2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Pelabuhan Perikanan Menurut UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31
tahun 2004 tentang perikanan mengatakan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pengertian pelabuhan perikanan dilihat dari aspek aktivitas perikanan tangkap disebutkan bahwa pelabuhan perikanan adalah suatu pengebangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran baik lokal, nasional maupun internasional (Lubis, 2006). Produksi berarti bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan melakukan kegiatan-kegiatan produksinya mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya. Pengolahan berarti bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapan. Sedangkan pelabuhan perikanan ditinjau dari aspek pemasaran berarti bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan tempat awal pemasaran hasil tangkapan. Menurut Direktoral Jenderal Perikanan (1994) diacu dalam (widiastuti, 2010) bahwa aspek-aspek tersebut secara terperinci yaitu produksi-bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatankegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya, pengolahanbahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana
yang dibutuhkan untuk
mengolah hasil tangkapannya, pemasaran-bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pegumpulan dan tempat awal pemasaran hasil tangkapannya.
4
2.1.1 Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Sedangkan fungsi pelabuhan perikanan menurut pasal 41A adalah mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya berupa: 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; 2) Pelayanan bongkar muat; 3) Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; 4) Pemasaran dan distribusi ikan; 5) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; 6) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; 7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; 8) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; 9) Pelaksanaan kesyahbandaran; 10) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan 11) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan 12) Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; 13) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; 14) Pengendalian lingkungan Salah satu fungsi pelabuhan perikanan sebagai tempat pelaksanaan kesyahbandaran. Adapun tujuan adanya kesyahbandaran adalah dalam rangka memantau keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan tugas dan wewenang dari syahbandar di pelabuhan perikanan adalah : 1) Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar 2) Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan 3) Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan
5
4) Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan 5) Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut 6) Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan 7) Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan 8) Mengawasi pemanduan 9) Mengawasi pengisian bahan bakar 10) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilititas pelabuhan perikanan 11) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan 12) Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan 13) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim 14) Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan 15) Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan, dan 16) Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan
2.1.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan diklasifikasikan Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 tahun 2006 Tentang Pelabuhan Perikanan menjadi empat tipe pelabuhan perikanan yaitu (1) Pelabuhan Perikanan Samudera, (2) Pelabuhan Perikanan Nusantara, (3) Pelabuhan Perikanan Pantai, dan (4) Pangkalan Pendaratan Ikan. Pelabuhan Perikanan Samudera mempunyai ciri-ciri teknis sebagai berikut: 1) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas; 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 60 GT; 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m; 4) Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus;
6
5) Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; 6) Terdapat industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara mempunyai ciri-ciri teknis sebagai berikut: 1) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 30 GT; 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m; 4) Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus; 5) Terdapat industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai ciri-ciri teknis sebagai berikut : 1) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 10 GT; 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m; 4) Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus. Sedangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mempunyai ciri-ciri teknis sebagai berikut : 1) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan; 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 3 GT; 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam minus 2 m; 4) Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.
7
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
No.
PER/16/MEN/2006 ini setiap pelabuhan bisa ditingkatkan klas nya berdasarkan kriteria teknis yang ada. Peningkatan klas pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
2.2
Konsep Dasar Sistem
2.2.1 Definisi sistem Sistem merupakan seperangkat unsur yang teratur dan terdiri dari unsur yang dapat dikenal, saling melengkapi karena satunya maksud, tujuan atau sasaran (Davis, 1984). Dent dan Blackie dalam Armando (2003), menyebutkan bahwa penelitian sistem mencakup analisis komponen dan hubungannya, serta proses sintesis yang mungkin membentuk sistem baru atau mengefisienkan sistem lama. Sistem berasal dari kata systema dalam bahasa yunani yang berarti keseluruhan yang terdiri bagian-bagian. Secara umum sistem didefinisikan sebagai suatu himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks. Sistem dapat berarti seperangkat aturan-aturan yang membatasi, suatu set persamaan matematik atau suatu cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan (Dwi, 2003). Definisi yang lebih lengkap diungkapkan oleh McLeod (2007) yang menyatakan bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Davis (1984) sistem adalah seperangkat unsurunsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Hal terpenting dalam sebuah sistem adalah menentukan batas sistem, agar dapat mengerti fungsi sistem tersebut. Pendekatan sistem memberikan metode yang logis untuk penanganan masalah dan merupakan alat yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mensimulasi, serta mendesain sistem secara keseluruhan (Eriyanto diacu dalam Armando, 2003).
8
2.2.3 Karakteristik sistem Menurut Jogiyanto (2005), suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifatsifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (components), batasan sistem (boundary), lingkungan luar sistem (environments), penghubung (interface), masukan (input), pengeluaran (output), pengolah (process), dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal). 1)
Komponen sistem Komponen atau elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagianbagian dari subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses secara keseluruhan.
2)
Batasan sistem Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan.
3)
Lingkungan luar sistem Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan
dan
merugikan.
Lingkungan
luar
sistem
yang
menguntungkan merupakan energi dari sistem dan harus tetap dijaga dan dipelihara, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. 4)
Penghubung sistem Penghubung sistem merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem yang lain. Melalui penghubung ini memungkinkan sumberdaya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lain. Keluaran dari suatu subsistem akan menjadi masukan bagi subsistem lain melalui suatu penghubung. Penghubung suatu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lain dan membentuk satu kesatuan.
5)
Masukan sistem Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal
9
(signal input). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. 6)
Keluaran sistem Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau suprasistem.
7)
Pengolah sistem Suatu sistem dapat menpunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi pengeluaran.
8)
Sasaran sistem Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuannya. Kedelapan komponen tersebut saling berkaitan seperti dijelaskan pada
Gambar 1 berikut :
Lingkungan Luar Sub Sistem
I
P
O
Sub Sistem
Interface Sub Sistem
Sub Sistem
Boundary Boundary
Gambar 1 Karakteristik sistem (Jogiyanto, 2005) 2.2.3 Ciri pokok sistem Menurut Amirin (2003), ada sembilan ciri pokok sistem, yaitu: 1) Setiap sistem mempunyai tujuan sehingga perilaku atau kegiatannya mengarah pada tujuan tersebut.
10
2) Setiap sistem mempunyai batas (boundaries) yang memisahkannya dari lingkungan. 3) Sistem bersifat terbuka atau pada umumnya bersifat terbuka. Boleh dikatakan dalam kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasikan diri dari pengaruh apapun. 4) Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem. Setiap sistem terdiri dari subsistem yang terbagi lagi ke dalam subsistem yang lebih kecil, begitu seterusnya. 5) Walau sistem itu terdiri dari berbagai bagian, unsur-unsur atau komponen, tidak berarti bahwa sistem itu merupakan sekedar kumpulan dari bagian, unsur atau komponen tersebut, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. 6) Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam (intern) sistem, maupun antara sistem dengan lingkungannya. 7) Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output). Karena itu maka sistem sering disebut sebagai “processor” atau “transformator”. 8) Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik. 9) Karena adanya mekanisme kontrol itu maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatik (dengan sendirinya). 2.2.5 Klasifikasi sistem Menurut Davis (1984), sistem diklasifikasikan kedalam sistem fisik dan abstrak, sistem deterministik dan probabilistik, sistem tertutup dan terbuka, dan sistem manusia atau mesin. 1)
Sistem fisik dan abstrak Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, misalnya sistem
komputer, sistem akuntansi, dan sistem produksi. Sistem abstrak adalah suatu
11
susunan yang teratur dari gagasan atau konsep yang saling tergantung, misalnya sistem teologi. 2)
Sistem deterministik dan probabilistik Sistem deterministik beroperasi dalam cara yang dapat diramalkan secara
tepat. Interaksi antar bagian diketahui secara pasti sehingga keadaan sistem selanjutnya dapat disebutkan secara tepat tanpa kesalahan, misalnya program komputer. Sistem probabilistik dapat diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin, tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan jalannya sistem. 3)
Sistem terbuka dan tertutup Sistem tertutup atau secara relatif tertutup adalah sistem yang relatif
terisolasi dari lingkungannya tetapi tidak sama sekali tertutup dalam arti fisik. Sistem terbuka mengadakan pertukaran informasi, materi atau energi dengan lingkungannya. 4)
Sistem manusia/ mesin Sistem
dapat
menekankan
pada
manusia
sehingga
mesin
hanya
melaksanakan peran pendukung seperti menyediakan perhitungan atau mencari data. 2.2.5 Pengembangan sistem Pengembangan sistem (system development) dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada (Jogiyanto, 2005). Perubahan pembukuan dari manual menjadi komputerisasi menurut Tugiman diacu dalam Armando (2003) menyebabkan terjadinya beberapa perubahan, seperti : 1.
Dokumen dari bentuk kertas menjadi visual;
2.
Sebagian besar data yang akan dianalisa tersimpan dalam file yang berupa disket, pita magnetik atau tape; dan
3.
Cara pemeriksaan secara tradisional atau manual memerlukan banyak waktu dan tenaga, sebaliknya pemeriksaan dengan cara komputerisasi jauh lebih efisien.
12
2.3
Penanggulangan kebakaran
2.3.1 Kewajiban menanggulangi kebakaran Pengurus atau perusahaan wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja (Kepmenaker No.KEP.186/MEN/1999). Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja tersebut meliputi : 1)
Pengendalian setiap bentuk energi
2)
Penyediaan sarana deteksi, alarm, memadamkan kebakaran dan sarana evakuasi
3)
Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas
4)
Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja
5)
Menyelenggarakan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala
6)
Memiliki buku rencana pnenanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
2.3.2 Kegiatan penanggulangan kebakaran Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 25/PRT/M/2008 yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2008 Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka. Kegiatan penanggulangan kebakaran tersebut antara lain : 1)
Prakiraan Kebutuhan Air Kebakaran Prakiraan kebutuhan air kebakaran berdasarkan analisis risiko kebakaran,
yaitu : (1) Prakiraan kebutuhan total air kebakaran untuk wilayah yang dilindungi, berdasarkan fungsi bangunan gedung yang mempunyai volume terbesar; (2) Penentuan laju penerapan air (delivery rate) untuk wilayah yang dilindungi; dan
13
(3) Memperhatikan kebutuhan air kebakaran untuk bangunan atau fasilitas dengan potensial bahaya khusus. 2)
Pembuatan Peta Risiko Kebakaran Membuat peta risiko kebakarann meliputi kegiatan sebagai berikut; (1) Membuat
peta
wilayah
Propinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta/kabupaten/kota dengan skala 1: 20.000 atau lebih besar sesuai kebutuhan; (2) Memberikan tanda pos kebakaran yang ada pada peta wilayah (3) Memperkirakan tanda pos kebakaran yang ada; dan (4) Peta risiko kebakaran merupakan hasil analisis risiko yang dituliskan di atas (overlay) peta wilayah yang ada. 3)
Penentuan jumah dan penempatan pos kebakaran Penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran didasarkan pada : (1) Peta risiko; (2) Waktu Tanggap (response time); dan (3) Letak sumber air
4)
Membuat jangkauan sistem hidran Membuat jangkauan sistem hidran yang ada meliputi hal sebagai berikut : (1) Plot titik hidran yang ada pada peta risiko kebakaran (mengacu pada Kepmen PU No. 11/KPTS/2000 dan/atau perubahannya) (2) Bila sistem hidran tida/belum tersedia maka harus mempertimbangkan sumber air lainnya.
5)
Analisis/evaluasi tingkat kemampuan aliran air menerus (1) Menghitung potensi pengangkutan air untuk pemadaman dengan memperhitungkan sumber air alami maupun buatan yang ada, serta jumlah dan kapasitas mobil tangki yang dipunyai; (2) Membuat table kemampuan aliran air menerus (continous flow capabilities) untuk setiap kapasistas mobil tangki yang dimiliki; (3) Plot jangkauan dan kemampuan aliran air menerus mobil tangki pada peta risiko kebakaran; dan (4) Membuat evaluasi kemampuan pasokan air keseluruhan termasuk untuk potensi bahaya kebakaran khusus.
14
6)
Sarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa kendaraan dan peralatan pemadam, peralatan perorangan dan peralatan komunikasi.
7)
Prasarana penanggulangan kebakaran antara lain berupa bangunan stasiun/pos kebakaran, bangunan penampung air, bangunan asrama, bangunan bengkel, bangunan diklas, jaringan jalan dan sistem komunikasi.
8)
SDM penanggulangan kebakaran antara lain terdiri dari pemadam kebakaran termasuk para perwiranya, penyelamat, operator mobil pemadam, operator komunikasi, dan montir mobil pemadam.
2.3.3 Penanggulangan Kebakaran Lingkungan Menurut Kep.MenPU No.11/KPTS/2000 Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama diwajibkan menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK). Lingkungan dimaksud meliputi lingkungan perdagangan, superblok, hunian padat, dan hunian di atas air.Lingkungan khusus, seperti lingkungan industri, lingkungan dalam pangkalan-pangkalan Militer (darat, laut, dan udara), diatur dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran khusus. 1)
Prasarana penanggulangan kebakaran Manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan ini harus dilengkapi
dengan prasarana penanggulangan kebakaran yang antara lain terdiri dari: (1) Pasokan air. Untuk keperluan pemadaman kebakaran, pasokan air diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran). (2) Jalan lingkungan. Jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran. (3) Sarana Komunikasi. Terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran.
15
2)
Sarana penanggulangan kebakaran Manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan harus juga dilengkapi
dengan sarana penanggulangan kebakaran yang antara lain terdiri dari: (1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR). (2) Mobil pompa. (3) Mobil tangga. 3)
Alat pertolongan pertama pada kecelakaan Tersedianya alat pertolongan pertama
pada kecelakaan, khususnya
kebakaran sebagai upaya pertolongan darurat bagi korban kebakaran. 2.3.4 Penanggulangan kebakaran gedung Menurut Kep.MenPU No.11/KPTS/2000 Bangunan industri yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m2, atau dengan beban hunian 500 orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m2, atau terdapat bahan berbahaya yang mudah terbakar diwajibkan menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK). Bangunan gedung melalui penerapan MPK harus mampu mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran melalui kesiapan dan keandalan sistem proteksi yang ada, serta kemampuan petugas menangani pengendalian kebakaran, sebelum bantuan dari instansi pemadam kebakaran tiba. 1)
Prasarana Penanggulangan Kebakaran (1) Cukup tersedianya sumber air sehingga memudahkan pemadaman apiapabila terjadi kebakaran, (2) Jalan evakuasi dalam bangunan yang tidak terhalang, sehingga dalam keadaan darurat evakuasi dapat dilakukan tanpa hambatan, (3) Akses mobil kebakaran yang cukup sehingga memudahkan mobil pemadam kebakaran bersirkulasi tanpa hambatan, (4) Berfungsinya alat komunikasi internal di dalam bangunan seperti PA (Public Address), Telepon Kebakaran (Fire Telephone), dan PABX.
16
2)
Sarana Penanggulangan Kebakaran (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran. Sistem deteksi dan alarm kebakaran yang digunakan mengacu pada ketentuan/SNI yang berlaku. (2) Sistem Pemadam Kebakaran Sistem pemadam kebakaran dalam gedung terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem hidran kebakaran, sistem sprinkler kebakaran, sistem pengendalian asap, dan lain-lain. Perencanaan, pemasangan dan pengoperasiannya mengacu pada ketentuan/SNI yang berlaku.
2.4 Unit Penanggulangan Kebakaran Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.186/MEN/1999 untuk menanggulangi kebakaran diperlukan adanya peralatan proteksi kebakaran yang memadahi, petugas penanggulangan yang ditunjuk khusus untuk itu, serta dilaksanakannya prosedur penanggulangan keadaan darurat. Unit/petugas penanggulangan kebakaran adalah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran. Unit Penanggulangan Kebakaran terbagi atas empat, yaitu (1) Petugas Peran Penanggulangan Kebakaran, (2) Regu Penanggulangan Kebakaran, (3) Koordinator
Unit
Penanggulangan
Kebakaran,
(4)
Ahli
K3
spesialis
penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kebakaran. Jumlah petugas peran penanggulangan kebakaran sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap 25 (dua puluh lima) orang tenaga kerja. Regu penanggulangan kebakaran ialah satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus di bidang penanggulangan
17
kebakaran dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat. Koordinator unit penanggulangan kebakaran ditetapkan sebagai berikut : (1)
Untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang.
(2)
Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja.
2.4.1
Tugas unit penanggulangan kebakaran Tugas
unit
penanggulangan
kebakaran
Menurut
Kepmenaker
No.Kep.186/MEN/1999 terdapat pada Tabel 1 berikut. Tabel 1 Tugas unit penanggulangan kebakaran Unit Penanggulangan Kebakaran Petugas Peran Kebakaran
Regu Penanggulangan Kebakaran
Tugas Unit Penanggulangan Kebakaran 1. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; 2. Memadamkan kebakaran pada tahap awal; 3. Mengarahkan evakuasi orang dan barang; 4. Mengadakan koordinasi dengan instasi terkait; 5. Mengamankan lokasi kebakaran. 1. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat Menimbulkan bahaya kebakaran; 2. Melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran; 3. Memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal; 4. Membantu menyusun buku rencana tanggap darurat kebakaran; 5. Memadamkan kebakaran; 6. Mengarahkan evakuasi orang dan barang; 7. Mengadakan koordinasi dengan instasi terkait; 8. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan; 9. Mengamankan lokasi tempat kerja; 10. Melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran
18
Lanjutan Tabel 1 Unit Penanggulangan Kebakaran Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran
Ahli K3
Tugas Unit Penanggulangan Kebakaran 1. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang; 2. Menyusun progarm kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran; 3. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus. 1. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan kebakaran 2. Memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 3. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang dapat berhubungan dengan jabatannya; 4. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang; 5. Menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran; 6. Melakukan koordianasi dengan instansi yang terkait.
Dalam melaksanakan tug`asnya Ahli K3 Spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai wewenang : 1) Memerintahkan menghentikdan dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran atau peledakan 2) Meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 dibidang kebakaran di tempat kerja. 2.4.2 Rasio jumlah minimum personil penanggulangan kebakaran di tempat kerja Dalam Kepmen No.186/MEN/1999 yang ditetapkan pada 29 September 1999 dijelaskan rasio jumlah minimum klasifikasi, kualifikasi dan kompetensi personil penanggulangan kebakaran di tempat kerja dikaitkan dengan resiko bahaya seperti pada Tabel 2 berikut. Misalkan saja tempat kerja dengan jumlah tenaga kerja hingga 25 orang pada tingkat resiko bahaya kebakaran berat harus mempunyai personil penanggulangan kebakaran dengan komposisi 5 (lima) orang personil petugas peran kebakaran, 4 (empat) orang personil regu penanggulangan kebakaran, 1 (satu) orang sebagai koordinator regu penanggulangan kebakaran, dan 1 (satu) orang ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Contoh lainnya
19
adalah tempat kerja yang mempunyai jumlah karyawan di atas 300 (tiga ratus) orang dengan tingkat resiko kebakaran tinggi harus mempunyai 42 (empat puluh dua) orang petugas peran kebakaran, 9 (sembilan) orang personil regu penanggualangan kebakaran, 3 (tiga) orang koordinator regu penanggulangan kebakaran, dan 1 (satu) orang ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Tabel 2 Rasio jumlah dan tingkat keahlian personil penanggulangan kebakaran di tempat kerja Jumlah Tenaga Kerja 25 Orang
50 Orang
100 Orang
200 Orang
300 Orang atau lebih
Ringan
Tingkat Resiko Bahaya Kebakaran Sedang I Sedang II Sedang III
Berat
2D 4D 8D 1B 16 D 2B 24 D
2D 4D 8D 1B 16 D 2B 24 D
3D 2C 1B 1A 6D 3C 1B 1A 10 D 4C 1B 1A 20 D 5C 2B 1A 30 D
4D 3C 1B 1A 8D 4C 1B 1A 12 D 5C 1B 1A 24 D 6C 2B 1A 36 D
5D 4C 1B 1A 10D 5C 1B 1A 14 D 6C 1B 1A 28 D 7C 2B 1A 42 D
6C 3B 1A
6C 3B 1A
7C 1B 1A
8C 3B 1A
9C 3B 1A
Keterangan : Tingkat D = Petugas Peran Kebakaran Tingkat C = Regu Penanggulangan Kebakaran Tingkat B = Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran Tingkat A = Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran
