1
PERANAN PERBANKAN KONVENSIONAL DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH
Oleh:
Abdur Rasyid NIM: 204046102877
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM JURUSAN PERBANKAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2009 M/1430 H
2
KITA AKAN BERHASIL !!! Kecuali seorang pemalas dan malang yang tidak bergairah hidup atas kemampuan diri sendiri, dan selalu mengharapkan belas kasihan orang lain, seorang yang rajin dan hidup wajar pasti membutuhkan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil bagi penunjang hidupnya. Kita tidak akan membicarakan segelintir kecil orang kaya yang tidak membutuhkan suatu pekerjaan atau seorang pemilik kekayaan yang dungu tanpa kerja, dan orang-orang yang bekerja dengan telunjuk jari kiri telah menghalalkan segala cara untuk mendirikan istana-istana pualam diatas kesengsaraan diri orang banyak. Memang benar, seseorang berhak berusaha untuk memperoleh setiap kesempatan mengumpulkan harta dengan segala kenyamanan hidup. Akan tetapi semua orang yang berakal sehat akan setuju menghindarkan pekerjaan yang menghasilkan liwat jalan pekerjaan yang tidak terpuji karena bertentangan dengan hati nurani yang bersih SIAPAPUN ORANGNYA !!!
3
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga atas karunia-Nya penulis masih dapat menikmati hidup ini. Shalawat serta Salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, serta kita semua selaku umatnya. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana S1 (strata satu) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Amin Suma, SH, MM Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. 2. Bapak Drs. Djawahir Hejazziey, MA. Ketua program jurusan Muamalat dan Bapak Drs. H. Ahmad Yani, MA. Sekretaris program beserta para dosen dan staff akademik.
4
3. Ibu Dra. Nuriyah Thahir, MM. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Maksum, MA. Pembimbing skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan pengarahan dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 4. Ibu Th. Endang Ratnawati. Senior Advisor Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) dan rekan-rekan Praktisi di Komisi Hukum PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis saat penulis melakukan Internship Program yang berkaitan dengan hukum operasional perbankan. 5. Ibunda tercinta Ibu Tati Sumiati yang penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, dan memberikan dorongan baik moril maupun materil. Penulis yakin karena cinta sejati dan doa dari Beliaulah diri ini terus semangat meretas masa depan dan menggapai impian. 6. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan, sampai bertemu di puncak sukses. 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya Penulis berharap pula, semoga amal baik Bapak/Ibu/Sdr/i mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin. Wassalam Jakarta, 21 Januari 2009
Penulis
5
KATA PENGANTAR…………………………………………………………
i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………...
iii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………...
v
DAFTAR GAMBAR..........................................................................................
vii
BAB I
BAB II
BAB III
: PENDAHULUAN.......................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah.........................................................
1
B. Perumusan Masalah................................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...............................................
7
D. Metodelogi Penelitian.............................................................
8
E. Studi Pendahuluan..................................................................
9
F. Sistematika Penulisan.............................................................
9
: TINJAUAN UMUM BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH.......................................................................
12
A. Pengertian Bank......................................................................
12
B. Tinjauan Umum Bank Konvensional......................................
15
C. Tinjauan Umum Bank Syariah………………………………
23
D. Kerangka Yuridis Pembukaan Bank Syariah / UUS...............
39
: IMPLEMENTASI PERANAN BANK KONVENSIONAL UNTUK BANK SYARIAH (UUS)............................................
42
A. Aspek Penyertaan Modal........................................................
42
B. Aspek Sarana dan Pelayanan………………………………...
55
6
BAB IV
: ANALISA PENYERTAAN MODAL DAN INTERPRETASI DATA OFFICE CHANNELING ( OC )....................................
65
1. Tingkat Modal Dengan Nilai Return On Investment (ROI).......................................................................................
65
2. Tingkat Optimalisasi Strategi Sistem Office Channeling Data 2007……………………………....................................
73
: PENUTUP....................................................................................
92
A. Kesimpulan.............................................................................
92
B. Saran.......................................................................................
93
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................
94
BAB V
LAMPIRAN-LAMPIRAN
7
DAFTAR TABEL
TABEL 1.
Akad dan Produk Bank Syariah
39
TABEL 2.
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil
41
TABEL 3.
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah
41
TABEL 4.
Perhitungan Persentase GWM
52
TABEL 5.
Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank Bukopin (UUS)
67
TABEL 6.
Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank Permata (UUS)
69
TABEL 7.
Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank DKI (UUS)
71
TABEL 8.
Gambaran/Profil Responden & Persentase Distribusi Frekuensi
76
TABEL 9.
Persentase Distribusi Frekuensi office channeling (OC) tentang No.8/3/PBI/2006
76
TABEL 10.
Persentase Distribusi Frekuensi office channeling (OC)
77
TABEL 11.
Descriptive Statistics No.9/PBI/2007
77
TABEL 12.
Descriptive Statistics operasional OC di Bank Konvensional
78
TABEL 13.
Descriptive Statistics Kemudahan prosedur layanan OC
79
TABEL 14.
Descriptive Statistics Kecepatan akses transaksi
79
TABEL 15.
Descriptive Statistics Teknologi layanan office channeling (OC)
80
TABEL 16.
Descriptive Statistics Tanggapan bank terhadap klaim
80
TABEL 17.
Descriptive Statistics Kecepatan bank menanggapi keluhan
81
TABEL 18.
Descriptive Statistics SDM Konvensional melayani office
TABEL 19.
channeling (OC)
82
Descriptive Statistics Penyaluran dana pada usaha halal
82
8
TABEL 20.
Descriptive Statistics Pencampuran dana syariah dan konvensional
83
TABEL 21.
Descriptive Statistics Keramahan pegawai bank
84
TABEL 22.
Descriptive Statistics Prinsip mengenal nasabah
84
TABEL 23.
Descriptive Statistics Lay out bank
85
TABEL 24.
Descriptive Statistics Penampilan karyawan bank untuk layanan Oficce Channeling (OC)
85
TABEL 25.
Descriptive Statistics Ketersediaan fasilitas fisik
86
TABEL 26.
Descriptive Statistics Fee/ biaya administraasi
87
TABEL 27.
Descriptive Statistics Bagi hasil
88
TABEL 28.
Descriptive Statistics Letak strategis bank
88
TABEL 29.
Descriptive Statistics Kenyamanan dan keamanan lokasi
88
TABEL 30.
Interpretasi Data Analisis
90
TABEL 31.
Standar Deviasi
91
9
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.
Milestone perkembangan perbankan syariah di Indonesia
30
10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 10 tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah) yang menandai era dual banking system di Indonesia. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang selanjutnya diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.1 Industri perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.2 Kredit adalah nafas bagi perbankan, agar bank tetap berkembang kredit harus tetap mengalir lancar. Dengan penyaluran kredit, bank bisa meraih pendapatan bunga (interest income). Perbankan Indonesia belum menjadi lembaga intermediasi yang maksimal, berbanding terbaliknya antara himpunan dana (funding financing) dengan
1
Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 1-1. 2 H.M. Amin Aziz Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Bangkit, 1992 cet. 2, h. 1
11
realisasi/penyaluran kredit (lending financing) ditambah lagi dengan macetnya penyaluran kredit atau tingginya angka Non Performing Loan (NPL) menjadi pemicu bank kehabisan cara dalam mencari pendapatan.3 Beberapa tahun terakhir, perbankan konvensional khususnya di Indonesia mulai mengoptimalisasikan pendapatan non bunga (fee based income). Instrumen fundamental industri perbankan konvensional untuk menghindari over likuiditas adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), namun hal itu tidak terlalu signifikan efektivitasnya untuk meningkatkan sector riil. Pendapatan non bunga bisa menjadi alternatif pendapatan, disamping bunga sebagai instrumen utama dalam mencapai profit oriented, bahkan beberapa bank pemerintah (BUMN) melakukan berbagai upaya untuk mengisi kekurangan dari sector kredit yang belum tumbuh salah satunya dengan mengoptimalisasikan pos-pos lain seperti jasa perbankan perdagangan luar negeri, trade financing dan transaksi jasa perbankan seperti transfer uang melalui perbankan.4 Dari beberapa instrumen diatas adalah implementasi dalam mencari pendapatan yang diterapkan perbankan konvensional
secara universal kepada
nasabahnya, baik yang bersifat personal maupun korporasi (perusahaan). Teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan (shareholder value), namum dewasa ini teori-teori ekonomi tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas (stakeholder value) dimana manfaat yang didapatkan tidak lagi difokuskan hanya 3
Info Bank Infobank Outlook 2007, Analisis Strategi Perbankan & Keuangan (Majalah, Info Bank, 2006) Edisi November No. 332. Vol XXVIII, h. 28 4 Ibid.
12
pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi.5 Maka dapat dibuat skema prosentase dari seluruh pendapatan perbankan konvensional untuk dinamika perekonomian dengan mendukung perkembangan industri perbankan syariah dalam bentuk aplikasi penyertaan modal, ke industri perbankan syariah yang lebih memposisikan dirinya pada business center dan profit center dalam konsep dual banking system dan profit and loss sharing tanpa mengenakan bunga, maka dengan demikian industri perbankan syariah memiliki peluang untuk meningkatkan sector riil, dan meningkatkan roda produksi perusahaan (korporasi). Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, mengalami kesulitan keuangan.6 Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi yang selanjutnya mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara perbankan diwajibkan untuk terus membayar bunga kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula
5 6
Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, h. 2-1 Ibid., h. 1-3
13
menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi.7 Dengan reinvestasi yang dilakukan oleh industri perbankan konvensional dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perbankan syariah, maka ada sebuah alternative baru bagi bank konvensional untuk meraih pendapatan, ditengah-tengah tingginya angka Non Performing Loan (NPL) perbankan nasional dari 4,5 % pada 2004 menjadi 8,33 pada Juni 2006, kemudian keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan ekonomi rakyat semakin terlihat, hal yang lebih penting lagi perbankan nasional akan memerankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan secara ideal dalam konsep syariah yang mewarnai proses pembangunan sistem ekonomi mulai dari tingkat mikro-ekonomi dalam hal pembentukan preferensi pelaku.8 Dalam prinsip syariah tidak mengenal uang haram, uang adalah uang atau uang hanya sebagai alat transaksi (money is only a means of transaction), yang tidak memiliki harga namun uang dapat merefleksikan harga, jadi dalam hal penyertaan modal perbankan konvensional pada industri perbankan syariah tidak ada larangannya dalam syariah untuk melakukan perputaran uang, sebaliknya dalam teori ekonomi moneter kontemporer, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang yang dapat memperkecil volume transaksi, sehingga perekonomian
7 8
Ibid. Ibid., h. 2-5
14
menjadi lesu. Adapun peleburan uang sama saja artinya dengan mengurangi jumlah penawaran uang yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi.9 Islam sebagai suatu falsafah hidup telah secara lengkap mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalat, termasuk didalamnya kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, yang didalamya antara lain meliputi keuangan dan perbankan. Falsafah Islam dalam ekonomi, berusaha untuk mengangkat kesinambungan system perekonomian dan mencakup aspek-aspek yang lebih luas yang secara terstruktur diformulasikan dalam bentuk fondasi pemikiran, pilar-pilar dan tujuan.10 Bank Syariah menawarkan suatu sistem kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risk untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil dan transparan sebagaimana firman Allah SWT :
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Maidah / 5:2)
9
Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), h. 6. 10 Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, h. 2-1
15
Konsep syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan system ekonomi. Konsep Keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan: pembangunan material dan spiritual. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor-sektor koporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan dan stabilisasi makro ekonomi.11 Dengan mengoptimalisasikan
keberadaan
industri
perbankan
syariah,
yang masih
membutuhkan stimulasi modal salah satunya dari industri perbankan konvensional untuk memperkuat formasi Finance to Deposite Ratio (FDR), sehingga realisasi pembiayaan diberbagai sektor pembiayaan pada industri perbankan syariah dapat terwujud tentunya dengan tetap menggunakan prinsip dasar perbankan yaitu prinsip kehati-hatian. Dari latar belakang dan substansi materi yang penulis kemukakan diatas, serta dilandasi oleh berbagai landasan teori, penulis terinspirasi untuk mengkaji dan mendeskripsikan dalam bentuk skripsi dengan judul ”Peranan Perbankan Konvensional
Dalam
Syariah”
11
Ibid., h. 2-3
Mendukung
Perkembangan
Industri
Perbankan
16
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah secara konkret dalam bentuk pertanyaan secara umum, hingga pertanyaan yang lebih spesifik diantaranya sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan perbankan konvensional untuk perbankan syariah ? 2. Bagaimana peran perbankan konvensional, terhadap perkembangan industri perbankan syariah yang berbentuk unit usaha syariah (UUS) ? 3. Strategi apa yang digunakan oleh Bank Indonesia dan perbankan konvensional dalam mendorong perkembangan industri perbankan syariah (UUS) ?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui hubungan Bank Indonesia dan perbankan konvensional, dalam rangka membangun industri perbankan syariah. 2. Untuk mengetahui bentuk dukungan perbankan konvensional terhadap perkembangan industri perbankan syariah. 4. Untuk mengetahui seputar regulasi Bank Indonesia (BI) tentang aspek penyertaan modal perbankan konvensional ke dalam industri perbankan syariah. 5. Untuk mengetahui tingkat optimalisasi penggunaan sistem office channeling oleh perbankan syariah hingga saat ini. Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.
17
2. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi perbankan pelaku ekonomi syariah lainnya. 3. Kegunaan kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi yang membuat kebijakan seperti pemerintah, Bank Indonesia dan instansi perbankan lainnya.
D. Metodelogi Penelitian 1. Sumber Data Sifat data yang penulis gunakan dalam analisa skripsi ini adalah data kuantitatif, tepatnya data diskrit dengan sumber data di antaranya: a). Primer
: Data pokok yang didapat dari responden/praktisi perbankan.
b). Sekunder
: Data yang telah dipublikasikan seperti dari Bank Indonesia (BI), Bank konvensional yang membuka unit usaha syariah (UUS), majalah, koran, dan internet
c). Kuantitatif : Data yang berbentuk angka berdasarkan analisis laporan keuangan bank syariah (UUS) per triwulanan dan hasil interpretasi data analisis office channeling BNI Syariah. 2. Teknik Pengambilan Data a). Dokumentasi: Data-data yang telah dipublikasikan (data pelengkap) hasil riset sebelumnya yang merupakan hasil penelitian terapan, kemudian penulis olah kembali.
18
E. Studi Pendahuluan Studi pendahuluan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah merupakan data dokumentasi atau data yang telah dipublikasikan (data pelengkap) dari studi/riset sebelumnya secara substansi sama dan up to date, agar kebutuhan akan data pelengkap skripsi ini lebih mudah dan efisien dari segi waktu di antaranya:
“Respon Nasabah Pengguna Layanan Office Channeling (OC) BNI Syariah” oleh Zainatussirti, 2008
F. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, studi pendahuluan dan sistematika penulisan
BAB II
:TINJAUAN UMUM BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH dalam bab ini berisi materi pengertian bank, tinjauan umum bank
konvensional,
sejarah
singkat
berdirinya
bank
konvensional, arah tujuan pendirian bank konvensional, azas kerja operasional bank konvensional, dan produk-produk bank konvensional. Lain dari pada itu penulis menyajikan pula materi inti pembahasan yaitu tinjauan umum bank syariah,
19
sejarah singkat berdirinya bank syariah, arah tujuan pendirian bank syariah, azas kerja operasional bank syariah, dan produkproduk bank syariah, kerangka yurudis pembukaan bank syariah/UUS. Perbandingan kualitas implikasi pendapatan bunga (interest) versus bagi hasil (profit and loss sharing) BAB III
: IMPLEMENTASI PERANAN BANK KONVENSIONAL UNTUK BANK SYARIAH (UUS) dalam bab inti ini lebih membahas substansi materi yang berkaitan dengan aspek penyertaan modal, pengertian dan ruang lingkup penyertaan modal, bank konvensional yang membuka unit usaha syariah (UUS), aspek sarana dan pelayanan di antaranya penerapan sistem kebijakkan office channeling dimana berisi tentang syarat pembukaan office channeling, menurut kaidah fiqh, peranan Bank Indonesia (BI) dalam mesinergikan Office Channeling untuk bank syariah, serta faktor penghambat akselerasi perbankan syariah hingga saat ini.
BAB IV
: ANALISA
PENYERTAAN
MODAL
DAN
HASIL
INTERPRETASI DATA OFFICE CHANNELING (OC) pada bab ini ada kajian secara spesifikasi korelasi bab-bab sebelumnya antara lain: prosedur yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) tentang standarisasi penyertaan modal, dan persentase pengembalian modal melalui metode return on investment (ROI) kemudian analisa laporan keuangan dan nilai
20
return on investment (ROI) beberapa UUS dan analisis perbandingannya, kemudian tingkat optimalisasi penggunaan sistem office channeling oleh bank syariah tahun 2007 yang terdiri, profil responden, respon nasabah terhadap layanan office channeling, dan interpretasi data analisis. BAB V
: PENUTUP pada bab yang terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh pokok pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran, untuk instansi terkait sesuai dengan hasil riset.
21
BAB II TINJAUAN UMUM BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH
A. Pengertian Bank Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata bank memiliki arti yayasan keuangan yang mengurus simpan-menyimpan, pinjam-meminjam uang.12 Dalam Kamus Bahasa Indonesia pula, bank diartikan sebagai badan atau lembaga keuangan yang fungsi utamanya memberikan jasa kredit dan ikut berperan dalam kelancaran lalu lintas pembayaran, dan peredaran uang. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris bank mempunyai arti tepi, tumpukan, dan menyimpan uang.13 Secara etimologi kata bank berasal dari bahasa Italia Banco, yang berarti meja, dan Bangue dalam bahasa Prancis. Dahulu para penukar uang melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal, para pengembara dan wiraswastawan yang turun naik kapal. Para penukar itu meletakan uang penukaran diatas meja (banco) dihadapan mereka.14 Secara terminologi bank memiliki pengertian lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman sehingga berfungsi sebagai sarana perantara bagi penabung (depositor, saver, dan investor) yang mengalami surplus dana
12
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN, Balai Pustaka, 1985), h. 88 13 Peter Salimdan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1991) edisi ke 1, h. 141 14 J.W. Gilbert, Dikutip oleh Muh, Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 20
22
dengan peminjam (borrower) yang mengalami deficit dana dalam membiayai usaha yang dilakukannya. Atau dapat dikatakan bank merupakan lembaga perantara (Intermediary Institution) yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (srplus unit) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (deficit unit).15 Sedangkan definisi bank menurut G.M. Verryn Stuart, “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.16 Menurut pasal 1 point 2 UU No. 10/1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pengertian Bank menurut Global Association of Risk Profesional (GARP) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR; 2005: A3); Bank adalah suatu lembaga yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan utama menerima deposito, memberikan pinjaman, menerima dan menerbitkan cek.17 Sementara pengertian bank Islam menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah. “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa 15
dalam
lalu
lintas
pembayaran
serta
peredaran
uang,
yang
H.M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, (Jakarta, Penerbit Bangkit, 1992) cet. 2, h. 1 16 J.W. Gilbert, Sepert dikutip oleh Muh, Zuhri, h. 1 17 Ferry N. Idroes, Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan Dalam konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet. I. h. 3
23
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam”.18 Namun pengertian bank Islam secara umum dapat didefinisikan sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam atau bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits.19 Bank Syariah20 dapat pula diartikan sebagai lembaga keuangan yang mengadakan atau menjalankan semua aktivitas perbankan, kecuali dalam hal pemungutan dan pemberian bunga atas modal.21 Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, “bank Islam adalah bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut Bank Berdasarka Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai adalah istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Karena operasinya berpedoman pada ketentuanketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula “Bank Syariah”.22
18
Warhum Sumitro, Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait, (Asuransi Takaful dan BMUI), (Jakarta : PT. Raja Grafondo Persada, 1996), cet 1, h. 1-2 19 H. Karnaen Perwaatmadja, MPA dan H. M. Syafi’i Antonio,M.Ec, Apa Dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992), cet. 1, h. 1 20 Pengertian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, (Ensiklopedia Hukum Islam, Abdul Aziz Dahlan, dkk, khtir Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h. 1994 ) 21 Ahmad M. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Persfektif Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 1987), ed, 1, cet. 1, h.101 22 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalm Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 20
24
B. Tinjauan Umum Bank Konvensional 23 1. Sejarah Berdirinya Bank Konvensional Cikal bakal bank di dunia berawal dari Babylonia diperkirakan 2.000 tahun sebelum masehi (sM) dari suatu usaha semacam bank yang berkegiatan meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% sebulan dan dikenal dengan Temples of Babylon. Temples of Babylon ikut hancur sehubungan dengan kejatuhan zaman Babylonia.24 Setelah zaman Babylon, tahun 500 SM menyusul dari Yunani didirikan semacam bank, dikenal dengan sebutan Greek Temple. Pada saat itu muncul bankir-bankir swasta pertama operasinya meliputi penukaran uang oleh para pedagang antar kerajaan dan segala macam kegiatan bank.25 Lembaga perbankan yang pertama di Yunani muncul pada tahun 560 SM. Setelah zaman Yunani, muncul usaha bank di Romawi yang operasinya lebih luas lagi, yakni tukar-menukar uang, menerima deposito, memberikan kredit, mentransfer modal dan lain sebagainya. Setelah itu usaha bank
23
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia I W.J.S. Poerwadarminta, istilah konvensional didefinisikan sebagai menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan, tradisional atau berdasarkan konvensi atau kesepakatan umum. Istilah konvensional berasal dari kata konvensi yang berarti persetujuan, pemufakatan, permusyawaratan, perjanjian, kondisi dan tata-cara atau kebiasaan. Secara umum konvensional dapat didefinisikan sebagai berdasarkan kondisi dan tata cara – tata cara menurut atau secara adat istiadat kebiasaan, secara persepakatan atau persetujuan (Kamus Ilmiah Populer, Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, ARKOLA Surabaya, 1994, h. 370). Bank Konvensional berdasarkan pengertian di atas mengandung pengertian sebagai bank yang beroperasi berdasarkan kondisi dan tata cara yang sudah menjadi kebiasaan atau kesepakatan umum (konvensi) kegiatan perbankan sejak awal sejarah berdirinya bank hingga saat ini. 24 A. Arifin Chaniago, Christian Toweula dkk, Ekonomi (Bandung, Angkasa Bandung, 1995), cet. 1, h. 94 25 Thomas Suyatno et. al, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), cet. 3, h. 1
25
mengalami pasang surut namun terus berkembang ke Asia Barat (sekarang Timur Tengah) dan Eropa.26 Seiring
dengan
perkembangan
perdagangan
dunia,
maka
perkembangan perbankan pun semakin pesat. Hal itu disebabkan karena perkembangan
dunia
perbankan
tidak
terlepas
dari
perkembangan
perdagangan. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of
Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di
daratan Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol dan Portugis, begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian menjadi daerah jajahannya, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke Negara jajahannya.27 Di Eropa pula yang lebih dikenal seperti di London (Inggris), Amsterdam (Belanda), dan Antwerpen danLeuven (Belgia), kegiatan perbankan berawal dari tukang emas yang bersedia menerima simpan uang logam emas dan perak dan kepada si penyimpan diberikan tanda deposito yang disebut Goldsmith’s note.28 Karena tanda ini akhirnya dapat diterima sebagai alat bayar maka si tukang emas berani untuk mengeluarkan Goldsmith’s note walaupun tidak diiringi dengan jaminan emasnya.29 Dengan peralihan tugas dari tukang emas menjadi
26
Ibid, h. 3 Kasmir, M, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2002), h. 14 28 A. Arifin Chaniago, Christian Toweula dkk, h. 95 29 Ibid. 27
26
pengeluaran Goldsmith’s note berarti tukang emas beralih menjadi petugas perbankan.30 Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak lepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu karena sejarah perkembangan perbankan tidak terlepas dari pengaruh Negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda, diantaranya adalah De Algemenevolks Credits Bank, Nederland Handles Maatscappij (NHM) dll. Selain bank-bank milik Belanda terdapat pula bank-bank yang dimiliki oleh pribumi, China, Jepang dan Eropa lainnya, seperti Bank Nasional Indonesia, The Bank of China, The Yokohama Species Bank, Batavia Bank dll.31
2. Tujuan Pendirian Bank Konvensional Pada awal sejarahnya bank bertujuan sebagai tempat untuk mencetak, mengatur dan mengawasi peredaran uang suatu negara. Kehadiran bank dalam system moneter merupakan darah dan tulang punggung suatu Negara dalam rangka memperlancar sistem moneter yang digunakan diseluruh negara di dunia ini.32 Sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka tujuan bank semakin kompleks
30
Ibid. Ibid. 32 Ibid., h. 12 31
27
yaitu memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi dan bisnis serta menentukan kemajuan suatu negara dan masyarakat. Adapun perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraa rakyat banyak. Sesuai dengan isi UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, ”pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.33 Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai Agent of
Development dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional.34
33 34
Malayu Hasibuan , Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 25 Ibid., h. 25-26
28
3. Azas Operasional Bank Konvensional Bank konvensional dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Penghimpunan dana a. Dana yang bersumber dari bank sendiri, setiap mendirikan bank, bank berkewajiban untuk menyetor modal. Modal setor tidak akan berkurang selama belum ada persetujuan dari rapat pemegang saham dan juga persetujuan dari Departemen Kehakiman.35 b. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan dana yang bersumber dari lembaga keuangan adalah pinjaman dana oleh salah satu bank yang dana itu berupa:
Kredit Likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman untuk menjamin likuiditas bank yang meminjam, dengan syarat bank memiliki tingkat kolektabilitas yang baik.
Call Money dimana dana yang dipinjamkan oleh bank dari bank lain yang jangka pemakaiannya tujuh hari dan sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjamkan.36
c. Menghimpun dana (Funding Financing) dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito,
35 36
A. Arifin Chaniago, Christian Toweula dkk, Ekonomi, h. 96 Ibid., h. 97
29
tabungan, dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.37 d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dan atas perintah nasabah dalam bentuk Surat Pengakuan Utang, Kertas Dagang. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.38 Dalam melaksanakan azas ekonomi demokrasi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari cirri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBHN, yaitu:39 a. Sistem Free Fight Liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. b. Sistem Etatisme dimana negara beserta aaratur ekonomi Negara bersifat dominant serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta. c. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.
37
Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, h. 36 Ibid., h. 36 39 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta : FEUI, 1999), h. 50 38
30
4. Produk Utama Bank Konvensional Produk-produk utama perbankan konvensional secara umum meliputi produk penghimpunan dan (Funding Product) dan produk penyaluran dana (Lending Product). a. Produk Penghimpunan Dana (Funding Product) terdiri dari:40 1) Simpanan Giro (Demand Deposit) 2) Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 3) Simpanan Deposito (Time Deposit), terdiri dari beberapa jenis yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call. b. Produk Penyaluran Dana (Lending Product) Produk penyaluran dana bank konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum jenis kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional meliputi:41 1) Kredit Investasi 2) Kredit Modal Kerja 3) Kredit Perdagangan 4) Kredit Produktif 5) Kredit Konsumtif 6) Kredit Profesi
40 41
Kasmir, M, Dasar-Dasar Perbankan, h. 14 Ibid, h. 32-33
31
Dalam
lalu
lintas
pembayaran
produk-produk
perbankan
konvensional terdiri dari:42 a. Pengiriman Uang (Transfer) b. Kliring (Clearing) c. Inkasso (Collection) d. Pembukaan Letter of Credit (L/C) e. Delegasi Kredit (Banker Order) f. Cek Wisata (Travellers Cheque) g. Penukaran Valuta Asing (Bank Notes) h. Kartu Kredit (Credit Card) i. ATM (Automatic Teller Machine) j. Bank Garansi (Guarantie) k. Aktifitas Jual Beli Surat Berharga l. Kotak Pengaman Simpanan (Safe Deposit Box) m. Wesel (Bank Draft) n. Menerima Setoran-setoran, seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah dan lain sebagainya. o. Melayani pembayaran-pembayaran, seerti gaji/pension/honorarium, deviden, kupon, bonus/hadiah dan lain-lain. p. Bermain di pasar modal dengan berperan sebagai penjamin emisi (underwriter), penjamin (guarantor), wali amnat (trustee), perantara 42
Kasmir, M, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34-37 dan Makalah Simposium Nasional Ekonomi Islam, HMJ Muamalah dan Perbankan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Maret 1999, t.p.
32
perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek (dealer) dan perusahaan pengelola dana (investment company).
C. Tinjauan Umum Bank Syariah 1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Awal kelahiran lembaga perbankan syariah diawali dengan kehadiran dua gerakan yang sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya industri perbankan syariah yaitu gerakan renaissance Islam modern, neorevivalis dan modernis.43 Selain itu awal kelahiran perbankan syariah juga dilandasi dengan gagasan untuk mendirikan bank syariah dikarenakan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga bank adalah sesuatu
yang halal atau
yang haram. Alasan tidak
diperkenankannya bunga pada pinjaman bisnis adalah Islam melarang bunga karena bunga tidak mempengaruhi tabungan tetapi dapat membuat depresi kronis, memperburuk masalah pengangguran dan mendorong pembagian kekayan yang tidak merata.44 Sangat disayangkan. Mit Ghamr telah mencatat suatu sukses yang luar biasa sebagai symbol dari lahirnya suatu system perbankan Islam modern tetapi karena faktor dan situasi politik bank ini harus ditutup pada tahun
43
Abdulah Saeed, Islamic Banking and interest: A Study of the Prohibition of Riba Its Contemporery Interpretation, (Leiden : EJ Brili, 1996). 44 Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam : Teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam), diterjemahkan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 174
33
1969.45 Dimana sebelumnya telah terjadi diskusi teoritikal tentang usaha untuk mendirikan perbankan syariah belum beranjak sampai awal abad ke-20. meskipun pada sekitar tahun 1940- an gagasan tersebut dapat direalisasikan yaitu dengan upaya penerapan system profit and loss sharing terhadap pengelolaan dan jama’ah haji secara non konvensional di Pakistan dan Malaysia (Pilgrim’s Management Fund) serta Mesir (Islamic Rural Bank) di desa Mit Ghamr di lembah sungai Nikl pada tahun 1963 di Kairo Mesir di bawah binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar.46 Gagasan berdirinya bank syariah pada tingkat internasional muncul dalam konfrensi negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, dimana salah satu keputusannya adalah pembentukan suatu bank syariah yang bersih dari system riba dalam waktu secepat mungkin. Keputusan kemudian ditindaklanjuti pada konfrensi OKI ke-2 tingkat Menteri Luar Negeri di Karachi. Dalam kesempatan itu Pakistan dan Mesir mengajukan suatu proposal untuk membentuk suatu tim yang mengkaji kemungkinan didirikannya suatu bank syariah yang berskala internasional dan bergerak dalam bidang perdagangan dan pembangunan. Sebagai respon dari usulan tersebut, pakar-pakar dari 18 negara mengkaji proposal tersebut dan melaporkannya pada Konfrensi Menteri-Menteri Luar Negeri OKI yang ke -3 pada tahun 1973 di Benghazi, 45
H. Mohamad Hidayat, Persfektif Lembaga Keuangan & Bisnis Syariah di Indondesia, Makalah Simposium Nasional Ekonomi Islam, HMJ Muamalah & Perbankan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Maret 1999. 46 M. Safi’i Antonio, Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. 1, h. 18
34
Libya. Tidak lama berselang Draft Chapter of Account berikut Rules and Regulation IDB telah berhasil dipersiapkan dalam rapat pakar-pakar ke-2 Mei 1974.47 Pada akhirnya sebagai zenith dari semua persiapan, maka pada Konfrensi Menteri-Menteri Keuangan OKI ke-2 di Jeddah tahun 1975 disahkanlah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) dengan modal sejumlah 2.000.000.000.00,- Dinar (setara dengan 2 Milyar SDR) dan secara otomatis seluruh negara OKI menjadi pemegang saham. Dan fungsi dalam tugas IDB adalah memberikan pembiayaan kepada negara-negara anggotanya dan membantu mendirikan bank-bank syariah diberbagai negara muslim dan non-muslim.48 Industri perbankan syariah yang berkembang di negara-negara Islam sangat besar pengaruhnya ke Indonesia.49 Ada beberapa uji coba pada skala kecil yang relative terbatas telah diwujudkan, yaitu dengan pendirian Baitut Tamwil – Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta yang diprakarsai oleh beberapa tokoh diantaranya: Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, M. Amien Azis, dal lain-lain.
47
Ibid., h. 3 Ibid 49 Uraian diatas seluruhnya merupakan ringkasan dari beberapa literatur yang menjelaskan tentang Bank Islam atau Bank Syariah. Dimana literatur-literatur tersebut antara lain: Laporan Praktikum Bank Muamalat Indonesia, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001-2002. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktikum M. Syafi’i Antonio, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), Selamet Daroni, Hukum Perbankan Islam di Indonesia, Apa danBagaimana Bank Islam, Karya Drs. H. Karnaen Perwaatmadja, dan H.M. Syafi’i Antonio, M, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992) 48
35
Namun, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 18-20 Agustus pada saat lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang di selenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua Bogor. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990, yang mengamanatkan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Amanat tersebut kemudian d tindaklanjuti MUI dengan membentuk Tim Steering Committee yang diketuai Dr. Ir. Amin Azis yang lebih dikenal dengan tim MUI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia. Untuk membantu kelancaran Tim MUI maka dibentuk pula Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Tim Hukum ICMI) yang mengurusi aspek hukum dari Bank Muamalat Indonesia, yang diketuai oleh Drs. Karnaen A. Perwaatmadja, MPA. Selain itu MUI juga melatih tenaga staf BMI melalui training yang bekerjasama dengan Management Program Development (MDP) di LPPI, 29 Maret 1991. Untuk Modal awal BMI berasal dari dana pengusaha-pengusaha muslim dan menjadi pemegang saham pendiri. Pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akte pendirian BMI di Hotel Sahid Jya dengan akte notaries Yudho Paripurno, SH dan izin Menkeh No. C. 2.2431. HT. 01.01 serta SK Menkeu RI No. 1223 / MK. 013 / 1991. Pada saat penandatanganan akte ini terkumpul pembelian saham sebanyak Rp. 84 Milyar. Pada tangal 3 November 1991, dalam acara
36
silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00,- Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), selain didasarkan pada ketentuan syariat Islam juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:50 a. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank konvensional. b. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya. c. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang
berperan
secara
optimal
didalam
membantu
memerangi
kemiskinan dan memeratakan pendapatan, karena operasi bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan usahanya secara produktif. d. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 dan PP. Nomor 72 Tahun 1992 memberi peluang beroperasinya bank dengan system bagi
50
Warkum Sumitro, Hukum Perbankan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 74 -78
37
hasil keuntungan dan dasar hukum yang pasti terhadap bank berdasarkan prinsip bagi hasil. f. Konsep yang melekat pada Bank Muamalat Indonesia (Build in Concept) pada Bank Muamalt Indonesia (BMI) sebagai salah satu wujud bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia. Dengan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat maka diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur operasional bank syariah. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992, yang mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. PT. Bank Syariah Mega Indonesia hadir di kancah perbankan syariah di Indonesia yang mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2004. Bank Mega Syariah merupakan anak perusahaan yang bernaung dalam kelompok usaha Para Group yang juga membawahi PT. Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya. Seluruh saham PT. Bank Syariah Mega Indonesia dimiliki oleh Para Group, yakni Para Global Investindo dan para rekan Investama. Dan untuk mengembangkan bisnis, Bank Mega Syariah juga
38
menggalang kerjasama bisnis dengan salah satu perusahaan multifinance syariah nasional besar serta beberapa kooperasi BUMN.51 Bank Mega Syariah memang relatif masih muda, namun bank ini akan terus tumbuh. Saat ini total asset Bank Mega Syariah tercatat Rp. 2,337 Trilyun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp. 2,059 Trilyun dan laba mencapai Rp. 65,062 Milyar. Disis lain dengan CAR 10,72 %, Bank Mega Syariah mencatat FDR 98,99 %, NPF 1.19 % dan BOPO sebesar 69,64 %. (data per Juni 2007).52 Bukti dari kinerja Bank Mega Syariah yang terus meningkat adalah dengan diraihnya berbagai penghargaan di antaranya: “Predikat Sangat Bagus” dari majalah Infobank (2005 dan 2007); “ The Most Prudent Sharia Bank ”, ” The Most Growing Earning Market Share Sharia Bank “,” The Most Growing Third Party Fund Share Sharia Bank”, dan predikat kedua untuk kategori “The Best Full Pledged Bank (Overall)”, keempat penghargaan ini dari ajang Islamic Finance Summit (2007); serta peringkat pertama untuk kategori “Bank Non Devisa Terefisien” pada bisnis Indonesia Banking Efficiency Award (2007).53
51
Artikel, Press Release, Bank Syariah Mega Indonesia, 2007 Ibid 53 Ibid 52
39
Gambar milestone perkembangan perbankan syariah di Indonesia 54
1990
1992
A
C
Inisiatif Publik
1998
1999
2000
2001
2002
2003
I
K
M
J
L
2004
2005
N
O
G D
Dasar hukum
B
Ketentuan operasional & kehatihatian
E
F
H
Peningkatan efisiensi
P
Peningkatan kemanfaatan
Q GAMBAR 1. milestone perkembangan perbankan syariah di Indonesia
A : Rekomendasi Lokakarya MUI untuk mendirikan lembaga perbankan syariah (1990). B : Indonesia memasuki era dual banking system dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil (UU No.7/1992). C : Beroperasinya Bank Umum Syariah untuk pertama kali (1992). D : Dimulainya era dual-system bank, dengan memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah (UU No. 10/1998). E : Penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (UU No. 23/1999). 54
Gambar 1 menggambarkan milestone perkembangan industri perbankan syariah dalam kurun waktu 15 tahun mulai dari tahun 1990 sampai 2005. Secara umum, priode ini menggambarkan perkembangan dalam berbagai aspek seperti: inisiatif publik, dasar hukum yang mendasari operasi perbankan syariah, penyusunan ketentuan kehati-hatian, peningkatan efisiensi operasi dan peningkatan kemanfaatan bank yariah secara luas. Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 1-2
40
F : Diberlakukannya ketentuan kelembagaan bank syariah yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah (1999). G : Beroperasinya unit usaha syariah dari bank umum konvensional untuk pertama kali (1999). H : Diterapkannya instrument keuangan syariah yang pertama yang menandai dimulainya kegiatan di pasar keuangan antar bank dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (2000). I :
Dibentuknya satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah secara komprehensif (2001).
J : Disusunnya Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (2002). K : Disusunnya naskah akademis RUU Perbankan Syariah (2002). L : Diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah yaitu kualitas aktiva produktif (KAP) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) bagi bank syariah (2003). M : Dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (2003). N : Disusunnya ketentuan persyaratan, tugas dan wewenang DPS (2004). O : Diberlakukannya ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan syariah yang telah sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh IFSB (2005). P : Kajian ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati (2005). Q : Inisiatif penyusunan linkage program sebagai dasar peran bank syariah dalam optimalisasi voluntary sector (2005)
41
2. Tujuan Pendirian Bank Syariah Arah tujuan bank syariah harus disesuaikan dengan bermuamalat menurut ketentuan syari’at Islam serta situasi dan kondisi di Indonesia, baik dibidang ekonomi sosial budaya, hukum maupun politik. Hal tersebut untuk menghindari benturan-benturan bahkan pertentangan satu sama lain karena kehadiran bank syariah yang relatif masih baru dariada bank konvensional. Sehinga bank syariah dapat hidup berdampingan dan berkompetisi secara sehat dengan bank-bank yang telah ada dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian bank syariah akan terjamin kelangsungan hidupnya ditanah air Indonesia. Menurut Dr. Ir. H.M. Amin Aziz tujuan pendirian bank syariah adalah:55 a. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syari’at Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain. b. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak. c. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. d. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha ekonomi masyarakat
55
H. M. Amin Azis., Mengembangkan Bank Islam di Indonesia h. 6-8
42
banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembga-lembaga keuangan ke daerah-daerah terpencil. e. Ikhtiar ini sekaligus mendidika dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki beberapa tujuan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah:56 a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga akan semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, sebagai akibat dari praktik-praktik kegiatan ekonomi yang tidak Islami. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini partisipasi masyarakat memanfaatkan lembaga perbankan masih kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bunga bank. c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan ekonomi rakyat, dengan antara lain emperluas jaringan perbankan ke daerah-daerah terpencil. d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi berprilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
56
H. Karnaen Perwaatmadja, dan H. M. Syafi’i Antonio, h. 85-86
43
Adapun tujuan khusus secara fundamental dari pendirian Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:57 a. Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam untuk berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendaatan. b. Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik kepada orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah. c. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, petani maupun pengrajin berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku. d. Memeberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina bank syariah. e. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil.
57
H. M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia. 6-8
44
3. Azas Operasional Bank Syariah Secara umum bank syariah mendasarkan prinsip operasionalnya pada prinsip-prinsip sebagai berikut (menurut Dr. Ir. H.M. Amin Aziz):58 a. Larangan Riba dan mengutamakan serta mempromosikan perdagangan dan jual beli. b. Keadilan, kebersamaan dan tolong menolong. c. Saling mendorong untuk meningkatkan prestasi. Adapun dalam sistem operasional Bank Muamalat Indonesia (BMI) terdapat 5 prinsip, antara lain: a. Prinsip Simpanan Murni, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan (al-Wadi’ah). b. Prinsip Bagi Hasil, merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil utama antara penyedia dan (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. c. Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan, merupakan suatu sistem yang merupakan tata cara jual beli (al- buyu’)., dimana bank mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai aen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah 58
H. M. Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, buku 1, h. 1-5
45
dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank (Margin/Mark Up). d. Pripsip Sewa, terdiri dari Ijarah (Sewa Murni) dan Ba’I al Takjri, (Sewa Beli). e. Prinsip Fee (Jasa), prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiyaan yang diberikan bank.
4. Produk-Produk Bank Syariah Produk-prduk perbankan syariah dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) terbagi menjadi 2 produk, yaitu Produk Pengerahan atau Penghimpun Dana dan Produk Penyaluran Dana.59 Produk Pengerahan atau Penghimpun Dana Bank Syariah (Funding Product) terdiri dari:60 a. Giro Wadiah (Wadhiah Yad-Dhamanah) b. Tabungan Mudharabah (Tabungan Ummat dan Tabungan Arafah) c. Deposito Investasi Mudharabah (Deposito Fullinvest) d. Tabungan Haji Mudharabah e. Tabungan Qurban f. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Produk Penyaluran Dana (Financing Product) Bank Syariah diantaranya adalah sebagai berikut :61
59 60
Ibid Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Muamalat Indonesia, h. 56-62
46
a. Mudharabah b. Musyarakah c. Murabahah d. Istishna e. Salam f. Ijarah Muntahia Bittamlik g. Mudharabah Muqqayyadah / Reksadana h. Rahn i. Wakalah j. Hawalah k. Al-Qardhul Hasan l. Ba’I Bithaman Ajil m. Produk Pemberian Jasa, antara lain: 1) Jasa penerbitan L / C 2) Jasa Transfer 3) Jasa Inkasso 4) Bank Garansi 5) ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 6) Phone Banking 7) Payment Point 8) Penukaran Mata Uang Real di Embarkasi Haji 9) Menerima Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) 61
Ibid
47
10) Pembayaran Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) 11) Payroll 12) L / C 13) Layanan Pajak online Produk-produk bank syariah di atas semakin inovatif seiring perkembangan perbankan syariah di Indonesia seperti contoh Bank Syariah Mega Indonesia memiliki produk terkini diantaranya:62 1. Produk Penghimpunan Dana a) Syariah Mega GIRO (Rekening giro dengan prinsip titipan) b) Syariah Mega TAMA (Tabungan dengan prinsip titipan) c) Syariah Mega DEPO (Deposito bagi hasil) d) Syariah Mega FLEKSI (Simpanan dengan prinsip titipan) e) Syariah Mega PENDIDIKAN (Tabungan perencanaan pendidikan) f) Syariah Mega UMRAH (Tabungan perencanaan umrah) g) Syariah Mega Tiga (SAFE DEPOSITE BOX) 2. Produk Pembiayaan a) Syariah Mega GRIYA (Kepemilikan Rumah) b) Syariah Mega OTO (Kepemilikan Mobil) c) Syariah Mega MULTI (Kepemilikan Barang Multiguna) d) Syariah Mega INVEST (Kepemilikan Barang Investasi Usaha) e) Syariah Mega CAPITAL (Modal Kerja Usaha)
62
Artikel, Press Release, Bank Syariah Mega Indonesia, 2007
48
3. Produk Jasa a) Syariah Mega GARANSI (Bank Garansi) b) Syariah Mega (Gadai Syariah)
Akad dan Produk Bank Syariah Pendanaan
Pembiayaan
Jasa Perbankan
Pola Titipan -Wadiah yad Dhamanah (Giro, Tabungan)
Pola Bagi Hasil Mudharabah Musyarakah (Investment Financing )
Pola Lainnya Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Ujr, Sharf (Jasa Keuangan)
Pola Pinjaman Qardh (Giro, Tabungan)
Pola Jual Beli Musyarakah Salam Istishna (Trade Financing)
Pola Titipan Wadiah yad Amanah (Jasa Nonkeuangan)
Pola Bagi Hasil -Mudharabah Mutlaqah Mudharabah Muqayyadah (executing) (Tabungan, Deposito, Investasi, Obligasi)
Pola Sewa Ijarah Ijarah wa Iqtina (Trade Financing)
Pola Bagi Hasil Mudharabah Muqayyadah (channeling) (Jasa Keagenan)
Pendanaan
Pembiayaan
Sosial Pola Pinjaman Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)
Pola Pinjaman Qardh (Talangan) Jasa Perbankan
Sosial
TABEL 1. Akad dan Produk Bank Syariah
D. Kerangka Yuridis Pembukaan Bank Syariah / UUS Undang-undang No. 10 tahun 1998 diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan (SK) Direksi BI tanggal 12 Mei
49
1999 yaitu tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, BPR, BPRS serta UU No. 23 tahun 1999 tentang BI telah memberikan dasar hukum yang kokoh dan peluang lebih besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia serta untuk pendirian kantor-kantor bank syariah baru dan pembukaan kantor bank syariah dengan cara dual banking system 63 Menurut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Subarjo Joyo Sumantro, bank konvensional yang mengkonversikan diri menjadi bank syariah artinya bank itu akan beroperasi tanpa bunga, dan dikembangkan dengan mempraktikan bisnis keuangan berdasarkan syariah Islam 64 Maka sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, landasan hukum yang dapat digunakan dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah sebagai berikut: 1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 2. PP No. 72 Tahun 1992 yang merupakan peraturan pelaksanan dari UU No. 7 Tahun 1992 3. UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurna UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 4. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
63
Ahmad Bukhari, Kebijakan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia, Makalah yang disajikan dalam pelatihan perbankan syariah (Jakarta: FEUI, 2002), h. 1 64 Novi Nuryanti, BI, BCA, BTPN, Bank Mandiri, dan Bukopin Aceh Mengkonversikan diri jadi Bank Syariah, (Jakarta: satunet, Con. 1999-2000), h. 1
50
BUNGA BAGI HASIL 1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad 1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan disepakati pada waktu akad dengan keuntungan. berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya peprsentase didasarkan pada jumlah 2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada dana/modal yang dipinjamkan. jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Bunga dapat mengambang/variable, dan 3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama besarnya naik turun sesuai dengan naik akad masih berlaku, kecuali diubah atas turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. kesepakatan bersama. 4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan 4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha tanpa pertimbangan apakah usaha yang yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian dijalankan peminjam untung atau rugi. akan ditanggung bersama. 5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat 5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai sekalipun keuntungan naik berlipat ganda dengan peningkatan keuntungan 6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi dikecam) oleh semua agama. hasil TABEL 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil
Bank Konvensional Fungsi dan Kegiatan Bank
Intermediasi, Jasa Keuangan
Mekanisme dan Objek Usaha Prinsip Dasar Operasi
Tidak antiriba dan antimaysir - Bebas nilai (Prinsip materials) - Uang sebagai Komoditi
Prioritas Pelayanan Orientasi
- Bunga Kepentingan Pribadi Keuntungan
Bentuk
Bank komersial
Evaluasi Nasabah
Kepastian pengembalian pokok dan bunga (creditworthiness dan collateral) Terbatas debitor-kreditor Pasar Uang, BankSentral Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba Pengadilan, Arbitrase
Hubungan Nasabah Sumber Likuiditas Jangka Pendek Pinjaman yang diberikan Lembaga Penyelesaian sengketa Risiko Usaha
Struktur Organisasi Pengawas
- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadi negative spread Dewan Komisaris
Investasi
Halal atau Haram
Bank Syariah Intermediasi,Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan Antiriba dan antimaysir - Tidak bebas nilai (Prinsip syariah Islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan Komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa Kepentingan public Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi-purpose Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko Erat sebagai mitra usaha Pasar Uang Syariah, Bank Sentral Komersial dan nonkomersial, Berorientasi laba dan nirlaba Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional - Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi negative spread Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional Halal
TABEL 3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 65 65
Seluruh gambar maupun table diatas diperoleh dan diolah dari berbagai sumber diantaranya, (Antonio, 2001; Sakti, 2007; Ascarya, 2007, h. 27-33)
51
BAB III IMPLEMENTASI PERANAN BANK KONVENSIONAL UNTUK BANK SYARIAH (UUS)
B. Aspek Penyertaan 66 Modal (capital) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah, penyertaan modal dengan pangsa Bank Syariah kurang dari 20% wajib dicatat dengan metode biaya (cost method).67 Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio, CAR) unit usaha syariah (UUS) minimal 8 persen yang berlaku mulai tahun 2006. PBI No. 7/35/PBI Tahun 2005 tertanggal 30 September 2005 menurunkan modal minimal bank umum syariah jadi Rp 1 triliun dari Rp 3 triliun sebelumnya.
i.Pengertian dan Ruang Lingkup Penyertaan Modal (capital) Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata modal berarti uang pokok (uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya), harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.68
66
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia I W.J.S. Poerwadarminta, istilah penyertaan berarti mempesertakan, memperikutkan, membiarkan ikut serta (turut mengiringi dan sebagainya), menambahkan, mengirimkan bersama-sama 67 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003, Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah 68 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN, Balai Pustaka, 1985), h. 653
52
Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan (bank). Modal terdiri dari item-item yang ada di sisi kanan suatu neraca, yaitu: hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan.69 Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting berdasarkan 3 (tiga) alas an yaitu: a). maksimisasi nilai perusahaan (bank) mengharuskan biaya-biaya (termasuk biaya modal) diminimumkan. b). keputusan penganggaran modal (capital budgeting) memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal, dan c). keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal.70 Namun sebenarnya yang dimaksud dengan modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Pengertian tersebut merupakan perpaduan antara kepentingan pemilik bank dengan pengawas bank (otoritas moneter).71 Modal dalam hal ini adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian (risk loss). Modal yang merupakan
69
Lukas Setia Atmaja. Manajemen Keuangan, (Yogyakarta, Andi Yogyakarta), Edisi Revisi, h. 115 70 Ibid 71 Taswan, Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah, (Semarang, UPP AMP YKPN, 2003), Edisi Revisi, h. 123
53
investasi yang dilakukan oleh pemegang saham harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya.72 Bank tidak bebas memilih struktur modalnya (capital structure). Struktur modal merujuk kepada cara sebuah bank mendanai dirinya sendiri. Struktur modal biasanya dilakukan melalui kombinasi ekuitas, penerbitan saham, obligasi dan pemberian pinjaman. Khusus untuk industri perbankan, mengingat resiko dapat terjadi kapanpun serta penyerapan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko tergantung kepada ketersediaan modal, maka struktur modal sebuah bank perlu diatur oleh Bank Sentral sebagai regulator perbankan. Penetapan kebutuhan modal ditentukan melalui regulasi tentang kebutuhan modal minimum pada masingmasing negara. Kebutuhan modal minimum berkaitan dengan tingkat likuiditas minimum yang diisyaratkan untuk dipenuhi oleh sebuah bank, jenis, serta struktur pembiayaan modal tersebut (tier).73 Kecukupan modal (capital adequacy). Sebagai sumber terpenting dari sebuah bank dalam memastikan tingkat solvency. Bank-bank diharapkan untuk memiliki modal yang cukup dalam upaya untuk melindungi dari risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila sebuah bank telah memiliki modal yang mencukupi, maka bank tersebut memiliki sumber daya financial yang cukup untuk berjaga-jaga terhadap potensi
72
Ferry N. Idroes, Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan, Dalam konteks kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), cet. 1, h. 17 73 Ibid
54
kerugian. Jika bank memiliki likuiditas yang mencukupi maka bank memiliki sumber daya financial untuk mengalokasikan aktiva-aktivanya dan melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Kecukupan modal dalam menyerap setiap kemungkinan risk loss yang timbul memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan usaha guna menghasilkan laba maksimum bagi bank. Kecukupan modal yang wajib disediakan bank harus diatur agar jumlah minimumnya dapat mencukupi jika terjadi risiko. Perbandingan antara jumlah modal secara relatif sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kewajiban. Modal yang tersedia harus mampu menyerap segala risiko yang setiap saat dapat muncul. Namun sebaliknya penyediaan modal harus dilakukan secara efisien guna mencapai hasil maksimal.Pertimbangan atas efisiensi penyediaan modal sangat penting untuk dipertimbangkan karena modal yang disediakan tidak boleh digunakan sebagai aktiva produktif, sehingga dana yang berasal dari modal tidak menghasilkan pendapatan terhadap bank.74 Secara umum modal minimum ditetapkan sebesar 8 % dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1 aktiva produktif diperlukan 0,08 modal. Modal yang ditambahkan harus selalu ditempatkan sebagai penyangga jika risiko terjadi. Dengan kata lain modal yang tersedia tidak produktif sebagai sumber pendapatan. Untuk itu manajemen bank harus memperhitungkan bahwa penambahan 1 aktiva produktif 74
Ibid., h. 17-18
tersebut harus mampu menghasilkan
55
pendapatan terhadap biaya dananya sendiri, serta biaya modal yang harus disediakan sebesar 0,08.75 Dalam penyediaan modal sesuai peraturan, idealnya bank harus melakukan penyesuaian modal setiap kali terjadi perubahan pada struktur aktiva pada neraca.76 Pembagian jenis modal bank di Indonesia menganut klasifikasi yang disampaikan oleh Standard Bank For International Settlements terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Modal Inti (First Tier Capital) dan Modal Pelengkap (Second Tier Capital). Modal inti (Tier 1) yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.77 Modal inti secara spesifik terdiri atas :78 a. Modal Disetor b. Agio Saham Disagio Saham c. Modal Sumbangan d. Cadangan Umum e. Cadangan Tujuan f. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak 75
Ibid., h. 18 Ibid., h. 38 77 a).modal inti yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. b). modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangansaham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal ini sering disebut modal donasi (Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah, Taswan, Semarang, UPP AMP YKPN, 2003, Edisi Revisi, h. 123 78 Sriani Hardini, dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah dilengkapi penjelasan singkat dan perbandingan dengan Bank Konvensional, ( Bandung, Penerbit Marja, 2007 ), cet. 1, h. 18-19 76
56
g. Rugi tahun-tahun lalu h. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%) 1. Perhitungan pajak 2. Dampak pengakuan pajak tangguhan
Pendapatan pajak tangguhan
Beban pajak tangguhan
3. Kekurangan pembentukan PPAP 4. Lainnya i. Rugi tahun berjalan j. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri k. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri l. Dana setoran modal m. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual n. Sub total o. Good will p. Jumlah modal inti (n-o) Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal saham yang disetor. Sedangkan selebihnya sangant tergantung laba yang diperoleh dan kebijakan
57
RUPS. Modal Pelengkap (Tier 2) terdiri dari atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, diantaranya:79 a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap b. Cadangan
umum
dari
penyisihan
penghapusan
aktiva
produktif
(Maksimum 1,25% dari ATMR) c. Modal pinjaman d. Investasi Subordinasi (Maksimum 50% dari jumlah modal inti) e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual (Maksimum 45%) f. Jumlah modal pelengkap (a-e) g. Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan (Maksimum 100 dari jumlah modal inti) h. Jumlah modal inti dan modal pelengkap ( Tier 1 p + Tier 2 g) Adapun Modal pelengkap tambahan (Tier 3) diantaranya: a. Modal inti yang dialokasikan untuk risiko pasar b. Modal pelengkap yang tidak digunakan untuk risiko penyaluran dana c. Investasi subordinasi untuk risiko pasar d. Jumlah modal pelengkap tambahan (a-c) e. Jumlah modal pelengkap tambahan yang memnuhi criteria untuk risiko pasar Jumlah Modal inti (Tier 1), Modal pelengkap (Tier 2), dan Modal pelengkap tambahan (Tier 3) (Tier 1 p + Tier 2 h + Tier 3 e). Penyertaan 79
Ibid
58
untuk Bank Umum Syariah (BUS), atau Modal kerja berupa Dana Usaha yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk Unit Usaha Syariah (UUS).80 Fungsi utama modal bank81 ada 3 (tiga) menurut Johnson dan Johnson diantaranya: 82 1. sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. 2. sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemeberian kredit, hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator untuk melakukan diversifikasi kredit. 3. modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada. Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan bank tidak mencapai rasio minimum yang diwajibkan.83 80
Ibid a). untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable danlikuidasi. b). untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. c). untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan guna menawarkan pelayanan bank d). sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat, (Bank Management, Text dan Cases, George H. Hempel, Alan B. Coleman and Donald G. Somonson,New York: John Wiley & Sons, 1986, h. 168-169). 82 Frank P. Johnson and Richard D. Johnson, Commercial Bank Management, (New York: The Dryden Press, 1985), h. 331-332 81
59
Penyertaan merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, ikut serta dalam perusahaan lain, penyelamatan kredit, mengendalikan perusahaan lain, menguasai pangsa pasar dan lain sebagainya. Penyertaan dapat dilakukan pada perusahaan baru, artinya perusahaan yang akan beroperasi maupun perusahaan (bank) yang sedang/sudah berjalan.84 Penyertaan saham oleh bank terhadap perusahaan (bank) lain menimbulkan hubungan antara bank yang menguasai/membeli saham dengan perusahaan (bank) yang dibeli sahaamnya. Hubungan ini sering diterjemahkan antara perusahaan induk (bank) dengan perusahaan (bank) anak. Bank tertentu sebagai perusahaan induk mengendalikan manajemen perusahaan (bank) anak. Perusahaan anak ini dari segi yuridis terlepas dari perusahaan induk, artinya perusahaan anak tersebut sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri, namun dari segi ekonomis perusahaan anak di bawah pengelolaan satu manajemen perusahaan induk. Perspektif akuntansi untuk penyertaan lebih menitikberatkan pada aspek ekonomis.85 Pada
perinsipnya
penyertaan
saham
dicatat
sebesar
harga
perolehannya. Harga perolehan adalah harga yang dibutuhkan untuk mendapatkan saham. Harga perolehan diperhitungkan dari harga beli ditambah biaya-biaya lain untuk memperoleh saham tersebut. Metode yang 83
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah 84 Taswan, Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah Edisi Revisi, h. 191 85 Ibid
60
digunakan untuk mencatat penyertaan yaitu metode harga perolehan (cost method) dan pencatatan dengan Equity method sebagai investasi yang melebihi 20 % saham pada perusahaan anak, jelas perusahaan induk (parent company) akan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan anak.86 Modal awal Bank DKI Syariah yang diberikan oleh bank konvensionalnya adalah Rp. 2.000.000.000,- untuk produk pembiayaan akan diberikan proporsi lebih besar untuk skim mudharabah, Bank DKI Syariah menargetkan dapat menghimpun DPK sebesar lebih dari Rp. 20.000.000.000,pembiayaan Rp. 3.000.000.000,- dan total aset Rp. 40.000.000.000.87
2. Bank Konvensional Yang Membuka Unit Usaha Syariah (UUS) Bank konvensional yang membuka unit usaha syariah (UUS) wajib memelihara dua rekening giro dalam rupiah, masing-masing satu rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS. Bagi bank konvensional yang berstatus bank devisa dan memiliki UUS, maka selain diwajibkan memelihara dua rekening giro dalam rupiah tersebut, wajib pula memelihara dua rekening giro dalam valuta asing (dolar Amerika Serikat) di Kantor Pusat Bank Indonesia.88 Bank Konvensional yang mengkonversi total menjadi bank umum syariah berbeda ketentuannya, disamping modal minimum sebesar Rp. 1
86
Ibid., h. 191-193 Company Profile, Bank DKI Syariah. h. 2 88 Bank Indonesia, Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, (Bank Indonesia: Februari 2000), h. 6 87
61
Triliun sesuai dengan PBI No. 7/35/PBI Tahun 2005 tertanggal 30 September 2005, BUS juga harus beroperasi tanpa menggunakan layanan office channeling dan aspek permodalan lebih independent tanpa campur tangan bank konvensional
Persentase Giro Wajib Minimum (GWM) Tanggal
Jumlah Harian Saldo Giro
Rata-rata DPK
Tanggal
Tanggal
1 s.d. 7
1 s.d. 7
16-23 bulan sebelumnya
8 s.d. 15
8 s.d. 15
24 s.d. akhir bulan sebelumya
16 s.d. 23
16 s.d. 23
1 – 7 bulan yang pertama
24 s.d. akhir bulan
24 s.d. akhir bulan
8 – 15 bulan yang sama
TABEL 4. Perhitungan Persentase GWM
Maraknya pertumbuhan perbankan syariah dimulai sekitar tahun 2000, setelah lahirnya UU No. 10 tahun 1998 yang salah satu pasalnya menyebut tentang bank dengan prinsip syariah, sebagai amandemen UU No. 7 tahun 1992 sesuai pada isi pembukaan latar belakang skripsi yang penulis paparkan. Setelah melihat banyaknya bank umum syariah (BUS) seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syariah lalu ekspansi ke daerah, BPD (dulu ; Bank Pembangunan Daerah) melihat potensi perbankan syariah ini di daerah masing-masing cukup menggiurkan. Perkembangan cabang BUS di daerah ini cukup baik, makin memberikan
62
stimulasi
BPD untuk membuka sendiri unit usaha syariah (UUS) pada
masing-masing BPD. Bank JABAR merupakan BPD pertama yang membuka unit usaha syariah (UUS) pada tahun 2000, dan 4 (empat) tahun kemudian pada awal triwulan 2004 Bank DKI juga membuka unit usaha syariah (UUS). Sejak semester 2004 hingga pertengahan 2007 ini sudah bertambah 12 BPD yang memiliki UUS yaitu BPD Riau, BPD Sumatera Utara, Aceh, BPD Kalsel,
NTB,
SUMSEL,
KALBAR,
DIY,
KALTIM,
Nagari
(SUMBAR), JATIM, dan Sulawesi Selatan. Dibukanya UUS pada 14 BPD ini melalui riset potensi pasar masing-masing daerah, disamping dukungan pemilik dalam hal ini Pemprov dan juga DPRD. Jumlah bank syariah dan jaringan kantor layanannya yang masih terbatas, 3 Bank Umum Syariah ditambah 23 unit usaha syariah (UUS). Adapun lembaga perbankan konvensional di Indonesia yang membuka unit usaha syariah (UUS) antara lain BNI-UUS, BRI-UUS, BTN-UUS, Bank IFIUUS, Bank Bukopin-UUS, Bank Danamon-UUS, BII-UUS, HSBC-UUS, LB Salam (Lipobank)-UUS, Bank Niaga-UUS, Permata-UUS, Bank DKI-UUS, dll serta 164 kantor layanan pada posisi Mei 2007 di dalam negeri (Indonesia).89
89
Rizqullah, Ketua Bidang Perbankan Masyarakat Ekonomi Syariah, Implementasi Sistem Ekonomi Islam dan Tantangannya, Artikel yang dimuat dalam Majalah Sharing, 15 th Ekonomi Islam di Indonesia (Majalah Ekonomi & Bisnis Syariah), Edisi Khusus 1 Tahun, 2007, h. 25
63
Tidak
terkecuali
industri
perbankan
global
berlomba-lomba
membuka unit usaha syariah dalam berbagai metode. Penduduk Muslim di Asia mencapai setengah dari populasi Muslim sedunia. HSBC Amanah salah satu bank internasional akan memisahkan layanan syariahnya di Malaysia. Unit usaha syariah akan dibuat menjadi lembaga keuangan tersendiri. Malaysia dianggap potensial untuk mengembangkan layanan syariah lantaran populasi Muslim dan pertumbuhan industri keuangan syariah yang leading untuk kawasan Asia. Untuk operasional tersebut, HSBC Amanah telah mengajukan permohonan ke bank sentral Malaysia. Layanan yang ditawarkan antara lain pengelolaan keuangan (wealth management), reksa dana, dan produk dana pension. Selanjutnya produk ini juga ditawarkan ke Indonesia, dan negara dengan populasi Muslim lainnya di Asia. Demikian dilontarkan Managing Director HSBC Mohamed Ross Mohd Din. Ekspansi HSBC Amanah ke Asia bersaing dengan Standard Chartered Plc, ABN Amro Holding, Allianz AG. Perkiraan lembaga pemeringkat Standard and Poor’s total aset mencapai 500 miliar $ US dan tumbuh diatas 10 % per tahun. Khusus di industri keuangan Islam, termasuk aset bank Islam, diperkirakan tumbuh menjadi 2,8 triliun tahun 2010 dibanding 1 triliun saat ini. Perkiraan itu dibuat oleh Islamic Financial Boar dan Islamic Developmnt Bank (IDB).90
90
Seluruh tulisan dalam uraian diatas disarikan dari beberapa literatur & artikel yang menjelaskan tentang perkembangan perbank syariah. Adapaun literature-literatur tersebut
64
B. Aspek Sarana dan Pelayanan i.Penerapan Kebijakan Sistem Office Channeling Program Office Channeling (OC) merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 30 Januari 2006. Office Channeling
merupakan layanan syariah di cabang konvensional. Tujuan
diadakan Office Channeling dalam rangka memperluas jaringan perbankan syariah di Indonesia yang saat ini masih kurang. Office Channeling adalah istilah yang digunakan Bank Indonesia (BI) untuk menggambarkan penggunaan kantor bank umum (konvensional) dalam melayani transaksitransaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki UUS. Landasan hukum adanya Office Channeling adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006, Bab. I Pasal 1 Ayat 20. Diberlakukannya sistem Office Channeling ini, diperkirakan akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan industri perbankan syariah di masa mendatang. Pertama, dengan diberlakukannya Office Channeling, tentu akan semakin memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi syariah. Kedua, dengan semakin mudahnya para nasabah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan perkembangan DPK akan semakin besar,91 dimana sebelumnya DPK Perbankan Syariah Hanya Rp.15,5 triliun pada antara lain: Bisnis Waralaba Islam, (Sharing: Majalah ekonomi Plus, Edisi 9 tahun, 1 Juli 2007), h. 39 91
AM. Hasan Ali, M. Nadratuzzaman Hosen, Tanya Jawab TJ Ekonomi Syariah, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, PKES, 2007), h. 68-39
65
Desember 2005. Menurut data statistic BI selama 2006 kantor hasil Office Channeling bertambah 456 buah dan berhasil mendongkrak peningkatan DPK sampai Rp. 21,8 triliun.92 Ketiga, Office Channeling bisa meningkatkan pangsa pasar (market share) perbankan syariah terhadap perbankan nasional.
1. Syarat Pembukaan Layanan Office Channeling Layanan Syariah dapat dibuka oleh Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS dengan persyaratan: 93 a. Dalam satu wilayah kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang syariah induknya. b. Dengan menggunakan pola kerjasama antar kantor cabang syariah induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu. c. Dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah. d. Memiliki pencatatan dan pembukaan terpisah dari kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah. e. Laporan keuangan layanan syariah, wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor cabang syariah induknya pada hari yang sama.
92
Sharing, Tren Hunian Islam, (Sharing, Majalah Ekonomi Plus), Edisi 8 tahun I - Juni 2007, h. 47 93 Upaya Meningkatkan Layanan Perbankan Syariah Melalui Office Channeling Layanan Syariah, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/858B13BI
66
2. Office Channeling Menurut Kaidah Fiqh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengibaratkan uang bagaikan cermin, cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Begitupun uang, uang bisa tidak punya harga namun uang dapat merefleksikan semua harga, yang sebelumnya penulis uraikan pada latar belakang skripsi ini Uang bisa dibuat dari benda apa saja, termasuk kulit unta, kata Umar Bin Khattab. Ketika benda itu ditetapkan sebagai mata uang sah, maka barang itu berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar, penyimpanan nilai dimana semua barang ditimbang dan dinilai aslinya Dalam ilmu Fiqh dikenal adanya ain dan dayn. Uang merupakan dayn, sementara bentuk fisik (material) dari uang itu sendiri disebut dengan ain. Dayn adalah nilai dari uang yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat seperti halnya hutang. Sementara ain adalah materi penyusun uang tersebut, misalnya kertas / logam. Jadi, ketika nasabah menyalurkan dananya melalui layanan Office Channeling di bank konvensional, yang tercampur adalah fisik / materi dari uang tersebut bukan nilainya. Atau jika dengan menggunakan analogi bahwa ketika nasabah menyetorkan dananya melalui layanan Office Channeling di bank maka uang tersebut merupakan dayn bagi bank. Dengan begitu yang diperhitungkan adalah nilai hutang bukan bentuk materi hutang tersebut. Uang yang digunakan sekarang ini, jika ditelusuri sejarah uang kertas, adalah dipersamakan dengan catatan berisi janji dari penerbit yang
67
menyatakan lembaran itu dapat ditukar dengan emas senilai nominal yang tertera pada era modern, kertas janji-janji tersebut, oleh bank disimpan dalam memori dan hard disk computer. Sehingga yang ada pada bank adalah sekedar catatan-catatan atau ingatan janji-janji saja. Dengan demikian karena uang pada bank bersifat abstrak dan tidak bersifat benda kimiawi, maka logika percampuran tersebut kurang tepat. Berdasarkan kaidah Fiqh diatas, berarti akses transaksi syariah dapat menggunakan jaringan ATM non syariah dan ATM Bersama, selain dapat juga dengan memanfaatkan fasilitas produk shar’e. Bank Muamalat yang dapat dibeli melalui kantor pos.94 Bank Mega Syariah Juga telah bergabung dengan jaringan ATM Bersama sejak awal tahun 2006 lalu, kemudian Jum’at 27 Juli 2007 bertempat di Menara Bank Mega lantai 3, dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) antara PT. Bank Syariah Mega Indonesia dengan PT. Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Prima dan Prima Debit. Dengan kerjasama ini, seluruh nasabah Bank Mega Syariah yang ada di 11 cabangnya, dapat leluasa bertransaksi di lebih dari 7.700 jaringan ATM Prima serta berbelanja lebih dari 23.000 merchant bertanda 94
Mengenai keraguan sebagian umat Islam Indonesia, apakah dengan adanya kerjasama dengan bank konvensional melalui Office Channeling akan terjadi percampuran antara yang halal dengan yang haram? Hal ini ditanggapi oleh Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, bahwa kerjasama antar bank syariah dan bank konvensional, seperti Office Channeling tidak melanggar prinsip syariah, karena ada teknologi yang mampu membuat dana itu benarbenar terpisah. Dengan teknologi tersebut, dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah dan itu sudah memenuhi sharia compliance. (Tanya Jawab Ekonomi Syariah, Karya AM. Hasan Ali, dan M. Nadratuzzaman Hosen, Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, PKES, 2007, h. 69)
68
Prima Debit.95 Dengan demikian jelas perhitungan standar akuntansinya berbeda.
2. Peranan Bank Indonesia Dalam Mesinergikan Office Channeling Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tentang kebijakan Office Channeling seperti yang telah penulis paparkan di atas, maka sejak 4 Mei 2007, layanan syariah (LS) atau Office Channeling (OC) diperluas oleh Bank Indonesia, tidak hanya disatu wilayah kerja kantor Bank Indonesia (BI), tetapi provinsi. Namun hal ini masih fleksibel, jika satu provinsi luasnya lebih kecil dari satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia (BI), OC bisa dilakukan. Ini memberi ruang lebih leluasa kepada UUS untuk mengembangkan sayap. Bank konvensional yang induknya memiliki UUS juga diwajibkan mencantumkan logo industri perbankan syariah / Islamic Banking (IB) di setiap kantornya, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang “Peraturan Atas Peraturan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional”.96 Dimana kebijakan tersebut merupakan revisi kebijakan serupa yang mengizinkan
95 96
Artikel, Press Release, Bank Syariah Mega Indonesia, 2007 Sharing, Tren Hunian Islam, Majalah Sharing, h. 47
69
UUS untuk menyalurkan pembiayaan melalui kantor cabang Office Channeling konvensional.97 Terbukti sinergi yang dilakukan Bank Indonesia tentang Office Channeling direalisasikan oleh BNI Syariah untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya, dengan dimilikinya total outlet Office Channeling sebanyak 148 unit per Desember 2006, Asset BNI Syariah naik dari Rp. 1,34 Triliun menjadi Rp. 1,6 Triliun. Penghimpunan DPK turut meningkat dari Rp. 856.6 Miliar menjadi Rp. 1,12 Triliun. Sementara pembiayaan bertumbuh dari Rp. 834,6 Miliar menjadi Rp. 1,13 Triliun.98 Berdasarkan data yang dikelola Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIU), sepuluh UUS terbesar memperlihatkan kenaikan aset 63,06 % Lonjakan aset lebih terlihat di bukukan UUS, terutama milik bank-bank berstatus perusahaan terbuka. Total aset UUS terbesar saat ini di pegang BNI, meski dari sisi pertumbuhan hanya meningkat 19,4 % menjadi Rp. 1,59 Triliun. Di bawah BNI, posisi aset UUS terbesar secara berurutan dipegang oleh Bank Niaga, Bukopin, Bank Jabar, dan Bank Danamon.99
3. Faktor Penghambat Akselerasi Perbankan Syariah100 a). Faktor Bank dan Manajerial
97
Abdullah Al Juffry, Kemitraan Positif Antar Bank Syariah dan Bank Konvensional, 25 Juli 2007, http://www.republika.co.id/koran. 98 BNI Perkuat Modal Divisi Syariah 300 M, 15 Februari 2007, http://www.ebursa.com/berita/content. 99 Aset Bank Syariah Melejit, 17 April 2007, www.cybernews.cbn.net.id 100 Sharing, 15 th Ekonomi Islam di Indonesia, h. 14
70
Masalah pokok dari pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sekarang ini antarbank syariah terjadi saling membajak staf yang dianggap professional. Banyak dari bank Muamalat dibajak untuk pindah ke bank lain mulai dari level officer, pimpinan cabang atau lainnya. Jika mereka yang pindah itu berprestasi maka perlu waktu untuk regenerasi staf dari bawah menggantikan posisi yang ditinggalkan. Dalam industri ini bisa berpengaruh. Para pegawai itu pindah karena mungkin posisi yang ditawarkan lebih baik. Pertumbuhan industri syariah juga dibayangi Non Performing Finance (NPF) yang sekarang naik. Tapi secara average nett masih di bawah 5 %. Karena bank yang baik harus memiliki risk management yang baik. Manajemen risiko yang baik itu banyak di bank konvensional. Sudah menjadi pendapat umum bahwa perbankan syariah menggunakan orang kelas dua karena tidak mampu membayar SDM terbaik. Kualitas dan kuantitas SDM bank syariah memang masih menjadi kendala.
b). Faktor Regulasi Permasalahan berikutnya adalah pajak. Investor dari luar negeri mau masuk apabila pajak berganda atau pajak pertambahan nilai (PPn) hilang. Mereka bermaksud membeli bank kecil untuk di konversi ke syariah dan setelah itu disuntik modal supaya mereka bisa masuk ke pembiayaan korporasi. Jika investor luar negeri masuk ke korporasi, pertumbuhan bank syariah bisa lebih cepat. Percepatan menjadi makin kencang.. Bank mau
71
masuk tapi mereka menunggu hingga peraturan pajak berganda hilang. Investor luar itu bisa masuk ke korporasi sehingga langsung besar. Tetapi hal ini tampaknya sudah mulai bisa teratasi pasalnya tanggal 28 Juni 2008 yang lalu DPR telah mengesahkan UU Perbankan Syariah untuk menjawab hal itu.
c). Faktor Masyarakat Dari beberapa penelitian terlihat masih ada keengganan dari masyarakat hijrah ke bank syariah karena keterbatasan layanan. Soal produk memang juga menjadi hambatan tapi tak terlalu besar, permasalahan yang utama pada masyarakat adalah mengenai persepsi masyarakat yang masih beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja. Bank Indonesia (BI) menyampaikan kepada DSN MUI agar bank syariah mengelola dana haji masyarakat. DSN sudah membuatkan surat kepada pihak terkait agar dana haji ditempatkan di bank syariah. Ini karena relatif baru masih kecil-kecil maka jaringan juga belum banyak jadi dianggap belum bisa kelola dana haji.
d). Faktor Bisnis Aset dan modal bank syariah dalam negeri masih kecil. Untuk masuk ke korporasi sekalipun ada mereka terbatas ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) yang 20 % dari modal. Jika modal bank syariah hanya Rp. 100.000.000.000,- berarti mereka hanya bisa membiayai Rp. 20.000.000.000,- itupun perlu analisa lebih lanjut. Hanya dua bank syariah
72
yang besar yakni Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, itupun masih kecil. Untuk masuk korporasi satu-satunya cara memang dengan sindikasi. Tapi dengan hanya beberapa bank dengan modal kecil ini juga masih sangat terbatas. Masing-masing bank pasti akan berfikir juga apakah mereka mampu, dan bisa masuk ke korporasi yang mungkin sekali masuk pembiayaan bosa Rp. 50.000.000.000,Jika Sukuk ada, maka terbuka alternatif pembiayaan bagi bank syariah selama sector riil belum terlalu bergerak. Sekarang karena tidak ada alternatif pembiayaan, maka jika ada tawaran pendanaan, bank cenderung menolak. Mereka tidak bisa masuk SBI dan hanya mengandalkan sector riil dan UKM. Dalam catatan Bank Indonesia (BI), FDR bank syariah mencapai 101 %, karena FDR adalah pembiayaan dibagi dana. Jika pembiayaan masuk, dana juga masuk. Sekarang bank menolak dana masuk yang besar karena instrument pelemparan tidak ada. Jika dana masuk dan pelemparan ada, FDR juga akan berjalan seimbang terus. Bank Indonesia (BI) akan terus membuat beerapa kebijakan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, dengan meloloskan perhitungan akuntansi untuk murabahah. Yang tadinya pukul rata sekarang untuk kepentingan industri ini menjadi proporsional, kemudian BI memberlakukan relaksasi sedikit terutama soal perhitungan pilar-pilar untuk
73
pemberian pembiayaan UKM, cukup satu pilar saja yaitu kemampuan bayar saja.101
101
Seluruh tulisan dalam uraian diatas dirangkum dari beberapa literatur yang menjelaskan tentang faktor kendala yang dihadapi bank syariah. Adapaun literature-literatur tersebut antara lain: 15 th Ekonomi Islam di Indonesia Sharing, (Majalah ekonomi dan bisnis syariah, Edisi Khusus 1 tahun, Oktober 2007), Prospek Industri Perbankan & Keuangan Indonesia 2007 (Majalah Infobank Analisis Strategi Perbankan & Keuangan outlook 2007, No. 332, November 2006, Vol XXVIII.)
74
BAB IV ANALISA PENYERTAAN MODAL DAN HASIL INTERPRETASI DATA OFFICE CHANNELING (OC)
3. Tingkat Modal Dengan Nilai Return On Investment (ROI) 1. Analisis Laporan Keuangan a). PT. Bank Bukopin (UUS)102 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 Neraca Periode: September 2008 dan 2007
A. AKTIVA 1. Kas 2. Giro Bank Indonesia 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 4. Penempatan Pada Bank Lain 5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/6. Surat Berharga Yang Dimiliki 7. PPAP Surat Berharga Yang Dimilki -/8. Piutang Murabaha 9. PPAP Piutang Murabaha -/10. Piutang Lainnya 11. PPAP Piutang lainnya -/12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 13. PPAP Pembiayaan -/14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima 15. Biaya Dibayar Dimuka
102
dalam milyar rupiah
01/09/08 10.823 18.647 62 -6 20 -200 577.464 -6.624 1.586 -14
01/09/07 6.591 17.874 2 115 -6 30 -300 325.301 -4.379 12 -1
147.767 -1.71 2.818 11.519
87.162 -815 1.754 12.704
Sumber data : Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Bank yang telah dipublikasi di media masa dan disampaikan kepada Bank Indonesia melalui media disket atau hasil cetakan/guntingan koran atau melalui e-mail. Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 Kepada Semua Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit usaha syariah di Indonesia perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. (www.bi.go.id)
75
16. Aktiva Tetap 17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/18. Aktiva Lain-lain JUMLAH AKTIVA B. PASIVA 1. Dana Simpanan Wadiah 2. Kewajiban Segera Lainnya 3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS) 4. Kewajiban Kepada Bank Lain
9.134 -6.292 2.356 787.33
8.673 -4.918 2.045 483.812
145.064 871
77.976 2.993
20.027
317
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan
51
6. Kewajiban Lain-lain
362.126
111.645
7. Dana Investasi Tidak Terikat
245.751
234.632
a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah b.1. Rupiah b.2. Valuta Asing 8. Saldo Laba (Rugi) JUMLAH PASIVA
633 245.118 245.118
234.632 234.632
13.491 787.33
5.249 483.812
01/09/08
01/09/07
44.764 14.506 1.604 6.429 67.303
33.82 10.974 1.741 3.672 50.207
5.925 11.667
6.185 14.413
17.592
20.598
49.711
29.609
2.184 4.364 4.673 9.249 5.677
1.642 1.757 4.461 7.67 3.701
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266 Laba/Rugi Periode: September 2008 dan 2007
POS – POS A. Pendapatan Operasional 1. Margin Murabahah 2. Bagi Hasil Mudharabah 3. Bonus 4. Pendapatan Operasional Lainnya B. Jumlah Pendapatan Operasional C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tidak terikat -/1. Bank 2. Bukan Bank 3. Bank Indonesia D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat F. Beban Operasional 1. Bonus Wadiah 2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 3. Beban Administrasi & Umum 4. Beban Personalia 5. Beban Lainnya
76
G. Jumlah Beban Operasional H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih I. Pendapatan Non Operasional J. Beban Non Operasional K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan
26.147 23.564 19 10.092 -10.073 13.491
19.231 10.378 129 5.258 -5.129 5.249
TABEL 5. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank Bukopin (UUS)
Dari analisa laporan keuangan neraca dan rugi/laba PT. Bank Bukopin UUS) di atas maka dapat dilihat nilai return on investment (ROI) dimana ROI adalah teknik analisa secara menyeluruh (komprehensip) untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi bank. Return On Investment (ROI) itu sendiri adalah salah satu bentuk dari ratio profitabilitas untuk dapat mengukur kemampuan bank dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya agar menghasilkan keuntungan, dimana rumus ROI adalah:
ROI = Laba Bersih x 100 % Total Aktiva = 13.491 x 100 % 787.33 = 17 % Dengan demikian nilai return on investment (ROI) menunjukan angka yang masih layak, bahwa atas setiap Rp. 1,- investasi, bank memperoleh laba sebesar Rp. 0,17,- atau 17 % apabila diasumsikan rata-rata ROI 17 % 5 kali maka mencapai angka 85 % mendekati angka 100 % dimana ekuivalensi 15 %
77
b). PT. Bank Permata, Tbk (UUS)103 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BANK PERMATA Tbk PERMATA BANK TOWER I JL.SUDIRMAN KAV.27 JAKARTA Telp. 021-5237899 , 5237999 dahulu PT BANK BALI, Tbk s/d OKTOBER 2002 Neraca dalam milyar rupiah Periode: September 2008 dan 2007 dalam milyar rupiah 01/09/08 01/09/07
POS - POS A. AKTIVA 1. Kas 2. Giro Bank Indonesia 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 4. Penempatan Pada Bank Lain 5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/6. Surat Berharga Yang Dimiliki 7. PPAP Surat Berharga Yang Dimilki -/8. Piutang Murabaha 9. PPAP Piutang Murabaha -/10. Piutang Lainnya 11. PPAP Piutang lainnya -/12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 13. PPAP Pembiayaan -/14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima 15. Biaya Dibayar Dimuka 16. Aktiva Tetap 17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/18. Aktiva Lain-lain JUMLAH AKTIVA B. PASIVA 1. Dana Simpanan Wadiah 2. Kewajiban Segera Lainnya 3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS) 4. Kewajiban Kepada Bank Lain 5. Surat Berharga Yang Diterbitkan 6. Kewajiban Lain-lain 7. Dana Investasi Tidak Terikat a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah b.1. Rupiah b.2. Valuta Asing 8. Saldo Laba (Rugi) JUMLAH PASIVA
103
Ibid
12.754 66.488 70
9.326 32.601
82.357 -824 873.4 -17.65 92.257
74.927 -749 335.523 -14.311
12.574 -3.663
14.999 -4.014
48 1.432 -750 5.841 1,194,264
4 856 -415 3.278 452.025
79.482 7.687
32.75 2.395
706 250.476 822.232
169.961 251.2
84.276 737.956 667.596 70.36 33.681 1,194,264
46.592 204.608 204.608 -4.281 452.025
78
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BANK PERMATA Tbk PERMATA BANK TOWER I JL.SUDIRMAN KAV.27 JAKARTA Telp. 021-5237899 , 5237999 dahulu PT BANK BALI, Tbk s/d OKTOBER 2002
Laba/Rugi Periode: September 2008 dan 2007
dalam milyar rupiah
POS - POS 01/09/08 01/09/07 A. Pendapatan Operasional 1. Margin Murabahah 62.904 15.946 2. Bagi Hasil Mudharabah 6.199 4.606 3. Bonus 8.551 459 4. Pendapatan Operasional Lainnya 17.047 6.507 B. Jumlah Pendapatan Operasional 94.701 27.518 C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tidak terikat -/1. Bank 3.922 7 2. Bukan Bank 32.321 11.042 3. Bank Indonesia D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil 36.243 11.049 E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor 58.458 16.469 dana investasi tidak terikat F. Beban Operasional 1. Bonus Wadiah 904 19 2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 10.172 13.28 3. Beban Administrasi & Umum 1.255 1.079 4. Beban Personalia 6.394 4.93 5. Beban Lainnya 5.619 1.44 G. Jumlah Beban Operasional 24.344 20.748 H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih 34.114 -4.279 I. Pendapatan Non Operasional 441 J. Beban Non Operasional 874 2 K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih -433 -2 L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan 33.681 -4.281 TABEL 6. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank Permata(UUS)
Kemudian dari analisa laporan keuangan neraca dan rugi/laba PT. Bank Permata (UUS) di atas, maka dapat dilihat nilai return on investment (ROI) dimana rumus ROI adalah: ROI = Laba Bersih x 100 % Total Aktiva 33.681_ x 100 % 1,194,264 = 28 % =
79
Dengan demikian nilai return on investment (ROI) menunjukan angka yang sangat layak, bahwa atas setiap Rp. 1,- investasi, bank memperoleh laba sebesar Rp. 0,28,- atau 28 % apabila diasumsikan rata-rata ROI 28 % 4 kali maka mencapai angka 112 % melebihi angka 100 % dimana ekuivalensi >12 %
c). PT. Bank DKI (UUS)104 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING) Neraca Periode: September 2008 dan 2007 POS - POS A. AKTIVA 1. Kas 2. Giro Bank Indonesia 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 4. Penempatan Pada Bank Lain 5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/6. Surat Berharga Yang Dimiliki 7. PPAP Surat Berharga Yang Dimilki -/8. Piutang Murabaha 9. PPAP Piutang Murabaha -/10. Piutang Lainnya 11. PPAP Piutang lainnya -/12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 13. PPAP Pembiayaan -/14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima 15. Biaya Dibayar Dimuka 16. Aktiva Tetap 17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/18. Aktiva Lain-lain JUMLAH AKTIVA B. PASIVA 1. Dana Simpanan Wadiah 2. Kewajiban Segera Lainnya 3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS) 4. Kewajiban Kepada Bank Lain
104
Ibid
dalam milyar rupiah
01/09/08
01/09/07
1.303 15.058
771 13.006 5.1
4.894 -49 5 -40 255.213 -4.776 30.815
4 -40 60.479 -2.267 19.728
214.667 -3.458 136
70.063 -701 33
2.833 -840 43.972 564.728
1.322 -580 5 170.919
22.118 4.586
18.623 980
559
80
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan 6. Kewajiban Lain-lain 7. Dana Investasi Tidak Terikat a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah b.1. Rupiah b.2. Valuta Asing 8. Saldo Laba (Rugi) JUMLAH PASIVA Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING) Laba/Rugi Periode: September 2008 dan 2007 POS - POS A. Pendapatan Operasional 1. Margin Murabahah 2. Bagi Hasil Mudharabah 3. Bonus 4. Pendapatan Operasional Lainnya B. Jumlah Pendapatan Operasional C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tidak terikat -/1. Bank 2. Bukan Bank 3. Bank Indonesia D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat F. Beban Operasional 1. Bonus Wadiah 2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 3. Beban Administrasi & Umum 4. Beban Personalia 5. Beban Lainnya G. Jumlah Beban Operasional H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih I. Pendapatan Non Operasional J. Beban Non Operasional K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan
388.037 136.538 39.331 97.207 97.207
26.735 120.333 25.325 95.008 95.008
12.89 564.728
4.248 170.919
01/09/08
01/09/07
17.081 16.348 448 12.304 46.181
7.16 5.292 123 4.913 17.488
149 7.299
65 4.157
7.448
4.222
38.733
13.266
7.804 9.6 628 5.914 2.256 26.202 12.531 363 4 359 12.89
213 3.65 184 4.417 557 9.021 4.245 4 1 3 4.248
TABEL 7. Laporan Keuangan Neraca & Laba/rugi PT. Bank DKI (UUS)
81
Yang terakhir dari analisa laporan keuangan neraca dan rugi/laba PT. Bank DKI (UUS) di atas, maka dapat dilihat nilai return on investment (ROI) dimana rumus ROI adalah:
ROI = Laba Bersih x 100 % Total Aktiva = 12.89_ x 100 % 564.728 = 22,8 %
Dengan demikian nilai return on investment (ROI) menunjukan angka yang layak, bahwa atas setiap Rp.1 investasi, bank memperoleh laba sebesar Rp. 0,228 atau 22,8 % apabila diasumsikan rata-rata ROI 22,8 % 4 kali maka mencapai angka 91,2 % hampir mendekati angka 100 % dimana ekuivalensi 8,8 % Dari analisa return on investment (ROI) unit usaha syariah (UUS) keseluruhan, bahwa rata-rata bank syariah diatas bila dapat mempertahankan ROI nya bahkan lebih, maka bukan tidak mungkin akan mampu melakukan spin off 100 % atau mengkonversi secara total menjadi bank umum syariah (BUS), karena sebelumnya BI, melalui PBI No. 7/35 Tahun 2005 tertanggal 30 September 2005 menurunkan modal minimal bank umum syariah jadi Rp 1 triliun dari Rp 3 triliun sebelumnya. Dengan diturunkannya modal awal, bank syariah di Indonesia memiliki peluang untuk dapat tumbuh cepat.
82
4. Tingkat Optimalisasi Strategi Sistem Office Channeling Data 2007 105 Tabel interpretasi data ini disajikan dalam bentuk table persentase distribusi frekuensi analisa data yang diwakili 30 orang responden sebagai ilustrasi populasi yang merupakan studi terdahulu, untuk mengetahui gambaran umum mengenai nasabah dan respon nasabah yang menggunakan layanan office channeling (OC) BNI Syariah, yaitu dengan menggunakan rumus:
P=
F x 100 % N
Keterangan : P = persentase F = frekuensi n = jumlah sample
1. Profil Responden Profil responden digambarkan melalui jenis kelamin usia, pendidikan terakhir, penghasilan perbulan, pekerjaan, dan agama. Tentunya responden yang merupakan nasabah BNI Syariah di Kantor Cabang Utama (KCU) Melawai Raya yang menggunakan sarana dan layanan office channeling OC.
105
Seluruh hasil riset penelitian optimalisasi penggunaan office channeling merupakan hasil riset studi pendahuluan yang diolah kembali dengan judul (Respon Nasabah Pengguna Layanan Office Channeling BNI Syariah, Zainatussirti, 2008 )
83
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase Perempuan 12 40 Laki-laki 18 60 Jumlah 30 100 Gambaran Responden Berdasarkan Usia N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase 18-25
3
10
26-32 33-39
8 11
26.67 36.67
40-46 47-52
5 3
16.66 10
Total
30
100
Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase SD/SDI/Sederajat 0 0 SLTP/Tsanawiyah/Sederajat 0 0 SLTA/MA/Sederajat D III/D II/ D I S1
3 8 17
10 26.66 56.67
S2
2 30
6.67 100
Total
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase Pelajar/Mahasiswa 1 3.33 Petani 0 0 Pedagang Wiraswasta
2 4
6.67 13.33
Karyawan swasta PNS/TNI Lainnya
15 7 1
50 23.33 3.34
84
30
Total
Keterangan Islam Kristen
100
Gambaran Responden Berdasarkan Agama N = 30 Frekuensi Persentase 30 100 0 0
Hindu Budha
0 0 30
Total
0 0 100
Gambaran Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase < Rp. 500.000 1 3.33 Rp.500.000 – Rp. 2.000.000 > Rp. 2.000.000 Total
14 15 30
46.67 50 100
Gambaran Responden Berdasarkan Motiv (alasan) Menabung di Bank Syariah N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase Memahami bank syariah adalah bank yang sesuai 8 26.67 dengan ajaran Islam Adanya opini bagi hasil /return lebih menguntungkan 5 16.67 Mematuhi fatwa MUI bahwa bunga bank (konvensional) haram Sekedar ikut-ikutan
9
30
4
13.33
Karena terpengaruh oleh lingkungan (keluarga, teman, dan kerabat)
4
13.33
Total
30
100
Gambaran Responden Berdasarkan opini bagi hasil bank syariah N = 30
85
Keterangan
Frekuensi
Persentase
Sama saja dengan konvensional
9
30
Lebih menguntungkan bagi hasil
10
33.33
Lebih menguntungkan bunga
4
13.34
Tidak Tahu
7
23.33
Total
30
100
TABEL 8. Gambaran/Profil Responden & Persentase Distribusi Frekuensi
2. Respon Nasabah Terhadap Layanan Office Channeling (OC) Berikut ini adalah bambaran jawaban responden yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi table analisis. Peraturan yang dikeluarkan BI melalui PBI No. 8/3/2006 mengenai diperbolehkannya bank konvensional yang telah memiliki UUS membuka layanan OC N = 30
Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas
Frekuensi 0 0 1
Persentase 0 0 3.33
Sangat puas
18 11
60 36.67
Total
30
100
Ragu-ragu/tidak tahu Puas
Descriptive Statistics
Regulasi BI dalam PBI No. 8/3/2006 Valid N (listwise)
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
30
3
5
4.37
615
30
TABEL 9. Persentase Distribusi Frekuensi office channeling (OC) tentang No.8/3/PBI/2006
86
Mean berada pada angka 4,37 mendekati angka 4 (puas) dalam skala likert, mediannya
berada pada nilai 4,00 masih pada angka 4. Berarti
peraturan BI dalam PBI No. 8/3/2006 memenuhi standar penilaian untuk aspek regulasi layanan.
Peraturan BI dalam PBI No. 9 Tahun 2007 sebagai revisi dari peraturan sebelumnya yaitu office channeling diperbolehkan melayani pembiayaan syariah N = 30
Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu
Frekuensi 0
Persentase 0
0 3
0 10
27 0 30
90 0 100
Puas Sangat puas Total
TABEL 10. Persentase Distribusi Frekuensi office channeling (OC)
Dengan adanya peraturan BI PBI No. 9 Tahun 2007 mengenai office channeling melayani pembiayaan yang sebelumnya hanya terfokus pada pengumpulan DPK saja, nasabah menyambut positif. 90 % puas, dan hamper seluruh nasabah puas dengan aturan baru yang lebih memudahkan akses keuangan masyarakat terutama dalam hal pembiayaan.
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Regulasi BI dalam PBI No. 9 Tahun 2007
30
3
4
3.90
305
Valid N (listwise)
30 TABEL 11. Descriptive Statistics No.9/PBI/2007
87
Angka mean 3.90 (mendekati nilai 4) artinya rata-rata nasabah puas dengan keluarnya peraturan baru ini dan bank telah memenuhi aspek penilaian nasabah dilihat dari regulasi layanan. Beroperasinya layanan office channeling di bank konvensional N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 0 0 4 26 30
Persentase 0 0 0 13.33 86.67 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Operasional OC Di Bank Konvensional
30
4
5
4.87
346
Valid N (listwise)
30
TABEL 12. Descriptive Statistics operasional (OC) diBank Konvensional
Mean berada pada nilai 4,87 mendekati nilai 5 (skala sangat setuju). Rata-rata nasabah sangat setuju dengan beroperasinya OC atau layanan syariah di bank konvensional, sehingga bank dapat mengakomodir kebutuhan seluruh nasabah akan jasa keuangan. Kemudahan prosedur dalam memperoleh layanan OC BNI Syariah di kantor BNI Melawai N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase Sangat tidak mudah 0 0 Tidak mudah 1 3.33 Ragu-ragu/tidak tahu 0 0 Mudah 18 60 Sangat mudah 11 36.67 30 100 Total
88
Descriptive Statistics
Kemudahan prosedur layanan office channeling (OC)
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
30
2
5
4.30
651
30
Valid N (listwise)
TABEL 13. Descriptive Statistics Kemudahan prosedur layanan OC
Mean mendekati angka 4 (skala mudah). Berarti layanan ini tidak terlalu berbelit-belit atu mudah dan bank memenuhi aspek keandalan reliability. Kepuasan terhadap kecepatan akses bertransaksi dengan layanan OC BNI Syariah
N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 0 0 19 11 30
Persentase 0 0 0 63.33 36.67 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Kecepatan akses transaksi
30
4
5
4.37
490
Valid N (listwise)
30 TABEL 14. Descriptive Statistics Kecepatan akses transaksi
Dari angka mean 4,73 rata-rata responden menjawab puas dengan kecepatan akses transaksi melalui layanan OC ini. Dengan demikian bank telah memenuhi aspek yang mempengaruhi penilaian nasabah terhadap kualitas layanan dilihat dari segi keandalan realibility.
89
Kepuasan terhadap teknologi dalam layanan OC N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 0 4 21 5 30
Persentase 0 0 13.33 70 16.67 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Teknologi layanan Office Channeling
30
3
5
4.03
556
Valid N (listwise)
30
TABEL 15. Descriptive Statistics Teknologi layanan office channeling (OC)
4,03 angka mean mendekati 4 menunjukan bahwa bank telah memenuhi satu lagi aspek keandalan reliability. Kepuasan terhadap tanggapan bank atas keluhan atau klaim dari nasabah N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 0 0 7 23 30
Persentase 0 0 0 23.33 76.67 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Tangapan bank terhadap klaim
30
4
5
4.77
430
Valid N (listwise)
30
TABEL 16. Descriptive Statistics Tanggapan bank terhadap klaim
90
Angka mean 4,77 mendekati skala 5 (sangat puas). Berarti BNI mampu menanggapi keluhan nasabah, dan bank dianggap telah memenuhi aspek cepat tanggap responsiveness. Kecepatan merespon keluhan atau keinginan nasabah N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 1 0 20 9 30
Persentase 0 3.33 0 66.67 30 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Kecepatan bank menanggapi keluhan
30
2
5
4.23
626
Valid N (listwise)
30
TABEL 17. Descriptive Statistics Kecepatan bank menanggapi keluhan
Kepuasan nasabah juga ditunjukkan oleh angka mean pada table sebesar 4,23 atau mendekati skala 4 yang artinya rata-rata nasabah puas dengan respon bank, dan bank memenuhi criteria penilaian nasabah aspek cepat tanggap responsiveness. SDM Konvensional ikut melayani office channeling N = 30 Keterangan Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu-ragu/tidak tahu Setuju Sangat setuju Total
Frekuensi 0 3 16 11 0 30
Persentase 0 10 53.33 36.67 0 100
91
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
SDM Konvensional
30
2
4
3.43
679
Valid N (listwise)
30
TABEL 18. Descriptive Statistics SDM Konvensional melayani office channeling (OC)
rata-rata nasabah masih ragu dengan kemampuan SDM konvensional yang melayani OC dengan nilai mean 3,43 mendekati skala 3 atau ragu-ragu. Dengan demikian bahwa bank belum dapat memenuhi aspek kepastian assurance. Keyakinan terhadap bank bahwa dana anda akan disalurkan pada usaha yang halal
N = 30 Frekuensi 0 0 0 15 15 30
Keterangan Sangat tidak yakin Tidak yakin Ragu-ragu/tidak tahu Yakin Sangat yakin Total
Persentase 0 0 0 50 50 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Penyaluran dana pada usaha halal
30
4
5
4.50
509
Valid N (listwise)
30
TABEL 19. Descriptive Statistics Penyaluran dana pada usaha halal
Jika dilihat mean 4,50 di mana antara nasabah yakin dan sangat yakin berada pada posisi imbang. Ini tetap menunjukkan keyakinan nasabah kepada
92
bank akan dana yang mereka setorkan. Bank telah memenuhi aspek kepastian assurance dalam layanan OC ini Kepercayaan terhadap bank bahwa dana tidak akan bercampur jika bertransaksi dengan office channeling (OC) N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase Sangat tidak percaya 0 0 Tidak percaya 0 0 Ragu-ragu/tidak tahu 1 3.34 Percaya 19 63.33 Sangat percaya 10 33.33 30 100 Total Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Percampuran dana syariah dan konvensional
30
3
5
4.30
535
Valid N (listwise)
30
TABEL 20. Descriptive Statistics Penca,puran dana syariah dan konvensional
Bahwa dana rekening syariah dan konvensional tidak akan bercampur dalam transaksi ini, dapat dilihat dari 63,33 % nasabah percaya dan 33,33 % nasabah sangat percaya. Artinya secara universal nasabah percaya terhadap kapabilitas bank yang menjalankan OC Tangapan anda terhadap kemampuan karyawan OC dalam menawarkan produk syariah di BNI Cabang Melawai N = 30 Keterangan Frekuensi Persentase Sangat tidak puas 0 0 Tidak puas 0 0 Ragu-ragu/tidak tahu 0 0 Puas 15 50 Sangat puas 15 50 30 100 Total
93
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Keramahan Pegawai Bank
30
4
5
4.53
507
Valid N (listwise)
30 TABEL 21. Descriptive Statistics Keramahan pegawai bank
Nilai mean 4,53 mendekati skala 5 (sangat puas) bahwa rata-rata nasabah sangat puas dengan keramahan pegawai bank. Bank mampu memenuhi aspek penilaian nasabah dilihat dari segi empati emphaty. Prinsip Mengenal Nasabah N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 0 0 13 17 30
Persentase 0 0 0 43.33 56.67 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Prinsip mengenal nasabah
30
4
5
4.57
504
Valid N (listwise)
30 TABEL 22. Descriptive Statistics Prinsip mengenal nasabah
Rata-rata responden menjawab sangat puas dengan sikap empati karyawan OC BNI Syariah di KCU Melawai Raya, dengan nilai mean 4,75 mendekati 5.
94
Lay out BNI Cabang Melawai yang menyediakan office channeling (OC) N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 0 0 8 22 30
Persentase 0 0 0 26.67 73.33 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Lay Out Bank
30
4
5
4.73
450
Valid N (listwise)
30 TABEL 23. Descriptive Statistics Lay out bank
Mean pada posisi 4,73 mendekati skala 5 (sangat puas), bahwa ratarata nasabah mengaku puas dengan kenyamanan suasana atau lay out yang dihadirkan oleh BNI KCU Melawai Raya, berarti bank telah memenuhi aspek berwujud tangibles. Penampilan karyawan yang menangani layanan OC di BNI Melawai N = 30 Keterangan Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu-ragu/tidak tahu Setuju Sangat setuju Total
Frekuensi 0 17 0 11 2 30
Persentase 0 56.66 0 36.67 6.67 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
95
Penampilan karyawan bank untuk layanan OC
30
Valid N (listwise)
30
2
5
2.93
1.112
TABEL 24. Descriptive Statistics Penampilan karyawan bank untuk layanan OC
Mean menunjukan 2,93 pada skala mendekati 3 (ragu-ragu atau tidak tahu). Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah menuntut kesesuaian pelayanan sesuai syariat Islam. Dengan demikian bank pada dasarnya belum memenuhi seluruh aspek tangible dari penampilan karyawan. Ketersediaan fasilitas fisik N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 0 0 16 14 30
Persentase 0 0 0 53.33 46.67 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Ketersediaan fasilitas fisik
30
3
5
4.27
640
Valid N (listwise)
30 TABEL 25. Descriptive Statistics Ketersediaan fasilitas fisik
Nasabah rata-rata puas dengan fasilitas fisik di BNI KCU Melawai Raya, dan bank telah memenuhi criteria dari aspek tangibles yaitu ketersediaan fasilitas fisik, dengan terlihat angka mean 4,27 yang mendekati skala 4 atau skala puas
96
Pengenaa fee atau biaya administrasi N = 30 Keterangan Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu-ragu/tidak tahu Setuju Sangat setuju Total
Frekuensi 0 0 6 23 1 30
Persentase 0 0 20 76.67 3.33 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Fee / biaya administrasi
30
3
5
3.83
461
Valid N (listwise)
30 TABEL 26. Descriptive Statistics Fee/ biaya administraasi
Mean berada pada posisi 3,83 mendekati skala 4 (setuju), berarti nasabah menerima dengan pengenaan fee yang dikenakan pada layanan office channeling, berarti pula bank telah memenuhi aspek penilaian nasabah terhadap kualitas layanan yaitu biaya cost. Tanggapan nasabah terhadap bagi hasil dalam layanan office channeling N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu Puas Sangat puas Total
Frekuensi 0 0 0 23 7 30
Persentase 0 0 0 76.67 23.33 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
97
30
Bagi Hasil Valid N (listwise)
4
5
4.23
430
30 TABEL 27. Descriptive Statistics Bagi hasil
Bagi hasil 30 BNI Syariah melalui office channeling direspon dengan puas oleh nasabahnya dengan angka mean 4,23 masih berada dalam skala 4 (puas). Tanggapan nasabah terhadap letak strategis BNI Cabang Melawai yang melayani OC
N = 30 Keterangan Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu-ragu/tidak tahu Setuju Sangat setuju Total
Frekuensi 0 1 0 23 6 30
Persentase 0 3.33 0 76.67 20 100
Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Letak Strategis bank
30
2
5
4.13
571
Valid N (listwise)
30 TABEL 28. Descriptive Statistics Letak strategis bank
Nilai mean 4,13 mendekati skala 4 artinya rata-rata nasabah setuju bahwa letak BNI KCU Melawai ini strategis, memenuhi aspek penilaian nasabah dari criteria lokasi bank. Keamanan dan kenyamanan lokasi N = 30 Keterangan Sangat tidak puas Tidak puas Ragu-ragu/tidak tahu
Frekuensi 0 0 0
Persentase 0 0 0
98
Puas Sangat puas Total
6 24 30 Descriptive Statistics Minimum Maximum
N Kenyamanan dan keamanan lokasi Valid N (listwise)
20 80 100
4
30
Mean
Std. Deviation
4.80
407
5
30 TABEL 29. Descriptive Statistics Kenyamanandan keamanan lokasi
Dengan angka mean 4,80 mendekati skala 5 (sangat puas). Artinya rata-rata nasabah menyatakan sangat puas dengan keamanan dan kenyamanan lokasi bank.
3. Interpretasi Data Analisis Interpretasi data analisis ini digambarkan berdasarkan variasi jawaban responden dari besarnya nilai mean dan standar deviasi. Semakin besar deviasi semakin besar pula variasi jawaban yang terjadi. Sebaliknya semakin kecil deviasi semakin kecil besarnya variasi (jawaban cukup merata). Berikut adalah table statistic deskriptif untuk 21 jawaban responden. Mean N = 30 No.
Pertanyaan
N
Min
Max
Mean
1.
Penampilan Petugas OC
30
2
5
2.93
2.
Petugas Oc dari bank konvensional
30
2
4
3.43
3.
Pengenaan fee/administrasi
30
3
5
3.83
4.
PBI No. 9 Tahun 2007
30
3
4
3.90
5.
Kecanggihan teknologi
30
3
5
4.03
6.
Letak strategis bank
30
2
5
4.13
7.
Bagi hasil
30
4
5
4.23
8.
Kepercayaan tidak ada percampuran dana syariah & konvensional
30
3
5
4.30
99
9.
Kecepatan menanggapi keluhan
30
2
5
4.23
10.
Ketersediaan fasilitas fisik
30
3
5
4.27
11.
Kemudahan prosedur
30
2
5
4.30
12.
Kecepatan akses transaksi
30
4
5
4.37
13.
PBI No. 8/3/2006
30
3
5
4.37
14.
Keyakinan penyaluran dana pada usaha halal
30
4
5
4.50
15.
Pengetahuan SDM OC terhadap produk syariah
30
4
5
4.50
16.
Keramahan karyawan
30
4
5
4.53
17
Prinsip mengenal nasabah
30
4
5
4.57
18.
Lay out ruangan
30
4
5
4.73
19.
Tanggapan atas klaim
30
4
5
4.77
20.
Kenyamanan dan keamanan lokasi
30
4
5
4.88
21
Operasional OC di BNI KCU Melawai
30
4
5
4.87
#
Valid N (listwise)
30 68
103
89.67
N
Min
Max
Std Deviation
TOTAL TABEL 30. Interpretasi Data Analisis
Standar deviasi No.
Pertanyaan
1.
Penampilan Petugas OC
30
2
5
1.112
2.
Petugas OC dari bank konvensional
30
2
4
679
3.
Kemudahan prosedur
30
2
5
651
4.
Ketersediaan fasilitas fisik
30
3
5
640
5.
Kecepatan menangani keluhan
30
2
5
626
6.
PBI No. 8/3/2006
30
3
5
615
7.
Letak strategis bank
30
2
5
571
8.
Kecanggihan teknologi
30
3
5
556
9.
Kepercayaan tidak ada percampuran dana syariah & konvensional
30
3
5
535
10.
Keyakinan penyaluran dana pada usaha halal
30
4
5
509
11.
Pengetahuan SDM OC terhadap produk syariah
30
4
5
509
12.
Keramahan karyawan
30
4
5
507
13.
Prinsip mengenal nasabah
30
4
5
504
14.
Kecepatan akses transaksi
30
4
5
490
15.
Pengenaan fee/ administrasi
30
3
5
461
100
16.
Lay out ruangan
30
4
5
450
17. 18. 19.
Tanggapan atas klaim Bagi hasil Kenyamanan dan keamanan lokasi
30 30 30
4 4 4
5 5 5
430 430 407
20.
Operasional OC di BNI KCU Melawai
30
4
5
346
21
PBI No. 9 Tahun 2007
30
3
4
305
#
Valid N (listwise)
30 68
103
11.333
TOTAL TABEL 31. Standar Deviasi
101
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Mengacu pada analisis hasil penelitian terapan dari berbagai sumber yang penulis peroleh, ada beberapa kesimpulan yang menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang terjabar pada bab I dan seluruh isi skripsi ini antara lain: 1. Bank konvensional sangat berperan untuk saat ini terhadap perkembangan bank syariahnya yang berbentuk unit usaha syariah (UUS), dari segi partisipasi modal dan pelayanan office channeling (OC) 2. Perkembangan perbankan syariah dari sisi modal tumbuh sangat signifikan dengan nilai ROI masing-masing 17 %, 28%, dan 22,8 % menunjukan angka yang layak diatas cost of capital dengan adanya layangan office channeling (OC). 3. Strategi Bank Indonesia untuk mendorong perkembangan perbankan syariah yaitu dengan mesinergikan penerapan
office channeling (OC)
yang dibuat dalam bentuk kebijakan PBI No. 8/3/2006 mengenai diperbolehkannya bank konvensional yang telah memiliki UUS membuka layanan office channeling (OC) dan Peraturan BI dalam PBI No. 9 Tahun 2007 sebagai revisi dari peraturan sebelumnya yaitu office channeling diperbolehkan melayani pembiayaan syariah. dengan hasil analisis nilai mean 4,00 s/d 4,88 pada skala 4 dan 5 rata-rata menunjukan kategori
102
memuaskan dan sangat puas dalam segala aspek, sehingga mendorong perkembangan / petumbuhan industri perbankan syariah
B. Saran 1. Bank syariah yang bersifat unit usaha syariah (UUS) diharapkan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meraih kepercayaan masyarakat dengan terus mengoptimalisasikan layanan office channeling. 2. Dengan partisipasi modal dari bank konvensional yang relatif kecil bank syariah (UUS) harus lebih terus meningkatkan kinerja keuangannya dan pembiayaan, agar meraih persentase nilai return on investment (ROI) di atas cost of capital. 3. BI, melalui PBI No. 7/35 Tahun 2005 tertanggal 30 September 2005 menurunkan modal minimal bank umum syariah jadi Rp 1 triliun dari Rp 3 triliun sebelumnya. Dengan menurunkan modal awal, diharapkan bank syariah di Indonesia tumbuh cepat karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum terlayani oleh bank syariah lantaran minimnya jaringan. 4. Perlu ditanyakan tujuan peraturan baru tentang penurunan modal minimal bank umum syariah menjadi Rp 1 triliun. Bila aturan itu ditujukan untuk mengarahkan agar UUS di spin off, hal tersebut terlalu jauh. UUS terbesar saat ini, BNI Syariah, asetnya baru mecapai Rp 1,3 triliun dengan modal masih di bawah Rp 500 miliar. Untuk spin off masih jauh, apalagi ketiga bank diatas.
103
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an, Al-Karim., Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, Edisi Terjemah, 1989 Al-Qardhawi Yusuf, Dr., Bunga Bank Haram, terjemahan oleh, Dr. setiawan Budi Utomo, Jakarta, Abbar Media Eka Saran, cet. 4, 2003 Ali Hasan AM, dan M. Nadratuzzaman Hosen, Tanya Jawab Ekonomi Syariah, Jakarta, Pusat Komunikasi Ekonomi Syaria, PKES, cet. 1, 2007 Amalia Euis, M.Ag, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer), Jakarta, Pusaka Asatruss, cet –1, April, 2005 Antonio Muhammad Syafi’i, M.Ec, Bank syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institut, 2003 -------, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta, Alvabet, November, 2000 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi I, 2007 Atmaja Setia Lukas, M.Sc., Drs, Manajemen Keuangan, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, Edisi Revisi Aziz Amin, M, H., Dr., Ir., Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Buku I & II, Jakarta, Penerbit Bangkit, cet-2, 1992 Aziz Dahlan Abdul, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997 Bank Indonesia Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta, Bank Indonesia, 2006 -------, Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, Bank Indonesia, 2000 -------, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta, Bank Indonesia, Juni, 2005
104
Bank Muamalat Indonesia, Laporan 2003, Jakarta Bank Muamalat Indonesia Chaniago Arifin A, Drs., Christian Toweula dkk, Ekonomi, Bandung, Angkasa Bandung, cet-1, 1995 Gilbert, J.W., Dikutip oleh Muh, Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996 Hardini Sriani, S.S., dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah dilengkapi penjelasan singkat dan perbandingan dengan Bank Konvensional, Bandung, Penerbit Marja, cet-1, 2007 Hasibuan Malayu, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, Bumi Aksara, 2001 Hempel George H, Alan B. Coleman and Donald G. Somonson, Bank Management, Text and Cases, New York, John Wiley & Sons, 1986 Idroes Ferry N, dan Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan Dalam konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, cet-I, 2006 Johnson Frank P and Richard D. Johnson, Commercial Bank Management, New York, The Dryden Press, 1985 Kamal Mustafa, Wawasan Islam dan Ekonomi (sebuah bunga rampai), Jakarta, lembaga penerbit FE. UI, 1997 Karim Azwar Adiwarman, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta, Karim Business Consulting, 2001 Kasmir, SE., M., Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Lubis Indra Jaya, Sumber Dana dan Penggunaan Dana Serta Teknik Perhitungan Pembagian Laba Rekening Tidak Terbatas Bank Syariah Manan Muhammad Abdul, Ekonomi Islam : Teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam), diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1993 Mauludi Ali AC., MA., Statistika I Penelitian Ekonomi Islam Dan Sosial, Jakarta, Prima Heza Lestari, Edisi I, cet-1, Maret 2006
105
Muslich Mohamad, S.E., M.B.A. Manajemen Keuangan Modern, Jakarta, Bumi Aksara, cet.-1, 2007 Perwaatmadja Karnaen, MPA., Drs., H dan H. M. Syafi’i Antonio,M.Ec, Apa Dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, cet-1, 1992 Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum B. Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1985 Saeed Abdullah, Islamic Banking and interest: A Study of the Prohibition of Riba Its Contemporery Interpretation, Leiden, EJ Brili, 1996 Saefuddin Ahmad M., Ekonomi dan Masyarakat dalam Persfektif Islam, Jakarta, Rajawali Press, Edisi, 1, cet-1, 1987 Salimdan Peter & Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, Modern English Press, Edisi 1, 1991 Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta, FE UI, 1999 Sjahdeini Remy Sutan, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalm Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999 Sumitro Warhum, Asas–Asas Perbankan Islam dan Lembaga–Lembaga Terkait, (Asuransi Takaful dan BMUI), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet-1, 1996 Suyatno Thomas, etal Kelembagaan Perbankan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, cet-3, 1999 Taswan, M.Si., SE., Akuntansi Perbankan, Transaksi Dalam Valuta Rupiah, Semarang, UPP AMP YKPN, Edisi Revisi, 2003
