1990 TENTANG POLA PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI

MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.124/MEN/1990 TENTANG POLA PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI

MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a. bahwa dalam rangka strategi dan kebijaksanan umum penyelengaraan transmigrasi perlu ditetapkan Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi sebagai pedoman dalam kegiatan operasional terpadu; b. bahwa berhubung dengan adanya perkembanan kebijaksanaan dan program-program transmigrasi dalam REPELITA V, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 55/MEN/1968 tentang Panca Mantra Transmigrasi Terpadu Sebagai Landasan Kebijaksanaandan Strategi Penyelengaraan Transmigrasi; c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Transmigrasi; 2. Undang–Undang

Republik

Indonesia

Nomor

4

Pengelolaan

Lingkungan Hidup ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 1973 tentang

Penyelengaran Transmigrasi; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1990; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah disempurnkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1984

tentang Koordinasi Penyelengaran Transmigrasi; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988

tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989

tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990-1993/1994; 9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang

Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi; 10. Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.

055A/MEN/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP/42/MEN/1990; 11. Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.

31/MEN/1985 tentang Petujuk Penyelenggaraan Transmigrasi;

Pelaksanaan

Koordinator

12. Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.

31/MEN/1985 tentang Hak, Bantuan dan Kewajiban Transmigran. MEMUTUSKAN : Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI.

PERTAMA :

Memberlakukan Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang meliputi : a. Pola Tanaman Pangan; b. Pola Tanaman Perkebunan; c. Pola Perikanan; d. Pola Budaya Hutan/Hutan Tanaman Industri; e. Pola Jasa dan; f. Pola Industri.

KEDUA

:

Pelaksanaan setiap jenis-jenis pola sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dilakukan melalui tahap-tahap kegiatan perencanaan, penyiapan pemukiman, penerangan, pendaftaran dan seleksi, pembinaan dan penyerahan proyek dalam bentuk proyek terpadu.

KETIGA

:

Dalam pelaksanaan tahap-tahap kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan kerjasama dengan Instansi terkait, Badan Swasta, Koperasi maupun Organisasi Masyarakat.

KEEMPAT :

Sejak tanggal mulai berlakunya keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.55/MEN/1986 tentang Panca Marta Transmigrasi Terpadu sebagai Landasan Kebijaksanaan dan Strategi Penyelengaraan Transmigrasi tidak berlaku lagi.

KELIMA

:

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Penyiapan Pemukiman dan Direktur Jenderal Pengerahan dan Pembinaan, baik secara bersama-sama maupun diatur masing-masing dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1990 MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd. S OE G I A R T O

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Presiden Republik Indonesia ; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ; 3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Transmigrasi.

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor : KEP.124/MEN/1990 Tanggal : 7 November 1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan usaha Transmigrasi. BAB I PENDAHULUAN 1.

LATAR BELAKANG Dalam Garis-garis Haluan Negara ( GBHN ) 1988, antara lain diamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi merupakan upaya pendayagunaan tenaga kerja dan memperbaiki mutu kehidupan, mengingatkan pengembangan sumber alam dan pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesepatan berusaha, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat memenuhi amanat GBHN 1988 tersebut, maka Departemen Transmigrasi dalam Repelita V (1989/1990 - 1993/1994 ) yang sedang berlajan ini harus dapat mencapai target pemindahan dan penempatan sejumlah 550.000 Kepala Keluarga (KK) transmigran ke daerah transmigrasi yang potensial dengan Pola yang sedang berjalan ini harus dapat mencapai target pemindahan dan penempatan sejumlah 550.000 Kepala Keluarga ( KK) transmigran ke daerah transmigrasi yang potensial dengan Pola Pemukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi serta pembinaan dan pengembangan Daerah Transmigrasi yang sudah ada dengan jumlah 842.00 KK Transmigran.

2.

RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Pola Pemukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi ini meliputi: a. Pola Tanaman Pangan; b. Pola Perkebunan; c. Pola Perikanan; d. Pola Hutan Tanaman Industri; e. Pola Jasa/Industri. Dalam pelaksanaannya, Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi ini diarahkan dengan mekanisme transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum diberlakukan hanya untuk transmigran yang berpolakan usaha tanaman pangan, sedangkan transmigrasi swakarsa untuk pola-pola usaha non tanaman pangan dan sebagian kecil pola usaha tanaman pangan terutama yang mendapat dukungan dana dari Bantuan Presiden dan APBD. Di Samping itu Repelita V ini akan dilaksanakan pula pembangunan pemukiman transmigrasi di daerah strategis rawan, yang pola usahanya disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia.

3. MAKSUD DAN TUJUAN Pola Permikiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman kerja bagi Aparat Departemen Transmigrasi dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas pola permukiman dan pengembangan usaha transmigrasi di pemukiman transmigrasi dengan tujuan agar dapat mempunyai suatu gerak langkah dan bahan dalam melaksanakan tugas-tugas Pola Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Budidaya Hutan/Hutan Tanaman Industri Jasa dan Industri.

4.

SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam merumuskan Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi ini adanya kriteria dan standar yang meliputi : a. Kriteria Lokasi; b. Standar Permukiman; c. Standar Usaha; d. Standar Penyiapan Permukiman; e. Kriteria Daerah Asli; f. Kriteria Calon Transmigran; g. Kriteria Calon Pembina Pelaksana/Inti; h. Kriteria Proses Pengerahan; i. Standar Proses Pembinaan.

BAB II POLA TANAMAN PANGAN Pola tanaman pangan ini diarahkan pada daerah-daerah pasang surut dan lahan kering yang sudah dibangun drainase beserta saluran-saluran irigasinya guna perluasan areal persawahan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menampung transmigran. 1. Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. PemukimanTransmigrasi dengan Usaha Pokok Tanaman Pangan adalah pemukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha dan memperoleh pendapatan dari usaha tani tanaman pangan secara berkeseimbangan ; b. Tanaman pangan adalah tanaman yang terdiri dari padi-padian, palawija, dn tanaman hortikultura. c. Transmigran peserta adalah transmigran dan penduduk setempat/APPDT yang telah diseleksi dan ditempatkan di lokasi proyek; d. Transmigran Inti adalah transmigran yang diharapkan dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi kelompoknya dan telah mendapat latihan ketrampilan; e. Badan usaha Pembina adalah badan usaha pemerintah, Koperasi atau badan usaha swasta yang menyediakan modal serta melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan di pemukiman transmigrasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; f. Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan darimana calon transmigran yang akan dipindahkan atau berpindah; g. Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran; h. WPP adalah wilayah pengembangan parsial; i. SKP adalah satuan kawasan pemukiman. 2. Tujuan a. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di daerah Transmigrasi melalui pemilikan lahan; b. Meningkatkan pendapatan transmigran peserta; c. Menciptakan pemukiman transmigrasi yang layak huni dia mampu membentuk pusat pertumbuhan baru; d. Menunjang program ekstensifikasi tanaman pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan baik regional maupun nasional.

3. Sasaran a. Pemilikan lahan minimal 2 hektar per KK bagi petani peserta ; b. Pendapatan minimal 520 Kg setara beras per kapita per tahun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. Transmigran mimiliki kemanpuan tehnik budidaya dan pengelolaan usaha tani tanaman pangan; d. Terciptanya pusat pertumbuhan baru. 4. Kriteria Lokasi a. Tipe lahan 1) Lahan basah meliputi, rawa baik pasang surut maupun non pasang surut ; 2) Lahan kering. b. Kesesuaian lahan minimal S3 (sesuai marginal) untuk tanaman pangan. c. Status Tanah Harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. d. Aksesibilitas Waktu atau jarak tempuh dari pusat kegiatan ekonomi (Ibukota Kecamatan) terdekat lebih kurang 1,5 jam perjalanan kendaraan bermotor atau lebih kurang 60 Km. 5. Standar Permukiman a. Besar Permukiman Jumlah transmigran dalam status Pemukiman 300 – 500 KK. b. Alokasi Pemanfaatan Lahan 1) Lahan kering seluas 2, 00 ha yang terdiri dari lahan pekarangan, lahan pangan dan lahan diversifikasi; 2) Lahan basah seluas 2,25 ha yang terdiri dari lahan pekarangan, lahan pangan dan lahan diversifikasi ; c. Kebutuhan Ruang dalam Satuan Permukiman 1) Fasilitas dan prasarana umum untuk kegiatan usaha tani tanaman pangan: a) Pusat Desa : 8 – 12 hektar b) Kuburan : 1 – 2 hektar c) Tanah Kas Desa siap olah : > 10 hektar d) Test farm / Balai Benih : 2 - 4 hektar e) Penggembalaan : 3 – 5 hektar f) Lahan Cadangan : minimal 20% luas Satuan Pemukiman. 2) Lahan untuk badan usaha Pembina maksimal 20% dari luas lahan usaha tani tanaman pangan. d. Jaringan Jalan

DMJ (m)

Lebar Badan Jalan (m)

Lebar Perkerasan tingkat awal (m)

Jalan penghubung (Kolektor Primer)

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Poros ( Lokal Primer )

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Desa (Lokal Primer)

10

4,5

3,0

sesuai kebutuhan

Jenis Jalan

Panjang Jalan

e. Saluran 1) Lebar saluran navigasi 2) Lebar saluran primer 3) Lebar saluran sekunder 4) Lebar saluran tersier

: : : :

20 – 50 meter; 15 – 20 meter; 4 – 6 meter 1 – 1,5 meter.

f. Tata Letak 1) Sistem Pendukuhan mengelompok dengan jumlah 25 – 50 KK, hingga 50 – 100 KK, jarak antar pendukuhan tidak lebih dari 1 Km; 2) Jarak antar rumah tidak lebih dari 25 – 50 meter, untuk 4 rumah yang berdekatan ( catur griya); 3) Jarak rumah dengan lahan pangan tidak lebih dari 2 Km; 4) Jarak rumah dan dengan lahan diversifikasi tidak lebih dari 4 KM; 5) Jarak rumah dan dengan pusat desa tidak lebih dari 3,5 Km; 6) Jarak UPT tidak lebih dari 10 Km. 6. Standar Penyiapan Permukiman a. Penyiapan Lahan 1) Lahan pekarangan : siap tanam 2) Lahan pangan - di lahan kering : siap tanam - di lahan basah : siap olah 3) Lahan diversifikasi : dibuka transmigran ; 4) Jalan : a) Jalan penghubung : Konstruksi Lapen dengan Desain ( Kolektor Primer ) Perkerasan, Standar Bina Marga Jalan Lokal; b) Jalan poros : Konstruksi Lapen/AWCAS, dengan (Lokal Primer) Standar Bina Marga Jalan Lokal; c) Jalan desa : Konstruksi Japat/AWCAS. (Lokal Primer) 5) Jembatan a) Jalan Penghubung (kolektor primer) : (1) Bentang < 12 meter konstruksi dibuat dari jembatan permanen/ beton; (2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. b) Jalan Poros dan Jalan desa (lokal primer) : (1) Bentang < 12 meter konstruksinya minimal dibuat dari kayu kelas II; (2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. 6) Gorong-gorong minimal dibuat dari kayu atau beton bertulang. b. Penyiapan Bangunan 1) 1 (satu) rumah per KK; 2) 1 (satu) jembatan keluarga per KK; 3) Bangunan fasilitas umum per Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) : a) Balai Desa ( 1 unit ); b) Rumah Ibadah ( 2 unit ); c) Kantor Unit ( 1 unit ); d) Balai Pengobatan ( 1 unit ); e) Rumah Petugas Transmigrasi ( 5 unit ); f) Gudang ( 2 unit ); g) Rumah Pos ( 1 unit untuk 1 SKP/4 – 5 unit ) h) Rumah Guru ( 2 unit kopel ); i) Rumah PPL ( 1 unit ); j) Rumah Petugas Kesehatan ( 1 unit ); k) Pos Keamanan ( 1 unit );

l) m) n)

Pasar Koperasi Unit Desa Sekolah Dasar

( 1 unit ); ( 1 unit ); ( 1 unit / 2 lokal / 6 kelas).

Butir a) s/d g) dibangun oleh Departemen Transmigrasi, sedangkan butir h) s/d n) dibangun oleh instansi terkait. c) Pengadaan Air Bersih 1) Di permukaan yang memiliki sumber air tanah dangkal dibangun sebuah sumur gali per 4 KK. 2) Di permukiman yang tidak memiliki sumber air tanah dangkal, dibangun sumur bor dalam dengan pompa dan pipa distribusi serta bak-bak penampung. 3) Di daerah pasang surut disediakan drum / bak ferrocement / bak penampung air yang berfungsi menampung air hujan per 16 KK. d) Izin prinsip / persetujuan / penetapan Sertifikat Hak Atas Tanah dari Instansi Terkait. e) Pendayagunaan Lingkungan 1) Desain Pendayagunaan Lingkungan; 2) Identifikasi Kesehatan Lingkungan; 3) Konservasi Tanah dan Air. 7. Kriteria Daerah Asal Daerah asal transmigran yang diutamakan dari daerah padat tangkap di Jawa, Madura, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur dan Daerah Transmigrasi setempat. 8. Kriteria Calon Transmigran a. Daerah Asal 1) Warga Negara RI; 2) Sukarela; 3) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat dokter; 4) Berkelakuan baik dan bebas G.30 S/PKI yang dinyatakan dengan surat dari Kepolisian; 5) Ber Agama / ber Ketuhanan Yang Maha Esa; 6) Telah berkeluarga, kecuali transmigran inti; 7) Umur 20 – 40 tahun; 8) Belum pernah ditransmigrasikan; 9) Umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan maksimal 60 tahun; 10) Dapat membaca dan menulis huruf latin; 11) Mentaati ketentuan yang berlaku; 12) Memiliki keterampilan bercocok tanam, terutama buruh tani atau petani pemilik < 0,25 Ha dan atau telah mendapat latihan keterampilan usahatani tanaman pangan; 13) Sebagai anggota kelompok kemasyarakatan b. Transmigran Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT) : 1) Penduduk yang lahan usahanya terkena langsung untuk pencadangan areal pemukiman transmigrasi; 2) Penduduk yang daerahnya bencana alam; 3) Penduduk yang kehidupannya sebagai peladang berpindah; 4) Penduduk yang kehidupannya sebagai perambah hutan; 5) Penduduk setempat yang bertempat tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten yang sama dan atau Kabupaten lain yang berbatasan dalam suatu Propinsi.

9. Kriteria Proses Pengerahan a. Penerangan 1) Penerangan umum diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyebarluaskan pengertian transmigrasi di kalangan masyarakat; 2) Penerangan khusus diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan materi-materi tentang Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan. 3) Penerangan pemantapan diarahkan kepada kegiatan penerangan yang diberikan kepada calon transmigran tanaman pangan untuk lebih memantapkan sikap mental transmigran dalam mempersiapkan diri menghadapi daerah baru di Daerah Transmigrasi. b. Pendaftaran, seleksi calon transmigran dan penetapan transmigran 1) Pendaftaran dilakukan melalui 2 tahap: a) Tahap I : Pendaftaran anggota masyarakat yang berminat; b) Tahap II : Pendaftaran ulang. 2) Seleksi Seleksi dilakukan untuk mendapatkan transmigran yang telah memenuhi kriteria calon transmigran; 3) Penetapan transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. c. Latihan Keterampilan Calon Transmigran Diarahkan pada penanganan teknis budi daya tanaman pangan, pengelolaan usaha penunjang dan pembinaan kemasyarakatan. d. Angkutan Penumpang dari desa/kelurahan asal ke lokasi pemukiman, dilaksanankan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan wajib memperhatikan keamanan/keselamatan, ketertiban, kelancaran/kenyamanan dan tetap memperhatikan kepentingan umum. e. Penampungan / Transito 1) Di Transito Kabupaten / Propinsi a) pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) penjelasan tata tertib; c) penerangan pemantapan oleh petugas transmigrasi dan petugas instansi teknis tentang masa depan usaha tanaman pangan ; d) bimbingan sikap mental; e) pelayanan kesehatan. 2) Di Transito Induk / Embarkasi a) pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) penjelasan tentang tata tertib; c) penataran P4; d) pencatatan ulang; e) pemeriksaan barang-barang bawaan; f) pelayanan kesehatan. 3. Di Transito Daerah Transmigrasi / Debarkasi a) pelayanan permakaman tiga kali sehari; b) pencatatan ulang tentang jumlah transmigran, surat perjalanan rombongan dan lain-lain; c) penerangan tentang perjalanan dan tata tertib menuju UPT / lokasi pemukiman; d) pelayanan kesehatan; e) serah terima transmigran dari Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi Daereh Asal kepada Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi Daereh Transmigrasi.

f. Peralatan 1) Sandang; 2) Alat tidur; 3) Alat dapur; 4) Alat pertanian; 5) Alat pertukangan. g. Pengawalan Dilaksanakan selama perjalanan dengan jumlah pengawal 1 (satu) orang untuk 25 KK. Pengawalan dari Debarkasi sampai di UPT / lokasi pemukiman ditambah 1 (satu) orang petugas apabila dilaksanakan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat. h. Penempatan 1) Pengaturan perolehan rumah dan lahan dengan cara undian terbatas; 2) Pemberian makanan selama 3 (tiga) hari pertama.

10. Kriteria Proses Pembinaan a. Pembinaan Sosial Budaya 1) Pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras; 2) Pembinaan Kehidupan Beragama dan mental spiritual; 3) Pelayanan kesehatan serta KB; 4) Pembinaan pendidikan; 5) Pembinaan kebudayaan; 6) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa; 7) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 8) Pembinaan manajemen UPT; 9) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi. b. Pembinaan Usaha Ekonomi 1) Pemberian sarana produksi dan usaha pertanian; 2) Bimbingan dan pelatihan keterampilan transmigran; 3) Pembinaan usaha tani; 4) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 5) Pembinaan industri rumah tangga dan tata niaga; 6) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 7) Pembinaan pasca panen. c. Pengelolaan Lingkungan 1) Bintek (Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan) 2) Penanggulangan Kesehatan Lingkungan; 3) Pengendalian Hama Terpadu; 4) Konservasi Tanah dan Air. d. Rehabilitasi Lingkungan; e. Kriteria Penyerahan UPT; 1) Masa Pembinaan a. Transmigrasi umum 5 tahun; b. Transmigrasi Swakarsa Pola PIR 4 s/d 6 tahun; c. Transmigrasi Swakarsa Pola Non PIR s/d 5 tahun. 2)

Telah dibentuk Organisasi Pemerintah Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, serta Lembaga Musyawarah Desa lengkap dengan personil, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

3)

Setiap Kepala Keluarga Transmigran telah memiliki sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pekarangan dan Lahan Usaha;

4)

Telah memiliki prasarana Lingkungan dan fasilitas sosial dalam keadaan baik;

5)

Telah tersedia Tanah Kas Desa 10 (sepuluh) Ha yang telah siap olah;

6)

Telah mempunyai Koperasi yang ber-Badan Hukum dan berjalan dengan baik;

7)

Telah mencapai perkembangan Tingkat Swadaya.

11. Proses Perencanaan a. Penyusunan Rancangan Dasar; b. Penyusunan Rencana Lima Tahunan; c. Penyusunan Rencana Tahunan. 12. Penyusunan Program a. Pemilihan dan penentuan lokasi; b. Penyiapan Areal; c. Penyiapan pemukiman; d. Pemindahan dan penempatan; e. Pembinaan pemukiman. 13. Pelaksanaan a. Dalam pemilihan dan penentuan lokasi dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Identifikasi Propinsi dan Kabupaten yang potensial untuk usaha tanaman pangan; 2) Pembuatan Rencana Kerangka Wilayah Pengembanan Parsial yang potensial untuk usaha tanaman pangan; 3) Pembuatan Rencana Kerangka Satuan Kawasan Pemukiman yang potensial untuk usaha tanaman pangan, serta Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (Andal ); 4) Pancadangan Areal; 5) Pembuatan studi kelayakan usaha dan detail desain; 6) Pembuatan Rencana Teknik Satuan Pemukiman potensial untuk usaha tanaman pangan; 7) Penertiban Hak Pengelolaan atas lahan pemukiman; 8) Izin prinsip lokasi; 9) Penerbitan surat izin usaha tanaman pangan; 10) Rancang bangun terinci sarana dan prasarana pemukiman; 11) Rancang bangun terinci fasilitas usaha tanaman pangan; 12) Rancang bangun terinci instalasi air bersih. b. Dalam Penyiapan Areal dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pengurusan Hak-hak Atas Tanah; 2) Penataan Peruntukan Lahan; 3) Pengukuran Pembagian Lahan; 4) Pengurusan sertifikat hak-hak atas tanah. c. Dalam Penyiapan Permukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyaipan lahan; a) Pembukaan lahan pekarangan dan diversifikasi; b) Pengkaplingan lahan perkarangan dan diversifikasi; c) Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah; d) Supervisi Penyiapan Lahan. 2)

Penyiapan sarana dan prasarana pemukiman; a) Pembangunan saluran tata air; b) Pembangunan rumah transmigran; c) Pembangunan fasilitas umum;

d) e) f)

Pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong; Pembangunan fasilitas usaha perikanan; Pembangunan instalasi air bersih.

d. Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Lingkungan; e. Dalam Penyiapan calon transmigran dilaksanankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Identifikasi potensi daerah pengerahan dan calon transmigran; 2) Penerangan pendaftaran dan seleksi; 3) Pelatihan transmigrasi. f. Penetapan status transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. g. Pemindahan transmigrasi 1) Pelayanan dan Pembinaan di Transito; 2) Pemberian perbekalan; 3) Pengangkutan dan pengawalan; 4) Penempatan transmigran. h. Dalam Pembinaan Pemukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi kebutuhan pembinaan; 2) Pemberian bimbingan dan penyuluhan; 3) Pemberian jaminan hidup; 4) Pembinaan kehidupan ber-Agama dan mental spiritual; 5) Pelayanan kesehatan serta KB; 6) Pelayanan pendidikan; 7) Pembinaan kebudayaan; 8) Bimbingan dan pelatihan keterampilan calon nakhoda dan ahli mesin; 9) Pelatihan keterampilan transmigan; 10) Pembinaan usaha penangkapan ikan; 11) Pembinaan usaha tani; 12) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 13) Pembinaan manajemen UPT; 14) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa; 15) Pembinaan komunikasi; 16) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 17) Pembinaan industri rumah tangga dan tata usaha; 18) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 19) Pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi/ lingkungan (RKL); 20) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi; 21) Persiapan dan pelaksanaan penyerahan UPT.

14. Organisasi a. Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Keppres Nomor 59 tahun 1984, tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan usaha pemerintah/ Koperasi/Perusahaan swasta sebagai badan usaha Pembina berdasarkan bentuk hubungan yang telah ditetapkan;

b. Rincian penyelenggaraan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan meliputi : 1) Penyerasian rencana-rencana pembangunan yang terkait dengan rencana pembangunan pembangunan pemukiman transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan merupakan tanggung jawab BAPPENAS; 2) Penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan proyek penyiapan pemukiman, serta pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; 3) Pengaturan, penyediaan dan pemberian hak-hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Pertahanan nasional; 4) Pelepasan kawasan hutan untuk lokasi permukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Kehutanan; 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan jalan penghubung yang diperlukan untuk kegiatan permukiman transmigrasi merupakan tangung jawab Departemen Pekerjaan Umum; 6) Penerbitan izin, pemantapan, pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha pertanian lainnya merupakan tangung jawab Departemen Pertanian; 7) Pembinaan perkoperasian merupakan tanggung jawab Departemen Koperasi; 8) Penerbitan izin perdagangan dan pemberian kemudahan pemasaran hasil produksi transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Perdagangan. 9) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek yang bersumber dari APBN / dana Bantuan Luar Negeri merupakan tangung jawab Departemen keuangan; 10) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan-ketentuan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana kredit merupakan tanggung jawab Bank Indonesia; 11) Perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal; 12) Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Departemen / Instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Tata Laksana Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Pelaksanaan studi dalam rangka penyusunan Prosedur Standar dan Manual (PSM) serta pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan komoditas ikan dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; b) Pelaksanaan studi dalam rangka penyiapan pemukiman serta pengerahan dan pembinaan berdasarkan PSM yang telah disusun, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; c) Pelaksanaan proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan komoditas ikan ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah ada pencadangan areal dengan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I yang bersangkutan; d) Pelaksanaan penyiapan pemukiman, pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi;

e) Badan usaha Pembina sebagai Pelaksana Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah memperoleh izin usaha perikanan dari Menteri Pertanian; f) Hak, wewenang, tugas dan tanggung jawab. Departemen Transmigrasi dan Instansi terkait mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1). Wewenang a) Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek; b) Melaksanakan, pengaturan penggunaan dan pengembalian kredit; c) Melaksanakan studi kelayakan; d) Menetapkan badan usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi. 2) Tugas dan tanggung jawab a) Melakukan penelitian, dan perencanaan program proyek; b) Menyediakan areal pemukiman; c) Pemberian kemudahan dalam menyediakan fasilitas usaha; d) Menerbitkan izin prinsip dan izin usaha peikanan; e) Membangun prasarana usaha penangkapan ikan; f) Membuka lahan pekarangan dan diversifikasi; g) Membangun rumah transmigran dan prasarana lingkungan seerta fasilitas sosial; h) Menyelenggarakan pengerahan transmigran; i) Membina UPT di bidang sosial, budaya, ekonomi dan pembinaan teknis penangkapan ikan Tuna dan Cakalang; j) Pemberian sertifikat hak milik atas tanah meliputi lahan pekarangan , lahan usaha dan lahan deversifikasi; k) Melakukan pembinaan atas badan usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi. g) Badan usaha pembina mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 1) Hak a) Memperoleh areal untuk fasilitas perusahaan; b) Memperoleh kemudahan dalam penyediaan fasilitas usaha; 2)

Kewajiban a) Melakukan studi kelayakan dan rancang bangun terinci (detail desain) untuk fasilitas usaha; b) Membangun fasilitas usaha; c) Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan transmigran dan melaksnakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut; d) Membina transmigran dalam manajemen usaha dan teknik usaha tani tanaman pangan; e) Menyediakan dan menyalurkan sarana produksi usaha pertanian; f) Membeli hasil penangkapan ikan dari transmigran dengan harga yang ditetapkan bersama antara transmigan, badan usaha pembina dan Pemerintah; g) Mengembalikan beban kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; h) Membantu pemeliharaan prasarana usaha tanaman pangan;

h) Transmigran peserta mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : a) Hak 1) Memperoleh rumah, lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan diversifikasi; 2) Mendapatkan bantuan jaminan hidup dan perbekalan; 3) Memperoleh kredit investasi dan kredit modal kerja usaha tani tanaman pangan;

4) 5) 6) 7) 8)

b)

Memperoleh bimbingan teknis, penyuluhan dan latihan ketrampilan; Memperoleh jaminan penyediaan sarana produksi usaha tani tanaman pangan; Memperoleh jaminan pemasaran hasil usaha tani; Memperoleh pembinaan sosial, ekonomi dan budaya; Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang meliputi lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan diversifikasi.

Kewajiban 1) Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan badan usaha pembina dan melaksanakan serta mentaati ketentuan dalam perjanjian pelaksanaan transmigrasi tersebut; 2) Melaksanakan usaha penangkapan ikan sesuai dengan petunjuk badan usaha pembina; 3) Menjadi anggota koperasi; 4) Menjual hasil penangkapan ikan kepada badan usaha Pembina sesuai harga yang ditetapkan bersama antara transmigran, badan usaha pembina dan pemerintah; 5) Mengembalikan beban kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 6) Memelihara rumah, sarana dan prasarana usaha tani nelayan, prasarana lingkungan serta fasilitas sosial; 7) Bertempat tinggal dipemukiman yang disediakan; 8) Mentaati semua ketentuan dan aturan dalam penyelenggaraan.

16. Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Pola tanaman pangan / diarahkan pada kelancaran pembangunan transmigrasi dengan berwawasan lingkungan melalui 3 (tiga) tingkatan koordinasi: a) Tingkat Nasional dipimpin oleh Menteri Transmigrasi; b) Tingkat Propinsi dipimpin oleh Gubernur / KDH Tingkat I; c) Tingkat Kabupaten atau Kotamadya dipimpin oleh Bupati atau Walikotamadya / KDH Tingkat II. 17. Pengembangan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan Pola tani Nelayan dilakukan melalui pelaksanaan proyek yang dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta perkembangan kebijaksanaan Pemerintah. 18. Pembiayaan Sumber pembiayaan pelaksanaan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Tani Nelayan diperoleh dari APBN sub sektor Transmigrasi, APBN sub sektor lain yang terkait, dana Bantuan Luar Negeri, dana pelaksana transmigrasi koperasi, transmigran dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB III POLA TANAMAN PERKEBUNAN Pola Tanaman Perkebunan ini akan terus dilanjutkan dan diperluas sebagaimana yang telah dirintis dan dilaksanakan dalam Repelita IV melalui mekanisme PIR – TRANS ( Inpres 1 Tahun 1986 ) masih ada target penempatan yang merupakan luncuran Repelita IV melalui PIR – SUS.

Dalam pola ini hak transmigran yang merupakan komponen kredit meliputi lahan / kebun plasma seluas 2 hektar per KK berikut sarana produksinya . Sedangkan komponen subsidi yang diberikan kepada setiap transmigran berupa 0,50 hektar lahan pekarangan dan diversifikasi, Selama Repelita V ini diperkirakan ada 24 Perkebunan Besar Swasta Nasional dan 5 Perusahaan Terbatas Perkebunan yang akan bertindak selaku inti, yang secara keseluruhan akan tersebar di 15 propinsi sebanyak 42 lokasi.

1. Pengertian a. Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tanaman Perekebunan, adalah pemukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha dan memperoleh pendapatan dari usaha tanaman perkebunan secara berkesinambungan; b. Usaha Tanaman Perkebunan adalah kegiatan penaman, pemeliharaan, dan pengembangan tanaman perkebunan ( kelapa sawit, coklat, karet, the, dan tanaman lainnya ) yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian R.I; c. Perusahaan inti Rakyat (PIR) Tanaman Perkebunan adalah suatu pola pengembangan usaha di bidang perkebunan dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan ketergantungan, serta berkesinambungan antara transmigran sebagai plasma dengan perusahaan/pemilik modal sebagai inti; d. Perusahaan Inti adalah perusahaan yang memberikan bimbingan dan pelayanan perkreditan, pengadaan sarana produksi, penampungan, dan pemasaran hasil plasma; e. Plasma adalah transmigran yang mendapat bimbingan dan atau bantuan dari perusahaan inti agar dapat meningkatkan usahanya melalui peningkatan produksi dan penanganan pasca panen (pengolahan dan pemasaran); f. Transmigran Calon peserta PIR tanaman perkebunan adalah transmigran dan penduduk setempat /APPDT yang telah diseleisaikan dan ditempatkan dilokasi proyek; g. Transmigran peserta PIR adalah transmigran yang berasal dari calon pesrta yang telah diseleksi untuk menerima paket kredit berdarkan rekomendasi pihak Perusahaan Inti; h. Transmigran Inti adalah transmigran yang diharapkan dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi kelompoknya dan telah mendapat latihan ketrampilan; i. Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan sebagai daerah pengirim calon transmigran yang akan dipindahkan atau berpindah; j. Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran. 2 Tujuan a. Meningkatan perluasan kesempatan kerja di Daerah Transmigrasi melalui pemilikan kebun; b. Meningkatkan kemampuan teknik budidaya tanaman perkebunan; c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran peserta; d. Menunjang program perluasan areal perkebunan; e. Menciptakan pemukiman transmigrasi yang layak huni dan mampu membentuk pusat pertumbuhan baru; 3. Sasaran a. Pemilikan kebun minimal 2 hektar per KK bagi petani peserta; b. Pendapatan minimal 520 Kg setara beras per kapita per tahun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. Transmigran memiliki kemampuan teknik budidaya dan pengelolaan usaha perkebunan ; d. Terciptanya pusat pertumbuhan baru.

4. Kriteria Lokasi a. Tipe Lahan 1) lahan kering; 2) lahan basah. b. Kesesuaian lahan : 1) Lahan perkebunan : minimal S3 (sesuai marginal) untuk tanaman perkebunan; 2) Lahan pekarangan dan diversifikasi : minimal S3 (sesuai marginal) untuk tanaman pangan. c. Status Tanah Harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda diatasnya yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. d. Aksesibilitas Waktu atau jarak tempuh dari pusat kegiatan ekonomi (Ibukota Kecamatan ) terdekat lebih kurang 1,5 jam perjalan kendaraan bermotor atau lebih kurang 60 Km. 5. Standar Permukiman. a. Besar Pemukiman Jumlah transmigran dalam suatu pemukiman 150 – 500 KK. b. Alokasi Pemanfaatan Lahan 1) Lahan Pekarangan dan diversfikasi 0,25 – 0,50 Ha / KK 2) Lahan Tambak Plasma 1 – 2 Ha / KK c. Kebutuhan ruang dalam Satuan Pemukiman 1) Fasilitas dan prasarana umum untuk kegiatan usaha perkebunan : a) Pusat Desa : 8 – 12 hektar; b) Kuburan : minimal 1 hektar; c) Tanah Kas Desa siap olah : > 10 hektar; d) Test farm Balai Benih : 2 – 4 hektar ; e) Penggembalaan : 3 – 5 hektar; f) Lahan Cadangan : minimal 20% dari luas satuan permukiman 2) Lahan untuk badan usaha pembina maksimal 20 % dari luas usaha tani tanaman perkebunan. d. Jaringan Jalan

DMJ (m)

Lebar Badan Jalan (m)

Lebar Perkerasan tingkat awal (m)

Jalan penghubung (Kolektor Primer)

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Poros ( Lokal Primer )

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Desa (Lokal Primer)

10

4,5

3,0

sesuai kebutuhan

Jenis Jalan

e. Saluran 1) Lebar saluran navigasi : 2) Lebar saluran primer : 3) Lebar saluran sekunder 4) Lebar saluran tersier :

20 15 : 1

Panjang Jalan

- 50 meter, hingga 50 – 100 KK; - 20 meter; 4 - 6 meter; - 1,5 meter.

f. Tata Letak 1) Sistem pendukuhan mengelompok dengan jumlah 30 – 50 KK, hingga 50 – 150 KK jarak antar pendukuhan tidak lebih dari 1 Km; 2) Jarak antar rumah tidak lebih dari 25 meter, untuk 4 rumah yang berdekatan (catur griya); 3) Jarak rumah dengan lahan diversifikasi tidak lebih dari 3 Km; 4) Jarak rumah yang terdekat dengan garis pantai antara 2 Km; 5) Jarak rumah dengan pusat desa tidak lebih dari 2 Km; 6) Jarak antar UPT tidak lebih dari 10 Km; 7) Jarak rumah dengan badan jalan minimal 15 meter; 8) Jarak rumah dengan air bersih tidak lebih dari 1 km. 6. Standar Usaha Tanaman Perkebunan a. Untuk Transmigran 1) Pencetakan lahan usaha serta jenis tanaman/komoditasnya seluas 2 ha/ KK; 2) Pencetakan lahan pekarangan seluas 0,5 hektar/KK. b. Untuk Perusahaan Inti Luas lahan perkebunan tidak lebih 20% dari luas lahan Perkebunan Plasma. 7. Standar Penyiapan Pemukiman a. Penyiapan Lahan 1) Lahan pekarangan dan diversifikasi : siap tanam; 2) Lahan perkebunan : siap olah. 3) Jalan : a. Jalan Penghubung : Konstruksi Lapen dengan desain (Kolektor Primer) Perkerasan dengan Standar Bina Marga Jalan Lokal; b. Jalan Poros : Konstruksi Lapen / AWCAS, dengan (Lokal Primer) Standar Bina Marga Jalan Lokal; c. Jalan Desa : Konstruksi Japat / AWCAS. (Lokal Primer) 4) Jembatan a) Jalan Penghubung (kolektor primer) : (1) Bentang < 12 meter konstruksi dibuat dari jembatan Permanent / beton; (2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. b) Jalan Poros dan Jalan desa (lokal primer) : (1) Bentang < 12 meter konstruksinya minimal dibuat dari kayu kelas II; (2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. 5) Gorong-gorong minimal dibuat dari kayu kelas 1 atau beton bertulang. b. Penyiapan Bangunan 1) 1 (satu) rumah per KK; 2) 1 (satu) jamban keluarga per KK; 3) Bangunan fasilitas umum per Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) : a) Balai Desa ( 1 unit ); b) Rumah Ibadah ( 2 unit ); c) Kantor Unit ( 1 unit ); d) Balai Pengobatan ( 1 unit ); e) Rumah Petugas Transmigrasi ( 5 unit ); f) Gudang ( 2 unit ); g) Rumah Pos ( 1 unit untuk 1 SKP/4–5 unit ); h) Rumah Guru ( 2 unit kopel ); i) Rumah PPl ( 1 unit); j) Rumah petugas Kesehatan (1 unit); k) Pos Keamanan ( 1 unit);

m) Koperasi Unit desa n) Sekolah Dasar

(1unit); (1 unit/2 lokal/6 kelas)

Butir a) s/d g) di bangun oleh Departemen Transmigrasi, sedangkan butir h) s/d n) di bangun oleh instansi terkait. c. Pengadaan Air Bersih 1) Di permukiman yang memiliki sumber air tanah dangkal dibangun sebuah sumur gali per 4 KK 2) Di permukiman yang tidak memiliki sumber ait tanah dangkal, dibangun sumur bor dalam dengan pompa dan pipa distribusi serta bak-bak penampung; 3) Di daerah pasang surut disediakan drum/bak ferrocement/bak penampung air yang berfungsi menampung air hujan per 16 KK. d. Izin prinsip dan Sertifikat Hak-hak Atas Tanah. e. Pendayagunaan Lingkungan. 1) Desain Pendayagunaan Lingkungan 2) Identifikasi Kesehatan Lingkungan 3) Konservasi Tanah dan Air. 8. Kriteria Daerah Asal Daerah asal transmigran terutama di wilayah pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur dan daerah transmigran setempat; 9. Kriteria Calon Transmigran a. Daerah Asal 1) Warga Negara RI; 2) Sukarela; 3) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat dokter; 4) Berkelakuan baik dan bebas G 30 S/PKI yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian 5) Ber-Agama/ber Ketuhanan Yang Maha Esa; 6) Telah berkeluarga, kecuali transmigran inti; 7) Umur 20 – 40 tahun; 8) Belum pernah ditransmigrasikan; 9) Umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan maksimal 60 tahun 10) Sebagai anggota kelompok kemasyarakatan. b. Transmigran Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi. 1) Penduduk yang lahan usahanya terkena langsung untuk pencadangan areal permukimam transmigrasi; 2) Penduduk yang daerahnya terkena bencana alam; 3) Penduduk yang kehidupannya sebagai peladang berpindah; 4) Penduduk yang kehidupannya sebagai perambah hutan; 5) Penduduk setempat yang bertempat tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten yang sama dan atau Kabupaten lain yang berbatasan dalam suatu Propinsi. 10. Kriteria badan usaha pembina a. BUMN/Koperasi/Swasta; b. Pemegang izin usaha perkebunan c. Bersedia mentaati ketenyuan yang berlaku. 11. Kriteria Proses Pengerahan a. Penerangan 1) Penerangan umum diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyebarluaskan pengertian transmigrasi dikalangan masyarakat;

2)

3)

Penerangan khusus diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan materi-materi tentang Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tanaman Perkebunan; Penerangan pemantapan diarahkan kepada kegiatan penerangan yang diberikan kepada calon transmigrantanaman perkebunan untuk lebih memantapkan sikap mental transmigran dalam mempersiapkan diri menghadapi daerah baru di daerah transmigrasi.

b. Pendaftaran, seleksi calon transmigaran dan penempatan transmigran. 1) Pendaftaran dilakukan melalui 2 tahap a) Tahap I : Pendaftaran anggota masyarakat yang berminat; b) Tahap II : Pendaftaran ulang. 2)

Seleksi Seleksi dilakukan untuk mendapatkan transmigran yang telah memenuhi kriteria calon transmigran;

3)

Penetapan transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi.

c. Latihan Keterampilan Calon Transmigrasi inti : Diarahkan pada penanganan teknis budidaya tanaman perkebunan, pengelolaan usaha penunjang dan pembinaan kemasyarkatan. d. Angkutan Penumpang dari desa/kelurahan asal ke lokasi pemukiman, dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan wajib memperhatikan keamanan/keselamatan, ketertiban, kelancaran/kenyamanan dan tetap memperhatikan kepentingan umum. e. Penampungan/Transito 1) Di Transito Kabupaten/Propinsi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Penjelasan tata tertib; c) Penerangan pemantapan oleh petugas transmigrasi dan petugas instansi teknis tentang masa depan usaha tanaman perkebunan; d) Bimbingan sikap mental; e) Pelayanan kesehatan. 2) Di transito Induk / Embarkasi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Penjelasan tentang tata tertib; c) Penataran P4; d) Pencatatan ulang; e) Pemerikasaan barang-barang bawaan; f) Pelayanan kesehatan. 3) Di Transito Daerah Transmigrasi / Debarkasi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Pencatatan ulang tentang jumlah transmigran, surat perjalanan rombongan dan lain-lain; c) Penerangan tentang perjalanan dan tata tertib menuju UPT/lokasi pemukiman; d) Pelayanan kesehatan; e) Serah terima transmigran dari Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Daerah Asal

f. Peralatan a) Sandang; b) Alat tidur; c) Alat dapur; d) Alat pertanian; e) Alat pertukangan. g. Pengawalan Dilaksanan selama perjalan dengan jumlah pegawai 1 (satu) orang untuk 25 KK. Pengawalan dari Debarkasi sampai di UPT / lokasi pemukiman ditambah 1 (satu) orang petugas apabila dilaksanankan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat. h. Penempatan 1) Pengaturan perolehan rumah dan lahan dengan cara undian terbatas; 2) Pemberian makan selama 3 (tiga) hari pertama. 12. Kriteria Proses Pembinaan a. Pembinaan Sosial Budaya 1) Pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras; 2) Pembinaan kehidupan Beragama dan mental spiritual; 3) Pelayanan kesehatan serta KB; 4) Pembinaan pendidikan; 5) Pembinaan kebudayaan; 6) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa; 7) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 8) Pembinaan manajemen UPT; 9) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi. b. Pembinaan Usaha Ekonomi 1) Pemberian sarana produksi usaha pertanian; 2) Bimbingan dan pelatihan keterampilan transmigrasi; 3) Pembinaan usahatani; 4) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 5) Pembinaan industri rumah tangga dan tataniaga; 6) Pembinaan pasca panen tanaman perkebunan; 7) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 8) Pembinaan teknis dan penyuluhan budidaya perkebunan. c. Pengelolaan Lingkungan 1) Bintek ( Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan ); 2) Penanggulangan Kesehatan Kesehatan Lingkungan; 3) Pengendalian Hama Terpadu; 4) Konservasi Tanah dan Air. d. Rehabilitasi Lingkungan e. Kriteria Penyerahan UPT. 1) Masa Pembinaan a) Transmigrasi Umum 5 tahun; b) Transmigrasi Swakarsa Pola PIR 4 – 6 tahun; c) TransmigrasiSwakarsa Pola Non PIR 2 – 5 tahun. 2) Telah dibentuk Organisasi Pemerintah Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, serta Lembaga Musyawarah Desa lengkap dengan Personil, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

3) Setiap Kepala Keluarga Transmigran telah memiliki sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pekarangan dan Lahan Usaha; 4) Telah memiliki prasarana lingkungan dan fasilitas sosial dalam keadaan baik; 5) Telah tersedia Tanah Kas Desa 10 (sepuluh) Ha yang telah siap olah; 6) Telah mempunyai Koperasi yang ber-Badan Hukum dan berjalan dengan baik; 7) Telah mencapai perkembangan Tingkat Swadaya. 13. Proses Perencanaan a. Penyususna Rancangan Dasar; b. Penyusunan Rencana Lima Tahunan; c. Penyusunan Rencana Tahunan. 14. Penyusunan Program a. Pemilihan dan penentuan lokasi; b. Penyiapan areal; c. Penyiapan permukiman; d. Pemindahan dan penempatan; e. Pembinaan pemukiman. 15. Pelaksanaan a. Dalam pemilihan dan penentuan lokasi dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi Propinsi dan Kabupaten yang potensial untuk usaha tanaman perkebunan; 2) Pembuatan Rencana Kerangka WPP yang potensial untuk usaha tanaman perkebunan; 3) Pembuatan Rencana kerangka SKP yang potensial untuk usaha tanaman perkebunan, dan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 4) Pencadangan areal; 5) Pembuatan studi kelayakan usaha dan detail desain; 6) Pembuatan Rencana Teknik SP potensial untuk usaha tanaman perkebunan; 7) Penerbitan Hak Pengelolaan Atas Lahan Pemukiman; 8) Izin Prinsip Lokasi; 9) Penerbitan surat izin usaha tanaman perkebunan; 10) Rancang bangun terinci sarana dan prasarana pemukiman; 11) Rancang bangun terinci fasilitas usaha tanaman perkebunan; 12) Rancang bangun terinci instalasi air bersih. b. Dalam Penyiapan Areal dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pengurusan Hak atas Tanah; 2) Penataan Peruntukan Lahan; 3) Pengukuran Pembagian Lahan; 4) Pengurusan Sertifikat Hak-hak Atas Tanah. c. Dalam Penyiapan Pemukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyiapan lahan a) Pembukaan lahan pekarangan dan diversifikasi; b) Pengkaplingan lahan pekarangan dan diversifikasi; c) Sertifikat hak milik atas tanah untuk lahan pekarangan dan diverifikasi; d) Supervisi penyiapan lahan.

2)

Penyiapan sarana dan prasarana pemukiman a) Pembangunan saluran tata air; b) Pembangunan rumah transmigran; c) Pembangunan fasilitas umum; d) Pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong; e) Pembangunan fasilitas usaha tanaman perkebunan; f) Pembangunan instalasi air bersih.

d. Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Lingkungan. e. Dalam penyiapan calon transmigran dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi potensial daerah pengerahan dan calon transmigran; 2) Penerangan, pendaftaran dan seleksi; 3) Pelatiahan transmigran. f. Penetapan Status Transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. g. Pemindahan Transmigran 1) Pelayanan dan Pembinaan di Transito; 2) Pemberian pembekalan; 3) Pengangkutan dan pengawalan; 4) Penempatan transmigran. h. Dalam Pembinaan Pemukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi kebutuhan pembinaan; 2) Pemberian bimbingan dan penyuluhan; 3) Pemberian jaminan hidup; 4) Pembinaan Kehidupan Beragama dan mental spiritual; 5) Pelayanan kesehatan serta KB; 6) Pelayanan pendidikan; 7) Pembinaan kebudayaan; 8) Bimbingan pelatihan keterampilan transmigran; 9) Pembinaan usaha tani; 10) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 11) Pembinaan manajemen UPT; 12) Pembinaan Ketatalaksanaan pemerintah desa; 13) Pembinaan komunikasi; 14) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 15) Pembinaan industri rumah tangga dan tata niaga; 16) Pembinaan pasca panen; 17) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 18) Pemeliharaan / rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi / lingkungan (RKL); 19) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi; 20) Persiapan dan pelaksanaan penyerahan UPT.

16. Organisasi a. Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tanaman perkebunan diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Keppres Nomor 59 tahun 1984 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan badan usaha pemerintah / Koperasi / Perusahaan swasta sebagai badan usaha Pembina berdasarkan bentuk hubungan yang telah ditetapkan;

b. Rincian penyelenggaraan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tanaman Perkebunan : 1) Peyerasian rencana-rencana pembangunan yang terkait dengan rencana pembangunan pemukiman transmigrasi dengan usaha pokok tanaman perkebunan merupakan tanggung jawab BAPPENAS; 2) Penyususnan dan pengkoordinasian rencana program dan proyek penyiapan pemukiman, serta pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; 3) Pengaturan, penyediaan dan pemberian hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Pertahanan Nasional; 4) Pelepasan kawasan hutan untuk proyek merupakan tanggung jawab Departemen Kehutanan; 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan jalan penghubung yang diperlukan untuk pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum; 6) Penerbitan izin, pemantapan pengembangan usaha tanaman perkebunan serta usaha pertanian lainnya merupakan tanggung jawab Departemen Pertanian; 7) Pembinaan Pengkoperasian di pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Koperasi; 8) Penerbitan izin perdagangan dan pemberian kemudahan pemasaran hasil produksi transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Perdagangan; 9) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek yang bersumber dari APBN / dana Bantuan Luar negeri merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan; 10) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan-ketentuan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana kredit merupakan tanggung jawab Bank Indonesia; 11) Perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Kooordinasi Penanaman Modal; 12) Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Depaertenmen / Instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17. Tata Laksana Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan studi dalam rangka penyusunan Prosedur Standard dan Manual (PSM) serta pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tanaman Perkebunan dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; b. Pelaksanaan studi dalam rangka penyiapan pemukiman, pengerahan dan pembinaan berdasarkan PSM yang telah disusun, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; c. Pelaksanaan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan usaha Pokok Tanaman Perkebunan ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah ada Pencadangan areal dengan Keputusan Gubernur / KDH Tingkat I yang bersangkutan; d. Pelaksanaan penyiapan pemukiman serta pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; e. Badan usaha pembina sebagai Pelaksana Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah memperoleh izin usaha perkebunan dari Menteri Pertanian; f. Hak, wewenang dan tanggung jawab Departemen Transmigrasi dan Instansi terkait mempunyai wewenang serta tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Wewenang a) Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek; b) Melaksanakan, pengaturan penggunaan dan pengembalian kredit; c) Melaksanakan pembinaan studi kelayakan; d) Menetapkan badan usaha Pembina sebagai pelaksana transmigrasi. 2) Tugas dan tanggung jawab a) Melakukan penelitian dan perencanaan program proyek; b) Menyediakan areal pemukiman; c) Pemberian kemudahan dalam penyediaan fasilitas usaha; d) Menerbitkan izin usaha pertanian dan izin / persetujuan pelaksana transmigrasi; e) Membangun prasarana usaha tanaman perkebunan; f) Membuka lahan pekarangan dan diversifikasi; g) Membangun rumah transmigran dan fasilitas umum; h) Menyelenggarakan pengerahan transmigran; i) Membina UPT di bidang social, budaya, ekonomi dan pembinaan teknis usahatani tanaman perkebunan; j) Pemberian sertifikat hak milik atas tanah meliputi lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan deversifikasi; k) Melakukan pembinaan atas badan usaha Pembina sebagai pelaksana transmigrasi. g. Badan Usaha Pembina mempunyaui hak dan kewajiban sebagai berikut : 1) Hak a) Memperoleh areal untuk fasilitas perusahaan; b) Memperoleh kemudahan dalam peyediaan fasilitas usaha. 2) Kewajiban a) Melakukan studi kelayakan dan rancang bangun terinci (detail desain) untuk fasilitas usaha; b) Membangun fasilitas usaha; c) Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan transmigran peserta dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut; d) Membina transmigran dalam manajemen usaha dan teknik usaha tanaman perkebunan; e) Menyediakan dan menyalurkan sarana produksi usaha pertanian; f) Membeli hasil usaha tani transmigran dengan harga yang ditetapkan bersama antara transmigran, Badan Usaha Pembina (BUP) dan pemerintah; g) Mengembalikan beban kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; h) Membantu pemeliharaan prasarana usaha tanaman pangan. h. Transmigran peserta mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 1) Hak a) Memperoleh rumah, lahan pekarangan dan lahan usaha dan diverisifikasi; b) Mendapat bantuan jaminan hidup dan perbekalan; c) Memperoleh kredit investasi dan kredit modal kerja usaha tanaman perkebunan; d) Memperoleh bimbingan teknis, penyuluhan dan latihan keterampilan; e) Memperoleh jaminan penyediaan sarana produksi usaha tanaman perkebunan; f) Memperoleh jaminan pemasaran hasil usaha tanaman perkebunan; g) Memperoleh pembinaan social, ekonomi dan budaya; h) Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah meliputi lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan diverifikasi;

2) Kewajiban a) Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan badan usaha Pembina sebagai pelaksana transmigran dan melaksanakan serta mentaati ketentuan dalam perjanjian tersebut; b) Mengusahakan lahan untuk usaha tanaman perkebunan sesuai dengan petunjuk badan usaha Pembina; c) Menjadi anggota koperasi; d) Menjual hasil usahatani kepada badan usaha pembina sesuai dengan harga yang ditetapkan bersama antara transmigran, badan usaha pembina dan Pemerintah; e) Mengembalikan beban kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; f) Memelihara rumah, sarana dan prasarana usaha tanaman perkebunan, prasarana lingkungan serta fasilitas sosial; g) Bertempat tinggal dipemukiman yang disediakan; h) Mentaati semua ketentuan dan aturan dalam penyelenggaraan transmigrasi tanaman perkebunan; i) Bekerja dengan baik untuk keberhasilan tanaman. 18. Pengendalian Pengendalian pelaksanaan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Tananaman Perkebunan dilakukan/diarahkan pada kelancaran pembangunan transmigrasi dengan berwawasan lingkungan melalui 3 (tiga) tingkatan koordinasi : a. Tingkat Nasional dipimpin oleh Menteri Transmigrasi. b. Tingkat Propinsi dipimpin oleh Gubernur/KDH Tingkat I. c. Tingat Kabupaten atau Kotamadya dipimpin oleh Bupati atau Walikotamadya/ KDH Tingakat I. 19. Pengembangan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pelaksanaan proyek yang dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta perkembangan kebijaksanaan pemerintah. 20. Pembiayaan Sumber pembiayaan pelaksanaan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tanaman Perkebunan diperoleh dari APBN Sub Sektor Transmigrasi, APBN Sektor lain yang terkait. Bantuan Luar Negeri, pelaksana transmigrasi, koperasi, transmigran dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IV POLA PERIKANAN Pola Perikanan ini dalam pelaksanaannya dibagi atas 2 (dua) bagian usaha yaitu : Pola Usaha Tani Nelayan dan Pola Usaha Tani Tambak. A. Usaha Tani Nelayan 1. Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Usaha Pokok Tani Nelayan adalah pemukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha dan memperoleh pendapatan dari menangkap dan atau mengumpulkan ikan; b. Nelayan adalah orang yang secara penuh atau setengah bermata pencaharian atau aktif dalam kegiatan usaha menangkap dan atau mengumpulkan ikan;

c. Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Penangkapan adalah suatu Pola Pengembangan Usaha di bidang penangkapan dengan sistem kerja sama yang saling menguntungkan dan bergantung serta berkesinambungan antara nelayan sebagai Plasma dan perusahaan /Pemilik modal sebagai Perusahaan Inti Pembina dan pengelola; d. Perusahaan Inti Pembina adalah Perusahaan yang memberikan bimbingan dan pelayanan perkreditan, pengadaan sarana produksi, penampungan dan pemasaran hasil Plasma serta mengusahakan/menyelenggarakan penangkapan sendiri; e. Perusahaan Inti Pengelola adalah Perusahaan yang memberikan bimbingan dan pelayanan perkreditan, pengadaan sarana produksi, penampungan dan pemasaran hasil Plasma tetapi tidak mengusahakan/menyelenggarakan penangkapan sendiri; f. Plasma adalah nelayan perorangan dan atau kelompok nelayan yang mendapat bimbingan dan atau bantuan dari perusahaan Inti agar dapat meningkatkan kegiatan usahanya melalui peningkatan produksi dan penanganan pasca panen (pengolahan dan pasaran); g. Perusahaan Inti Pembina atau Perusahaan Inti Pengelola adalah berbentuk Badan Usaha Milik Negara atau Koperasi atau Perusahaan Swasta; h. Transmigrasi PIR penangkapan ikan adalah Transmigrasi yang pelaksanaannya dikaitkan dengan Pola Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan; i. Transmigran calon peserta PIR penangkapan ikan adalah Transmigran dan penduduk setempat / APPDT yang telah diseleksi dan ditempatkan di lokasi proyek; j. Nelayan peserta adalah transmigran yang berasal dari calon peserta yang telah diseleksi untuk menjadi penerima paket kredit berdasarkan rekomendasi pihak Perusahaan Inti; k. Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan sebagai daerah pengirim calon transmigran yang akan dipindahkan atau berpindah; l. Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran; m. Transmigran Inti adalah transmigran yang diharapkan dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi kelompoknya dan telah mendapat latihan keterampilan. 2. Tujuan a. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di Daerah Transmigrasi melalui kegiatan usaha penangkapan ikan dan atau pengumpulan ikan; b. Meningkatkan kemampuan teknik dan pengusahaan penangkapan ikan dan atau pengumpulan ikan; c. Meningkatkan pendapatan transmigran nelayan; d. Menciptakan pemukiman transmigrasi yang layak huni dan mampu membentuk pusat pertumbuhan baru; e. Menunjang peniningkatan produksi perikanan dan pengembangan wilayah; f. Meningkatkan devisa negara melalui ekspor ikan. 3. Sasaran a. Usaha penangkapan ikan yang rasional dan optimal; b. Transmigran memiliki kemampuan teknik dan pengelolaan usaha penangkapan ikan; c. Pendapatan minimal 520 Kg setara beras per kapita per tahun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah; d. Pemilikan lahan pekarangan dan diversifikasi maksimal 0,75 ha / KK; e. Terciptanya pusat pertumbuhan baru.

4. Kriteria Lokasi a. Tipe Wilayah 1) Wilayah penangkapan ikan merupakan laut yang potensial bagi usaha penangkapan ikan. Laut yang potensial merupakan daerah penangkapan (fishing ground), tempat nelayan melakukan usaha penangkapan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, potensi sumberdaya ikan di daerah tujuan transmigrasi harus mampu mendukung usaha penangkapan yang berkembang selaras dengan tuntutan kebutuhan dan kemajuan teknologi yang digunakan nelayan. 2) Lahan layak mukim dan layak usaha pertanian di wilayah pantai. Lahan layak mukim, yaitu lahan darat yang bebas dari bencana alam seperti banjir, longsor, bahaya letusan gunung berapi dan cukup tersedia serta mudah mendapatkan air tawar bersih. Di samping itu tersedia lahan darat yang memadai dan dapat diusahakan untuk kegiatan pertanian lainnya oleh nelayan beserta keluarganya. Dalam perencanaan lokasi pemukiman diprioritaskan daerah-daerah yang telah memiliki prasarana penunjang usaha penangkapan ikan, meliputi daerah-daerah yang telah memiliki pelabuhan perikanan atau Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan jumlah nelayan setempat masih sedikit atau belum ada. b. Kesusilaan lingkungan untuk usaha penangkapan ikan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Sumberdaya Ikan Kelimpahan apabila 40% hasil tangkapan maksimal lestari dari perairan yang dapat dijangkau sama dengan jumlah proyeksi dan produksi lokal. 2) Oseanografi Pusat Pendaratan Ikan a) Kisaran Pasang (KP) : lebih kecil dari atau sama dengan 3 meter; b) Kedalaman : 3,5 meter + KP; c) Gelombang : kurang dari 1 meter; d) Angin : kurang dari 11 knot (skala beaufort 4). 3) Lebar alur pelayaran di Pusat Pendataran Ikan lebih besar dari atau sama dengan 20 meter; 4) Tingkat pengendapan pantai kurang dari atau sama dengan 8 cm per tahun; 5) Kemiringan lahan untuk Pusat Pendaratan ikan : 0 – 1%; 6) Evaluasi untuk Pusat Pendaratan Ikan : 1 – 5 meter. c. Status Tanah Harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur / KDH Tingkat I. d. Aksesibilitas Waktu atau jarak tempuh dari pusat kegiatan ekonomi dari ibukota kecamatan terdekat lebih kurang 1,5 jam perjalanan kendaraan bermotor atau lebih kurang 40 km. 5. Standar Pemukiman a. Besar Pemukiman Jumlah transmigran dalam Satuan Pemukiman 150 – 350 KK;

b. Alokasi Pemanfaatan Lahan 1) Lahan Pekarangan 2) Lahan usaha diversifikasi

: 0,25 ha; : 0,50 ha.

c. Kebutuhan Ruang dalam Satuan Permukiman Fasilitas dan prasarana umum untuk kegiatan penangkapan ikan 1) Pusat Desa : 8 – 12 hektar; 2) Kuburan : 1 hektar; 3) Tanah Kas Desa siap olah : > 10 hektar; 4) Pusat Pendaratan Ikan : 5 – 10 hektar; 5) Lahan Cadangan : minimal 20 % dari luas Satuan Pemukiman d. Jaringan Jalan

DMJ (m)

Lebar Badan Jalan (m)

Lebar Perkerasan tingkat awal (m)

Jalan penghubung (Kolektor Primer)

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Poros ( Lokal Primer )

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Desa (Lokal Primer)

10

4,5

3,0

sesuai kebutuhan

Jenis Jalan

e. Saluran 1) Lebar saluran navigasi 2) Lebar saluran primer 3) Lebar saluran skunder 4) Lebar saluran tersier

: 20 - 50 : 15 - 20 : 4- 6 : 1 - 1,5

Panjang Jalan

meter; meter; meter; meter.

f. Tata Letak 1) Sistem pendukuhan mengelompok dengan jumlah 20 – 40 KK, jarak antar penduduk tidak lebih dari 1 Km; 2) Jarak antar rumah tidak lebih dari 2,5 meter, untuk 4 rumah yang berdekatan (catur griya); 3) Jarak rumah dengan lahan diversifikasi tidak lebih dari 2 Km; 4) Jarak rumah yang terdekat dengan garis pantai antara 0,2 – 1 Km; 5) Jarak rumah dengan pusat desa tidak lebih dari 3,5 Km; 6) Jarak rumah dengan sumber air bersih tidak lebih dari 0,5 Km; 7) Jarak bangunan rumah dari badan jalan tidak lebih dari 15 meter; 8) Jarak rumah dengan Pusat Pendaratan Ikan tidak lebih dari setengah jam perjalanan kaki. 6. Standar Usaha Penangkapan Ikan (diarahkan khusus untuk penangkapan ikan tuna dan cakalang) a. Untuk Transmigran 1) Unit Penangkapan a) Satu kapal 7 – 20 GT untuk 8 – 12 KK; b) Satu set alat tangkap untuk 8 – 12 KK.

2) Alat Bantu Penangkapan (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan). a) Rumpon; b) Alat tangkap umpan. 3) Kebutuhan operasional per Unit Penangkapan (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan) a) Es; b) Bahan Bakar Minyak; c) Permakanan. b. Untuk Perusahaan Inti Pembina Armada penangkapan tidak lebih 20% dari total GT armada plasma dan Inti. 7. Standar Penyiapan Pemukiman a. Penyiapan Lahan 1) Lahan pekarangan : siap tanam; 2) Lahan diversifikasi dibuka transmigran. 3) Jalan : a). Jalan Penghubung : Konstruksi Lapen dengan desain perkerasan, (Kolektor Primer) standar Bina Marga Jalan Lokal; b). Jalan Poros : Konstruksi Lapen/AWCAS dengan standar Bina (Lokal Primer) Marga Jalan Lokal; c). Jalan Desa : Konstruksi Japat / AWCAS. (Lokal Primer) 4) Jembatan a) Jalan Penghubung (kolektor primer) : (1) Bentang < 12 meter konstruksi dibuat dari jembatan permanent / beton; (2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. b) Jalan Poros dan Jalan desa (local primer) : 1) Bentang < 12 meter konstruksinya minimal dibuat dari kayu klas II; 2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. 5) Gorong-gorong minimal dibuat dari kayu atau beton bertulang. b. Penyiapan Bangunan 1) 1 (satu) rumah per KK; 2) 1 (satu) jembatan keluarga per KK; 3) Bangunan fasilitas umum per Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) : a) Balai Desa ( 1 unit ); b) Rumah Ibadah ( 2 unit ); c) Kantor Unit ( 1 unit ); d) Balai Pengobatan ( 1 unit ); e) Rumah Petugas Transmigrasi ( 5 unit ); f) Gudang ( 2 unit ); g) Rumah Pos ( 1 unit untuk 1 SKP/4–5 unit ); h) Rumah Guru ( 2 unit kopel ); i) Rumah PPL ( 1 unit ); j) Rumah Petugas Kesehatan ( 1 unit ); k) Pos Keamanan ( 1 unit ); l) Pasar ( 1 unit ); m) Koperasi Unit Desa ( 1 unit ); n) Sekolah Dasar ( 1 unit / 2 lokal / 6 kelas). Butir a) s/d g) dibangun oleh Departemen Transmigrasi, sedangkan butir h s/d n) dibangun oleh instansi terkait.

4) Pusat Pendaratan Ikan a) Satu Unit Dermaga; b) Satu Paket Dok Kapal Ikan; c) Tempat Perlengkapan Ikan; d) Satu Unit Pabrik Es; e) Satu Unit instalasi air sungguh. c. Pengadaan Air Bersih 1) Di permukaan yang memiliki sumber air tanah dangkal dibangun sebuah sumur gali per 4 KK. 2) Di permukiman yang tidak memiliki sumber air tanah dangkal, dibangun sumur bor dalam dengan pompa dan pipa distribusi serta bak-bak penampung. 3) Di daerah pasang surut disediakan drum / bak ferrocement / bak penampung air yang berfungsi menampung air hujan per 16 KK. d. Izin prinsip dari Instansi yang terkait / persetujuan / penetapan dan Sertifikat Hakhak Atas Tanah. e. Pendayagunaan Lingkungan 1) Desain pendayagunaan lingkungan; 2) Identifikasi kesehatan lingkungan; 3) Konservasi tanah dan air. 8. Kriteria Daerah Asal Daerah asal transmigran yang diutamakan dari daerah padat tangkap di Jawa, Madura, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur dan Daerah Transmigrasi setempat. 9. Kriteria Calon Transmigran a. Daerah Asal 1) Warga Negara RI; 2) Sukarela; 3) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat dokter; 4) Berkelakuan baik dan bebas G.30 S/PKI yang dinyatakan dengan surat dari Kepolisian; 5) Ber Agama / ber Ketuhanan Yang Maha Esa; 6) Telah berkeluarga, kecuali transmigran inti; 7) Umur 20 – 40 tahun; 8) Belum pernah ditransmigrasikan; 9) Umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan maksimal 60 tahun; 10) Mempunyai pengalaman dalam usaha penangkapan ikan, terutama sebagai buruh nelayan, nelayan miskin dan atau sudah mendapat latihan ketrampilan tentang usaha penangkapan ikan; 11) Dapat membaca dan menulis huruf latin; 12) Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku; 13) Sebagai anggota kelompok kemasyarakatan; 14) Memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan. b. Transmigran Alokasi Penempatan Daerah Transmigrasi (APPDT) 1) Penduduk yang lahan usahanya terkena langsung untuk pencadangan areal pemukiman transmigrasi; 2) Penduduk yang daerahnya bencana alam; 3) Penduduk yang kehiduopannya sebagai peladang berpindah; 4) Penduduk yang kehidupannya sebagai perambah hutan;

5)

Penduduk setemapat yang bertempat tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten yang sama dan atau Kabupaten lain yang berbatasan dalam satu Propinsi.

10. Kriteria Calon Perusahaan Inti a. BUMN / Koperasi / Perusahaan Swasta; b. Pemegang izin usaha perikanan; c. Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. 11. Kriteria Proses Pengerahan a. Penerangan 1) Penerangan umum diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyebarluaskan pengertian transmigrasi dikalangan masyarakat; 2) Penerangan khusus diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan materi-materi tentang Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan; 3) Penerangan pemantapan diarahkan kepada kegiatan penerangan yang diberikan kepada calon transmigran untuk lebih memantapkan sikap mental transmigran dalam mempersiapkan diri menghadapi daerah baru di daerah transmigrasi. b. Pendaftaran, seleksi calon transmigran dan penetapan transmigran 1) Pendaftaran dilakukan melalui 2 tahap : a) Tahap I : Pendaftaran anggota masyarakat yang berminat; b) Tahap II : Pendaftaran ulang. 2) Seleksi Seleksi dilakukan untuk mendapatkan transmigran yang telah memenuhi criteria calon transmigran. 3) Penetapan transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. c. Latihan Keterampilan Calon Transmigran Calon Transmigran Nakhoda dan Ahli mesin diarahkan pada penanganan teknis usaha penangkapan ikan, pengelolaan usaha penunjang dan pembinaan masyarakat. d. Angkutan Penumpang dari desa / kelurahan asal ke lokasi pemukiman, dilaksanankan dengan menggunakan kendaraan umum dan wajib memperhatikan keamanan / keselamatan, ketertiban, kelancaran / kenyamanan dan tetap memperhatikan kepentingan umum. e. Penampungan / Transito 1) Di Transito Kabupaten / Propinsi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Penjelasan tata tertib; c) Penerangan pemantapan oleh petugas transmigrasi dan petugas instansi teknis tentang masa depan usaha tanaman perkebunan; d) Bimbingan sikap mental; e) Pelayanan kesehatan. 3) Di Transito Induk / Embarkasi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Penjelasan tentang tata tertib; c) Penataran P4; d) Pencatatan ulang; e) Pemeriksaan barang-barang bawaan; f) Pelayanan kesehatan.

3) Di Transito Daerah Transmigrasi / Debarkasi a) Pelayanan permakaman tiga kali sehari; b) Pencatatan ulang tentang jumlah transmigran, surat perjalanan rombongan dan lain-lain; c) Penerangan tentang perjalanan dan tata tertib menuju UPT / lokasi pemukiman; d) Pelayanan kesehatan; e) Serah terima transmigran dari Kantor Wilayah Departemen Transmigran Daereh Asal. f. Peralatan 1) Sandang; 2) Alat tidur; 3) Alat dapur; 4) Alat pertanian; 5) Alat pertukangan. g. Pengawalan Dilaksanakan selama perjalanan dengan jumlah pengawal 1 (satu) orang untuk 25 KK. Pengawalan dari Debarkasi sampai di UPT / lokasi pemukiman ditambah 1 (satu) orang petugas apabila dilaksanakan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat. h. Penempatan 1) Pengaturan perolehan rumah dan lahan dengan cara undian terbatas; 2) Pemberian makanan selama 3 (tiga) hari pertama. 12. Kriteria Proses Pembinaan a. Pembinaan Sosial Budaya 1) Pemberian jaminan hidup berupa beras selama 6 (enam) bulan; 2) Pembinaan kehidupan ber-Agama dan mental spiritual; 3) Pelayanan kesehatan serta KB; 4) Pembinaan pendidikan; 5) Pembinaan kebudayaan; 6) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa; 7) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 8) Pembinaan manajemen UPT; 9) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi. b. Pembinaan Usaha Ekonomi 1) Pelatihan calon Nakhoda dan Ahli mesin; 2) Bimbingan dan pelatihan keterampilan transmigran; 3) Pembinaan usaha penangkapan ikan; 4) Pembinaan usahatani; 5) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 6) Pembinaan industrui rumah tangga dan tata niaga; 7) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 8) Pelayanan dan pemberian kemudahan dan penggunaan Pusat Pendaratan Ikan. c. Pengelolaan Lingkungan 1) Bintek (Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan); 2) Penanggulangan kesehatan lingkungan; 3) Pengendalian hama terpadu; 4) Konservasi tanah dan air. d. Rehabilitasi Lingkungan; e. Kriteria Penyerahan UPT; 1) Masa Pembinaan a) Transmigrasi umum 5 tahun; b) Transmigrasi swakarsa pola PIR 4 – 6 tahun; c) Transmigrasi swakarsa pola non PIR 2 – 5 tahun.

2) Telah dibentuk Organisasi Pemerintah Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, serta Lembaga Musyawarah Desa lengkap dengan personil, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa; 3) Setiap Kepala Keluarga Transmigran telah memilikisertifikat Hak milik Atas Tanah Pekarangan dan Lahan Usaha; 4) Telah memiliki prasarana Lingkungan dan fasilitas sosial dalam keadaan baik; 5) Telah tersedia Tanah Kas Desa 10 (sepuluh) Ha yang telah siap olah; 6) Telah mempunyai Koperasi yang ber-Badan Hukum dan berjalan dengan baik; 7) Telah mencapai perkembangan Tingkat Swadaya. 13. Proses Perencanaan a. Penyusunan Rancangan Dasar; b. Penyusunan Rencana Lima Tahunan; c. Penyusunan Rencana Tahunan. 14. Penyusunan Program a. Pemilihan dan penentuan lokasi; b. Penyiapan Areal; c. Penyiapan Permukiman; d. Pemindahan; e. Pembinaan pemukiman. 15. Pelaksanaan a. Dalam pemilihan dan penentuan lokasi dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut 1) Identifikasi Propinsi dan Kabupaten yang potensial untuk usaha penangkapan ikan; 5) Pembuatan Rencana kerangka WPP yang potensial untuk usaha penangkapan ikan; 6) Pembuatan Rencana kerangka SKP yang potensial untuk usaha penangkapan ikan, Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 7) Pembuatan studi kelayakan usaha dan detail desain; 8) Rencana Teknik SP potensial untuk usaha penangkapan ikan; 9) Penerbitan surat izin usaha perikanan; 10) Rancang bangun terinci sarana dan prasarana pemukiman; 11) Rancang bangun terinci fasilitas usaha penangkapan ikan; 12) Rancang bangun terinci instalasi air bersih. b. Dalam Penyiapan Areal dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pengurusan Hak-hak Atas Tanah; 2) Penataan Peruntukan Lahan; 3) Pengukuran Pembagian Lahan; 4) Pengurusan sertifikat hak-hak atas tanah. c. Dalam Penyiapan Permukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyiapan lahan; a) Pembukaan lahan pekarangan dan diversifikasi; b) Pengkaplingan lahan perkarangan dan diversifikasi; c) Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah; d) Supervisi Penyiapan Lahan. 2) Penyiapan sarana dan prasarana pemukiman; a) Pembangunan saluran tata air; b) Pembangunan rumah transmigran; c) Pembangunan fasilitas umum; d) Pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong; e) Pembangunan fasilitas usaha perikanan; f) Pembangunan instalasi air bersih.

d. Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Lingkungan; e. Dalam Penyiapan calon transmigran dilaksanankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Identifikasi potensi daerah pengerahan dan calon transmigran; 2. Penerangan pendaftaran dan seleksi; 3. Pelatihan transmigran. f. Penetapan status transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. g. Pemindahan transmigrasi 1. Pelayanan dan Pembinaan di Transito; 2. Pemberian perbekalan; 3. Pengangkutan dan pengawalan; 4. Penempatan transmigran. h. Dalam Pembinaan Pemukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi kebutuhan pembinaan; 2) Pemberian bimbingan dan penyuluhan; 3) Pemberian jaminan hidup; 4) Pembinaan kehidupan ber-Agama dan mental spiritual; 5) Pelayanan kesehatan serta KB; 6) Pelayanan pendidikan; 7) Pembinaan kebudayaan; 8) Bimbingan dan pelatihan keterampilan calon nakhoda dan ahli mesin; 9) Pelatihan keterampilan transmigan; 10) Pembinaan usaha penangkapan ikan; 11) Pembinaan usahatani; 12) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 13) Pembinaan manajemen UPT; 14) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa; 15) Pembinaan komunikasi; 16) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 17) Pembinaan industri rumah tangga dan tata usaha; 18) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 19) Pemeliharaan / rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi / lingkungan (RKL); 20) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi; 21) Persiapan dan pelaksanaan penyerahan UPT. 16. Organisasi a. Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Keppres Nomor 59 tahun 1984, tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan usaha pemerintah/ Koper asi/Perusahaan swasta sebagai badan usaha Pembina berdasarkan bentuk hubungan yang telah ditetapkan; b. Rincian penyelenggaraan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan meliputi : 1) Penyerasian rencana-rencana pembangunan yang terkait dengan rencana pembangunan pembangunan pemukiman transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan merupakan tanggung jawab BAPPENAS; 2) Penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan proyek penyiapan pemukiman, serta pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; 3) Pengaturan, penyediaan dan pemberian hak-hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Pertahanan nasional;

4)

Pelepasan kawasan hutan untuk lokasi permukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Kehutanan; 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan jalan penghubung yang diperlukan untuk kegiatan permukiman transmigrasi merupakan tangung jawab Departemen Pekerjaan Umum; 6) Penerbitan izin, pemantapan, pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha pertanian lainnya merupakan tangung jawab Departemen Pertanian; 7) Pembinaan perkoperasian merupakan tanggung jawab Departemen Koperasi; 8) Penerbitan izin perdagangan dan pemberian kemudahan pemasaran hasil produksi transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Perdagangan. 9) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan-ketentuan yang berkaitan denganpembiayaan proyek yang bersumber dari APBN / dana Bantuan Luar Negeri merupakan tangung jawab Departemen keuangan; 10) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan-ketentuan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana kredit merupakan tanggung jawab Bank Indonesia; 11) Perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal; 12) Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Departemen / Instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17. Tata laksana Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan studi dalam rangka penyusunan Prosedur Standar dan Manual (PSM) serta pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan komoditas ikan dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; b. Pelaksanaan studi dalam rangka penyiapan pemukiman serta pengerahan dan pembinaan berdasarkan PSM yang telah disusun, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; c. Pelaksanaan proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Nelayan komoditas ikan ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah ada pencadangan areal dengan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I yang bersangkutan; d. Pelaksanaan penyiapan pemukiman, pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; e. Badan usaha Pembina sebagai Pelaksana Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah memperoleh izin usaha perikanan dari Menteri Pertanian; f. Hak, wewenang, tugas dan tanggung jawab. Departemen Transmigrasi dan Instansi terkait mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1) Wewenang a) Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek; b) Melaksanakan, pengaturan penggunaan dan pengembalian kredit; c) Melaksanakan studi kelayakan; d) Menetapkan badn usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi. 2) Tugas dan tanggung jawab a) Melakukan penelitian, dan perencanaan program proyek; b) Menyediakan areal pemukiman; c) Pemberian kemudahan dalam menyediakan fasilitas usaha; d) Menerbitkan izin prinsip dan izin usaha perikanan; e) Membangun prasarana usaha penangkapan ikan;

f) Membuka lahan pekarangan dan diversifikasi; g) Membangun rumah transmigran dan prasarana lingkungan seerta fasilitas sosial; h) Menyelenggarakan pengerahan transmigran; i) Membina UPT di bidang sosial, budaya, ekonomi dan pembinaan teknis penangnkapan ikan Tuna dan Cakalang; j) Pemberian sertifikat hak milik atas tanah meliputi lahan pekarangan , lahan usaha dan lahan deversifikasi; k) Melakukan pembinaan atas badan usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi. g. Badan usaha pembinamempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 1) Hak a) Memperoleh areal untuk fasilitas perusahaan; b) Memperoleh kemudahan dalam penyediaan fasilitas usaha perikanan; c) Menerima angsuran pengembalian kredit dari nelayan peserta. 2) Kewajiban a) Melakukan studi kelayakan dan rancang bangun terinci (detail desain) untuk fasilitas usaha; b) Membangun fasilitas usaha; c) Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan transmigran dan melaksnakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut; d) Membina transmigran dalam manajemen usaha dan teknik penangkapan ikan; e) Menyediakan dan menyalurkan sarana produksi usaha penangkapan ikan; f) Membeli hasil penangkapan ikan dari transmigran dengan harga yang ditetapkan bersama antara transmigan, badan usaha pembina dan Pemerintah; g) Mengembalikan beban kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; h) Membantu pemeliharaan prasarana usaha perikanan. h. Nelayan peserta mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 1) Hak a) Memperoleh rumah, lahan pekarangan, dan lahan diversifikasi; b) Mendapat bantuan jaminan hidup dan perbekalan; c) Memperoleh kredit investasi dan kredit modal kerja usaha penangkapan ikan; d) Memperoleh bimbingan teknis, penyuluhan dan latihan ketrampilan; e) Memperoleh jaminan penyediaan sarana produksi usaha penangkapan ikan; f) Memperoleh jaminan pemasaran hasil penangkapan ikan; g) Memperoleh pembinaan sosial, ekonomi dan budaya; h) Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah meliputi lahan pekarangan dan diversifikasi. 2) Kewajiban 1) Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan badan usaha pembina dan melaksanakan serta mentaati ketentuan dalam perjanjian pelaksanaan transmigrasi tersebut; 2) Melaksanakan usaha penangkapan ikan sesuai dengan petunjuk badan usaha pembina; 3) Menjadi anggota koperasi; 4) Menjual hasil penangkapan ikan kepada badan usaha Pembina sesuai harga yang ditetapkan bersama antara transmigran, badan usaha pembina dan pemerintah; 5) Mengembalikan beban kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

6) Memelihara rumah, sarana dan prasarana usaha tani nelayan, prasarana lingkungan serta fasilitas sosial; 7) Bertempat tinggal dipemukiman yang disediakan; 8) Mentaati semua ketentuan dan aturan dalam penyelenggaraan. 18. Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Perikanan dilakukan/diarahkan pada kelancaran pembangunan transmigrasi dengan berwawasan lingkungan melalui 3 (tiga) tingkatan koordinasi : a) Tingkat Nasional dipimpin oleh Menteri Transmigrasi; b) Tingkat Propinsi dipimpin oleh Gubernur / KDH Tingkat I; c) Tingkat Kabupaten atau Kotamadya dipimpin oleh Bupati atau Walikotamadya / KDH Tingkat II. 19. Pengembangan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan Pola tani Nelayan dilakukan melalui pelaksanaan proyek yang dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta perkembangan kebijaksanaan Pemerintah. 20. Pembiayaan Sumber pembiayaan pelaksanaan Prouek Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Tani Nelayan diperoleh dari APBN sub sektor Transmigrasi, APBN sub sektor lain yang terkait, dana Bantuan Luar Negeri, dana pelaksana transmigrasi koperasi, transmigran dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

B. Usaha Tani Tambak 1. Pengertian Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Usaha Pokok Tani Tambak, adalah pemukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrannya berusaha dan memperoleh pendapatan dari budidaya tambak secara berkesinambungan; b. Budidaya tambak adalah kegiatan pemeliharan dan pembesaran satu komoditas di tambak sampai dengan ukuran konsumsi; c. Tambak adalah kolam air payau yang dipakai untuk usaha budidaya komoditas tertentu yang letaknya tidak jauh dari laut; d. Tambak Inti Rakyat (TIR) adalah Pola Usaha pengembangan pertambakan yang dilakukan melalui system kerjasma yang saling menguntungkan antara Inti dan Plasma; e. Inti adalah Badan Usaha Pembina (BUP) yang ditetapkan sebagai pelaksana TIR; f. BUP adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Swasta yang menyediakan modal serta melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tambak di proyek tramsmigrasi yang ditunjuk untuk ditetapkan oleh pemerintah; g. Plasma adalah transmigran petani tambak peserta TIR; h. Transmigran calon peserta TIR adalah transmigran dan penduduk setempat (APPDT) yang telah diseleksi dan ditempatkan di lokasi proyek; i. Tambak peserta TIR adalah transmigran yang berasal dari calon peserta yang telah diseleksi untuk menjadi penerima paket kredit berdasarkan rekomendasi pihak BUP; j. Calon Transmigran Inti adalah calon transmigran yang diharapkan dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi kelompoknya serta telah mendapat latihan ketrampilan.

2. Tujuan a. Meningkatan perluasan kesempatan kerja di Daerah Transmigrasi melalui pengusahaan tambak; b. Meningkatkan kemampuan teknik budidaya dan pengusahaan tambak; c. Meningkatkan pendapatan transmigrasi tambak; d. Menciptakan pemukiman transmigrasi yang layak huni dan mampu membentuk pusat pertumbuhan baru; e. Menunjang peningkatan produksi tambak dan pengembangan Wilayah produksi hasil tambak; f. Meningkatkan devisa negara melaui ekspor komoditas hasil tambak. 3. Sasaran a. Transmigran memiliki kemampuan teknik budidaya dan pengelolaan usaha tambak minimal tingkat madya; b. Pendapatan minimal 520 Kg setara beras per kapita per tahun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. Pemilik lahan pekarangan dan diversifikasi maksimal 0,75 ha / kk; d. Pemilik tambak 1 – 2 hektar per KK bagi petani peserta; e. Terciptanya pusat pertumbuhan baru. 4. Kriteria Lokasi a. Tipe Lahan Lahan di kawasan pantai yang layak huni dan dapat dipengaruhi oleh pasng air laut. b. Kesesuaian Lahan 1) Kesesuaian lahan yang layak usaha untuk budidaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) Potensi Lahan (1) Tekstur tanah : liat berpasir (Sandy clay) atau liat berlumpur (Clay loam) (2) Kesuburan tanah : Kandungan Organik 4% - 20% pH < 4 ½ (3) Topografi : Relatif datar (4) Kemiringan : tidak lebih 20% b) Potensi Air (1) Sumber air : lokasi harus dapat dengan mudah dalampengadaan air dan air tawar sepanjang tahun. (2) Pasang surut : potensi pasang surut air laut 1 – 2 meter. (3) Kualitas air : Salintas < 100 ‰ pH > 6 2) Lahan yang layak untuk pemukiman : kemiringan tidak lebih 8%. c. Status Tanah Harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur / KDH Tingkat I. d. Aksesibilitas Jarak tempuh dari pusat kegiatan ekonomi dari ibukota kecamatan terdekat lebih kurang 1,5 jam perjalanan kendaraan bermotor atau lebih kurang 40 km. 5. Standar Permukiman a. Besar Pemukiman : Jumlah transmigran dalam suatu pemukiman 150 – 500 KK. b. Alokasi Pemanfaatan Lahan 1) Lahan Pekarangan : 0,25 – 0,50 Ha / KK 2) Lahan Tambak Plasma : 1 – 2 Ha / KK 3) Lahan tambak Inti : maksimal 10% total luas tambak plasma dan inti.

c. Kebutuhan ruang untuk fasilitas dan prasarana umum serta fasilitas usaha kegiatan budidaya tambak: 1) Pusat Desa : 8 – 12 hektar 2) Kuburan : minimal 1 hektar 3) Tanah Kas Desa siap olah : > 10 hektar 4) Lahan Cadangan : 20% dari luas SP d. Jaringan Jalan

DMJ (m)

Lebar Badan Jalan (m)

Lebar Perkerasan tingkat awal (m)

Jalan penghubung ( Kolektor Primer)

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Poros ( Lokal Primer )

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Desa (Lokal Primer)

10

4,5

3,0

sesuai kebutuhan

Jenis Jalan

Panjang Jalan

e. Saluran 1) Lebar saluran navigasi : 20 - 50 meter 2) Lebar saluran primer : 15 - 20 meter 3) Lebar saluran skunder : 4 - 6 meter 4) Lebar saluran tersier : 1 - 1,5 meter. f. Tata Letak 1) Sistem pendukuhan mengelompok dengan jumlah 20 – 40 KK, jarak antar penduduk tidak lebih dari 1 Km; 2) Jarak antar rumah tidak lebih dari 2,5 meter, untuk 4 rumah yang berdekatan (catur griya); 3) Jarak rumah dengan lahan diversifikasi tidak lebih dari 2 Km; 4) Jarak rumah yang terdekat dengan garis pantai antara 0,2 – 1 Km; 5) Jarak rumah dengan pusat desa tidak lebih dari 3,5 Km; 6) Jarak rumah dengan sumber air bersih tidak lebih dari 0,5 Km. 6. Standar Usaha Tambak a. Untuk Transmigran 1) Pencetakan lahan tambak 1 -2 hektar / KK, secara bertahap; 2) Saluran sekunder dan tersier dibebankan secara kolektif bersama dengan BUP; 3) Saluran produksi 1 paket per KK per musim tanam. b. Badan usaha Pembina Lahan tambak tidak lebih 10% dari total luas tambak plasma dan inti. 7. Standar Penyiapan Pemukiman a) Penyiapan Lahan 1) Lahan pekarangan : siap tanam; 2) Lahan diversifikasi dibuka transmigran.

3) Jalan a. Jalan Penghubung (Kolektor Primer) b. Jalan Poros (Lokal Primer) c. Jalan Desa (Lokal Primer)

:

Konstruksi Lapen dengan desain perkerasan, standar Bina Marga Jalan Lokal; : Konstruksi Lapen/AWCAS dengan standar Bina Marga Jalan Lokal; : Konstruksi Japat / AWCAS.

4) Jembatan a. Jalan Penghubung (kolektor primer) : 1) Bentang < 12 meter konstruksi dibuat dari jembatan permanent beton; 2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus.

/

b. Jalan Poros dan Jalan desa (local primer) : 1) Bentang < 12 meter konstruksinya minimal dibuat dari kayu klas II; 2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. 5) Gorong-gorong minimal dibuat dari kayu atau beton bertulang. b) Penyiapan Bangunan 1) 1 (satu) rumah per KK; 2) 1 (satu) jembatan keluarga per KK; 3) Bangunan fasilitas umum per Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) : a) Balai Desa ( 1 unit ); b) Rumah Ibadah ( 2 unit ); c) Kantor Unit ( 1 unit ); d) Balai Pengobatan ( 1 unit ); e) Rumah Petugas Transmigrasi ( 5 unit ); f) Gudang ( 2 unit ); g) Rumah Pos (1 unit untuk 1 SKP/4–5 unit) h) Rumah Guru ( 2 unit kopel ); i) Rumah KPR j) Rumah Petugas Kesehatan (1 unit) k) Pos Keamanan (1 unit) l) Pasar ( 1unit); m) Koperasi Unit Desa (1unit); n) Sekolah Dasar (1unit 2 lokasi 6 kelas). Butir a) s/d g) dibangun oleh Departemen Transmigrasi, sedangkan butir h) s/dn) dibangun oleh instalasi terkait. c) Pengadaan Air Bersih 1) Di pemukiman yang memiliki sumber air tanah dangkal di bangun sebuah sumur gali per 4 KK; 2) Di permukiman yang tidak memiliki sumber air tanah dangkal, dibangun sumur bor dalam dengan pompa dan pipa distribusi serta bak-bak penampung; 3) Di Daerah pasang surut disediakan drum/bak ferrocement/bak penampung air yang berfungsi menampung air hujan per 16 KK . d) Izin prinsip Instalasi terkait/Persetujuan/Penetapan dan sertifikat Hak-hak Atas Tanah; e) Pendayagunaan Lingkungan : 1) Desain pendayagunaan lingkungan; 2) Identifikasi kesehatan lingkungan; 3) Konservasi tanah dan air.

8. Kriteria Daerah Pengerahan Daerah yang sebagian besar penduduknya buruh tambak/tani tambak belahan sempit terdapat di Jawa, Bali dan Lombok.

9. Kriteria Calon Transmigran a. Daerah Asal 1) Warga Negara RI; 2) Sukarela; 3) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat dokter; 4) Berkelakuan baik dan bebas G.30 S/PKI yang dinyatakan dengan surat dari Kepolisian; 5) Ber Agama / ber Ketuhanan Yang Maha Esa; 6) Telah berkeluarga, kecuali transmigran inti; 7) Umur 20 – 40 tahun; 8) Belum pernah ditransmigrasikan; 9) Umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan maksimal 60 tahun; 10) Mempunyai pengalaman tentang budidaya dan atau telah mendapat latihan ketrampilan tentang budidaya tambak; 11) Dapat membaca dan menulis huruf latin; 12) Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku; 13) Sebagai anggota kelompok kemasyarakatan; 14) Memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan. b. Transmigran Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi ( APPDT) : 1) Penduduk yang lahan usahanya terkena langsung untuk pencadangan areal pemukinan transmigrasi 2) Penduduk yang daerahnya terkena bencana alam; 3) Penduduk yang kehidupanya sebagai peladang berpindah; 4) Penduduk yang kehidupanya sebagai perambah hutan; 5) Penduduk setempat yang bertempat tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten yang sama atau Kabupaten lain yang berbatasan dalam suatu Propinsi. 10. Kriteria Calon Badan Usaha Pembina a. BUMN/Koperasi?Swasta; b. Pemegang Izin Usaha Perikanan; c. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku 11. Kriteria Proses Pengerahan a. Penerangan 1) Penerangan Umum diarahkan pada kegiatan penerangan 2) Penerangan Pemantapan diarahkan kepada kegiatan penerangan yang diberikan kepada calon transmigran tambak untuk lebih memantapkan diri menghadapi daerah baru di daerah Transmigrasi. b. Pendaftaran, Seleksi Calon Transmigran 1) Pendaftaran dilaksanakan melalui 2 tahap : a) Tahap I : Pendaftaran anggota masyarakat yang berminat b) Tahap II : Pendaftaran ulang 2) Seleksi Seleksi dilakukan untuk mendapatkan transmigran yang memenuhi kriteria memenuhi kriteria calon Transmigran. 3) Penetapan transmigran dengan keputusan Menteri yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi . c. Latihan Ketrampilan bagi Calon Transmigrasi Inti Diarahkan pada penanganan tehnis budidaya, pengelolaan usaha penunjang dan pembinaan kemasyarakatan.

d. Angkutan Penumpang dari desa/keseluruhan asal ke lokasi pemukiman dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan wajib memperhatikan keamanan /keselamatan, ketertiban, kelancaran/kenyamanan dan tetap memperhaatikan kepentingan umum. e. Penampungan/Transito 1) Di Transito Kabupaten / Propinsi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Penjelasan tata tertib; c) Penerangan pemantapan oleh petugas transmigrasi dan petugas instansi teknis tentang masa depan usaha tanaman perkebunan; d) Bimbingan sikap mental; e) Pelayanan kesehatan. 2) Di Transito Induk / Embarkasi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Penjelasan tentang tata tertib; c) Penataran P4; d) Pencatatan ulang; e) Pemeriksaan barang-barang bawaan; f) Pelayanan kesehatan. 3) Di Transito Daerah Transmigrasi / Debarkasi a) Pelayanan permakaman tiga kali sehari; b) Pencatatan ulang tentang jumlah transmigran, surat perjalanan rombongan dan lain-lain; c) Penerangan tentang perjalanan dan tata tertib menuju UPT / lokasi pemukiman; d) Pelayanan kesehatan; e) Serah terima transmigran dari Kantor Wilayah Departemen Transmigran Daereh Asal. f. Peralatan 1) Sandang; 2) Alat tidur; 3) Alat dapur; 4) Alat pertanian; 5) Alat pertukangan. g) Pengawalan Dilakukan selama perjalan dengan jumlah pengawal 1 (satu) orang untuk 25 KK. Pengawalan dari Debarkasi sampai di UPT/lokasi permukiman pengawal ditambah 1 (satu) orang petugas apabila dilaksanakan dengan pola perusahaa Inti Rakyat. h) Penempatan 1) pengaturan perolehan rumah dan lahan dengan cara undian terbatas; 2) Pemberian makanan selama 3 ( tiga) hari pertama 12. Kriteria Proses Pembinaan a. Pembinaan Sosial Budaya 1) Pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras selama 6 (enam) bulan 2) Pembinaan Kehidupan Beragama dan mental spiritual; 3) Pelayanan Kesehatan serta KB 4) Pelayanan Pendidikan ; 5) Pembinaan Kebudayaan ; 6) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa 7) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 8) Pembinaan manajemen UPT; 9) Pengembangan sarana transportasi dan komonikasi.

b. Pembinaan Usaha Ekonomi 1) Pemberian sarana produksi usaha tambak dan lahan pekarangan; 2) Bimbingan dan pelatihan ketrampilan transmigran; 3) Pembinaan teknis dan penyuluhan budidaya tambak; 4) Pembinaan lembaga ekonomi desa 5) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 6) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 7) Pembinaan teknis dan penyuluhan pertanian. c. Pengelolaan Lingkungan 1) Bintek ( Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan); 2) Penanggulan Kesehatan Lingkungan; 3) Pengendalian Hama Terpadu; 4) Konservasi Tanah dan Air. d. Rehabitasi Lingkungan e. Kriteria Penyerahan UPT 1) Masa Pembinaan : a) Transmigrasi Umum 5 tahun b) Transmigrasi Swakarsa Pola PIR 4 s/d 6 tahun; c) Transmigrasi Swakarsa Pola Non PIR 2 s/d 5 tahun 2) Telah dibentuk Organisasi Pemerintah Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, serta Lembaga Musyawarah Desa lengkap dengan Personil, dan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa; 3) Setiap Kepala Keluarga Transmigran telah memiliki sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pekarangan dan Lahan Usaha; 4) Telah memiliki prasarana lingkungan dan fasilitas sosial dalam keadaan baik; 5) Telah tersedia Tanah Kas Desa 10 (sepuluh) Ha yang telah siap olah; 6) Telah mempunyai Koperasi yang ber-badan Hukum dan berjalan dengan baik; 7) Telah mencapai perkembangan Tingkat Swadaya. 13. Proses Perencanaan a. Penyusunan Rancangan Dasar b. Penyusunan Rencana Lima Tahunan c. Penyusunan rencana Tahunan; 14. Penyusunan Program a. Penyusunan dan penentuan lokasi; b. Penyiapan Areal c. Penyiapan pemukiman; d. Pemindahan dan penempatan e. Pembinaan pemukiman. 15. Pelaksanaan a. Dalam pemilihan dan penentuan lokasi dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi Propinsi dan Kabupaten yang potensial untuk usaha budidaya tambak; 2) Pembuatan RencanaKerangka wilayah pengembangan persial yang potensial untuk usaha budidaya tambak; 3) Pembuatan Rencana Kerangka Satuan Kawasan Pemukiman yang potensial untuk usaha budidaya tambak, serta penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau Analis Dampak Lingkungan (AMDAL); 4) Pencadangan Areal; 5) Pembuatan studi kelayakan usaha dan detail desain; 6) Pembuatan Rencana Teknik Satuan Pemukiman potensial untuk usaha budidaya tambak; 7) Penerbitan Hak Pengelolaan atas lahan pemukiman;

b.

c.

d. e.

f. g.

h.

8) Izin prinsip lokasi 9) Penerbitan surat Izin usaha budidaya tambak; 10) Rancang bangun terinci sarana dan prasarana pemukiman; 11) Rancang bangun terinci fasilitas usaha budidaya tambak; 12) Rancang bangun terinci instalasi air bersih. Penyiapan Areal 1) Penguasaan Hak-hak Atas Tanah; 2) Penataan Peruntukan Lahan ; 3) Pengukuran Pembagian Lahan 4) Pengurusan Sertifikat Hak-hak Atas Tanah. Dalam penyiapan permukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyiapan Lahan a) Pembukaan lahan pekarangan dan diverfikasi; b) Pengkaplingan lahan pekarangan dan diversifikasi inti; c) Sertifikasi hak milik atas tanah; d) Supervisi penyiapan lahan 2) Penyiapan Sarana dan prasarana pemukiman a) Pembangunan saluran tata air b) Pembangunan rumah transmigrasi c) Pembangunan fasilitas umum d) Pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong; e) Pembangunan fasilitas usaha budidaya tambak; f) Pembangunan tambak plasma dan inti g) Pembangunan instalasi air bersih. Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Lingkungan. Dalam penyiapan calon transmigran dilaksanakan kegiatan –kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi potensi daerah pengerahan dan calon transmigran ; 2) Penerangan , pendaftaran dan seleksi; 3) Pelatihan Transmigran; Penetatapan status transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditanda tangani oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. PemindahanTransmigran 1) Pelayanan dan Pembinaan di Transito 2) Pemberian perbekalan 3) Pengangkutan dan pengawalan; 4) Penempatan Transmigran. Dalam pembinaan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi kebutuhan pembinaan; 2) Identifikasi bimbingan dan penyuluhan; 3) Pemberian jaminan hidup 4) Pembinaan Kehidupan Beragama dan mental spiritual; 5) Pelayanan Pendidikan; 6) Pelayanan Pendidikan; 7) Pembinaan kebudayaan; 8) Bimbingan dan pelatihan keterampilan transmigran; 9) Pembinaan budidaya tambak; 10) Pembinaan usaha tani; 11) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 12) pembinaan manajemen Unit Pemukiman Transmigrasi; 13) Pembinaan ketatalaksanaaan Pemerintahan Desa; 14) Pembinaan komunikasi: 15) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 16) Pembinaan industri rumah tangga dan tata niaga; 17) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 18) Pemeliharaan/ Rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi/ lingkungan (RKL);

19) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi; 20) Persiapan dan pelaksanaan pengesahan Unit Pemukiman Transmigrasi.

16. Organisasi a. Proyek pemukiman transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Tambak diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Keppres Nomor 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan badan usaha pemerintah/ koperasi/ perusahaan swasta sebagai badan usaha pembina berdasarkan bentuk hubungan yang telah ditetapkan. b. Rincian penyelenggaraan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Tambak sebagai berikut : 1) Penyesuaian rencana – rencana pembangunan yang terkait dengan rencana Pembangunan Pemukiman Trasmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Tambak merupakan tanggung jawab BAPPENAS; 2) Penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan proyek, penyiapan pemukiman serta pengerahan dan pembinaan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; 3) Pengaturan, penyediaan dan pemberian hak – hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Pertahanan Nasional; 4) Pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Kehutanan; 5) Pemabngunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan jalan penghubung yang diperlukan untuk pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum; 6) Penerbitan izin, tambak, pemantapan, pengembangan usaha budidaya dan usaha pertanian lainnya merupakan tanggung jawab Departemen Pertanian; 7) Pembinaan perkoperasian di pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Koperasi; 8) Penerbitan izin perdagangan dan pemberian kemudahan pemasaran hasil produksi transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Perdagangan; 9) Pengaturan, penyediaan biaya dan penetapan ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek yang bersumber dari APBN dan dana Bantuan Luar Negeri merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan; 10) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan – ketentuan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana kredit merupakan tanggung jawab Bank Indonesia; 11) Perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Koordiansi Penanaman Modal (BKPM); 12) Kegiatan – kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Departemen/Instansi/teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17. Tata Laksana Dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan tersebut di atas memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan studi dalam rangka Penyusunan Prosedur Standar dan Manual (PSM) serta pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Tambak, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain;

b. Pelaksanaan studi dalam rangka penyiapan pemukiman pengerahan dan pembinaan berdasarkan PSM yang telah disusun, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; c. Pelaksanaan proyek pemukiman transmigrasi dengan Usaha Pokok Tani Tambak komoditas uang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah ada pencadangan areal dengan Keputusan Gubernur/ KDH Tingkat I yang bersangkutan. d. Pelaksanaan penyiapan pemukiman pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; e. Badan usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah memperoleh izin usaha perikanan dari Menteri Pertanian; f. Hak, wewenang dan tanggung jawab : 1) Departemen Transmigrasi dan Instansi terkait mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a) Wewenang 1. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek; 2. melaksanakan dan mengawasi, peraturan penggunaan dan pengembalian kredit; 3. ikut serta dalam studi kelayakan; 4. menunjuk dan menetapkan BUP. b) Tugas dan tanggung jawab 1. melakukan penelitian, perencanaan program dan proyek; 2. menyediakan areal pemukiman dan areal tambak; 3. memberi kemudahan dalam penyediaan fasilitas usaha; 4. menerbitkan izin prinsip dan izin usaha perikanan; 5. membangun saluran irigasi primer; 6. membuka lahan pekarangan dan lahan usaha tambak plasma; 7. membangun rumah transmigran dan fasilitas umum; 8. menyelenggarakan pengerahan transmigran. 9. membina UPT di bidang sosial, budaya, ekonomi dan pembinaan teknis budidaya; 10. menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah dan lahan tambak. 2) Badan usaha pembina mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : a) Hak 1. memperoleh areal unruk tambak udang fasilitas perusahaan; 2. memperoleh kemudahan dalam penyediaan fasilitas usaha. b) Kewajiban 1. melakukan studi kelayakan dan rancang bangun terinci (detail desain) untuk fasilitas usaha; 2. membangun fasilitas usaha; 3. menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan transmigran dan melaksanakan ketentuan – ketentuan perjanjian tersebut; 4. membangun tambak transmigran 5. membina dan mengembangkan teknik budidaya tambak; 6. menyediakan dan menyalurkan sarana produksi usaha budidaya tambak; 7. membeli hasil tambak transmigran dengan harga yang ditetapkan bersama antara transmigran, BUP dan pemerintah; 8. membantu kelancaran pengembalian kredit. 3) Transmigran peserta mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : a) Hak 1. memperoleh rumah, lahan pekarangan dan lahan tambak; 2. mendapat jaminan hidup dan perbekalan; 3. memperoleh kredit investasi dan kredit modal kerja usaha tambak; 4. memperoleh bimbingan teknis, penyuluhan dan latihan keterampilan; 5. memperoleh jaminan penyediaan sarana produksi usaha tambak; 6. memperoleh pembinaan sosial, ekonomi dan budaya;

7. memperoleh sertifikat hak milik atas lahan pekarangan dan tambak. b) Kewajiban 1. menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Pembina (BUP) dan melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut; 2. menjadi anggota koperasi (KUD) 3. melaksanakan usaha budidaya tambak sesuai dengan petunjuk BUP; 4. menjual hasil budidaya tambak kepada Badan Usaha Pembina (BUP); 5. mengembalikan beban kredit sesuai dengan ketentuan. 18. Pengendalian Pengendalian pelaksanaan proyek Transmigrasi dengan Pola Perikanan dilakukan/ diarahkan pada kelancaran pembangunan transmigrasi dengan berwawasan lingkungan melalui 3 (tiga) tingkatan koordinasi : a. Tingkat Nasional dipimpin oleh Menteri Transmigrasi; b. Tingkat propinsi dipimpin oleh Gubernur/ KDH Tingkat I; c. Tingkat Kabupaten atau Kotamadya dipimpin oleh Bupati atau Walikotamadya/ KDH Tingkat II. 19. Pengembangan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan pola Tani Tambak dilakukan melalui pelaksanaan proyek yang dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta perkembangan kebijaksanaan pemerintah. 20. Pembiayaan Sumber pembiayaan pelaksanaan proyek pemukiman Transmigrasi dengan Pola Tani Tambak diperoleh dari APBN sub sektor transmigrasi, APBN sub sektor lain yang terkait, Bantuan Luar Negeri, pelaksanaan transmigrasi, koperasi, transmigran dan sumber – sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V POLA BUDIDAYA HUTAN/ HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) Pola Budidaya Hutan/ Hutan Tanaman Industri (HTI) ini diarahkan pada kawasan hutan konversi atau hutan produksi tetap yang pengelolaannya berdasarkan azas manfaat dan azas kelestarian guna meningkatkan potensi dan kualitas hutan tersebut. 1. Pengertian Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Pemukiman Transmigrasi dengan Usaha Pokok Budidaya Hutan/ Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah bentuk pemukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar pendapatan transmigrannya bersumber dari budidaya hutan tanaman secara berkesinambungan; b. Budidaya Hutan adalah suatu sistem pengusahaan hutan tanaman yang dikategorikan bukan hutan tanaman industri (nipah, sagu dan komoditas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan) di kawasan pemegang HPH yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatannya; c. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dikelompokkan dan diusahakan berdasarkan asas kelestarian, asas manfaat dan asas perusahaan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan; d. Unit HTI adalah unit pengusahaan yang dikelola secara profesional dan dapat terdiri dari satu atau lebih unit pengusahaan; e. Pengelolaan HTI adalah pemegang HPHTI yang menyelenggarakan pembangunan HTI dengan bentuk pengelolaan terpadu;

f. Inti adalah pemegang Hak Pengusahaan Hutan/HTI yang menyelenggarakan pembangunan Budidaya Hutan/ HTI dengan bentuk PIR; g. Hutan plasma budidaya hutan tanaman adalah suatu hamparan lahan usaha budidaya hutan tanaman di kawasan pemegang HPH, yang terdiri dari luasan – luasan secara kelompok sebagai saham setiap transmigran peserta; h. Transmigrasi peserta adalah transmigran swakarsa yang berasal dari daerah asal dan daerah transmigrasi (APPDT) sebagai peserta transmigrasi pola HTI; i. Hutan Plasma PIR HTI adalah suatu hamparan lahan usaha milik transmigran di kawasan hutan konversi sebagai lahan usaha II. 2. Tujuan Pembangunan Transmigrasi Pola Budidaya Hutan Tanaman/ Hutan Tanaman Industri dimaksudkan untuk mendayagunakan sumberdaya lahan hutan dan tenaga kerja melalui pengembangan transmigrasi dengan tujuan sebangai berikut : a. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; b. Meningkatkan pendapatan transmigran; c. Menciptakan pemukiman transmigrasi yang layak huni dan mampu membentuk pusat pertumbuhan baru; d. Meningkatkan pelestarian sumberdaya hutan dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

3. Sasaran a. Pemilik lahan pekarangan minimal 0,25 Ha per KK dan penyerapan tenaga kerja; b. Pendapatan minimal 520 Kg setara beras per kapita per tahun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. Transmigran memiliki kemampuan pengelolaan dan teknik budidaya hutan/ hutan tanaman industri; d. Terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan; e. Terwujudnya satu Kesatuan Unit Pengelolaan Hutan/ HutaN Tanaman Industri dengan Pemukiman Transmigrasi yang saling menguntungkan. 4. Bentuk – bentuk Pemukiman a. Pengelolaan Terpadu 1) Pembangunan HTI dilaksanakan pada areal hutan produksi yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehutanan; 2) Pembangunan Pemukinan Transmigrasi dilaksanakan oleh Departemen Trasmigrasi pada areal Hutan Konversi yang berdampingan dengan areal HTI, atau berada dalam ( encelave) areal HTI; 3) Areal budidaya hutan dan komoditi non hutan untuk transmigran berada pada areal unit HTI yang bersangkutan, yang diusahakan secara kelompok ( 6-12 orang untuk areal seluas 24-48 ha per kelompok); 4) Transmigran pesrta diberi kesempatan untuk memiliki saham pada unit pengelolaan hasil HTI. b. Perusahaan Inti Rakyat 1) Pembangunan Inti Rakyat dan pembangunan hutan plasma ( sebagai lahan usaha II transmigran dan merupakan komponen kredit ) dilaksanakan pada areal hutan produksi ( khusus Budidaya Hutan Tanaman) atau hutan konversi (khusus PIR HTI) yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehutanan ; 2) Pembangunan pemukiman dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi pada areal hutan konversi yang berdampingan dengan areal inti; 3) Khusus Transmigrasi peserta PIR HTI diberi kesempatan untuk mempunyai saham pada unit pengolahan hasil HTI; 4) Khusus Transmigran peserta budidaya hutan tanaman mempunyai saham berupa hutan plasma.

5. Kriteria lokasi a. Lokasi pemukinan dan plasma berada pada hutan konversi b. Lokasi budidaya yang hutan tanaman /HTI berada pada hutan produksi tetap yang keadaannya tidak produktif dan secara teknis sesuai dengan jenis tanaman yang akan dikembangkan; c. Lokasi pemukiman memenuhi syarat minimal pemukiman transmigrasi. 6. Standar pemukiman dan HTI a. Untuk permukiman , minimal dapat menampung 500 KK per UPT sesuai dengan bentuk pemukiman yang akan dikembangkan; b. Alokasi pemannfatan lahan untuk transmigran berupa lahan pekarangan 0,5 Ha per KK; c. Untuk budidaya hutan tanaman / HTI, minimal dapat memenuhi satu unit pengelolaan; d. Kebutuhan Ruang dalam satuan permikiman : 1) Fasilitas dan prasarana umum untuk kegiatan usaha budidaya hutan/hutan tanaman industri : a) Pusat Desa : 8 - 12 hektar b) Kuburan : 1 -12 hektar c) Tanah Kas Desa siap olah : > 10 hektar d) Test farm/Balai Benih : 2 – 4 hektar e) Penggembalaan : 3 – 5 hektar f) Lahan Cadangan : minimal 20% luas Satua Pemukiman 2) Lahan untuk badan usaha pembina maksimal 20% dari luas usaha tani budidaya hutan e. Jaringan Jalan

DMJ (m)

Lebar Badan Jalan (m)

Lebar Perkerasan tingkat awal (m)

Jalan penghubung ( Kolektor Primer)

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Poros ( Lokal Primer )

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Desa (Lokal Primer)

10

4,5

3,0

sesuai kebutuhan

Jenis Jalan

Panjang Jalan

f. Saluran 1) Lebar saluran navigasi : 20 – 50 meter; 2) Lebar saluran primer : 15 – 20 meter; 3) Lebar saluran sekunder : 4 – 6 meter; 4) Lebar saluran tersier : 1 – 1,5 meter; g. Tata Letak 1) Sistem pendukung mengelompok dengan jumlah 30 – 50 KK, jalan antar pendukuhan tidak lebih dari 1 Km. 2) Jarak antar rumah tidak lebih dari 25 meter untuk 4 rumah yang berdekatan ( catur griya); 3) Khusus bentuk pemukiman PIR, jarak rumah dengan lahan usaha tidak lebih dari 3 Km; 4) Jarak rumah dengan pusat desa tidak lebih dari 2 Km; 5) Jarak rumah dengan badan jalan tidak kurang dari 5 m; 6) Jarak rumah dengan air bersih tidak lebih dari 1 Km.

7. Standar Usaha Pola pemukiman ini merupakan satu kesatuan pengelolaan mulai dari pembangunan tanaman, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

8. Standar Penyiapan Pemukiman 1) Lahan pekarangan : siap tanam 2) Lahan usaha khusus bentuk pemukiman PIR dibuka oleh badan usaha pembina siap tanam. 3) J a l a n : a. Jalan Penghubung : Konstruksi Lapen dengan desain perkerasan, (Kolektor Primer) standar Bina Marga Jalan Lokal; b. Jalan Poros : Konstruksi Lapen/AWCAS dengan standar Bina (Lokal Primer) Marga Jalan Lokal; DMJ = 20 m, Badan Jalan = 10,5, Lebar Perkerasan Awal 4,5 m ; (Panjang Jalan sesuai kebutuhan ). c. Jalan Desa : Konstruksi Japat / AWCAS. (Lokal Primer) DMJ = 10m, Lebar Perkerasan Awal 3,0 m. (Panjang Jalan sesuai kebutuhan). 4) Jembatan a) Jalan penghubung ( kolektor primer) : - Bentang < 12 meter konstruksi dibuat dari jembatan permanen/beton; - Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. b) Jalan Poros dan Jalan Desa ( lokal primer ) - Bentang < 12 meter konstruksinya minimal dibuat dari kayu klas II; - Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. 5) Gorong-gorong minimal dibuat dari kayu klas I atau beton bertulang. b) Penyiapan Bangunan 1) 1 (satu ) rumah per KK; 2) 1 (satu) jamban keluarga 3) Bangunan fasilitas umum per Unit pemukiman Transmigrasi (UPT) : a) Balai Desa ( 1 unit); b) Rumah Ibadah (2 unit); c) KantorUnit ( 1 unit); d) Balai Pengobatan ( 1 unit); e) Rumus Petugas Transmigrasi; ( 5 unit); f) Gudang ( 2 unit); g) Rumah Pos (1 unit untuk 1 SKP/ 4-5 UPT); h) Rumah Guru (2 unit kopel); i) Rumah PPL ( 1 unit ); j) Rumah Petugas Kesehatan (1 unit); k) Pos Keaman (1 unit); l) Pasar (1 unit); m) Koperasi Unit Desa (1 unit); n) Sekolah Dasar (1 unit) 2 lokal /6 kelas. Butir a) s/d g) dibangun oleh Dep.Transmigrasi, sedangkan butir h) s/d n) dibangun oleh instasi terkait. c) Pengadaan Air Bersih. 1) Di permukiman yang memiliki sumber air tanah dangkal di bangun sebuah sumur gali per 4 KK; 2) Di permukiman yang tidak memiliki sumber air tanah dangkal, dibangun sumur bor dalam dengan pompa dan pipa distribusi serta bak-bak penampung; 3) Di daerah pasang surut disediakan drum/bak feeocoment/bak penampung air yang berfungsi menampung air hujan per 16 KK;

d) Penyediaan sertifikat 1) Sertifikat hak milik atas tanah pekarangan dan lahan diversifikasi umtuk setiap KK; 2) Sertifikat saham atas unit pengelolaan hasil HTI. e) Pendayagunaan Lingkungan 1) Desain Pendayagunaan Lingkungan; 2) Identifikasi Kesehatan Lingkungan; 3) Konservasi Tanah dan Air.

9. Kriteria Daerah Asal Daerah Asal transmigran merupakan daerah asal dengan prioritas pada daerahdaerah yang berada di sekitar unit pengelolaan Perum Perhutani, hutan lindung dan hutan wisata.

10. KriteriaCalon Transmigran a. Daerah Asal 1) Warga Negara Republik Indonesia; 2) Sukarela; 3) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat dokter; 4) Berkelakuan baik dan bebas G 30 S/PKI yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian: 5) Ber-Agama/berKetuhanan Yang Maha Esa; 6) Telah berkeluarga, kecuali transmigran inti; 7) Umur 20 – 40 tahun; 8) Belum pernah ditransmigrasikan; 9) Umur anggota keluarga minimal 6 bulan maksimal 60 tahun; 10) Mempunyai pengalaman tentang budidaya tanaman hutan dan atau telah mendapat latihan ketrampilan tentang budidaya hutan; 11) Dapat membaca dan menulis huruf latin; 12) Mentaati ketentuan yang berlaku; 13) Sebagai anggota kelompok kemasyarakatan; 14) Memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha budidaya hutan. b. Transmigran Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT) 1) Penduduk yang lahan usahanya terkena langsung untuk pencadangan areal pemukiman transmigrasi 2) Penduduk yang daerahnya terkena bencana alam; 3) Penduduk yang kehidupannya sebagai peladang berpindah; 4) Penduduk yang kehidupannya sebagai perambah hutan; 5) Penduduk setempat yang bertempat tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten yang sama dan atau Kabupaten lain yang berbatasan dalam suatu Propinsi.

11. Kriteria Calon Pemegang HPHT/HPHTI a. Badan usaha (BUMN, Swasta, Koperasi); b. Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku. 12. Kriteria Proses Pengerahan a. Penerangan 1) Penerangan umum diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyebarkan pengertian transmigrasi di kalangan masyarakat; 2) Penerangan khusus diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan materi-materi tentang Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Budidaya Hutan Tanaman/Hutan Tanaman Industri (HTI);

b.

c.

d.

e.

3) Penerangan pemantapan diarahkan kepada kegiatan penerangan yang diberikan kepada calon transmigran budidaya hutan tanaman/hutan tanamam industri (HTI) untuk lebih memantapkan sikap mental transmigran dalam mempersiapkan diri menghadapi daerah transmigrasi. Pendaftaran, seleksi calon transmigran dan penetapan transmigran. 1) Pendaftaran dilakukan melalui 2 tahap a) Tahap I : Pendaftaran Anggota masyarakat yang berniat. b) Tahap II : Pendaftaran Ulang. 2) Seleksi Seleksi dilakukan untuk mendapatkan transmigran yang telah memenuhi kriteri calon transmigran. 3) Penetapan transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. Latihan Ketrampilan Calon Transmigran : Diarahkan pada penanganan teknis budidaya hutan/hutan tanaman industri, pengelolaan usaha penunjang dan pembinaan kemasyarakatan. Angkutan Penumpang dari desa/kelurahan asal ke lokasi permukiman dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan wajib memperhatikan keamanan/ keselamatan, ketertiban, kelancaran/kenyamanan dan tetap memperhatikan kepentingan umum. Penampungan/Transito 1) Di Transito Kabupaten/Propinsi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Penjelasan tata tertib; c) Penerangan pemantapan oleh petugas transmigrasi dan petugas instasi teknis tentang masa depan usaha budidaya hutan tanaman/hutan tanaman industri; d) Bimbingan sikap mental; e) Pelayanan kesehatan. 2) Di Transito Induk /Embarkasi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari b) Penjelasan tentang tata tertib c) Penataran P4; d) Pencatatan ulang; e) Pemeriksaan barang-barang bawaan ; f) Pelayanan kesehatan. 3) Di Transmigrasi/Debarkasi a) Pelayanan permakanan tiga kali sehari; b) Pencatatan ulang tentang jumlah transmigran, surat perjalan rombongan dan lain-lain; c) Penerangan tentang perjalan dan tata tertib menuju proyek d) Pelayanan kesehatan e) Serah terima transmigran dari Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Daerah Asal kepada Kantor wilayah Departemen Transmigrasi Daerah Transmigrasi.

f. Peralatan 1) sandang 2) alat tidur; 3) alat dapur; 4) alat pertanian; 5) alat pertukangan.

g. Pengawalan Dilaksanakan selama perjalan dengan jumlah pengawal 1 (satu) orang untuk 25 KK. Pengawalan dari Debarkasi di lokasi permukiman ditambah 1 (satu) orang petugas apabila dilaksanakan dengan Perusahaan Inti Rakyat. h. Penempatan 1) Pengaturan perolehan rumah dan lahan dengan cara undian terbatas; 2) Pemberian makanan selama 3 ( tiga) hari pertama. 13. Kriteria Proses Pembinaan a. Pembinaan Sosial Budaya 1) Pemberian jaminan hidup selama 6 bulan; 2) Pembinaan Kehidupan Ber-Agama dan mental spiritual; 3) Pelayanan Kesehatan serta KB; 4) Pembinaan Pendidikan 5) Pembinaan kesenian/kebudayaan; 6) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa 7) Pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat; 8) Pembinaan manajemen Unit Pemukiman Transmigrasi; 9) Pengembangan sarana trasnportasi dan komunikasi. b. Pembinaan Usaha Ekonomi 1) Pembinaan Usaha tani 2) Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa 3) Pembinaan industri rumah tangga dan tata niaga 4) Pembinaan teknis dan penyuluhan; 5) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda 6) Pembinaan pasca panen. c. Pengelolaan Lingkungan 1) Bintek (Bimbingan Teknik Pengelolaan Lingkungan) 2) Penanggulan Kesehatan Lingkungan; 3) Penanggulan Hama Terpadu 4) Konservasi Tanah dan Air. d. Rehabilitasi Lingkungan. e. Kriteria Penyerahan UPT 1) Masa Pembinaan a. Transmigrasi umum 5 tahun; b. Transmigrasi swakarsa pola PIR 4 s/d 6 tahun; c. Transmigrasi swakarsa pola non PIR 2 s/d 5 tahun. 2) Telah dibentuk Organisasi Pemerintah Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga,serta Ketahanan Masyarakat Desa; 3) Setiap Kepala Keluarga Transmigran telah memiliki sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pekaragan dan Lahan Usaha ( khusus bentuk pemukiman PIR HTI), atau telah memiliki sertifikat hak milik atau tanah pekarangan dan sertifikat saham atas lahan usaha (khusus bentuk Pemukiman PIR Budidaya Hutan Tanaman); 4) Telah memiliki prasara lingkungan dan fasilitas sosial dalam keadaan baik; 5) Telah tersedia Tanah Kas Desa 10 (sepuluh) Ha yang telah siap olah; 6) Telah mempunyai Kopersi yang ber-Badan Hukum dan berjalan dengan baik; 7) Telah mencapai perkembangan Tingkat Swadaya.

14. Proses Perencanaan. a. Penyusunan Rancangan Dasar; b. Penyusunan Rencana Lima Tahunan c. Penyusunan Rencana Tahunan

15. Penyusunan Program a. Pemilihan dan Penentuan Lokasi; b. Penyiapan areal ; c. Penyiapan pemukiman; d. Pemindahan dan penempatan; e. Pembinaan pemukiman. 16. Pelaksanaan a. Dalam pemilih dan penentuan lokasi dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi Propinsi dan Kebupaten yang potensial untuk usaha budidaya hutan/hutan tanaman industri; 2) Pembuatan Rencana Kerangka WPP yang potensial untuk usaha budidaya hutan / hutan tanaman industri ; 3) Pembuatan Rencana Kerangka SKP potensial untuk usaha budidaya hutan/hutan tanaman industri serta penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 4) Pencadangan Areal 5) Pembuatan Studi kelayakan usaha dan detail desain; 6) Pembuatan Rencana Teknik SP potensial untuk usaha budidaya hutan/hutan tanaman industri; 7) Penerbitan Hak Pengelolaan atas lahan pemukiman; 8) Izin prinsip lokasi; 9) Penerbitan surat izin usaha budidaya hutan/ hutan tanaman industri; 10) Rancang bangun terinci sarana dan prasarana pemukiman; 11) Rancang bangun terinci fasilitas usaha budaya hutan /hutan tanaman industri 12) Rancang bangun terinci instalasi air bersih. b. Dalam penyiapan areal dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pengurusan Hak Atas Tanah; 2) Penataan Peruntukan Lahan; 3) Pengukuran Pembagian Lahan 4) Pengurusan Sertifikat Hak-hak Atas Tanah. c. Dalam penyiapan permukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyiapan lahan. a) Pembukaan lahan pekarangan; b) Pengkaplingan lahan pekarangan; c) Sertifikat hak milik atas tanah d) Supervisi penyiapan lahan 2) Penyiapan sarana dan prasarana pemukiman. a) Pembanguanan saluran tata air; b) Pembangunan rumah transmigran; c) Pembangunan fasilitas umum d) Pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong; e) Pembangunan fasilitas usaha budidaya hutan /HTI; f) Pembangunan instalansi air bersih. d. Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Lingkungan e. Dalam penyiapan calon transmigran dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut: 1) Identifikasi potensi daerah pengerahan dan calon transmigran; 2) Penerangan, pendaftaran dan seleksi; 3) Pelatihan transmigran. f. Penetapan status transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. g. Pemindahan 1) Pelayanan dan Pembinaan di transito; 2) Pemberian perbekalan; 3) Pengangkutan dan pengawalan;

4) Penempatan transmigran. h. Dalam pembinaan pemukiman dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi kebutuhan pembinaan; 2) Bimbingan dan penyuluhan; 3) Pemberian jaminan hidup; 4) Pembinaan agama dan mental spiritual; 5) Pembinaan serta pelayanan kesehatan dan KB; 6) Pelayanan pendidikan; 7) Pembinaan kebbudayaan; 8) Pelatihan keterampilan transmigran inti; 9) Pembinaan usahatani; 10) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 11) Pembinaan manajemen UPT; 12) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa; 13) Pembinaan komunikasi dan informasi; 14) Pembinaan lembaga ekonomi; 15) Pembinaan industri rumah tangga dan tata niaga; 16) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 17) Pembinaan pasca panen; 18) Pemeliharaan/ rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi/ lingkungan (RKL); 19) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi; 20) Persiapan dan pelaksanaan penyerahan UPT.

17. Organisasi a. Proyek Pemukiman Transmigrasi dan Usaha Pokok Budidaya Hutan/ HTI diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Keppres Nomor 59 tahun 1984 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan badan usaha pemerintah Koperasi/Perusahaan swasta sebagai badan usaha pembina berdasarkan bentuk hubungan yang ditetapkan. b. Rincian penyelenggaraan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan usaha pokok budidaya hutan/ hutan tanaman industri : 1) Penyerasian rencana – rencana pembangunan yang terkait dengan rencana Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dengan usaha pokok budidaay hutan/ hutan tanaman industri merupakan tanggung jawab BAPPENAS. 2) Penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan proyek penyiapan pemukiman, serta pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; 3) Pengaturan, penyediaan dan pemberian hak – hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional; 4) Pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Kehutanan; 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan jalan penghubung yang diperlukan untuk pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum; 6) Penerbitan izin, pemantapan, pengembangan usaha budidaya hutan/ hutan tanaman industri dan usaha pertanian lainnya merupakan tanggung jawab Departemen Pertanian; 7) Pembinaan perkoperasian di pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Koperasi; 8) Penerbitan izin perdagangan dan pemberian kemudahan pemasaran hasil produksi budidaya hutan/ hutan tanaman industri merupakan tanggung jawab Departemen Perdagangan;

9) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek yang bersumber dari APBN dan dana Bantuan Luar Negeri merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan; 10) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan – ketentuan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana kredit merupakan tanggung jawab Bank Indonesia; 11) Perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal; 12) Kegiatan – kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Departemen/ Instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 18. Tata Laksana Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut di atas memperhatikan hal – hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan studi dalam rangka penyusunan Prosedur Standar dan Manual (PSM) serta pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan usaha pokok budidaya hutan/ hutan tanaman industri dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; b. Pelaksanaan studi dalam rangka penyiapan pemukiman, pengerahan dan pembinaan berdasarkan PSM yang telah disusun, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; c. Pelaksanaan proyek Pemukiman Transmigrasi dengan usaha pokok budidaya hutan/ hutan tanaman industri ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah ada pencadangan areal dengan Keputusan Gubernur/ KDH Tingkat I yang bersangkutan; d. Pelaksanaan penyiapan pemukiman, pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; e. Badan usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah memperoleh izin usaha budidaya hutan/ hutan tanaman industri oleh Menteri Pertanian; f. Hak dan Kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan : a) Hak dan Kewajiban Transmigrasi Peserta Pengelolaan Terpadu : (1) Hak transmigran peserta pengelolaan terpadu a. Memperoleh 1 (satu) rumah; b. Memperoleh lahan pekarangan seluas 0,50 ha; c. Memperoleh lahan untuk budidaya hutan di areal HTI dengan status Hak Pungut; d. Memperoleh jaminan kesempatan kerja dan berusaha; e. Memperoleh jaminan hidup selama 6 (enam) bulan; f. Memperoleh bimbingan teknis budidaya dan pengelolaan; g. Memperoleh bimbingan dan penyuluhan; h. Memperoleh pembinaan sosial ekonomi dan sosial budaya; i. Memperoleh pelatihan – pelatihan; j. Memperoleh jaminan penyediaan sarana produksi budidaya hutan; k. Memperoleh jaminan pemasaran hasil usaha; l. Memperoleh peralatan dan perbekalan. (2) Kewajiban Transmigran Peserta Pengelolaan Terpadu : a. Mentaati semua ketentuan dan aturan dalam penyelenggaraan pola Hutan Tanaman Industri; b. Mengusahakan dan membudidayakan lahan sesuai dengan peruntukannya; c. Bekerja dengan baik pada proyek Hutan Tanaman Industri sesuai dengan kesempatan kerja dan berusaha; d. Menetap dan bertempat tinggal di pemukiman yang disediakan; e. Memelihara rumah dan fasilitas umum yang disediakan.

b) Hak dan Kewajiban Pengelola HTI : (1) Hak pengelolaan HTI : a. Memperoleh penunjukan sebagai pemegang Hak Pengusahaan HTI; b. Memperoleh jaminan dan kelangsungan berusaha; c. Memungut hasil produksi tanaman pokok di dalam areal HTI. (2) Kewajiban pengelola HTI : a. Menyediakan dana untuk pembangunan HTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menyelenggarakan pembangunan Hutan Tanaman Industri berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan; c. Membangun Unit Pengelolaan Hasil; d. Membina teknis budidaya dan pengelolaan usaha transmigran; e. Menyediakan sarana produksi budidaya hasil hutan ikutan yang diusahakan oleh transmigran; f. Menampung dan memasarkan hasil hutan ikutan yang diusahakan oleh transmigran; g. Menaati semua ketentuan dan aturan yang berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Terpadu; h. Mementukan areal budidaya hutan untuk transmigran. c) Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Departemen Transmigrasi (1) Tugas dan Tanggung jawab a. Menyiapkan rencana pemukiman; b. Membangun pemukiman; c. Menyiapkan calon transmigran; d. Memindahkan dan menetapkan transmigran; e. Melakukan pembinaan dan pengembangan transmigran; f. Menyediakan peralatan dan perbekalan. (2) Kewenangan a. Melaksanakan koordinasi; b. Mengadakan pengawasan dan pengendalian; c. Menyiapkan perangkat lunak; d. Mengusahakan sumber dana. d) Tugas dan Tanggung jawab serta Kewenangan Departemen Kehutanan (1) Tugas dan Tanggung jawab a. Menetapkan lokasi unit HTI; b. Melakukan studi kelayakan usaha HTI; c. Memproses pelepasan kawasan hutan konversi untuk areal pemukiman; d. Menetapkan pemegang HPHTI; e. Menjamin kelangsungan usaha HTI; f. Membina pengelolaan HTI. (2) Kewenangan a. Melaksanakan koordinasi; b. Mengadakan pengawasan dan pengendalian; c. Menyiapkan perangkat lunak; d. Mengusahakan penyertaan modal untuk pembangunan HTI; e) Hak, Wewenang dan Kewajiban Tugas dan Tanggung Jawab Bentuk Pemukiman PIR. (a) Hak dan Kewajiban Transmigran Peserta Budidaya Hutan Tanaman/ HTI : (1) Hak a. Memperoleh 1 (satu) rumah b. Memperoleh lahan pekarangan seluas 0,25 Ha; c. Memperoleh hutan tanaman plasma minimal seluas 4 Ha, kecuali untuk peserta Budidaya Hutan Tanaman Plasma seluas 4 Ha ini bukan merupakan hak milik tetapi Hak Pengusahaan dalam bentuk sertifikat saham; d. Memperoleh jaminan kesempatan kerja dan berusaha;

e. Memperoleh jaminan hidup selama 6 (enam) bulan; f. Memperoleh bimbingan teknis budidaya dan pengelolaan; g. Memperoleh bimbingan dan penyuluhan; h. Memperoleh pembinaan sosial ekonomi budaya; i. Memperoleh pelatihan – pelatihan; j. Memperoleh jaminan penyedian sarana produksi budidaya hutan; k. Memperoleh jaminan pemasaran hasil usaha; l. Memperoleh peralatan dan perbekalan. (2) Kewajiban Transmigran Peserta Pengelolaan Terpadu : a. Mentaati semua ketentuan dan aturan dalam penyelenggaraan pola Hutan Tanaman Industri; b. Mengusahakan dan membudidayakan lahan sesuai dengan peruntukannya; c. Bekerja dengan baik pada proyek Budidaya Hutan Tanaman Industri sesuai dengan kesempatan kerja dan berusaha yang tersedia d. Menetap dan bertempat tinggal di pemukiman yang disediakan; e. Memelihara rumah dan fasilitas umum yang disediakan; f. Menandatangani surat perjanjian sebagai peserta PIR Budidaya Hutan Tanaman/ HTI dengan pemimpin proyek Pembangunan Budidaya Hutan Tanaman/ HTI. (b) Hak dan Kewajiban Inti (1) Hak a. Memperoleh penunjukkan sebagai pemegang HPH/ Hak Pengusahaan HTI; b. Memperoleh jaminan dan kelangsungan berusaha; c. Memperoleh jaminan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dalam jumlah dan mutu; d. Memungut hasil produksi tanaman pokok di dalam areal HPH/ HTI. (2) Kewajiban a. Menyediakan dana untuk pembangunan Budidaya Hutan Tanaman/ HTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menyelenggarkan pembangunan Budidaya Hutan Tanaman/ HTI baik untuk inti maupun plasma berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan; c. Membangun Unit Pengelolaan hasil Budidaya Hutan Tanaman/ HTI; d. Membina teknis budidaya dan pengelolaan usaha transmigran; e. Menyediakan sarana produksi budidaya hutan tanaman dan hasil hutan ikutan yang diusahakakan oleh transmigran; f. Menampung dan memasarkan hasil hutan tanaman dan atau hasil hutan ikutan yang diusahakan oleh transmigran; g. Mentaati semua ketentuan dan aturan yang berlaku dalam kaitannya dengan pelaksanaan PIR Budidaya Hutan Tanaman/ HTI; h. Bertindak sebagai PIR inti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (c) Tugas dan Tanggung Jawab serta kewenangan Departemen Transmigrasi : (1) Tugas dan Tanggung jawab a. Menyiapkan rencana pemukiman; b. Membangun pemukiman; c. Menyiapkan calon transmigran; d. Memindahkan dan menempatkan transmigran; e. Melakukan pembinaan dan pengembangan transmigran; f. Menyediakan peralatan dan perbekalan.

(2) Kewenangan a. melaksanakan koordinasi; b. mengadakan pengawasan dan pengendalian; c. menyiapkan perangkat lunak; d. mengusahakan sumber dana. (d) Tugas dan Tanggung jawab serta Kewenangan Departemen Kehutanan (1) Tugas dan Tanggung Jawab: a. menetapkan lokasi unit Budidaya Hutan Tanaman/ HTI; b. melakukan studi kelayakan Usaha Budidaya Hutan Tanaman/ HTI; c. memproses pelepasan kawasan hutan konversi untuk areal pemukiman; d. menetapkan pemegang HPH/HPHTI; e. menjamin kelangsungan usaha HPH/HTI; f. membina pengelolaan HPH/HTI. (2) Kewenangan a. melaksanakan koordinasi; b. mengadakan pengawasan dan pengendalian; c. menyiapkan perangkat lunak; d. mengusahakan penyertaan modal untuk pembangunan Budidaya Hutan Tanaman/ HTI. 19. Pengendalian Pengendalian pelaksanaan proyek transmigrasi dengan pola Budidaya Hutan/ HTI dilakukan/diarahkan pada kelancaran pembangunan transmigrasi dengan berwawasan lingkungan melalui 3 (tiga) tingkatan koordianasi : a. Tingkat Nasional dipimpin oleh Menteri Transmigrasi; b. Tingkat Propinsi dipimpin oleh Gubernur/ KDH Tingkat I; c. Tingkat Kabupaten atau Kotamadya dipimpin oleh Bupati atau Walikotamadya/ KDH Tingkat II. 20. Pengembangan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan pola Budidaya Hutan/Hutan Tanaman Industri (HTI) dilakukan melalui pelaksanaan proyek yang dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan sesuai dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Perkembangan Kebijaksanaan Pemerintah.

BAB VI POLA JASA Pola Jasa ini diarahkan pada usaha-usaha mandiri dan jasa tenaga kerja yang dalam pelaksanaanya dapat dilakukan pada pemukiman baru atau pada pemukiman yang telah berkembang. 1. Pengertian a. Transmigrasi Pola Jasa adalah penyelenggara transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigrasinya berusaha pada, dan memperoleh pendapan secara berkesinambungan dari jasa yang diberikan. Jasa tersebut dapat berbentuk curahan tenaga kerja, jasa pelayanan atau jasa perdagangan; b. Transmigrasi pada Transmigrasi Pola Jasa adalah : Transmigran usaha mandiri dan Transmigrasi jasa tenaga kerja; c. Transmigran usaha mandiri adalah : transmigran yang berusaha pada jasa pelayanan atau perdagangan ;

d. Transmigran Jasa Tenaga kerja adalah transmigran yang memperoleh upah karena bekerja di sektor primer yang meliputi pertanian, pertambangan, dan penggalian, serta sekunder yang meliputi manufaktur /pengolahan, atau tersier yang meliputi jasa pelayanan, perdagangan; e. Pemukikiman pada Transmigrasi Pola Jasa adalah : Suatu pemukiman tersendiri yang terpadu dengan usaha pokok yang dikembangkan dan bagian dari pemukiman yang tercipta kemudian karena perkembangan ekonomi; f. Transmigran peserta dalam Transmigrasi Pola Jasa adalah transmigran yang telah diseleksi dan ditempatkan di lokasi proyek; g. Badan Usaha di sektor primer, sekunder, tersier yang mempekerjakan transmigran adalah BUMN/Swasta /Koperasi yang berusaha di pemukiman transmigrasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi; h. Transmigran Inti adalah transmigran yang diharapkan dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator bagi kelompoknya serta telah mendapat latihan ketrampilan. 2. Tujuan a. meningkatkan perluasan kesempatan kerja di Daerah Transmigrasi pada sektor primer, sekunder, atau tersier; b. Meningkatkan pendapatan transmigran peserta; c. Mendorong perkembangan pemukiman yang mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru; d. Menunjang perkembangan penanaman modal di Daerah Transmigrasi. 3. Sasaran a. Penyerapan tenaga kerja di sektor primer, sekunder atau tersier; b. Pekerjaan tetap dengan penghasilan di atas upah minimum daerah setempat; c. Pendapatan minimum 520 Kg setara beras per kapita per tahun pada saat diserahkan kepada Pemerintah daerah; d. Pemukiman transmigrasi yang mampu mendukung fungsi pembangunan dari Usaha Induk yang dikembangkan. 4. Transmigran Usaha Mandiri Dalam pelaksanaan Transmigran Usaha Mandiri ini dilaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : a. Transmigran Usaha Mandiri dapat ditempatkan di bagian pemukiman transmigrasi; b. Tempat tinggal dan tempat berusaha bagi Transmigran Usaha Mandiri berada di pusat-pusat kegiatan ekonomi pemukiman atau tempat-tempat yang potensi sebagai pusat kegiatan ekonomi pemukiman; c. Kriteria dan Norma Standar 1. Lahan pekarangan : 0,25 Ha/KK 2. Rumah : 1 buah/ KK 3. Standar usaha a) Sarana produksi untuk lahan pekarangan : paket /KK. b) Modal Usaha : 1) modal sendiri, kredit bank : 2) uang tunai RP. 27.500/KK ( merupakan bantuan biaya persiapan berusaha) : 4. Kriteria Daerah Asal daerah asal Transmigrasi merupakan Daerah Asal dengan prioritas pada yang berad disekitar unit pengelolaan berasal dari daerah yang telah ditunjuk sebagai Daerah Asal : 5. Kriteria calon Transmigran a) Daerah Asal : 1. Warga Negara Republik Indonesia ; 2. Sukarela 3. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat dokter;

4.

Berkelakuan baik dan bebas G 30 S / PKI yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian ; 5. Ber-Agama / Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; 6. Telah berkeluarga kecuali transmigran inti 7. Umur 20 – 40 tahun; 8. Belum pernah ditransmigrasikan; 9. Umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan minimal 60 tahun ; 10. Diprioritaskan yang mempunyai pengalaman berusaha di sektor informal; 11. Dapat membaca dan menulis huruf latin; 12. Mentaati ketentuan yang berlaku; 13. Sebagai anggota kelompok kemasyarakatan; 14. Memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha mandiri. b) Transmigran Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT) : 1. Penduduk yang lahan usahanya terkena langsung untuk pencadangan areal pemukiman transmigrasi; 2. Penduduk yang daerahnya terkena bencana alam; 3. Penduduk yang kehidupannya sebagai peladang berpindah; 4. Penduduk yang kehidupannya sebagai perambah hutan; 5. Penduduk setempat yang bertempat tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten lain yang berbatasan dalam suatu Propinsi. 5. Transmigran Jasa Tenaga Kerja a. Kriteria Lokasi 1. Tipe Lahan : Layak mukim; 2. Status tanah : Harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur / KDH Tingkat I. 3. Aksesibilitasi : Waktu atau jarak tempuh dari pusat kegiatan (ibu kota kendaraan bermotor. b. Standar Permukiman 1. Besar permukiman Tergantung dari jumlah transmigran yang dibutuhkan oleh setiap unit usaha. 2. Alokasi Pemanfaatan lahan. 3. Kebutuhan ruang dalam satuan permukiman untuk fasilitas dan prasarana umum meliputi pusat Desa, Kuburan, Tanah Kas Desa, dan lahan cadangan tergantung dari besar permukiman. Apabila kurang dari 150 KK, maka fasilitas dan prasarana umum menggunakan yang ada di lokasi terdekat. 4. Jaringan Jalan

DMJ (m)

Lebar Badan Jalan (m)

Lebar Perkerasan tingkat awal (m)

Jalan penghubung (Kolektor Primer)

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Poros ( Lokal Primer )

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Desa (Lokal Primer)

10

4,5

3,0

sesuai kebutuhan

Jenis Jalan

Panjang Jalan

5. Saluran (khusus daerah lahan basah) a) lebar saluran navigasi : 20 – 50 meter; b) lebar saluran primer : 15 – 20 meter; c) lebar saluran sekunder : 4 – 6 meter d) lebar saluran tersier : 1 – 1,5 meter; 6. Tata Letak a) Sistem pendukuhan mengelompok dengan jumlah 20 – 40 KK hingga 50 – 100 KK, jarak antar pendukuhan tidak lebih dari 1 km; b) Jarak antar rumah tidak lebih dari 25 meter, untuk 4 rumah yang berdekatan (catur griya); c) Jarak rumah dengan pusat desa tidak lebih 3,5 km; d) Jarak rumah dengan badan jalan minimal 15 meter ; e) Jarak rumah dengan sumber air bersih tidak lebih ½ km; f) Pemukinan terletak di luar kawasan Badan Usaha dan terpadu dengan pokok yang dikembangkan. c. Standar Usaha 1) Lapangan kerja tetap dengan penghasilan di atas upah minimum yang menjamin kehidupan yang layak; 2) Ja l a n : a. Jalan Penghubung : Konstruksi Lapen dengan desain perkerasan, (Kolektor Primer) standar Ditjen Bina Marga Jalan Lokal;

3

b. Jalan Poros (Lokal Primer)

: Konstruksi Lapen/AWCAS dengan Ditjen Bina Marga Jalan Lokal;

c. Jalan Desa ) (Lokal Primer)

: Konstruksi Japat / AWCAS.

standar

Jembatan a) Jalan Penghubung (kolektor primer); 1) Bentang < 12 meter konstruksi dibuat dari jembatan permanen/beton; 2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. b) Jalan Poros dan Jalan Desa (lokal primer) : 1) Bentang < 12 meter konstruksinya minimal dibuat dari kayu klas II; 2) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. 4) Gorong-gorong minimal dibuat dari kayu klas 1 atau beton bertulang. 5) Penyiapan Bangunan a) 1(satu) rumah per KK; b) 1(satu) jamban keluarga per KK; c) Bangunan fasilitas umum per Unit Pemukiman Transmigrasi (UTP) meliputi : a) Balai Desa (1 unit); b) Rumah Ibadah (2 unit); c) Kantor Unit (1unit); d) Balai Pengobatan (1unit); e) Rumah Petugas ransmigrasi (5 unit); f ) Gudang (2unit); g) Rumah pos (1uinit untuk 1 SKP/ 4 -5 UPT); h) Rumah Guru ( 2unit kopel); i ) Rumah PPL (1unit); j ) Rumah Petugas Kesehatan (1unit); k) Pos Keamanan (1unit); l ) Pasar (1unit); m) Kopersi Unit Desa (1unit); n) Sekolah Dasar (1unit/2 lokal/6 kelas).

Butir a) s/d g dibangun oleh Dep. Transmigrasi, sedangkan butir h) s/d n ) dibangun oleh instasi terkait. e. Pengadaan Air Bersih 1) Di permukiman yang memiliki sumber air tanah dangkal dibangun sebuah sumur gali per 4 KK; 2) Di permukiman yang tidak memiliki sumber air tanah dangkal sebuah sumur bor dalam dengan pompa dan pipa distribusi serta bak-bak penampung; 3) Di daerah pasang surut disediakan drum/bak forrocement/bak penampung dari yang berfungsi menampung air hujan per 16 KK. f. Izin Prinsip dan sertifikat hak-hak atas tanah. g. Pendayagunaan lingkungan: 1) Desain pendayagunaan lingkungan ; 2) Identifikasi kesehatan lingkungan; 3) Konservasi tanah dan air. 6. Kriteria Daerah Asal Daerah Asal transmigran terutama di wilayah pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur dan Daerah Transmigran setempat. 7. KriteriaCalon Transmigran a. Dari Daerah Asal : 1) Warga Negara republik Indonesia; 2) Sukarela; 3) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat dokter; 4) Berkelakuan baik dan bebas G 30 S/PKI yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian; 5) Beragama/berkeTuhanan Yang Maha Esa; 6) Telah berkeluarga, kecuali transmigran inti; 7) Umur 20 – 40 tahun 8) Belum pernah ditransmigrasikan; 9) Umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan maksimal 60 tahun; 10) Mempunyai ketrampilan atau pengalaman kerja di sektor primer, sekunder, atau tersier; 11) Dapat membaca dan menulis huruf latin diutamakan yang berpendidikan SLTA; 12) Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku; 13) Sebagai anggota Kelompok Kemasyarakatan; 14) Memiliki motivasi untuk bekerja; b. Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT). 1) Penduduk yang lahan usahanya terkena langsung untuk percadangan areal pemukiman transmigrasi; 2) Penduduk yang daerahnya terkena bencana alam; 3) Penduduk yang penghidupannya sebagai peladang berpindah; 4) Penduduk yang penghidupannya sebagai perambah hutan; 5) Penduduk setempat yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten yang sama dan atau Kabupaten lain yang berbatasan dalam suatu Propinsi. 8. Kriteria Calon Badan Usaha Pembina a. BUMN/Koperasi / Perusahaan Swasta; b. Pemegang izin usaha jasa; c. Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku.

9. Kriteria Proses Pengerahan a. Penerangan 1) Penerangan Umum diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyebarluaskan pengertian transmigrasi di kalangan masyarakat;

b.

c. d.

e.

f.

g.

2) Penerangan Khusus diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan materi-materi tentang Transmigrasi Pola Jasa; 3) Penerangan pemantapan diarahkan kepada kegiatan penerangan yang diberikan kepada calon transmigran peserta Transmigrasi Pola Jasa untuk lebih memantapkan sikap mental transmigran dalam mempersiapkan diri menghadapi daerah baru di daerah transmigrasi. Pendaftaran, seleksi calon Transmigran dan Penetapan Transmigran. 1) Pendaftaran dilaksanakan melalui 2 tahap : a) Tahap I : Pendaftaran anggota masyarakat yang berminat b) Tahap II : Pendaftaran ulang 2) Seleksi Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon transmigran yang telah memenuhi kriteria calon transmigran. 3) Penetapan transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. Latihan Ketrampilan Calon Transmigran Inti Diarahkan pada penanganan dan pengelolaan usaha penunjang, dan pembinaan kemasyarakatan. Angkutan Penumpang dari desa/kelurahan asal ke lokasi pemukinan dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan wajib memperhatikan keamanan/ keselamatan, ketertiban, kelncaran/kenyamanan dan tetap memperhatikan kepentingan umum. Penampungan / Transito 1) Di Transito Kabupaten /Propinsi a) Pelayanan permakanan 3 kali sehari b) Penjelasan tata-tertib; c) Penerangan pemantapan oleh petugas transmigrasi dan petugas instasi teknis tentang masa depan Transmigrasi Pola Jasa; d) Bimbingan sikap mental; e) Pelayanan kesehatan. 2) Di Transito Induk/Embarkasi a) Pelayanan permakanan 3 kali sehari; b) Penjelasan tatatertib; c) Penataran P4; d) Pencatatan ulang; e) Pemeriksaan barang-barang bawaan ; f) Pelayanan kesehatan. 3) Di Transito Daerah Transmigrasi/Debarkasi. a) Pelayanan permakanan 3 kali sehari; b) Pencatatan ulang jumlah transmigran, surat perjalanan rombongan, dan lain-lain; c) Penerangan tentang perjalan dan tata tertib menuju proyek Unit Pemukiman Transmigrasi/lokasi permukiman; d) Pelayanan kesehatan; e) Serah terima transmigran dan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Daerah Transmigrasi. Peralatan 1) Sandang 2) Alat tidur; 3) Alat dapur; 4) Alat pertanian; 5) Alat pertukangan. Pengawalan Dilaksanakan selama perjalanan dengan jumlah pengawal 1 (satu) orang untuk 25 KK. Pengawalan dari debrakasi sampai di Unit pemukiman Transmigrasi/lokasi permukiman pengawal ditambah 1 (satu) orang petugas apabila dilaksanakan pola perusahaan inti rakyat.

h. Penempatan 1) Pengaturan perolehan rumah, lahan pekarangan, divertifikasi dilakukan dengan cara undian terbatas; 2) Pemberian makan selama 3 hari pertama. 10. Kriteria Proses Pembinaan a. Pembianaan Sosial Budaya 1) Pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras; 2) Pembinaan kehidupan beragama; 3) Pelayanan kesehatan serta KB; 4) Pembinaan pendidikan; 5) Pembinaan kebudayaan ; 6) Pembinaan ketatalaksanaan pemerintahan desa; 7) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 8) Pembinaan mamajemen Unit Pemukiman Transmigrasi; 9) Pengembangan sarana transportasi. b. Pembinaan Usaha Ekonomi 1) Pembinaan sarana produksi usaha jasa; 2) Bimbingan dan pelatihan ketrampilan transmigran; 3) Pembinaan industri rumah tangga dan tataniaga; 4) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 5) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 6) Bimbingan dan pelatihan ketrampilan Calon Transmigran Inti. c. Pengelolaan Lingkungan 1) Bintek ( Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan); 2) Penanggulangan Kesehatan Lingkungan; 3) Pengendalian Hama Terpadu; 4) Konservasi Tanah dan Air. d. Rehabilitasi Lingkungan e. Kriteria Penyerahan UPT : 1) Masa Pembinaan : a) Transmigrasi umum 5 tahun ; b) Transmigrasi Swakarsa Pola PIR 4 s/d 6 tahun c) Transmigrasi wakarsa Pola Non PIR 2 s/d 5 tahun. 2) Telah dibentuk Organisasi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa; 3) Setiap Kepala Keluarga Transmigran telah memiliki sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pekarangan dan diversifikasi; 4) Telah memiliki pasaran lingkungan dan fasilitas sosial dalam keadaan baik; 5) Telah tersedia Tanah Kas Desa 10 (sepuluh) Ha yang telah siap olah; 6) Telah mempunyai koperasi yang berbadan hukum dan berjalan dengan baik; 7) Telah mencapai perkembangan tingkat swadaya. 11. Proses Perencanaan a. Penyusunan Rancangan Dasar ; b. Penyususnan Rencana Lima Tahunan c. Penyusunan Rencana Tahunan. 12. Penyusunan Program. a. Pemilihan dan penentuan lokasi b. Penyiapan Areal c. Penyiapan permukiman d. Pemindahan dan penempatan e. Pembinaan permukiman

13. Pelaksanaan a. Dalam pemilihan dan penentuan Lokasi dilaksankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi Propinsi dan Kabupaten dan potensialuntuk pola jasa : 2) Pembuatan Rencana Kerangka WPP yang potensial untuk pola jasa ; 3) Pembuatan Rencana kerangka SKP yang potensial untuk pola jasa dan penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ; 4) Pencadangan areal; 5) Pembuatan studi kelayakan usaha dan detail desain ; 6) Pembuatan rencana teknis SP potensial untuk pola jasa ; 7) Penerbitan hak pengelolaan atas lahan pemukiman ; 8) Izin prinsip lokasi ; 9) Penerbitan surat izin pola jasa ; 10) Rancang bangun terinci sarana dan prasarana pemukiman ; 11) Rancang bangun terinci fasilitas pola jasa 12) Rancang bangun terinci Instalasi air bersih c. Dalam penyiapan areal dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Pengurusan Hak Atas Tanah ; 2) Penataan Peruntukan Lahan 3) Pengukuran Pembagian Lahan ; 4) Pengurusan Sertifikat Hak-hak Atas Tanah. d. Dalam Penyiapan Permukiman dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyiapan Lahan a) Pembangunan saluran tata air b) Pengkaplingan lahan pekarangan dan diversifikasi ; c) Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah untuk lahan pekarangan dan diversifikasi d) Supervisi penyiapan lahan 2) Penyiapan sarana dan prasarana pemukiman a) Pembangunan saluran tata air ; b) Pembangunan rumah transmigran ; c) Pembangunan fasilitas umum ; d) Pembangunan jalan, jembatan dan gorong-gorong ; e) Pembangunan fasilitas pola jasa ; f) Pembangunan instalasi air bersih. e. Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Lingkungan dalam Penyiapan calon Transmigran dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi potensi daerah pengerahan dan calon transmigran : 2) Penerangan, pendaftaran dan seleksi ; 3) Pelatihan transmigran. f. Penetapan status transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. g. Pemindahan transmigrasi. 1) Pelayanan dan pembinaan di Transito ; 2) Pemberian Pembekalan ; 3) Pengangkutan dan pengawalan ; 4) Pengangkatan transmigran h. Dalam pembinaan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Identitas kebutuhan pembinaan; 2) Pemberian Bimbingan dan penyuluhan 3 Pemberian jaminan hidup 4) Pembinaan Kehidupan Beragama dan mental spiritual; 5) Pelayanan kesehatan serta KB 6) Pelayanan pendidikan ; 7) Pembinaan kebudayaa; 8) Bimbingan pelatihan ketrampilan transmigran ; 9) Pembinaan Usaha Jasa;

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ; Pembinaan manajement Unit Pemukiman Transmigrasi; Pembinaan ketata laksanaan pemerintahan desa ; Pembinaan komunikasi; Pembinaan lembaga ekonomi desa; Pembinaan industri rumah tangga dan tata niaga; Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; Pemeliharaan /rehabilitasi prasarana dan sarana transpotasi/lingkungan (RLK) 18) Pengembangan sarana transpotasi dan komunikasi; 19) Persiapan dan pelaksanaan penyerahan Unit Pemukiman Transmigrasi. 14. Organisasi a. Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Jasa diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi melalui koordinasi dengan instasi terkait sesuai dengan Keppres Nomor 59 tahun 1984 tentang Kooedinasi Penyelenggaraan transmigrasi, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan badan usaha/koperasi /perusahaan swasta sebagai badan usaha pembina berdasrkan bentuk hubungan yang telah ditetapkan. b. Rincian penyelenggaraan proyek Transmigrasi Pola Jasa meliputi : 1) Penyerasian rencana – rencana pembangunan yang terkait dengan rencana pembangunan pemukiman transmigrasi dengan usaha pola jasa merupakan tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja ; 2) Penyusunan dan pengkoordinasi rencana program dan proyek penyiapan pemukiman, serta pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; 3) Pengaturan, penyediaan dan pemberian hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Pertahanan Nasional; 4) Pelepasan kawasan hutan untuk proyek merupakan tanggung jawab Departemen Kehutanan; 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan jalan penghubung yang diperlukan untuk pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum ; 6) Penerbitan izin, pemantapan dan pengembangan pola jasa merupakan tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja; 7) Pembinaan Perkoperasian dipemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab departemen Koperasi; 8) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembiayaan proyek yang bersumber dari APBN dan dana bantuan Luar Negeri merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; 9) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan-ketentuan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana kredit merupakan tanggung jawab Bank Indonesia; 10) Perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Kordinasi Penanaman Modal; 11) Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab departemen/Instasi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 15. Tata Laksana Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pelaksanaan studi dalam rangka penyusunan Prosedur Standar dan Manual (PSM) serta Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dengan usaha Pola Jasa, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerja sama dengan pihak lain;

b. Pelaksanaan studi dalam rangka penyiapan pemukiman beserta pengerahan dan pembinaan berdasarkan PSM yang telah disusun, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; c. Pelalsanaan Proyek pemukiman Transmigrasi dengan usaha Pola Jasa ditetapkan oleh menteri Transmigrasi setelah ada Pencandangan Arel dengan keputusn Gubernur/KDH Tingkat I yang bersangkutan; d. Pelaksanaan penyiapan pemukiman serta pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; e. Badan Usaha Pembinaan sebagai pelaksana transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah memperoleh izin usaha sesuai dengan usaha pokoknya dari Menteri Sektor terkait; f. Hak, wewenang dan tanggung jawab Departemen Transmigrasi dan Instalasi terkait mempunyai wewenang serta tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1) Wewenang a) Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek; b) Melaksanakan, Pengaturan penggunaan dan pengembalian kredit; c) Melaksanakan pembinaan studi kelayakan; d) Menetapkan badan usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi. 2) Tugas dan tanggung jawab a) melakukan penelitian dan perencanaan program proyek; b) menyediakan areal dan perencanaan program proyek; c) pemberiaan kemudahan dalam penyediaan fasilitas usaha; d) menerbitkan izin usaha pola jasa dan izin/persetujuan pelaksanaan transmigrasi; e) membangun prasarana usaha pola jasa; f) membuka lahan pekarangan dan diversifikasi; g) membangun rumah transmigran dan fasilitas umum; h) menyelenggarakan pengerahan transmigran; i) membina Unit Pemukiman Transmigrasi di bidang sosial budaya, ekonomi dan pembinaan teknis usaha pola jasa; j) Pemberian sertifikat hak milik atas tanah meliputi lahan pekarangan dan diversifikasi; k) melakukan atas badan usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi. g. Badan usaha pembina mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 1) Hak : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan. 2) Kewajiban : a) melakukan studi kelayakan dan rancang bangun terinci (detail desain) untuk fasilitas usaha; b) membangun fasilitas usaha; c) menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan transmigran peserta dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut; d) membina transmigra dalam manajemen usaha dan teknik usaha jasa; e) menyediakan dan menyalurkan sarana produksi usaha jasa; f) membeli hasil usaha jasa transmigran dengan harga yang ditetapkan bersama antara tranmigran, badan usaha pembina dan pemerintah; g) mengembalikan beban kredit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; h) membantu pemeliharaan prasarana usaha jasa. h. Transmigran sebagai tenaga kerja dalam pola jasa ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 1) Hak : a) memperoleh rumah, lahan pekarangan, lahan usaha dan diversifikasi; b) mendapat bantuan jaminan hidup dan perbekalan ; c) memperoleh bimbingan teknis, penyuluhan dan latihan ketrampilan;

d) memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang meliputi lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan diversifikasi; e) memperoleh Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan.

15. Pengendalian Pengendalian pelaksanaan proyek transmigrasi dengan Pola Jasa dilakukan/diarahkan pada kelncaran pembangunan transmigrasi dengan berwawasan lingkungan melalui 3 (tiga) tingkat koordinasi : a. Tingkat Nasional dipimpin oleh Menteri Transmigrasi; b. Tingkat Propinsi oleh Gubernur/KD Tingkat I; c. Tingkat Kabupaten atau Kotamadya dipimpin oleh Bupati atau Walikota/KDH Tingkat II. 16. Pengembangan Pengembangan pemukiman transmigrasi dengan usaha Pola Jasa dilakukan melalui pelaksanaan proyek yang dipantau dan dievaluasi secara berkesinambungan kebijaksanaan pemerintah. 17. Pembiayaan Sumber pembiayaan pelaksanaan proyek Pemukinan Transmigrasi Pola Jasa diperoleh dari APBN sub sektor Transmigrasi, kotor lain yang terkait, Bantuan Luar negeri, pelaksana transmigrasi, koperasi, transmigran dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII POLA INDUSTRI Pola Industri ini diarahkan pada usaha yang dalam pelaksanaanya dilakukan pada kawasan/lingkungan industri untuk memproduksi hasil industri atau yang menunjang bagi industri induk/inti. 1. Pengertian a. Pola pemukiman transmigrasi di daerah Industri adalah pemukiman transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk transmigran guna melakukan usaha undustri dan atau pokok tertentu secara berkesinambungan di zona industri; b. Transmigrasi Pola Industri adalah penyelenggaraan transmigrasi yang sejak awal dirancang untuk sebagian besar transmigran guna berusaha dan memperoleh pendapatan secara berkesinambungan di sektor industri, baik industri berat, sedang, maupun kecil; c. Perusahaan inti sebagai badan usaha pembina adalah Badan Usaha Milik Pemerintah atau Swasta; d. Industri adalah suatu kegiatan usaha yang merubah bentuk suatu barang menjadi bentuk lain dengan maksud memberikan pertambahan nilai ekonomi dari nilai semula; e. Wilayah pusat pertumbuhan industri adalah bentangan alami yang terdiri dari beberapa zona industri yang yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang mengenai kegiatan industri dan mempunyai keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung sistem perhubungan yang mantap; f. Zona industri adalah satuan geografis tempat tumbuh dan berkembang kegiatan industri sebagai penggerak utama yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi yang mempunyai daya ikat spesial sehingga mewujudkan suatu sistem ekonomi dalam batasan jarak tertentu;

g. Kawasan industri adalah satuan areal yang secara fisik didomisili oleh kegiatan industri baik dalam bentuk komple industri, estate industru, Permukinan Industri Kecil yang secara fisik mempunyai batasan tertentu; h. Komplek industri adalah satuan areal yang secara khusus disediakan bagi kumpulan kegiatan industri yang mempunyai keterkaitan proses produksi mulai dari industri besar/hulu, industri antara, industri hilir yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi; i. Estate industri adalah satuan areal yang secara khusus disediakan untuk menampung berbagai jenis industri terutama industri hilir, dilengkapi dengan berbagai industri yang pengelolaanya ditangani oleh suatu badan usaha tertentu; j. Permukinan industri kecil adalah satuan areal yang disediakan khusus untuk industri kecil yang didalamnya dilengkapi dengan infrastruktur, unit fasilitas pelayanan bersama, fasilitas penunjang dan tempat tinggal pengusahanya; k. Sentra Industri Kecil adalah satuan areal tempat berbagai kegiatan industri kecil jenis yang tumbuh dan berkembang dalam lokasi tertentu; l. Industri dasar/hulu adalah industri yang berorientasi kepada sumberdaya alam untuk diolah menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi; m. Industri hilir adalah yang hasil olahannya berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi.

2. Tujuan a. Mendukung berbagai kegiatan investasi di lingkungan industri di Daerah Transmigrasi, atau di luar daerah transmigrasi tapi memerlukan dukungan transmigran; b. Meningkatkan kesejahteraan para transmigran melalui kegiatan-kegiatan industri; c. Mengisi lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor industri; d. Mendorong perkembangan pemukiman industri yang mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru; e. Menunjang program pembukaan dan pengembangan daerah industri; f. Menciptakan pemukiman transmigrasi yang layak huni dan mampu membentuk masyarakat baru; h. Menunjang perkembangan penanaman modal industri. 3. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai melalui pengembangan transmigrasi pola industri ini meliputi; a. Transmigran mendapat pekerjaan yang layak, berkesinambungan dan dapat menunjang kehidupan transmigran serta masyarakat disekitarnya; b. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri; c. Pendapatan minimal 520 kg setara beras per kapita per tahun pada saat diserahkan kepada Pemerintahan daerah; d. Pemukiman transmigrasi yang mampu mendukung fungsi pembangunan dari usaha pokok yang dikembangkan. 4. Kriteria Lokasi a. Tipe Lahan b. Status Tanah

: Layak mukim; : Harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan bendabenda diatasnya yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/KDH Tingkat I;

c. Aksesibilitatas : Waktu atau jarak tempuh dari pusat kegiatan ekonomi (ibukota Kecamatan) terdekat lebih kurang 60 menit dengan perjalan kendaraan bermotor;

5. Standar Permukiman a. Besar permukiman. Tergantung dari jumlah transmigran yang dibutuhkan oleh setiap unit industri yang akan ditujang; b. Alokasi pemanfaatan lahan Lahan pekarangan dan diversifikasi 0,25 – 0,50 Ha. c. Kebutuhan ruang dalam satuan permukiman : 1) Fasilitas dan prasarana umum untuk kegiatan usaha pola industri: a) Pusat desa 8 – 12 hektar; b) Kuburan 1- 2 hektar; c) Tanah Kas Desa siap olah 10 hektar; d) Test Form/Belai Benih 2 – 4 hektar; e) Lahan Cadangan minimal 20 % luas satuan Pemukiman. 2) Lahan untuk badan usaha pembina maksimal 20% dari luas usaha pola industri. e. Jaringan Jalan.

DMJ (m)

Lebar Badan Jalan (m)

Lebar Perkerasan tingkat awal (m)

Jalan penghubung (Kolektor Primer)

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Poros ( Lokal Primer )

20

10,5

4,5

sesuai kebutuhan

Jalan Desa (Lokal Primer)

20

7,5

3,0

sesuai kebutuhan

Jenis Jalan

Panjang Jalan

e. Saluran (khusus daerah pasang surut) 1) lebar saluran navigasi : 20 – 50 meter; 2) lebar saluran primer : 15 – 20 meter; 3) lebar saluran sekunder : 4 - 6 meter 4) lebar saluran tersier : 1 - 1,5 meter f. Tata Letak 1) Sistem pendukuhan mengelompok dengan jumlah 20 – 40 KK hingga 50 – 100 KK, jarak antar pendukuhan tidak lebih 1 km; 2) Jarak antar rumah tidak lebih dari 25 meter, untuk 4 rumah yang berkedekatan ( catur griya); 3) Jarak rumah dengan pusat desa tidak lebih dari 3,5 km; 4) Jarak rumah dengan badan jalan minimal 15 meter; 5) Jarak rumah dengan sumber air bersih tidak lebih ½ km; 6) Pemukiman terletak di luar kawasan Badan Usaha dan terpadu dengan usaha pokok yang dikembangkan. 6. Standar Usaha a. Penghasilan dari usaha industri ini berstandar atas upah minimum setempat yang menjamin kehidupan yang layak; b. Sarana produksi untuk lahan pekarangan dan diversifikasi : satu paket/KK, untuk lahan seluas 0,25 – 0,50 Ha.

7. Standar penyiapan Permukiman a. Penyiapan Lahan Lahan pekarangan dan diversifikasi sudah siap tanam. b. Jalan : a. Jalan Penghubung : Konstruksi Lapen dengan desain perkerasan, (Kolektor Primer) standar Ditjen Bina Marga Jalan Lokal; b. Jalan Poros (Lokal Primer)

:

Konstruksi Lapen/AWCAS dengan Ditjen Bina Marga Jalan Lokal;

standar

c.

c. Jalan Desa : Konstruksi Japat / AWCAS. (Lokal Primer) J embatan 1) Jalan Penghubung (kolektorprimer) : a) Bentang < 12 meter kontruksi dibuat dari jembatan permanen/beton; b) Bentang > 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. 2) Jalan poros dan Jalan Desa (lokal primer): a) Bentang < 12 meter kontruksinya minimal dibuat dari kayu klas II; b) Bentang > = 12 meter dibuat dengan rancangan khusus. d. Gorong-gorong minimal dibuat dari kayu klas I atau beton bertulang; e. Penyiapan Bangunan 1) 1 (satu) rumah per KK; 2) 1 (satu) jamban keluarga per KK; 3) Bangunan fasilitas umum per Unit pemukiman Transmigrasi (UTP) meliputi : a) Balai Desa (1 unit); b) Rumah Ibadah ( 2 unit); c) Kantor Unit (1 unit); d) Balai Pengobatan (1 unit); e) Rumah Petugas Transmigrasi (5 unit); f) Gudang (2 unit); g) Rumah Pos (1 unit untuk 1 SKP/4–5) UPT; h) Rumah Guru (2 unit kopel); i) Rumah PPL (1 unit); j) Rumah Petugas Kesehatan (1 unit); k) Pos Keamanan (1 unit); l) Pasar (1 unit); m) Koperasi Unit Desa (1 unit); n) Sekolah Dasar (1 unit/2 lokal / 6 kelas) Butir a) s/d g) dengan oleh Departemen Transmigrasi, sedangkan butir h) s/d n) dibangun oleh instansi terkait. f. Pengadaan Air Bersih 1) Di permukiman yang memiliki sumber air tanah dangkal dibangun sebuah sumur gali per 4 KK 2) Di permukiman yang tidak memiliki sumber air tanah dangkal dibangun sumur bor dalam dengan pompa dan pipa distribusi serta bak-bak penampungan; 3) Di daerah pasang surut disediakan drum /bak ferrocement/bak penampung air yang berfungsi air hujan per 16 KK. g. Izin Prisip dan sertifikat hak-hak atas tanah; h. Pendayagunaan lingkungan : 1) Desain pendayagunaan lingkungan; 2) Identifikasi kesehatan lingkungan; 3) Konservasi tanah dan air.

8. Kriteria Daerah Asal Daerah asal transmigran terutama di wilayah Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur dan daerah Transmigran setempat. Untuk Pola Industri ini sangat dimungkinkan transmigrannya berasal dari perkotaan atau daerah industri lainnya di daerah asal. 9. Kriteria Calon Transmigra a. Dari Daerah Asal 1) Warga Negara Republik Indonesia ; 2) Sukarela; 3) Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat dokter; 4) Berkelakuan baik dan bebas G 30 S/PKI yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian; 5) Beragama / berkeTuhanan Yang Maha Esa; 6) Telah berkeluarga, kecuali transmigran inti; 7) Umur 20 – 40 tahun; 8) Belum pernah ditransmigrasikan ; 9) Umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan maksimal 60 tahun; 10) Mempunyai ketrampilan atau pengalaman kerja di sektor industri; 11) Dapat membaca dan menulis huruf latin diutamakan yang berpendidikan SLTA; 12) Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku ; 13) Sebagai anggota Kelompok Kemasyarakatan; 14) Memiliki motivasi untuk bekerja. b. Transmigran Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT) : 1) Penduduk yang lahan usahanya terkena langsung untuk pencadangan areal pemukiman trasmigrasi; 2) Penduduk yang daerahnya terkena bencana alam; 3) Penduduk yang kehidupannya sebagai perambah hutan; 4) Penduduk yang kehidupannya sebagai perambah hutan; 5) Penduduk setempat yang bertempat tinggal dalam wilayah administrasi Kabupaten yang sama dan atau Kabupaten lain yang berpapasan dalam suatu Propinsi. 10. Kriteria Calon Badan Usaha Pembina a. BUMN/Koperasi /Perusahaan Swasta; b. Pemegang izin usaha industri; c. Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku. 11. Kriteria Proses Pengerahan a. Penerangan 1) Penerangan Umum diarahkan pada kegiatan penerangan dalam rangka menyebarluaskan pengertian transmigrasi di kalangan masyarakat; 2) Penerangan Khusus diarahkan kepada kegiatan penerangan dalam rangka menyampaikan materi – materi tentang Transmigrsi Pola Industri ; 3) Penerangan Pemantapan diarahkan kepada kegiatan penerangan yang diberikan kepada calon transmigran peserta Transmigrasi Pola Industri untuk lebih memantapkan sikap mental transmigran dalam mempersiapkan diri menghadapi daerah baru di daerah transmigrasi. b. Pendaftaran, Seleksi Calon Transmigran dan penetapan transmigran. 1) Pendaftaran dilakukan melalui 2 tahap : Tahap I : Pendaftaran anggota masyarakat yang berminat Tahap II : Pendaftaran Ulang. 2) Seleksi Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon transmigran yang telah memenuhi kriteria calon transmigran.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3) Penetapan transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. Latihan Keterampilan Calon Transmigran Inti Diarahkan pada penanganan dan pengelolaan usaha penunjang, dan pembinaan kemasyarakatan. Angkutan Penumpang dari desa/ kelurahan asal ke lokasi pemukiman dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum dan wajib memperhatikan keamanan/ keselamatan, ketertiban, kelancaran/ kenyamanan dan tetap memperhatikan kepentingan umum. Penampungan/ Transito 1) Di Transito Kabupaten/ Propinsi. a) Pelayanan permakanan 3 kali sehari; b) Penjelasan tata – tertib; c) Penerangan pemantapan oleh petugas transmigrasi dan petugas instansi teknis tentang masa depan Transmigrasi Pola Industri; d) Bimbingan sikap mental; e) Pelayanan kesehatan. 2) Di Transito Induk/ Embarkasi : a) Pelayanan permakanan 3 kali sehari; b) Penjelasan tentang tata – tertib; c) Penataan P 4; d) Pencatatan ulang; e) Pemeriksaan barang – barang bawaan; f) Pelayanan kesehatan. 3) Di Transito Daerah Transmigrasi/ Debarkasi. a) Pelayanan permakanan 3 kali sehari; b) Pencatatan ulang tentang jumlah transmigran, surat perjalanan rombongan, dan lain – lain; c) Penerangan tentang perjalanan dan tata tertib menuju Unit Pemukiman Transmigrasi/ lokasi pemukiman; d) Pelayanan kesehatan; e) Serah terima transmigrasi dari Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Daerah Transmigrasi. Peralatan 1) Sandang; 2) Alat Tidur; 3) Alat Dapur; 4) Alat Pertanian; 5) Alat Pertukangan. Pengawalan Dilaksanakan selama perjalanan dengan jumlah pengawal 1 (satu) orang untuk 25 KK. Pengawalan dari debarkasi sampai di Unit Pemukiman Transmigrasi/ lokasi pemukiman pengawal ditambah 1 (satu) orang petugas apabila dilaksanakan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat. Penempatan 1) Pengaturan perolehan rumah, lahan pekarangan dan diversifikasi dilakukan dengan cara undian terbatas; 2) Pemberian makanan selama 3 hari pertama.

12. Kriteria Proses Pembinaan a. Pembinaan Sosial Budaya 1) Pemberian jaminan hidup berupa beras dan non beras; 2) Pembinaan kehidupan beragama dan mental spiritual; 3) Pelayanan kesehatan serta KB; 4) Pembinaan pendidikan; 5) Pembinaan kebudayaan;

b.

c.

d. e.

6) Pembinaan ketata laksanaan pemerintahan desa; 7) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 8) Pemberian manajemen Unit Pemukiman Transmigrasi; 9) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi. Pembinaan Usaha Ekonomi : 1) Pembinaan sarana produksi usaha industri; 2) Bimbingan dan pelatihan keterampilan transmigrasi; 3) Pembinaan industri rumah tangga dan tata niaga; 4) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 5) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 6) Bimbingan dan pelatihan keterampilan Calon Transmigran Inti. Pengelolaan Lingkungan : 1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan (Bintek); 2) Penanggulangan Kesehatan Lingkungan; 3) Pengendalian Hama Terpadu; 4) Konservasi Tanah danAir. Rehabilitasi Lingkungan. Kriteria Penyerahan UPT : 1) Masa Pembinaan : a) Transmigrasi Umum 5 Tahun; b) Transmigrasi Swakarsa Pola PIR 4 s/d 6 Tahun; c) Transmigrasi Swakarsa Pola Non PIR 2 s/d 5 Tahun. 2) Telah dibentuk Organisasi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Musyawarah Desa lengkap dengan personil, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa; 3) Setiap Kepala Keluarga Transmigran telah memiliki sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pekarangan dan diversifikasi; 4) Telah memiliki prasarana lingkungan dan fasilitas sosial dalam keadaan baik; 5) Telah tersedia Tanah Kas Desa 10 (sepuluh) Ha yang telah siap olah; 6) Telah mempunyai Koperasi yang berbadan hukum dan berjalan dengan baik; 7) Telah mencapai perkembangan Tingkat Swadaya.

13. Proses Perencanaan a. Penyusunan Rencana Dasar; b. Penyusunan Rencana Lima Tahunan; c. Penyusunan Rencana Tahunan. 14. Penyusunan Program Penyusunan Program Pelaksanaan berdasarkan atas rencana tahunan administrasi Pola Industri : a. Pemilihan dan penentuan likasi; b. Penyiapan Areal; c. Penyiapan pemukiman; d. Pemindahan dan penempatan; e. Pembinaan pemukiman. 15. Pelaksanaan a. Dalam pemilihan dan penentuan lokasi dilaksanakan kehiatan – kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi Propinsi dan Kabupaten yang potensial untuk pola industri; 2) Pembuatan Rencana Kerangka WPP yang potensial untuk pola industri; 3) Pembuatan Rencana Kerangka SKP yang potensial untuk pola industri dan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL); 4) Pencadangan Areal; 5) Pembuatan studi kelayakan usaha dan detail desain;

b.

c.

d. e.

f. g.

h.

6) Pembuatan Rencana Teknik SP potensial untuk pola industri; 7) Penerbitan Hak Pengelolaan atas lahan pemukiman; 8) Izin prinsip lokasi; 9) Penerbitan surat izin pola industri; 10) Rancang bangun terinci sarana dan prasarana pemukiman; 11) Rancang bangun terinci fasilitas pola industri; 12) Rancang bangun terinci instalansi air bersih. Dalam Penyiapan Areal dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1) Pengurus Hak Atas Tanah; 2) Penataan Peruntukan Lahan; 3) Pengukuran Pembagian Lahan; 4) Pengurusan Sertifikasi Hak – hak Atas Tanah. Dalam Penyiapan Pemukiman dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1) Penyiapan Lahan a) Pembukaan lahan pekarangan dan diversifikasi; b) Pengkaplingan lahan pekarangan dan diversifikasi; c) Supervisi penyiapan lahan. 2) Penyiapan sarana dan prasarana pemukiman a) Pembangunan saluran tata air; b) Pembangunan rumah transmigran; c) Pembangunan fasilitas umum; d) Pembangunan jalan, jembatan dan gorong – gorong; e) Pembangunan fasilitas pola industri; f) Pembanguna instansi air bersih. Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Lingkungan. Dalam Penyiapan Calon Transmigran dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi potensi daerah pengerahan dan calon transmigran; 2) Penerangan, pendaftaran dan seleksi. 3) Pelatihan transmigrasi. Penetapan status transmigran dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi. Pemindahan transmigrasi 1) Pelayanan dan pembinaan di Transito; 2) Pemberian perbekalan; 3) Pengangkutan dan pengawalan; 4) Penempatan transmigran. Dalam Pembinaan Pemukiman dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 1) Identifikasi kebutuhan pembinaan; 2) Pemberian bimbingan dan penyuluhan; 3) Pemberian jaminan hidup; 4) Pembinaan Kehidupan Beragama dan mental spiritual; 5) Pelayanan kesehatan serta KB; 6) Pelayanan pendidikan; 7) Pembinaan kebudayaan; 8) Bimbingan pelatihan keterampilan transmigran; 9) Pembinaan usaha pola industri; 10) Pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; 11) Pembinaan manajemen Unit Pemukiman Transmigrasi; 12) Pembinaan ketata laksanaan pemerintahan desa; 13) Pembinaan komunikasi; 14) Pembinaan lembaga ekonomi desa; 15) Pembinaan industri rumah tangga dan tata niaga; 16) Pembinaan peranan wanita dan generasi muda; 17) Pemeliharaan/ rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi/ lingkungan (RKL)

18) Pengembangan sarana transportasi dan komunikasi; 19) Persiapan dan pelaksanaan penyerahan Unit Pemukiman Transmigrasi. 16. Organisasi a. Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan Pola Industri diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Keppres Nomor 59 tahun 1984 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi, yang dalam pelaksanaanya dapat bekerja sama dengan badan usaha pembina berdasarkan bentuk hubungan yang telah ditetapkan. b. Rincian penyelenggaraan proyek transmigrasi Pola Industri meliputi : 1) Penyerasian rencana – rencana pembangunan yang terkait dengan rencana pembangunan pemukiman transmigrasi dengan usaha pola industri merupakan tanggung jawab BAPPENAS; 2) Penyusunan dan pengkoordinasian rencana program proyek penyiapan pemukiman, serta penyerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; 3) Pengaturan, penyediaan dan pemberian hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Pertahanan Nasional; 4) Pelepasan kawasan hutan untuk proyek merupakan tangung jawab Departemen Kehutanan; 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi dan jalan penghubung yang diperlukan untuk pemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum; 6) Penerbitan izin, pemantapan dan pengembangan pola industri merupakan tanggung jawab Departemen Pertanian; 7) Pembinaan perkoperasian dipemukiman transmigrasi merupakan tanggung jawab Departemen Koperasi; 8) Penerbitan izin perdagangan dan pemberian kemudahan pemasaran hasil produksi Industri merupakan tanggung jawab Departemen Perdagangan; 9) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan – ketentuan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana bantuan Luar Negeri merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan; 10) Pengaturan, penyediaan dan penetapan ketentuan – ketentuan pembiayaan proyek yang bersumber dari dana kredit merupakan tanggung jawab Bank Indonesia; 11) Perizinan dan pemberian fasilitas – fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal; 12) Kegiatan – kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek merupakan tanggung jawab Departemen/ Instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 17. Tata Laksana Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas memperhatikan hal – hal sebagai berikut: a. Pelaksanan studi dalam rangka penyusunan Prosedur Standar dan Manual (PSM) serta Pengembangan Pemukiman Transmigrasi dengan usaha pokok Pola Industri, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; b. Pelaksanaan studi dalam rangka penyiapan pemukiman, pengerahan dan pembinaan berdasarkan PSM yang telah disusun, dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan atau bekerjasama dengan pihak lain; c. Pelaksanaan Proyek Pemukiman Transmigrasi dengan usaha pokok Pola Industri ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah ada pencadangan areal dengan keputusan Gubernur KDH/ Tingkat I yang bersangkutan;

d. Pelaksanaan penyiapan pemukiman, pengerahan dan pembinaan merupakan tanggung jawab Departemen Transmigrasi; e. Badan Usaha Pembinaan sebagai pelaksanan transmigrasi ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi setelah memperoleh izin usaha industri dari Menteri Industri; f. Hak, wewenang dan tanggung jawab : 1) Departemen Transmigrasi dan Instansi terkait mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a) Wewenang 1. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan proyek; 2. melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pengembangan kredit; 3. melaksanakan pembinaan studi kelayakan; 4. menetapkan badan usaha pembina sebagai pelaksana transmigrasi. b) Tugas dan tanggung jawab 1. melaksanakan penelitian dan perencanaan program proyek; 2. menyediakan areal pemukiman; 3. pemberian kemudahan dalam penyediaan fasilitas usaha; 4. menerbitkan izin usaha industri dan izin/ persetujuan pelaksana transmigrasi; 5. membangun prasarana usaha industri; 6. membuka lahan pekarangan dan diversifikasi; 7. membangun rumah transmigran dan fasilitas umum; 8. menyelenggarakan pengerahan transmigrasi; 9. membina Unit Pemukiman Transmigrasi di bidang sosial, budaya, ekonomi dan pembinaan teknis usaha industri; 10. pemberian sertifikat hak milik atas tanah meliputi lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan diversifikasi; 11. melakukan pembinaan atas badan usaha sebagai pelaksanaan transmigrasi. 2) Badan Usaha Pembina mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : a) Hak 1. memperoleh areal untuk fasilitas perusahaan; 2. memperoleh kemudahan dalam penyediaan fasilitas usaha. b) Kewajiban 1. melakukan studi kelayakan dan rancang bangun terinci (detail desain) untuk fasilitas usaha; 2. membangun fasilitas usaha; 3. menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan transmigran peserta dan melaksanakan ketentuan – ketentua perjanjian tersebut; 4. membina transmigran dalam manajemen usaha dan teknis usaha industri; 5. menyediakan dan menyalurkan sarana produksi usaha industri; 6. membeli hasil usaha industri transmigran dengan harga yang ditetapkan bersama antara transmigran, badan usaha Pembina dan Pemerintah; 7. membantu pemeliharaan prasarana usaha industri. 3) Transmigran sebagai pemasok komponen industri pada industri induk mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : a) Hak 1. memperoleh rumah, lahan pekarangan, lahan usaha dan diversifikasi; 2. mendapat bantuan jaminan hidup dan perbekalan; 3. memperoleh kredit investasi dan kredit modal kerja usaha industri; 4. memperoleh bimbingan teknis, penyuluhan dan latihan keterampilan; 5. memperoleh jaminan penyediaan sarana produksi usaha industri; 6. memperoleh jaminan pemasaran hasil usaha industri; 7. memperoleh pembinaan sosial, ekonomi dan budaya; 8. memperoleh sertifikat hak milik atas tanah meliputi lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan diversifikasi.

b) Kewajiban 1. menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan badan usaha Pembina dan melaksanakan serta menaati ketentuan dalam perjanjian tersebut; 2. menjadi anggota koperasi; 3. mengembalikan beban kresit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 4. memelihara prasarana usaha industri. 18. Pengendalian Pengendalian pelaksanaan proyek transmigrasi dengan Pola dilakukan/diarahkan pada kelancaran pembangunan transmigrasi berwawasan lingkungan melalui 3 (tiga) tingkatan koordinasi. a. Tingkat Nasional dipimpin oleh Menteri Transmigrasi; b. Tingkat Propinsi dipimpin Gubernur/ KDH Tingkat I;

Industri dengan