800.000
3 . 2 4 SULAWESI UTARA
un!t/Tahg1
2e:21q.-q9_9
3 . 2 5 GORONTALO 3.26 SULAWESI BARAT
Unit/Tahun Un t/Tahun
29.800.000
3 . 2 7 SULAWESI SELATAN
Un t/Tahun Un t/Tahun Un t/Tahun Unit/Tahu1_ Unit/Tahun Un t/Tahun Un t/Tahun
3 . 2 8 SULAWESI TENGAH
3 . 2 9 SULAWESI TENGGARA 3 . 3 0 MALUKU 3 . 3 1 MALUKU UTARA 3.32 PAPUA 3 . 3 3 PAPUA BARAT
Unit/Tahun
293_4_q:g_0_o
29.730.OOO
29.4lO.OOC
2e.41o.oqg 29.860.O00
29.880.000 30.010.000 29.930.O00 30.100.ooo 30.060.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-6-
t7.2 Operasional lalam
NO.
1) t. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8 9. 10 11 I2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 22. 23. 24 25. 26 27 28. 29 30 31 31 33
(21
(1)
(3)
DOUBLE GARDAN
RODA DUA
(4)
34.110.000 2s.570.O00 3 4 . 1 5 0 . 0 0 0 25.520.000 3 4 . 1 1 0 . 0 0 0 25.500.000 34.090.000 25.540.000 34 1 1 0 . 0 0 0 25.570.000 34 150.000 25.540.000 3 4 . 1 1 0 . 0 0 0 25.540.000 _ s ! 1lo:o9o 25.540.4O0 34 1 1 0 . 0 0 0 25.540.000 3 4 . 1 1 0 . 0 0 0
25.540.000
ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA
93:920.009 _ es._31o.ggo 33.920.000 33.880.0O0 _ _ ?s..4501099341020-.000 25.450.000 34.020.000 25.450.000 34.020.000 25.630.O0O 34..L90.OOO 25.680.000 34.250.000 25.680.000 34.250.000 25.340.000 25.300.000
(s) 3.480.000 3.530.000 3.480.000 3.430.000
3:189.:oOO 3.530.000 3.480.000 3.480.000
3.480.000 3.480.000 3.380.000 3.380.0O0 3.380.000
g:13_g:o_0_0 3.430.000 3.430.000
3:539j0_9_g 3.530.000 3.530.000
2q:199:ooo34:3?_9:qOOg.qqo.pqq 26.290.OOO 34.490.OOO 3.630.000 3.580.000 26.200.OOO 34.410.000 216,24O.OOO34.450.000 ..3:sqO:O-oO 3.580.000 26.150.O00 34.370.000 3.630.OO0 26.240.OOO 34.450.OOO 25.520.000 94 1_10:000 3:190...0_0-0 25.520.000 34 1 1 0 . O O O 3.430.000 2 6 . 3 1 0 . 0 0 0 3 4 . 5 1 0 . 0 0 0 3.630.000 3.699,99q 26.330.OO0 34.530.000 3.730.000 26.470.OOO 34.650.000
GORONTALO
SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH
pur:jtwE_srrENGG{RA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT L7.3
No.
RODA EMPAT
PROVINSI
26.380.000 34.570.000 3.730.000 3:8q0.000 26.560._000 34.730.000 26.570.OO0 34.690.0OO 3.780.000 Roda 6 &
Boqt
Uraian
(2) 1 Roda 6 2 . np{e 9_{!t}9gq lShanan Kejaksaan 3 . Speed Boat
Satuan
Biaya TA 2013
(3)
(4)
Unit
V'i! Unit
2 1 .11 0 . 0 0 0 39.250.0O0 17.960.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
L7.4 Operasional Patroli Jalan Raya (PJRI dalam ru
PROVINSI
NO.
(2) I 1 . ACEH 2 . SUMATERA UTARA 3. RIAU 4 . KEPULAUAN RIAU 5.
JAMBI
SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN 8 . LAMPUNG 9 . BENGKULU 1 0 . BANGKA BELITUNG 6 7
11. BANTEN
1 2 . JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA L 4 . JAWA TENGAH 1 5 . P_,r_Y_OGIIKARTA
PJR RODA EMPAT
(3)
PJR RODA DUA (< 25O CCI
(41
PJR RODA DUA
F 75Occl
(s)
42.080.000 17.930.000 36.130.000 42.130.000 18.090.000 37.860.000 42..940:OOO 17.930.00"0 .3-q:13-q:gqq 4 1 . 9 9 0 . 0 0 0 17.770.OOO35.260.000 42.080.000 17.930.000 3 6 . 1 3 0 . 0 0 0 42.130.000 181090:909 37.860.000 42.O80.000 17.930.O00 36.130.000 42.080.000 17.930.000 36.130.000 _ 1?10q0.ooo12930:oo9 36.130.000 42.080.000 17.930.000 36.130.000 4 1 . 6 5 0 . 0 0 0 T 7 , 6 T 0oo0 34.400.000 41.650.000 :17:61O:go0 3_1:1.0q.:oqo 41.550.000 1 7 . 6 1 0 . 0 0 0 34.400.000 41.890,000 1 7 . 7 7 0000 35.260.000 41.890.000
17.77A.OOO 9q'?qo.9o-q 77.770.OOO 35.260.000
1 6 . JAWA TIMUR
41.890.000
17. BALI 1 8 . NUSA TENGGARA BARAT 1 9 . NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 2 t . KALIMANTAN TENGAH 2 2 . KALIMANTAN SELATAN
42.280.OOO 18.090.000 37.860.000 !?.970.o90 19:0?01ooo37.860.000
23. KALIMANTAN TIMUR 24. q_ql,4lyEs-l _urARA 2 5 . GORONTALO 2 6 . SULAWESI BARAT
43.580.000 43.390.000 43.580.000 42.040.000
?7
42.040.OOO L7.770.O0O 9-5.260:ooO 43.720.OOO 18.420.000 39.590.000 43.770.OOO 18.420 o00 39.590.000
SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI TENGAH 2 9 . SULAWESI TENGGARA
30. 31. 31. 33.
MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
42.370.OOO 18.090.0003 7 . 8 6 0 000 43.430.000 1 8 250.000 38.720.000 43570.0O0 18.420-OOO 39j59O:009 43.480.000 1 8 . 2 5 0 . 0 0 0 3 8 . 7 2 0 . 0 0 0
18.250.000 38.720.000 18.25-0.000_38:720:OO0 18.420.OOO 39.590.000 1 7 . 7 7 0oo0 35.260.000
44.060.OOO 18.7_40.000t0:1-s_o-:goo 43.870.000 18.740.000 40.450.000 44.250.00O 19.220.OOO 43.050.000 44.160.OO0 18.900.000 41.320.000
t-/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
GEDUNG/BANGUNAN
DALAM NEGERI
ru
NO.
PROVINSI
(21
I
t
Satuan
GEDUNG BERTINGKAT
GEDUNG TIDAI{ BERTINGI{AT
(4)
(3) m'ltahun
2 3
SUMATERA UTARA
qf lFh]1t
RIAU
m'ltahun
A
KEPULAUAN RIAU
m'ltaltun
157.000 146.000 165.000 173.000
c.
JAMBI
m:1!4s'
ls2.o0o
6
SUMATERA BARAT
mtltahun
145.000 148.000 143.000 149.OOO 162.000
1 . ACEH
7 . SUMATERA SELATAN 8.
T,AMPUNG
m'/tahun m'Ttahun
9
BENGKULU
tn'/tahun
i 0 . BANGKA BELITUNG I1
BANTEN
-'ltahun
s:l!?l'el
HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN I{ANTOR
(5) 92.000
10,Qq-g
93.000 98.000
i0.000 10.000
86:9_0q
1-o-'90.9
82.000 84.000
10.000
. .81:00_g 91.000 92.OOO
m'ltahun
nf ltanan
- 8,0-:900 81.000
1 5 . D.I. YOGYAKARTA
*'Ttahun
153.00C r42.OOO A2.OOA
1 6 . JAWA TIMUR
*'/tahun
L42.OOO
80.000
T7 BALI
*'/tah,rrt m'ltahurt
145.000 148.000 165.000 164.000 171.000 156.000
82-:oo_9
18
-2o,.KALIMANTAN 21. 22 23 24 25.
m'ltahun
KALIMANTAN SELATAN
m'/tahun
KAL_IMANTAN TIV_UF SULAWESI UTARA
m'?llqhql m'ltahun
GORONTALO
*'/tahut
BSF4r ?6. suLA-wESr 27. 28. 29 30. 31
!r:1!sh\r'.
KALIMANTAN TENGAH
170900 168.000 154.000 153.000 146.000 154.O00 157.000
SULAWESI SELATAN
m'Ttahun m'Ttahun
SULAWESI TENGAH
m'7t"hurt
SULAWESI TENGGARA
p'1-t+uq
MALUKU
m'ltahun
rai.ooo
m'ltahun
188.000 357.000 243.OOO
MALUKU UTARA 9l P A P U A 33 PAPUABARAT
m'Ttahun -27t"h""
_
-
10.000 10.000
82.000 87.000
L 4 JAWA TENGAH
m'ltahut
1O,_o!9
81.0o9___ _- i9-.00-9
r44.OOC
BARAT
r0.00c
143.OO.C
m'ltahun
1 9 . NUSA TENGGARA TIMUR
10.000
83:90q
t 2 JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA
NUSA TENGGARA BARAT
(6)
84.000 96.000
.9J:0oo 97.000 87.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
eq:oqo _ 1q.oo0 95.000 87.000
_ 87.0-90 83.000 86.000
99.00o 106.000 106.000
203:0og 138.000
10.000 13.00C 10.000 10.000 10.o00 10.000 13.000 13.000 13.000 14.000
Lu
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK.INDONESIA
SATUAN BIAYA SEIIIA GEDUNG PERTEMUAN (per empat jamf dalam rupiah NO.
BIAYA TA 20L3
PROVINSI
(1)
(21
{3)
6.800.o0o
1.
ACEH 2 . SUMATERA UTARA 3. RIAU 4 . KEPULAUAN RIAU
_
1_1:000:0o_0 7.300.o00 7.700.000
5 . J_414E r_
,q:_600:_oog
6. 7.
6.500.000
SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN _q. LAMPUNG 9.
BENGKULU
1 0 . BANGKA BELITUNG 11. BANTEN
9.OOO.O00
,
8.OOO:OOq6.600.0oo 7.300.000 6.500.000
1 2 . JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA
17.200.ooo
L 4 . JAWA TENGAH 1 5 . D.I. YOGYAI(ARTA
1O:50_0:O9O 10.500.000 10.100.000
1 6 . JAWA TIMUR L7. BALI 1 8 . NUSA TENGGARA BARAT 1 9 . NUSA TENGGARA TIMUR
20. 2L. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN
KA_LI\{4NT4N rr}lrlR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH
p_u_LAwESr_ TENGGARA
17.500.000
_ 15_:OOo:OOO 7.400.o00 7.400.000 7.000.000 7.500.000 7.OOO.OOO
7.700.ooo_ 11.500.000 7.100.000 7.200.000 10.500.000
7.200.ooo 7.209.ooo*
3 0 . MALUKU
8.OOO.OOO
3 1 . MALUKU UTARA 31. PAPUA 3 3 . PAPUA BARAT
8.OO0.OOO 15.OOO.OO0 11.OOO.OOO
MEN,TERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SATUAN BIAYA SEUIA KENDARAAN (per delapan jam)
ru PROVINSI
NO
RODA 4
RODA 6 / BUS SEDANG
RODA 6 / BUS BESAR
1 1 . ACEH
710.000
1.900.000
3.400.000
2
SUMATERA UTARA
650.000
1.lq00.00.0_
2.700.ooo
3
RIAU
730.000
2.000.000
2.900.000
4.
KEPULAUAN RIAU
760.000
2.000.000
3.300.000
5
{ ly g_r_ _
650.000
1-800.000
SUMATERA BARAT
640.000
1.700.000
f.ioo.ooo
SUMATERA SELATAN
640.000
1.800.000
3.400.000
640.000 _. 650.000
_1-:7q910_q9 2.800.000 1.800.000
1 0 . BANGKA BELITUNG
7i0.000
1.900.000
2.900.000
11.
649.000
2.700.000 2.800.000
'6
7
B . LAMPUNG 9.
BENGKULU
-
2.800.000
2.700.000
L 2 . JAWA BARAT
650.000
1.ZOO:090 1.900.000
1 3 . D.K.I. JAKARTA
650.000
1.800.000
t4. JAWA TENGAH
640.000
1,709,Q_qg
1 5 . D.I. YOGYAKARTA
650.000
1.800.000
2.700.ooo
16. JAWA TIMUR
640.OO0
1.700.000
2.700.o00
17.B A L
730.000
2.100.000
1 8 . NUSA TENGGARA BARAT
730.000
2.100.000
isoo.ooo
L9. NUSA TENGGARA TIMUR
740.OOO
2.200.ooo
3.000.000
PA_NJP{_
20. KALIMANTAN BARAT
.._. !20.ooo
-
1.e00.q90
2:boo:ooo 2.700.000
2.800.000
3.100.000
2 L . KALIMANTAN TENGAH
760.000
2.400.000
3.400.000
2 2 . KALIMANTAN SELATAN
650.000
1.800.000
2.900.000
23. KALIMANTAN TIMUR
750.000
2.000.000
3.300.000
24. SULAWESI UTARA
740.OO0
1.900.000
s.ioo.ooo
25. GORONTALO
680.000
1.800.000
2.800.000
2 6 . SULAWESI BARAT 2 7 . SULAWESI SELATAN
6s0.9_00 640.000
-1.800.00_0 2.LOO.OO0
28. SULAWESI TENGAH
710.000
1.800.000
710.000
29. SULAWESI TENGGARA 30. MALUKU
820.000
1:900.009 2.500.000
3 1 . MALUKU UTARA 32. PAPUA
830.000
2.600.000
950.000 900.000
9.s-00.099
3 3 . PAPUA BARAT
_
3.000.000
2.800.000
t.s-oo.ooo 2.900.000 2.900.000 3.500.000 3.600.000 4.500.000 3.900.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
SATUAN BTAYA PENGADAAN KENDARAAN
OPERASIONAL
PN'ABAT dalam
NO
PROVTNSI
2r.l
Peiabat Eselon I Peiabat Eselon II 2 1 . 2 . 1 q,CEH
SATUAN
BIAYA TA 2013 466.000.000
Unit
21.2
Unit
349.000.000
2 t . 2 . 2 SUMATERA UTARA
_u"iI -
350.O00-000
2L.2.3 R I A U
Unit
348.000.000
2 r . 2 . 4 KEPULAUAN RIAU 2r.2.5 JAMBI 2 t . 2 . 6 SUMATERA BARAT
Unit
347.000.o00
Ugrit
349.000.000
Unit
350.000.000
21.2.7 SUMATERA SELATAN 2 I . 2 . 8 LAMPUNG
Unit
349.000.000
Unit
349.000.000
2 I . 2 . 9 BENGKULU 2 L . 2 . L OBANGKA BELITUNG
Unit
349.000.000
Unit
349.000.000
2 I . 2 . L TB A N T E N 2 1 . 2 . L 2 'AWA BARAT
_Unit Unit
340:900'09q 340.OOO.OOO
2 1 . 2 . 1 3 ).K.I, JAKARTA
Unit
338.000.000
2 t . 2 . 1 4 'AIil/A TENGAH 2 L 2 . 1 5 f .I. YOGYAKARTA
Unit Unit
_
. 345.000,_099 345.000.000
2 1 . 2 . 1 6 JAWA TIMUR
Unit
345.000.000
2 L . 2 . r 7B A L I 2 t . 2 . r 8NUSA TENGGARA BARAT
-U1it, Unit
353:00.0_.090
2 t . 2 . t 9 \USA TENGGARA TIMUR
Unit
355.000.000
2r.2.20KALIMANTAN
BARAT
355.000.000
Unit
363.OOO.OO0
2 1 . 2 . 2 L KALIMANTAN TENGAH
Unit
368.000.000
21.2.22 KALIMANTAN SELATAN
Unit
364.000.000
2 1 . 2 . 2 3 KALIMANTAN TIMUR
Unit
366.000.000
21.2.24 SULAWESI UTARA
Unit
362.000.000
2 L . 2 . 2 5 GORONTALO
Unit
366.000.000
_ Il$r
348.000.000
21.2.26 SULAWESI BARAT 2 t . 2 . 2 7 SULAWESI SELATAN
Unit
348.000.000
2 t . 2 . 2 8 SULAWESI TENGAH
Unit
369.000.000
2 L . 2 . 2 9SULAWESI TENGGARA
uti!
370.000.000
2 L . 2 . 3 0MALUKU
Unit
376.000.000
2 t . 2 . 3 1 MALUKU UTARA 21.2.32 P A P U A
Unit
21.2.33 PAPUABARAT
-- -. Unit Unit
372.000.000
_.. 389:0.09.,q9_9 378.000.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-12-
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL I(ANTOR DAN/ATAU
22
LAPANGAN RODA 4 (dalam ru
SATUAN
PROVINSI
NO
PICKW
181.0O0.000
271.000.000
418.000.000
Unit
182.000.000
272.OOO.OOO
420.000.000
Unit
ACEH
2 . SUMATERA UTARA 3. RIAU
DOWLD GARDAN
MINIBVS
Unit
180.000.000
270.000.000
418.000.000
+. KEPULAUAN RIAU
Unit
179.000.000
269.000.000
417.000.000
5. J A M B I
Unit
181.000.000
271.000.000
418.000.000
SUMATERA BARAT
Unit
182.000.000
SUMATERA SELATAN
Unit
181.000.000
272.OOO.OOO 420.000.000 418.000.000 271.000.000
8.
.AMPUNG
Unit
181.000.000
271.000.000
418.000.000
9.
3ENGKULU
Unit
181.000.000
271.000.000
418.000.000
1 0 . 3ANGKA BELITUNG
Unit
181.000.000
271.000.000
418.000.000
11 3ANTEN
Unit
172.000.000
262.000.000
409.000.000
1 2 JAWA BARAT
Unit
172.000.0o0
262.O00.000
409.000.00o
1 3 . D.K.I. JAKARTA
Unit
170.000.000
260.000.000
1 4 . JAWA TENGAH
Unit
r77.000.00o
267.000.000
407.000.000 414.000.000
1 5 . D.I. YOGYAKARTA
Unit
177.000.000
267.000.000
414.000.000
1 6 . JAWA TIMUR
Unit
177.000.000
267.000.000
414.000.000 422.OOO.OOO
6.
17. B A L I
Unit
185.000.000
275.000.000
1 8 . NUSA TENGGARA BARAT
Unit
187.000.000
277.OOO.OOO
425.000.000 425.000.000
i 9 . NUSA TENGGARA TIMUR
Unit
i87.000.000
277.000.000
20. KALIMANTAN BARAT
Unit
201.000.000
299.000.000
432.000.000
304.000.000 300.000.000
437.000.000 433.000.000
2 r . KALIMANTAN
TENGAH
2 2 . KALIMANTAN SELATAN
Unit
206.000.000 202.OOA.000
23. KALIMANTAN TIMUR
Unit
204.000.000
302.000.000
435.000.000
2 4 . SULAWESI UTARA
Unit
Unit
200.o00.000
298.O00.OO0
431.OO0.000
25. GORONTALO 2 6 . SULAWESI BARAT
Unit
204.000.000
302.000.000
435.000.000
Unit
Unit
270.000.000 270.000.000
418.000.OOO
27. SULAWESI SELATAN
180.000.000 180.000.o00
28. SULAWESI TENGAH
Unit
207.000.000
s05.000.000
438.000.000
29. SULAWESI TENGGARA
Unit
208.000.000
306.000.000
439.000.000
30. MALUKU
Unit
214.000.000
312.000.000
445.000.000
3 1 . MALUKU UTARA
Unit
210.000.000
30B.000.000
441.000.000
32. P A P U A
Unit
3 3 . PAPUA BARAT
Unit
218.000.000 216.000.000
316.000.000 314.000.000
449.000.000 447.000.000
23
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASTONAL BUS
No. I I
2
418.OOO.OOO
Uraian
(21 Roda 6 dan/atau Bus Sedang
Roda 6 dan/atau Bus Besar
Satuan
(3) Unit Unit
BIAYA TA 2013
(+l 522.355.000 1.056.000.000
Vrl
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-1324
SATUAN BIAYA PENGADAAN
KENDARAAN
I(ANTOR
RODA 2 OPERASIONAL
DAN/ATAU
LAPANGAN
(dalam
NO
PROVINSI
SATUAN
12l
OPERASIONAL KANTOR
t3t
t4l
LAPANGAN (51
V-ri!..
30.000.000
2 . SUMATERA UTARA
Unit
3 1 . O O O . O O O .. .33.099:-0_q0
3
RIAU
Unit
30.00q.0q0
31.000.000
4
KEPULAUAN RIAU
Unit
29.000.00_0
30.00-oj_00--o-
u$t
3O.OOq.OOO
I .
5. J A M B I 6
9yl4trERABARAI
7:
SUMATERA SELATAN
I-lfr_it Unit
9
BENGKULU
Unit
BANGKA BELITUNG
19:
uqi!.-
11. BANTEN
Ufttl
t 2 . JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA
U-ltt . _ Unit
1 4 . JAWA TENGAH
Unit
1 5 D.I. YOGYAKARTA
unit_,_ _rt4!.
1 6 . JAWA TIMUR 17. BALI
19:NUSA
3l:qoq:qq-o 3 1 . O O O . O O O 33.oqg:qog
Unit
8 . LAMPUNG
30.000.000
Unit
31.OOO.OOO
30.ooo.ooo
31.000.000
_3-0.000.000 q0.000.000
31.000.000
?8:000.000 28.000.000
?9_1q0_o_:0,0o
?8.000j00_0
29.000.000
. _ ?e.00q.09_q
30.000.000
.-_ .
29:OOO1OOO
3l:090.0-oo 29.000.000
30.000.oo0
_ 29.OOO.OOO _-9-0:9.qo.000_ 33.000.0o0 _ 3l:OOO:qqo
U-n!t . TENGGARA BARAT
31.000.000
. -__ 31-.:OOO.OO9
33.000.000
L9. NUSA TENGG,ARATIMUR
u41
20. KALIMANTAN BARAT 2 L . KALIMANTAN TENGAH
9ni! uri!
_.,92.ooq:qoo -.___q9_:09q000 35.000.000
2 2 . KALIMANTAN SELATAN
Unit
_
23. KALIMANTAN TIMUR
Unit
24. SULAWESI UTARA
Unit
25. GORONTALO
Unit
2 6 . SULAWESI BARAT
Unit
27. SULAWESI SELATAN 28. SULAWESI TENGAH
_
_ tlnit Unit
29. SULAWESI TENGGARA
9"it
30. MALUKU
Unit
3 1 . MALUKU UTARA 32.
lAlu{_
33. PAPUABARAT
_ Unjt Unit Unit
_3_1.000.000
. _3-2:000.009 32.000.000
-33j0q0:000 34.000.000 34.000.000 34.000.000
32:000.q-o_o_ 34.000.000 _ 35.000.00O 33.000.000 . ___ 30.000.000 _ _29:900.000 ?.9:q90,.-ooo 30.000.000 35.OOO.OOO -, - - q3:gog:qoq 33.000.00{ __q-s_..090:099 35.000.o00 _99.000_.qgo _
-_35.O00.000 3&000.000 36.000.000
36.000.000
-9e-.-ooqpqo_ 37.000.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKTNDONESIA
-L425 SATUAN BIAYA PENGADAAN
ITO
PROVINSI
(U
(2)
PAKAIAN
DINAS ISTEL}
PAKAIAN KERJA DOKTER
PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT
PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/I
(s)
(4)
(3)
PAI{AIAII KER.'A soPIR/ PTSURUH
PAKAIAN
KEzuA SATPAM
t7l
(6)
980.OO0
\CEFI
610.OOO
460.000
400.000
390.O00
SUMATERA UTARA
650.000
500.000
450.000
440.000
930.000
650.O00
500.000
4so.000
440.O00
1.000.000
6qg:000 _ 6s0.o00
sgo.qq_o
450.OO0
500.000
450.000
110jp_o_o_ 44o.0oo
650.O00
500.000
450.000
440.000
900.000
650.000
500.000
_ _15o.Q00
440.000
1.000.000
600.000
450.OOO
380.OOO
360.000
970.O00
500.000
3. R I A U 4 . I(EPULAUAN
RIAU
5. J A M B I 6 . SUMATERA
BARAT
SUMATERA SELATAN 8 . LAMPUNG
9 . BENGKULU
6so.00o
l 0 BANGKA BELITUNG
6sq:q0o _ ,s00.09q
1l BANTEN
530-OOO
t 2 . JAWA BARAT
430.000 400.o00
500.000
__*914.499900.000
900.000
450.000
440.000
4s0.000 380.OO0
44_0:qq_q360.000
350.000
340.000
780.000
1.000.000 800.000
13 D.K.I. JAKARTA
680.000
590.000
530.O00
520.O00
1.200.000
l4
JAWA TENGAH
600.000
450.000
380.O00
360.000
800.000
IJ,
D.I. YOGYAKARTA
520.000
410.000
360.000
3s0.000
790.000
lo,
JAWA TIMUR
_460:0_0.0 460.000
400.000
390.000
850.000
400.000
390.O00
850.000
500.000
450.000
440.000
900.000
s9q.q09
490.000
950.000
450.000
440.000
900.000
6 1 0 . O O O _*
L7 B A L I
610.000
1 8 . )IUSA TENGGARA BARAT
650.000
1 9 NUSA TDNGGARA TIMUR
660.000
20. KALIMANTAN BARAT 2 L KALIMANTAN
TENGAH
22 KALIMANTAN
SELATAN
650_OOO
__-- ssq'.9-qg 500.000
6so.000 6s0.000
500.000
450.000
440.000
900.000
500.000
450.000
440.000
900.000
650.000
500.000
4so.o00
440.000
900.000
24. ]UI.{WESI UTARA
610.O00
460.000
400.000
s90.000
920.000
25. GORONTALO
650.000
26. SULAWESI BARAT
610.000
27. ]ULAWESI SELATAN
610.O00
460.000
24. ]ULAWESI TENGAH
610.O00
460.000
23
KAL]MANTAN TIMUR
___q9o:090_ 460.000
1qg,qg-o 400.000 400.000
_
_ .1O_O-:0-0_q 400.000
_149:9_0_0_ 390.O00
900.o00
8so-ooo
390.000
910.000
390.000
850.000
390.000
850.000
1.100.000
29. ]ULAWESI TENGGARA
610.000
460.000
30. MALUKU
660.000
550.000
500.000
490.000
3 1 MALUKU UTARA
660.000
550.000
500.000
490.000
1.200.000
32 P A P U A 33. PAPUABARAT
750.000
650.000
600.000
590.000
1.400.000
700.000
620.O00
550.000
s40.000
1.300.000
t"l
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-1526
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN 26.1 Menteri & Setingkat Menteri
DI LUAR KANTOR
ru NO. I I
2 3 4. 5 6 7 8 9
10. l1
12. 13. L4
PROVINSI QI ACEH
SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D I. YOGYAKARTA
15. 1 6 . JAWA TIMUR 17
18 t9. 20.
2L 22. 23 24 25. 26 27 28. 29. 30. 31 32 33
BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWES BARAT SULAWES SELATAN SULAWES TENGAH SULAWESI TENGGARA
MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
HALFDAY
(3) 260.000 270.000 260.000 260.OOO
260.000 260.000 260.000 - - 260.000 240:OOO 290.000 310.000 310.000 350.000
?sq.00o 275.OOO
310.000 400.000 330.O00 250.000 220.OOO 200.000 220.OOO 300.000 240.OOO 240.OOO 240.OOO 240.OOO
FULLDAY
FULT,SOARD
(s)
el 435.000 540.000 350.000 420.OOO 370.OOO
370.000 380.O00 372.OOO 350.OOO
350.OOO
41s.q00 432.000 500.oo0 305:O00_ 482.000 458.000 521.000 545.000 450.000 350.OOO
350.000 350.000 450.OOO 425.OOO
240.000
400.000 400.000 400.ooo 400.000
240.OOO
400.ooo
310.000 310.000 300.o00 3i0.o00
450.000 450.O00 - 450.O00 450.000
1.032.000 1.350.000 930.000 930.O00
800.ooo 825.000 800.000 760.000
800.ooo 930.O00 1.040.000 1.160.000 2.100.000 1.020.000 1.020.o00 1.300.000 1.870.OO0
1.025.000 960.000 930.000 930.000 930.000 930.OO0 1.116.000 910.000 910.000 1.240.000 910.OOO
930.000 910.OO0
910.000 1.120.000 910.000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
- 16-
26.2
NO.
Pejabat Eselon I & II
PROVINSI
{1}
(21
A.CEH 2 . SUMATERA UTARA 3 RIAU 4 . KEPULAUAN RIAU 5. J A M B I 6 . SUMATERA BARAT 7 . SUMATERA SELATAN 8 . LAMPUNG 9 . BENGKULU 10. BANGKA BELITUNG 11 BANTE N L 2 , JAWA BARAT 1 3 . D.K.I. JAKARTA t4. JAWA TENGAH 1 5 . D.I. YOGYAKARTA 1 6 JAWA TIMUR t7 BALl 1 8 NUSA TENGGARA BARAT t9. NUSA TENGGARA TIMUR 20. KALIMANTAN BARAT 2 L KALIMANTAN TENGAH 22. KALIMANTAN SELATAN 23. KALIMANTAN TIMUR 24. SULAWESI UTARA 25. GORONTALO 26. SULAWESI BARAT 27 SUT.AWESISELATAN 28 SULAWESI TENGAH 29. SUT-A,WESI TENGGARA I
30. MALUKU 3 1 MALUKU UTARA 32 P A P U A 33. PAPUA BARAT
dalam ru HALFDAY (3) 207.OOO 185.000
190.000 200.000 190.000
fULLDAY
&l
(s)
400.ooo
1.OO8.O00
300.000
800.000
280.000
640.000 690.OOO 740.000
210.000 180.000 190.000
290.000 280.000 235.000 337.000 280.000 280.000
287.OOO
390.000
170.000
TULLBOEND
820.000 645.000 725.OOO 770.OOO 744.OOO
280.000
340.000
820.000
274.OOO 280.000
408.000 400.000
760.000 740.000
188.000 245.000
280.000 405.000
250.000
344.000
350.000 324.000
490.000
230.000 165.000
350.O00
740.000 740.000 678.000 1.640.000 785.000 740.000
250.OOO
600.000
181.000 190.000
335.000 335.000
720.OOO
24t.OOO 200.000
401.000 340.000 270.OOO
750.000 790.000 830.000 690.000
190.000 210.000
420.OOO
320.000
190.000 190.000 210.000
355.000
230.000
340.000
262.OOO 270.OOO
456.000
230.000
320.000 379.000
336.000 340.000
978.OAO
1.000.000 810.000 675.000
815.000 730.000 840.000 700.000
LV
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-L7-
26.3
PeJabat Eselon III Kebawah
NO. I I
PROVINSI
(21 ACEH
2 . SUMATERA UTARA 3. RIAU 4 . KEPULAUAN RIAU 5. 6. 8
9. 10 11 12, 13.
JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG
BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
L+ JAWA TENGAH 1 5 . D.I. YOGYAKARTA 1 6 . JAWA TIMUR L7 BALI 1 8 . NUSA TENGGARA BARAT L 9 NUSA TENGGARA TIMUR 20 KALIMANTAN BARAT 2 t . KALIMANTAN TENGAH 22 KALIMANTAN SELATAN 23 KALIMANTAN TIMUR 24. SULAWESI UTARA 25. GORONTALO 26 SULAWESI BARAT 27. SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI TENGAH 29 SULAWESI TENGGARA
30. 31 32. 33.
MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
HALFDAY (3) i80.000 160.000 130.O00 140.000 183.000 145.000 165.000 135.000 144.000 210.000 170.O00 t62.OOO 230.000 130.000 175.000 200.000 230.000 240.000 185.000 157.000 176.000 175.000 200.000 150.000 157.000 _ 140.000 160.000 180.000
168.000 132.000 132.000 162.000 205.000
FULLDAY HI 300.o00 275.OOO
185.000 240.OOO
256.000 220.OOO 228.OOO -208.000
192.000 297.OOO
230.000 260.000 330.000 210.000 280.000 329.000 395.000 347.000 305.000 205.000 336.000 295.000 335.000 240.O00 235.000
iab-.ooo 310.000 251.000 277.OOO
288.O00 180.000 228.OOO
305.000
FULLBOARD
(s) 650.000 540.000 505.000 564.000 479.OOO
445.000 494.OOO
640.000 705.000 534.000 570.000 645.000 630.000 540.000 540.000 530.000 1.000.000 605.000 480.000 433.000 576.O00
665.000 595.000 665.000 755.000 465.000 825.000 498.000 480.000 563.000 535.000 630.000 550.000
T'L
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
"
- 18-
27 SATUANBIAYA TIKET PESAWAT PERJALANANDINAS DALAM NEGERI (PPI (dalam ru
ASAL (1) 1 2 3
el JAKARTA JAKARTA JAKARTA
4 5
JAKARTA
I
JAKARTA JAKARTA
7 B 9
10
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO
JAKARTA
JAKARTA JAKARTA
TUJUAN (3) AMBON BALIKPAPAN
I4
JAKARTA
15
JAKARTA
I6
JAKARTA JAKARTA
MAKASSAR MALANG
JAKARTA
MAMUJU
L9
JAKARTA
20
JAKARTA JAKARTA
MANADO MANOKWARI
2I 22 23 24
25 26 27 28 29
_3q 31 32 33 34 35 36 37 3B 39
JAKARTA JAKARTA JAKARTA
JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA
JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA AMBON
AMBON AMBON AMBON AMBON
14.065.O00 5.305.000
DENPASAR
JAYAPURA JOGJAKARTA KENDAR] KUPANG
t7 1B
4A67.Qqo 4.364.OOO
BATAM BENGKULU BIAK
13
T2
@l
13.285.000 7.4L2.OOO 7.519.000 2.407.OOO 5.252.000
BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN
JAKARTA JAKARTA JAKARTA JAKARTA
11
BISNIS
7.23r .OOO
GORONTALO JAMBI
MATARAM MEDAN PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG
PALU PANGKAL PINANG
PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG
SOLO SURABAYA TERNATE TIMIKA
DENPASAR JAYAPURA KENDARI
MAKASSAR MANOKWARI
'
4.065.000 14.568.000 4.107.000 7.658.000 9.413.000
r.44+.ooo 4.599.000 7.295.OOO
1.O.824.OOO
t6.226.OOO 5.316.000 7.252.OOO 5.530.O00 4.984.000 -
s.86t.ooo
9.348.000 3 . 4 t 2 000 5.583.000 4.353.000 3.861.000 3.861.000 5.466.000 10.001.000 13.830.000 8.O54.000 7.434.OOO 4.824.O4O 6.O22.OOO 5.177.000
EKONOMI (5) 7.081.000 3.797.OOO 4.492.OOO
1.583.00O 2.995.000 2.888.000
z.ozt.ooo 7.519.000 3.262.OOO 4.824.OOO 2.460.OOO 8.193.000 2.268.OOO 4.182.O00
5.081.000 3.829.000 2.695.000 4.867.O4O 5.102.000 10.824.000 3.230.000 3.808.000 2.952.OOO 2.9B4.OOO 2.268.OOO 5 . 11 3 . 0 0 0 2.139.000 3.O16.000
2.7 Br .OOO 2.L82.OOO 2.342.OOO 2.674.OOO 6.664.000 7.487.44O 4 . 4 7 L 000 4.161.000 2.856.000
3.455.000 3.027.OOO
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-19(dalam
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO
ASAL {1)
40 47
42 43 44 45 46 47 4B 49 50
5l 52
QI
AMBON AMBON AMBON AMBON
BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN BALIKPAPAN
BALIKPAPAN 53 54 - B_ A_LIKP_APAN 55 BALIKPAPAN 56 BALIKPAPAN 57 BALIKPAPAN BALIKPAPAN 58 59 BANDA ACEH BANDA ACEH 60 61 BANDA ACEH 62 BANDA ACEH 63 BANDA ACEH 64 BANDAACEH 65 BANDA ACEH 66 BANDAACEH 67 BANDA ACEH 68 69
TUJUAN 3) PALU SORONG SURABAYA TERNATE BANDA ACEH BATAM DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG
PALEMBANG TEKANBARU SEMARANG
BISNIS @l
6.140.000 3.637.000 8.803.OO0
4.o[z.ooo L2.739.OOO 10.354.000
ro.zcg.ooo 19.071.000 9._6q_9.O00 12.664.OOO t5.702.OOO t2.493.OOO
to.g4z.ooo
SOLO
9.445.000 10.996.O00 9.445.000 9.445.000
SURABAYA TIMIKA
1O.BB91OO0 18.408.000
DENPASAR
10.835.00O 19.167.000 9.765.000 t2.760.OOO 15.798.O00 9.990.000 9.530.000 9.530.OO0 10.985.000 18.504.000 8.129.000
JAYAPURA JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO
PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA TIMIKA BALIKPAPAN
74
BANDA ACEH BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
7p_
BANDARLAMPUNG
JAYAPURA
BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
JOGJAKARTA KENDARI
BANDARLAMPUNG BANDARLAMPUNG
I\44.KASSAR MALANG
BANDAR LAMPUNG
MANADO
BANDARLAMPUNG
MATARAM
BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
MEDAN
7.979.OOO
PADANG PALANGKARAYA
6.439.000 5.947.O4O
70 7I 72 73 76 77 78 79 BO B1 82 B3 B4
BANDAR LAMPUNG
BANDA ACEH
a.zz,5.ooo
BANJARMASIN BATAM
6.193.O00
BIAK DENPASAR
EKONOMI
f5) 3.508.000 2.257.OOO 4.845.000 2.449.OOO
6.749.000
..5:3_g.q:,o00 5.648.000 10.086.000
!,1+9,o99_
6.150.000 7.295.OOO _6,.14_0.000 5.369.OOO 4.749.OOO 5_:123..OO0 4.674.OOO 4.813.OO0 5.113.OO0 9.445.000 6.279.OOO
to.7r7.ooo 5.380.O00 6 . 7 8 L000 7.926.000 5.B4O.OO0
5.305.000 5.444.000 5.744.OOO 10.076.O00 4.L29.OOO
5:B4qg0_0
4.760.000 3.412.000 3.316.000
1 4 . L L 9 oo0 6.236.OOO
7.487.OOO 3.647.OOO
14.568.000 5.155.000 8.354.000 811_6_1.O0_0 5.594.000 11.199.00O 6.246.OOO
8.097.000 2.760.OOO 4.4B2.OOO 4.161.000 3.134.000 5.305.O00 3.626.000 4.150.O00 3.380.000 3.401.000
L/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-20-
ru SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO
TUJUAN (3
ASAL
(21
1
85 86 87 BB B9 90 9L
92 93 94 95 96
97 9B 99 100 101
r02 103 104 105 106 t07 108
BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
BANDARLAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
BANDUNG
BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG
SURABAYA TANJUNG PANDAN
T L 2 BANJARMASIN 1 1 3 BANJARMASIN 115 116
t!_7_ 118 i19
120 L2l
BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN
BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM
r22 r23 r24 BAiAM
SURABAYA
BANDA ACEH BATAM BIAK DENPA.SAR JAYAPURA JOGJAKARTA
"
).,ooq0oo
D.oes.ooo /.2}b5.UUU
3.583.OOO
3_29?:qqo_
_
1..476.000
5.O06.000 3.369.000
2.94L.OOO
o.Izg.ooo
3.508.000
2.129.OOO 2.63i.000 2.738.OOO 3.701.000
4.385.000 . 4:99910_00_ 6.525.000 3.027.OOO 3.647.OOO 4.824.OOO
1.957.000 2.268.AOO 2.856.000 2.663.OOO 6.O22.OOO 4.578.000 8.749.000
4.439.OOO
ro.792.OOO 8.407.000 16.686.000
ir.13s.ooo
492O:OOO 9.359.000
7.723.OOO
4.O22.OOO
8.792.OOO
10:516:-00o_ 9.006.000
5.412.000 4.642.OOO 4.O22.OOO
PEKANBARU
7.49B.OOO 9.049.000
SEMARANG SOLO
7.+sa.ooo 7.498.OOO
4.097.OOO
s_URABAYA
8.942.OOO
4..-395._qq0_
MEDAN PADANG PALEMBANG
TIMIKA
ro.iiz.ooo
BANDA ACEH DENPASAR
i0.439.000 8.450.000
JAYAPURA
-
ts.gos.ooo 6.289.OOO 5 . 6 2 6oo0
2.760.OOO 3.433.000 3.220.OOO 2.824.OOO 3.i23.OO0
4.931.O00 6.386.000
TIMIKA
SOLO
-
4.sst,ooo
SOLO
PALEMBANG PANGKALPINANG PEKANBARU SEMARANG
BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN BANJARMASIN roq BANJARMASIN 1 1 0 BANJARMASIN 1_11 BANJARMASIN
)ry
PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG
JAKARTA JAMBI JOGJAKARTA PADANG
EKONOMI
AI 4.931.000 6.482.OOO 5.380.000
PALEMBANG
BATAM DENPASAR
BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG BANDUNG
BISNIS
JOGJAKARTA _ MAKAS_SAR MANADO MEDAN PADANG
125 )2Q r27 t28
BATAM BATAM BATAM BATAM
PALEMBANG PEKANBARU
r29
BATAM
PONTIANAK
4.696.AOO 3.958.000
to.zaz.ooo 7.370.000 10.375.000 13.413.000 10.193.000
8. 53:Ooq 7.145.000 8.707.000 7.594.OOO
-
8.717.000 5.936.000 4.B24.OOO 9.263.OOO 3.936.000 5.337.000 -o.4&.ioo 5.316.OOO 4.546.000 3.936.000 4.599.0OO
4.396.000
Ui -tl ,
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-2r-
KOTA
NO
ASAL
(1) e 1 3 0 BATAM 1 3 1 BATAM L32 BATAM 1 3 3 BATAM r34 BENGKULU 1 3 5 BIAK 1 3 6 BIAK L37 BIAK l 9 8 BIAK 139 I40
T4T
r42 r43
114 145
r46
t!7
t48
r49 150 151 L52 153 154 155 156 1,57 158 159 160 161 L62 163
r64 165
r66
am ru SATUAN BIAYA TIKET
BIAK
TUJUAN {3)
PALEMBANG BALIKPAPAN
DENPASAR
MAKASSAR
MANADO MATARAM
MEDAN
MEDAN
PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG
PEKANBARU PONTIANAK
JAMBI
TIMIKA BALIKPAPAN
JAMBI
BANJ_ARM_A_qr_N
JAMBI
DENPASAR JOGJAKARTA
JAMBI JAMBI JAMBI
167 JAMBI i 6 8 JAMBI L69 JAMBI 170 JAMBI t71 JAMBI L 7 2 JAMBI 173 JAMBI 1 7 4 JAYAPURA
16.72e.O9O 3.615.O00
DENPASAR JAYAPURA JOGJAKARTA
DENPASAR
DENPASAR DENPASAR DENPASAR DENPASAR
2.899.OOO
1.8.622oo0 1 8 . 7 i 8 ooo 16.333.000
BANDA ACEH BATAM
PADANG PALEMBANG PEKANBARU PONTIANAK SURABAYA TIMIKA JAYAPURA KUPANG
DENPASAR
7.145.000 7.145.00O 8.600.000 1 6 . 11 9 . O O O
SOLO SURABAYA TIMIKA
MANADO
KUPANG MAKASSAR MALANG
MANADO PALANGKARAYA PONTIANAK - SEMARANG SOLO
SURABAYA JOGJAKARTA
EKONOMI
wl
SEMARANG
BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK BIAK DENPASAR DENPASAR
DENPASAR DENPASAR DENPASAR
BISNIS
15.648.O00
_.11,2,3110-oo
'
3.861.000 4.OOO.000 4.300.000 8.621.OOO 1.893.000 9.477 000 10.108.OOO 8.664.000 8.995.000 2.32L.OOO 8.10B.OOO
6.353.O00
18.472.4OO
9.498.O00
16.932.000 L5.424.OOO
8.728.O00 8.108.000 8.781.000 8.568.000 7.081.OO0 3.444.OOO 6.845.000 2.952.OOO
io.gb6.ooo 15.873.000 1.2.782.OOO 5.808.000 11.680.000 5.091.OO0 4.r82.OOO 7.851.000
2.631.OOO
4.278.OOO
1€4o:Q09_ 10.589.000
1.390.OOO 5.658.OO0
9.O49.OO0
4.888.000 4.909.000 4.27B.OOO
8.557.O00 7.541.O00 9.O92.OOO 7-.-99O:O09 10.140.O00 7.733.OOO 7.690.000 7.733.OOO 6.653.000 11.434.000 9.659.000 7.091.O00 1.2.707.OOO "
2.4+q.ooo
6.B7B.OOO 614?F:OOO 6.42B.OOO 7.883.O00 13.274.OOO
4.942.OOO
4.738.OO0 6.129.000 4.407.4OO 4.193.000 4.439.OOO 3.551.O00 6.O75.OOO 4.952.OOO
3.925.000 6.097.AOO 4.193.000 4.O11.OOO
3.476.OOO 3.615.O00 3.915.O00 7.690.000
Llt I
MENTEBIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-22-
dalam ru NO
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA TUJUAN (3)
ASAL I
L75
JAYAPURA JAYAPURA t 7 7 JAYAPURA 178 JAYAPURA 179 JAYAPURA 1 8 0 JAYAPURA 1 8 1 JAYAPURA r82 JOGJAKARTA 1 8 3 JOGJAKARTA
L76
184
MANADO MEDAN
PADANG PALEMBANG PEKANBARU
P_9NTIAIIAK
TIMIKA DENPASAR MAKASSAR
186 L87
JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA
MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG
1BB 189 190 191
JOGJAKARTA JOGJAKARTA JOGJAKARTA KENDARI
PEKANBARU PONTTANAK TIMIKA BANDA ACEH
185
r9_? KENDARI 193 t94 195
KENDARI
KENDARI KENDARI KENDARI
196 197 KENDARI 1 9 8 KENDARI 799 KENDARI 200 KENDARI 20L KENDARI 202 KUPANG 203 KUPANG 204 KUPANG 205 KUPANG 206 KUPANG
2LO
MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR
2tr
MAKASSAR
2L2
MALANG
?97 208 209
?-r_3 MALANG 2L4
MALANG
2t5
MALANG MALANG MALANG MALANG
TQ
2L7
2TB 21,9 MALANG
F_Ar4ryr
DENPASAR JOGJAKARTA PADANG PALEMBANG
PEKANBARU SEMARANG SOLO
SURABAYA TIMIKA JAYAPURA
JOGJAKARTA MAKASSAR
MANADO SURABAYA
Br4K JAYAPURA KENDARI MANADO TIMIKA BALIKPAPAN
BA-NDAACPH BANJARMASIN BATAM
BI4II JAYAPURA KENDARI
MAKASSAR
EKONOMI
BISNIS
(5) 11.263.000 10.097.o00
el 22.LO9.OOO 18.932.000 17.381._000 i5.873.000 17.435.000 16.322.OOO 3.615.000 3.861.000 6.525.000 10.536.000 9.519.000
9.327.O00 B.717.OOO 9.380.000
e.1.7.7_.ooo_ 2.289.OOO
2.48r .OOO
-
si/22.obii 4.770.OOO
7.969.OOO
6.460.000 B.O22.OOO
12.953.000 10.568.000 5.455.000 8.129.000 11.167.000
g.os9.o0o
11.220.OOO 9.:q_59j9OO 9.659.O00 11.103.O00 18.633.000 14.386.000 7.348.000 7._q37:OOO 11 . 6 4 8 . 0 0 0 6.749.OOO 8.493:0_0q r0.193.O00 2.663.000 5.327:OO_qLr.723.OOO 10.108.O00 10.204.000 8.161.000 7 819.000 16.O87.O00 16.536.000
ro.322.OOO 10 129.000
3.893.000
4.000.000 3.380.000 4.054.000 3.840.000 ---i.o3g.ooo 7.LO2.OOO
5.658.000 3.273.OOO 4.706.OO4 5.722.OOO 5.102.000 5.776.OOO 5.027.O00 5.166.000 5.466.000 9.798.OOO 8.108.000 4.182.000 4 . 3 1i . 0 0 0 6.140.000 3.722.OOO 4:931..0_0q 5.787.000 1.786.000 2.909.000 6.567.000 5.134.000 5.765.OOO 4.407.OOO 4.311.000 8.482.O00 9.O92.OOO
5.487.O00 5.166.000
,N*.R h e,i*
I\\\\-
-,////I
N-ffi-U \W"r[iTg
W
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-23-
dalam ru SATUAN BI AYA TIKET
KOTA
NO
ASAL
TUJUAN (3)
QI
220 221 222 223 224
225 226 227 228 229 230 23L 232
233 234 235 236 237
238 239 240
MALANG
MALANG
PADANG PALANGKARAYA PALEMBANG
MALANG MANADO MANADO MANADO
TIMIKA
MANADO MANADO MANADO MANADO MATARAM
MATARAM MATARAM MATARAM
MEDAN - PADANG PALEMBANG PEKANBARU
BATAM BIAK
24r
MATARAM
;AYapuna-*
242 243
MATARAM
245 246 247 248 249 250
MATARAM MATARAM MATARAM
JOGJAKARTA MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG
MATARAM
PEKANBARU
MATARAM
25r
MEDAN
PONTIANAK SURABAYA BANDA ACEH
252 253 254 255 256 257 258 259 260 267 262 263 264
MEDAN MEDAN
244
MATARAM MATARAM
MATARAM
MEDAN MEDAN
MEDAN MEDAN PADANG PADANG PADANG
PADANG PADANG PADANG PALANGKARAYA
14.O55.OO0 12.953.OOO 12.504.000
-_PO_l!TTANAK SEMARANG SOLO SURABAYA
MATARAM
MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG
SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG SOLO
SURABAYA TIMIKA BANDA ACEH
{5} 6.311.000 5.145.000 4.385.O00 4.407.OO4
13.167.000 9.958.000 8_.11.8:000 7.915.OO0 6.899.000 8.461.000 15.873.000 15.552.000 14.012.000 12.504.000
PEKANBARU
TIMiKA BALIKPAPAN - BANDA ACEH BANJARMASIN
EKONOMI
I4l
MANADO MEDAN
MALANG MALANG MALANG MALANG
MANADO MANADO
BISNIS
-' -
12.504.000 9.937.000
3.765.OOO 4.439.OOO
8.461.000 7.316.000
g:p46.ogg s.926.000 _
6.599.OOO 6:396.QOO5.851.000
5.990.000 5.262.OOO
to.rs3.ooo
8.995.O00
10.750.000 10.846.000 8.803.000 8.461.000 11.552.O00 13.092.000
5.615.000 6.246.OOO 4.888.000 4.803.000
4.4L7.OOO 4.71,7.OOO 8.7L7.OOO
2.78L.OOO
10.600.000
9,0q0.-ooo 7.55r.000 9.102.000 8.OO1.000 3.829.000 3.466.0O0
6.546.OO0
7.327.OOO 2.909.OOO 4.738.000 5.637 oo0 4.867 ooo 4.246.OOO 4.909.000 4.706.OOO
2.32t.OOO 2.193.0OO
6.r72.OOO
12.574.OOO 9.733.000 9.2B4.OOO 9.2B4.OOO 10.739.000 18.258.000 LO.974.OOO 8.193.000
5.230.000 4.696.OOO 4.835.O00 5.134.000 9 455.000 5.402.000 4.460.OOO
7.744.OOO
3.925.OOO
7.744.OOO 9.199.000 16.718.000 10.546.000
4.065.OOO 4.364.000 8.685.000 6.O22.OOO
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
dalam rupial
ASAL
el
1)
265 266 267 268 269 270
27r 272 273 274 275 276 277
278 279 280 287
232 283 284
290 29L 292 293 294 295 296
29r 298 299
300 301 302 303 304 305
999 307 308 309 310 311
TUJUAN (3)
PALANGKARAYA
BATAM
PALANGKARAYA PALANGKARAYA
JOGJAKARTA MATARAM MEDAN PADANG
PALANGKARAYA
PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA
PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALANGKARAYA PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG
PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALEMBANG PALU PALU PALU
285 PALU 286 PALU 287 PANGKAL PINANG 2BB PANGKAL PINANG 289
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO
PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL
PINANG PINANG PINANG PINANG PINANG PINANG
PANGKALPINANG PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL PANGKAL
PINANG PINANG PINANG PINANG PINANG
PALEMBANG
PEKANBARU SEMARANG SOLO SURABAYA BALIKPAPAN MAKASSAR PONTIANAK SEMARANG
SOLO SURABAYA TIMIKA MAKASSAR POSO SORONG
SURABAYA TOLI-TOLI
BALIKPAPAN BANJARMASIN
BATAM JOGJAKARTA
MAKASSAR MANADO MEDAN PADANG PALEMBANG
PEKANBARU PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA
BISNIS
rcl B.161.OOO
7.477.OOO 8.557.000 10.300.000 8.760.000 7.252.OOO
e.8os.oob 8.696.000 9.894.000 - - - - - 6 . O9.466.000 SS.OO0 6.236.000 6.236.OOO
z.ogo.ooo
+.os6.doo
3.840.O00
-
3.305.000 3.444.OOO
s.744.sioo 8.076.O00
4.268.O4O
2.578.OOO r.423.U(JU
1.957.O00 6.878.000 6.878.000 2.94L.OOO 9.038.000 7.091.000 6.739.000 6.O65.000 9.060.000 12.097.OOO
3.883.000 3.8E3.000
1.915.000 4.631.000 3 915.O00 3 818.000 3.262.OOO 4.663.000 5.808.000
8.888.O00
4.653.OOO
7.337.OOO 5.829.000 7.391.000 6.279.OOO 5.829.000 5.829.000
3.883.O00 3.262.000 3.936.000 3.733.000 3.187.000 3.326.O00 3.626.OOO 4.514.000 3.979.000 4.118.000 4.4A7.OOO
' - 7.284.O4O 8.2,47.OOO
PONTIANAK PONTIANAK
SOLO SURABAYA TIMIKA
6.685.000 8.140.000 1s.659.000
MAKASSAR
9.466.OOO
MAKASSAR DENPASAR JAYAPURA
.9.469:009 3.198.000 12.675.000
_!4AKASSAF TIMIKA
i r.2gi.obo
SURABAYA SURABAYA SURABAYA
4.O22.OOO
15.210.000
1 6 . 7 7 1 oo0 9 915.000 6.685.0O0
3i4 315 316
-
4.086.O00 +.s85.OOO 5.220.{.]{.Ju 4.781.O00
TIMIKA MAKASSAR SEMARANG
SOLO
4.642.OOO
7.?92.Qo9_
PEKANBARU PONTIANAK PONTIANAK
3 1 3 SURABAYA
5.412.000
3.94 t.QOU
PONTIANAK SEMARANG SOLO SURABAYA
?\?
4.O22.OOO 4.888.000
7.252.OOO
PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU PEKANBARU
PONTIANAK SEMARANG
EKONOMI (5) 4.578.OOO
7.797.OOO 7.797.OOO 9.24L.OOO
5.936.000
B.739.OOO 5.241".OOO
3.765.000 3.904.000 4.204.OOO 8.535.000 4.706.OOO 4.845.000 1.979.000 7.23|.OOO 3.433.000 6.589.OOO
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-25-
2A SATUAN BIAYA TAKSI PEzuALANAN DIIVAS DALAM NEGERI
NO.
PROVINSI
SATUAN
QI
(1)
BIAYA TA 2013 (41
6
SUMATERA SUMATERA
B 9 10 11 L2 13 L4 15 i6
LAMPUNG
{3) OK OK OK OK OK OK OK OK
BENGKULU
OK
80.000
BANGKA BELITUNG BANTEN
OK OK OK OK
60.ooo
1
ACEH
2
SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI
I
3 4
5
t7 18 19 20 27 22 23 24 25 26
BARAT SELATAN
JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN
SELATAN
KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO
SULAWESI BARAT
27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI TENGAH
29 SULAWESI TENGGARA 30 MALUKU 3 1 MALUKU UTARA 32 P A P U A 33 PAPUA BARAT
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
90.oo0 82.OOO
70.000 91.000 60.000 125.000
90.ooo 110.O00
285.000 60.000 170.O00 50.000 70.000 125.O00
100.000 48.O00 72.OOO 90.000
70.000 90.000 290.O00 110.O00 115.OO0 125.000 120.000 48.000 115.000 171.000 110.O00 315.000
125.000
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-26SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PPI
29
dalam U S$ BIAYA TAHUN 2OL3 KOTA
NO
(21
I
Eksekutif (3)
Bisnis
Ekonomi
4
q
AMERII{A UTARA 1
L2.47L
6.749
3.587
_1?.63s-
6.487 5.809
-9,s91
2 3
Chicago Houston Los Angeles
4
New York
14.76r
5 6 7
_QtJqwa
1.2:266 t2.468 11.750 10.902 t4.428
8
9
10 11
L2 13
t4 15 16
I7 18 19
San Fransisco foronto Vancouver Washington
A_MERII{A SELATAN Bogota Brazilia Boenos Aires Caracas Paramaribo
_
Ll.L87
Quito
18.399 16.393 t3.237 L7.832 15.018 2! 874 L 7 325
AMERII{A TENGAH Mexico Citv
Santiago de Chile
Havana Panama Citv
6.040 6.924 6.623 8.564 7.458 8.240
g.426 11.518
e_.1?4 10.399 9.494
3.L78 3.753
- 1,089 2.77r 3.24t
-
-
9'2773.743
i.ii 5.970 5.970 5.130 7.353
'1,5'5-9?_ ___ _8j900 16.269
12.727
r7.822
i.,eir
L4.702
LL.223
3.966 7.335
23.29r
EROPA BARAT
20
Vienna
2l
Brussels
_ 10.520 10.713
4:!7-7 _ 5.994
___3.:357 3.870
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
dalam U
NO
BIAYA TAHUN 2OL3
KOTA Eksekutif
t
22 23 24
25 26
27 28 29
2l Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburg Geneva
- TOJ?4 LO.277
rI.478
Ekonomi
4
q
5.O74
3.541
6,q8q
3.331
6.126 6.056
3.959 4.355 3.753 3.825 4.333 3.331
10.945 7.464 8.166
5.:o-?q
9:696 10.023 9.9L7 10.980
1'e29
6.031 5.370
Amsterdam
31 32
EROPA UTARA Copglhagen Helsinski Stockholm
93
London
34
Oslo
9q
3) 10.850
Bisnis
9.856
5.931 5.506 5.446 4.773
3.73A 3.681 3.433 4.153 4.O49
EROPA SELATAN 35 36 37 38 39 40 4l
42
-
Sarajevo Zagreb
Athens Lisbon Madrid Rome Beograd
t7.778 I4.446 14.9TI 9.309 10.393 8.714
9.92r
6.334
?.?5*6 4.746 4.767 41774 6.158
6.033 2.794 8.041 3.383 3.631 3.851 5.350
PEqPAlI!4gR_
Bratislava 43 Bucharest 44 Kiev 4s-- Moscow
6.9gg
8.839 10.860 9.537
4.34t 4.982 6.O29 7.206
3.771. 4.L13
s.le3 5.143
,/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-28dalam U S$
BIAYA TAHUN 2OL3 NO
KOTA Eksekutif
I
46 47 48
2 Praque Sofia Warsaw
(3)
ro.777
5.052
t2.900
9.848 7.848
8.555 6.818
5.808 6.081 9.000 6.599
5.552 8.732
7.700 7.966 LI.779 8.947 11 11B
56 57 58
Cape Town Johannesburg
59 60 67
AFRII{A UTARA Algiers Cairo Khartoum
62
Rabbat
63
Tripoli T\rnisia
64
5
3.451 3.6L2 3.447
AFRII{A TIMUR 5 1 Addis Ababa - _?2_*Nairobi 53 Antananarive 54 Dar Es Salaam 55 H_etq{g AFRII{A SELATAN Windhoek
4
6.748
10.281
50
Ekonomi
8.484 7.473
AFRII{A BARAT Dakkar Abuja
+9
Bisnis
18.24r 14.94L 11.255
9.536 7.820 5.904 8.910 6.551 9.419
6'1!9
8.282
10:6_q0_
5.733 5.747
17.774 8.438 8.524
7.570 7.330 6.275
6.593
5.770 4.O37 3.915 5.665 5.706 4.I75
9.tr1 4.507
7.72r 4.975 4.958
Ly
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-29 dalam
BIAYA TAHUN 2OI3 NO
KOTA 2
I
Eksekutif
Bisnis
3
4
Ekonomi
(s)
ASIA BARAT 65
vteryrqe
64oo-
66
Baghdad Amman
5.433 7.56L
Kuwait Beirut Doha Damascus Ankara Abu Dhabi
6:77! 7.703
5.9=9_2 4.148 6.43I
4.700 3.545 3.545
4.?73
3:110 3.730 2.745
Muscat giyadh
5.216 8.684 9.449 5.283 8.205 6.446 6.469 5.359
4.490 3.639 5:390_ 6.643 4.976 5.878 3.785 5.156 3.510
ASIA TENGAH _ 7 8 _ Tashkent 79 Astana
!3.617 13.66L
8:453 L2.O89
67 68 69
70 7I
72 73 74 75 76
77_
Sanaa Jeddah
ASIA TIMUR
80
Beijing
81
Hongkong
2.595 3.O28
82
_OS_ete__
3:?o4
83 84 85
To\yo
3.734
Uqrryang
2.421 3.233
Seoul
- -
z.f+o 2.633
_ 2.9q9 2.675 I.999 2.966
_ 3.3?s 3.581 2.727 3.679
3.321 3.727 3.000
7.343 8.962
L.623 1.257 1.864 1.835 L.737 7.737
ASIA SELATAN
_qq_ Eebp_sl. __ 87
Teheran
_ 6:3oJ 4.475
3.905 3.416
_9,298 2.920
MENTFRIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-30dalam U
BIAYA TAHUN 2OT3 KOTA
NO
I
88 89 90 91
92
Eksekutif
Bisnis
Ekonomi
3
(4
(5
2 Colombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi
L.628
3 . 11 9 3.063 5.482
2.562 2:4L7 3.333
2.501
4.226
3.633
2.327
r.o92
2.OO9
ASIA TENGGARA Baqdar Seri Bagawan Bangkok Davao Citv _e_9-Hanoi
L.628 2.344 2.757
97 98 99
L.677 1.195
1 r!7 1 155 2.558 1.833 1.503 9tL
r.894
r.427
1.158 2.453 918 2.202 997
659 I.6L4
93 94 95
1.833
Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu 1 0 0 Kuala Lumpur 1 0 1 Manila IA2 Penang 1 0 3 Pnom Penh
to4
Singapore
105 106
Vientiane
_
Yangon
?Q74 I.468
766
919 823 I.64L 1.656
r.235 525 694 585 1.150 545
1.981 673
r.627
2.O25 1.2T2
r.420
4.926 4.900 3:8_14
2.500 3.96+
403 1.053
ASIA PASIFIK
L07 108
Canberra Darwin
M_-elbqqryg 10_e___ " 1 1 0 Noumea 111
J\2
s.506 6.689
_
Perth
_ f_o1!\{qrepby
113
Sydney
t14
Vanimo
__ll_s_wgtti[gJo_q_ _
4.886 6.940
5.77r _ _
8.252 4.629 3.318 6.561
5.9r7 1.801 7.398 4.237 2.740 4.687
- ?'8F8 3.780 1.525
5.034 2.557
2.380 3.413
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-31 30
SATUAI{ BIAYA PTNYTLENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 3O.f ATKr Langganan Koran/Mqialah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Jamuan
NO
KOTA
(21
I
ATK
(or) (3)
Langganan Koran/ Majalah (ekslempar/ bulanf (41
Lampu (buah)
Diplomatik,
Pengamanan Sendiri
(oBl
(s)
(6)
Kantong Diplomatik (kgl
(71
.Iamuan (oHl (8)
AMERIKA UTARA I
Ohicago
1.270
37
2
Houston
r.220
a.
Los Angeles
4
New York (termasuk KJRI New Yorkl Ottawa
7.270 t.270
37 37 39
1.307 r.270
42 37
20
1.963
18
I.307
42 42 37
20 20
2.O3L 3.391
18
1.553 2.836
r.478
38 47
T,L7O 1.319 1.I70 L.L72 1.001 1.099
33 42 33 37 32 35
18 22 16
2.L95 )..768
20
,1.899
AMERIKA TENGATI Mexico Citv
1.220
Havana
r.220
35 35
Panama Citv
1.038 _ .
5 6 8 9
San Fransisco loronto
Vancouver
r.307
W3lhi11$on
r.270
2.521 2.52L
18 18 18 T9
3.420 2.256
94 94 94 99
89 89 89 94
106 94 106 106 94
100 89 100
100 89
AMERII{A SELATAN
__19_ Fogg!q 11
L2
Brazilia Boenos Aires
13 T4 15 16
Paramaribo Santiaso de Chile Quito
L7
Lima
18 i9
20
21 22
23 24 25 26
27 28 29
30
Caracas
EROPA BARAT Vienna Brussels Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburg Geneva Amsterdam
1.185
L6 18 15 17
90 88 84
85 83 79
-..?,779
rs2
103 101 105
1.910
2.509
334
1 . 9i 0
254
" _L9_19
28
-
77 85
r.691 2.839
22 22 23 23 22
1.910 2.509
r.262
90
2.657
264 259 269 269 254 334 254 254
.?.o??
1.150
84 l07 85 95 8l 89
91 113 79 101 80
T6 I6
1.985
1.150
r.777
96
153
L7
_ .3q
r.947 2.O22
1.1s0
2?22 28 22
._
3.I20
2.373 3.O76 2.799 5.368
- 2.690 2.690 2.776
2.690
r29
r34
ry+-
105
t27
99
L66
130
L?7 * _ 9 e
127 166 L27
99
130 99
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-32alam
NO
KOTA
(1)
(21
ATK
(or) (3)
Langganan Koran/ Majalah (ekslempar/ bulan! (4)
Lampu (buah)
Pengamanan Sendiri
Kantong Dlplomatik
(oBl
(ke)
(6)
(71
(s)
Jamuan (oH) (8)
BROPA UTARA
3t
Jopenhagen
32
Helsinski
2.ILs r.947
33 34
Stockholm London
35
Oslo
28r
24
1.910 1.966
259 254 26L
2.340
3li
22 22 22 26
1.179 L.275
145 156 158 161 165 L77 151 177
3.341
232
. -2-:_585 3.978 3.749 3.978
2L3
209
110 101 99
2L5
ro2
2F6
L27
2.232
108
2.232 2.776 2.732
rt7
84 90 91
EROPA SELATAN
36 37 38
39 40 4L 42 43
9.+rasvc
Zaereb Athens Lisbon Madrid Rome
Eqo.ere4 Vatican
1.220 t.220 L.270
r.220 r.220
r.220
18 20 20 2L
2.732
118 12I I23
22 t9 22
1.936
L32
to2
r.669
113 86
ro2
_?o
2.478
93 95 87
EROPA TIMUR
+ , + ' Bratislava
1.220
45
Bucharest
r.220
t9
Kig_y-_ Moscow
r:229 _ _ _ . _ ! 4 8 r.220 183
Praque
L.220
Sofia
t.??o
47 48 49 50 51
Warsaw Budapest AFRIKA BARAT Dakkar
L.220 r.220
t7l 150
_
L48 148 148 161
52 53
n"huie -
53
AFRIKA TIMUR Addis Ababa
2,9?e_
r32
54 55
Nairobi {ntananarive
sq
1.895 2.O29
L23 732
Dql Es Qalaee Harare
r.962 2.096
D/
I.220 _L:22Q
r48 145
_. 128 i36
22 79 _ 79. 23 I9 .19 19 20
1.668 1.867
__ L.73.? 2.375 2.760 _ 2.082 2.O82 2.27L
6 6
2.34r
5 5 5 5 5
2.o7o
2.?eF
7.773
r.967 _
1.690 7.773
110 96 95 L17 95
99 86
85
95 95 103
i06 85 85 85 93
161 158
55
L43 t34 143
13e 148
55
40 35 35 40 35
ral rr' li
r
MENTERIKEUANGAN HEPUBLIK INDONESIA
33 alam
NO
KOTA
(21
(1) 58 59
60 61
62
63 64 65 66 67
AFRII{A SELATAN Windhoek
9sse-lqllr Johannesburs Maputo AFRII{A UTARA Alsiers Cairo Khartoum Rabbat Iripoli Iunisia
ATK
(orl (3)
Langganan Koran/ Mqialah (ekslempar/ bulanf HI
Lampu (buah|
(s)
2.O29
r32
o
L.962 1.962 2.096
+?8
c
L28 136
5 5
140 L47 151
6 6 7
r.220 r.220
138
1.220
130
6 6 6
L.220 1.170
t.220
r32
Pengamanan Sendiri
Kantong Diplomatik
(oBl
(kel
(6)
(71
2.398 2.363 1.690 1.805
Jamuan (oHl
t8) t43
40
192
.1o
139 148
1.815 L.493 t.449 i.557 2.L51
139 140 150
40 43
40
35 40
r37
+o
131
40
r.2L2
r29
40
1.244
189
51
r.372 e?8
L9+
51
177 L67 183 177 t75 183
47 44 48 47 46
A,SIABARAT 68 69
Manama
1.170
4t2
J
r.220
42r
5
I.I7O L.T7O
385
5
7l 72
Saghdad Amman Kuwait Beirut
73
Doha
74 7S 76 77 78 79 80 B1
Damascus
L.I2O 1..220
Ankara
r.220
Abu Dhabi
t.L70
Sanaa Jeddah
t.L70 L.220
Muscat
..-\.r70
70
82
Riyadh
Istanbul Dubai
r.220
1.220
1.220 1.170
363 399 385 381 399 408 372 376 394 376 399 408
J
5
_9 5 5 5 c
5 5 5 5 5
1..469 1.574
1:515 1.575 2.547 1.250 L.464 1.534 t.469 t.I73 2.547
i.250
4a
.]97
_ _- . . 4 9 45 46
1.7L 173
181 L73
-
.19
183 t87
46 48 49
2.244 1.150
46 46
1.035
+6
A.SIATENGAH 83 84 85
lashkent
1.220
Astana Baku
1.220 1.220
q
381 412 439
5 6
1.150 1.035
346 346 379 379 365 361 346
6 6 6 6 6 6 6
2.233
_ ._ ?.?41
ASIA TIMUR 86 87 88 89
Beijing
1.220
I-longkong
r.270
Osaka
t.270
Tolcyo
1.270
_ 9 ! _ _ -Uglry-g4e 9 1 Seoul 92 Shanshai
r.229 1.270
r.220
?.167 2.055 3.450
r.324 2.524 2.233
47 47 51 51
le
49 47
44 45 48 48
__-. !7
46 44
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-34-
NO
KOTA
(1)
(21
93
ASIA SELATAN Kaboul
94 95 96
Ieheran Colombo Dhaka
97
Islamabad Karachi
98 99 100
New Delhi Mumbai
ATK
(orl
Langganan Koran/ Majalah (ekslempar/ bulanf
(3)
t.r20
50
r.229
46 44 45 45 45 46 46
-.r._?29 r.220 1.170 1.170
Pengamanan Sendiri
(oB)
(sl
(41
L.170 1.170
Lampu (buahl
Kantong Diplomatik (kg)
(71
(6) 6 5 5 5
5 5
{8)
t.945 1r3.8_0-. L.495 1.553
65 60
4)4r
58 58
89
82 78
57 58
1.546 2.329 2.329
5
.Iamuan (oHl
79 79 79 81 81
59 59
A,SIATEITGGARA 101
ro2 103 104 105 106 LO7 108 109 110 111 L12 113
Bandar Seri Bagawan Bangkok Davao Citv Hanoi
1.170 1.L70 1.t70
Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumpur Manila
I.i70 I.170 1.170 T.L7O 1.170
Bgrene-
1.,1?o*
Pnom Penh
Singapore Vientiane
tt4
Yangon 1 1 5 Songkhla
_L!_6 Ett4i"e IL7
Tawau
ASIA PASIFIK 1 1 8 Canberra 1 1 9 Darwin L20 Melbourne L 2 t Noumea r22 Perth L23 Port Moresbv
t24 t25
t26
_ L?7 t28
Sydney Valimo
Wellineton Suva Dilli
r.t70
1.170 1.170
L.220 t.220 i.170
L_l70 1.170
1.2to
47 47 47 46 46
37 37 37 47
37 _ _ . 39 49 47 46 47 37 37
5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4
___1.L79 r.265 97L
5 J
't5
83
1.178 r.221
60
66 69 87
5
1.480
r.227 1.221 -
2,t59
r.220
52 52 52
o
2.9 8
1.220
5()
o
1.220
52
o
6 6 6 6
2.463 2.568 642 3.160 642 1.840
5 5
_ __. l.7lor.747
t.220
L,??.O _ q 0 t.220 1.220
L.220 1.134 1 .1 5 8
52 50 52 48 49
62 78 75 74 75
2.362 981
4 4
6 6
60
1.0s2 2.917
_
83 B1 81 66 66 66
60 60
_-- 2:0-89 I,22I
J
83 83
75 75 75 73 65
1.350 1.480 942
2.568
_
83 82 83
.90
66 66
t23 123 123
92
60
133
L23
oo
_
- _22 100 92
llq _82 t2s 92 118
89
L23
92
TL4 LL7
86 88
Y/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-35-
3o.2 Pemeliharaan, Pengadaan tnventaris Kantor, Pakaian Soplr/Satpam,
Pemeliharaan
KOTA
NO
Kendaraan dinas
(Unit/
Gedung (m2ltahunf
Tahunl
(21 AMERIKAUTARA Shicago 2 Houston 2 Ios Aneeles 4 New York _.5.- _ Sttawa 6 Jan Fransisco 7 loronto I Vancouver I iVaqhington
t3l
8.353 8.353 8.353
a.793 9.408
8.353 9.408 9.408
9,9s.q
Pengadaan Inventarls Kantor
Halaman
(orl
l^"1
80 80 80
Pakaian Soptr/ Satpam lstell
Sewa Kendaraan (harif
Sedan
Bus
tahunl (51
t+l
Sewa Kendaraan, dan Konsumsl Rapat
(6)
9 9 9
80 72 80 72 72 80
9
63 63
o
9 9 9 9 9
{61
681
320
.9q1
9?9
681
320
300 390 300 300
Mobtl Boa
t9l
r0t
400
409
__400_ 400
409
_4_61 409
5_l 46 51 5l
767 767
361 361
29r
350
291
3:20
309
350 400
3:7 408
264
32s
3_50 350
246
250
3s0
418 521 366
350
370
. - ._ 6 9 1
400
46 46 46
337 961 320
3s9-
I rl
409 431
777 7.97 681
291 300
400
Konsumsl Rapat loKl
461 461 4rl9
48
46
$MERIKA SELATAN
10
EqC_ota
l1
Brazilia Joenos Aires
t2 1?
t4
93IggqsParamaribo
15 l6
Santiaeo
lt
Lima
de Chile
Q-ttitgIMERII(A TENGATI Mexico Citv
8 l9
Havana
20
P-egeEe-c-ry
2l
EROPA BARAT Vienna
22 23
?1 25
26 27
2a 29
Brussels Marseilles Paris Berlin Bern Bonn Hamburs
-_9..5?e. 10.639 7.500 9.496 7.562 8.441
A?
72 63
7.2tO 7.973
63 63
8.001 7.825
72 72
9 9 9 9 9
774
361
616 688 588 645
290
9 9 9
652 638 609
9 9 9
760 745 774
o
?74 _
-.7'90-0
1?
13.692 13.434
80
13.95r 13:9.q! t3.176
80
I7.309
80 80 72 80 72
9 9 9 9 9
q
13.776
80 72 80
13.563 16.t47
80 80
11 . 1 0 9 12.O13
12.6s9
72 72 72 72 72
13.563
72
-t3.176 73.176
Seneva
17.309
Amsterdam
13
I to
695 867 609
9
72
qq
731 960
9
-
t5L
7il 960 731
___?e_1 qs9- _J9s 250
324
261
350
4L3
-..279.
223 245
.9sq 384
3_q-3 387
275 275 232
392 383
392 383
350
.96q
303
307 300 247
708 695
_ _390 293 722 304 722 _ _394 287 642 895 68.2 642 895 642
377 287 247 377 247
/rbb
_.918 293 300
608 596 619
6_r.:)_ 585 764 c6J
s-tis 764 585
46
58 4l
52 41 46 39
43
44
43
_ 1.r
427
cl
806 837 437 790
50 52
1.038 790 790 1.O38
790
52 49 64 49 49 64 49
OROPA UTARA 2l
l9PgI'hecq4
1D
33
ielsinski Itockholm
34
L,ondon
3_q
Oslo
36 37
3q_ 39 40
!_r 42 43
EROPA SELATAN Saraievo Zagreb thens Lisbon
Madrid Rome Beograd Vatican
t4.597 t3.434
_.\?.t42 12.401
tt.626 13.563
72
9 9 9
810 745
731
9
753 896
I 9 9 9 9 9 9 9
616 667 674 688 702 753 645 753
695 682 702 835
300
352
.918
979
54 50 49
596 585 602 717
806 79t 814 969
4q3
667 721 729 744 760
41 45 45 46
at4
50 43
50 60
'242 302
326 330 337
262 26s 275
344
276
q69 Jlo
368
533 _ 539 550 562
2e9 _ 6 9 ?
275 295
516 602
698 814
50
I
^/
MENTERIKEUANGAN REFUBLIKINDONESIA
-36Secta Kendaraan
Pemeliharaan
KOTA
NO
Kendaraan dinas (Unlt/ Tahrrr
44 45 46 47 48 49 50
5t
}ROPATIMUR 3ratislava fucharest fiev vloscow
Pengadaan Halaman
Gedung
l^tl tahunf
lm2ltahunf
I
3.t76 1.496
r.367
>raoue
4.080 1.367
lofia ^/arsaw
1.367
}rdanesf
2.407
r.367
Kantor
f)ekkar
\il.+z,j
53
\buia
12.234
53
AFRII(A TIMUR \ddis Ababa
54
{airobi
J5
{nfananerivc
I 1.133 10.399 l l. l33
56 57
Dar Es Salaam Harare
1O.766 I 1.s00
58 59 60 61
IFRIKA SELATAN Windhoek Cape Town Johannesburg Maputo
585 510
309
275
so5
l8.l
_ 309 309
397
9?F
315 294
72 63
9 9 9 9 9
OJ
1.l33
t2
o.766 o.766
72 72 72
I 1.500
250
72 63
Bus
287
9 9
9 9
Sedan
372
72 72
o
Mobll Box
791
loKl
49 43
275 275
505 JUC
690 642 845 642 642
505 550
6a2
52 42 42 42
744
46
275
663 650
tcJ
150
43 42
7lo 663
770
8
663
250
7lo
7 8 8 8
OJI
309
63r
309
688
337
_27F 300
ssc
204 200
275
346
Konsumsi Rapat
358
9 9 9 9
lharil
731 638 631
72 72 72 72 72 72 72 72
AFRIKA BARAT
s2
lorl
Pakalan Soplr/ Satpam lstell
+2
JIJ
^_.;
2s9 ?4-2 2s9
304
251
275
686
32s
264
250
733
7to 686 733
9 9 9 9
315
7to
8
3s0 233
646 686
?68
275 275 275 294
350
304 325
259 251 251
249
733
8 8 8
-?.
304 308 329
25_t253 27t
. -9sq
304
ztJ
-- . ?so.
AFRIKA UTARA
{!g!ers
19.?99
OJ
Cairo Khartoum Rabbat
66
l nDoll
10.889 Lt.623 70.644 10.154
OI
lunisia
10.032
68
ASIA BARAT Manama
62 63 64
69 70 7l 72 73 74 75 76
77 7A 79
]celqeq {mman
Kuwait Beirut Doha Damascus \nkara \bu Dhabi 3anaa Jeddah
8l
Muscat Rivadh Istanbul
a2
Dubai
a2
ISIA TENGAH fashkent \stana
80
83 84
U5 _-86 6t
88
rku ISIA TIMUR l€ijing :{onskonp fsaka fokyo
72 63 72 72 72
11.2s6 I 1.s00 10.s22
72 72
9.910 0.889
72
o.522 o.399 0.889 1.133
o.154 o.277 o.766 o.277 0.889 l l33
OJ
72. 72 72 63
7? 72 72 72 72
9 9
_?_ 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
- :3ol 287 244
" 244 236 234
350 350
50 50
275
350
150
43
33 34
3q0
JO/
275 225
1s0 50 25 50 50
285
oo
363
275
350
350
ZIJ
9.9_q
147 469 447 474 444
367 346 380
2tJ
300 350
44
3l
29
_12= 31 3l
3_gg.._ 27t-275 389
39_q350
50
354 359 376 359
- .275
275
300 .350 350 350
25 50 50 50
3qo
-.?71
350
275
350
150 150
250 250 250
300
6s
3l
300 300
t25 t25
33 35
44_7 441 484 444
397 400 436 436
309
20 20 22 22
389
;--^
363
393
9
_.. _F?2
10.863
80
9 9 9 I
_.?7r
r0.863
72 80 80
371
250
47 50 46
50 50
490
9.905
?7s
221
acJ
- 9-,eol
275
393
9
11.990
350
191
9
tt.256
zrc
490 458 431 474 458 453 474 484 442
47
50 4l 51
300
_s0-o
63 63 63
10.399
27s_ 250
419
ssz
407
436
407
+5t)
2SO
2rl
309 339 339
32 33 30 30 32 30 32 33
,tl
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-37 Sesa
Pemeliharaan
NO
KOTA
Kendaraan dlnas lUntt/
89
Pyongyans
1o.437
90
Seoul
r0.33r
91
Shanehai
92
Guanezhou
9.905 9.905
Gedung lm2ltahunf
72 80 72 72
Pengadaan Pakalan Inventaris Soplr/ Satpam Kantor lstell lorl
Ilalaman
l^'l tahunl o
391
I 9 9
387
4t9 414 397 397
37t 371
Kendataan
lharil Sedan
Bus
Konsumsi Rapat Mobil Box
465 460 441 441
4t9 4t4 397 397
326
509
885 420 743
JIJ
792
2.475 2.475 2.475
322 309 309
loKl 2l 2l 20 20
ASIA SELATAN
93
Kaboul
94 95
leheran
96 97 98 99 100
lolombo Dhaka Islamabad Karachi New Delhi Mumbay
9.197 8.520 4.732 8.229 4.229 4.229 8.423 4.423
55
1?. 63 63 72 72 63 63
9 9 9
321
_..
29_7_ 284
9
287
9 9 9 9
287 247 294 294
o
3q1
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 I 9 9 9 9 9
301
_
149
575
198 132 t34
s99
194
s."ls
2.767
.?..F63 2.446
137
527
137
527
792 792 8ll 811
110
t99
g?-.e-.2.592
134
515
2.534 2.534
28 26_ 24 25 ZJ
25 25 25
ISIATENGGARA
r 0 1 regdql_$ell B_Aeey14! r02 3anokok l03 104 l05 l06 t07 108 l09 110 111
t12 113 4 l5 l6 17
ll8 l9
20 2l 22 23
24 ZJ
26 27 28
Davao CiW Hanoi Ho Chi Minh Johor Bahru Kota Kinabalu Kuala Lumnur Vlanila Penang
Pnom Penh Jingapore
4.617 8.617 4.6t7 4.423
8.423 7.500 7.500
63
8.617 7.500 7.t64 9.O04
63 63
{anson
8.520 4.617 7.500 7.500
fawau TSIA PASIT'IK lanberra Darwin Melboume Noumea Perth Port Moresbv Svdnev Vanimo Wellington Suva Dilli
OJ
63
9,6!7
[gq'_q!s__,_
63 63 63
7.500
y'iengane
)ongkhla
63 63
9.585 9.585
9.s85 10.359
9.58s 9.t97 9.585 9.197 9.585 8.907 9.101
72 63 72 72 63 63
63
72 72 72 72 72 72 72 72
72 72 72
301 294 294
140 140
_ .!37 137
429
s39
429
-9?7
8ll
527
811
112 lt2
430
662
240
430
662
240 301
tt2
430
662
140
539 430 444
429
240
240 250 314 301 297 301 240
240
--
539
Cs+
9 9
334
9
- 22L :-.
9 9 9
JOI
334 321
9
334
9 9 I 9
321 334 311 318
__lt?
_
116 146 1 4 0 ._ 138 140 tt2, 112
s63 539 533 539
4sg 430
600 156 600 56 56 ,.600 644 68 600 56 5 4 9 - - - . 6 50/ 0 56 575 49 5t)
4s 4a
_gqo 557 569
662
690 467 --.429 420 829
2.592 2.592
2.-s33. 2.534 2.068 2.064 2.064 2.592 2.064 2.155
2.704 .-2.592 2.563 2.592
26 26 26 25 25 2l 2l 2l
26 21 22 27 26 26 26
2.0'64 2.064
2l
662
sda
2.883
923
2.443
29 29
99?.
e?q . .2.9q3 997 923
,_ 98s 923 923 923
3 . 11 6
2.443 2.767
2.883 2.767 2.443
Aq7
2.679
476
2.737
21
29 31 29 2A 29 28 29 27 27
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2OT3 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam KabupatenlKota Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota. Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Uang transpor kegiatan dalam kabupatenlkota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/ atau untuk perjalanan yang bersifat rutin. Uang transpor kegiatan dalam kabupatenlkota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. Catatan : yang a. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupatenlkota jam (tidak pergi pulang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri. b. Untuk yang mengharuskan kegiatan dalam kabupatenlkota menggunakan air maupun atau moda transportasi udara dan memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara at cost. c. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transpor dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan. d. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Untuk Satker di Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita wal. ialah. dan air minum
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
Satuan kerja yang memiliki pegawai sampai dengan 4O (empat puluh) orang, dapat mengalokasikan paling banyak Rp52.000.0O0,0O (lima puluh dua juta rupiah) per tahun. Sementara itu, satker yang memiliki pegawai lebih dari 40 (empat puluh) orang dapat mengalokasikan paling banyak sesuai dengan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah pegawai. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan pejabatlpegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk perjalanan dinas peserta.
yang bagi biaya biaya
Satuan Biaya Latihan Prajabatan Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yar:g digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namrln belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Ttrbuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut. 6
Satuan Biaya Konsumsi Rapat Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapatlpertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon l/setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor. Rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Menteri/Eselon I/Pejabat yang setara. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota TNI/POLRI Non Organik, narapidanaf tahanan, pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial, keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, ABK cadangan pada kapal negara, ABK aktif pada kapal negara, petugas SROP dan VTIS, petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian, petugas pabrik gas aga untuk suar,
penlaga
menara menara
suar. suar.
kelomDoK kelomook
tenaga ten
kesehatan Kesenatan
keri Kefla
lv
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-40-
pelayaran, resclte team, mahasiswa/siswa sipil, dan mahasiswa militer/semi militer. Satuan biaya pengadaan bahan makanan dibedakan menurut rayon sebagai berikut: Rayon I : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yograkarta, Jawa Timur, Lampung. Rayon II : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimanatan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Rayon III : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Daerah Khusus Rayon I, II, dan III untuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan merupakan daerah-daerah yar'g terpencil danfata'u sulit dijangkau yang berada pada masing-masing rayon. Pengaturan daerah khusus untuk pengadaan bahan makanan narapidanaf tal:'anan pada masing-masing rayon mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Satuan biaya pengadaan bahan makanan kenavigasian diberikan kepada: a. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara yang ikut serta dalam bertugas menjaga menara suar. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) pegawai penjaga menara suar sepanjang keluarga dimaksud mengikuti penjaga menara suar melaksanakan tugas di lokasi pos menara suar. b. Petugas Pengamatan Laut adalah petugas yang melaksanakan survey hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).Pihak III, Non Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. c. ABK Cadangan Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasiaan yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara kenavigasian pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat. d. ABK Aktif Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara kenavigasian pada posisi tertentu pada saat berlayar. e. Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Seruice (VTIS) adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Seruice (VTIS) f. Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi. g. Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas disunakan sebasai bahan bakar baei lampu-lampu rnerl.ara suar.
MENTERIKEUANGAN BEPUBLIK INDONESIA
-4r-
h. Penjaga Menara Suar (PMS) adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik. i. Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa/siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/ siswa yang diasramakan, meliputi: a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas); b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/AKPOL, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Satuan Biaya Konsumsi Tahanan Satuan Biaya Konsumsi Tahanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan kejaksaan, kepolisian, dan BNN. 9
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan Biaya untuk Pemeliharaan digunakan Sarana Kantor mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), Personal Computer/Notebook, Printer, AC Split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.
1 0 Satuan Biaya Toga Hakim dan Jaksa Satuan Biaya Toga Hakim dan Jaksa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konsitusi, Hakim pada pengadilan negeriltinggi, dan Hakim Pengadilan Pqjak, serta Jaksa pada Kejaksaan Negeri/Tinggi. Satuan biaya tersebut tidak termasuk atribut/ perlengkapan. 1 1 Satuan Biaya Toga Mahasiswa Satuan Biaya Toga Mahasiswa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan toga bagi mahasiswa pada perguruan tinggi/akademi termasuk biaya sudah negeri. Satuan atribut/ perlengkapan.
L 2 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
MENTERIKEUANGAN REFUBLIKINDONESIA
-42-
Pembelian 13 Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Inventaris untuk Pegawai Baru Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama danf atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal IOo/o(sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1(satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. L4 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non gelar Dalam Negeri Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian/lembaga masing-masing, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB, dan SPTJM. Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merqiuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang T\.rnjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana. 15 Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog dan mesin fotokopi digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner dan biaya perawatan. L 6 Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khususf untuk Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD / Ke giatan Sejenis Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu. l7
Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas a tetap dalam kondisi normal
vl/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-43-
dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK). 1 8 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud rnenjagalmempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2Yo (d:ua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk: a. Gedung/bangunan milik negara; b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah pusat) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. L 9 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per empat jaml Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per empat jam) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 3O0 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. 20
Satuan Biaya Sewa Kendaraan (per delapan jaml Satuan biaya sewa kendaraan (per delapan jam) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidentil atau untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost. Catatan: Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi
L/
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu, dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.
2 L Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon I dan eselon II. Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional danf atau Lapangan Roda 4 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
22 Satuan
23 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan f atau angkutan antar jemput pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan opersional bus , yang besarannya disesuaikan dengan harga pasar. Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 {Duaf Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) Operasional Kantor dan/atau Lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) termasuk trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
24 Satuan
25 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stelf Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pi:rencanaan kebutuhan biaya pengadaan Pakaian Dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi : a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun. b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per,tahun. c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penvediaannva secara selektif. dan diberikan paling banyak 2 (dua) stg!
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-45-
per tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; 2) Dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswaf Taruna Satuan Biaya Pakaian Seragam MahasiswafTaruna diperuntukkan bagi mahasiswaf taruna pada pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang tertentu penggunaan seragamnya telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penyediaannya dilakukan secara selektif, paling banyak 2 (dua) stel per tahun. e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. 26
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapatf pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapatlpertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan eselon I lainnya. Satuan biaya paket kegiatan rapatfpertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga)jenis: a. Kegiatan rapatlpertemuan di Luar Kantor pejabat Menteri/Setingkat Menteri adalah kegiatan rapatlpertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/ Setingkat Menteri; b. Kegiatan rapatf pertemuan di Luar Kantor pejabat Eselon I/Eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat Eselon l/Eselon II; c. Kegiatan rapatlpertemuan di Luar Kantor pejabat Eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat Eselon III. Satuan biaya paket kegiatan rapatf pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga)jenis: a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalarnf rnenginap. Komponen naket m akomodasi 1 minuman selamat da
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-46-
dan kudaPan 2 (dua) kali' ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, fltp chart, uthite board, stand.ard. soind.' sgstem, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). b . Paket Fulldag Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapatlpertemuan yang dilakuka.t di l,.tu,t kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap' ko*pott"n paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, uthite board, standard sound sgstem, mikropon, alat tulis, air minezx ral, dan permen). Paket Halfdag paket kegiatan Satuan biaya paket hatfday disediakan untuk rapatlpertemuan-yang dilaliukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, Ruang Pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip charL uhite board., standard. sound. sgstem, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). Catatan : a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersamasama, hotel untuk seluruh pejabat negaraf pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negaraf pegawai negeri. b. Akomodasi paketfullboard diatur sebagai berikut: : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang Pejabat Eselon II ke atas Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang c. Kegiatan yang diselenggarakan secara futlboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di iuar kota 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan lfullboard), dan uang harian paket futlboard di luar kota (Lampiran I Nomor 27). 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKAK/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (fuIlboard/fulldag/halfdad, uang saku dan biaya transportasi dalam kota. d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapatlpertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I Nomor 27 e. Kegiatan rapatlpertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas. 27
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP| Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberanskatan suatu kota ke bandara kota tuiuan. Satuan bi
t- )/ /
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-47 -
tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran). Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri : a. Tarif Bisnis untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Wakil Menteri Gubernur, serta setingkat Menteri, Gubernur/Pejabat Negara Lainnya Yang Setara, dan Pejabat Eselon I. b. Tarif Ekonomi untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon IIlkebawah.
.
2a
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan menuju taksi dari kantor kedudukan tempat bandarafpelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara / pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya. Catatan: a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda. b. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogjakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut : a) Berangkat biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara SoekarnoHatta biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yograkarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/ kantor) di Yograkarta b) Kembali biaya taksi dari hotellpenginapan (Yoryakarta) ke Bandara Adi Sucipto biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta)
29
Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PPf Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri : a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A. b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B. c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D. Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang lama ialanannya melebihi B (delanan) iam penerbansan {tidak termasuk waktu
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-48-
transit), dapat menggunakan tarif bisnis. 30
Satuan Biaya Penyelenggaraan Penpakilan RI di Luar Negeri Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan RI di luar negeri, berupa: a. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, ballpoinf, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai. b. Langganan Koran/Majalah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak. c. Lampu, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan d. Pengamanan Sendiri, merupakan satuan bia5ra yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma. e. Kantong Diplomatik, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik. f. Jamuan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor g. Pemeliharaan Kendaraan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas Perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar. Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju. Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yarrg dapat dipertanggungj awabkan. h. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Duta/Konsul, Kantor/Wisma merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%o(dua persen). Satuan biaya pemeliharaan gedung/Bangunan Kantor/Wisma Duta/Konsul di luar negeri dialokasikan untuk: 1) Gedung/bangunan milik negara; 2) Gedung/bangunan milik pihak lain (selain Pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan /atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. i. Pemeliharaan Halaman, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan RI di luar
u/
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-49-
Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan diluar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. j. Pengadaan Inventaris, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan RI di luar negeri. pengalokasiannya maksimal lOo/o (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (home staffl dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. k. Pakaian Sopir/Satpam, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan RI di luar negeri. 1. Sewa Kendaraan Sedan, Bus, dan Box, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) Penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi. m. Konsumsi Rapat, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan. Catatan Umum: 1) Satuan biaya yang terdapat dalam PMK ini sudah termasuk pajak. 2) Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. 3) Untuk Satuan Biaya Pemeliharaarl dan Operasional Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana Kantor, Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru, Pengadaan Kendaraan Operasional Bus, Sewa Mesin Fotokopi, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, Sewa Kendaraan, Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Operasional Kantor dan/atau Lapangan, Pengadaan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan (Roda 4), dan Pengadaan Pakaian Dinas Dan/Atau Kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi PMK Standar Biaya sebagai berikut :
dari Satuan Aceh dari Satuan Sumut
biava
Provinsi
biava
Provinsi
L/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-50-
Nias Selatan
dari Satuan biava Provinsi Sumbar dari Satuan biava Provinsi Sulut dari Satuan Papua
biaya
Provinsi
Puncak Java
dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat Pengertian Istilah: a. OJ Orang/Jam b. OH Orang/Hari c. OB Orang/Bulan d. OT Orang/Tahun e. OP Orang/Paket f. OK Orang/Kegiatan g. OR Orang/Responden h. Oter Orans/Terbitan
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERII(EUANGA\T, ttd.
AGUSD.W. MARTOWARDOJO
G NIP. 1
Lli /
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NoMoR 3 7 l P Y I K . O Z/ 2 O I 2
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGCARAN 2013
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN STANDARBIAYA KELUARANTAHUN ANGGARAN 2013 A. Penyusunan dan Peng4juan Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pen5rusunan SBK adalah sebagai berikut: 1. mengindentifikasi dan mencermati keluaran kegiatan mengacu pada kriteriakriteria SBK; 2. menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK; 3. membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term of Reference (TOR) sesuai dengan Format 1. Kernenterian Negara/Lembaga tidak perlu melampirkan KAK/TOR untuk usulan SBK yang pernah ditetapkan pada tahun anggaran 2012, sedangkan usulan SBK yang berasal dari keluaran kegiatan yang telah ada pada RKA-K/L tahun anggaran 2OL2 namun belum ditetapkan menjadi SBK dapat melampirkan KAK/TOR sebelumnya untuk keluaran kegiatan yang sama; 4. menentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan dan kesesuaian dalam pencapaian keluaran kegiatan: a. secara tlmum, tahapan dalam pencapaian suatu output adalah sebagaimana fungsi manajemen yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi; b. penentuan komponen/tahapan dalam penyusunan SBK sebagaimana pada poin a harus dijelaskan/dijabarkan dalam setiap tahapannya baik pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi. 5. menentukan komponen/tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sebagai biaya utama atau biaya pendukung: a. biaya utama adalah komponen biaya yang berpengaruh terhadap volume suatu output; b. biaya pendukung adalah komponen biaya yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap volume output. 6. menentukan SBK yang diusulkan sebagai total biaya keluaran atau indeks biaya keluaran; 7. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); RAB disusun sesuai dengan Format 2 untuk SBK sebagai Total Biaya Keluaran atau Format 3 untuk SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran dengan eara memasukkan yang rincian dibutuhkan tiap alokasi anggaran komponen/tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan TA 2OL3 dan data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya: harga barang, jasa, dan bangunan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Pen5rusunan RAB dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SBK dengan tetap memperhatikan penggunaan Akun sesuai Bagan Akun Standar.
4/'t-
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2catatan: a) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan yang akan diusulkan SBK, maka hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan dimaksud digunakan dalam penentuan tahapan maupun pen5rusunan RAB SBK. b) Dalam hal pen5rusunan RAB SBK terdapat jenis biaya-biaya yar:g digunakan di luar Standar Biaya yang telah ditetapkan/disetujui oleh Menteri Keuangan, maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) seperti dalam Format 8 dan data pendukung yang dapat dipertanggungj awabkan. c) Contoh Pen5rusunanSBK, TOR, dan RAB seperti pada Contoh 1 dan Contoh 2. B. menyimpan (backup)data usulan SBK; 9. membuat rekapitulasi usulan SBK sesuaiFormat 4; 10. menandatangani rekapitulasi usulan SBK dan mengajukan usulan SBK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian Negara/Sekretaris Utama atau pejabat lain yang berwenang dilengkapi: a) KAK/ToR; b) RAB; c) data pendukung (backup data)Aplikasi SBK; danf atau d) data pendukung lainnya yang diperlukan. B . Waktu Pengajuan SBK Usulan SBK tahun anggaran 2013 diajukan Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan April 2AI2. C . Langkah-Langkah Penelaahan Usulan SBK Penelaahan SBK merupakan kegiatan meneliti dan menilai keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi SBK, menilai komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran, dan rincian pembiayaannya dengan memperhatikan kewajaran komponen/tahapan dan biaya yang digunakan dengan memegang prinsip efisiensi dan efektifitas. Langkah-langkah penelaahan SBK adalah sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam hal ini Direktorat Anggaran lln/Il bersama Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan penelaahan usulan SBK dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. mengunggah (upload)ftIe backup data usulan SBK ke seruer; b. meneliti dan menilai usulan keluaran kesesuaian kriteria SBK yang ditetapkan;
kegiatan dengan cara menilai
c. meneliti dan menilai komponenltahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan dengan cara memeriksa keterkaitan, kesesuaian, dan kewajaran komponen/tahapan dengan keluaran kegiatan; d. meneliti dan menilai penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran, dan penerapan Bagan Akun Standar dengan cara memeriksa:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3-
1) kesesuaian penerapan biaya utama dan biaya pendukung; 2l kesesuaian jenis dan besaran biaya yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan dengan data pendukungnya; 3) kewajaran alokasi anggaran yang diusulkan dengan memperhatikan komponen/tahapan yang digunakan serta volume yang akan dicapai; 4l penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Catatan: Apabila DJA dalam hal ini Direktorat Anggaran I/Illlil telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan yang akan diusulkan SBK, maka hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keluaran kegiatan dimaksud digunakan dalam penelaahan usulan SBK dimaksud. 2. Direktorat Anggaran Il[lm bersama Kementerian NegarafLembaga terkait menyepakati hasil penelaahan dan dituangkan dalam catatan penelaahan sesuai Format 5 (SBK sebagai Total Biaya Keluaran) dan Format 6 (SBK sebagai Indeks Biaya Keluaran); 3. Direktorat Anggaran I/Illm mengunggah (upload) data hasil penelaahan usulan SBK ke seruer, meneliti, mengoreksi hasil penelaahan usulan SBK sebagaimana pada angka 2 dan rriembuat rekapitulasi persetujuan usulan SBK sesuai Format 7; 4. Direktorat Anggaran lll!fi menyampaikan rekapitulasi usulan SBK yang sudah disetujui sebagimana pada angka 3 kepada Direktur Sistem Penganggaran,paling lambat minggu pertama bulan Mei 2OI2; 5. Direktorat Sistem Penganggaran melaksanakan kompilasi usulan SBK dan membuat konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran; 6. Direktur Jenderal Anggaran meneliti konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keiuaran (SBK) beserta lampirannya dan memaraf rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang SBK serta menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penetapan.
D . Dokumen Hasil Penelaahan SBK Dokumen hasil penelaahan SBK terdiri dari: 1. Catatan penelaahan SBK, yang mencakup: a. uraian SBK; b. besaran SBK yang ditetapkan; c. penempatan akun; d. catatan; e. tandatangan petugas penelaah dari Kementerian Negara/Lembaga dan Ditjen Anggarant f. tandatangan Pejabat setingkat Eselon III Kementerian NegarafLembaga dan Kepala Subdirektorat Anggaran l/il|m. 2. Rekapitulasi Persetujuan SBK Rekapitulasi Kementerian SBK merupakan tiap-tiap daftar SBK Negara/Lembaga yang telah ditelaah dan disetujui Direktur AnggaranIlillUI.
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK -4-
Format
1
KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian Negara/ Lembaga Unit Eselon I Program
(l)
(21 (3) (4)
Hasil Unit Eselon Il/Satker Kegiatan
(s) (6)
Indikator Kinerja Kegiatan
(71
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
(B)
Volume
(e)
A.
Latar Belakang 1. Dasar Hukum T\.rgasFungsi/Kebijakan (to) 2. Gambaran UmuP (i1)
B.
Penerima ![anfaaf (12)
C.
Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan(13) 2.Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (1a)
D . Waktu Pencapaian Keluar2n (1s) E.
Biaya Yang Diperlukan (to) Penanggung jawab (L7l
N I P . . . . . . . . . . . . . . . . .( .r.8 )
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-5-
PETUNJUKPENGISIAN KAI{/TOR KAK/TOR merupakan. gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan, No
Uraian
(1)
Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga.
(2)
Diisi nama unit eselonI.
(3)
Disi nama program sesuai hasil restrukturisasi
(4)
Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(s)
Diisi nama unit eselonII
(6)
Diisi nama kegiatan.
kegiatan
sesuai
hasil
program.
restrukturisasi
(71 Diisi uraian indikator kinerja kegiatan. (8)
Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(e)
Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan PMI(, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.
( 1 0 ) Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. ( 11 ) Diisi gambaran umum mengenai keluaran kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai.
( 1 2 ) Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan f atau eksternal Kementerian Negara f Lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa.
( 1 3 ) Diisi dengan cara pelaksanaannya
berupa
kontraktual
atau swakelola.
(14) Diisi dengan komp onenf tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponenf tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang.
(1s)
Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
( 1 6 ) Diisi dengan lampiran alokasi dana yang keluaran kegiatan.
RAB yang merupakan rincian dalam pencapaian diperlukan
MENTEBIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(r7)
Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II I KepaIa satker vertikal). ( 1 8 ) Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan.
ln lo lFl
z p)
t\]
Al o
?frF*iL,fi1n HeHsIH[il
zo
H H
z
a) o
H
5x
-l
;
FJ
r, o
0q 0a
o !D $
{
N
;G
iv)a
H
r
9x
,^t3
H
r
t.
N @
F
A l H
V J ^
oj
dX
xg "P
oi
P9(DP
*w ,- ) f 6 -F\ X ! vd
F) *l F)
p u,.e. 6' Dr*
P P P
p *J F)
EH L x oo
x x
ooo
i\ L'J
H
H
dPHF
z
lrt It\)
EF. H P
Z
fqi P
i,
tgs'
Hoc qp)
J r'J0) 5F P) aJ
-
U
It IF'
Fl
Hi
O0) HK PP
0q g)
H
oop) It
zA)
5p
H
w5 D @
z
kti
H
H
"J
o
m
o A) F)
p,
E:
FF
U
5-e5!9
z z
.
,l p) p
-)
5ro
AJ
N6'
H<
oq F)
H
a
u,
o
U, di It
i".x zm
-r,-
F? 0)
8 S zz
d!D
+
i0< !lm :u z!
z
o
7iK
m o a> Ez
P@6{Oq+ON o--e H
@
o
.a Cs) @
'5
cffuo
{ Fi rr 6' tr Hk
o
X X X G
T N
cr
(/t
x
{
p
X o d
o N
F H
0q F)
tr N
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-8PETUNJUK PENGISIANRINCIANANGGARANBIAYA SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN rincian RAB SBK sekurang-kurangnya memuat komponen/tahapan, komponen biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan, jumlah volume dan jumlah biaya keluaran kegiatan. Uraian
No
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan.
(21
Diisi nama Kementerian Negaraf Lernbaga.
(3)
Diisi nama unit eselonI
(4)
Disi nam a pr o gr am hasil re strukturisasi
(s)
Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(6)
Diisi nama unit eselon II
(7)
Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan'
(8)
Diisi uraian indikator kinerja kegiatan. Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(e)
pro gram.
(10)
Diisi volume keluaran kegiatan
(11)
Diisi dengan nama sub keluaran ada (optional).
(r2)
Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan. Contoh: survey, kajian, u-torkshop, sosialisasi. Penomoran/kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka yang dimulai dengan 011, misalnya: 0i 1 Komponen A OI2 KomponenB dst ......
(13)
Diisi dengan memberikan tanda check lfsf (V) untuk komponen yang termasuk biaya utama
(14)
Diisi dengan memberikan tanda check lisf (V) untuk termasuk biaya pendukung
(1s)
Diisi dengan nama sub komponen yang digunakan dalam tahaPantahapan yang pencapaian keluaran kegiatan, jika ada (oPtional).
(16)
Diisi dengan akun yang digunakan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).
(17)
Diisi dengan uraian detil-detil yang digunakan.
(18)
Diisi jumlah keluaran (lcuantitatifl suatu kegiatan.
pembentuk
keluaran
kegiatan jika
komponen
yang
|
^,
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
( 1 e ) Diisi nama satuan ukur masing-masing uraian detil yang digunakan. (20)
Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat yang dapat lainnya menggunakan data dukung dipertan ggungj awabkan.
(2rl
Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (L7) dan nomor (19).
(22]'
Diisi informasi tambahan berkaitan kondisi bagaimana suatu usulan SBK.
(231
Diisi dengan alokasi keluaran kesiatan.
(24)
Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan.
(2s)
Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.
{26\
Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga.
(27) (28]'
Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
anggaran yang diperlukan
dalam
pencapaian
(2e)
Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara/Lembaga. Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
(30)
Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(31)
Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
IEJ lo l4
z
\)
o
A)
FFFH-*Tf; 6 1 F e s E1E s*
z
3
F) p
qr
o
z'g
f,E' o-9 flt 7*
'Jl
> xo tf
F I
o
0) o da oq A)
I' n
FI t'l al *l
I tul rql E >l 1 >l >l F:l F1
tri
i
*; i Hi E 6 + ..
P
3
:]
N
2
A) E a
HF.
s)
7p)
X .P or'
Z I P
{
iD
3 d
KOC H!) p)
H
A) p
NI >l zl
6'9
E
tr\
FI cl
"J p
lr+ lo)
Ft
il#'
o
gr9
>l
A'.
=
5r: E
zl lo a Fl
t3 lAt
SI?F'FSFryST
o P. n a F]
P
uc
I
A) 5
A) 5
t\)
z
x
A)
z'U
o H j
*i a) oq oc
g
>
F o
o o p) pr.
r1
+
z z
w Y !)
t{l
't
A)
H
A)
2.< ttt m
z
d
LJ
!D'
(ne
=w i$ 6' ilq 6A)
0)
r
* a; ?68 ' o>
o
zz
mO @>
u,
u;z
A) Kp)
o
E9s3OO3cE
+ dD,
Fix tq
oq
d H
o
,a
o\
qF) nlJ '5
cSw
{ ,is 6' cr EH pk
@
e. t9 o
o
o ?4
{
e p
A)
x
X o fr o
o gq
e ri r-I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA - il-
PETUNJUK PENGISIAN RINCIANANGGARANBIAYA SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN RAB SBK sekurang-kurangnya memuat komponenf tahapan, rincian komponen biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran kegiatan seperti honorarium yang terkait dengan keluaran, bahan, jasa profesi, perjalanan, jumlah volume dan indeks biaya keluaran. No
Uraian
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan.
(21
Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga.
(3)
Diisi nama unit eselon I
(4)
Diisi nama program hasil restrukturisasi program.
(s)
Diisi hasil dari program.
(6)
Diisi nama unit eselon II.
(71
Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.
(8)
(e)
Diisi nama keluaran kegiatan.
(10)
Diisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.000 siswa.
(11)
Diisi dengan nama komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan. Contoh: survei, kajian, uorkshop, sosialisasi. Penomoran/kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka yang dimulai dengan 0 L L, misalnya: 011 KomponenA OL2 Komponen B dst......
(12)
Diisi dengan memberikan tanda ctrcck list (V) untuk komponen yang termasuk biava utama.
(13)
Diisi dengan memberikan tanda check lfsf (V) untuk komponen yang termasuk biaya pendukung.
(14)
Diisi penjabaran dari komponenf tahapan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari akun dan detil akun yang diperlukan.
(1s)
Diisi volume satuan detil akun.
(16)
Diisi satuan ukur detil akun, Contohnya: orangljarn,orangfhart, orang/bulan, kegiatan, peserta, m2, km, orang.
(r7)
Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan) yang berpedoman pada SBM. Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam SBM dapat yang dapat menggunakan lainnya data dukung dip ertan ggun gjawabkan.
MENTEBIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
(18)
Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (14) dan nomor (16).
(1e)
Diisi keterangan, mencakup situasi dan kondisi bagaimana kegiatan dapat dilaksanakan.
(20) (2Ll
Diisi jumlah total biaya seluruh komponenf tahapan.
(22)
Diisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.0OO siswa. @gian
dari total biaya dibagi volume.
(23)
Diisi nama pejabat penanggungjawab kegiatan.
(24)
Diisi NIP pejabat penanggungjawab kegiatan.
(2s)
suatu
Diisi nama dan NIP pejabat Kementerian Negara/ Lembaga.
eselon
IV
dan
pelaksana
dari
dan
pelaksana
dari
(261
Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(271
Diisi tanda tangan pejabat Kementerian Negar a I Lembaga.
(28)
Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
(2e)
Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(30)
Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
eselon
IV
MENTERIKEUANGAN INDONESI,q REPUBT.IK - _tJ -
Format 4 Lampiran Nomor Tanggal REKAPITULASI USULAN SBI( Ne gara / Lernb aga
Kementerian
Tahun A Unit Eselon I, SBK
SBK Total Biaya Keluaran
SBK Indeks Biaya Keluaran
sBI( A
(1r)
SBK Total Biava l(eluaran
SBK Indeks Biaya Keluaran
:.........
....... (4)
(l)
Surat .
(2)
'
(31
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-L4-
PETUNJUK PENGISIANREKAPITULASIUSULAN SBK Uraian
No
(1)
Diisi nama surat usulan SBK.
(2J
Diisi nomor surat usulan SBK.
(3)
Disi tanggal surat usulan SBK.
(4)
Diisi nama anggaran.
(s)
Diisi tahun anggaran berkenaan.
(6)
Diisi nama unit eselon I dan kode unit eselon I
(7)
Diisi SBK Total Biaya Keluaran yang diusulkan.
(8)
Diisi jumlah volume keluaran kegiatan yang diusulkan.
(e)
Diisi total alokasi anggaran yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
(10)
Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(11)
Diisi SBK Indeks Biaya Keluaran yang diusulkan.
(r2)
Diisi dengan angka 1 (satu).
(13)
Diisi besaran besaran dana diusulkan.
(14)
Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(15)
Diisi nama jabatan penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.
(16)
Diisi nama pejabat penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.
(r7)
Diisi NIP pejabatpenandatangar- rekapitulasi usulan SBK.
Kementerian
Negara/Lembaga
dan
kode
bagian
indeks biaya keluaran yang yang
Catatan Dalam hal rekapitulasi usulan SBK berjumlah lebih dari 1 halaman, Nomor (15), (16), dan (17) berada di halaman terakhir rekapitulasi SBK, dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat yang bertanggungjawab.
,/t
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-15-
Format 5 CATATAN PENELAAHAN USULAN SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA I(ELUARAN . . . . . . . . .(.u T A H U NA N G G A R A N : ....... (21
Kementerian Negara / Lernbaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerj a Kegiatan Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Volume
(4) (5) (6)
(81 (e) (101
Hasil Penelaahan :
Volume
SBK (lu
Total Biaya Keluaran
(t2l
Keterangan (i4l
(13)
daLam ruDnl
AKUN
No
1.
Hasil Penelaahan
Usulan
(15)
(16)
(17)
(18)
(le)
2. 3. 4. Jumiah Catatari: (2sl
Ditelaah Oleh: Penelaah DJA
Penelaah K / L Nama/NIP
Tanggal
1 . . . .. . .. . . . . . 1 2 1 1
Tanda Tangan 123l
..1221
2.
Nama/NIP 1. ............1241
Tanggal . . (2s)
Tanda Tangan ..126l,
2.
Disetujui Oleh: Penelaah DJA
Penelaah K I L Nama/NIP ..(271
Tanggal . (28)
TandaTangan . (291.
Nama/NIP (301
Tanggal (311
Tanda Tangan (321
MENTEBIKEUANGAN REPUBLIKINDONESTA
-16-
PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN USULAN SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN
Uraian
No (1)
Diisi tahun anggaran berkenaan
(21
Diisi nama Kementerian Negaraf Lembaga.
(3)
Dt*ffi
(4)
Disi nama program hasil restrukturisasi program.
(s)
Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(6)
Diisi nama unit eselon II
(7)
Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.
(8)
Mator
(e)
Dtt*
""ttt"
kinerja kegiatan. *t""n
ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(10)
Diisi volume keluaran kegiatan. Contoh: 5 peraturan PMK, 2OOotangpeserta, 33 laporan LHP'
( 11 )
Diisi nama SBK.
(t2)
Diisi volume keluaran kegiatan. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP'
(13)
Diisi total biava keluaran.
(14)
Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.
(1s)
Diisi kode dan uraian AKUN yang digunakan.
(16)
Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap AKUN.
(17)
Diisi jumlah biaya yang disetujui untuk tiap AKUN.
(18)
Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.
(1e)
Diisi jumlah keseluruhan biaya yang disetujui.
(20) (21)
Diisi hal-hal khusus/rekomendasi terkait proses penelaahan SBK. Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian Negara I Lembaga.
(22)
Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(231
Diisi tanda tangan pejabat Kementerian Ne gar a I Lembaga.
(24r,
Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana Anggaran
(25)
@elesaian
eselon
penelaahan.
IV
dan
pelaksana
dari
dari Ditjen
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
No
Uraian
(26)
Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana Anggaran.
(27)
Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang penelaahan dari Kementerian Negar a I Lembaga.
(28l'
Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.
(2el
dari Ditjen
menyetujui
hasil
Diisi tanda tangan pejabat eselon III yang peneiaahan dari Kementerian Negaraf Lembaga.
menyetujui
hasil
(30)
Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang penelaahan dari Ditjen Anggaran.
menyetujui
hasil
(31)
Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.
(321'
Diisi tanda tangan pejabat eselon III penelaahan dari Ditjen Anggaran.
menyetujui
hasil
yang
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-18-
Format 6 CATATAN PENELAAHAN USULAN SBK SEBAGAI INDEKS BIAYA KELUARAN (l) : TAHUN ANGGARAN (21
Kementerian Negara/ Lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerj a I{egiatan Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Volume
(3) (41 (51 (6) (71 (81 (e) (10)
Hasil Penelaahan :
Volume
SBK
(14)
(131
{r2l
(l l)
Keterangan
Total Biaya Keluaran
dalam ].
Hasil Penelaahan
Usulan
AKUN
No (1s)
(16)
(171
(18)
(1e)
2. Jumlah Catatan: l20l
Ditelaah Oleh: Penelaah DJA
Penelaah K I L Nama/NIP (21)
T
Tanggal
Tanda Tangan
l22l
. . (23)
Nama/NIP 124l
I
Tanggal (2s)
Tanda Tangan ..|.261
2.
2.
Disetujui Oleh: Penelaah DJA
Penelaah K / L Nama/NIP l27l
Tanggal , (28l-
Tanda Tangan .l2el
Nama/NIP . . (30)
Tanggal (3U
Tanda Tangan (32)
MENTEBIKEUANGAN INDONESIA REPUBLTK
PETUNJUK PENGISIANCATATANPENELAAHAN USULAN SBI{ SEBAGAI INDEI(S BIAYA I{ELUARAN No
Uraian
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan
(21
Diisi nama anggaran
(3)
Diisi nama unit eselon I
(41
Disi nama program hasil restrukturisasi program.
(s)
Diisi nama hasil dari program.
(6)
Diisi nama unit eselon II.
(7',|
Diisi nama kegiatan restrukturisasi
(8)
Diisi nama indikator kinerja kegiatan.
(e)
Diisi satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
Kementerian
dan
Negara/Lembaga
kode
bagian
kegiatan.
(10)
Diisi satuan ukur dan jenis keluaran yang diusulkan menjadi SBK.
( 11 )
Diisi satuan SBK yang disetujui.
(r2)
Diisi indeks SBK yang disetujui.
(13)
Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK. Contoh: audit investigasi dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(14)
Diisi kode dan uraian akun.
(1s)
Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap akun.
(16)
Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.
(r7l
Diisi jumlah biaya yang disetujui untuk tiap akun.
(18)
Diisi jumlah keseluruhan biaya yang disetujui.
(1e)
Diisi tentang penelaahan.
(20)
Diisi nama pejabat eselon III dari Kementerian NegaralLembaga.
(2Ll
Diisi nama dan NIP pejabat Kementerian Negar a / Lembaga.
(22)
Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
(23)
Diisi tanda tangan pejabat Kementerian Negar a f Lemb aga.
(24)
Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana Anggaran.
(2s)
hal-hal
khusus
yang
eselon
eselon
Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
terkait
IV
IV
dengan
proses
dan
pelaksana
dari
dan
pelaksana
dart
dari Ditjen
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
Uraian
No
(261
Diisi tanda Anggaran.
(27l,
Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang penelaahan dari l(ementerian Negar a f Lem,baga.
(28)
Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.
(2el
tangan pejabat eselon IV dan pelaksana
dari Ditjen
menyetujui
hasil
pejabat eselon III yang mg.t penelaahan dari Kementerian Negara/Lembaga.
menYetujui
hasil
(30)
Diisi nama dan NIP pejabat eselon III yang penelaahan dari Ditjen Anggaran.
menyetujui
hasil
(31)
Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.
(321
Diisi tanda tangan pejabat eselon penelaahan dari Ditjen Anggaran.
menyetujui
hasil
III
yang
MENTERIKEUANGAN NEPUELIXINDONESIA - zL -
Format 7 (r) (21 (31
Lampiran Nota Dinas Nomor Tanggal REI(APITULASIUSULAN SBK YANG DISETUJUI Kementerian negara/lembaga
: (5)
Tahun Anggaran
Unit Eselon I .SBK 2
No
1
Volume 3
Besaran
4
Keterangan
5
(61
I
Eselon J
A
SBK Total Biava Keluaran
I
sBK A
2
SBK B
3
SBK C
t7l
(8)
(e)
(10)
(12)
(13)
(14)
. dst
I
SBK Indeks Biaya Keluaran (11) sBK A
2
SBK B
3
SBK C
B
. dst II
Eselon I
A
SBK Total Biava I(eluaran
1
SBI{ A
2
SBK B
3
SBK C . dst
B
SBK Indeks Biaya Keluaran
1
SBK A
2
SBK B
3
SBK C .. dst
(1s) (16)
lrTl
(18)
(le) (20)
MENTERIKEUANGAN REFUBLIKINDONESIA
22-
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASIUSULAN SBK YANG DISETUJUI Uraian
No
persetujuan SBK.
(1)
Minas
{2)
Diisi nomor nota dinas.
(3)
Dtt=t t""gg"l
(4)
dinas. ""t" Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga anggaran.
(s)
Diisi tahun anggaran berkenaan.
(6)
Dtt"t
(71
Dtt"t SBK T"t"l
(8)
@me
keluaran kegiatan yang disetujui'
(e)
Diisi total alokasi keluaran kegiatan.
anggaran
""*"
""tt "selon
dan
kode bagian
I dan kode eselon I.
yang diperlukan
dalam
pencapaian
(10)
informasi yang diperlukan berkaitan dengan SBK Dtt"t t*"b"h"" Total Biaya Keluaran. contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari.
(11)
ffi
(r2l
Diisi dengan angka 1 (satu).
(13)
Diisi besaran besaran dana disetujui
(14)
informasi yang diperlukan berkaitan dengan SBK Dti"i tr*b"h"" indeks biaya keluaran yang disetujui. contoh: pelatihan 3o orang peserta dilaksanakan dalam waktu lima hari. Eselon II Kementerian Negara/Lembaga Dffi Pengusul.
(1s) (16)
(r7l (18)
Biaya Keluaran Yang disetujui. indeks biaya keluaran yang yang
Eselon II Kementerian Negara/Lembaga @at Dit-t NIP P"l"b.t Eselon II Kementerian Negara/Lembaga' Diisi nama Jabatan Eselon II DJA (Direktur Anggaran Ilillml'
(1e) Diisi Nama Direktur AnggaranIlIJlnl (20)
Mr
Anggaranrlrllrrl
Catatan Dalam hal rekapitulasi usulan SBK yang disetujui berjumlah telift dari satu halaman, nomor (15), (16), (I71, (18), (19) dan (20) d.iletakkan pada halaman terakhir dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pej abat yang bertanggung jawab.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-23'
Format 8 SURAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB MUTLAI{ . . . . . . .(. 1 ) NOMOR:......
Kode dan Nama Satuan Kerja
(21
Kode dan Nama Kegiatan
(3)
Nama usulan SBK
(4)
Tahun Anggaran
tc,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,
penggunaan Menteri
satuan
menyatakan
bahwa
saya bertanggung
jawab
penuh
biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/disetujui
Keuangan dalam penyusunan
Standar Biaya Keluaran
atas oleh
(SBK) tersebut di
atas. Penghitungan
satuan biaya tersebut telah dilakukan
secara professional,
efisien, efektif, dan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
(6)
Pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran (71
MENTEHIKEUANGAN BEPUBLIKINDONESIA
-24-
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB MUTLAK Uraian
No
(1)
M
(21 (3)
ffimakegiatan.
(41
Diisi nama usulan SBK.
(s)
Diisi tahun anggaran berkenaan.
(6)
Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun.
(71
nama Diisi Anggaran.
(8)
Diisi NIP/ NRP.
pejabat
Pengguna
Anggaran/I(uasa
Pengguna
FI
X o 6
6'q
H
qs o{
o d p
aa F
iD x
>,H bhi
u s UC
gQl
po
!)
n
-0 .fr N. r a
a ag gq co
h
o
oli d= oJ.
n0 @
o o
H0q NP
ko DP.
0q 0) f! 5
F-'t
F r{/
F €|ord ooo
tg.'t rtss p r : 4E. o9d Fiold
L 5S @p.F zg I
"d n
a trj
a 'd
t{ t-
e (1
H=
9
.'-Fd
Z
o^x
\i
at
--
rv==
e
vL
z
,z
3ZZ H
r!
z
L-J
tH
z
u w
X
CONTOH 1 SBK SEBAGAI TOTAL BIAYA
PENYUSUNANSBK KEBIJAKAN BIDANG KELEMBAGAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA Kementerian NegaraI Lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II/ Satker Kegiatan Indikator Kinerj a Kegiatan Satuan Ukur/ Jenis Keluaran Volume
Mahkamah Agung - RI Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan T\rgas Teknis LainnYa Mahkamah Tersedianya dukungan manajemen dan tugas dalam penyelenggaranya fungsi peradilan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Perencanaan Pen5rusunan Pelaksanaan Mahkamah Anggaran serta Penataan Organisasi Agung Kelembagaan Bidang Kebijakan Tersusunnya Mahkamah Agung RI Rekomendasi / Kebijakan Bidang Kelembagaan 5 (lima)
Langkah-Langkah Pen5rusunan SBK sebagai berikut: 1. Mengindentifikasi dan menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi SBK. Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan T\rgas Teknis Lainnya, kegiatan Agung mempunyai Badan Urusan Administrasi Mahkamah Pelaksanaan Pen5rusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung dengan keluaran berupa 5 (lima) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung. 2. Mencermati keluaran kegiatan "Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung" dan diambil kesimpulan bahwa keluaran tersebut bersifat berulang dari tahun ke tahun. 3. Menentukan komponen/tahapan dalam pencapaian keluaran Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung serta menentukan sifat biaya dalam komponen/ tahapan sebagai berikut: Keluaran dan Tahapan
Sifat Biava
Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Asune a.
Pengelolaan data usulan peningkatan kelas pengadilan
Biaya Utama
b.
Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan ditinekatkan
Biaya Utama
c.
Pelaporan hasil peninjauan untuk dijadikan rekomendasi
Biaya Utama
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-27 -
d.
Persiapan bahan-bahan yang berhubungan organisasi dan tata keria
dengan
e . Penelahaan dan pengkaiian organisasi pengadilan
Biaya Pendukung Biava Pendukuns
f.
Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk meniadi rekomendasi
Biaya Pendukung
s,.
Persiapan bahan-bahan
Biava Pendukune
h.
Penelahaan dan pengkaj ian ketatalaksanaan peradilan
Biaya Pendukung
I
Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk diiadikan rekomendasi
Biaya Pendukung
Pengelolaan data usulan pembentukan pensadilan
Biaya Utama
ketatalaksanaan
k. Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan
Biaya Utama
dibentuk
t. Pelaporan peniniauan untuk diiadikan rekomendasi
Biaya Utama
4 . Membuat
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada SBM dan yang data pendukung lainnya dapat dipertanggungjawabkan ke Biaya dalam Aplikasi Standar dengan memperhatikan penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Selanjutnya menjumlahkan alokasi anggaran dari masing-masing tahapan keluaran tersebut sebagai berikut: a. Pengelola data usulan peningkatan kelas pengadilan Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan yang akan 1_ ' D.
r:r:-__r__.1--. olungKatKan Pelaporan hasil peninjauan untuk dijadikan c^ . reKomenqasr bahan-bahan yang berhubungan dengan d. T:::f:, organisasi dan tata kerja e. Penelahaan dan pengkajian organisasi pengadilan Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk L Q ' i I". .. menjadi rekomendasi g. Persiapan bahan-bahan ketatalaksanaan h. Penelahaan dan pengkajian ketatalaksanaan peradilan Pelaporan hasil penelahaan dan pengkajian untuk r' " di.ladikan rekomlnd.asi j. Pengelolaan data usulan pembentukan pengadilan yang 1- Pelaksanaan peninjauan lokasi pengadilan I r - akan QK' dibentuk l. Pelaporan peninjauan untuk dijadikan rekomendasi Total Biaya Keluaran Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA
Rp D* Kp '_ RP Rp
xxx xxx
xxx xxx
Rp n_ K --rD
xxx )o(x
Rp Rp '_ t(P
xxx xxx xxx
Rp p..P
xxx )c(x
Rp
:orx
n___r(Pxxx'xxx
r^/
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-28Dengan demikian SBK yang d"iusulkan untLrk mendapat penetapan adalah:
Uraian
Volume
Bidang Kebijakan Rekomendasi RI Agung Mahkamah Kelembagaan
5
Satuan
Biava
Rekomendasi Rpxxx.xxx
5 . Menyimp an (backup) d,ata SBK Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelembagaan MA. 6 . Membuat rekapitulasi usulan SBK. 7 . Menandatangani gsulan dan rekapitulasi usulan SBK, untuk selanjutnya diajukan olJh fepala Bad.an Urusan Aclministrasi Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan KAK/TOR, Ree, data pindukung lainnya serta data pendukung (baclatp data) Aplikasi SBK.
Itl
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
_29 _
CONTOH KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE Kementerian Negara I Lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II/ Satker Kegiatan
Indikator Kineda Kegiatan Satuan Ukur/ Jenis Keluaran Volume
Mahkamah Agung - RI Badan Urusan Administrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Tersedianya dukungan manajemen dan tugas dalam penyelenggaranya fungsi peradilan Biro Perencanaan dan Organisasi dan Perencanaan Pen5rusunan Pelaksanaan Mahkamah Anggaran serta Penataan Organisasi Agung Kelembagaan Bidang Kebijakan Tersusunnya Mahkamah Agung RI Rekomendasi / Kebijakan Bidang Kelembagaan 5 (lima)
A. Latar Belakang Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07 lIIll2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI, Pasal 368 menyatakan bahwa Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penJrusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Untuk penataan organisasi dan tata laksana ditegaskan pada Pasal 383 yaitu Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan evaluasi organisasi serta pen)rusunan pembakuan sarana kerja, prosedur dan sistem administrasi serta ketatalaksanaan.
B . Gambaran Umum Bagian Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh atasan dan pimpinan di Mahkamah Agung meliputi peningkatan kelas, review organisasi dan pembakuan ketata laksanaan serta pembentukan pengadilan. Dalam rangka pencapaian hai tersebut diatas perlu dilaksanakan kegiatankegiatan di tahun yang akan datang ini : a).Pelaksanakan peningkatan kelas pengadilan sebanyak 6 lokasi berdasarkan atas usulan yang masuk dan telah memenuhi persyaratan kriteria dan kaslifikasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama adalah 1) Peradilan Umum : ' Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kisaran, r Pengadilan Negeri Pandeglang, q/
MENTERIKEUANGAN
REPUBLTK')"r.J:"'^
, Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, . beberapa Pengadilan Negeri di wilayah hukum semarang 2) Peradilan Agama : ' Pengadilan agama Muara Bulian ' Pengadilan Agama Kalianda dan Gunung Sugih ' Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Depok b).Review Organisasi dilaksanakan untuk menyesuaikan struktur organisasi yar-Lgaaa ai Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan di + lingkungan peradilan yang dipertegas oleTrUidang-Uttd.ttg No. 49 T-ahun 2OO9,Undang51 Undang No. SO tafrun tentang eera"dilan Agama, Undang-Undang No' Tahun 2OO9tentang Peradilan Tata Usaha Negara' c).Pembakuan Ketatalaksanaan diiaksanakan dengan melakukan pembakuan baru dalam standar proses prosed.ur dalam kinerja di Mahkamah Agung sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi dalam terwujudnya lembe'ga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat d).Pelaksanaan pembentukan pengadilan baru di 4 lokasi, diharapkan pelayanan hukum dapat diperluas kesempatan ni.asyarakat *"*p"iot"ft sehingga pada b.i
MENTERIKEUANGAN REFUBLIKINDONESIA
-31 -
2. Ta}:rap dan Waktu Pelaksanaan a)
Peningkatan Kelas Pengadilan Pada kegiatan peningkatan kelas peradilan dilakukan berdasarkan berkas ke usulan peningkatan kelas yang bersangkutan yang dikirimkan dan Perencanaan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Biro Organisasi Badan Urusan Administrasi kemudian di himpun di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Dari banyaknya usulan peningkatan kelas tersebut di Bagian Organisasi dan Tatalaksana dilakukan: 1) Pengelolaan data dari invetarisir surat usulan yang masuk hingga membentuk tim peninjau ke lokasi yang sudah ditetapkan. 2) Pelaksanaan dari peninjauan lokasi yang sudah ditetapkan. 3) Pelaporan dari lokasi yang sudah dilakukan peninjauan, kemudian dilakukan penghimpunan sehingga menjadi 2 rekomedasi sesuai dengan jenis peradilannya untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.
b) Reuieu Organisasi Pada kegiatan review organisasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berlaku di masing-masing lingkungan peradiian untuk disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja yang berlaku di Mahkamah Agung Pusat. Urutan kegiatan yang dilakukan antara lain : 1) Persiapan bahan-bahan yang menyangkut organisasi dan tata kerja yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. 2) Melakukan penelaahan dan pengkajian dari bahan yang disediakan serta bahan-bahan pendukung lainnya. Pada tahap ini mengundang pejabat-pejabat terkait pada 4 lingkungan peradilan. 3) Pelaporan dilakukan berdasarkan penghimpunan sehingga menjadi L rekomedasi untuk disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait. c) Pembakuan Tata Laksana
{
--
Pada kegiatan Pembakuan Tata Laksana yang dilakukan pengkajian dan penelaahan atas pedoman yang berlaku dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan peraturan yang belaku dari instansi lain. Urutan kegiatan yang dilakukan antara lai4 1,)Persiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan ketatalaksanaan 2) Melakukan peneiaanan-dtrn -pengkajian dari bahan yang disediakan serta bahan-bahan pendukung lainnya. 1 =---====- 3) Pelaporan dilakukan berdasarkan penghimpunan sehingga menjadi rekomedasi untuk disampaikan kepadapimpinan untuk ditindaklanjuti \k"-irrstansi terkait. d) Pembentukan Pengadilan Pada kegiatan pembentukan pengddilan--dilakukan berdasarkan berkas usulan pembentukan pengadilan yang dikirimkan.kg Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan OrganiS-asiBqdan Urusan Administrasi kemudian di himpun di Bagian Organisasi---clan--Tata Laksana. Dari banyaknya usulan pembentukan pengadilan tersebut di Bagian Organisasi dan Tataiaksana dilakukan:
MENTERIKEUANGAN BEPUBLIK ]NDONESIA
masuk hingga 1) Pengeiolaan d.ata dari invetarisir surat usulan yang membentrrk tim peninjau ke lokasi yang sudah ditetapkan' lokasi Y?'g sudah ditetapkan. -'*"; 2) Pelaksanaan dari peninjauan su{ah- dilikukan peninjauan' kemudian 3) pelaporan dari loka-t sehingga menjadi 1 rekomedasi sesuai dilakukan penghimp,,"u'" pimpinan untuk dengan jenis perad,ilannya untuk Jisampaikan kepada ditindaklanjuti ke instansi terkait' E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran terus menerus Keluaran kegiatan y"ttg terdiri dari 5 rekomendasi harus dicapai setiap tahun anggaran. F. Biaya Yang Dibutuhkan Agung Pelaksanaan kegiatan untuk Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah - RI berjumlah Rp***.""*, sebagaimana RAB terlampir' Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggung Jawab
NIP. .
ttl/
(tl
z
O
'd'd
o
i5
l-{
hr
otr
iJ 0) $h
FF
nr '(J
ho pp
UH
w p p
(l)
P il UH
H
n
H P H
FJ P
o Fl
n s)
0q i\
A) p
g)
A) H
p
'\p
F o PP
F ct
5' }U
H
HP 0)n
EflgHF[re*giH
PH
:dFTEFE E'FFF<
(l)
P
B
p q9.
nt
n o p
f'
Z o qq
b rW FI
< i'-
tJ
P
5P
PA) Eli oC') !'F) oE 5F) rnP
N
o
H
" EoqF r '
Ep
np xia
p
p P Fd
P g.d>pH >oEFF P irr 6'
L Ep 5 Bn
HX o
a iE H tu
H
a
o
a'l
r<
ijP tJ rq
t
8 H
w;
[ti
H> offi
#B 6 B
H $
sd
p.PPh' PP.ta Hphjp
H
E -6' fH + B fi H
o
nP
t
X X X X
^.ar
:F
'5
gIPq) P}JH
ti X X X X
X X { X
il
0c
X X X X
5 ' ' HF.q A, ci F
ct X ..1
!)
f F: €
gH
E 1 5€ irY6-F) EH ffi$ 6StsK' tqSq
;l , . J 0 ) P
H H
Er ij')
p
a*
a hi
o r-+
o F.t 0) F oq D) H
(--
r.|
Fi B
cffuo
1
E
P.HH
FH 5H.rP
G!)
X X X
F
q. I .!, fiK HE. fi o. $
Hcu p +
IiH.
>c
H
H
xc -D[ to>c
$H.FI F EFfi H HS 6 ii: a
Qru
ld
ilX
:BO
6ts.
d.E
-
Ft
ts z* ,J
.rJ /tJ 0)
d1 d n1
'dcx
co -XQ
p
p
b)
g -
["x FH. p.S 0)u. 5P
Ol
0)
:c
eP
cx
g-
H B ,9)
oB
FgF w.*' A. o?FE tsr'r tsPS tr,:R oPf F?(r) E@=
t\) (H !H o ts N) n 0 q i)o H
g P Ed irr
xc
oFDX
P
u P
P < ljlm :z
LJ
r
!I c m i X-
' 2.> mc) CD>
t;z
o (^)
+ (.tI
t\) t\)
tor0g) oE
P.c4 DF]
to -o 0i ilo
F)E -. p
HHH PPY
V) r+
*B$ Fp
4H
ti
5 xH (aH
il. d 0) p) 0l F{
H
A) A) a) Al
k P
tr !l
rl
p) ;J
H
0q
tr v) p a
Yo"
CJI N
- e ats. (to
t\)
HH
FR ots
F
n1
u
tJ
Ft
p H
UP
z H I
o Fl p)
EH D)-< rt s? lvp x0q gEU
.J. CD DPl
a
t cr d
p
o H
t-
gq
'r)
H
gq H
p)
13
H H
11_
p a F.
p
Ft
(Jl N)
HO 5H
H H
(h
i7r ll
H
Ltr.
H.
)v
a
tr o
td
H
H
E o Ed n )c o H
o r+
$
H H
H
o P
r+ a
p
15.
$ H
U Fl
9) H
H .P
H
p -.
a 0c o rd
!) H
o o a oq X p
P
H
(l
o c+
-
H
0q
g U' o r+ rf tfP D AIFd '\
0qtr '^lH
FJ CJ.
P
sl
H
F
p H tJ
U) P{
t'
H
n
a
ts
F) H
a .+ fi
oc
g
F'
o p) F)
p
P
!D H
,Y
d1
F)
o.
A)
o A) v,
H
U
F) (t tu o x
H
H
p)
i)
H H
p
n
-
Fl
HP Pnl
F, f
p g
fi
H.H
Uc.
d:
p
\-,, 0)
H
FI
H
HA aA)
n
r.l
P
!)
Fg
Fl b)
H
rt
o
o F, -
E
>'u
a) o
H I
FO
H
t\)
HP PH
H
H
'\p a)
H
vrd
H
-
N)
td'd ia o. ^tD
G l.i
X o
H
!)
n
o H
tr' Eg o.P
uc
6.
HH
@t
w n1
'U o
H
fpi!c) o a
H H
Fl
}J H
ltr.
Fl
€ pl
0q
o H
w o
H
H
gq
H
Pm< g
I
OJ
+
X X
X X X
X X X
X
il
X X X
X X X
X X X
N X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
il
X X
X X X
X X X
X X X
H
X X X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X
H X
X X X X
X
X X X X
X
X X X X
Pni r-]g xzm oc o> zz rn 6) u>>
>z
H @
'-l
FU'g oo
(Jl
t\)
;,.1 P
p.F
tv
F ! p
H
D i-J -11 F ) !) H
p H
tu o H P
o o HH n.i
A )p) 4H P
g g ct) r : + i'6 r
i! P. 5 - 0n ) H
onr
lD
e.
H
H
o r+ P
-
p
H
id
o H H
rt p)
(tt c+ ,J
pl -
p) H P
ira lv
H P.
D H Fl
p td p
p) n a p
H
(.^J
o F) H
,ts. p
LA,
p E
d
tIJ
It
0q o H
oc H H
€c'. p
o
ru o (/)
ul
N)
Fl
N)
p
H
; o H
gq
z H P
P
nt H I
m 0) H !) H
X
6
r+
F) p n (/)
p
A) H P
o
H
H
-,t. 4 vt
-
uJ
F)H H
-P
a-O
DP h.o
FX
Ctl N)
H
uv
q.H
N)
rJ
FF1 F' n1 HH
H
u.
w
t+
oF)
|J|u,. 'rJ E-i
o 'd tt ia(D 01
H
a
a+
p
h-t
X
o Fl t+ nl
a
Fl H
r+
o Ft
!
6 9-'hr
n r.l
F) H
*
H
w o o) H
p f|l
s) F) H P
'H
n1
a o 11 Ft
H
{
A)
JC
H
0q
H
o H P o p p p H
6.
p H P
E
o 0c H
e. |.!
F) H Fl
gq
p
H
H
H
(l)
H
(h
p a
0q
p
p
H
r-l
H
!l
p) o
e.
o H
H
gq
r< H ,J
F
ol
p
(y
6
H P
F)
F)
oo
H
+
o I A) v) o H p)
H
p w p)
KP PA
H
h-l
(Jl
a\
p
-t
H
p
t\
2.= lll m
ts4 = I
ttl n
x= z( fm c
9t mo
9,1 >L
X X X
X X X
X
X
X X X
X X X
X X X
ilX
ilX
X X X
X X X
X X X
t
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
H
X X
X X X
il
X
H
X X X
X X
H X
ilX tX
X X X
X X X
X X X X
H XX
xX
X
X
ilX
X X
X X
X X
n
X X X X
t\)
N) N) HH
6,,o1
N) H
4.1
vn
E5 ;iHP PH
ptsu (no F.
li H !=.
P n1 'lJ
N)
f-'1
o rl (. o H ff
H
a
U
,1.
I
o o (+
w
F*i
p H
/\
a X 'o
H
gs I+
LJ
7i o' H
N)
'U o o 0) F.t HH
w PH p. nc= o a) A) -p) a+ H ar H
tr
a
H.
H
o H t) orq p ..!.
H
p)
'i a)
L '* UM pn
H
P
15.
UFt
F)
5F m '(J
p) i + o nlH @
ra
--
0q g H H
Ft
Pi o n1 q g) p
F) H
H
s) a H
p
r. p H H
H P
^tf
U pl
FE
p f1
{x
xa,
5 ap{
(/l
ts N)
g€
t\)
lJ
l/\H
w o $
d. Frl
H H
FO
n
o H
F) Ft
6
HH v^-
H
iJ-
H
H
F)
p 0) H
@
- rd o p Ft H
o 0q
H
z
(rl t\)
td
F
td
.'o e
nt
0a p -
'\
0)
t'
P
ts!
*b
H
F) o H
p
H!
d. f.t
H
|.i
gq
ol N
n i.: Ol irr \J
Frl
A) H g ,5. o! p
H H
.+ (a
H
>'! aA
'U
N)
9) H
tr
N)
D o) HK p
iF)
nL oiAA
Hr UH OaHti Yts) l:.(D
pr
0q.
H
a p
a.
H
Fl a+
Ed o
7.
r.ts.
p a
n E Fr H
$ l{
s) w a) H F) H P
{
H
p)
X o
I
l4Y F) p
|ig)
H
r+
4
hd
o 0q p
H P
d
'rJ
H
ts:
H H
.1
lJ r.!-
r+
rl
F) td
F] -
o H
(n
0g Fl
o H
p)
H
p
iJ
.+
oq
A)
pl 'l
l< um :z L --l qrd
r-tr
xzm oc o> zz mo CD> ,;z
X X X
tX tX
X X X
X X X
X X X
X X X
X H X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X
X X
H
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X
X X X
X X X
X
X X X
X X X
X
Rt
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
t
X X X
X X X X
xX
X X X X
X
X X X X
X X X X
X
t\)
t-l
H
r+ (u
z
ol
H
Fi
P
F)
z'd
Ul N)
-'l
o
-l Fl
H
*l H P
grl gq F)
o H
ttEd
r -l
m
iiFA
ts:! !l-LJ
ii L'J
t-
c
d ^
H Fil H
;i.
n
p
z
p) FI
H
td o p H
15.
p
w 9l iJ
F) H
H (h
H
td
o
o H
i
0q p)
.(J
H
0) H 0q F)
p)
p
r)
H
c/q
lJ
t\)
' O oE i do
HS6
nl
X
N)
n
I
H
H
z
pl
m
iJ
H
tr p
orq
z td
td
rl p H
0q
o H o
T < um
v z--.1
L
!)
wm
0c A) !D
U
ilt
!/
@> ;,2
H
i)
g p .l F) H 0c F) H
X
il ilX
r p
n
x- xzm oc c)> 7z
r-l F)
z
I
X X X
"d o F
ot H
0q
0c H
nl
€ o oq FI -
X X X
k
X X
X X
X X X
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-38-
PENYUSUNANSBKINSTITUSIPEMERINTAHDAN NON PEMERINTAH YANG MEMILIKI PEMAHAMANTEKNIS SEKTORAL DALAM KERJA SAMA EKONOMI ASEAN Kementerian Negara f Lernbaga Unit Eselon I Program Unit Eselon II/ Satker Kegiatan Indikator Kinerj a Kegiatan
Keluaran Volume dan Satuan Ukur
Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Peningkatan Hubungan dan Politik Luar NegeriMelalui Kerja Sama AS{AN Diiktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi Pemerintah dan Non.lumtafr Institusi Pemahaman Pemerintah yang Memiliki Teknis Sektoral dalam Kela Sama Ekonomi ASEAN Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah Nondan Pemerintah Institusi 24 Pemerintah
Langkah-Langkah Pen5rusunan SBK sebagai berikut: diusulkan 1. Mengidentifikasi dan menentukan keluaran kegiatan yang akan Negeri men3aai SBK, Dalam program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Bidang Uelalui Kerja Sama ASEAN terdapat kegiatan Kerja Sama ASEAN Ekonomi. dan 2. Menentukan satuan ukur keluaran kegiatan adalah Institusi Pemerintah Non-Pemerintah; serta 3. Menentukan komponen/tahapan dalam pencapaian keluaran kegiatan menentukan sifat fi"yr dalarn-komponen/tahapan sebagai berikut: Sub Keluaran dan TahaPan-TahaPan
No
1 . -*"**-tt""a)
Sifat Biaya
ASEAN
Perencanaan
b) Pelaksanaan
Biava Pendukung Biava Utama
c) Evaluasi
Biava Pendukung
d) Pelaporan
Biava Pendukung
2 . WorksLtop Illeqal Loqqinq in ASEAN a)
Perencanaan
b) Pelaksanaan
Biava Pendukung Biava Utama
c) Evaluasi
Biava Pendukung
d)
Biava Pendukung
Pelaporan
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-39-
4. Membuat Kerangka Acuan Keluaran (KAK); 5. Membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) keluaran kegiatan dengan cara memasukkan (input/ rincian alokaii anggaran yang dibutuhkan untuk tiap-tiap tahapan yang berisi biaya masukan dengan mengacu pada SBM dan data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungiawabkan ke dalam Aplikasi Standar Biaya dengan memperhatikan penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar. Selanjutnya menjumlahkan seluruh alokasi anggaran pada masingmasing komponen/tahapan dan menentukan volume yang menjadi penentu indeks satuan sebagai berikut: Total Biava
Rp1.6O3.OO8.OOO
Jumlah Institusi Indeks Biava per institusi = Total Biava dibaei
24 Institusi Rp66.792.OOO
Dengan demikian SBK yang diusulkan untuk mendapat penetapan adalah:
Jenis
Satuan
Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektoral dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN
Institusi
Biaya
Rp66.792.000
6 . Menentukan indeks satuan Institusi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektoral dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN misalnya Rp66.7 92.000 per institusi; 7 . Menyimp an (backup) data SBK; 8 . Membuat rekapitulasi usulan SBK; 9 . Menandatangani usulan dan rekapitulasi usulan SBK untuk selanjutnya diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan RAB, data pendukung lainnya serta data pendukung (baclatp data)Aplikasi Standar Biaya.
N)
H
S F FFSFryFF f tt &ei*'il.8i H
H $ fl$v-8r,fl o. 5 HFg "Eq
z
ts
S
h B
iJ
.f
o
a
!) (Jl N)
h' U) s)
Ul N
iJ .1.
t\)
o r+
H
F) H
H
p)
H P
Iq
H
z
H
p
: ga$FsErsrs aeB + * [ ff l $ [r g g q€ B. i$ HI F$
F)
FJ
N
H
H
o 9) H
H
t-
'_Fe s-;q ?74-,"'
P
tE .fEiglFrFFq ' P . HO " Z E 9 ' H g
t
H H .u. p
FrniFScupE{F
H
rd
z
FH Fc. f F8.FFs p.6,cl.F F p.n: 5 9
(D
i?oPF'"$EH $'Bff iH oh't."
H H
ryH HHgHBEBEF: "
0) p)
natFE'EgFg EE$EH Ei-
9uu
s Ea$ F{i m el? H r. *zui'F
PO)
FX o
E F
q lTt
H
F.
E Pi ;
0)
HEd k c0) r< '.J
l"_
'6F
X X X X
X X X X
p orq
Fi
o-E
r.g
< g (l0)
I= !lm :1 r
!gm L_tr XI
5 6E '
9.> mO cn> ,z
tsF
pc F" F'
n.8.
.Hs) p) cD
rnP
PB
B p >P
T EH F Hg t=
d H
o
X X X X
I
5. ts '.r Fl
iJ
rc
X X
ni
g' A' p H
0)
X X X X X X
3
KB -;S
H
X X X
-s 0q A)
p)
nl
$ il
a H
)
O
'-[ FF
a\
a H
o 5 . 0) H
I H P
o p
E. s) p
ti9iD tri$H
H
H .
H
w D
cW.H>
H
a
d €r^
al'
* 5
F) tJ tD
N
w tr o o pl
o
.J 0)
H P. e
H pv)
N) t\) D) A H
U)
tE -z
H,
g ,r -*
J
,-* hl (-P
Frtr
cKcu 'itr6'
X X X X
tr kq
tl
ci
tr
FI
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X
fi
x \
9) H
X X X X X X
a a -t
N
o r
q-
\
o H
H
A
OJ
N)
td
FJ
o
\J o
p
H
F
H
t0
n1 Ft
)c
D) 0) H v
n1
ra.
5. w F) A) Ft w
D
F]
n)
)q
F) H
N) N) N ts
@ r+
!
\o
w o
N
0)
oi H
H
F)
t0
H
a a ft
p a
o H
H
z
z t)
p
p
(h
U)
z
t-
\o
n
H
H
H
Ft
F) Ft'
H
N ts
\o w o
E, p w p Ft nl
$ H
H
n
P
z
z
z
H
H
/1
a
H
H
s)
0) t'
t-
!D
tp)
H
H
H
H P
H P
U
o Fl p
@
t'p
o A) v)
H.
P
!) H. P H H
p
F)
\o
n
H
-
H
w w o o p) s) P t. p) F) Fri Ed
H
t\) a
N) N)
w o o A) F) H . Es) p t w A) Fl g) p H
p.
z
n1
N) N) o
v) r+
fTl
!)
P H P
w H
H
p
p
H
ul ul H
Ft
tJ
p
(Jl Ul I w \) B
U
H P
Fl
p
P
H
a-\
H
ffj
FD H
P
o
a
H P
rrl
o }{
N)
H
P
o
H
-.1 >i.
(.t)
.u
H
Fil
H
9) g) H
Ol N) N) H \o N)
o w p) o z . p)
w w
a) a) H
a
ul N ln Ul t\) H
v) A) H
H
F) A) 5 H p) FJ
F{
8,. p
t\)
6. (J) a+
A
cr €o '
F
w d o o
w o 0)
(tl
F
H
4
d
Ul (tl P ul w N) v) N) r-l p FJ (/) t\) t\) t\) a+
Frl
H
H
P P
p)
A)
AF t.= P S x= zm
9"= rnO a> Fz
X X X
X X X
il
X X X X
R
X X X X
n
X X X X X X
X X X X X X
X X X
X X
X X X X
X X
H
X X X X
X X X X
X X X x
X X
X X X X
ilX
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X
X X X X X X X
x
X
X X H X X
t
X X X X X
fr
X X X X X
X X X X X X
il
X X X X X
X X X X
X
a
X x X X X X X X X X X X X X
il H
X X X X
X X X X
X X X X X
X X
il
H
r+
o A) L.,,
z
-l
L,,,
l-1
H t'.i
a TE
(1
ts rE
F K
n
n H
L.-,
w o n\
N
H
tz
"J p)
N)
d.
f1
p p
t\)
H
\.J
*l pl
Ctt
t> IZ
H
0q F) H
z F-i
d .P
z *< :z u{ ttT
a
rv r
FJ
p' rt-
*l IJ
oq p, H P
!l
Fl .i
€E
?FA
A-H P,-r!
E oz €o
Fi
FZ U
\'
o o
o> zz
,;z
AI
hz vt4
zm (fC
m6) @>
p
RK
!!m
x=
H
o H p
0q
0c e H
p
oq
I € lD oP{ o
0q F) t!
{
@ N) ;a
b' o (r)
.^ o 00 .^ o