Perpustakaan Unika
BATASAN KEWENANGAN DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMED CONSENT DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 DAN PERMENKES NOMOR HK 02.02/MENKES/148/I/2010
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Disusun Oleh : Yulius Mario Ardana (07.20.0011)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2011
i
Perpustakaan Unika
HALAMAN PERSETUJUAN
BATASAN KEWENANGAN DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMED CONSENT DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 DAN PERMENKES NOMOR HK 02.02/MENKES/148/I/2010
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Disusun Oleh : Yulius Mario Ardana (07.20.0011)
Semarang, 13 Oktober 2011 Disetujui Oleh : Dosen Pembimbing Skripsi
Prof. Dr. A. Widanti S., SH., CN.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2011
ii
Perpustakaan Unika
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi disusun oleh: Nama : Yulius Mario Ardana NIM : 07.20.0023
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal : Oktober 2011
Susunan Dewan Penguji :
1. Prof. Dr. A. Widanti S., SH.,CN.
(………………………………...)
2.
(………………………………...)
3.
(………………………………...)
Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada tanggal :
(B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum) Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
iii
Perpustakaan Unika
ABSTRAKSI Dalam dunia kesehatan dokter dan perawat merupakan tenaga profesional yang bertugas melayani masyarakat dengan kewenangan masing-masing berdasarkan pada profesinya. Sedangkan didalam prakteknya dokter dan perawat terkadang melakukan tindakan yang melampaui kewenangan masing-masing. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam batasan-batasan kewenangan baik dari dokter maupun perawat agar tidak terjadi adanya suatu permasalahan hukum dikemudian hari. Karena hal itulah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Batasan Kewenangan Dokter dan Perawat dalam Pelaksanaan Pemberian Informed Consent ditinjau dari Permenkes Nomor 290/PER/III/2008 dan Permenkes Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010” dan perumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana batasan kewenangan yang dimiliki dokter dan perawat sebagai pihak pemberi pelayanan kesehatan di dalam pelaksanaan informed consent?, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perawat di dalam pelaksanaan informed consent?, serta hambatan apa saja yang dialami oleh dokter dan perawa di dalam pelaksanaan informed consent? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik, dimana peneliti menjelaskan alasan-alasan subyektif peneliti tentang pemelihan obyek atau subyek yang diteliti secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas tentang pelaksanaan informed consent yang dilakukan dokter serta perawat, ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran serta Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: batasan kewenangan dokter dalam pelaksanaan Informed Consent menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran antara lain terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1, Pasal 8, sedangkan acuan bagi perawat dalam menjalankan prakteknya karena didalamnya terdapat kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang perawat, diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, bentuk perlindungan hukum bagi perawat sendiri masih kurang jelas. Hambatan dalam pelaksanaan informed consent adalah komunikasi, perkembangan jaman, pengetahuan di bidang kesehatan yang sangat kurang.
iv
Perpustakaan Unika
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO : “Keyakinan terhadap keberhasilan yang akan diraih merupakan bekal awal keberhasilan tersebut”
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu”. (Matius 7:7-8) PERSEMBAHAN: 1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria 2. Bapak dan Ibu 3. Kakakku Nikolas 4. Teman-teman
setiaku
(Jefri,
Ciputra, Cahyo, Yoshela, Widy, Maykel’09)
yang
mendukungku
selalu dalam
setia doa
maupun perbuatan. 5. Semua yang telah memberikan doa, semangat, serta motivasi pada penulis 6. Almamaterku
v
Perpustakaan Unika
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, dengan judul skripsi ini adalah : “BATASAN
KEWENANGAN
DOKTER
DAN
PERAWAT
DALAM
PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMED CONSENT DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 DAN PERMENKES NOMOR HK 02.02/MENKES/148/I/2010”. Maksud dari penulisan ini adalah agar masyarakat pada umumnya serta dokter dan perawat pada khususnya, memahami dan mengerti mengenai batasan kewenangan masing-masing dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini merupakan suatu tugas yang berat, sebab terbatasnya pengalaman, tenaga, serta pikiran yang penulis miliki, namun berkat motivasi yang tinggi dan dukungan dari berbagai pihak maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam bahasa maupun penyusunannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pihak-pihak yang menaruh perhatian agar tercapainya kesempurnaan skripsi ini.
vi
Perpustakaan Unika
Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2.
Ibu B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3.
Bapak L. Eddy Wiwoho,SH.,MH selaku Dosen wali.
4.
Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH. C.N., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5.
Segenap Dosen dan Staf pengajaran
Fakultas Hukum Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang. 6.
Orang Tua dan Kakakku yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun rohani dalam penyusunan skripsi ini.
7.
Segenap Dokter dan Perawat RSUD. Dr. Moewardi Surakarta yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8.
Teman-temanku (Jefri, Ciputra, Cahyo, Yoshela, Widy dan Maykel’09) yang selalu setia mendukungku dalam doa maupun perbuatan.
9.
Semua yang pernah mengisi hatiku selama aku kuliah (Resa, Silvani, Katarina, Deby).
10. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2007 semoga selalu kompak selalu. 11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung selesainya penyusunan skripsi ini.
vii
Perpustakaan Unika
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademis pada khususnya.
Semarang, 13 Oktober 2011
Penulis (Yulius Mario Ardana)
viii
Perpustakaan Unika
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................
iii
ABSTRAKSI .....................................................................................................
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....................................................................
v
KATA PENGANTAR .......................................................................................
vi
DAFTAR ISI ......................................................................................................
viii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................
1
B. Pembatasan Masalah ...................................................................
4
C. Perumusan Masalah .....................................................................
4
D. Tujuan Penelitian ........................................................................
5
E. Kegunaan Penelitian ....................................................................
5
F. Metode Penelitian ........................................................................
6
G. Sistematika Penulisan .................................................................
14
TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Informed Consent ..............................
16
1.
Pengertian Informed Consent . .............................................
16
2.
Bentuk Informed Consent . ...................................................
17
3.
Isi Informed Consent . ..........................................................
18
ix
Perpustakaan Unika
4.
Tujuan Informed Consent . ...................................................
18
5.
Fungsi Informed Consent . ...................................................
19
6.
Hakikat Informed Consent ...................................................
19
7.
Syarar-syarat Informed Consent . .........................................
20
B. Tinjauan Umum Batasan Kewenangan Dokter dan Perawat . ....
21
1. Pengertian Batasan Kewenangan . .......................................
21
2. Kewenangan Dokter dan Perawat dalam Pelaksanaan
BAB III
Pemberian Pelayanan Kesehatan .........................................
23
3. Kewajiban Dokter dalam Memberikan Informasi .................
24
4. Pelayanan Kesehatan . ...........................................................
27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum RSUD Dr. Moewardi Surakarta . ..................
29
1. Sejarah RSUD Dr. Moewardi Surakarta . ............................
29
2. Jenis Pelayanan RSUD Dr. Moewardi Surakarta . ...............
31
B. Batasan Kewenangan yang Dimiliki Dokter dan Perawat Sebagai Pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan ............................
35
C. Perlindungan Hukum Bagi Perawat di dalam Pelaksanaan Informed Consent . ......................................................................
45
D. Hambatan yang Dialami oleh Dokter dan Perawat dalam Pelaksanaan Informed Consent . ................................................. BAB IV
51
PENUTUP A. Kesimpulan ...............................................................................
58
x
Perpustakaan Unika
B. Saran ..........................................................................................
62
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................
64
LAMPIRAN
xi
