GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang :
a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan kesejahteraan khususnya petani, nelayan dan masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan; b. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia; c. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan perlu dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan Provinsi Bali;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4660); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Bali. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali. 3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 4. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali.
5. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 6. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 7. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. 8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan,horticultural, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani,agroindustri,pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi,produksi,pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis periklanan. 10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan,kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, 11. Pelaku utama kegiatan pertanian ,periklanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan,petani, pekerja kebun, peternak,nelayan, pembudidaya ikan,beserta keluarga lainnya. 12. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian,perikanandan kelautan.
13. Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Lembaga Non Struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Kehutanan sesuai kegiatannya. (2) Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan; b. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional; c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi integrasi dan sinkronisasi lintas sektor terkait sistem penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan; b. perumusan kebijakan dan program penyuluh Provinsi dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kebijakan dan programa nasional; c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan fórum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan d. peningkatan kapasitas penyuluh;
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; dan c. Anggota; (2) Bagan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. (3) Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Rincian Tugas dan Fungsi Paragraf Kesatu Ketua Pasal 7 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan serta mengkoordinasikan kegiatan Badan Koordinasi Penyuluh.
Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan programa penyuluhan daerah dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan berdasarkan kebijakan dan programa nasional. Paragraf Kedua Wakil Ketua Pasal 9 Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan atas petunjuk Ketua, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan bidang-bidang penyuluhan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Ketua mempunyai fungsi: a. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor, dalam hal Ketua berhalangan; dan b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan serta melaporkannya kepada Ketua. Paragraf Ketiga Anggota Pasal 11 Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyuluhan dan programa penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat, melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggota mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyuluhan kebijakan dan programa penyuluhan, optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat;
b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; d. penyiapan dan pengkompulasian bahan-bahan untuk pelaksanaan penyuluhan; e. penyiapan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. BAB V UNSUR PENUNJANG KEGIATAN BADAAN KOORDINASI PENYULUHAN Pasal 13 (1) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali. (2) Pembentukan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 (1) Untuk membantu Gubernur selaku Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, dapat dibentuk Komisi Penyuluhan Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (2) Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelembagaan independen yang keanggotaannya terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dibidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan. BAB VI TATA KERJA Pasal 15 Wakil Ketua dan Anggota Badan Koordinasi Penyuluhan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua dan Anggota Badan Koordinasi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integraasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas masingmasing. Pasal 17 Anggota wajib menyampaikan masukan kepada Ketua terkait dengan penyuluhan sesuai bidang tugasnya melalui Sekretaris. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas koordinasi penyuluhan menyelenggarakan rapat koordinasi untuk merumuskan program dan menyusun program serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Pasal 19 Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluh,Badan Koordinasi Penyuluhan mendapat masukan dari Komisi Penyuluhan. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 20 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Koordinasi penyuluhan.
Pasal 22
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 26 April 2013 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 26 April 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 18
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 26 APRIL 2013 NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI BALI
Bagan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Bali.
KETUA WAKIL KETUA
ANGGOTA
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
