www.hukumonline.com
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.110/MEN/1997 TAHUN 1997 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan sektor pertambangan dan energi sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi pada era globalisasi, perlu diberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia pada sektor tersebut;
b.
bahwa pengaturan pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada sektor pertambangan dan energi sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-377/MEN/1991 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu disempurnakan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995, dianggap perlu untuk mengatur Pelaksanaan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Pertambangan dan Energi Sub Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Menteri Tenaga Kerja.
Mengingat: 1.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
2.
Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun, 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
6.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
7.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang 1/7
www.hukumonline.com
Didirikan Dalam Rangka, Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571);
11.
Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 25 Maret 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
12.
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tanggal 9 Nopember 1995, tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
13.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1997 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (Skill Development Fund) Tenaga Kerja Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a.
b.
Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pada sektor pertambangan dan energi sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdiri atas: 1.
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamben);
2.
Perusahaan nasional, asing maupun joint venture yang melaksanakan kerjasama dengan Pertamina dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta panas bumi;
3.
PT. Perusahaan Gas Negara (Persero);
4.
Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Asing yang mendapat ijin usaha dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
5.
Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang mengadakan investasi baik berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan atau Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau tidak, yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
6.
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang persetujuan pembukaan perkantorannya diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Kelompok Jabatan, adalah kelompok jabatan dalam kegiatan sektor pertambangan dan energi sub sektor
2/7
www.hukumonline.com
pertambangan minyak dan gas bumi yang perinciannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Keputusan ini; c.
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat TKWNAP, adalah tenaga kerja asing pemegang visa kerja yang akan dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia;
d.
Tenaga Kerja Indonesia, adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia;
e.
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RPTK, adalah rencana penggunaan TKWNAP yang meliputi jabatan, jumlah, jangka waktu, kewarganegaraan dan nama pendamping TKWNAP;
f.
Ijin Mempekerjakan TKWNAP yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah ijin tertulis yang diberikan kepada pengguna TKWNAP oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk mempekerjakan TKWNAP di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu;
g.
Ijin Kerja TKWNAP yang selanjutnya disingkat IKTA, adalah ijin tertulis yang diberikan kepada TKWNAP oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 2 Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia.
Pasal 3 Dalam hal diperlukan penggunaan TKWNAP, Perusahaan wajib mengajukan permohonan pengesahan RPTK, IMTA, IKTA, yang didasarkan pada Kelompok Jabatan, Nama Jabatan dan Jangka Waktu Penggunaan TKWNAP sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Keputusan ini.
BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN TKWNAP DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA
Pasal 4 (1)
Perusahaan yang menggunakan TKWNAP wajib menyusun rencana dan melaksanakan program penggantian TKWNAP kepada Tenaga Kerja Indonesia.
(2)
Rencana dan pelaksanaan program penggantian TKWNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai jangka waktu penggunaan jabatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN keputusan ini.
Pasal 5 (1)
Dalam melaksanakan program penggantian TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perusahaan wajib menunjuk TKI sebagai tenaga kerja pendamping.
(2)
Ketentuan penunjukan Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi jabatan pemimpin dan wakil dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 6.
3/7
www.hukumonline.com
Pasal 6 (1)
Perusahaan yang mempekerjakan TKWNAP wajib membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) Tenaga Kerja Indonesia.
(2)
Tatacara pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 7 (1)
Pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan.
(2)
Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 dibebankan pada Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 8 (1)
Dalam hal Tenaga Kerja Indonesia belum siap untuk menggantikan TKWNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perusahaan wajib menyampaikan alasan tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan pendapat dan saran Menteri Pertambangan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 9 (1)
Untuk mempercepat penggantian TKWNAP kepada Tenaga Kerja Indonesia, Perusahaan wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Kerja Indonesia, dengan cara: a.
menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping TKWNAP;
b.
melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia secara terus menerus dan berkesinambungan, sesuai persyaratan jabatan yang diperlukan dalam rangka penggantian TKWNAP;
c.
kegiatan lain yang berkaitan dengan proses alih teknologi dari TKWNAP kepada Tenaga Kerja Indonesia.
(2)
Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan 2, wajib dikonsultasikan kepada Diretur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.
(3)
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Perusahaan baik secara sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga.
(4)
Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Perusahaan dan tidak dapat dibebankan ulang kepada Tenaga Kerja Indonesia.
BAB III PELAKSANAAN PENGESAHAN RPTK
4/7
www.hukumonline.com
Pasal 10 Perusahaan yang akan menggunakan TKWNAP, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan RPTK kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 11 Permohonan Pengesahan RPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilengkapi hasil konsultasi teknis dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 12 Konsultasi Tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah Perusahaan menyampaikan kelengkapan persyaratan serta keterangan yang diperlukan.
Pasal 13 (1)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku bagi Perusahaan yang menggunakan TKWNAP untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak yang jangka waktunya tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari, berdasarkan hasil konsultasi teknis dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
(2)
Apabila jangka waktu pekerjaan melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib mengajukan permohonan RPTK sesuai ketentuan Pasal 10.
Pasal 14 Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan 2, permohonan pengesahan RPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan oleh Pertamina.
BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN IMTA DAN IKTA
Pasal 15 RPTK yang telah disahkan, digunakan sebagai dasar pengajuan dan permohonan IMTA dan IKTA oleh Perusahaan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 16 Permohonan IMTA dan IKTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diajukan oleh Perusahaan berdasarkan hasil konsultasi teknis dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 17 Permohonan IKTA untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, yang jangka waktunya tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dapat diajukan oleh Perusahaan setelah mendapatkan hasil konsultasi teknis terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
5/7
www.hukumonline.com
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18 (1)
Perusahaan wajib menyampaikan laporan penggunaan TKWNAP dan program penggantiannya kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)
Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja mengenai rencana pembinaan dan pengembangan Tenaga Kerja Indonesia, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 19 Dalam hal Perusahaan mengajukan permohonan penggunaan TKWNAP untuk jabatan yang belum tercantum dalam LAMPIRAN keputusan ini, maka penggunaan TKWNAP berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 20 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Pasal 21 Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan lebih lanjut secara bersama oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Imigrasi.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-377/MEN/1991 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Pada Sektor Pertambangan dan Energi SUB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 23 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 19 Juni 1997
6/7
www.hukumonline.com
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. DRS. ABDUL LATIEF
7/7
