DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Jl. Jenderal Achmad Yani Jakarta - 13230 Kotak Pos 108 Jakarta 10002
Telepon : 4890308 Faksimile : 4890871
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
27 Maret 1999
SURAT EDARAN Nomor : SE-12 /BC/1998 TENTANG TATACARA PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN TATA LETAK PABRIK/BANGUNAN DI DALAM LOKASI KAWASAN BERIKAT Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat, dipandang perlu diberikan petunjuk pelaksanaan tentang tatacara permohonan persetujuan perubahan tataletak pabrik/bangunan di dalam lokasi KB sebagai berikut : 1. PKB merangkap PDKB atau PDKB mengajukan permohonan perubahan tata letak pabrik/bangunan didalam lokasi KB kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran I surat Edaran ini, dengan melampirkan : (a) Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang persetujuan PDKB atau Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan PKB merangkap PDKB (b) Peta letak bangunan yang mengalami perubahan meliputi penambahan dan/atau pengurangan bangunan. (c) Foto bangunan yang mengalami perubahan meliputi dan/atau pengurangan bangunan. 2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Pejabat yang melakukan penelitian kelengkapan d an kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1. Apabila ternyata persyaratan yang diajukan tidak lengkap/tidak benar, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formu lir sebagaimana contoh dalam Lampiran II Surat Edaran ini. 3. Dalam hal permohonan yang diajukan telah lengkap dan benar, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan fisik bangunan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 63/BC/1997 tanggal 25 Juli 1997 tentang Tatacara Pendirian dan dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan Berikat
4. Persetujuan perubahan tataletak pabrik/bangunan di dalam lokasi KB diberikan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Kepala Kantor dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran III Surat Edaran ini.. 5. Kepala Kantor Inspeksi menyampaikan surat Persetujuan tersebut pada butir 4 dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan foto perubahan tataletak pabrik/bangunan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan serta disebarluaskan dalam wilayah kerja Saudara
Direktur Jenderal,
Soehardjo NIP. 060013988
Tembusan: 1. Menteri Keuangan RI; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 3. Direktur Jenderal Pajak; 4. Direktur Fasilitas Kepabeanan; 5. Direktur Verifikasi dan Audit; 6. Direktur Pencegahan dan Penyidikan
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan cukai Nomor : SE/BC/1998 Tanggal :
KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran Hal
: : : Permohonan Persetujuan Perubahan tata letak pabrik/ Bangunan di lokasi KB
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ……………………………… di ………….. Kami adalah perusahaan yang telah memperoleh persetujuan PDKB berdasarkan surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor …..…tanggal …..…../PKB merangkap PDKB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor …………. Tanggal…………..*) yang brlokasi di ……….. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan RI N0.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997, dengan hormat kami mengajukan permohonan perubahan tata letak pabrik/bangunan di dalam lokasi KB dengan alasan ……….. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan terdiri dari: (a) Fotokopi surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang persetujuan PDKB atau Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan PKB merangkap PDKB; (b) Peta letak bangunan yang mengalami perubahan meliputi penambahan dan/atau pengurangan bangunan; (c) Foto bangunan yang mengalami perubahan meliputi penambahan dan/atau pengurangan bangunan; Demikian permohonan kami ajukan, dengan harapan kiranya dapat diperoleh persetujuan setentangnya.
Pemohon meterai ….…………….. *)Coret yang tidak perlu Direktur Jenderal Soehardjo NIP. 060013988
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan cukai Nomor : SE/BC/1998 Tanggal :
Nomor Lampiran Hal
: : : Pemberitahuan kekuranglengkapan Permohonan persetujuan perubahan tataletak pabrik/bangunan di dalam Lokasi KB
Tanggal…………..
Yth. Pimpinan PT …………………….. di ……………………………………… Sehubungan dengan surat Saudara No ………….. tanggal………… hal permohonan persetujuan perubahan tataletak pabrik/bangunan di dalam lokasi KB, dan setelah diadakan penelitian terhadap permohonan Saudara ternya ta masih terdapat kekurangan sebagai berikut : 1. ……………………………… 2. ……………………………… 3. ……………………………… Untuk itu agar Saudara segera melengkapi kekurangan sebagaimana tersebut diatas. Demikian untuk dimaklumi. Kepala Kantor ………………. NIP. …………. _________________________________________________________________________ Direktur Jenderal ttd Soehardjo NIP.060013988
Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan cukai Nomor : SE/BC/1998 Tanggal :
Nomor Lampiran Hal
: : : Persetujuan perubahan tataletak pabrik/bangunan di dalam lokasi KB
Tanggal…………..
Yth. Pimpinan PT …………………….. di ……………………………………… Sehubungan Surat Permohonan Saudara No ………….. tanggal………… hal permohonan persetujuan perubahan tataletak pabrik/bangunan di dalam lokasi KB, dengan ini diberitahukan hal- hal sebagai berikut : 1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk mengadakan perubahan tataletak pabrik/bangunan didalam lokasi KB berupa penambahan bangunan………………/pengurangan………………dengan perincian sesuai BAP No………….tanggal …………. atas nama PDKB/PKB merangkap PDKB PT………….. dengan NPWP ……………… yang berlokasi di …………… 2. Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai/Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No………… tanggal …………..tentang persetujuan sebagai PDKB/PKB merangkap PDKB. 3. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam surat persetujuan ini. Demikian untuk dimaklumi Kepala Kantor …………………. NIP …………….. Tembusan : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2. Direktur Fasilitas Kepabeanan 3. Direktur Verifikasi dan Audit 4. Kepala Kantor Wilayah …………… _________________________________________________________________________ Direktur Jenderal ttd Soehardjo NIP.060013988
