GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Bali. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali. 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Provinsi Bali.
BAB II TUGAS POKOK DINAS Pasal 2 Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. BAB III FUNGSI DINAS Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. pengelolaan sarana prasarana bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; c. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha. BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK KEPALA DINAS Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Dinas; b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas; c. perumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan; d. mendistribusikan tugas kepada bawahan; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota; g. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas; h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; i. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BAB V RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT Bagian Kesatu Sekretaris Pasal 5 Sekretaris mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian; c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan; f. melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT); g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun; h. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan perencanaan anggaran; i. mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT); j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Pasal 6 (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. memberi petunjuk lepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. membuat buku penjagaan pegawai; e. membuat usulan kepangkatan, pemindahan, mutasi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai (KARPEG), kartu istri (KARIS) dan kartu suami (KARSU), ansuransi kesehatan (ASKES), tabungan ansuransi pegawai negeri (TASPEN), cuti dan penghargaan serta administrasi kepegawaian lainnya;
f.
menyiapkan surat pernyataan menduduki jabatan, melaksanakan tugas serta pengusulan penyesuaian pangkat/golongan; g. melaksanakan sistem pengendalian intern; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. memberi petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melaksanakan penatausahaan keuangan; e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; f. melaksanakan kontrol keuangan; g. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan; h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan; i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. (3) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja sub bagian; b. memberi petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusan; e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dinas; f. mengelola urusan surat menyurat; g. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan dinas; h. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
BAB VI RINCIAN TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pasal 7 Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. melakukan kordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT); g. menyelenggarakan kegiatan bidang berdasarkan rencana kerja yang telah disusun; h. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan pengumpulan data dan pengkajian, penyusunan program, serta evaluasi dan pelaporan; i. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Program Kerja, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; j. mengkoordinasikan, menyiapkan dan melaksanakan ujian pemantapan, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Kepala Seksi Data dan Pengkajian mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberi petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan; e. mengembangkan program pendataan melalui sistem jaringan informasi pendidikan; f. mengolah, memvalidasi dan menyimpulkan data; g. menyusun buku informasi dan kalender pendidikan; h. memberikan pelayanan dan informasi data;
i.
mengidentifikasi dan mengkaji rencana dan pelaksanaan program dinas; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberi petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJMD, rencana strategis, dan program kerja/rencana tahunan dinas; e. melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi dan unit kerja terkait; f. menyusun pedoman penerimaan peserta didik baru; g. melaksanakan sistem pengendalian intern; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberi petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengkompilasi bahan dan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP); e. menyusun instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan Dinas; f. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan dinas; g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan dan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan; h. mengkoordinasikan, menyiapkan dan melaksanakan ujian pemantapan, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK); i. menyiapkan dan menyusun laporan evaluasi program dan kegiatan dinas; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Bagian Kedua Bidang Pendidikan Dasar Pasal 9 Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimping dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. melakukan sosialisasi pelaksanaan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; g. mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; h. menyelenggarakan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar; i. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar; j. membiayai penjaminan mutu pada jenjang pendidikan dasar bertaraf internasional; k. mensosialisasikan kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi, dan pengawasan pada jenjang pendidikan dasar; l. mengawasai pemenuhan sarana dan prasarana, pendayagunaan bantuan, penggunaan buku pelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar bertaraf internasional; m. merencanakan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar; n. merencanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar; o. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta menjadikan biaya penyelenggaraan ujian sekolah untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar; p. memfasilitasi penyelenggaraan ujian nasional pada jenjang pendidikan dasar; q. melaksanakan evaluasi pengelola dan pencapaian standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. r. membantu pemerintah dalam melaksanakan akreditasi pada jenjang pendidikan dasar; s. mengawasi, memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan serta dampak pada kesatuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional pada jenjang pendidikan dasar;
t. u. v. w.
mengkompilasi data pada jenjang pendidikan dasar; melaksanakan sistem pengendalian intern; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 10
(1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan jenjang pendidikan dasar; e. menyusun rencana pengembangan dan operasional pendidikan dasar bertaraf internasional; f. mengadakan dan mendistribusikan sarana prasarana pendidikan dasar bertaraf internasional; g. menyebarluaskan petunjuk pelaksanakan penggunaan sarana pendidikan dasar bertaraf internasional; h. menyiapkan bahan penilaian kualitas dan kebutuhan buku pelajaran pada pendidikan dasar bertaraf internasional; i. mengawasi terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana endidikan dasar bertaraf internasional; j. menyiapkan bahan usul pembangunan USB, RKB, rehabilitasi bangunan dan ruang penunjang lainnya pada pendidikan dasar bertaraf internasional; k. mengawasi pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar bertaraf internasional; l. mengawasi penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar; m. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data pendidikan dasar bertaraf internasional; n. mengkompilasi program dan laporan pada bidang; o. monitoring dan mengevaluasi program bidang; p. melakukan pengkajian pendirian sekolah bertaraf internasional; q. melaksanakan sistem pengendalian intern; r. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar bertaraf internasional; e. sosialisasi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum satuan pendidikan bertaraf internasional; f. sosialisasi dan implementasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan satuan pendidikan dasar bertaraf internasional;
g. sosialisasi dan fasilitasi implementasi Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan dasar bertaraf internasional; h. koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah satuan pendidikan dasar bertaraf internasional; i. membantu, memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pada jenjang pendidikan dasar; j. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; (3) Kepala Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengkoordinasikan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan untuk satuan pendidikan dasar pada penyelenggaraan pendidikan lintas Kabupaten/Kota; e. merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar bertaraf internasional; f. merencanakan dan melaksanakan pengangkatan, pemberhentian dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan dasar bertaraf internasional; g. menyusun program pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan dasar bertaraf internasional antar Kabupaten/Kota; h. menyusun program peningkatan mutu, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar bertaraf internasional; i. menyusun program pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar bertaraf internasional; j. menyusun dan merencanakan program pembinaan dan peningkatan mutu prestasi kesiswaan pendidikan dasar bertaraf internasional; k. merencanakan dan melaksanakan program pengembangan bakat dan minat siswa pendidikan dasar; l. memfasilitasi dan menyiapkan perumusan kebijakan operasional pendidikan dasar bertaraf internasional; m. memfasilitasi kebijakan bagi anak yang kurang mampu/miskin pada pendidikan dasar; n. melaksanakan sistem pengendalian intern; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Kepala Bidang.
Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Menengah Pasal 11 Kepala Bidang Pendidkan Menengah mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; c. mengkoordinasikan Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. melakukan sosialisasi pelaksanaan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; g. mengkoordinasikan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah lintas kabupaten/kota; h. mengkoordinasikan pembinaan peningkatan mutu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; i. menyelenggarakan dan/atau mengelola satuan pendidikan menengah termasuk program studi bertaraf internasional; j. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah termasuk RSBI dan SBI; k. membiayai penjaminan mutu pada jenjang pendidikan menengah; l. mensosialisasikan kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi dan pengawasan pada jenjang pendidikan menengah termasuk RSBI dan SBI; m. mengawasi terhadap pemenuhan sarana prasarana, pendayagunaan bantuan, pengunaan buku pelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; n. mengkoordinasikan, memfasilitasi, memonitoring, dan mengevaluasi serta menyediakan biaya penyelenggaraan ujian untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah termasuk RSBI dan SBI; o. membantu, memfasilitasi dan menyiapkan biaya operasional pendidikan pada satuan pendidikan menengah bertaraf internasional yang menjadi kewenangan Provinsi; p. melaksanakan evaluasi pengelola dan pencapaian standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; q. membantu pelaksanaan akreditasi pada jenjang pendidikan menengah; r. mengawasi, memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan serta dampak pada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional dan internasional pada jenjang pendidikan menengah; s. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data pendidikan menengah;
t. melaksanakan sistem pengendalian intern; u. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan v. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mensosialisasikan dan melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan jenjang pendidikan menengah; e. menyusun rencana pengembangan dan menyiapkan bahan kajian pembiayaan untuk oprasional SMA dan SMK bertaraf internasional yang menjadi kewenangan provinsi; f. mengadakan dan mendistribusikan sarana prasarana pendidikan jenjang pendidikan menengah; g. menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan pengunaan sarana pendidikan pada SMA dan SMK; h. menyiapkan bahan penilaian kualitas dan kebutuhan buku pelajaran pada SMA dan SMK; i. pengawasan terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan menengah; j. menyiapkan bahan usul pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi bangunan dan ruang penunjang lainnya pada jenjang pendidikan menengah termasuk RSBI dan SBI; k. melaksanakan pengawasan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah; l. melaksanakan pengawasan buku pelajaran pendidikan menengah; m. menghimpun dan melaksanakan koordinasi data pendidikan menengah; n. menghimpun program dan laporan pada bidang; o. mengawasi dan mengevaluasi program bidang; p. melaksanakan sistem pengendalian intern; q. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan bahan kajian dan melaksanakan supervisi dalam rangka pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah; e. melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum satuan pendidikan menengah; f. melakukan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan pada satuan pendidikan menengah;
g. sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah; h. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan ujian pada satuan pendidikan menengah lintas Kabupaten/Kota; i. memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional pada jenjang pendidikan menengah; j. menyiapkan, memfasilitasi dan mengevaluasi dampak satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional dan internasional; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Kesiswaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan peningkatan mutu prestasi kesiswaan pendidikan menengah; e. merencanakan dan melaksanakan program pengembangan bakat dan minat siswa pada jenjang pendidikan menengah; f. melakukan pengumpulan, pemetaan dan analisis data penyajian informasi dan pemetaan pendidik jenjang pendidikan menengah; g. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria pedoman dan prosedur pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karir pendidik; h. menyiapkan bahan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan profesi pendidik pada jenjang pendidikan menengah; i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; j. mengumpulkan dan mengolah data serta pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Bagian Keempat Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Pasal 13 Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. memfasilitasi dan menyiapkan perumusan kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sesuai kebijakan Nasional; g. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebijakan oprasional dan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal antar Kabupaten/Kota; h. memfasilitasi kebijakan pendidikan bagi anak yang kurang beruntung; i. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; j. memfasilitasi kebijakan pengembangan Model Pembelajaran Inovatif di Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; k. memfasilitasi pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Kepala Seksi Kesetaraan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. membantu dan melaksanakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; e. menyusun laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal serta melaporkan kepada atasan secara keseluruhan; f. melaksanakan sosialisasi ke instansi terkait dan masyarakat agar mengetahui dan memahami Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; g. meningkatkan mutu tenaga pendidik, kependidikan dan pengelola melalui seminar-seminar, magang dan pelatihanpelatihan; h. menyiapkan data warga masyarakat putus sekolah yang telah dan belum terlayani dalam program pendidikan Formal;
menghimpun dan merekapitulasi data lembaga penyelenggara, tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. i.
Pasal 15 (2) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengembangkan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini; e. memotivasi keberkelanjutan pusat-pusat Pendidikan Anak Usia Dini; f. meningkatkan kerjasama dengan organisasi sosial masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini; g. menyusun dan memasyarakatkan pedoman menu/kurikulum pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini; h. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pusat-pusat layanan Pendidikan Anak Usia Dini; i. menyusun laporan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini; j. melaksanakan sistem pengendalian interen; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengembangkan akses layanan pendidikan pada kaum perempuan, masyarakat buta aksara serta aksarawan baru, masyarakat miskin, putus sekolah dan pengangguran; e. membina keberkelanjutan dan kompetensi lembaga, penyelenggara kursus dan keterampilan, penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional serta lembaga pemberdayaan perempuan; f. meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga perempuan, lembaga kursus dan lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan; g. menyusun acuan menu pembelajaran/kurikulum muatan lokal yang responsif gender, menyusun kriteria kelayakan lembaga kursus kecakapan hidup serta penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional; h. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap layanan pendidikan keaksaraan fungsional, kecakapan hidup dan pengarustamaan gender; i. menyusun laporan kegiatan Seksi;
j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pasal 16 Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. melakukan sosialisasi pelaksanaan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); g. memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); h. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan pada jenjang pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); i. mensosialisasikan kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi, dan pengawasan pada jenjang pendidikan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); j. mengawasi pemenuhan sarana prasarana, pendayagunaan bantuan, penggunaan buku pelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); k. merencanakan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); l. merencanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); m. melakukan koordinasi, fasilitasi, memonitoring, dan evaluasi serta menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah, ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) dan ujian nasional (UN) untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); n. melaksanakan evaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); o. membantu pelaksanaan akreditasi pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK);
p. q. r. s.
mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data pada pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); melaksanakan sistem pengendalian intern; melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 17
(1)
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); e. menyusun rencana pengembangan dan operasional pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); f. mengadakan dan mendistribusikan sarana prasarana pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); g. menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan penggunaan sarana pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); h. menyiapkan bahan penilaian kualitas dan kebutuhan buku pelajaran pada pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); i. mengawasi terhadap pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); j. menyiapkan bahan usulan pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi bangunan dan ruang penunjang lainnya pada pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); k. mengawasi pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); l. mengawasi penggunaan buku pelajaran pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); m. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); n. mengkompilasi program dan laporan pada Bidang; o. monitoring dan evaluasi program Bidang; p. melakukan kajian pendirian satuan pendidikan untuk pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK);
q. melaksanakan sistem pengendalian intern; r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2)
Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); e. sosialisasi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum satuan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); f. sosialisasi dan implementasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan satuan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); g. sosialisasi dan fasilitasi implementasi Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); h. membantu, memfasilitasi pelaksanaan ujian sekolah, ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) dan ujian nasional (UN) pada pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3)
Kepala Seksi Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengkoordinasikan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); e. merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); f. membantu merencanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); g. menyusun program peningkatan mutu, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); h. menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan peningkatan mutu prestasi kesiswaan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK);
i. j. k. l. m. n. o.
merencanakan dan melaksanakan program pengembangan bakat dan minat siswa pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); memfasilitasi dan menyiapkan perumusan kebijakan operasional pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); memfasilitasi kebijakan bagi anak yang kurang mampu/miskin pada pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); memfasilitasi kebijakan bagi anak yang membutuhkan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK); melaksanakan sistem pengendalian intern; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Keenam Bidang Kepemudaan Pasal 18
Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. mengupayakan pedoman pemberdayaan pemuda dan masyarakat; f. membina dan menggali potensi kepemudaan dalam meningkatkan pemberdayaan pemuda; g. mengupayakan keserasian kebijakan teknis dan pemberdayaan pemuda; h. mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan; i. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ); j. membina dan mengembangkan Lembaga Kepemudaan, kewirausahaan pemuda dan kepanduan/kepramukaan; k. meningkatkan profesionalisme kepemimpinan, kepeloporan pemuda dan kepanduan/kepramukaan; l. melaksanakan pendidikan, pelatihan kepemudaan dan kepanduan/kepramukaan; m. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap aktivitas kepemudaan lintas Kabupaten/Kota; n. melaksanakan kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional; o. membangun dan menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dan kepanduan/kepramukaan; p. mengawasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan kepanduan/kepramukaan; q. mengkompilasi data dan melaksanakan koordinasi data kepemudaan dan kepanduan/kepramukaan;
r. s. t.
melaksanakan sistem pengendalian intern; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 19
(1)
Kepala Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kaderisasi melalui pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan fasilitator pemuda, kepeloporan pemuda termasuk pembinaan kesiswaan di sekolah; e. menyiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengembangan kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda dan kepanduan/ kepramukaan; f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kepemudaan termasuk pelatihan kepemimpinan pemuda dan kepanduan/kepramukaan; g. menyiapkan prasarana dan sarana kepemudaan dan kepanduan/kepramukaan; h. menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda dan kepanduan/kepramukaan; i. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data kepemudaan dan kepanduan/kepramukaan; j. melaksanakan sistim pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2)
Kepala Seksi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda; e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda bekerjasama dengan berbagai pihak terkait; f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan wawasan dan kreativitas pemuda bekerjasama dengan berbagai pihak terkait; g. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya pemuda dan Lembaga Kepemudaan; h. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan IPTEK dan IMTAQ pemuda; i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemuda serta kegiatan penyuluhan;
j.
melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam hubungannya dengan pemberdayaan pemuda; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3)
Kepala Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda; e. menyiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan kader dan wawasan kewirausahaan pemuda; f. menyiapkan dukungan dan memfasilitasi kelembagaan kewirausahaan pemuda; g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan wawasan dan kewirausahaan pemuda; h. melakukan usaha kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan pengembangan wawasan dan kewirausahaan pemuda; i. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data kepemudaan; j. mengkoordinasikan penyusunan program, menghimpun dan menyusun data dan laporan bidang; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Ketujuh Bidang Keolahragaan Pasal 20
Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar untuk pembinaan karier; e. menyiapkan perumusan dan melaksanakan keserasian kebijakan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan keolahragaan; f. mengembangkan kemitraan dengan instansi, institusi dan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan;
g. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan; h. mengembangkan manajemen pembinaan keolahragaan; i. meningkatkan profesionalisme guru olahraga, pelatih, wasit/juri, pembina, tenaga pendukung, manajer dan atlet; j. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan keolahragaan; k. membina dan memfasilitasi lembaga keolahragaan; l. melaksanakan kerjasama, koordinasi dengan Kabupaten/Kota di bidang keolahragaan; m. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan olahraga; n. membina, memfasilitasi dan menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan; o. mengkoordinasikan pelaksanaan standarisasi, akreditasi, sosialisasi, promosi dan penghargaan keolahragaan; p. mengawasi, mengevaluasi dan menganalisa penyelenggaraan keolahragaan; q. mengkoordinasikan pendataan keolahragaan; r. melaksanakan sistem pengendalian intern; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 21 (1)
Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi; e. menyiapkan bahan, melaksanakan pendidikan dan latihan olahraga pendidikan dan rekreasi; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kompetisi/kejuaraan untuk pembinaan olahraga pendidikan dan rekreasi; g. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan hubungan kemitraan dengan instansi, institusi dan organisasi keolahragaan dalam rangka pembinaan olahraga pendidikan dan rekreasi; h. menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi; i. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2)
Kepala Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembibitan yang meliputi pemanduan bakat, pemberdayaan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu olahragawan berbakat; e. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan prestasi daerah, nasional, regional dan internasional melalui pembinaan cabang olahraga unggulan melalui pemusatan pelatihan daerah; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kompetisi/kejuaraan untuk peningkatan prestasi; g. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan hubungan kemitraan dengan instansi, institusi dan organisasi keolahragaan dalam rangka pembinaan olahraga prestasi; h. menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga; i. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data olahraga prestasi; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 Nopember 2011 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 4 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 67
