GUBERNUR BALI KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR1608/04-L/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI BALI GUBERNUR BALI,
Menimbang
: a.
bahwa pembentukan dan susunan keanggotaan Badan Narkotika Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 53/04-L/HK/2007;
b.
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 53/04/HK/2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Narkotika Provinsi Bali perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Narkotika Provinsi Bali; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (United Nasions Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psicotropic Substances 1988);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. 10. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/07/XI/ 2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Badan Narkotika Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Badan Narkotika Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi Bali dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional dibidang ketersediaan serta Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
b. melaksanakan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; c. membangun dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Gubernur. KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT
:
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 53/04-L/HK/2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Narkotika Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2008 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 Expl). Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 22 DESEMBER 2008 NOMOR 1608/04-L/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI BALI Susunan Keanggotaan Badan Narkotika Provinsi Bali. Ketua
: Wakil Gubernur Bali.
Wakil Ketua
: Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali.
Sekretaris
: Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bali.
Anggota
: a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali. c. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. d. Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali. e. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. f. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Cabang Denpasar. g. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bali. h. Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Bali. i. Kakanwil BKKBN Provinsi Bali. j. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. k. Ketua Pengadilan Tinggi Bali. l. Direktur Narkoba Polda Bali. m. Komandan Korem 163/Wirasatya. n. Asisten Teritorial Kodam IX Udayana. o. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. p. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. q. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali. r. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali. s. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali. t. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. u. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali. v. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. w. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. x. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Bali. y. Direktur Rumah Sakit Pusat Sanglah. z. Kepala Rumah Sakit Trijata Denpasar.
aa. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Benoa Bali. bb. Kepala Kantor Imigrasi Bali. cc. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Ngurah Rai. dd. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Denpasar.
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
