BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.659, 2012
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. Unit Pelaksana Teknis. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan telah dilakukannya penyerahan Balai Latihan Kerja-UKM (BLK-UKM) Kendari dan Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja beserta Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen, perlu ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2012;
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.659
Mengingat
2
: 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non- Kementerian; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227); Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-1594/M.PANRB/05/2012, tanggal 31 Mei 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.
www.djpp.depkumham.go.id
3
2012, No.659
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 253), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 153 BLKI berlokasi di Banda Aceh, Semarang, Samarinda, Makassar, Ternate, Sorong, Padang, dan Kendari. 2. Ketentuan BAB IV diubah, dengan menyisipkan 1 (satu) Bagian baru di antara Bagian Kesatu Pasal 153 dan Bagian Kedua Pasal 154 yakni Bagian Kesatu A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesatu A Balai Peningkatan Produktivitas Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 153 A (1) Balai Peningkatan Produktivitas adalah UPT di bidang peningkatan produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Balai Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 153 B Balai Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan peningkatan produktivitas. Pasal 153 C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 B, Balai Peningkatan Produktivitas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, produktivitas;
program
b. pelayanan informasi, konsultasi, peningkatan produktivitas;
dan
anggaran
promosi
dan
peningkatan pemasaran
c. penyelenggaraan peningkatan produktivitas; d. pelaksanaan pengukuran produktivitas;
www.djpp.depkumham.go.id
2012, No.659
4
e. pelaksanaan pemberdayaan lembaga produktivitas; f. pelaksanaan kerjasama peningkatan produktivitas tingkat regional dan sektoral; g. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan; h. evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan produktivitas; dan i.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 153 D
Balai Peningkatan Produktivitas terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 153 E (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai. (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang peningkatan produktivitas. (3) Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran produktivitas dan kewirausahaan, konsultasi, promosi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan serta pengukuran produktivitas mikro. Paragraf 3 Eselonisasi dan Lokasi Pasal 153 F (1) Kepala Balai Peningkatan Produktivitas adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal 153 G Balai Peningkatan Produktivitas berlokasi di Kendari.
www.djpp.depkumham.go.id
5
2012, No.659
3. Ketentuan Pasal 177 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 177 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka UPT di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas: a. 10 (sepuluh) Balai Besar; dan b. 17 (tujuh belas) Balai. (2) Nama, lokasi, eselonisasi, kedudukan, dan wilayah kerja masingmasing UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (3) Bagan Organisasi Balai Besar dan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan LAMPIRAN I diubah dengan menyisipkan 2 (dua) nomor baru diantara nomor 16A dan nomor 17 yakni nomor 16B dan 16C. 5. Ketentuan LAMPIRAN II diubah dengan menambah bagan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Industri Kendari dan Balai Peningkatan Produktivitas Kendari. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MUHAIMIN ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, T AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.depkumham.go.id
