LAMPIRAN I
: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
: 600/PRT/M/2005
Tanggal : 23 Desember 2005 PEDOMAN BANTUAN HUKUM DI LUAR PENGADILAN BAB I UMUM
A. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum. 2. Pimpinan adalah Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan departemen yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan departemen. 3. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional selain pimpinan. 4. Pejabat Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut pejabat TUN adalah Menteri dan/atau pejabat departemen yang berwenang mengeluarkan kebijakan tata usaha Negara. 5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil departemen. 6. Unit lain adalah unit kerja yang ditugasi untuk menangani bidang hukum atau masalah hukum di Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, dan Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia. B. Acuan Hukum Dalam melaksanakan pedoman ini agar memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain : 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek Stbl. 1847 Nomor 237); 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht Stbl. 1915 Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 3. Reglement Buiten Gewesten (RBg Stbl. 1927 Nomor 227); 4. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herzeine Indonesische Reglement – HIR) sebagaimana diatur dalam Stbl. 1941 Nomor 44);
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359); 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379); 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380); 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282); 12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); 13. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 3258).
BAB II PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM Bantuan Hukum yang diatur dalam Pedoman ini meliputi bidang pidana yang mencakup pidana umum dan pidana korupsi, bidang perdata, dan bidang tata usaha negara. A.
Umum 1.
2.
B.
Pimpinan, pejabat, pejabat TUN, dan/atau pegawai yang menghadapi masalah hukum dalam menetapkan dan/atau menjalankan kebijakan dan/atau melakukan tugas pokok dan fungsinya berhak mendapat bantuan hukum dari departemen. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 secara struktural dilaksanakan oleh Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau unit lain.
Bantuan Hukum Bidang Pidana 1.
2.
3.
4.
Bantuan Hukum bidang pidana dapat diberikan kepada pimpinan, pejabat, dan/atau pegawai yang menghadapi masalah hukum bidang pidana umum dan pidana korupsi selama belum dilimpahkan ke pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 diberikan kepada pimpinan, pejabat, dan/atau pegawai aktif maupun pegawai yang telah pensiun. Bantuan hukum kepada pegawai yang telah pensiun sebagaimana dimaksud angka 2 diberikan dalam hal berkaitan dengan tugas kedinasan dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai aktif. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1. antara lain dengan memberikan: a. nasehat hukum, khususnya mengenai hak dan kewajiban;
b. c.
konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi sangkaan/ dakwaan; pendampingan dan tindakan hukum lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
5.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 4 huruf c diberikan sampai dengan ada penetapan status sebagai terdakwa oleh pejabat yang berwenang. 6. Untuk keperluan konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dan c, Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau unit lain dapat melakukan konsultasi dengan instansi/ lembaga terkait di luar departemen dengan persetujuan pimpinan. 7. Bantuan hukum kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, pejabat, dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal diberikan oleh Biro Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 8. Bantuan hukum kepada pejabat, dan/atau pegawai selain tersebut angka 7 dilaksanakan oleh Bagian Hukum atau unit lain. 9. Bagian Hukum atau unit lain sebagaimana dimaksud angka 8 dapat dibantu oleh Biro Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Hukum. 10. Pimpinan, pejabat, dan/atau pegawai yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 dapat menggunakan jasa advokat atas biaya yang bersangkutan. 11. Dalam hal pimpinan, pejabat, dan/atau pegawai akan menggunakan jasa advokat sebagaimana dimaksud angka 10 dapat dikonsultasikan dengan Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau unit lain. C.
Bantuan Hukum Bidang Perdata 1.
2.
3.
4.
Bantuan Hukum bidang perdata dapat diberikan kepada pimpinan, pejabat, dan/atau pegawai selama masalah tersebut belum terdaftar dan di proses melalui peradilan. Bantuan Hukum kepada pimpinan, pejabat, dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan oleh Biro Hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bantuan Hukum kepada Pejabat, dan/atau pegawai selain sebagaimana tersebut angka 2 dilaksanakan oleh Bagian Hukum, dan/atau unit lain yang bersangkutan. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 dilakukan dengan cara: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, nasehat dan saran di bidang hukum;
b. c.
5.
6.
7.
D.
mewakili sebagai kuasa dalam melakukan negosiasi/musyawarah untuk mencapai kesepakatan; mengkoordinasikan penyelesaian melalui jalur mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase.
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud angka 3 dapat dibantu oleh Biro Hukum dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum. Pimpinan, pejabat, dan/atau pegawai yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 dapat menggunakan jasa Kejaksaan Agung selaku pengacara negara atau advokat atas biaya pihak yang bersangkutan. Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud angka 6 dilakukan dengan cara: a. langsung oleh yang bersangkutan dalam hal penggunaan jasa advokat. b. meminta bantuan Biro Hukum dalam hal penggunaan jasa pengacara negara.
Bantuan Hukum Bidang Tata Usaha Negara (TUN) 1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
Bantuan Hukum bidang TUN dapat diberikan kepada pejabat TUN yang menghadapi sengketa tata usaha negara sebelum terdaftar dan diproses melalui peradilan tata usaha negara. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud angka 1 yang berkaitan dengan kepegawaian, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Bantuan Hukum kepada pejabat TUN di lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan oleh Biro Hukum. Bantuan Hukum kepada pejabat TUN selain sebagaimana dimaksud angka 3 dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan/atau unit lain yang bersangkutan. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud angka 3 dan 4 diberikan untuk mewakili pejabat TUN dalam melaksanakan musyawarah dengan pihak-pihak yang dirugikan. Pejabat TUN yang tidak menggunakan bantuan hukum sebagaimana dimaksud angka 3 dan 4 dapat menggunakan jasa Kejaksaan Agung atau advokat atas biaya yang bersangkutan. Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud angka 5 dilakukan dengan cara: a. secara langsung oleh yang bersangkutan dalam hal penggunaan jasa advokat;
b.
meminta bantuan Biro Hukum dalam hal penggunaan jasa pengacara negara. 8. Penggunaan advokat sebagai kuasa hukum wajib mendapat izin tertulis dari pejabat eselon I yang bersangkutan. 9. Penggunaan advokat sebagai kuasa hukum dapat dikonsultasikan dengan Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau unit lain. 10. Pejabat TUN yang menunjuk advokat sebagai kuasa hukum, wajib melaporkan perkembangan proses peradilannya kepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal.
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
