Luas Wilayah 12.778 Ha / 127,78 km² (2,18% dari luas Bali)
Terdiri dari 4 Kecamatan, 27 Kelurahan
Desa
dan 16
Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2015 sekitar 880.600 jiwa. *BPS Kota Denpasar
Semangat untuk meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Denpasar dimulai melalu upaya perubahan paradigma Aparatur (Reformasi Birokrasi)
BIROKRAT DILAYANI
SEWAKA DHARMA
BIROKRAT MELAYANI
Paradigma Yang berkembang
• Gratifikasi
di masyarakat : • Berbelit-belit
• Penyalahgunaan
• Mahal • Waktu tidak jelas • Persyaratan Tidak Jelas
kewenangan
DIPERLUKAN UPAYA PENCEGAHAN
Pelayanan Publik Kewajiban Pemerintah Metode dan Prosedur disesuaikan dengan harapan dan keinginan publik Legitimasi bagi Usaha Kecil dan Menengah Salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut MOU
antara BPK, KPK,
MENPAN, BPKP dan Pemkot Denpasar (No. 188.45/03/HK/2006, No 107/D.IV/08/2006
tanggal 14 Agustus 2006 dan No. 415.4/01/PKS/Pem/2009, No. SKB/15/D.IV.PAN/8/2009 tanggal 26 Agustus 2009) Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government), peningkatan kualitas pelayanan publik dan perubahan paradigma birokrasi dari dilayani menjadi melayani. Maksud dan Tujuan : Mewujudkan Lembaga One Stop Service dimana pelayanan berbagai jenis perijinan dapat diurus dalam satu tempat dengan memegang prinsip transparansi baik dalam hal mekanisme, persyaratan, waktu dan biaya.
SEKBERYANDU •Kep Walikotamadya KDH Tk. II Denpasar No. 524 Tahun 1998 •Masih adanya loket pelayanan perijinan di Kantor Walikota
UNIT PELAYANAN TERPADU •Perwalikota No. 3 Tahun 2006 •Menyelenggarakan 11 Bidang Perijinan •Hanya sebagai penerima berkas permohonan perijinan, proses masih ada di SKPD terkait
DINAS PERIJINAN
BPPTSP & PM
•Perda No. 6 Tahun 2007 •Perda Nomor 2 Tahun 2009 ttg Perubahan Perda No. 7 Tahun 2008 ttg Dinas Daerah •Menyelenggarakan 81 jenis Perijinan •ISO 9001:2008 •ONE STOP SERVICE (OSS) •Penyederhanaan pelayanan perijinan •Adanya front office dan back office •Berbasis Informasi Teknologi
•Perda No. 14 Tahun 2012 ttg Perubahan Kedua Atas Perda No. 8 Tahun 2008 ttg Lembaga Teknis Daerah •Masa Transisi, berbagai regulasi masih mengacu pada Dinas Perijinan •Penambahan fungsi Penanaman Modal
PENYELENGGARAAN • Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Perijinan yang meliputi pemberian, penolakan, pembatalan, dan pencabutan ijin
JUMLAH IJIN • Jumlah pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan BPPTSP & PM sebanyak 105 jenis ijin
KEWENANGAN • Proses penyelenggaraan pelayanan perijinan sepenuhnya dilakukan oleh BPPTSP & PM mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan penandatanganan ijin.
BPPTSP & PM melayani 105 jenis ijin yang meliputi perijinan di bidang : kesehatan, pariwisata, bangunan, pekerjaan umum, perindustrian dan perdagangan serta lingkungan hidup
Sepuluh jenis perijinan dari 105 jenis ijin yang volume layanan tertinggi sejak terbentuknya PPTSP adalah :
IMB, SITU / HO, SIUP PO, SIUP PT, SIUP CV, Perubahan Fungsi IMB, Persetujuan Prinsip Membangun, Balik Nama IMB, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
1. Informasi Jelas Melalui media Website, Papan Pengumuman, Loket Informasi 2. Persyaratan Pasti 2. Janji Layanan Pasti 3. Biaya Retribusi Pasti : Biaya Retribusi sesuai Perda Perhitungan Retribusi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perijinan Simulasi Retribusi melalui media Website
4. Mekanisme/Prosedur Pelayanan Perijinan Pasti : Semua kegiatan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Perijinan
Pengecekan Status Permohonan Ijin via media Website / SMS Gateway
5. Membatasi Pertemuan dengan Pemohon : Adanya sekat antara Front Office dan Back Office
Penggunaan Teknologi Akses Sidik Jari untuk masuk ke ruangan Back Office Penggunaan
layanan
Sistem
Informasi
Perijinan
Online
untuk
Perpanjangan/Daftar Ulang Pemohon melakukan pengajuan permohonan secara online, Tim Lapangan tidak perlu melakukan pengecekan ke lapangan. Pengajuan Permohonan Sistem Paket untuk beberapa Layanan Perijinan Adanya layanan Loket Pengajuan Permohonan oleh Pemohon langsung / tanpa kuasa. Himbauan larangan gratifikasi melalui media Website maupun melalui Tata Tertib Permohonan Perijinan
Front Office
Back Office
Informasi dan Pengaduan
Tim Lapangan
Advice Planning Pemohon CSO
Kasubid Pelayanan Kasubid Vertap Kabid Pelayanan
Entry Data
Sekretaris
Keterangan : : Alur Berkas
: Alur Informasi : Alur Penolakan Berkas
Loket Pengambilan Kepala Badan
Informasi dan Pengaduan
• Informasi dan Persyaratan, Pengambilan Formulir • Pemberitahuan Penolakan • Penerimaan Pengaduan Pemohon
Advice Planning
• Info Tata Ruang • Konsultasi Gambar
CSO
• Pemeriksaan Kelengkapan Berkas (Konsultasi) • Pendaftaran, memberikan Tanda Terima Berkas Kepada Pemohon
Entry Data
• Entry Data Pemohon ke dalam Data Base • mencetak Blanko Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Lembar Kendali
Loket Pengambilan
• • • •
Pemberitahuan Ijin Terbit Via SMS Gateway Penerimaan Bukti Pembayaran dari Bank (BPD) Penyerahan Sertifikat Ijin Komentar Layanan / IKM
Tim Lapangan
1. Melakukan Pengecekan Lapangan untuk Ijin-ijin yang memerlukan Survey Tim Lapangan 2. Pengecekan untuk klarifikasi kesesuaian Dokumen Administrasi dengan Fakta Lapangan
Kasubid Pelayanan
melakukan analisa dan merekomendasikan apakah berkas perijinan diproses atau ditolak
Kasubid Verifikasi dan Penatapan
melakukan verifikasi, penetapan retribusi; Pencetakan Sertifikat Ijin/Surat Penolakan dan lampirannya, Pencetakan SKRD, Pencetakan Surat Pemberitahuan Pembayaran/ Pengambilan Ijin dan Kuisioner IKM; dan Paraf Sertifikat Ijin. Paraf sertifikasi ijin /surat penolakan serta Tanda Tangan Gambar (Khusus
Kepala Bidang Pelayanan Bidang 1)
Daftar Ulang
• Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar • Difokuskan untuk perpanjangan perijinan dengan dengan ketentuan apabila usaha tersebut tidak mengalami perubahan kepemilikan, perubahan lokasi maupun perluasan tempat usaha.
Pelayanan Perijinan Sistem Paket
• Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket • Permohonan beberapa jenis ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku • Mempersingkat waktu, mengurangi persyaratan dan mengurangi pengecekan lapangan • Jenis Ijin : • Ijin Prinsip Usaha dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) • Situ/HO dengan Ijin Operasional, Contohnya : Paket SITU/HO, SIUP/TDP, TDG
Layanan One Day Service (ODS)
• Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/255/HK/2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi. • Pelayanan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi diberikan untuk SIUP dan TDP perorangan dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Surat Ijin Kerja Perawat, Surat Ijin Kerja Perawat Gigi, Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen, Legalisir Ijin.
Sertifikasi ISO 9001 : 2008
• Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang bermutu, Badan PPTSP dan Penanaman Modal Kota Denpasar dari Tahun 2011 telah melaksanakan sistem manajemen mutu ( ISO 9001 : 2008 ) dan terus diperbaharui
Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service) • Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/45/HK/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)
Legalitas kegiatan usaha
Akses Permodalan, pemenuhan sapras dan SDM
Produk, barang dan jasa yang dihasilkan mampu diterima dipasaran
Eksistensi dan mampu bersaing serta sejajar dengan kegiatan usaha lainnya
• Pelayanan perijinan keliling (mobile service) diberikan untuk SIUP dan TDP perorangan dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) • Sosialisasi ke Pasar dan Kecamatan di Kota Denpasar
ke
E - Office • Sistem Informasi Surat menyurat digunakan untuk mempermudah pencarian data terkait Surat Masuk maupun Surat Keluar.
SMS Gateway • Memberikan informasi Cek Status, Pemberitahuan ijin telah terbit serta info biaya yang dikenakan dan Pemberitahuan ijin yang ditolak melalui Media SMS
KETIK : IJIN(SPASI) NO.REGISTRASI PENDAFTARAN KIRIM KE :
0812 46 744000
• Memberikan informasi posisi berkas pemohon dan memberikan informasi transparansi biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon. • Saat ini sudah dikembangkan dengan menambahkan pada aplikasi PRO DENPASAR+ (Pelayanan Rakyat Online Denpasar)
Pengecekan Ijin Melalui Website
Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan perijinan
• Mengacu kepada amanat UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik • Agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan • Terintegrasi dengan ProDenpasar dan ProDenpasar+
Perijinan Online
• Layanan Perijinan Online ditujukan untuk memberi kemudahan dalam megajukan permohonan Perpanjangan/Daftar Ulang Ijin melalui media online (Internet).
Counter Pemohon Langsung Tanpa Kuasa
• Layanan Perijinan Counter Pemohon Langsung ditujukan untuk pemohon yang secara langsung mengurus ijinnya tanpa kuasa, dengan counter ini pemohon mendapatkan prioritas pemrosesan berkas
16,000 14,000
12,794
12,650
11,718
12,000
10,000
14,245
13,694
9,895
9,474 8,403
8,000
11,072
12,505 10,561
11,331
11,244
12,037
9,343 7,882
6,000 4,000 2,000
2,730 755
1,106
1,031
1,337
2008
2009
2010
2011
1,300
2012
1,865
1,855
0 Jumlah Permohonan Ijin
Ditolak
2013
2014
Jumlah Ijin Terbit
2015
Target dan Realisasi Retribusi 2008
2009
2010
2011
Retribusi
6.066.023.510
5.137.856.117
Target
3.798.000.000
4.338.000.000 5.038.000.000 6.538.000.000
2012
2013
8.755.921.274 7.250.814.858 16.874.331.112 18.928.997.071
10.544.000.000 16.162.558.148
2014
2015
21.735.053.150
27.318.738.224
19.009.000.000
20.298.000.000
Rp30,000,000,000.00 Rp25,000,000,000.00 Rp20,000,000,000.00
Retribusi
Rp15,000,000,000.00
Target
Rp10,000,000,000.00 Rp5,000,000,000.00 Rp2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
84.00 82.04
82.00 79.90
80.00
79.21 78.48
78.00 76.63
76.58
2010
2011
76.00 74.06
74.28
2008
2009
74.00
72.00
70.00 2012
Rata-rata Nilai SKM
2013
2014
2015
BPPTSP & PM KOTA DENPASAR
BPD BALI Loket Pembayaran Perijinan langsung ke BPD Bali
Pengiriman Surat Pemberitahuan Ijin Terbit
PDAM KOTA DENPASAR Layanan Air Bersih setelah memiliki IMB
PERMASALAHAN
SOLUSI
Regulasi yang terkait dengan pelayanan perijinan perlu dilengkapi dan dievaluasi
Percepatan evaluasi dan penetapan peraturan Daerah atau Perwali mendahului Perda
Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait perijinan (mendirikan bangunan dan atau berusaha sebelum memiliki ijin)
Meningkatkan Sosialisasi
Sertifikat pemecahan dari kavling-kavling telah terbit tanpa melalui Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan BPN terkait pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
Kualitas dan Kuantitas SDM terbatas dibandingkan volume layanan perijinan sebanyak 105 jenis ijin Melaksanakan Bintek, In House Training, sehingga janji layanan belum terpenuhi secara Peningkatan Wawasan dan Magang maksimal.
