MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-01/MEN/1991 TENTANG ANTAR KERJA ANTAR NEGARA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1988, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan maka perlu dicabut ; b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Jis Stb 1936 Nomor 650 dan Stb 1938 Nomor 388 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengerahan Orang Indonesia untuk melaksanakan Pekerjaan di Luar Negeri ; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia ; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja ; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja Jis Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ; 6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 Jo Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan Dan Latihan ; 7. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri ;
2 8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987 ; 9. Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V ; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri ; 11. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja ; 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja ; 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1987 tentang Bursa Kerja Swasta Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-1150/MEN/1988 tentang Pemberian wewenang Menerbitkan Dan Menandatangani Surat Ijin Usaha Bursa Kerja Swasta Kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG ANTAR KERJA ANTAR NEGARA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : a. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah suatu mekanisme pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja ; b. Pengerahan Tenaga Kerja ke Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk mempekerjakan tenaga kerja Indonesia melalui proses penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pelatihan, uji keterampilan, dan penempatan di luar negeri, serta kepulangan ke Indonesia ; c.
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya atau mengikuti pelatihan sambil bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja ;
d. Pengerah Tenaga Kerja adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum yang mengerahkan TKI ke Luar Negeri baik untuk kebutuhan sendiri maupun pihak lain ;
2
3 e. Mitra Usaha Pengerah adalah Instansi atau Badan Usaha berbentuk badan Hukum dan perusahaan atau pihak lain di luar negeri yang menyalurkan TKI kepada Pengguna Jasa TKI ; f.
Pengguna Jasa TKI adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di luar negeri yang mempekerjakan TKI ;
g. Surat Ijin Usaha Perusahaan Pengerah yang selanjutnya disebut SIUP Pengerah adalah ijin usaha Pengerahan TKI yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja ; h. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut PPTKI adalah Badan Usaha berbentuk badan hukum yang memiliki SIUP Pengerah untuk mengerahkan TKI ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan pihak lain ; i.
Rencana Pengerahan Tenaga Kerja lndonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut RPTKI adalah rencana pengerahan TKI ke luar negeri untuk program pemasaran jasa TKI, pengerahan TKI dan pengendalian program AKAN ;
j.
Perjanjian Pengerahan (Recruitment Agreement) adalah perjanjian mengenai pengerahan tenaga kerja secara tertulis antara Mitra Usaha atau Pengguna Jasa TKI sektor formal dengan Pengerah Tenaga Kerja yang mengatur hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak ;
k.
Surat Ijin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah ijin untuk mengerahkan TKI ke luar negeri dari Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk ;
l.
Perwakilan Pengerah Tenaga Kerja di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Pengerah Luar Negeri adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengerah Tenaga Kerja dalam rangka pemasaran, pembinaan, dan perlindungan TKI di luar negeri ;
m. Perwakilan Pengerah Tenaga Kerja di Daerah yang selanjutnya disebut Perwakilan Daerah adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengerah Tenaga Kerja yang berkedudukan di daerah hukum wilayah Republik Indonesia dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengerahan Tenaga Kerja, pembinaan PPCTKI dan membantu penyelesaian permasalahan TKI di wilayah kerjanya ; n. Penampungan adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk menampung TKI yang akan dikerahkan ke luar negeri ; o. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori ; p. Uji Keterampilan adalah kegiatan pengujian keterampilan untuk penetapan seseorang memenuhi standar kualifikasi keterampilan untuk jabatan atau pekerjaan tertentu ; q. Surat Perjalanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan RI adalah surat Perjalanan bagi Warga Negara Indonesia atau bukan Warga Negara Indonesia untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dalam bentuk paspor, sertifikat identitas atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) ; r.
Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat ASTEK adalah sistem perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi resiko sosial yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja ; 3
4 s.
Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara TKI dengan Pengguna Jasa TKI, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
t.
Perjanjian Kerja Induk Sektor Formal adalah perjanjian kerja tertulis yang dibuat oleh Pengguna Jasa TKI yang dipergunakan sebagai dasar perjanjian kerja sektor formal antara calon TKI dengan Pengerah Tenaga Kerja, yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa TKI serta disahkan oleh Instansi berwenang ; ;
u. Perjanjian Kerja Induk Sektor Informal adalah perjanjian kerja tertulis yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk perjanjian kerja sektor informal antara calon TKI dan Pengerah Tenaga Kerja yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa TKI serta disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja ; v.
PT ( Persero ) ASTEK adalah Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 ;
w. Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut IMSA (Indonesian Menpower Supplier Asociation) adalah Organisasi Profesi yang bersifat tidak mencari keuntungan dan beranggotakan PPTKI pemegang SIUP Pengerah ; x.
Bursa Kerja Swasta yang selanjutnya disebut BKS adalah Badan Usaha Milik Swasta yang memperoleh ijin usaha dari Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat untuk melaksanakan antar kerja ;
y.
Petugas penyedia Calon TKI yang selanjutnya disebut PPCTKI adalah karyawan tetap PPTKI yang diserahi tugas memproses penyediaan calon TKI ;
z.
Rekomendasi adalah persetujuan tertulis untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka program AKAN.
Pasal 2 (1) Pengerah Tenaga Kerja yang dapat mengerahkan TKI ke luar negeri adalah : a. Instansi Pemerintah ; b. Badan Usaha yang terdiri dari : 1. Badan Usaha Milik Negara ; 2. Koperasi ; 3. Perusahaan Daerah ; 4. Perusahaan Swasta ; c. Badan Hukum lain yang tidak berbentuk Perusahaan. (2) Instansi Pemerintah dapat mengerahkan TKI ke luar negeri atas dasar adanya kerjasama antar Pemerintah kecuali Menteri Tenaga Kerja menentukan lain. (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengerahkan TKI ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang bersangkutan atau untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. (4) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengerahkan TKI ke luar negeri hanya untuk kebutuhan sendiri.
4
5 Pasal 3 TKI yang bekerja di luar negeri pada sektor formal dengan visa kerja panggilan perorangan (calling visa) akan mendapatkan pelayanan dan kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melapor kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB II PERSYARATAN PENGERAHAN Bagian Pertama Surat Ijin Usaha Perusahaan Pengerah Pasal 4 (1) Badan Usaha yang berusaha dibidang khusus pengerahan tenaga kerja ke luar negeri wajib memiliki SIUP Pengerah. (2) Untuk mendapatkan SIUP Pengerah, Badan Usaha harus memenuhi persyaratan : a. berbentuk badan hukum dengan akte pendirian perusahaan yang mencantumkan adanya kegiatan pengerahan jasa TKI ke luar negeri dan telah disahkan oleh Instansi atau Pejabat yang berwenang ; b. memiliki keterangan domisili perusahaan ; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) perusahaan ; d. memiliki struktur organisasi perusahaan dengan mencantumkan nama, tugas, dan fungsi pengurus selengkapnya ; e. memiliki fasilitas perkantoran dan inventaris kantor ; f. menyediakan tempat penampungan, kecuali ditentukan lain ; g. memiliki ijin Undang-undang Gangguan ; h. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 ; i.
memiliki jaminan berupa sertifikat deposito atas nama Menteri Tenaga Kerja pada Bank Pemerintah.
(3) Badan Usaha yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebut PPTKI. (4) Sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.
Pasal 5 (1) SIUP Pengerah diberikan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan berlaku untuk semua negara kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Tenaga Kerja, mengingat kepentingan Pemerintah dan pangsa pasar di luar negeri. (2) SIUP Pengerah dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan dan atas penilaian hasil pelaksanaan usahanya.
5
6 Bagian Kedua Persyaratan Kegiatan Pengerahan Pasal 6 (1) PPTKI yang akan melaksanakan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri harus membuat RPTKI, memiliki SIP, mempunyai Mitra Usaha Pengerah di luar Negeri, mendapatkan Pengguna Jasa TKI dan menyiapkan calon TKI. (2) Dalam rangka pelaksanaan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri PPTKI baik secara sendiri atau berkelompok dapat mendirikan Perwakilan Pengerah Luar Negeri dan Perwakilan Daerah.
Pasal 7 (1) RPTKI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. b. c. d. e.
nama dan alamat penanggung jawab PPTKI ; rencana jumlah pengerahan TKI disusun untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun ; negara tujuan ; rincian jenis, kode, dan kelompok jabatan ; daerah asal TKI.
(2) RPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disahkan serta pelaksanaannya dikendalikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan pangsa pasar di dalam dan di luar negeri.
Pasal 8 (1) PPTKI yang melaksanakan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri wajib memiliki SIP. (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. ada permintaan nyata tenaga kerja dari luar negeri yang diketahui oleh Perwakilan RI dinegara setempat ; b. ada Perjanjian Pengerahan ( Recruitmen Agreement ) ; c. ada Perjanjian Kerja Induk Sektor Formal atau Perjanjian Kerja Induk Sektor Informal. (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk negara tertentu dengan waktu, jumlah dan jenis pekerjaan tertentu. (4) Perjanjian Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibuat baik dalam maupun di luar negeri. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c harus diketahui oleh Instansi yang berwenang di negara setempat dan Perwakilan RI kecuali untuk perjanjian kerja induk sektor informal harus disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja Cq Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja. (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal-hal tertentu Menteri Tenaga Kerja dapat menentukan lain.
6
7 Pasal 9 (1) Mitra Usaha Pengerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. badan hukum yang memiliki ijin sebagai perusahaan jasa pengerah tenaga kerja dari Instansi berwenang atau badan hukum atau pihak lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di negara setempat ; b. memiliki kantor dan sarana perkantoran yang memadai ( telepon, facsimile, atau telex ) ; c. mempunyai alamat dan penanggung jawab yang jelas ; d. mampu memantau pelaksanaan isi perjanjian kerja antara Pengguna Jasa TKI dan TKI. (2) PPTKI dan Mitra Usaha Pengerah harus memiliki perjanjian pengerahan ( recruitment agreement ) yang diketahui oleh Instansi yang berwenang di negara setempat dan Perwakilan RI.
Pasal 10 Pengguna Jasa TKI sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a.
badan hukum atau perorangan yang diperkenankan oleh peraturan perundangundangan negara setempat ;
b.
mempunyai alamat yang jelas ;
c.
sanggup dan mampu memenuhi serta melaksanakan keseluruhan isi perjanjian kerja.
Pasal 11 (1) Setiap calon TKI yang akan diperkerjakan ke luar negeri harus memenuhi persyaratan umum : a. usia minimal 18 tahun atau sudah menikah ; b. berkelakuan baik ; c. mempunyai tingkat pendidikan tertentu, keterampilan atau keahlian sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diminta ; d. sehat fisik dan mental ; e. terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja. (2) Persyaratan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi calon TKI yang telah berpengalaman bekerja di luar negeri sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang diminta.
7
8 Pasal 12 Perwakilan Pengerah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan : a.
memiliki ijin usaha dari Instansi yang berwenang di negara setempat ;
b.
mempunyai surat penunjukan atau kuasa tertulis dari Pengerah Tenaga Kerja atau kelompok PPTKI yang diketahui oleh Instansi yang berwenang dan Perwakilan RI ;
c.
mempunyai kantor dan sarana perkantoran ( telepon, facsimile, atau telex ) ;
d.
mempunyai alamat dan penanggung jawab yang jelas.
Pasal 13 Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan : a.
memiliki surat penunjukan kuasa tertulis dari PPTKI atau kelompok PPTKI yang bersangkutan ;
b.
memiliki seorang penanggung jawab yang berstatus sebagai karyawan tetap PPTKI dan berdomisili di daerah setempat yang dibuktikan dengan adanya hubungan kerja berdasarkan surat pengangkatan ;
c.
mempunyai kantor dan fasiltas yang memadai ;
d.
memiliki surat keterangan domisili Kantor Perwakilan Daerah dari Pemerintah Daerah setempat ;
e.
mempunyai alamat yang jelas ;
f.
mempunyai personil yang cukup ;
g.
mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
Bagian Ketiga Persyaratan Pengerah Tenaga Kerja Bukan PPTKI Pasal 14 (1) Pengerah Tenaga Kerja bukan PPTKI yang akan mengerahkan TKI ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh di luar negeri atau untuk melakukan pekerjaan tertentu atau pelatihan sambil bekerja wajib memiliki SIP. (2) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengerah Tenaga Kerja bukan PPTKI yang akan mempekerjakan TKI ke luar negeri mendapat kemudahan dengan memenuhi persyaratan antara lain : a. persetujuan tertulis dari pemberi kerja atau pihak lain untuk melakukan pekerjaan di luar negeri dan telah diketahui oleh Perwakilan RI atau Perwakilan Negara setempat di Indonesia ; b. menyerahkan daftar nama-nama TKI yang akan dikerahkan dan telah terdaftar dan diketahui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat ;
8
9 c. perjanjian kerja atau surat penugasan yang telah memenuhi syarat. (3) Petunjuk Teknis tentang penempatan tenaga kerja melalui pelatihan sambil bekerja akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.
BAB III PEMASARAN JASA TKI Pasal 15 Pemasaran Jasa TKI di luar negeri harus dilakukan secara terpadu dan terarah oleh Departemen Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri, Instansi Pemerintah lainnya dan Lembaga yang terkait. BAB IV PENGERAHAN TKI Pasal 16 (1) PPTKI yang telah memiliki RPTKI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menyiapkan calon TKI setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Pusat AKAN atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (2) Penyiapan Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan penyuluhan pendaftaran dan seleksi awal sebagai bagian dari proses pengerahan TKI dilaksanakan di daerah kerja Kantor Departemen Tenaga Kerja. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh PPCTKI atau BKS Mitra Kerja PPTKI bersama Kantor Departemen Tenaga Kerja. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab PPTKI.
Pasal 17 Pengerah Tenaga Kerja bukan PPTKI setelah memperoleh SIP dapat menyiapkan atau memproses calon TKI yang dibutuhkan.
Pasal 18 (1) Calon TKI yang telah lulus seleksi awal, sesuai dengan keperluan proses penyiapan selanjutnya dapat ditampung ditempat penampungan resmi PPTKI. (2) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Jumlah calon TKI yang ditampung ditempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kapasitas tempat penampungan.
9
10 Pasal 19 (1) Setiap PPTKI harus mempunyai program pelatihan keterampilan bagi calon TKI sesuai dengan pangsa pasar. (2) Kurikulum dan silabus untuk program pelatihan keterampilan yang mencakup materi orientasi pra pemberangkatan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja. (3) Penyelenggaraan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Balai Latihan Kerja milik Pengerah Tenaga Kerja sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki Balai Latihan Kerja yang telah memperoleh akreditasi dari Departemen Tenaga Kerja.
Pasal 20 (1) Calon TKI yang belum memenuhi persyaratan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri wajib mengikuti program pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 19. (2) Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dipekerjakan di luar negeri harus lulus uji keterampilan yang dilaksanakan oleh Tim Uji keterampilan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (3) Bagi calon TKI yang telah memiliki sertifikat keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan diakui secara nasional wajib mengikuti orientasi pra pemberangkatan sesuai dengan standar yang ditentukan. (4) Bagi calon TKI yang telah berpengalaman kerja di luar negeri sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dapat dibuktikan, tidak wajib mengikuti pelatihan dan uji keterampilan.
Pasal 21 Pengerah Tenaga Kerja harus menyerahkan dokumen dan daftar nama calon TKI yang telah lulus uji keterampilan dan atau telah memiliki surat keterangan mengikuti orientasi pra pemberangkatan sebagai bahan seleksi akhir kepada Pusat AKAN dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
Pasal 22 (1) Dalam rangka penyediaan TKI terampil siap kerja, bagi calon TKI sektor informal pembuatan Surat Perjalanan RI dan penyerahannya kepada PPTKI dikendalikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. (2) Bagi calon TKI Sektor Formal, pembuatan Surat Perjalanan RI dan penyerahannya kepada PPTKI diberikan kemudahan untuk kelancaran pengerahan.
10
11 Pasal 23 Bagi TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri, Pengerah Tenaga Kerja harus melengkapi dokumen : a.
Surat Perjalanan RI ;
b.
Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ;
c.
Visa, kecuali bagi negara yang menganut sistem visa atas kedatangan ( on arrival visa ) ;
d.
Tiket perjalanan ke luar negeri ;
e.
Kartu Peserta ASTEK ;
f.
Bukti pembayaran Dana Pembinaan TKI sesuai dengan ketentuan ;
g.
Rekomendasi bebas fiskal luar negeri ;
Pasal 24 Calon TKI yang telah dipersiapkan oleh PPTKI yang karena sesuatu hal tidak dapat diberangkatkan, dapat diberangkatkan oleh PPTKI lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat AKAN atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
Pasal 25 Pusat AKAN atau Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, melaksanakan penelitian mengenai kelengkapan dan keabsahan dokumen, sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri.
Pasal 26 Pengerah Tenaga Kerja wajib melaporkan keberangkatan, kedatangan dan penempatan TKI di negara tujuan serta kepulangannya ke Indonesia, kepada Departemen Tenaga Kerja Cq Pusat AKAN, Departemen Luar Negeri Cq Direktorat Kerjasama Tehnik Dan Jasa Ekonomi, Direktorat Konsuler dan Perwakilan RI.
Pasal 27 (1) Biaya Pengerahan TKI ke luar negeri ditanggung oleh Pengerah Tenaga Kerja. (2) Biaya Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.
penyuluhan ; seleksi ; dokumen ; penampungan ; pelatihan ; biaya angkutan ; asuransi sosial tenaga kerja.
11
12 Pasal 28 Pengerah Tenaga Kerja dilarang memungut biaya pengerahan dan biaya lainnya dari TKI, kecuali Menteri Tenaga menentukan lain.
Pasal 29 Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Balai AKAN serta Kantor Departemen Tenaga Kerja mengadakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengerahan TKI program AKAN di wilayah kerjanya.
BAB V PEMBINAAN, PERLINDUNGAN DAN PENGAWASANI Pasal 30 (1) Pengerah Tenaga Kerja wajib mempertanggungjawabkan TKI dalam program asuransi sosial tenaga kerja. (2) Bagi TKI yang telah dilindungi oleh program asuransi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, program asuransi sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh PT ( Persero ) ASTEK berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan tersebut berlaku baginya.
Pasal 31 Pengerah Tenaga Kerja wajib bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan TKI.
Pasal 32 Pengerah Tenaga Kerja wajib mengurus penyelesaian permasalahan antara TKI dengan Pengguna Jasa TKI.
Pasal 33 TKI harus mengikuti program pengiriman uang ( remmiccane ) dan tabungan.
Pasal 34 Dalam rangka perlindungan TKI peserta program AKAN, setiap kedatangan, kepulangan, ke tempat asala dan keberangkatan kembali TKI untuk bekerja ke luar negeri akan diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.
Pasal 35 (1) Perwakilan RI melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap TKI. (2) Perwakilan RI bekerjasama dengan Perwakilan Pengerah Luar Negeri dan Instansi terkait negara setempat melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap TKI serta Mitra Usaha.
12
13 (3) Perwakilan RI dapat mengajukan usul penindakan terhadap PPTKI yang melakukan pelanggaran ketentuan pelaksanaan program AKAN kepada Menteri Tenaga Kerja.
Pasal 36 Pengerah Tenaga Kerja dikenakan biaya pembinaan yang jumlah dan prioritasnya ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Pasal 37 (1) Pegawai Pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. (2) Dalam hal-hal tertentu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu antar Instansi yang terkait baik ditingkat Pusat maupun di Daerah.
Pasal 38 Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengerahan TKI ke luar negeri, dilakukan penilaian secara berkala terhadap Pengerah Tenaga Kerja oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 39 Dalam rangka pembinaan program AKAN, Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan penghentian sementara pelayanan kegiatan pengerahan tenaga kerja kepada Pengerah Tenaga Kerja.
BAB VI PENCABUTAN SIUP PENGERAH Pasal 40 (1) SIUP Pengerah dapat dicabut apabila : a. dalam jangka waktu tertentu PPTKI tidak melakukan kegiatan ; b. tempat penampungan tidak sesuai persyaratan yang ditentukan ; c. tidak melaporkan tentang keberangkatan, kedatangan dan penempatan TKI di negara tujuan serta kepulangannya ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ; d. memungut biaya pengerahan atau biaya lain dari TKI diluar ketentuan yang berlaku ; e. dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak dikeluarkannya peraturan ini PPTKI tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4). (2) Tata cara pencabutan SIUP Pengerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. 13
14 BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 41 (1) Pengerah Tenaga Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari Peraturan Menteri ini dapat dikenakan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Undangundang Nomor 14 Tahun 1969.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) SIUP Pengerah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1988 tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu SIUP Pengerah. (2) SIUP yang dimiliki oleh PPTKI berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1988 tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu berlakunya ijin tersebut. (3) SIUP yang dimiliki oleh Pengerah Tenaga Kerja bukan PPTKI berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1988 dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berlakunya ijin tersebut. (4) Bagi PPTKI yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan ini.
BAB IX KETENTUAN – KETENTUAN LAIN Pasal 43 IMSA merupakan mitra kerja Pemerintah dalam rangka pengerahan TKI ke luar negeri.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 (1) Dengan dikeluarkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1988 tentang Antar Kerja Antar Negara dicabut, sedangkan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini. (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.
14
15 Pasal 45 Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Di tetapkan di : J a k a r t a pada tanggal
: 22 April 1991
MENTERI TENAGA KERJA, Ttd. DRS. COSMOS BATUBARA
15
