GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Bali. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali. 3. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. 4. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.
BAB II TUGAS POKOK DINAS Pasal 2 Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. BAB III FUNGSI DINAS Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. pengelolaan sarana prasarana bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha. BAB IV RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS Pasal 4 Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas: a. melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang diberikan Gubernur; b. menyusun bahan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika; c. merumuskan arah kebijakan pembangunan strategis bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika; d. menyusun rencana strategis pembangunan kebutuhan sarana, prasarana dan jaringan pelayanan jasa perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika;
e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi program kegiatan tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika; f. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kegiatan tahunan pembangunan dan pemeliharaan rumah tangga dinas; g. melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, aset kekayaan milik negara dan peralatan/perlengkapan rumah tangga dinas; h. melaksanakan pelayanan perizinan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, komunikasi dan informatika sesuai kewenangan; i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisis kebutuhan sarana, prasarana dan kinerja pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika serta keselamatan lalu lintas angkutan darat, laut, udara dan keamanan data; j. mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melaui Sekretaris Daerah. BAB V RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT Bagian Kesatu Sekretaris Pasal 5 Sekretaris mempunyai tugas: a. menyusun program kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran tahunan pelayanan umum rumah tangga dinas; b. menyiapkan bahan, peralatan dan perlengkapan pelaksanaan koordinasi pelayanan umum rumah tangga dinas; c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tertib administrasi umum, administrasi keuangan, kepegawaian dan aset kekayaan milik negara/barang-barang inventaris dinas; d. melaksanakan penyusunan daftar kepangkatan kepegawaian dinas; e. menyiapkan bahan pengukuran beban kerja organisasi, analisis jabatan, penilaian disiplin dan prestasi kerja pegawai, usul kenaikan pangkat/gaji berkala dan pemberhentian/pensiun pegawai dinas;
f.
melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan pengamanan peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas; g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan distribusi pelaksanaan pelayanan umum rumah tangga dinas; h. mengkoordinasikan dan menyusun laporan kegiatan pertanggung jawaban keuangan rumah tangga dinas; i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Sub Bagian Pasal 6 (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan serta mengelola bahan-bahan, konsep dan perubahan data di bidang kepegawaian; e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian; f. menyiapkan susunan daftar kepangkatan kepegawaian dinas; g. menyiapkan bahan evaluasi dan telaahan, kajian dan analisis bidang kepegawaian; h. menyusun laporan kinerja Dinas yang berkaitan dengan kepegawaian; i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran; e. melaksanakan penatausahaan keuangan; f. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; g. menghimpun bahan dan data program rencana kerja dan anggaran Dinas; h. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
i. melaksanakan kontrol keuangan; j. menyusun dan menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban keuangan; k. menyusun laporan kinerja Dinas yang berkaitan dengan keuangan; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. (3) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. menyusun program kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran pelayanan administrasi umum; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan koordinasi pelayanan umum; e. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa; f. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum, kehumasan dan keprotokolan Dinas; g. mencatat dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tertib administrasi umum dan aset kekayaan milik negara/ barang-barang inventaris dinas; i. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan distribusi pelaksanaan pelayanan umum rumah tangga dinas; j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan pengamanan peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas; k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pertanggungjawaban anggaran rumah tangga dinas; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. BAB VI RINCIAN TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pasal 7 Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas: a. menyiapkan rumusan arah kebijakan pengembangan Bidang; b. mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan;
c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
menyusun kajian rencana kegiatan strategis pengembangan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika jangka pendek, menengah dan panjang; melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis pengembangan sarana, prasarana dan jaringan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; menyusun rencana dan program kebutuhan prioritas pembangunan sarana, prasarana dan jaringan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; menyusun, mengolah, mengevaluasi, menganalisis, mengkaji data, informasi dan sumber-sumber pendapatan potensial dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi penyusunan program kegiatan tahunan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja kegiatan tahunan, pembangunan sarana, prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika; melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisis kebutuhan sarana, prasarana, kinerja pelayanan jasa bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; melaksanakan sistem informasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; melaksanakan sistem pengendalian intern; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 8
(1) Kepala Seksi Data dan Pengkajian mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan; c. pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. menyiapkan bahan koordinasi, rumusan arah kebijakan, pengembangan sarana, prasarana dan jaringan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika; e. menyusun bahan, pengolahan, evaluasi dan analisis data dan informasi rencana pentarifan dan sumber-sumber pendapatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; f. menyiapkan bahan kajian penyusunan rencana kegiatan strategis pengembangan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika jangka pendek, menengah dan panjang; g. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi rencana kegiatan strategis pengembangan sarana, prasarana dan jaringan pelayanan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; h. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan prioritas pembangunan sarana, prasarana dan jaringan pelayanan jasa bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
i. j.
melaksanakan sistem pengendalian intern; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengembangan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan; c. menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan bidang perhubungan; d. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi program strategis pembangunan sarana, prasarana dan jaringan pelayanan jasa perhubungan; e. penyusunan program strategis dan kebutuhan prioritas pembangunan sarana, prasarana dan jaringan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika jangka pendek, menengah dan panjang; f. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi penyusunan progam kegiatan tahunan pembangunan bidang perhubungan; g. menyusun bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja kegiatan tahunan, pembangunan sarana, prasarana, jaringan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; h. melaksanakan sistem pengendalian intern; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. (3) Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan; c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bidang perhubungan komunikasi dan informatika; e. pemantauan dan evaluasi perkembangan pentarifan dan sumber-sumber pendapatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya serta menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan dinas; h. menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi sesuai kewenangan dan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
i. j.
melaksanakan sistem pengendalian intern; melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Kedua Bidang Perhubungan Darat Pasal 9 Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perhubungan Darat; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan kegiatan operasional angkutan lalu lintas dan asosiasi perusahaan angkutan; f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perhubungan Darat; g. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Perhubungan Darat; h. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan Darat yang menjadi lingkup kewenangan provinsi; i. pembinaan terhadap Asosiasi Angkutan Darat di Tingkat Provinsi; j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan Darat; k. menyusun, mengolah, mengevaluasi dan menganalisis kebutuhan sarana, prasarana, kinerja pelayanan dan keselamatan lalu lintas angkutan darat; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. penyiapan penyusunan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan; n. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melaksanakan sistem pengendalian intern; e. menyusun rencana umum jaringan transportasi jalan sesuai kewenangan; f. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas sesuai kewenangan;
g. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan lintas penyeberangan dan kebutuhan angkutan sesuai kewenangan; h. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan kendaraan bermotor di jalan, melaksanakan pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan sesuai kewenangan; i. menyiapkan bimbingan dan pembinaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Tertib Lalu Lintas; j. melaksanakan pembinaan dan pemilihan awak kendaraan angkutan umum teladan tingkat provinsi; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. memberikan petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. menyiapkan bahan persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan sesuai kewenangan; f. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangan; g. memproses pemberian perizinan angkutan sesuai kewenangan; h. memproses tarif penumpang dan kendaraan kelas ekonomi angkutan penyeberangan antar kabupaten dalam provinsi; i. menyiapkan rekomendasi penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan sesuai kewenangan; j. melakukan pembinaan pengusaha angkutan umum; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. memberikan petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. menyiapkan dan memproses bahan penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang serta persetujuan pengoperasian terminal penumpang sesuai kewenangan; f. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan menyiapkan bahan penghapusan fasilitas keselamatan jalan, sungai dan danau sesuai kewenangan; g. menyiapkan dan memproses rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKP dan DLKR, pembangunan pelabuhan penyeberangan, pengoperasian pelabuhan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di DLKP dan DLKR serta kegiatan/pembangunan fasilitas pelabuhan di sisi perairan sesuai kewenangan;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota; i. menyiapkan dan memproses perubahan rancang bangun kendaraan bermotor serta pembinaan terhadap bengkel karoseri; j. melaksanakan penilaian kondisi fisik kendaraan bermotor milik pemerintah yang akan dihapuskan; k. memantau persyaratan teknis dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor; l. melaksanakan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (WTN) tingkat Provinsi Bali; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Laut Pasal 11 Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan kegiatan operasional angkutan laut, perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut serta asosiasi terkait, kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi dan keselamatan pelayaran; f. melaksanakan pengumpulan peraturan, spesifikasi standarisasi kelaikan dan keselamatan pelayaran, sarana, prasarana, angkutan laut, penunjang angkutan laut dan depo peti kemas; g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi data angkutan laut dan penunjang angkutan laut, analisis kebutuhan sarana, prasarana, dan jaringan angkutan laut di dalam wilayah provinsi; h. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi/penetapan izin lokasi rencana pengembangan pelabuhan, pemberian izin usaha pelayaran rakyat (PELRA), perusahaan angkutan laut dan perusahaan penunjang angkutan laut, izin rancang bangun dan sertifikat keselamatan kapal dan penetapan tarif angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat sesuai kewenangan; i. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan standarisasi kelaikan dan keselamatan sarana, prasarana, fasilitas keselamatan pelayaran, angkutan laut dan penunjang angkutan laut; j. melaksanakan koordinasi dan fasilitas pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran izin usaha/operasional perusahaan penunjang angkutan laut; k. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayaran, angkutan laut dan penunjang angkutan laut di pelabuhan;
l. melaksanakan penyusunan laporan Bidang Perhubungan Laut; m. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; n. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Kepala Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. memberikan petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut; f. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan laut sesuai kewenangan; g. pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus sesuai kewenangan; h. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tarif angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat; i. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi, penerbitan izin usaha; j. menyiapkan bahan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; k. menyiapkan bahan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabunan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas); l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisis data angkutan laut dan penunjang angkutan laut; m. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan kelancaran, keamanan dan keselamatan bongkar muat barang/jasa angkutan laut di pelabuhan; n. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pengawasan kelancaran, keamanan dan keselamatan mobilitas barang dan jasa keluar/masuk pelabuhan; o. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitas pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran ijin usaha/operasional perusahaan penunjang angkutan laut; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Seksi Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. memberikan petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisis kelaiklautan kapal; f. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi dan perizinan rancang bangun, penerbitan sertifikat keselamatan kapal sesuai kewenangan; g. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan kelaiklautan kapal, pengawakan dan keselamatan pelayaran sesuai kewenangan; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. memberikan petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang kepelabuhanan; f. menyiapkan bahan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan serta izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau; g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisa kebutuhan prasarana utama dan penunjang operasional pelabuhan; h. menyiapkan bahan kebijakan teknis, rekomendasi dan perizinan rencana pengembangan pelabuhan sesuai kewenangan; i. menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan spesifikasi prasarana utama dan penunjang operasional pelabuhan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Keempat Bidang Perhubungan Udara Pasal 13 Kepala Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. membagi kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan;
e. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, standarisasi/spesifikasi teknis sarana dan prasarana angkutan udara, operasional bandar udara dan keamanan serta keselamatan penerbangan; f. melaksanakan koordinasi atas daerah lingkungan kepentingan (DLKp) bandar udara untuk menjamin keselamatan keamanan penerbangan; g. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kelaikan operasional sarana dan prasarana pelayanan Angkutan Udara, Bandar Udara, Perusahaan Penunjang Bandar Udara, Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), keamanan dan keselamatan penerbangan; h. melaksanakan koordinasi atas tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang operasi bandar udara; i. menjadi anggota Komite Fasilitasi Bandar Udara (KOMFAL); j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi data pelayanan jasa angkutan udara, bandar udara dan rute penerbangan antar kabupaten/kota dalam provinsi; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Kepala Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas: a. menyusun bahan rencana kerja dan program kegiatan Seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. membagi tugas dan memberikan bimbingan, pengawasan pelaksanaan tugas bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. koordinasi dan pengawasan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga; f. koordinasi dan pengawasan izin kegiatan angkutan udara; g. koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan; h. mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari daerah yang bersangkutan; i. koordinasi dan pengawasan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan, persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara; j. memproses persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi; k. pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara dan tarif referensi angkutan udara; l. koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan General Sales Agent (GSA) sesuai kewenangan; m. pemberian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); n. pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri;
o. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang (FA) yang dikeluarkan pemerintah; p. pemantauan persetujuan izin terbang (FA) tidak berjadwal dan non niaga antar kabupaten/kota dalam 1(satu) Provinsi; q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Kebandarudaraan mempunyai tugas: a. menyusun bahan rencana kerja dan program kegiatan seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. membagi tugas dan memberikan bimbingan, pengawasan pelaksanaan tugas bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan pada bandar udara yang belum dikomersialkan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah; f. penetapan besaran tarif jasa kebandarudaraan yang bertanggung jawab pada Pemerintah Daerah setelah konsultasi ke Pemerintah Pusat; g. memproses rekomendasi terhadap izin pembangunan Bandar Udara sesuai kewenangan; h. memproses rekomendasi penetapan lokasi dan rencana induk bandar udara umum; i. memproses rekomendasi pembangunan bandara khusus/ heliport setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; j. koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengaturan pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage pengamanan bandara udara dan GSE sesuai kewenangan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas: a. menyusun bahan rencana kerja dan program kegiatan seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. membagi tugas dan memberikan bimbingan, pengawasan pelaksanaan tugas bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan keamanan penerbangan; f. koordinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang yang berada di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sesuai kewenangan; g. koordinasi dan pengawasan terhadap personil bandar udara sesuai kewenangan; h. membantu kelancaran pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan sesuai kewenangan;
i.
koordinasi terhadap standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara sesuai kewenangan; j. koordinasi dan pengawasan lokal prosedur bandar udara khusus/heliport sesuai kewenangan; k. penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya manusia di bidang penerbangan sesuai kewenangan; l. melakukan pemantauan dan pengendalian ketinggian terbang penerbangan wisata antar kabupaten/kota dalam provinsi; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Kelima Bidang Informasi dan Komunikasi Pasal 15 Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; d. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. membimbing dan memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi dan bawahan; g. menyiapkan bahan koordinasi, rekomendasi dan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai kewenangan; h. meningkatkan pemanfaatan peranan informasi dan komunikasi melalui media; i. mengkoordinasikan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas jaringan informasi; j. melaksanakan pemantauan penerangan masyarakat dan sosialisasi produk-produk hukum; k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengawasan dalam rangka komunikasi dan informasi sesuai kewenangan; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; Pasal 16 (1) Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. melaksanakan sistem pengendalian intern; c. memberi petunjuk kepada bawahan; d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan di bidang pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan;
e. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan; f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, evaluasi data pos, pelayanan jasa titipan, jasa telekomunikasi dan filateli sesuai kewenangan; g. melaksanakan pengawasan teknis filateli dan perposan serta telekomunikasi skala provinsi sesuai kewenangan; h. melaksanakan pengawasan, pembinaan, penertiban dan penerbitan izin, rekomendasi usaha jasa titipan (penyelenggaraan pos) dan telekomunikasi skala provinsi sesuai kewenangan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi; b. menilai prestasi kerja bawahan; c. memberi petunjuk kepada bawahan; d. melaksanakan sistem pengendalian intern; e. merencanakan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio sesuai kewenangan; f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media sesuai kewenangan; g. menyiapkan bahan kebijakan umum informasi pelayanan publik; h. melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat; i. menyiapkan dan menyusun materi informasi serta sosialisasi kebijakan, program, kegiatan pemerintah sebagai bahan penerbitan media; j. menyiapkan dan menyusun bahan informasi serta sosialisasi kebijakan, program, kegiatan pemerintah melalui media luar ruang; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 17 Kelompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2011 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 66