MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-196/MEN/1991 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGERAHAN TENAGA KERJA INDONESIA KE ARAB SAUDI MENTERI TENAGA KERJA, Menimbang
: a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 74 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-195/MEN/1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri.
Mengingat
: 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1991 tentang Antar Kerja Antar Negara ; 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-195/MEN/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGERAHAN TENAGA KERJA INDONESIA KE ARAB SAUDI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Pengerahan Tenaga Kerja ke Arab Saudi adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk mempekerjakan TKI dengan suatu perjanjian kerja mulai proses penyuluhan , pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan penempatan di Arab Saudi serta kepulangan ke Indonesia ; b. Balai Latihan adalah tempat pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia sebelum diberangkatkan ke luar negeri ; c. Pengerah Tenaga Kerja adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang mengerahkan TKI ke Arab Saudi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun pihak lain ;
2 d. Rencana Pengerah Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut RPTKI adalah rencana pengerahan TKI ke Arab Saudi untuk program pemasaran jasa TKI, pengerahan TKI dan pengendalian program AKAN ; e. Perjanjian Pengerahan (recruitmen Agreement) adalah perjanjian kerjasama secara tertulis antara Pengguna Jasa TKI sektor formal atau Mitra Usaha di Arab Saudi dengan Pengerah Tenaga Kerja yang mengatur hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak ; f. Perjanjian Kerja Induk Sektor Formal adalah perjanjian kerja tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa TKI di Arab Saudi yang dipergunakan sebagai dasar perjanjian kerja perorangan sektor formal antara calon TKI dengan Pengerah Tenaga Kerja yang diketahui oleh Kementerian Perburuhan Dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kamar Dagang Dan Industri serta Perwakilan RI di Arab Saudi ; g. Perjanjian Kerja Induk Sektor Informal adalah perjanjian kerja tertulis yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk perjanjian kerja perorangan sektor informal antara TKI dan PPTKI yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa TKI di Arab Saudi dan disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja ; h. Perjanjian Kerja Perorangan Informal adalah perjanjian kerja tertulis antara TKI dengan PPTKI yang bertindak untuk dan atas nama Mitra usaha di Arab Saudi yang telah memperoleh Recruitment Order dari Pihak Pengguna Jasa TKI (Kafiel) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak ; i. Surat Kuasa Substitusi Pengerahan (Recruitment Order) adalah surat kuasa yang dibuat oleh pengguna Jasa TKI atau Kafiel yang berfungsi sebagai surat kuasa khusus (Substitusi) yang memuat mengenai kesanggupan Pengguna Jasa TKI atau Kafiel untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerja perorangan sektor informal yang dibuat antara TKI dengan PPTKI yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa TKI atau Kafiel ; j. Petugas Penyedia Calon TKI yang selanjutnya disebut PPCTKI adalah karyawan tetap PPTKI yang bertugas memproses penyediaan Calon TKI ; k. Visa Kerja adalah Ijin tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Pengguna Jasa TKI sektor formal atau sektor informal (Kafiel) untuk mempekerjakan seorang tenaga kerja atau lebih yang akan dibubuhkan/diterakan dalam paspor guna memasuki negara Arab Saudi ; l. Wakalah adalah surat kuasa yang diberikan Pengguna Jasa TKI sektor formal atau sektor informal (Kafiel) kepada Pengerah Tenaga Kerja baik secara langsung maupun melalui Mitra Usaha di Arab Saudi ; m. Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengerah Tenaga Kerja dalam rangka pemasaran, pembinaan, dan perlindungan TKI di Arab Saudi; n. Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut ASTEK adalah sistem perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi resiko sosial secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja ; o. Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut IMSA (Indonesian Manpower Supplier Association) adalah organisasi profesi yang bersifat tidak mencari keuntungan dan beranggotakan PPTKI pemegang SIUP Pengerah ; p. Bursa Kerja Swasta yang selanjutnya disebut BKS adalah Badan Usaha Milik Swasta yang memperoleh ijin usaha dari Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja untuk melaksanakan antar kerja ;
Pasal 2 Pengerahan TKI sektor informal hanya dapat dilakukan oleh PPTKI.
2
3 Pasal 3 Mitra Usaha terdiri dari : a.
b.
Penyalur Tenaga kerja Asing (Recruitment Agency) yang berbentuk Badan Hukum dan memiliki ijin usaha Penyalur Tenaga Kerja Asing dari Kementerian Perburuhan Dan Kesejahteraan Sosial, terdaftar pada Kamar Dagang Dan Industri Arab Saudi yang bertindak untuk dan atas nama baik perorangan, perusahaan dan atau Instansi Pemerintah yang mempekerjakan TKI. Badan Hukum lainnya yang tidak dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi dan terdaftar di Kamar Dagang Dan Industri Arab Saudi untuk mendatangkan tenaga kerja asing.
Pasal 4 Pengguna Jasa TKI terdiri dari : a.
b. c.
Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian Perburuhan Dan Kesejahteraan Sosial yang akan mempekerjakan TKI sektor formal untuk keperluan sendiri. Instansi Pemerintah Arab Saudi atas dasar adanya kerjasama bilateral atau dengan pihak lain atas dasar kebijaksanaan yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Badan Hukum lainnya atau perorangan yang tidak dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mempekerjakan tenaga kerja asing.
Pasal 5 Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi harus mempunyai ; a. b. c. d.
Surat penunjukkan atau kuasa tertulis dari PPTKI yang diketahui oleh Perwakilan RI dan Instansi berwenang di Arab Saudi ; kantor dan sarana perkantoran (telepon, facsimile, atau telex) ; alamat dan penanggung jawab yang jelas ; Staf yang mampu berbahasa Indonesia dan Arab dengan baik dalam jumlah yang cukup sebagai penterjemah dan sebagai penghubung dalam kegiatan perlindungan TKI.
Pasal 6 (1) Setiap Perjanjian Pengerahan (Recruitment Agreement) harus terlebih dahulu : a. diketahui oleh Kamar Dagang Dan Industri Arab Saudi ; b. disahkan oleh Perwakilan RI di Arab Saudi. (2) Dalam hal Pengusaha Asing telah berada di Indonesia maka perjanjian pengerahan (Recruitment Agreement) harus disahkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi dan diketahui oleh Departemen Luar Negeri Cq Direktorat Kerjasama Tehnik Dan Jasa Ekonomi dan Departemen Tenaga Kerja Cq Pusat AKAN. (3) Setiap Perjanjian Kerja Induk Sektor Formal harus diketahui oleh : a. Kementerian Perburuhan Dan Kesejahteraan Sosial di Arab Saudi ; b. Kamar Dagang Dan Industri Arab Saudi ; c. Perwakilan RI di Arab Saudi. (4) Perjanjian Kerja Induk Sektor Informal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama ; b. disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja Cq Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja. 3
4
(5) Setiap Wakalah diketahui terlebih dahulu oleh : a. Kamar Dagang Dan Industri Arab Saudi ; b. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. (6) Setiap Surat Kuasa Substitusi Pengerahan (Recruitment Order) harus ditandatangani oleh Pengguna Jasa TKI atau Kafiel yang bersangkutan dengan dua orang saksi.
BAB II RENCANA PENGERAHAN TENAGA KERJA INDONESIA Pasal 7 (1) PPTKI wajib menyusun RPTKI untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yang dirinci dalam rencana tahunan. (2) Penyusunan RPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan yang cermat, dengan memperhatikan kemampuan PPTKI dalam memperoleh dan memenuhi permintaan TKI dari Arab Saudi, fasiltas penampungan, Balai Latihan serta kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. (3) RPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pusat AKAN untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada IMSA. (4) Pengerah Tenaga Kerja bukan PPTKI dapat membuat RPTKI untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) RPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pusat AKAN.
Pasal 8 (1) RPTKI yang telah disetujui oleh Pusat AKAN, digunakan oleh PPTKI untuk melaksanakan program pemasaran mencari permintaan TKI dan sebagai pedoman penyediaan calon TKI terampil siap kerja. (2) Penyediaan calon TKI terampil siap kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PPTKI setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Pusat AKAN.
Pasal 9 (1) PPTKI wajib melaporkan secara tertulis setiap tahun hasil pelaksanaan RPTKI dan permasalahan yang dihadapi kepada Pusat AKAN yang akan digunakan sebagai dasar penilaian dan penetapan RPTKI selanjutnya. (2) PPTKI dan Pengerah Tenaga Kerja bukan PPTKI dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKI sesuai dengan situasi dan kondisi permintaan pangsa pasar atau karena alasan penting lain.
BAB III PENYEDIAAN CALON TKI SIAP KERJA Bagian Pertama Petugas Penyedia Calon TKI Pasal 10 (1) Setiap PPTKI wajib mempunyai PPCTKI dalam jumlah yang memadai sesuai dengan tingkat kegiatan usahanya yang cara penempatannya diatur menurut pilihan daerah operasional pengerahan calon TKI. (2) PPCTKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. berstatus karyawan tetap dari PPTKI ; b. berpendidikan minimal SLTA ; 4
5 c. lulus pendidikan atau kursus PPCTKI yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja atau bekerjasama dengan pihak lain atau telah berpengalaman minimal 2 tahun dalam bidang ketenagakerjaan. (3) PPCTKI yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pengenal oleh PPTKI dan diketahui oleh Kepala Pusat AKAN.
Pasal 11 PPCTKI bertugas untuk : a. b. c. d.
melakukan penyuluhan ; membantu calon TKI pada waktu pendaftaran di Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat atau BKS mitra kerja PPTKI ; membantu Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat atau BKS mitra kerja PPTKI dalam melaksanakan seleksi awal calon TKI ; menandatangani DITKI dan Berita Acara serah terima calon TKI beserta dokumen yang diperlukan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
Pasal 12 PPCTKI dilarang melakukan penekanan, paksaan, dan pungutan, dalam bentuk apapun terhadap calon TKI.
Bagian Kedua Tata Cara Penyediaan Calon TKI Pasal 13 (1) PPTKI mengajukan permohonan kepada Pusat AKAN mengenai rencana konkrit pengerahan untuk penyediaan calon TKI dengan rincian jumlah, jenis keterampilan dan daerah sumber calon TKI berdasarkan RPTKI, sebagaimana dimaksud pada pasal 7. (2) Pusat AKAN setelah meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan rekomendasi penyediaan calon TKI siap kerja kepada Departemen Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat. (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan mempertimbangkan pangsa pasar di wilayahnya dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah setempat melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengerahan yang dilaksanakan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja di daerah kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam rekomendasi Pusat AKAN.
Pasal 14 (1) Penyediaan calon TKI siap kerja harus dilaksanakan melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja atau BKS mitra kerja PPTKI yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan PPTKI. (2) PPCTKI dengan BKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat mengadakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi awal calon TKI program AKAN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
5
6 Bagian Ketiga Syarat Calon TKI Pasal 15 (1) Calon TKI yang akan dipekerjakan di Arab Saudi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. usia untuk bekerja di sektor formal laki-laki dan perempuan minimal 18 tahun ; b. usia untuk bekerja di sektor informal laki-laki minimal 18 tahun dan untuk perempuan minimal 25 tahun atau sudah menikah ; c. berkelakuan baik ; d. mempunyai keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diminta ; e. sehat fisik dan mental ; f. berpendidikan minimal tamat sekolah dasar ; g. terdaftar sebagai pencari kerja di Kantor Departemen Tenaga Kerja atau BKS mitra kerja PPTKI ; (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi calon TKI yang telah berpengalaman bekerja di luar negeri sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diminta.
Pasal 16 Calon TKI sebagaimana dimaksud pada pasal 15 harus mendaftarkan diri di Kantor Departemen Tenaga Kerja atau BKS mitra kerja PPTKI dengan membawa dokumen atau pembuktian sebagai berikut : a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Instansi yang berwenang dan kartu keluarga bagi daerah yang memberlakukannya ; b. akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat bukti kelahiran dari Instansi yang berwenang ; c. surat keterangan berkelakuan baik yang masih berlaku minimal dari Resort Kepolisian dimana calon TKI bertempat tinggal ; d. surat nikah bagi yang beristri/bersuami atau surat keterangan duda/janda/bujangan dari Lurah/Kepala Desa ; e. surat pernyataan tidak berkeberatan/ijin dari suami/istri/orang tua/wali sah dengan dibubuhkan materai cukup dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa ; f. surat keterangan keterampilan atau keahlian dan pengalaman kerja yang dimiliki ; g. kartu tanda pendaftaran pencari kerja (AK.1) dari Kantor Departemen Tenaga Kerja atau BKS mitra kerja PPTKI ; h. surat keterangan tidak berkeberatan dari perusahaan bagi calon TKI yang masih bekerja.
Bagian Keempat Seleksi Awal Calon TKI Pasal 17 (1) seleksi awal terhadap calon TKI yang telah mendaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja dilakukan oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja atau BKS mitra kerja PPTKI meliputi : a. seleksi administrasi tentang kelengkapan, keabsahan dan konsistensi isi antara dokumen yang satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ; b. seleksi keterampilan atau keahlian kerja sesuai dengan kebutuhan ; c. seleksi kesungguhan niat, semangat motivasi dan sikap mental kerja serta kondisi fisik calon TKI yang cocok untuk bekerja di Arab Saudi. (2) Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat mengeluarkan Daftar Identitas TKI (DITKI), bagi TKI yang dinyatakan lulus seleksi awal. 6
7 Pasal 18 (1) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja atau Pimpinan BKS mitra kerja PPTKI menyerahkan calon TKI yang telah lulus seleksi awal sebagaimana dimaksud pada pasal 17 kepada Pengerah Tenaga Kerja dengan disertai Berita Acara yang dilampiri dokumen calon TKI secara lengkap. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Pimpinan BKS harus disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. (3) Lembar pertama Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirim langsung kepada Pusat AKAN. (4) Pengerah Tenaga Kerja bertanggung jawab untuk mengantarkan calon TKI ketempat penampungan dan atau Balai Latihan tertentu dengan membawa surat keterangan jalan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja daerah asal calon TKI. (5) Biaya untuk keperluan para calon TKI ke tempat penampungan dan atau Balai Latihan ditanggung oleh Pengerah Tenaga Kerja yang bersangkutan.
Pasal 19 Kantor Departemen Tenaga Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan penyediaan calon TKI siap kerja kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat dengan dilampiri tembusan Berita Acara Penyerahan calon TKI
Bagian Kelima Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Pasal 20 (1) Setiap Calon TKI yang lulus seleksi awal, wajib mengikuti program pelatihan dan uji keterampilan kecuali bagi calon TKI yang telah memenuhi persyaratan keterampilan atau keahlian yang diperlukan untuk bekerja di Arab Saudi. (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus sesuai dengan standar yang ditetapkan Departemen Tenaga Kerja. (3) Bagi calon TKI yang telah lulus uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat oleh Tim Uji keterampilan di Pusat atau Panitia Uji Keterampilan di Daerah yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (4) Calon TKI yang akan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan yang telah diakreditasi oleh Departemen Tenaga Kerja atau Balai Latihan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja wajib dilengkapi dokumen DITKI dan Berita Acara penyerahan calon TKI dari Kantor Departemen Tenaga Kerja daerah asalnya atau Berita Acara penyerahan calon TKI dari BKS mitra kerja PPTKI yang telah disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2). (5) Bagi Calon TKI yang tidak lulus uji keterampilan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti pelatihan ulang atau dikembalikan ke daerah asal dan atas biaya PPTKI dengan Berita Acara penyerahan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja daerah asal calon TKI.
Pasal 21 (1) Persiapan pelaksanaan pelatihan bagi calon TKI ke Arab Saudi yang dilaksanakan oleh Pengerah Tenaga Kerja, wajib dilaporkan kepada Pusat AKAN dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Cq Kantor Departemen Tenaga Kerja dimana Balai Latihan tempat pelatihan berlokasi untuk keperluan pembinaan dan pengendalian program pelatihan TKI program AKAN.
7
8 (2) Laporan persiapan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. jumlah dan nama calon TKI ; b. jadwal pelatihan ; c. jenis pelatihan ; d. tempat penyelenggaraan pelatihan ; e. nama PPTKI pengirim.
Pasal 22 (1) Calon TKI siap kerja yang telah memiliki keterampilan atau keahlian khusus sesuai dengan permintaan dan memiliki bukti sertifikat yang diakui secara nasional, tidak perlu mengikuti program pelatihan dan uji keterampilan. (2) Calon TKI yang dilatih oleh Balai Latihan yang belum memperoleh akreditasi dari Departemen Tenaga Kerja dan sertifikatnya belum diakui secara nasional, wajib mengikuti uji keterampilan yang dilaksanakan oleh Tim Uji Keterampilan di Pusat atau Panitia Uji Keterampilan di Daerah yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (3) Bagi Calon TKI siap kerja yang memiliki keterampilan khusus dan tidak termasuk pada ayat (1) dan ayat (2), harus dibuktikan dengan surat keahlian khusus.
Pasal 23 (1) Calon TKI siap kerja yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi wajib mengikuti program orientasi pra pemberangkatan. (2) Pengerah Tenaga Kerja wajib menyelenggarakan program orientasi pra pemberangkatan bagi setiap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan keterampilan atau keahlian untuk dipekerjakan ke Arab Saudi. (3) Program orientasi pra pemberangkatan bertujuan untuk memberi dan memantapkan motivasi, ethos kerja serta pengenalan situasi dan kondisi kerja di Arab Saudi bagi calon TKI dengan kurikulum dan silabus tertentu meliputi materi pelajaran antara lain sebagai berikut : a. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ; b. pembinaan fisik, motivasi kerja, ethos kerja dan disiplin ; c. adat istiadat dan kondisi Arab Saudi ; d. peraturan perundangan di Arab Saudi yang terkait ; e. bahasa arab paling sedikit 200 kata bagi calon TKI sektor informal ; f. tata cara perjalanan ke Arab Saudi dan kepulangan ke tanah air ; g. pembinaan penggunaan dan pengiriman serta tabungan uang penghasilan selama bekerja di Arab Saudi. h. penjelasan tentang kelengkapan dokumen yang harus dibawa serta oleh TKI ke Arab Saudi ; i. hubungan kerja ; j. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (4) Penyelenggaraan program orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Pengerah Tenaga Kerja, dibina oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dan diawasi dengan sistem uji petik secara berkala oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
Pasal 24 Calon TKI siap kerja yang telah mengikuti program orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) diberikan surat keterangan dari Pengerah Tenaga Kerja yang disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
8
9
Pasal 25 Instruktur yang memberikan pelatihan/pelajaran baik untuk latihan keterampilan maupun orientasi pra pemberangkatan harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Teknis atau Departemen Tenaga Kerja.
Pasal 26 Biaya untuk keperluan penyelenggaraan program pelatihan bagi calon TKI ditanggung oleh Pengerah Tenaga Kerja yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Tenaga Kerja.
Bagian Keenam Tempat Penampungan Pasal 27 (1) PPTKI wajib menyediakan tempat penampungan bagi calon TKI program AKAN ke Arab Saudi. (2) Tempat penampungan calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi antara lain : a. status pemilikan dan penggunaan tempat penampungan ; b. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah/Camat setempat ; c. Undang-undang Gangguan. (3) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sebagai berikut : a. tempat penampungan untuk laki-laki dan perempuan harus benar-benar terpisah ; b. ruangan tidur untuk setiap orang minimum 7 m3 ; c. lantai dan dinding harus bersih dan tidak lembab ; d. kamar tidur harus dilengkapi dengan : 1. tempat tidur ; 2. kasur, bantal dan sprei ; 3. tempat penyimpanan pakaian ; 4. ventilasi dan penerangan yang cukup ; e. lokasi jauh dari tertutup rapat dan dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam oleh satpam ; f. lokasi dekat jalan raya dan mudah dijangkau ; g. dipasang papan nama dengan ukuran 100 x 120 cm setinggi 300 cm di halaman depan ; h. menyediakan fasilitas : 1. penitipan barang-barang berharga ; 2. ruangan istirahat/rekreasi ; 3. televisi dan atau radio ; 4. ruangan untuk menerima tamu ; 5. ruangan makan yang memadai dan sehat ; 6. dapur yang bersih ; 7. ruangan ibadah ; 8. air bersih untuk minum, cuci dan mandi ; 9. kamar mandi dan WC yang bersih dan rasio Penggunaanya 1 (satu) kamar mandi/WC untuk maksimum 10 (sepuluh) orang ; 10. penerangan yang cukup ; 11. halaman yang cukup memadai ; 12. alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan dalam jumlah yang cukup memadai ; 9
10 13. kotak P3K dan obat-obatan ringan ; 14. sarana komunikasi.
Pasal 28 (1) PPTKI mengajukan permohonan rekomendasi tempat penampungan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat. (2) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja meneliti dan memeriksa persyaratan administrasi dan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) dan ayat (3). (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi yang harus memuat tentang kelayakan dan kemampuan daya tampung tempat penampungan.
Pasal 29 Calon TKI siap kerja berada dipenampungan PPTKI tidak boleh melebihi kemampuan daya tampung sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (3).
Pasal 30 Lamanya calon TKI siap kerja berada dipenampungan maksimum 3 (tiga) bulan sejak tanggal lulus uji keterampilan dan pemberangkatannya diatur menurut urutan calon TKI masuk ke tempat penampungan dan tanggal ulus uji keterampilan.
Bagian Ketujuh Seleksi Akhir Pasal 31 (1) Pusat AKAN melaksanakan seleksi akhir terhadap calon TKI yang akan dipekerjakan di Arab Saudi. (2) Setelah akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kelengkapan dan keabsahan serta konsistensi isi dokumen mengenai : a. syarat-syarat administrasi calon TKI ; b. Daftar Identitas TKI (DITKI) ; c. sertifikat dan atau surat keterangan lulus uji keterampilan atau surat keterangan keahlian bagi keterampilan khusus ; d. surat keterangan telah mengikuti program orientasi pra pemberangkatan dari Pengerah Tenaga Kerja yang disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
Pasal 32 (1) Bagi calon TKI yang ditunda keberangkatannya karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) dapat diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi akhir ulang setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. (2) Bagi calon TKI yang ditolak keberangkatannya karena tidak lulus seleksi akhir, Pengerah Tenaga Kerja wajib menanggung sepenuhnya biaya pemulangan ke tempat asal dan melaporkan secara tertulis kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja daerah asal calon TKI. 10
11 Pasal 33 Bagi Calon TKI yang belum memenuhi persyaratan dan atau tidak lulus seleksi akhir, Pusat AKAN membuat surat penundaan atau penolakan keberangkatan calon TKI ke Arab Saudi dan diberitahukan kepada Pengerah Tenaga Kerja yang bersangkutan dan Kantor Departemen Tenaga Kerja daerah asal calon TKI.
Pasal 34 Bagi Calon TKI yang telah lulus seleksi akhir, Pusat AKAN mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembuatan paspor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Cq Unit khusus Imigrasi.
Bagian Kedelapan Pengurusan Paspor Pasal 35 (1)
(2)
(3)
Untuk keperluan pengurusan paspor bagi calon TKI harus membawa rekomendasi dari Pusat AKAN sebagaimana dimaksud pada pasal 34 yang dilampiri dengan : a. Syarat umum paspor : 1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Instansi yang berwenang dan Kartu Keluarga bagi daerah yang memberlakukannya ; 2. Akte Kelahiran atau surat kenal lahir atau surat bukti lain yang menunjukan tanggal kelahiran dari Instansi yang berwenang 3. Surat kewarganegaraan apabila diperlukan ; b. Syarat khusus paspor : 1. Daftar Identitas TKI (DITKI) ; 2. surat keterangan atau sertifikat keterampilan atau keahlian ; 3. surat nikah/akta perkawinan bagi yang sudah nikah dari instansi yang berwenang atau surat keterangan janda/duda/bujangan dari Lurah/Kepala Desa ; Unit Khusus Imigrasi menyimpan/menahan sementara paspor yang telah selesai diproses dan dapat dikeluarkan setelah ada rekomendasi pengambilan dari Pusat AKAN dalam rangka pemberangkatan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi TKI sektor formal.
Pasal 36 (1) (2)
Bagi calon TKI siap kerja yang karena suatu hal tidak dapat diberikan paspor oleh Unit Khusus Imigrasi, berkasnya dikembalikan kepada Pusat AKAN. Pusat AKAN mengeluarkan surat perintah kepada PPTKI yang bersangkutan untuk memulangkan calon TKI ke daerah asal dengan tembusan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja daerah asal calon TKI.
BAB IV TATA CARA PERMOHONAN SIP Pasal 37 (1)
PPTKI yang menerima permintaan TKI sektor informal dari Mitra Usaha di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mengajukan permohonan SIP bermaterai cukup kepada Kepala Pusat AKAN.
11
12 (2)
PPTKI yang menerima permintaan TKI sektor formal dari Pengguna Jasa TKI atau Mitra Usaha di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 mengajukan permohonan SIP bermaterai cukup kepada Kepala Pusat AKAN.
Pasal 38 (1)
Permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dilampiri dengan : a. daftar rekapitulasi nama pekerjaan dan alamat Pengguna Jasa TKI, jumlah dan jenis jabatan TKI, nomor dan tanggal visa dan wakalah dengan menggunakan bentuk contoh lampiran ; b. visa ; c. wakalah asli ; d. perjanjian pengerahan (recruitmen agreement) ; e. surat kuasa substitusi pengerahan (recruitmen order) bila ada.
(2)
Visa dan wakalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus visa dan wakalah dari calon Pengguna Jasa TKI atau Kafiel melalui Mitra Usaha PPTKI.
Pasal 39
a. b. c. d.
Permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) dilampiri dengan : daftar rekapitulasi jumlah TKI, jenis jabatan dan besar upahnya ; visa ; perjanjian pengerahan (recruitmen agreement) ; perjanjian kerja induk (master agreement) sektor formal ;
Pasal 40 Apabila dipandang perlu Pusat AKAN dapat meminta pertimbangan kepada IMSA untuk melakukan penelitian tentang kepastian dan keabsahan dokumen lampiran permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dan pasal 39.
Pasal 41 (1) (2)
Permintaan TKI sektor informal oleh Pengguna Jasa TKI atau Kafiel Khusus dapat dilayani melalui PPTKI. PPTKI atas nama Pengguna Jasa TKI atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan SIP bermaterai cukup kepada Kepala Pusat AKAN dengan melampirkan : a. visa atas nama Pengguna Jasa TKI atau kafiel Khusus yang bersangkutan ; b. identitas Pengguna Jasa TKI atau Kafiel ; c. rekomendasi khusus sesuai dengan keperluan ;
Pasal 42 (1)
(2)
Pusat AKAN meneliti kelengkapan kebenaran dan keabsahan permohonan SIP PPTKI sebagaimana dimaksud pada pasal 38, pasal 39 dan pasal 41, dalam waktu secepat-cepatnya dan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, menerbitkan SIP atau memberitahukan tentang penundaan atau penolakan permohonan SIP. Dalam hal-hal tertentu Pusat AKAN dapat berkonsultasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
12
13 BAB V PEMBERANGKATAN TKI Pasal 43 (1) Setelah memperoleh SIP sektor informal, PPTKI mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat AKAN untuk mendapatkan rekomendasi pengambilan paspor ke Unit Khusus Imigrasi dengan dilampiri daftar nama TKI. (2) Rekomendasi pengambilan paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembar asli dikirim langsung oleh Pusat AKAN kepada Unit Khusus Imigrasi. (3) Setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Pusat AKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTKI melalui koordinasi dengan IMSA untuk mengambil paspor di Unit Khusus Imigrasi.
Pasal 44 Setelah memperoleh paspor TKI melalui Pengerah Tenaga Kerja mengajukan permohonan visa kepada Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
Pasal 45 (1) Setelah visa diterakan di paspor, TKI menandatangani perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Pengerah Tenaga Kerja yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa TKI atau kafiel dihadapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (2) PPTKI wajib membuat foto copy paspor dan diberikan kepada TKI yang bersangkutan untuk disimpan.
Pasal 46 Pengerah Tenaga Kerja mengajukan permohonan rekomendasi bebas fiskal luar negeri kepada Kepala Pusat AKAN dengan dilampiri : a. perjanjian kerja yang telah diketahui oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ; b. bukti kepesertaan program ASTEK sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. paspor yang telah diterakan visa oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, khususnya untuk TKI sektor informal, visa yang diterakan dalam paspor harus sesuai dengan daftar visa dalam lampiran SIP ; d. bukti lunas pembayaran Dana Pembinaan TKI dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja khusus untuk TKI perempuan sektor informal.
Pasal 47 Pusat AKAN setelah meneliti keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dan pengecekan visa yang tertera pada paspor dengan daftar nama dan nomor visa pada lampiran SIP, kemudian menerbitkan rekomendasi bebas fiskal luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13
14 Pasal 48 (1) Pengerah Tenaga Kerja wajib memberitahukan kepada Pengguna Jasa TKI atau Kafiel atau Mitra Usaha atau Perwakilan Pengerah Luar Negeri tentang waktu keberangkatan dan tibanya TKI di Arab Saudi untuk diatur penjemputannya. (2) Pengerah Tenaga Kerja melalui Pengguna Jasa TKI atau kafiel atau Mitra Usaha atau Perwakilan Pengerah Luar Negeri harus meneruskan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perwakilan RI setempat.
Pasal 49 Setiap TKI yang akan berangkat ke Arab Saudi diwajibkan melapor di Counter Pusat AKAN Bandara Sukarno-Hatta.
Pasal 50 (1) Pengerah Tenaga Kerja wajib menyampaikan laporan keberangkatan TKI ke Arab Saudi kepada Perwakilan RI di Riyadh dan Jeddah dengan tembusan kepada Pusat AKAN, kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja daerah asal TKI, Departemen Luar Negeri Cq Direktorat Kerjasama Teknik Dan Jasa Ekonomi dan Direktorat Pengamanan Hubungan Luar Negeri. (2) Pusat AKAN menyampaikan laporan keberangkatan TKI berdasarkan laporan Pengerah Tenaga Kerja Kepada Perwakilan RI di Riyadh dan Jeddah. (3) Berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Perwakilan RI melakukan pembinaan, perlindungan dan pengawasan terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi. (4) Dari hasil pembinaan, perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan RI dapat melakukan pencatatan dan melaporkan kondite Pengerah Tenaga Kerja, Perwakilan Pengerah Luar Negeri, Mitra Usaha dan atau Pengguna Jasa TKI atau Kafiel sebagai dasar penentuan tindakan atau sanksi lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja.
BAB VI KEPULANGAN TKI Pasal 51 (1) TKI yang akan melaksanakan cuti dan atau memperpanjang atau memperbaharui perjanjian kerja diatur sesuai dengan perjanjian kerja dan pengurusannya wajib dibantu oleh Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi. (2) Sebelum pulang ke Indonesia, TKI harus melaporkan diri kepada Perwakilan RI melalui Perwakilan Pengerah Luar Negeri yang bersangkutan dan setibanya di Indonesia TKI atau Pengerah Tenaga Kerja harus melaporkan kepulangannya kepada Pusat AKAN. (3) Bagi TKI yang habis perjanjian kerja dan tidak pulang ke Indonesia tetapi memperpanjang perjanjian kerjanya di Arab Saudi harus dilakukan melalui Perwakilan RI dengan dibantu oleh Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi dan dilaporkan secara tertulis oleh Perwakilan RI Cq Bidang Ketenagakerjaan kepada Pusat AKAN. (4) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Perwakilan RI setelah Pengguna Jasa TKI atau Kafiel, melunasi iuran program ASTEK dan Dana Pembinaan TKI. (5) Dana Pembinaan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dikirim oleh Perwakilan RI kepada Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
14
15 Pasal 52 (1)
(2)
(3)
Pemulangan TKI karena telah selesai perjanjian kerja harus dibiayai oleh Pengguna Jasa TKI atau Kafiel atau Mitra Usaha sesuai dengan isi perjanjian kerja dan diurus oleh Perwakilan Pengerah Luar Negeri yang bersangkutan. Pemulangan TKI karena suatu kasus : a. Apabila ternyata disebabkan oleh kesalahan Penggunaan Jasa TKI atau Kafiel yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang maka hak-hak TKI sesuai dengan perjanjian kerja dan biaya pemulangan ditanggung oleh Pengguna Jasa TKI atau Kafiel dan Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi bersama Mitra Usahanya wajib membantu pengurusannya. b. Apabila ternyata disebabkan oleh kesalahan TKI, yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang maka segala biaya ditanggung oleh TKI yang bersangkutan dan Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi wajib membantu pengurusannya. Dalam jangka waktu yang secepatnya setelah tiba di Indonesia, setiap TKI yang pulang karena suatu kasus harus melapor kepada Pusat AKAN.
Pasal 53 Pusat AKAN dengan dibantu IMSA dan koordinasi dengan Instansi terkait melaksanakan pengelolaan pelayanan kedatangan, kepulangan ketempat asal dan keberangkatan kembali TKI untuk bekerja ke Arab Saudi dengan maksud : a. penanganan penjemputan secara tertib dan aman ; b. pendataan kedatangan TKI secara lengkap, tertib dan berlanjut ; c. membantu mengatur dan menyediakan kemudahan-kemudahan bagi TKI ; d. keberhasilan tindak lanjut dalam penyelesaian permasalahan TKI.
Pasal 54 Pusat AKAN melakukan pendataan kepulangan TKI secara khusus dengan perangkat kerja yang memadai untuk : a. merinci TKI yang tiba kembali dari Arab Saudi antara lain berdasarkan ; 1. PPTKI yang mengerahkan ; 2. status kepulangan (habis perjanjian kerja, cuti atau karena ada sebab lain) ; 3. jenis dan tingkat permasalahan TKI. b. menertibkan dan memudahkan pelaksanaan tindak lanjut penanganan atau penyelesaian permasalahan TKI yang ada ; c. memperlancar pelaksanaan segala kegiatan yang diperlukan oleh PPTKI yang bersangkutan, IMSA dan Instansi terkait lainnya dalam pemberian bantuan kemudahan kepada masing-masing TKI ; d. mendapatkan informasi tentang cara dan jumlah remittance yang dikirim dan atau dibawa langsung oleh TKI.
Pasal 55 Pengurusan TKI yang pulang karena ada permasalahan sesuai dengan jenis dan tingkat permasalahannya ditangani secara berjenjang oleh : a. Pusat AKAN bersama PPTKI yang bersangkutan ; b. Departemen Tenaga Kerja Cq Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja bersama PPTKI, IMSA dan PT (Persero) ASTEK ; c. Departemen Tenaga Kerja bersama Instansi terkait baik didalam maupun di luar negeri.
15
16
Pasal 56 TKI yang akan pulang ke Indonesia karena alasan yang mendesak di luar perjanjian kerja, yang mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa TKI atau kafiel pembiayaannya diatur atas dasar kesepakatan kedua belah pihak serta pengurusannya dibantu oleh Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi dan Mitra Usahanya.
Pasal 57 Pengerah Tenaga Kerja wajib menyampaikan laporan tentang kepulangan TKI kepada Departemen Tenaga Kerja Cq Pusat AKAN, Departemen Luar Negeri Cq Direktorat Kerjasama Teknik Dan Jasa Ekonomi, Direktorat Konsuler dan Perwakilan RI.
Pasal 58 Pelayanan pengurusan kedatangan, kepulangan ke tempat asal dan keberangkatan kembali TKI untuk bekerja ke Arab Saudi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII PEMBINAAN, PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN Pasal 59 (1) Pengerah Tenaga Kerja ke Arab Saudi wajib mempertanggungkan TKI sektor informal daIam program ASTEK sejak perjanjian kerja ditandatangani. (2) Bagi TKI sektor formal yang telah dilindungi oleh program Asuransi Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan Arab Saudi, program ASTEK berlaku sejak perjanjian kerja ditandatangani untuk jangka waktu perjalanan TKI ke atau dari Arab Saudi dan atau sampai dengan peraturan perundang-undangan tersebut berlaku baginya dengan pembayaran iuran program ASTEK untuk 2 (dua) bulan.
Pasal 60 TKI program AKAN dan TKI Penduduk Luar Negeri di Arab Saudi yang memperpanjang atau memperbaharui perjanjian kerjanya baik di Indonesia maupun di Arab Saudi tetap dipertanggungkan dalam program ASTEK sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja baru oleh Pengerah Tenaga Kerja atau Kafiel di Arab Saudi.
Pasal 61 Tata cara kepesertaan dan prosedur pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
jaminan
program
ASTEK
Pasal 62 (1) Apabila TKI meninggal dunia, Pengguna Jasa TKI atau Kafiel, Mitra Usaha dan Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi, harus segera melaporkannya ke Perwakilan RI di Arab Saudi dan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia. (2) Perwakilan RI segera memberitahukan kepada keluarga/ahli warisnya di Indonesia melalui Pusat AKAN untuk memperoleh fatwa dari ahli waris untuk pengurusan harta yang ditinggalkan dan pemakaman jenazah TKI yang bersangkutan. 16
17 (3) Perwakilan RI dapat bertindak sebagai wali untuk memutuskan pelaksanaan pemasakan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tidak ada berita dari ahli waris TKI. (4) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemakaman jenazah TKI baik di Arab Saudi maupun di Indonesia dan pengurusan harta yang ditinggalkan sepenuhnya ditanggung oleh Pengguna Jasa TKI atau Kafiel atau Mitra Usaha dan Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi.
Pasal 63 (1) Perwakilan RI di Arab Saudi bekerjasama dengan pihak yang terkait mengadakan pembinaan terhadap Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi. (2) Apabila TKI mengalami masalah dengan Pengguna Jasa TKI atau Kafiel yang tidak dapat diselesaikan, TKI dapat minta bantuan kepada Perwakilan Pengerah Luar Negeri atau Mira Usaha di Arab Saudi. (3) Apabila Perwakilan Pengerah Luar Negeri di Arab Saudi RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui Instansi yang berwenang di Arab Saudi. (4) Keterlibatan Pemerintah Indonesia atau Perwakilan RI dalam perselisihan antara Pengguna Jasa TKI atau Kafiel dengan TKI adalah hanya bersifat pemberian bantuan tanpa mencampuri urusan Instansi yang berwenang di Arab Saudi.
Pasal 64 (1)
(2)
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawas ditaatinya ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja ini sejak dari awal kegiatan pengerahan sampai dengan TKI pulang kembali ke daerah asal. Kegiatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tempat penampungan ; b. Balai Latihan.
BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 65 (1)
(2)
(3)
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan ini, Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala. Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan, proses pelaksanaan kegiatan dan tingkat keberhasilan atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil evaluasi dan penilaian tersebut merupakan dasar pertimbangan untuk penentuan kebijaksanaan lebih lanjut.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 66 (1) (2)
Setiap PPTKI yang telah mempunyai RPTKI dan telah disetujui oleh Pusat AKAN tetap berlaku sampai diadakan perubahan. SIP yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini diberlakukan, tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
17
18
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67 Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-1307/MEN/1988 tentang Petunjuk Teknis Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 68 Ketentuan yang diatur dalam keputusan ini tidak berlaku lagi bagi pengerahan TKI Pelaut dan TKI Perorangan.
Pasal 69 Hal-hal yang belum jelas diatur dalam petunjuk teknis ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat AKAN.
Pasal 70 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Di tetapkan di : J a k a r t a pada tanggal
: 22 – 4 – 1991
MENTERI TENAGA KERJA, ttd. DRS. COSMAS BATUBARA
18
LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : KEP-196/MEN/1991 TANGGAL : 22 APRIL 1991
DAFTAR : PERMINTAAN TKI BERDASARKAN VISA DAN WAKALAH PERWAKILAN : PT : KONSORSIUM :
NO
NAMA PEMILIK VISA/ PENGGUNA JASA TKI
PEKERJAAN GUNA JASA TKI
ALAMAT KOTA DAN TELEPHONE
NO. DAN TANGGAL VISA
NO. DAN TGL. WAKALAH
JML. DAN JABATAN YG. DIMINTA
1
2.
3
4
5
6
7
MENGETAHUI : A.N. MENTERI TENAGA KERJA R.I. KEPALA PUSAT ANTAR KERJA ANTAR NEGARA
MENGETAHUI/MEMPER TANGGUNG JAWABKAN KONSORSIUM IMSA ............................................ KETUA,
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 22-4-1991
Jakarta, PT ...................................
MENTERI TENAGA KERJA DIREKTUR UTAMA
DRS. COSMAS BATUBARA
