BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kabupaten Kulon Progo terbentuk pada tanggal 15 Oktober 1951. Kabupaten ini merupakan wilayah paling barat di Daerah Istimewa Yogyakarta (barat dari Sungai Progo) dengan luas wilayah sekitar 58.627,512 ha (586,28 km²). Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa dan 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.827 rukun warga, dan 4.478 rukun tetangga. Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentase kemiskinan 23,32% menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011. Pada tahun tersebut, di wilayah Kulon Progo tercatat 111.756 jiwa yang masih dibawah garis kemiskinan atau 34.089 KK. Angka kemiskinan di Kabupaten pimpinan dr. Hasto Wardoyo, SP.OG(K) mulai beranjak turun pada tahun 2013. Pada tahun 2013 angka kemiskinan turun menjadi 22,5% menurut data Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Data tersebut terdiri dari KK sangat miskin sebesar 6,37% dan KK miskin sebesar 16,17%. Pada tahun 2014 angka kemiskinan di Kulon Progo tercatat dibawah 20% yaitu pada kisaran 16,74%. Data ini terdiri dari KK dengan status sangat miskin sebesar 4,12% dan miskin sebesar 12,62%. Data menurut jumlah KK teridri dari jumlah KK sangat miskin adalah 5.074 KK dan miskin 17.971 1
KK, sedangkan KK yang lain masuk dalam daftar hampir miskin dan tidak miskin. Pada tahun 2015, menurut data Bappeda Kabupaten Kulon Progo angka kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu hanya sebesar 13,1% saja. Hal tersebut berarti selama kurun waktu satu tahun, Kabupaten Kulon Progo berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 3%. Data tahun 2015 tersebut terdiri dari KK berstatus sangat miskin berada pada angka 4,14% dan miskin pada angka 8,97%. Data menurut jumlah KK terdiri dari KK sangat miskin adalah 5.950 KK dan miskin 12.884 KK. KK lainnya masuk dalam daftar hampir miskin dan tidak miskin. Keberhasilan penurunan angka kemiskinan tersebut tak lepas dari berhasilnya kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk sebuah program yang dinamakan “Bela Beli Kulon Progo”. Ikrar program “Bela Beli Kulon Progo” ini dicanangkan pada tanggal 25 Maret 2013 di Alun-Alun Wates, Kulon Progo. Program ini merupakan gerakan yang mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat Kulon Progo untuk membela daerahnya sendiri dengan cara membeli produk-produk lokal asli buatan Kulon Progo. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Aryadi, MM, Kabag Humas dan TI Kulon Progo pada tanggal 30 Desember 2016: “Tujuan dari program “Bela Beli Kulon Progo” ini adalah sebagai pondasi menghadapi MEA, sebagai ketahanan dibidang ekonomi, sandang, papan, dan pangan, sehingga diharapkan angka kemiskinan di
2
Kulon Progo dapat menurun seperti apa yang diharapkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan di Kulon Progo”
Awal peluncuran program “Bela Beli Kulon Progo” ini memberikan poin - poin utama, diantaranya penetapan Batik Gebleg Renteng sebagai batik khas Kulon Progo dan himbauan agar Batik Gebleg Renteng ditetapkan sebagai salah satu seragam Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan seluruh siswa siswi dari Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di lingkungan Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan tersebut berhasil mendongkrak kerajinan batik di Kulon Progo dari semula hanya 2 sentra industri batik menjadi 50 sentra industri batik dan seribu pengrajin yang awalnya bekerja di Yogyakarta kini memilih bekerja di Kulon Progo. Selain itu, setiap PNS Kulon Progo dihimbau untuk membeli beras “SEHAT” Kulon Progo minimal 10kg/orang setiap bulannya. Bagi seluruh warga masyarakat Kulon Progo juga dihimbau untuk mengkonsumsi beras produksi dari petani lokal Kulon Progo, sehingga akan menguntungkan petani lokal yangmana beras hasil petani lokal juga tidak kalah kualitasnya. Pemerintah juga meluncurkan merk air minum kemasan dengan nama AirKU (Air Kulon Progo) yang airnya diambil dari mata air daerah Kulon Progo dan diolah oleh PDAM Tirta Binangun Kulon Progo. Apabila dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kulon Progo melakukan rapat, wajib untuk menggunakan produk lokal, seperti menggunakan air mineral
3
merek AirKU sebagai minuman dan jajanan tradisional Kulon Progo sebagai pilihan jenis makanannya. Keberhasilan program “Bela Beli Kulon Progo” ini telah diakui oleh banyak pihak yang dibuktikan dengan diterimanya berbagai penghargaan untuk program “Bela Beli Kulon Progo”. Salah satu penghargaan yang barubaru ini diterima adalah penghargaan Beli Indonesia Award Panji Cakra Buana 2016 yang digelar oleh Indonesian Islamic Business Forum (IIBF). Program “Bela Beli Kulon Progo” dinilai mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo dengan salah satu bukti nyata turunnya angka kemiskinan di wilayah tersebut dan mampu menumbuhkan rasa bangga akan keunggulan produk dalam negeri. Selain itu, pada tahun 2015 “Bela Beli Kulon Progo” berhasil meraih Silver Regional Marketing Awards yang digelar oleh Kemendagri dan DPD RI. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap daerah kreatif dan inovatif dalam pertumbuhan ekonomi 2015. Sukses program “Bela Beli Kulon Progo” ini tak bisa dilepaskan dari peran Humas (Hubungan Masyarakat) Kabupaten Kulon Progo. Peranan Humas Kulon Progo dalam kebijakan ini adalah melakukan kampanye public relations program “Bela Beli Kulon Progo” kepada seluruh elemen masyarakat agar pesan dari program “Bela Beli Kulon Progo” ini dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat, sehingga tujuan akhir kampanye berupa dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tersebut dapat tercapai. 4
Strategi kampanye Humas Pemerintah Kulon Progo dalam program “Bela Beli Kulon Progo” adalah melakukan publikasi dengan gencar dan terus menerus. Tujuan dari publikasi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai spirit program “Bela Beli Kulon Progo, yaitu membela dengan membeli produk lokal. Publikasi yang dilakukan ini bekerjasama dengan berbagai media, baik media massa cetak, media elektronik, maupun media online. Publikasi melalui media massa cetak dilakukan dalam bentuk iklan dan advetorial pada surat kabar lokal DIY, seperti Harian Bernas, Harian Jogja, Sindo, Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, dll. Publikasi media elektronik bekerjasama dengan stasiun televisi lokal TVRI dengan format talkshow. Acara talkshow tersebut ditayangkan setiap hari kamis ganjil (dalam sebulan ada 2 kali acara talkshow). Publikasi media online melalui website Kabupaten Kulon Progo, www.kulonprogokab.go.id
dan
website setiap SKPD di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Publikasi juga dilakukan melalui Majalah Binangun yaitu majalah yang diproduksi oleh Humas Kulon Progo. Kegiatan kampanye public relations yang dilakukan Humas Kulon Progo ini akan terus berlanjut untuk memberikan pemahaman mengenai spirit “Bela Beli Kulon Progo”, yaitu bela dan cintai Kulon Progo dengan membeli produk lokal asli buatan masyarakat Kulon Progo.
5
Keberhasilan Humas Kulon Progo melalui strategi kampanye public relations terhadap kebijakan program “Bela Beli Kulon Progo” menjadikan program tersebut populer dikalangan masyarakat, didukung masyarakat, dan masyarakat ikut berkontribusi didalam program “Bela Beli Kulon Progo”. Kontribusi masyarakat ini baik sebagai produsen maupun konsumen. Program tersebut juga berdampak positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kulon Progo yang berarti tingkat kemiskinan di wilayah Kulon Progo menurun. Meskipun strategi kampanye tersebut belumlah sempurna, akan tetapi sejauh ini melalui strategi kampanye inilah, sehingga menjadikan program “Bela Beli Kulon Progo” populer dan berdampak positif bagi wilayah Kulon Progo. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui strategi kampanye public relations yang dilakukan Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam program “Bela Beli Kulon Progo”, sehingga program ini dapat berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 program ”Bela Beli Kulon Progo” secara resmi dilaunching oleh Bupati Kulon Progo, Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dan pada tahun berikutnya, yaitu 2014, 2015, dan 2016 memberikan dampak positif dengan berhasil menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, pada tahun 2015 dan 2016 program “Bela Beli Kulon Progo” ini mendapatkan penghargaan sebagai bukti pengakuan keberhasilan program tersebut dijalankan.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah strategi kampanye public relations Humas Kabupaten Kulon Progo dalam program “Bela Beli Kulon Progo” periode 20132016?
2.
Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Humas Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan kampanye program “Bela Beli Kulon Progo”?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi kampanye public relations yang diterapkan Humas Kabupaten Kulon Progo pada kebijakan program “Bela Beli Kulon Progo” di wilayah Kabupaten Kulon Progo periode 2013-2016 dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kegiatan kampanye tersebut, serta cara mengatasinya.
D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, penulis membagi manfaat penelitian menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.
7
1.
Manfaat Teoritis Diharapkan hasil penelitian akan menambah bahan referensi bagi peneliti, khususnya penelitian dalam ranah ilmu komunikasi konsentrasi PR (Public Relations) yaitu pada kajian Humas Pemerintah.
2.
Manfaat Praktis a.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Hasil
penelitian
diharapkan
dapat
memberikan
rekomendasi/saran kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terutama Subbag Humas dalam melaksanakan kampanye program “Bela Beli Kulon Progo” dan penyampaian informasi kepada masyarakat Kulon Progo. b.
Bagi peneliti Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep ilmu komunikasi khususnya ilmu PR (Public Relations) yaitu pada kajian Humas Pemerintah yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
E. Kajian Teori 1.
Humas Pemerintah a.
Definisi Humas Pemerintah Hubungan
masyarakat
(Humas)
didalam
lembaga
pemerintahan (departemen, lembaga non-departemen, Badan
8
Usaha Milik Negara/ BUMN) merupakan suatu keharusan dalam hal fungsional demi menunjang tugas humas dalam rangka penyebaran informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatankegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat (Rachmadi, 1992: 77). Perbedaan paling pokok antara humas non-pemerintah dengan humas di instansi pemerintahan (humas pemerintah) adalah humas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tak ada unsur komersial. Humas pemerintah lebih menekankan kepada pelayanan publik dan peningkatan pelayanan publik. Humas pemerintah juga bertugas dalam hal advertising (promosi) untuk mendukung kegiatan sosialisasi kebijakankebijakan pemerintah. Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan melaksanakan
mengenai
kebijakan
tugas-tugas
atau
dan
aktivitas
dalam
kewajiban-kewajiban
kepemerintahannya (Nilasari, 2012: 73-74). Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kulon Progo, yaitu program “Bela Beli Kulon Progo”. Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan kampanye dengan cara publikasi guna menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut.
9
Dasar pemikiran mengenai humas pemerintah menurut H. Frazier Moore dalam bukunya “Hubungan Masyarakat; Prinsip, Kasus, dan Masalah” (2000: 131) berlandaskan dua fakta dasar, sebagai berikut : Pertama
: masyarakat punya hak untuk mengetahui.
Oleh sebab itu, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kedua
: adanya kebutuhan dari para pejabat untuk
menerima saran dan masukan dari masyarakat dan dukungan dari masyarakat. Diharapkan melalui proses komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dapat tercapai suatu pengertian satu sama lain yang positif. Rosady Ruslan dalam bukunya “Manajemen Humas dan Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi” (2002: 325) memberikan penjelasan mengenai definisi humas dalam pemerintahan, yaitu : “Humas pemerintah merupakan suatu alat atau saluran (The PR as tools or channels of government publication) untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya (wayang kulit atau wayang golek dan lain sebagainya)”.
Menurut definisi diatas, humas pemerintah berperan sebagai alat dari pemerintah untuk menyebarkan informasi mengenai
10
kebijakan-kebijakan
pemerintah.
Dalam
memenuhi
peran
tersebut, maka humas pemerintah bekerjasama dengan media guna memperlancar penyampaian informasi tersebut. Sama halnya dengan Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memperlancar strategi kampanye program “Bela Beli Kulon Progo” ditunjang dengan publikasi pada berbagai media, baik media cetak, elektronik, online (website), serta pemasangan baliho atau spanduk. Sam Black (dalam Effendy, 1992: 37) mengklasifikasikan humas
menjadi
government)
dan
“humas “humas
pemerintahan pemerintahan
pusat” daerah”
(central (local
government). 1)
Hubungan masyarakat pemerintahan pusat Humas pemerintahan pusat dapat dijelaskan bahwa humas pada departemen-departemen mempunyai dua tugas. Pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai. Kedua,
menerangkan
perundang-undangan,
dan
mendidik
peraturan,
dan
publik hal-hal
tentang yang
bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Selain itu, bertugas untuk menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang dijalankan. Dari penjelasan tersebut,
11
terlihat
bahwa
humas
pemerintah
pusat
diberikan
kedudukan yang cukup tinggi dengan wewenang dan fungsi menasehati pimpinan departemen. 2)
Hubungan masyarakat pemerintahan daerah Pada hakikatnya humas pemerintahan daerah sama dengan
humas
pemerintahan
pusat
dalam
hal
pengorganisasian dan mekanisme kerja.
b.
Tujuan Humas Pemerintah Cutlip, Center, dan Broom dalam bukunya “Effective Public Relations” (2006: 466) menjabarkan mengenai tujuh tujuan humas pemerintahan, yaitu : 1)
Menginformasikan konstituen mengenai segala aktifitas lembaga pemerintah,
2)
Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah (misal: voting, curbside recycling) serta program yang berkaitan dengan peraturan (misal: kewajiban menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok),
3)
Mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan dan melaksanakan program yang telah ditetapkan (misal: sensus,
program
pengawasan
keamanan
lingkungan,
kampanye penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana),
12
4)
Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah (misal: menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik kepada pembuat keputusan),
5)
Mengelola informasi internal (misal: menyiapkan newsletter organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi untuk karyawan),
6)
Menjalin hubungan baik dengan media (misal: menjaga hubungan dengan pers lokal, sebagai saluran untuk menjawab semua pertanyaan media, memberi tahu pers tentang organisasi, praktiknya dan kebijakannya),
7)
Membangun komunitas dan bangsa (misal: menggunakan kampanye kesehatan publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik lainnya dan mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan).
Menurut penjelasan diatas, humas pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan untuk memberikan informasi
kepada
masyarakat,
sehingga
masyarakat
ikut
berpartisipasi dalam upaya membangun daerah dan bangsanya. Hal tersebut selajan dengan apa yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam kampanye program “Bela Beli Kulon Progo. Kampanye tersebut dilakukan melalui
13
publikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kulon Progo mengenai kebijakan baru pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dapat terjalin demi suksesnya kebijakan tersebut untuk memajukan daerah Kulon Progo, meningkatkan taraf kesejahteraan warga Kulon Progo, dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Menurut Sam Black dalam Effendy (1992: 39-40), ada empat tujuan utama humas pemerintahan daerah, yakni : a)
To keep citizens informed of the council’s policy and its day-by-dayactivities (memelihara penduduk agar paham mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari),
b)
To give them opportunity of expressing views on important new projects before final decisions are taken by the council (memberi
kesempatan
kepada
masyarakat
untuk
menyatakan pandangannya mengenai proyek baru yang bersifat penting sebelum lembaga mengambil keputusan), c)
To enlighten citizens on the way in which the systems of local government works and to inform them of their rights and
responsibilities,
(memberi
penerangan
kepada
masyarakat mengenai cara kerja pemerintah daerah dan memberi informasi tentang hak dan kewajiban mereka),
14
d)
To promote a sense of civic pride (meningkatkan rasa bangga sebagai warga negara).
c.
Fungsi Humas Pemerintah Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Humas
dan
Manajemen
Komunikasi”
(1998:
299-300)
memaparkan fungsi pokok humas pemerintah di Indonesia pada dasarnya yaitu : 1)
Mengamankan kebijaksanaan pemerintah,
2)
Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi
mengenai
kebijaksanaan
hingga
program-
program kerja secara nasional kepada masyarakat, 3)
Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif
dalam
menjembatani
kepentingan
instansi
pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, 4)
Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan kemanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
15
Menurut
Rachmadi
(1992:
82)
humas
pemerintah
mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)
Membina dan menyelenggarakan publikasi dan penerangan,
2)
Membina
dan
menyelenggarakan
hubungan
dengan
masyarakat melalui pers dan media lainnya, 3)
Mengadakan
analisis
dan
evaluasi
berita
dan
menyampaikan rekomendasi, 4)
Menyelenggarakan dokumentasi atas kegiatan-kegiatan departemen.
d.
Tugas Humas Pemerintah Humas dalam bidang pemerintahan bertugas dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan dengan anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya agar berjalan dengan baik. Humas pemerintah tak sekedar membangun dan mempertahankan citra departemen pada lingkungannya sendiri, akan tetapi juga diharuskan dapat mencerminkan citra pemerintah serta citra dari negara dan bangsanya di mata masyarakat maupun dunia internasional (Sularso, 2006: 26). Menurut Dimock dan Koening dalam Nilasari (2012: 74), secara umum tugas dari humas pemerintah sebagai berikut : 1)
Berupaya untuk memberikan penerangan atau informasi kepada
masyarakat
16
tentang
pelayanan
masyarakat,
kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya, 2)
Mampu
menanamkan
keyakinan/kepercayaan
serta
mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perlaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, serta menjaga kestabilan dan keamanan nasional, 3)
Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan
dalam
melaksanakan
tugas
serta
kewajibannya masing-masing.
Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya memberikan
penerangan
mengenai
kebijakan
Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat melalui kegiatan kampanye pada program “Bela Beli Kulon Progo”. Kegiatan ini melalui publikasi lewat menjangkau
seluruh
berbagai media, sehingga dapat
lapisan
masyarakat.
Tujuan
dari
terjangkaunya seluruh lapisan masyarakat ini agar kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat didukung oleh masyarakat
dan
masyarakat
pembangunan wilayahnya.
17
ikut
berpartisipasi
dalam
Rachmadi dalam bukunya yang berjudul “Public Relations: dalam Teori dan Praktek” memaparkan tugas-tugas dari seorang humas atau public relations, yaitu : 1)
Menyelenggarakan
dan
bertanggung
jawab
terhadap
penyampaian informasi/pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar (visual) kepada publik, sehingga publik memahami dengan baik tujuan serta kegiatan yang dilakukan, 2)
Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat masyarakat,
3)
Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan lembaga/perusahaan,
4)
Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa utuk memperoleh public favour, public opinion, dan perubahan sikap.
Apabila ditinjau dari segi penyelenggaraan pemerintahan, humas pemerintah bertugas untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasikan arus lalu lintas informasi baik kedalam maupun keluar, berperan juga sebagai penyaring dari komunikasi timbal balik dengan tujuan untuk menciptakan dan membina stabilitas sosial (dalam Liliweri 2014: 249).
18
e.
Peran Humas Pemerintah Humas Pemerintah memiliki peran yang besar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Peran yang dimiliki oleh humas pemerintah meliputi peran taktis (jangka pendek) dan peran strategis (jangka panjang). Penjelasan mengenai peran taktis dan peran strategis ini dikemukakan oleh Ruslan dalam Adhianty Nurjanah (2016: 6) pada jurnalnya yang berjudul “Implementasi Digital Public Realtions (PR) Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
Mensosialisasikan Tagline Jogja
Istimewa”, sebagai berikut : 1)
Peran taktis (jangka pendek). Humas pemerintah berupaya untuk
memberikan pesan-pesan dan informasi yang
efektif, sehingga dapat memotivasi rakyat dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat melalui pesan-pesan yang disampaikan. 2)
Peran strategis (jangka panjang). Humas pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, memberikan proses sumbang saran, gagasan, dan ide yang kreatif secara cemerlang untuk melaksanakan program lembaga pemerintah terkait.
19
Rosady Ruslan dalam bukunya “Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi” (2003: 20-21) menyimpulkan peran humas menurut beberapa ahli, yaitu : 1)
Communicator.
Humas harus mempunyai kemampuan
yang mumpuni sebagai komunikator baik secara langsung maupun tak langsung, melalui berbagai mediator dan sekaligus persuador. 2)
Relationship. Kemampuan humas dalam membangun hubungan pengertian,
yang
positif
kepercayaan,
dengan
menciptakan
dukungan,
saling
kerjasama,
dan
toleransi antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan publik eksternal. 3)
Back
up
management.
Humas
diharuskan
mampu
melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. 4)
Good image maker. Menciptakan citra atau publikasi yang positif menjadi tujuan utama bagi humas untuk membangun image baik lembaga atau organisasi yang diwakilinya.
20
2.
Strategi J.L Thompson dalam Sandra Oliver (2006: 2) mengartikan strategi sebagai suatu cara untuk mencapai hasil akhir. Hasil akhir ini menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Menurut Ahmad S. Adnanputra, MA, MS, pakar humas dalam naskahnya berjudul PR Strategy mendefinisikan strategi sebagai suatu bagian terpadu dari suatu rencana (plan) tertentu (dalam Ruslan, 1998: 106). Rencana itu sendiri merupakan hasil dari suatu proses perencanaan (planning), yang akhirnya perencanaan itu adalah fungsi dasar dari suatu proses manajemen. Strategi juga dipengaruhi unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi atau arah, tujuan dan sasaran, dari suatu pola yang menjadi dasar budaya perusahaan bersangkutan (dalam Nilasari, 2012: 28). a.
Secara makro, lingkungan perusahaan/ lembaga tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum, budaya yang dianut, sistem perekonomian dan teknologi yang dikuasai.
b.
Secara mikro, tergantung dari misi perusahaan, berbagai sumber yang dimiliki (sumber daya manusia dan sumber daya guna lainnya yang dikuasai), sistem pengorganisasian, dan rencana atau program dalam jangka pendek atau jangka panjang, serta tujuan dan sasarannya yang hendak dicapai.
21
3.
Kampanye a.
Definisi Kampanye Menurut Rice dan Paisley dalam Rachmadi (1992: 134) memberikan pernyataan mereka mengenai kampanye. Kampanye menurut Rice dan Paisley adalah keinginan dari seseorang untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain. Oleh sebab itu, menurut Rice dan Paisley apabila dalam suatu lingkungan telah terjadi perubahan tertentu, kemungkinan kampanye telah berlangsung di lingkungan tersebut. Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul “Kiat dan Strategi: Kampanye Public Relations” (1997: 56) membagi definisi kampanye public relations kedalam dua arti, yaitu dalam arti sempit dan arti yang luas atau lebih umum. 1)
Dalam arti sempit, kampanye public relations mempunyai tujuan dalam peningkatan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran (target audiens) untuk menumbuhkan opini positif terhadap kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi agar dapat tercipta kepercayaan dan citra baik dari masyarakat melalui penyampaian pesan dengan proses komunikasi dan jangka waktu tertentu yang berkelanjutan.
2)
Dalam arti yang lebih umum, kampanye public relations bertujuan untuk memberikan penerangan, pengertian, dan motivasi kepada masyarakat terhadap suatu program
22
tertentu melalui proses dan teknik komunikasi yang berkelanjutan dan terencana untuk mencapai publisitas dan citra yang positif.
b.
Tujuan Kampanye Pada
kampanye
public
relations,
komunikasi
yang
dilakukan bertujuan untuk menciptakan suatu pengetahuan, pengertian, pemahaman, minat, dan dukungan dari berbagai pihak untuk mendapatkan suatu citra positif dari lembaga atau organisasi yang diwakili. Komunikasi yang efektif pada prinsipnya adalah sebagai berikut (Rosady Ruslan, 1997: 29) : 1)
Bagaimana dapat mengubah sikap (how to change the attitude),
2)
Mengubah opini (to change the opinion),
3)
Mengubah perilaku (to change behaviour).
R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam Rosady Ruslan (1997: 29) menjelaskan mengenai tujuan dari strategi komunikasi dalam berkampanye, sebagai berikut : 1)
To secure understanding Memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi
antara
sasarannya.
23
komunikator
dengan
khalayak
2)
To establish acceptance Bagaimana cara penerimaan itu dibina dengan baik.
3)
To motive action Penggiatan untuk memotivasinya.
4)
The goals which the communicator sought to achieve Bagaimana mencapai tujuan yang akan dicapai dari pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut.
c.
Komponen-komponen dalam Kampanye Public Relations Komponen-komponen komunikasi menurut Harold D. Laswell dalam Rosady Ruslan (1997: 20) dapat dijabarkan unsurunsur utamanya, sebagai berikut :
Who says
(siapa mengatakan) : komunikator
Says what
(mengatakan apa)
In which channel
(melalui saluran apa) : media
To whom
(kepada siapa)
: komunikan
With what effect
(dengan efek apa)
: efek dan dampaknya
: pesan
Apabila dijabarkan kedalam peranan kampanye public relations, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 1)
Komunikator, yaitu sebagai seseorang yang mampu menjelaskan atau menyampaikan suatu kegiatan atau
24
program kerja kepada publiknya. Selain itu, bertindak juga sebagai mediator yang mewakili organisasi atau lembaga terhadap publik dan sebaliknya. 2)
Pesan (message), yaitu sesuatu yang disampaikan kepada penerima
melalui
teknik
kampanye
tertentu
yang
dipublikasikan atau dipromosikan agar dapat diketahui, dipahami, dan dimengerti. 3)
Media, yaitu sarana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator dengan komunikannya. Dalam kampanye public relations, media dapat dikelompokkan sebagai berikut : a)
Media
umum,
seperti
surat-menyurat,
telepon,
telegraf, facsimlie. b)
Media masaa, seperti media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, buletin) dan media elektronik (televisi, radio, dan film).
c)
Media khusus,
seperti iklan,
logo
dan nama
perusahaan. d)
Media internal, terdiri dari : (1)
House journal, seperti majalah bulanan (in house magazine), profil perusahaan (company profile), buletin, tabloid.
25
(2)
Printed materials, seperti booklets, leaflets, pamphlet, kop surat, kartu nama, memo, kalender.
(3)
Spoken and visual word, seperti audio visual, perlengkapan radio dan televisi, tape record, slide film, video record.
(4)
Media pertemuan, seperti pameran, seminar, diskusi, rapat, persentasi, sponsorship.
4)
Komunikan, yaitu publik yang menjadi sasaran dalam proses kampanye public relations yang dilakukan. Dalam kampanye public relations, khakayak sasaran dapat dikelompokkan sebagai berikut : a)
Kelompok yang berkepentingan, seperti pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
b)
Masyarakat
sekitar
atau
tertentu
(community
relations), seperti lingkungan sosial di sekitar kawasan perkantoran, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya. c)
Kelompok
pemakai
Kelompok
inilah
produk yang
atau
pelanggan.
menggunakan
produk
perusahaan dan merekalah yang dapat menghidupkan roda produksi.
26
d)
Badan lembaga swadaya masyarakat, misalnya YLKI yang banyak memberikan kritikan cukup berpengaruh pada opini konsumen terhadap pemakaian produk atau perusahaan.
e)
Kelompok penekan, misalnya para politik dan eksekutif serta legislatif yang memberikan pengaruh bersifat kontrol atas penilaian baik atau buruknya perusahaan.
f)
Kelompok pemuka agama dan masyarakat, yaitu tokoh-tokoh dimana imbauannya atau ajakannya akan menjadi panutan orang banyak dalam tatanan masyarakat tertentu.
g)
Asosiasi perdagangan dan profesi yang merupakan industrial
relations,
misalnya
Perbanas,
Kadin
Indonesia, PWI, SPSI, Apindo, dan sebagainya yang merupakan
partner
dari
perusahaan
dalam
menjalankan operasional dan usaha. h)
Kelompok
business
relations,
perbankan,
kreditor,
supplier,
seperti dan
pihak
distributor,
rekanan, penyewa, broker, dan para investor lainnya yang lebih banyak menekankan “kepercayaan” dalam berbisnis. Semakin baik citra perusahaan tersebut,
27
semakin baik tingkat kepercayaan yang diberikan oleh relasi bisnis tersebut. i)
Kelompok internal, misalnya hubungan karyawan, antar manajemen, jajaran pimpinan, dan pemilik perusahaan yang merupakan kelompok pendukung dan sekaligus menentukan maju atau tidaknya perusahaan tersebut.
d.
Jenis-jenis Kampanye Charles U. Larson dalam Rosady Ruslan (2008: 25-26) membagi jenis-jenis kampanye public relations sebagai berikut : 1)
Product - Oriented Campaigns Kampanye yang berorientasi pada produk. Biasanya dilakukan
dalam
kegiatan
yang
komersial,
seperti;
kampanye promosi pemasaran suatu peluncuran produk yang baru. 2)
Candidate – Oriented Campaigns Berorientasi pada calon (kandidat). Biasanya untuk kepentingan kampanye politik.
3)
Ideological or Cause – Oriented Campaigns Bertujuan pada perubahan sosial (social change campaign).
28
e.
Teknik dalam Kampanye Teknik-teknik yang digunakan dalam kampanye public relations ini agar penyampaian pesan (message) kepada khalayak sasarannya cukup efektif. Menurut Rosady Ruslan (1997: 62-64), teknik dalam kampanye public relations dapat dibagi sebagai berikut : 1)
Partisipasi (participasing) Yaitu teknik yang mengikutsertakan audiens untuk memancing
minat
atau
perhatian
kedalam
kegiatan
kampanye tersebut dengan tujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, menghargai, kerjasama, dan toleransi. 2)
Asosiasi (association) Menyajikan isi kampanye disesuaikan dengan topik yang sedang “hangat” diperbincangkan agar menarik perhatian masyarakat.
3)
Teknik intergratif (integrative technique) Teknik
dimana
komunikator
berusaha
untuk
menyatukan diri dengan khalayak sasarannya secara komunikatif dengan pemilihan kata-kata, seperti; kita, kami, anda sekalian atau untuk anda, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk memberikan suatu pesan bahwa apa yang dilakukan oleh komunikator tersebut tak semata-mata demi
29
kepentingan pribadi atau lembaganya, akan tetapi demi kepentingan bersama. 4)
Teknik ganjaran (pay off technique) Teknik ini bermaksud untuk mempengaruhi khalayak sasaran atau masyarakat dengan suatu ganjaran atau menjanjikan sesuatu dengan “iming-iming hadiah”, dan lain sebagainya. Terdapat dua kemungkinan “ganjaran” yang dapat diberikan, seperti : a)
Bisa berupa benefit (manfaat), kegunaan, dan lain sebagainya. Hal ini berupaya untuk menumbuhkan kegairahan dan menitikberatkan pada daya tarik emosional (emotional appeal).
b)
Bisa berupa ancaman, kekhawatiran, dan sesuatu yang menakutkan. Berupaya untuk membangkitkan rasa takut, ketegangan, kekhawatiran bila hal tersebut bisa terjadi di kemudian hari.
5)
Teknik penataan patung es (icing technique) Suatu upaya dalam menyampaikan pesan kampanye sedemikian rupa sehingga enak didengar, dilihat, dibaca, dirasakan, dan sebagainya. Dalam kampanye diperlukan suatu seni menata pesan dengan menggunakan “imbauan emosional”, misalnya: “enak dibaca dan perlu”, “pas dikaki pas dihati”, “reputasi karena prestasi”, dan lain sebagainya.
30
6)
Memperoleh empati (emphaty) Teknik kampanye dalam menempatkan diri pada posisi khalayak sasaran, ikut merasakan, dan peduli kondisi pihak khalayak sasaran. Biasanya dalam public relations dikenal dengan nama social responsibility and humanity relations.
7)
Teknik koersi atau paksaan (coersion technique) Teknik ini lebih menekankan kepada paksaan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi pihak audiens atau masyarakat yang tak mau tunduk melalui suatu ancaman tertentu.
4.
Tahapan dalam Strategi Kampanye Public Relations Cutlip, Center, dan Broom dalam bukunya yang berjudul “Effective Public Relations” (2006: 320) merumuskan empat langkah dalam proses perencanaan strategi kampanye public relations. Adapun langkah-langkah perencanaan strategi kampanye public relations, sebagai berikut : a.
Mendefinisikan problem atau analisis situasi Langkah yang pertama ini mencakup dalam hal menyelidiki dan memantau pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihakpihak terkait, dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Langkah pertama ini dapat ditempuh dengan
31
melakukan riset. Riset dalam public relations atau humas dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode informal dan metode formal. Cutlip, Center, dan Broom (2006: 334-345) dalam Effective Public Relations menjabarkan mengenai metode riset informal dan formal, yaitu : 1)
Metode informal. Metode ini bersifat eksplorasi. Metode ini hanya
baik
digunakan
untuk
mendeteksi
dan
mengeksplorasi situasi problem dan untuk uji awal riset dalam strategi program. Metode informal meliputi; a)
Kontak personal (melakukan survei secara langsung).
b)
Informan kunci. terhadap
Dilakukan
informan
yang
dengan wawancara
dianggap
mempunyai
pengetahuan dan kemampuan dalam bidang sesuai dengan program yang akan direncanakan. Biasanya wawancara ini dilakukan dalam kelompok terbatas. c)
Kelompok fokus dan forum komunitas. Hal ini berguna untuk mengeksplorasi bagaimana orang akan bereaksi terhadap suatu proposal tertentu dan untuk mendapat
informasi
yang
bermanfaat
dalam
penyusunan kuesioner. d)
Komite dan dewan penasihat. Berguna untuk program dan isu jangka panjang.
32
e)
Ombudsman dan pejabat ombuds, yaitu orang yang mendengarkan keprihatinan dari publik internal.
f)
Saluran telepon bebas. Berguna untuk mendapatkan umpan balik langsung dan memonitor keluhan, serta kepentingan dari berbagai pihak.
g)
Analisis surat. Mengumpulkan informasi dengan analisis periodik atas surat yang masuk.
h)
Sumber online. Memonitor apa yang dikatakan orang lewat saluran online.
i)
Laporan lapangan. Melalui agen distrik atau wakil di lapangan. Mereka bertindak sebagai mata dan telinga organisasi, sehingga mampu untuk mendengarkan dan mengamati apa yang terjadi serta memberikan laporan mengenai observasi mereka tersebut.
2)
Metode formal. Metode formal ini mengumpulkan data dari sampel ilmiah. Metode ini menjawab pertanyaan tentang situasi yang tidak dapat dijawab secara memuaskan dengan menggunakan metode informal. Metode formal terdiri dari : a)
Analisis sekunder dan database online. Analisis sekunder yaitu menggunakan data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda. Database online yaitu layanan untuk mengakses dan mencari berita dan publikasi teknis, catatan pemerintah,
33
pelayanan informasi bisnis, riset pasar, transkip siaran. b)
Analisis isi. Analisis ini dilakukan dengan kliping koran dan laporan monitor siaran. Analisis ini mengukur apakah audiens memahami atau percaya kepada isi pesan atau tidak.
c)
Survei, yaitu penelitian sistematis terhadap sebagian populasi yang diuji.
b.
Perencanaan dan pemrogaman. Tahapan dalam kampanye public relations ini dikemukakan oleh Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul “Kiat dan Strategi: Kampanye Public Relations” (2008: 99-105). Adapun tahap-tahap perencanaan dalam kampanye public relations sebagai berikut : 1)
Analisis (analysis) Analisis adalah tahap pertama dalam tahapan strategi kampanye public relations. Dalam tahap analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar dari program public relations (PR). Tahap analisis ini dapat dimulai dengan melakukan beberapa analisis, seperti analisis SWOT dan analisis PEST.
34
Analisis SWOT adalah analisis yang menganalisa unsur kekuatan (strength), kelemahan (weekness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Sedangkan, analisis PEST berkaitan dengan faktor-faktor yang bersumber dari pengaruh eksternal, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang dapat mempengauhi kondisi keberadaan dan kemampuan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan, posisi opini publik yang ada, dan isu-isu yang yang tengah berkembang di masyarakat. 2)
Menetapkan tujuan Menetapkan tujuan yang realistik sebagai arah tujuan program kampanye yang hendak dicapai, baik penetapan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek atau demi pencapaian tujuan eksternal dan internal perusahaan.
3)
Public or audience (menetapkan khalayak sasaran) Dalam tahapan ini menetapkan siapa yang menjadi publik atau khalayak sasaran dalam proses kampanye public relations yang akan dilakukan.
4)
Pesan (messages) Pada tahap ini dirumuskan pesan yang akan disampaikan dalam setiap kegiatan kampanye public relations. Pesan-pesan yang akan disampaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal dibawah ini, sebagai berikut :
35
a)
Format.
Bagaimana
pesan
akan
disampaikan?
Apakah terdapat gambar visual yang berkaitan dengan pesan yang disampaikan? Kata-kata yang tepat, jenis huruf yang dipilih dapat menjadi unsur yang memperkuat pesan yang disampaikan. b)
Nuansa (tone). Pilihan bahasa yang digunakan. Disesuaikan dengan suasana atau gaya yang ingin digambarkan.
c)
Konteks. Konteks dari pesan juga berpengaruh dan merupakan hal yang penting.
d)
Waktu. Kesesuaian dalam menyampaikan pesan juga berpengaruh dalam tersampainya pesan yang akan disampaikan dalam kampanye public relations.
e)
Pengulangan.
Semakin
sering
pesan
diulang,
semakin besar kemungkinan pesan tersebutdidengar, dicerna, dipahami, dan dimengerti.
c.
Mengambil tindakan dan berkomunikasi (implementasi). Dalam langkah ini adalah mengimplementasikan program aksi dan komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik masing-masing publik dalam mencapai tujuan program.
36
d.
Mengevaluasi program. Cutlip, Center, dan Broom (2006: 419) menjelaskan mengenai pembagian evaluasi dalam tiga tingkatan, yaitu evaluasi persiapan, evaluasi implementasi, dan evaluasi dampak. Adapun penjelasan mengenai tiga tingkatan tersebut, sebagai berikut : 1)
Evaluasi Persiapan Evaluasi persiapan ini dilakukan untuk menilai kualitas dan kecukupan pengumpulan informasi dan perencanaan strategis. Dalam evaluasi ini dinilai atas kecukupan informasi latar belakang yang digunakan untuk merencanakan program.
2)
Evaluasi Implementasi Evaluasi implementasi mencatat tentang kecukupan taktik dan upaya. Dalam evaluasi implementasi ini, diteliti seberapa
efektifkah
program
dalam
mengimplementasikannya dan bagaimana pesan serta materi komunikasi disebarluaskan ke publik sasaran. 3)
Evaluasi Dampak Dalam evaluasi dampak menyediakan umpan balik tentang konsekuenasi dari program. Pengukuran dampak mencatat seberapa jauh hasil yang dinyatakan dalam sasaran untuk masing-masing publik sasaran dan keseluruhan tujuan program telah dicapai.
37
Ada beberapa bentuk evaluasi yang dapat diterapkan menurut Cutlip, Center, dan Broom (2006: 435), yaitu : 1)
Evaluasi formatif adalah evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk meningkatkan performa atau kinerja program. Biasanya evaluasi ini dilakukan saat program masih atau sedang berjalan dengan maksud untuk capaian program sesuai dengan rencana.
2)
Evaluasi sumatif adalah evaluasi diakhir program. Evaluasi ini memastikan bahwa program yang dijalankan berhasil atau gagal menurut ukuran tujuan program. Evaluasi ini digunakan untuk menjamin bahwa program tersebut dapat diaplikasikan ditempat lain.
5.
Media Publikasi Humas Frank Jefkins dalam bukunya “Public Relations” (2003: 68-70) memaparkan tentang berbagai media utama yang digunakan humas dalam menunjang kinerjanya. Media-media utama humas tersebut sebagai berikut : a.
Media Pers (press). Terdiri dari berbagai macam koran, majalah, buku pentunjuk khusus, laporan tahunan.
b.
Audio-visual. Terdiri dari slide dan video kaset.
c.
Radio. Meliputi semua jenis radio, baik berskala lokal maupun nasional, bahkan internasional.
38
d.
Televisi. Meliputi televisi lokal, nasional, internasional.
e.
Pameran (exhibition). Misalnya pameran perdagangan luar negeri, pameran kerajinan lokal, dan lain sebagainya.
f.
Bahan-bahan cetakan (printed material). Berbagai bahan cetakan yang bersifat mendidik, informatif, dan menghibur yang disebarkan dalam berbagai bentuk untuk menunjang tujuan humas tertentu.
g.
Penerbitan buku khusus. Misal buku petunjuk penggunaan produk yang disebarkan perusahaan elektronik, buku cara memasak dari perusahaan makanan, dan lain sebagainya.
h.
Surat langsung (direct mail).
i.
Pesan-pesan lisan (spoken word). Dilakukan secara tatap muka atau langsung.
j.
Sponsorship. Melalui dukungan dana atau dalam bentuk lain atas penyelenggaraan suatu acara tertentu, misalnya acara seni, olimpiade olahraga, beasiswa, dan sebagainya.
k.
Jurnal organisasi. Sering disebut sebagai jurnal internal, buletin terbatas, atau koran perusahaan.
l.
Ciri khas dan identitas perusahaan. Bisa dalam beragam bentuk tergantung dari karakter organisasinya.
m.
Bentuk-bentuk
media
PR
lainnya.
Disesuaikan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
39
dengan
6.
Penelitian Terdahulu Pada penelitian ini, referensi juga berasal dari hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu itu adalah : a.
Penelitian
pertama
berjudul
“Strategi
Humas
dalam
Mensosialisasikan Akses Layanan UPIK kepada Masyarakat Kota Yogyakarta” yang disusun oleh Rini Apriani, Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Konsentrasi
Public
Relations
Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai strategi yang digunakan UPIK dalam mensosialisasikan akses layanannya kepada masyarakat Kota Yogyakarta agar mendorong masyarakat untuk menggunakan akses layanan UPIK tersebut. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah UPIK dalam mensosialisasikan akses layanannya menggunakan strategi persuasif, strategi edukatif, dan strategi kerjasama. Strategi yang digunakan tersebut terbukti sangat membantu dalam hal sosialisasi yang dilakukan UPIK. Akan tetapi, lemahnya dalam hal controlling dari pelaksana, minimnya anggaran, dan kurangnya SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sosialisasi dimana pada tahun 2007 tak adanya peningkatan jumlah pesan yang masuk kedalam layanan akses UPIK.
40
b.
Penelitian kedua berjudul “Evaluasi Program Kampanye Public Relations “Jogja Never Ending Asia” yang disusun oleh Titik Marwiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi evaluasi dari program kampanye public relations “Jogja Never Ending Asia” di Pemerintah DIY. Peneliti melihat dan memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh BID selaku public relations Pemerintah DIY dalam melakukan fungsi mereka selaku public relations pada kampanye “Jogja Never Ending Asia”. Hasil yang didapat oleh peneliti bahwa program-program yang telah dilaksanakan oleh BID cukup berhasil dilaksanakan sesuai dengan tugas-tugas dalam public relations. Tugas-tugas yang dimaksud adalah dengan memberikan informasi berbagai kegiatan melalui media massa baik cetak maupun elektronik demi mendukung kelancaran dalam mensosialisasikan kampanye brand Jogja Never Ending Asia.
BID
telah
melakukan
proses-proses
PR
meliputi
pengumpulan data, perencanaan, komunikasi, dan evaluasi. Akan tetapi, upaya tersebut tidak diikuti upaya lain untuk mengetahui dan untuk memastikan bahwa publik dan pihak-pihak yang berkepentingan dikomunikasikan,
mengerti misal
dan dengan
memahami melakukan
apa
yang
survei
untuk
mengetahui respon, sehingga dapat segera diketahui apakah
41
dalam melaksanakan praktek PR-nya tersebut, BID berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan, dalam penelitian ini yang berjudul “Strategi Kampanye Public Relations Humas Kabupaten Kulon Progo dalam Program “Bela Beli Kulon Progo” lebih berfokus kepada kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu program “Bela Beli Kulon Progo”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah pada obyek penelitian dan wilayah penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap program “Bela Beli Kulon Progo” di wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, penelitian ini juga berfokus kepada kampanye Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Perbedaan dengan penelitian kedua terletak pada obyek penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada strategi kampanye public relations Humas Kulon Progo dalam program pemerintah yaitu program “Bela Beli Kulon Progo”.
F. Metode Penelitian 1.
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi berjudul “Strategi Kampanye Public Relations Humas Kabupaten Kulon Progo dalam Program “Bela Beli Kulon Progo” adalah deskriptif kualitatif.
42
Jenis penelitian deskriptif
memiliki tujuan utama untuk
memberikan gambaran situasi atau fenomena tertentu secara jelas dan rinci mengenai apa yang terjadi (what is going on). Hasil temuan datanya merupakan penjelasan mengenai berbagai situasi masalah yang terjadi (Afiyani dan Rachmawati, 2014: 11). Haris Herdiansyah menjelaskan mengenai penelitian kualitatif (2014: 9), yaitu : “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai suatu fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya” Dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Riset Keperawatan” yang ditulis oleh Afiyani dan Rachmawati (2014: 11) memaparkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi suatu program atau organisasi dan untuk menentukan, memonitor perubahan yang terjadi dari fenomena yang menjadi obyek penelitian.
2.
Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Humas dan TI Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kantor tersebut beralamat di Jalan Tamtama No. 3 Wates, Kulon Progo 55652 Telp. (0274) 773208 dan (0274) 773272. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Januari 2017 sampai bulan Maret 2017.
43
3.
Obyek Penelitian Obyek penelitian adalah strategi kampanye public relations humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam program “Bela Beli Kulon Progo” dari tahun 2013, yaitu tahun program tersebut dicanangkan sampai tahun 2016, yaitu tahun dimana “Bela Beli Kulon Progo” mampu memberikan hasil positif bagi Kulon Progo dengan turunnya angka kemiskinan di wilayah kabupaten tersebut dan mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak lewat pemberian penghargaan.
4.
Teknik Pengumpulan Data Dalam teknik pengumpulan data, peneliti berusaha untuk mencari data-data yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitiannya tersebut. Menurut Haris Herdiansyah (2014: 116) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial” memberikan definisi mengenai data. Data menurut Haris Herdiansyah, yaitu : “Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data tertentu yang diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu”
Pada penelitian kualitatif, data berupa kalimat atau narasi dari subyek/responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut dianalisis dan diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menghasilkan temuan
44
yang akan menjawab pertanyaan dari peneliti. Beberapa teknik pengumpulan data, antara lain melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu : a.
Wawancara Wawancara pada penelitian ini digunakan sebagai data primer (primary data). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002: 146-147). Menurut Gorden (dalam Herdiansyah, 2014: 118) wawancara dapat didefinisikan sebagai berikut : “interviewing is conversation between two people in which one person tries to direct the conversation to obtain information for some specific purpose” Wawancara adalah percakapan antara dua orang dimana salah satunya berusaha untuk mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu.
Wawancara ada 3 bentuk, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara semi-terstruktur. Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan tujuan agar dapat menggali lebih dalam obyek penelitian yang diteliti dari narasumber wawancara. Wawancara ini dinilai tepat karena
45
memiliki pertanyaan yang tidak kaku, serta pertanyaan dan jawaban bersifat fleksibel tetapi tetap terkontrol sesuai tema penelitian. Wawancara semi-terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1)
Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan,
2)
Kecepatan wawancara dapat diprediksi,
3)
Fleksibel tetapi terkontrol,
4)
Terdapat pedoman wawancara yang menjadi patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata,
5)
Tujuan wawancara yaitu untuk memahami suatu fenomena (Herdiansyah, 2014: 123-124).
Wawancara akan dilakukan dengan pemilihan narasumber sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti, sebagai berikut : 1)
Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan
humas
merupakan
pihak
yang
bertanggungjawab langsung terhadap kegiatan kampanye dari program “Bela Beli Kulon Progo”. 2)
Masyarakat umum Kulon Progo yaitu sebagai pihak yang dapat memberikan respon dari adanya kampanye program “Bela Beli Kulon Progo”. Masyarakat umum ini diambil
46
dari masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan tinggi dan masyarakat umum di pedesaan. 3)
Pelaku UKM di Kabupaten Kulon Progo yaitu sebagai pihak yang memproduksi produk lokal asli Kulon Progo dan sasaran dari program “Bela Beli Kulon Progo”.
4)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Kulon Progo yaitu sebagai motor penggerak awal kebijakan program “Bela Beli Kulon Progo”, misalnya sebagai pihak yang terdampak kebijakan penggunaan batik “gebleg renteng” sebagai seragam, kewajiban membeli beras daerah tiap bulan, dan penggunaan produk lokal untuk acara-acara kedinasan di Pemkab Kulon Progo.
Menurut
kriteria
diatas,
maka
peneliti
menetapkan
narasumber pada penelitian ini, sebagai berikut : 1)
Drs. Ariyadi, MM selaku Kepala Bagian Humas dan TI Kabupaten Kulon Progo.
2)
Ibu Arning Rahayu, SIP selaku Kasubag Humas Kabupaten Kulon Progo.
3)
Ibu Mulyani Hartono. Warga Serut, Pengasih, Kulon Progo. Pendidikan terakhir D3 Psikologi.
4)
Ibu Muryanti. Warga Sidomulyo. Pendidikan terakhir SLTA.
47
5)
Ibu Puni. Pengrajin batik di Kabupaten Kulon Progo.
6)
Ibu Suhartini. Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
b.
Dokumentasi Dokumentasi digunakan sebagai data sekunder (secondary data). Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara (dalam Indriantoro dan Supomo, 2002: 147). Data ini biasanya berupa bukti catatan atau laporan yang telah disusun secara sistematis dalam sebuah arsip, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data yang termasuk sebagai data sekunder dalam penelitian ini, antara lain profil Pemkab Kulon Progo, profil bagian Humas dan TI Kulon Progo, profil lengkap program “Bela Beli Kulon Progo”, foto-foto kegiatan dalam program “Bela Beli Kulon Progo” dan lain sebagainya yang berkaitan dengan program “Bela Beli Kulon Progo” yang mendukung penelitian ini.
5.
Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data penelitian seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Haris Herdiansyah (2014: 164), yaitu :
48
a.
Pengumpulan data. Pengumpulan data ini diperoleh sebelum penelitian, saat penelitian, dan akhir penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, serta arsip-arsip yang diperoleh dari penelitian.
b.
Reduksi
data.
Reduksi
data
yaitu
penggabungan
dan
penyeragaman segala bentuk data yang didapat kedalam bentuk tulisan yang akan dianalisis. Segala bentuk data yang diperoleh selama melakukan penelitian akan diubah ke bentuk tulisan dengan format disesuaikan datanya. c.
Display data (penyajian data). Mendeskripsikan keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi.
d.
Kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif, kesimpulan ini menjelaskan mengenai jawaban dan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.
6.
Uji Validitas Data Didalam penelitian kualitatif, peneliti diharuskan mendapatkan data yang valid, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dipercaya. Untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh valid, maka peneliti perlu melakukan uji validitas data. Afiyanti dan Rachmawati (2014: 170-174) menjelaskan mengenai 4 kriteria untuk menetapkan keabsahan data, yaitu :
49
a.
Kredibilitas atau kepercayaan data. Penelitian yang memiliki kredibilitas tinggi apabila hasil temuan penelitian tersebut dapat dikenali dengan baik oleh partisipannya (narasumbernya).
b.
Transferabilitas atau keteralihan data. Penilaian keteralihan hasil kualitatif ditentukan oleh pembaca. Seberapa mampu hasil penelitian kualitatif ini dapat diaplikasikan pada keadaan atau partisipan lain adalah pertanyaan untuk menguji kualitas tingkat keteralihan.
c.
Dependabilitas (ketergantungan). Bagaimana penelitian yang sama dapat diulang pada saat yang berbeda dengan menggunakan metode, partisipan, dan konteks yang sama.
d.
Konfirmabilitas. Konfirmabilitas dapat tercapai apabila terdapat hubungan data yang dihasilkan dengan sumbernya akurat.
Dalam penelitian kualitatif, apabila peneliti ingin memperoleh validitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Moleong (2001:
178)
adalah suatu teknik
untuk
melakukan
pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi atau data tertentu yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 2001: 178).
50
Pengecekan derajat kepercayaan suatu informasi dapat dicapai dengan cara sebagai berikut : a.
Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
b.
Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
c.
Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sumber sepanjang waktu,
d.
Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan,
e.
Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen terkait.
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengecek derajat kepercayaan menggunakan poin a dan c, yaitu: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (poin a) dan membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sumber sepanjang waktu (poin c).
51
7.
Sistematika Penulisan Peneliti membagi penelitian ini kedalam empat bab agar penelitian dapat mudah dipahami dan rapi, sehingga memudahkan dalam membaca. Empat bab tersebut terdiri dari : BAB I
Peneliti menyajikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, kajian teori, dan metode penelitian.
BAB II
Menjelaskan mengenai gambaran umum Pemkab Kulon Progo, Bagian Humas dan TI Kulon Progo, dan program “Bela Beli Kulon Progo”.
BAB III
Menjelaskan hasil penelitian mengenai strategi kampanye public relations Humas Kabupaten Kulon Progo dalam program “Bela Beli Kulon Progo”. Berisi sajian data dan analisis data.
BAB IV
Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
52
