tsai
20 Penilahuluan Kita telah terjebak ke dalam kelatahan dan "salnh haprah" yang sangat berbahaya,yaitu bahwa Refbrmasi secarakeliru diberi arti merubah UUD 1945 secaratotal, substansialdan mendasar. K i t a m e m b a c a d a r i b e r b a g a i m e d i a m a s s a )b a n y a k p e n d a p a t dikemukakan menyimpr-rlkantidak "tuntasnya" melakukan amandemen seluruhpasalUUD 1945 selesaidi amandefrensecarakeseluruhanmerupakan suatu kegagalandari MPR dalam berprestasioptimal. Seolah-olahyar-rgdisebut MPR yang berprestasioptimal adalah apabila semua pasal selesaidirubah, baik substansial, struktural maupun redaksional.Tidak hanyaitu sajabahkan dari pemberitaan-pemberitaandan kenyataanyang dapat kita saksikanselama ini, nampak sekalikurangnya kehati-hatian, hantenahrowo dan awut-nwuta,n) tidak jarang terintip semangat mereka "merubah demi kegemaranuntuk melakukan perubahan".
1945HABUS PASA133 UUII Iffi]I,IA]IGAil IIIPTRTAHA]I IIITAMBAH AYAT B||ITH IIIRUBAH, -) Snr-Eor SwnsoNo
Kiranya ada semacamkelengahan p o l i t i k d a n s e k a l i g u s k e l en g a h a n kultural terjadi di lingkungan MPR, yaitu secara keliru hendak merr-rbah sistem ketatanegaraanNI(RI dengan cara mengintrodusir sistem bikameral. Langkah ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur oleh UUD I945 sebagainegaraunitarisyanghanya Hal ini secara mengenal rnonoh.arneral. mendasar merubah keseluruhan sisten-l k e t a t a n e g a r a a nd a n p e m e r i n t a h a n negara.SedangkantugasMPR di dalam Sidang Tahunan adalah untuk menyempurnakanUUD 1945 dalam rangka memperkukuh NI(RI sesuai tuntutan Reformasi, tidak untuk merombak UUD 1945 dan tidak pr-rla untuk lnembentuk Undang-Undar-rg Dasar baru.
Dengan demikian kita lengah pula baik secara politik mauplrn kultural asli bahwa mempertahankanpasal-pasal tertentlr baik substansi,struktur mauplrn redaksionalberdasarkankajian dan kebenaran,setelahmelaluiadu agrumentasidan deliberasisesuaidengancitacita ProklamasiI(emerdekaandan tujuan Reformasi, adalahjuga men-rpakan suatlr prestasigcmilang dari MPR. .)
Prof. Dr. Sri-Edi Swasono adalah Guru BesarFakultasEkonomiUniversitasIndonesia. Penulisadalah anggota MPR dari FUG, PimpinanGerakanReformasiNasional (GRN)dan Ketua Umum SOKSI-Reformasi.red.
p Raluat siapayangdisebut Banyak orang mengatasnamakanrakyat. Ada yang melakukannyasecara benar demi kepentinganrakyat semata)tetapi ada pula yang melakukannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir ini tentr-rlah 1 LihatSri-EdiSwasono"Pasar-Bebasyang lmajiner:DistorsiPolitikdan PertentanganKepentinganInternasional", Mimeo, Kanlor Menko Ekuin, 21 Marct 1997.
tsai r-nerupakantindakan yang tidak terpuji. Namun )'ang lebih berbahayadari itu adalah yang dituding dalam bahlrrabanyak di antara mereka, baik yang menuding ataLrpLur memahami arti dan kurang sepenuhnya mengatasnamaanrakyat, adalah bahrva mereka makna rakyat serta dimensi 1,21'ttmelingkupinya. Sckalilagi, siapayang disebut'crakyxl"fPertanyaansemacamini banyakdikemr-rkakan secarasinis oleh sekelompokpencemoh)'ang biasanyanrelanjutkanbertanya,"bukankah seorangkonglornerat juga rakyat, bukankah Liem Sioe Liong juga rakyat)" Tentu! Namun )rang jelas perekonomian konglon-reratburkanlahperekonomian rakyxl. "Rakyat" adalair konsepsi politik, br"rkankonsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak lrarns berarti seluruh penduduk. Rakyat adalal-r"tlte cotntmonpeople",rakyat adalah "orang banyak". Pengertianrakyatbcrkaitandengan "kepentinganpublik", yang berbeda dengan "kepentingarl oraug-seorang". Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan l<epentingarrI
Pasal33UUII1945Perlullinertahanftan Pasal33 UUD 1945 harusdipertahankan.Pasal33 UUD 1945 adalahpasalmengenai Sosial". keekonomianyang beradapadaBab XIV UUD 1945 yang berjudul "Kesejahteraan I(esejal-rteraan sosial adalah bagian tak terpisahkandari cita-cita kemerdekaan.Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bar,vahjudr-rlBab "I(esejahteraanSosial" itu, berarti sosial. penrbangunanel
21
tsai
22 for ru.nasionalI ndonesia. Ayat 1 Pasal33 UUD 1945 menegaskan,bahwa "Perekonomian diswswnsebagai u s a h a b e r s a m a b e r d a s a r k a na t a s a s a sk e k e l u a r g a a n " . P e r k a t a a n d i s u s u n a r t i n y a "direstruktnr". Seorang strukturalis pasti nrengerti arti "disusun" dalam konteks restrukturisase i kouomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, merrghilangkansubordinasiekonorri (yang tidak ernancipatory)dan menggantinyadengan denrokrasi ekonorli (yang participatory dan enxancipntory). Mari kita baca PenjelasanPasal33 UUD 1945 *... Perekonomian berdasaratas demokrasiekouomi, kemakmuranbagi semLraorang. Sebabitr-rcabang-cabangproduksi yang penting bagi negaradan mengnasaihajad hidLrporang banyak han-rsdikuasaioleh negara. I(alau tidak tar-npr"rk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasadan rakyxl bar-ryak ditindasinyir...". Bukankah sudah diprediksi oieh UUD 1945 bahr,vaorang-orang yang berkuasaakan r-nenyalnfigsnakan kekuasaan,akan habis-l-rabisar-r ber-IQ(N karena melalaikirnasaskekeluargaan.Ilukankel-rterjadinyaketidakadilansosial-ekonomr pl'perty inoptoverishruen l4onss dart disernpowerruent terb.adaprakyat karena tidak hidupnya asaskekeluargaan atatt brotherl.tooddi antara kital Dalan kebersamaandan asas kekeluargaan,keadilansosial-ekonomiimplisit di dalarnnya. Dari Penjelasar.r UUD 1945 jLrgakita temui kalimat "... Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanyabersifhtlzehelu.argaatt, apabllaselnangatpenyelenggaranegara) para pemimpin pemerintahanitr.rbersifhtperorangan,UUD itu tentlr tidak ada artinya dalarrrpraktek ...". Ini kirar-ryajelas,selJ:explnttntory. P a s a l 3 3 U U D 1 9 4 5 a k a n d i g u s u r d : r r i k o n s t i t r - r ski i t a . A p a s a l a h n y a ,a p a kelemahannyalApabilaPasal33 UUD 1945 dianggaprnengandur-rg kekuranganmcngapa tidak disen-rpurnakan sajadengan ayat-ayattambahan,dengan tetap mempertahankan3 ayat aslinya. Pasal 33 UUD 1945 sebenarn)/amakin relevan dengan tLrntlrtan global Lrntlrk nrenurnbuhl
tsai mar-rusia)sebagai"saudara", dalam konteks rahtmatnn li/ nlaruin. Jadi asaskekeluargaan yang brotherl4oodini bukanlah asaskeluarga arau asas kekerabatar-r(bukan faruily systevm atau hinshilt) yang nepotistik. I(ebersamaandan kekeluargaanadalal-rasasekononti kolektif (rooperatirisru)yang dianut IndonesiaMerdeka, sebagailar,vandari nsosindividualisnreynpg r-nenjadidasarsistemckonomi kolonial yang dipclil-raraolel't Wetboekttan lQopbnnd.el(I(UHD). Itulah sebabnyaUUD 1945 mcrniliki Atwran Peraliltan',yang Ayat -I/-nya mencgaskanbahwa sistem hukum kolonial berdasar I ( u H P e r d a t a , K U H P i d a n a , K U H D , d l l t e t a p b e r l a k u s e c a r at e m p o r e r , y a n g berkedudukansebagai"sen-lentara sebelum diadakanyans bam menurur UUD 1945", artinya dalam posisi "peralihan". Jadi yang tidak tahu, laiu ingin mcnghapuskar-r ketiga ayat Pasal33 UUD 1945 itu adalal'rmerekayang l'llungkin sckaliingin merubah cita-cita dasarIndoncsia Merdeka. Mengulang yang disinggung di atas, "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan" adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, merupakan satu paket sistem ekonomi untuk rnerubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, di mana "partisipasi" dalarn kehidupan ekonorni harus pula disertai dengan "emansipasi". I(ebersamaan menjadi dasar bagi partisipasi dan asas kekeluargaan menjadi dasar bagi emansipasi. Tidak akan ada partisipasi genwine tanpa adanya emansipasi. Pasal33 UUD 1945 tidak plrnya andil apapun dan keterpurukanekonomi saarini, suatu keterpttrukanterbcrat dalam sejarahRepublik ini. Br,rkanPasal33 UUD 1945 yang nrengakibatkankita terjcrumus ke dalam jebakan Lrtang(tlebt-trap) yang seganasini. Pasal33 UUD 1945 tidak salal-r apa-apa,tidak ikut memperlemahposisiekonomi Indonesiasehiuggakita tcrhempasoleh krisis monetcr. Pasal33 UUD 1945 tidak ikut salah apa-apadalam rnengl'radirkan krisisekonomi yang berkepanjangan. Bukan Pasal33 UUI) 1945 yang menjcbol Banl< Indonesia dan mclakukan perampokan BLBI. Br-rkanpr-rla Pasal33 yang membuat pcrekonomian diampu dan di bar,r,ah kr-rratilnegara tetangga (L/C Indonesia dijan-rir-r Singaporc). Bukan Pasal33 yang menghadirkankesenjangan ekonomi (yang kemudian membcntuk kescnjangansosial;,2119tajar-ndan mendorong disintegrasisosialataupun nasional),meminggirkan rakyat dan ekonominya.3.,Lntr pr,rla Pasal33 yang merxbr-ratdistribusi per-rdapatan Indoncsia timpang dan membiarkan terjadirrya triclele-u.pruechanisncyang eksploitatif terhadap rakyat, yang mellLlmbuhkan pelunrpuhan (d.isencpotperruent) dan pemiskinan rakyat (inopoverishncent). Lalu, mengapa kita memaki-makiPasal33 UUD I945 dan justru mengagung-agungkanglobalisasidan pasar-bebas )'ang penuh jebakanbagi kitaf Pasal33 tidak menghambat,apalagimelarang kita maju dan mengan-rbilperan global dalam mcmbentuk tata baru ckonomi mondial. Tiga butir Ayat Pasai33 UUD 1945 tidak harr-rs digr-rslrr, tetapi ditambah alar-ayarb21u, bukan saja karena tidak n-renjadipenghambat pcr-nbaltgllnanekonomi nasional tctapi juga karena tepat dan benar. I(ami rner-rgusnlkan bcrikr-rtini sebagaiLlpayaamandemen UUD 1945, yang lebih merr-rpakan sllatlr Lrpa)/a membcri "ad.r{.ezr.clwtn", mcnalrlbaha1'x1a)/at,rnisalnyauntLrkmengakomodasidimcnsi otorromi claerahdan globalisasiekononri, dengan tetap mempertahankantiga ayat aslinya.
WiloRousWidioio Perdebatanmengenai Pasal33 UUD 1945 (terr,rtamaAyal 1-nya) sr-rdal-r dimulai sejak arval.Yang paling pertama dan monurncntal adalah perdcbatanpada tanggal 23
2
24
tsai
September i955 antara Mr. Wilopo, seorang negarawan)deugan Widjojo Nitisastro, rnahasiswatingkat akhir FE,UL Di dalalr perdebatanitu kita bisa memperolehkesanadanyabibit-bibit utrtuk t'rrgrt meminggirkan liberalismesebagaipeninggalankolonial serta menoiak koperasisebagai wadah kekuatan rakyat dalarn keekonomian uasional, betapapun hauya tersirat secara implisit, denganmemadukantlrjuan untLrkmeucapai"peningkatanpendapatanperkapita" (tersurat)dikemr'rkakan daii sekaligus"pembagianpendapatanyang merata",sebagaimana oleh Widjojo Nitisastro. Di awal penyajiannya dalam debat itu, Widjojo Nitisastro menyatakan adanya ketidaktegasan akan Ayat I Pasal 33 UUD L945, kemudian mempertanyakannya, apakah ketidaktegasan ini disebabkan oleh "kontradiksi inheren" yang dikandungnya (karena masih mengakui adanya perusahaan swastayang mengemban semangat liberalisme, di samping perusahaan negara dan koperasi), ataukah karena akibat tafsiran yang kurang tepat. Pertanyaan Widjojo Nitisastro semacam itu sebenarnya tidak perlu ada apabila beliau menyadari makna Ayat II Aturan Peralihan UUD 1945 dan mengkajinya secara mendalam. Di sal-rpingitu, menurut pendapat saya,Widjojo Nitisastro alpa rnemperhatikzrn judul Bab XIV UUD I945 di mana Pasal33 (dar-rPasal34) bernaut.tgdi dalamnye,)'eitu i.I(esejahteraan Sosial",sehinggabeliau terdorong untuk lebil'rtertarik terhadapmasalai-t bentuk-bentuk badan usaha(koperasi,perusahaannegaradan swasta)daripadaterhadap nrasalahideologi kerakyatanyang dikandung di dalam makna "I(esejahteraanSosial" itu. Akibatnya beliau alpa purlabahwa yang paling Lltamaberkaitandengan kesejahteraan sosial adalah "cabang-cabangproduksi yang penting bagi negara dan menguasaihajat hidup orang banyak" (ayat 2 Pasal 33 UUD), di luar cabang-cabangprodurksiitu (ditegaskanBung Hatta) swastamasih tnemperolehtempat. pentingn)/a Terlepasdari itu Widjojo Nitisastropadatahun 1955 itu telah rnenekankan negara memainkan peran aktif dalam pengendaliandan melaksanakanpernbanglu-Ian apabilakaum Widjojonomics saat ini mengikuti pandangan ekonomi (alangkahbaikr-rya Widjojo yar-rgdikemukakannyaini, yang sayaanggap bagian ini tepat sekali). SementaraMr. Wilopo menangkapide kerakyatandan demokrasiekonomi (istilahnya: r-nemperbaikinasib rakyat). Beliau mendr"rkungagar melgikuti jalan demokratis ur-rtr-rk liberalisrneekonomi sebagaibagian dari pelaksanaan konsep negeri ini tidak berdasarkan Asis-Asas Dasar (ptatJbrws) yang dianut oleh konstitusi kita (UUDS, Tten').Beliau mengatakan lebih lanjr-rtbahr,va"sejak scmula sudah diakr-ribahwa ketentuan-ketentlran Pasal33 UUD lg45yangrnuncul dalan-rUUDS sebagaiPasal38, memarlgsangatpenting, karena dimaksudkanunruk mengganti asasekonorni masa lalu (asasekonomi kolonial, pert.) denganslratll asasbaru (asasekonomi nasional,yaitu asaskekeluargaan,pen.)' Dalam berbagaiartikel sayatelah menindaklanjutipemikiran Mr. Wilopo ini dengan mengemukakanbahwaAyat II Aturan PeralihanUUD 1945 nrerupakansumber hukum "segala UUD 1945 r-r-renetapkan: yapg perlu kita perhatikan.Ayat iI Atr-rranPeralihar-r diadakan berlaku selama belurn badan negara dan peraturan yang ada rlasih lar-rgsut-tg yang baru menurut UUD ini". Artinya Pasal 33 UUD 1945 yang ntenegaskan"asas hekelwnrgnan"berlaku bagi Indonesia sejakditetapkan berlakunyaUUD 1945, namun tetap nrasihberlakr-rpula peraturan perundangan kolonial, tak terkecuali I(UHD (Wetboele van l(oophand.et)yang bernsasperzro?tga.n(liberalisme). Pasal 33 UUD 1945 berlaku secaraperrnanen,sedang KUHD sebagaiakibat Aturan PeralihanUUD i945 berlaku secaratemporer (transisional).Mereka yang mau memahami kedr-rdukanPasal33 UUD
Isai 1945 dan asaskekeluargaanl-rendaknyamemahami kedudukan peraturan perundangan mengenaikeekonomian dalam konteks Aturan Peralihanini.
yangberdaulat, Penutu[: SiaRa [asa]atautaluatp I(esalahanutarna kita dewasa ini terletak pada sikap ir-rdonesiayang kelewat sebagai"berdaulat", mengagumi pasar-bebas.ICta telah "menobatkan" pasar-bebas mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. I(ta telah menobatkan pasar sebagai "berhala" baru. ICta boleh heran akan kekaguman ini, mengapa dikatakan IGbinet harus ramah kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang ),angbersahabat terhadappasar,'n-lengapa kepadapasar.Bahkan sekelompok ekonorn tertentlr mengharapkanPresidenMegawati pun harus ramah terhadappasar.Mengapa kita harus keliru sejauhini. Mengapatidak sebaliknyabahwa pasarlahyang harusbersahabatkepadarakyat,petani, nelayan,dst dst. Mengapa pasardi lepar-rgdapat diatur bersahabatdenganpetani Jepang, sehinggaberasdi Jepangper kilo yang mencapaiharga rupiah sebesarRp. 30.000)- para importir Jepangtidak mengimpor berasmurah dari luar negeri. Mengapapula kita harus "memperpurukkan" petani-pctanikita, jr"rstruketika kita petani sedangpanen padi, kita malah mengimpor berasrnurah dari luar negerif Siapakahsebenarnyapasarituf Bukankah saatini di Indonesiapasaradalahsekedar (I) kelornpok penyandang/ penguasa dana (penerima titipan dana dari luar negeri/ kornprador,para pelaku KKN, termasuk para penyamun BLBI, dst); (2) para penguasa stok barang (termasukpenimbun dan pengijon); (3) para spekulan(baik di pasarLrmum dan pasarmodal); dan (4) terakhir adalahrakyat a\,vamyang tenaga-belinyalemal-r.Pada yang demikian itu ramah kepadapasaradalah ramah kepadaketiga kelompok l-rakekatnya pertamasebagaipelaku Lrtama(baca:para penguasapasardan penentu pasar). Oieh karena itu pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali, not to fully rely-ont, tetapi sebaiiknyap2sn1lah,sebagai"alat" ekonomi, yang harus mengabdi kepadanegara. Apabila pasartidak dikontrol oleh negara,apabilapasarkita biarkan bebassehingga pasar-bebaskita jadikan "bcrhala" dan kita nobatkan sebagaiberdaulat, maka berarti kita membiarkanpasarmengglrsurkedaulatanrakyat.Undang-Undang Dasar i945 jelas menegaskanrakyatlahyang berdaulat, bukan pasar. itulah, apabila kita ingin mempertahankankedaulatan rakyat, maka Pasal Der-r-rikian 33 UUD I945 hendakny2lldnpdirubah, "usahabersama"dan "asaskekeluargaan"adalah Menghilangkan "usaha kata-katadan makna mulia yang harus tetap dipertahanl
25
