2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengetahuan Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 2.1.1
Tingkatan Pengetahuan
Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan (Notoatmodjo, 2007) yaitu: 1.
Tahu (know) Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkatan ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.
2. Memahami (comprehension) Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 3. Aplikasi (application) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). 10
11
4. Analisis (analysis) Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 5. Sintesis (syntesis) Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 6. Evaluasi (evaluation) Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap sutu materi atau objek. 2.1.2
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan
Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan (Notoatmodjo, 2007) yaitu : 1. Sosial ekonomi Lingkungan sosial yakni berinteraksi dengan yang lainnya secara kontinyu akan lebih terpapar informasi yang akan mendukung tingginya pengetahuan seseorang, sedangkan ekonomi dikaitkan dengan pendidikan, ekonomi baik tingkat pendidikan akan tinggi, sehingga tingkat pengetahuan akan tinggi juga. 2. Kultur (budaya, agama) Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, karena informasi yang baru akan disaring kira-kira sesuai tidak dengan budaya yang ada dan agama yang dianut. Apabila sesuai dengan kulturnya maka pengetahuan itu akan mudah diterima dan menjadi tinggi tingkat pengetahuannya.
12
3. Pendidikan Semakin tinggi pendidikan maka seseorang akan mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal yang baru tersebut. 4. Pengalaman Berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, bahwa pendidikan yang tinggi maka pengalaman akan luas, sedangkan semakin tua umur seseorang maka pengalaman akan semakin banyak. Faktor - faktor lain yang mempengaruhi (Sukmadinata, 2003) yakni: paparan media massa. Melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, berbagai informasi dapat diterima oleh masyarakat sehingga seseorang yang lebih sering terpapar media massa (TV, radio, majalah, pamphlet, dan lain – lain) akan memperoleh informasi lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terpapar informasi media. Hal ini berarti paparan media massa mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. 2.2
Kesehatan Dalam Undang – Undang Rebublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan mengatur sebagai berikut : 2.2.1
Pengertian Kesehatan Menurut Undang – Undang Rebublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan bahwa keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13
2.2.2
Pengertian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 2.2.3
Upaya/ Kegiatan Pelayanan Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit. 3.
Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
4.
Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
14
2.3 2.3.1
Rumah Sakit Pengertian Rumah Sakit Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
Tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya. 2.3.2
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Tugas dan fungsi rumah sakit diatur juga dalam Undang - undang Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada Pasal 4 tentang Tugas Rumah Sakit dan Pasal 5 tentang Fungsi Rumah Sakit sebagai berikut : 1. Tugas Rumah Sakit Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 2. Fungsi Rumah Sakit Untuk menjalankan tugas, rumah sakit mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. b. Pemeliharaan
dan
peningkatan
pelayanan kesehatan yang kebutuhan medis.
kesehatan
perorangan
melalui
paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai
15
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
2.4 2.4.1
Perlindungan Konsumen Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2.4.2
Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen pada Pasal 3, tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat
harkat
dan
martabat
konsumen
dengan
cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen.
16
4.
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan
kesadaran
pelaku
usaha
mengenai
pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kelangsungan
kualitas usaha
barang
produksi
dan/atau barang
jasa
yang
menjamin
dan/atau
jasa,
kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 2.4.3
Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen Hak konsumen diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 dan Kewajiban Konsumen pada Pasal 5. 1. Hak konsumen adalah a. Hak
atas
kenyamanan,
keamanan,
dan
keselamatan
dalam
mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c.
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
17
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. h. Hak untuk
mendapatkan kompensasi,
ganti
rugi
dan/
atau
penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 2. Kewajiban konsumen adalah : a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. d. Mengikuti
upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan
konsumen secara patut. 2.4.4
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Hak dan kewajiban pelaku usaha juga diatur dalam Undang – undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak Pelaku Usaha pada Pasal 6 sedangkan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7.
18
1. Hak pelaku usaha adalah a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan. b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan. 2. Kewajiban pelaku usaha adalah a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku. e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
19
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 2.5
Badan Layanan Umum
2.5.1
Pengertian Badan layanan Umum Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2.5.2
Pengertian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengertian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor
23 Tahun
2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pasal 1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat
dalam
rangka
memajukan
kesejahteraan
umum
dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
20
ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 2.5.3
Tujuan Badan Layanan Umum Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada pasal 2, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. 2.5.4
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
21
Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada pasal 4 sebagai berikut : a. Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/ jasa publik (quasipublic goods). b. Persyaratan teknis terpenuhi apabila 1. Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja; 2. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat. c. Persyaratan administratif terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi : 1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat 2.
Pola tata kelola
3. Rencana strategis bisnis 4. Standar pelayanan minimal 5.
Laporan keuangan pokok atau prognosa/ proyeksi laporan keuangan; dan
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
22
2.6
Standar Pelayanan Minimal Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
129/ Menkes/ SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diatur sebagai berikut: 2.6.1
Pengertian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
2.6.2
Maksud dan Tujuan SPM Standar pelayanan minimal ini dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi
daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit. Standar pelayanan minimal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target nasional untuk tahun 2007 sampai tahun 2012, cara perhitungan/ rumus/ pembilang dan penyebut/ standar/ satuan pencapaian kinerja dan sumber data. 2.6.3
Definisi Operasional 1. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. 2.
Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat
23
menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata – rata penduduk, serta di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. 3. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO. 4.
Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
5. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 6. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. 7.
Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
8. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
24
9. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan. 10. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja. 11. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja. 12. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai. 13. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung. 2.6.4
Prinsip Penyusunan dan Penetapan SPM
Di dalam menyusun SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan departemen terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar tim penyusun.
2.
Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami.
3.
Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis.
4.
Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif.
5.
Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat.
6.
Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia.
25
7.
Akuntabel, SPM dapat dipertanggung gugatkan kepada publik.
8.
Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampun keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM .
2.6.5
Ruang Lingkup SPM Wajib Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh
rumah sakit dan Uraian Standar Pelayanan Minimal (Terlampir).
