PERATURAN IKATAN MOTOR INDONESIA NOMOR : 004/IMI/PI - ORGAN/XI/2008 Tentang KEPENGURUSAN IKATAN MOTOR INDONESIA
Pasal 1 PENDAHULUAN 1. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar [ AD ] dan Anggaran Rumah Tangga [ART] IMI, khususnya AD - IMI Bab V dan ART – IMI Pasal 10, 11,12,13. 2. Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia merupakan badan pelaksana kepengurusan dari organisasi IMI - Pusat/IMI - Provinsi yang bersifat kolektif, dalam arti bahwa semua kebijakan organisasi dibicarakan dan diputuskan bersama dan dilaksanakan bersama sesuai dengan pembidangan kerja/pembagian tugas, untuk kemudian dipertanggung jawabkan bersama.
Pasal 2 PENGURUS PUSAT 1. Pengurus Pusat adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memiliki Hak Dipilih dan memenuhi persyaratan sesuai dengan AD - IMI pasal 10, yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk menduduki jabatan-jabatan dalam kepengurusan IMI Pusat sesuai yang telah diatur dalam AD - IMI Pasal 14 ayat 1 . 2. Ketua Umum Pengurus Pusat adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memiliki Hak Dipilih dan memenuhi persyaratan sesuai dengan AD - IMI pasal 10 dan 11. yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan IMI - Pusat melalui Musyawarah Nasional. 3. Kepada setiap personalia Pengurus Pusat diberikan tanda pengenal sesuai dengan jabatannya dalam bentuk Kartu Tanda Pengurus [ KTP ] yang diterbitkan oleh IMI-Pusat, namun demikian yang bersangkutan diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [ KTA ] sesuai dengan status keanggotaannya. 4. Setiap personalia Pengurus Pusat selain mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota IMI, juga diberi hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan IMI.
5. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Pusat berkenaan dengan keanggotaan IMI dapat berpengaruh pada jabatannya, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya. 6. Apabila tidak terjadi Pergantian Antar Waktu Pengurus sesuai dengan AD - IMI pasal 15, maka masa Bakti Pengurus Pusat sebagaimana diatur dalam AD-IMI pasal 13 adalah 4 [ empat ] tahun terhitung sejak penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat melalui Musyawarah Nasional.
Pasal 3 PENGURUS PROVINSI 1. Pengurus Provinsi adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memiliki Hak Dipilih dan memenuhi persyaratan sesuai dengan AD-IMI pasal 10, yang ditetapkan melalui Musyawarah Provinsi untuk menduduki jabatan-jabatan dalam kepengurusan IMIProvinsi sesuai yang telah diatur dalam AD-IMI Pasal 14 ayat 2. 2. Ketua Pengurus Provinsi adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memiliki Hak Dipilih dan memenuhi persyaratan sesuai dengan AD-IMI pasal 10 dan 12,. yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan IMI - Provinsi melalui Musyawarah Provinsi. 3. Kepada setiap personalia Pengurus Provinsi diberikan tanda pengenal sesuai dengan jabatannya dalam bentuk Kartu Tanda Pengurus [ KTP ] yang diterbitkan oleh IMI-Pusat, namun demikian yang bersangkutan diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [ KTA ] sesuai dengan status keanggotaannya. 4. Setiap personalia Pengurus Provinsi selain mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota IMI juga diberi hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan IMI. 5. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Provinsi berkenaan dengan keanggotaan IMI dapat berpengaruh pada jabatannya, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya. 6. Apabila tidak terjadi Pergantian Antar Waktu Pengurus sesuai dengan AD -IMI pasal 15, maka masa Bakti Pengurus Provinsi sebagaimana diatur dalam AD-IMI pasal 13 adalah 4 [ empat ] tahun terhitung sejak penetapan Ketua Pengurus Provinsi melalui Musyawarah Provinsi. 7. Khusus IMI-Provinsi yang baru terbentuk atau karena satu dan lain hal baru dapat melaksanakan Musyawarah Provinsi lebih dari 1 [ satu ] tahun sejak penyelenggaraan Musyawarah Nasional, maka masa bakti kepengurusannya adalah 1 [ satu ] tahun setelah jadwal Musyawarah Nasional periode berjalan.
Pasal 4 KOMISI-KOMISI 1. Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi sesuai dengan kebutuhannya, dapat membentuk Komisi yang merupakan kumpulan dari tenaga ahli yang bersedia, dan dipandang menguasai/memahami bidang-bidang kerja Komisi tersebut untuk membantu Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas sesuai dengan kewenangannya. 2. Tata cara pengangkatan anggota komisi adalah sebagai berikut : 3. Personalia anggota Komisi diusulkan oleh Biro kepada Ketua Bidang terkait untuk direkomendasikan kepada Ketua Umum / Ketua. 4. Jumlah anggota sebuah Komisi adalah sekurang-kurangnya 5 [ Lima ] orang dan sebanyak-banyaknya 9 [ sembilan ] orang. 5. Ketua Umum/Ketua melalui Rapat Pleno menetapkan pengangkatan anggota komisi sekaligus menetapkan salah seorang anggota komisi sebagai koordinator Komisi. 6. Personalia Pengurus Pusat/Provinsi tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota Komisi yang dibentuknya. 7. Personalia Komisi diangkat untuk masa jabatan sampai dengan 1 [ satu ] tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sejauh tidak melebihi masa bakti kepengurusan yang mengangkatnya. 8. Koordinator Komisi diundang oleh Pengurus Pusat/Provinsi untuk menjadi Peninjau dalam Rapat Kerja Nasional/Provinsi dan Musyawarah Nasional/Provinsi. 9. Hak, tugas dan kewajiban Komisi diatur lebih lanjut dalam ketetapan mengenai pengangkatannya.
Pasal 5 KOORDINATOR WILAYAH 1. Pengurus Provinsi sesuai dengan kebutuhannya, dapat membentuk Koordinator Wilayah [ Korwil ] yang merupakan personalia yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi untuk menjalankan fungsi koordinasi teknis/admisnistratif dari Klub-klub yang ada diwilayah kewenangannya. 2. Koordinator Wilayah Pengda IMI dapat dibentuk dalam suatu wilayah Kabupaten / Kota dengan ketentuan bahwa : a. Dalam wilayah Kabupaten/Kota tersebut telah ada sekurang-kurangnya 3 [ tiga ] Klub yang telah terdaftar secara resmi. b. Bila dalam wilayah Kabupaten/Kota tersebut Klub yang ada kurang dari 3 [ tiga ] Klub, maka klub - klub tersebut dapat berada dibawah koordinasi Koordinator Wilayah terdekat yang telah terbentuk atau bila dipandang perlu ditetapkan lain oleh Ketua Pengurus Provinsi melalui Rapat Pleno. 3. Tata cara pengangkatan personalia Koordinator Wilayah adalah sebagai berikut :
a. Personalia Koordinator Wilayah diusulkan Klub - Klub yang ada di Wilayahnya melalui Seksi Antar Anggota dan dilanjutkan kepada Ketua Bidang Organisasi untuk direkomendasikan kepada Ketua Pengurus Provinsi. b. Jumlah personalia Koordinator Wilayah sebanyak-banyaknya 1 [ satu ] orang untuk 1 [ satu ] wilayah Kabupaten/Kota dan sebanyak-banyaknya 3 [ tiga ] orang untuk lingkup wilayah 3 [ tiga ] kabupaten/kota. c. Ketua Pengurus Provinsi melalui Rapat Pleno menetapkan pengangkatan personalia Koordinator Wilayah sekaligus menetapkan salah seorang personalia Koordinator Wilayah sebagai juru bicara apabila jumlah Koordinator Wilayah lebih dari 1 [ satu ] orang. 4. Personalia Koordinator Wilayah diangkat untuk masa jabatan sampai dengan 1 [ satu ] tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sejauh tidak melebihi masa bakti Pengurus Provinsi yang mengangkatnya. 5. Personalia Koordinator Wilayah diundang oleh Pengurus Provinsi untuk menjadi Peninjau dalam Rapat Kerja Provinsi dan Musyawarah Provinsi. 6. Hak, tugas dan kewajiban Personalia Koordinator Wilayah diatur lebih lanjut dalam ketetapan mengenai pengangkatannya.
Pasal 6 PENGURUS KLUB 1. Pengurus Klub adalah personalia Anggota IMI yang ditetapkan oleh Klub untuk menduduki jabatan-jabatan dalam kepengurusan Klub, dan telah secara resmi terdaftar pada IMI - Pusat melalui IMI - Provinsi. 2. Ketua Klub adalah personalia Anggota IMI,.yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan Klub melalui mekanisme yang diatur AD dan ART atau ketentuanketentuan lain yang mengikat Klub. 3. Setiap personalia Pengurus Klub diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [ KTA ] agar tetap dapat menjadi perwakilan bagi penyaluran Hak Pilih Anggota Biasa IMI yang diwadahinya pada Musyawarah Provinsi.. 4. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Klub berkenaan dengan keanggotaan IMI dapat berpengaruh pada jabatannya pada kepengurusan Klub, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya.
Pasal 7 KETENTUAN PERALIHAN 1. Ketentuan peralihan mengatur lebih lanjut hal-hal yang telah ditetapkan dalam AD pasal 15 dan ART pasal 7.
2. Yang dimaksudkan dengan berhalangan tetap adalah apabila personalia Pengurus Pusat/Provinsi : a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri dari jabatannya atas permintaan sendiri secara tertulis c. Telah secara tetap kehilangan keanggotaan IMI. 3. Suatu Jabatan dapat dikatakan lowong apabila personalia pengurus IMI yang bersangkutan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 atau karena satu dan lain hal diberhentikan dari jabatannya. 4. Pemberhentian Personalia Pengurus Pusat/Provinsi dalam jabatannya, tidak mempengaruhi status keanggotaan yang bersangkutan 5. Pemberhentian Ketua Umum Pengurus Pusat dalam jabatannya hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila yang bersangkutan dipandang telah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD pasal 10 dan 11. 6. Pemberhentian Ketua Pengurus Provinsi dalam jabatannya dapat dilakukan oleh Musyawarah Provinsi/Musyawarah Provinsi Luar Biasa atau oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno dengan memperhatikan saran dan usul Pelindung/Penasehat diprovinsinya, apabila yang bersangkutan dipandang telah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD pasal 10 dan 12. 7. Pemberhentian personalia Pengurus Pusat/Provinsi dalam jabatannya dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat/Provinsi apabila yang bersangkutan : 1. Dipandang telah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD pasal 10. 2. Tidak hadir/tidak berfungsi selama 3 [ tiga ] bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan/alasan yang kuat pada organisasi, setelah yang bersangkutan menerima secara langsung peringatan tertulis dari Ketua Umum/Ketua. 3. Melakukan tindakan yang dapat dianggap merugikan/membahayakan organisasi, dengan terlebih dahulu diberikan hak untuk membela diri pada Rapat Pleno yang diadakan untuk itu. Penetapan jabatan lowong dan pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Pusat/Provinsi dalam jabatannya, dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat/Provinsi dengan memperhatikan saran dan usul dari Badan Pengawas atau Pelindung/Penasehat ditingkat Pusat/Provinsi. Bila ada penetapan pengisian jabatan lowong ditingkat Pengprov, maka Pengda wajib menyampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat tentang keputusan pengisian jabatan lowong Pengda yang bersangkutan untuk mendapatkan pengukuhan dari Pengurus Pusat, sedangkan ditingkat Pengurus Pusat maka Pengurus Pusat segera memberitahukan kepada Pelindung/Penasehat dan Badan Pengawas. Sebelum keputusan pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Provinsi dikukuhkan maka Pengurus Provinsi tersebut dapat menetapkan pengganti yang bersangkutan sebagai Pejabat sementara [ Pjs ] sambil menunggu pengukuhannya. Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi segera memberitahukan seluruh tingkatan dibawahnya tentang pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus tersebut.
Pasal 8 PENUTUP Peraturan IMI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Nopember 2008 PIMPINAN RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN MOTOR INDONESIA 2008
JULIARI P.BATUBARA. Ketua
