GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
:
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Bali. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
BAB II TUGAS POKOK DINAS Pasal 2 Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. BAB III FUNGSI DINAS Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan; b. pengelolaan dan fasilitasi di bidang perindustrian dan perdagangan; c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perindustrian dan perdagangan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi. BAB IV RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Dinas; b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas; c. merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan; d. mendistribusikan tugas kepada bawahan; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota; g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan; h. membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas; i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; j. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
BAB V RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT Bagian Kesatu Sekretaris Pasal 5 Sekretaris mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian; c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan; f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT; g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun; f. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan; g. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan; h. mengumpulkan dan menyusun laporan Sekretariat, Bidang, UPT sebagai bahan laporan Dinas; i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Pasal 6 (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melaksanakan urusan kepegawaian; e. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas; f. melaksanakan sistem pengendalian intern; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melaksanakan penatausahaan keuangan; e. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; f. melaksanakan kontrol keuangan; g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan; h. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran Dinas; i. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan perindustrian dan perdagangan; j. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas; k. menghimpun bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP); l. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran; m. melaksanakan sistem pengendalian intern; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. (3) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya; e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Dinas; f. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan; h. mengelola urusan surat menyurat; i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
BAB VI RINCIAN TUGAS BIDANG Bagian Kesatu Bidang Aneka Industri Pasal 7 Kepala Bidang Aneka Industri mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. melaksanakan standarisasi dan pengendalian bidang aneka industri; g. mengadakan koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara aneka industri dengan industri serta sektor ekonomi lainnya; h. mengadakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama sektoral dan regional untuk pengembangan dan pemberdayaan aneka industri lintas Kabupaten/Kota; i. mengadakan pembinaan asosiasi aneka industri tingkat Provinsi; j. menyiapkan bahan informasi dan pertimbangan teknis bidang; k. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugastugas bidang; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Kepala Seksi Pengembangan Aneka Industri mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. membantu kepala bidang menyusun program pembinaan dan pengembangan aneka industri dan menentukan program prioritas; e. memberikan bimbingan usaha produksi dan sarana dalam rangka pengembangan aneka industri; f. melaksanakan promosi hasil aneka industri unggulan; g. memproses penerbitkan izin usaha aneka industri yang mempunyai investasi di luar tanah dan bangunan di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); h. memproses penerbitan rekomendasi izin usaha industri yang diterbitkan oleh pemerintah;
i. menerbitkan izin kawasan industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota; j. melaksanakan diklat sumber daya manusia aneka industri dan sumber daya manusia aparatur, pembina lintas Kabupaten/ Kota; k. memfasilitasi kemitraan segala aspek pembinaan yang dibutuhkan aneka industri; l. melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan aneka industri dengan Kabupaten/Kota; m. membuat standar pelayanan menuju pelayanan prima; n. melaksanakan sistem pengendalian intern; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengkoordinasikan hasil penelitian dalam rangka pengembangan aneka industri dan penerapan teknologi lintas Kabupaten/Kota; e. memfasilitasi dan mengawasi penerapan HKI pada aneka industri; f. mengadakan kerjasama standarisasi antar industri dan lintas sektor ekonomi lainnya; g. mensosialisasikan standar dan hasil penelitian dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi aneka industri; h. menerapkan standar kompetensi sumber daya manusia aneka industri dan aparatur pembina; i. melakukan pengawasan dan pengendalian industri, mencegah pencemaran lingkungan yang dikarenakan oleh limbah aneka industri tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota; j. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tugas-tugas pembinaan aneka industri; k. membantu menyusun tata ruang Provinsi dalam rangka pertumbuhan pengembangan industri, kawasan industri yang terintegrasi dan melakukan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana kawasan; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Pemetaan Potensi Aneka Industri dan Pengolahan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. menghimpun bahan-bahan untuk perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan aneka industri; e. melakukan koordinasi dalam rangka menyajikan potensi aneka industri sebagai bahan penyusunan program pembinaan; f. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka menentukan kompetensi inti industri daerah dan komoditi unggulan; g. melaksanakan pendataan aneka industri bersinergi dengan Kabupaten/Kota; h. menyusun, mengumpulkan dan mengolah data aneka industri sebagai bahan penyusunan program pembinaan; i. melakukan pemetaan komoditi unggulan dan kompetensi inti aneka industri daerah; j. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan bidang; k. membuat laporan hasil kegiatan bidang secara berkala; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Kedua Bidang Industri Agro Pasal 9 Kepala Bidang Industri Agro mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. melaksanakan standarisasi dan pengendalian bidang industri agro; g. mengadakan koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri agro dengan industri agro kimia, logam, mesin, tekstil, alat transportasi, telematika dan industri agro serta sektor ekonomi lainnya; h. mengadakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama sektoral dan regional untuk pengembangan dan pemberdayaan industri agro lintas Kabupaten/Kota; i. mengadakan pembinaan asosiasi industri agro tingkat Provinsi; j. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugastugas bidang; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
Pasal 10 (1) Kepala Seksi Pengembangan Industri Agro mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. membantu kepala bidang menyusun program pembinaan dan pengembangan industri agro dan menentukan program prioritas; e. memberikan bimbingan usaha produksi dan sarana dalam rangka pengembangan industri agro; f. melaksanakan promosi hasil industri agro unggulan; g. memproses penerbitan rekomendasi izin usaha industri agro yang diterbitkan oleh pemerintah; h. melaksanakan diklat sumber daya manusia industri agro dan sumber daya manusia aparatur, pembina lintas Kabupaten/ Kota; i. memfasilitasi kemitraan segala aspek pembinaan yang dibutuhkan industri agro; j. melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri agro dengan Kabupaten/Kota; k. membuat standar pelayanan menuju pelayanan prima; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian Industri Agro dan Standardisasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melaksanakan koordinasi hasil penelitian dalam rangka pengembangan industri agro dan penerapan teknologi lintas Kabupaten/Kota; e. memfasilitasi dan mengawasi penerapan standar yang sedang dan akan diterapkan pada industri agro; f. mengadakan kerjasama standarisasi antara industri agro dan lintas sektor ekonomi lainnya; g. mensosialisasikan standar dan hasil penelitian dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi industri agro; h. menerapkan standar kompetensi sumber daya manusia industri agro dan aparatur pembina; i. melakukan pengawasan dan pengendalian industri agro, mencegah pencemaran lingkungan yang dikarenakan oleh limbah industri agro tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/ Kota; j. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tugas-tugas pembinaan industri agro;
k. membantu menyusun tata ruang Provinsi dalam rangka pertumbuhan pengembangan industri agro, kawasan industri agro yang terintegrasi dan melakukan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana kawasan; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Pemetaan Potensi Industri Agro dan Pengolahan Data mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menghimpun bahan-bahan untuk perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan industri agro; e. melakukan koordinasi dalam rangka menyajikan potensi industri agro sebagai bahan penyusunan program pembinaan; f. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka menentukan kompetensi inti industri agro daerah dan komoditi unggulan; g. melaksanakan pendataan industri agro bersinergi dengan Kabupaten/Kota; h. menyusun, mengumpulkan dan mengolah data industri agro sebagai bahan penyusunan program pembinaan; i. melakukan pemetaan komoditi unggulan dan kompetensi inti industri agro daerah; j. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugastugas bidang; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. Bagian Ketiga Bidang Perdagangan Dalam Negeri Pasal 11 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka pemberian dan pengendalian izin usaha serta sarana perdagangan;
g. menyiapkan, menganalisa dan mengevaluasi data/informasi serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran hasil tanaman pangan perkebunan, hasil industri barang konsumsi, hasil industri logam dan hasil industri pertambangan; h. membina, pelayanan, koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar dan jasa; i. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi; j. membina komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; k. membina pengaturan terhadap penyelenggaraan pasar lelang; l. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugastugas bidang; m. melaksanakan sistem pengendalian intern; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi SIUP bahan berbahaya untuk distributor, rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor; e. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi peredaran minuman beralkohol; f. mengawasi, mengendalikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan; g. mengawasi dan membina serta mengevaluasi sarana perdagangan (pasar tradisional, pasar modern dan gudang); h. melakukan pembinaan peningkatan pemasaran usaha perdagangan melalui promosi; i. melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan produksi dalam negeri; j. melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan barang dan jasa; k. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun prognosa kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainya; e. melakukan monitoring harga dan stock barang kebutuhan pokok, barang strategis dan barang penting lainnya; f. menyelenggarakan Pasar Lelang; g. mengadakan pembinaan dan pengawasan resi gudang; h. mengadakan pemantauan terhadap barang yang diatur Pemerintah; i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam stabilitas harga; j. melakukan pembinaan dan pemasaran produk-produk hasil pertanian; k. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan dan penyaluran; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. (3) Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. mengkoordinasikan kegiatan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) dengan Kabupaten/Kota; e. melakukan sosialisasi tentang perlindungan konsumen; f. menfasilitasi masalah penyelesaian sengketa konsumen; g. mengkoordinir pembentukan dan operasional badan perlindungan konsumen nasional (BPKN); h. merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen; i. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap barang dan jasa; j. mensosialisasikan kebijakan pengawasan barang dan jasa; k. pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ); l. meneliti dan memberikan rekomendasi atas pengajuan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/kartu garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika; m. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan barang dan perlindungan konsumen; n. melaksanakan sistem pengendalian intern; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Bagian Keempat Bidang Perdagangan Luar Negeri Pasal 13 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi dan sarana perdagangan serta menyusun potensi usaha di sektor perdagangan luar negeri; g. melakukan koordinasi untuk bahan masukan kebijakan dan pelaksanaan ekspor impor; h. melakukan koordinasi untuk bimbingan teknis dan pengembangan ekspor daerah; i. melakukan koordinasi dan analisa dalam rangka masukan untuk kerjasama perdagangan internasional; j. membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugastugas bidang; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Kepala Seksi Impor mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menghimpun bahan-bahan untuk perumusan kebijakan impor; e. melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan impor; f. melakukan penerbitan Angka Pengenal Impor (API); g. melakukan koordinasi dalam rangka evaluasi kegiatan impor; h. melakukan penelitian dalam rangka penerbitan rekomendasi Nomor Pokok Importir Khusus (NPIK); i. mensosialisasikan hasil perumusan kebijakan impor; j. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan impor: k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2) Kepala Seksi Ekspor mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menghimpun bahan-bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan ekspor; e. melakukan sosialisasi kebijakan ekspor; f. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekspor; g. menghimpun bahan-bahan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang; h. melakukan sosialisasi untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang; i. melakukan penyelesaian atas permintaan verifikasi SKA; j. melakukan penerbitan surat pemberitahuan ekspor, berita acara pemeriksaan dan rekomendasi perusahaan untuk diakui sebagai eksportir kopi dan sebagi eksportir terdaftar produk industri kehutanan; k. melakukan penanganan klaim dari pihak pembeli luar negeri; l. membantu menghimpun bahan-bahan serta menfasilitasi penyediaan data potensi ekspor daerah; m. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan ekspor; n. melaksanakan sistem pengendalian intern; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang (3) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahannya dengan cara mengukur dan mengevaluasi kinerjanya sebagai bahan penilaian prestasi; e. menghimpun bahan-bahan untuk penetapan kesepakatan kerjasama Internasional; f. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan; g. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perdagangan luar negeri; h. melakukan sosialisasi dan monitoring pengamanan perdagangan; i. menghimpun bahan-bahan kebijakan pengembangan ekspor; j. melaksanakan kegiatan pengembangan ekspor melalui promosi, peningkatan SDM dan akses pasar; k. mengkoodinasikan kegiatan pameran industri kecil dan kerajinan baik di dalam maupun di luar negeri; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. monitoring dan mengevaluasi kegiatan pengembangan ekspor; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15 Kelompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2011 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 73
