1.1.
Latar Belakang Indikator kemajuan sebuah Negara demokrasi diantaranya adalah tingginya tingkat
partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama ekonomi dan politik (Nasution, 2008). Khusus dalarn bidang ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh kemampuan dan kesempatan yang mereka miliki secara merata. Merujuk konsep ekonomi
kerakyatan
menurut
Sumawinata (2004)
adalah pelaksanaan
strategi
pembangunan berdasarkan pembagian merata dan meluas dalam ha1 kesempatan berusaha. Penciptaan kesempatan berusaha secara meluas tersebut tidak hanya diperkotaan, namun utamanya di perdesaan, sehingga investasi-investasi dalam segala usaha produktif dan efisien dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi keadilan dan pemerataan. Tiugkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah tidak menjamin distribusi pendapatan masyarakat yang merata. Umumnya hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati keberhasilan manfaat pertumbuhan. Awal tahun 1990-an, negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi menyadari pertumbuhan semacam itu tidak mampu memberi manfaat kepada kaum miskin. Selanjutnya, upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak Negara (Todaro dan Stephen, 2006). Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan agenda utama dan prioritas pembangunan dari setiap level pemerintahan, baik skala nasional maupun regional. Salah satu kabupaten yang sudah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai fokus pembangunan adalah Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengingat sepertiga masyarakatnya berada pada garis kemiskinan, cukup tinggi bila dibandingkan dengan penduduk di kabupaten lain di Jawa Barat. Penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi pada pada tahun 2005 tercatat sebanyak 746.857 jiwa atau 33,56 persen, tahun 2006 meningkat menjadi 813.742 atau 35,7 persen dari jumlah penduduk [Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab Sukabumi 20091. Banyaknya jumlah masyarakat miskin, baik yang bekerja di sektor formal, informal serta yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tradisional, merupakan permasalahan, hambatan dan tantangan utama pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi
tahun 2006-2010. Aspek pembangunan kependudukan dan kemiskinan, mempunyai masalah sulitnya mengendalikan Laju Pertambahan Penduduk (LPP) dan angka kemiskinan yang cenderung meningkat sehingga muncul hambatan tidak terkendalinya pertambahan penduduk dan program penanganan penduduk miskin belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1 mengenai kondisi kemiskinan Kabupaten Sukabumi.
2005
2006
2007
2008*
Tahun
Gambar 1. Jumlah Keluarga Miskin Tahun 2005-2007 dan Perkiraannya Tahun 2008 Lapangan usaha pertanian masih mendominasi PDRB Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan yaitu 4,42 triliun rupiah atau 33,56 persen. Akan tetapi, sektor pertanian belum menunjukkan kinerja aktual terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemicu kemiskinan di Kabupaten Sukabumi adalah minimnya lapangan kerja, kenaikan harga kebutuhan primer dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia. Banyaknya pekerja migran baik migran internasional maupun perkotaan sudah menggambarkan betapa minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia didaerahnya (Bappeda Kabupaten Sukabumi, 2006). Data ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2004 sebesar 59,4% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar
9,9% (Bappeda Kab Sukabumi, 2006). Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Miskin berarti memiliki keterbatasan kesempatan kerja, keterbatasan peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah dan perlindungan tenaga kerja terutama pekerja anak dan perempuan (migran perempuan dan pembantu rumahtangga). Masalah sosial yang paling menonjol di Kabupaten Sukabumi
adalah seringkali kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin mengakibatkan mereka memaksa anak-anak peretnpuan untuk bekerja, khusustiya menjadi buruh migran perempuan maupun pembantu rumahtangga serta pekerja anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menahan laju urbanisasi baik migrasi dalam negeri maupun migrasi ke luar negeri adalah tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Salah sat11sektor usaha yang mempunyai peranan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa murah serta penanggulangan kemiskinan adalah usaha-usaha masyarakat sektor informal berskala mikro, kecil dan menengah. Dari 17 ribu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Sukabumi, bergerak di bidang produk makanan dan kerajinan rakyat. Unit-unit UKM ini mampu menyerap sekitar 400 ribu orang tenaga kerja (Kantor Berita Antara, 25 Pebruari 2008), namun hanya 10 persen sudah menjalin kemitraan dengan pengusaha besar, BUMN, dan instansi pemerintah terkait. Bagi unit UKM yang beluin mendapat bimbingan dan pembinaan, masih mengalami kendala antara lain : kurangnya promosi, produksi yang rendah, lemahnya modal dan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Kondisi demikian memerlukan upaya penguatan lebih intensif. Untuk memperkuat kondisi perekonomian daerah, maka sejak tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan salah satu prioritas utama pembangunan daerah adalah penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi. Program ini berupaya meningkatkan jumlah kelompok-kelompok usaha masyarakat dan UKM yang berkualitas, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, penguasaan teknologi tepat guna, pemasaran dan permodalan bagi UKM serta penyerapan tenaga kerja lokal yang profesional. Pennasalahan yang dihadapi penduduk miskin dengan minimnya kesempatan kerja dan akses yang terbatas perlu dicarikan jalan keluarnya yaitu dengan memulai dan mengembangkan
kewirausahaan.
Untuk
itu,
dikembangkan
Strategierogram
Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Usaha UKM dan Daya Saing Usaha UKM yang bertujuan mengembangkan kewirausahaan dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berdaya guna dan berhasil guna. Program ini utamanya ditujukan kepada
UKM yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang
tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Usaha UKM memiliki kegiatan antara lain Peningkatan Akses Pembiayaan UKM berupa penyaluran bantuan modal untuk unit usaha UKM, dimulai sejak tahun 2005 hingga tahun 2008. Berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Notnor 581 tahun 2002 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian Belanja Pembangunan pada Masyarakat (Belanja Modal Publik) yang bersifat revolvinglbergulir di Kabupaten Sukabumi, maka kegiatan penyaluran dana bergulir yang bersumber dari dana APBD -dikelola dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas KOPERINDAG. Penyaluran pinjaman dana bergulir ini diberikan kepada Koperasi dan UKM di 17 Kecamatan, dengan realisasi penyaluran dana sebesar Rp. 874 juta rupiah dengan tingkat pengembalian angsuran sebesar 20,95%. Akumulasi angka tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat pengembalian angsuran dan juga masih lambannya perputaran dana bergulir tersebut. Tabel 1 tnenyajikan data penyaluran dana bergulir di Kabupaten Sukabumi dari berbagai sumber dana.
Tabel 1. Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2008
I
NO.
I
Sumber Dana
I
Jumlah UKM
I
Realisasi (Rp juta)
I
Angsuran (R; juta)
I
Prosentase Angsuran
I
Sisa Angsuran
(%I
(Re juts)
1.
BUMN
720
10.335
3.598
34,81
6.736
2.
APBD
377
874
183
20,95
672
3.
Kredit Dakabalarea
29
442
132
29,87
309
4.
Skim Kredit
I
-
Sumber : Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, 2008.
Berdasarkan data Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, terdapat programprogram bantuan dana bergulir yang bersumber dari BUMN, Lembaga Perbankan,
Len~bagaPerkreditan dan Lembaga Donor. Dibandingkan program bantuan dana bergulir lainnya yang ada di Kabupaten Sukabumi, kegiatan pinjaman dana bergulir bagi Koperasi dan UKM yang dilakukan Dinas KOPERINDAG perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat ketatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk APBD. Penyebab rendahnya tingkat pengembalian angsuran tersebut belum diketahui secara jelas, natnun setiap tahun, unit UKM tetap mengajukan usulan proposal dana bergulir tersebut kepada Dinas KOPERINDAG. Artinya Program Perkuatan Permodalan KUKM dan Kelompok ini tetap diminati dan dilaksanakan. Upaya menyeleksi unit usaha UKM yang layak mendapat bantuan dana bergulir dilakukan oleh titn dari Dinas KOPERINDAG melalui proses analisa kelayakan dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan sebelurnnya. Berdasarkan petunjuk teknis program modal bergulir ini, maka UKM yang mendapat bantuan, tentunya unit usaha yang dipandang malnpu meningkatkan usaha dan mampu mengembalikan angsuran. Namun rendahnya tingkat pengembalian angsuran menimbulkan pertanyaan yang perlu dikaji untuk dicarikan penyebab, kendala dan faktorfaktor yang mernpengaruhi rendahnya tingkat pengembalian angsuran pinjaman dana bergulir. Khusus untuk penyaluran pinjaman dana bergulir bagi UKM, tanpa lembaga koperasi, berdasarkan data Dinas KOPERINDAG tahun 2005, 2006 dan 2007, terdapat akumulasi tunggakan sebesar 3 1% dan prosentase angsuran hanya sebesar 24%. Program perkuatan permodalan UKM tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha
UKM, namun jika adanya data-data tunggakan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa program bantuan modal tidak bisa bergulir secara lancar. Program ini mengalami hambatan dan kendala dalam upaya mengembalikan angsuran secara rutin dan tepat waktu jatuh tempo angsuran. Kemudahan pengembalian kredit cukup mudah bagi penerima Program Perkuatan Pennodalan KUKM dan Kelompok karena jangka waktu pinjaman diberikan selama 2 (dua) tahun, dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 9% per tahun, efektif dari sisa pokok. Namun kemudahan akses permodalan bagi UKM, tidak serta merta mampu merubah atau meningkatkan kapasitas masyarakat penerima. Bila dinilai dari kemampuan membayar angsuran kredit, maka rendahnya tingkat pengembalian menunjukkan tidak adanya peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat UKM.
Berdasarkan laporan rekapitulasi pengembalian pinjaman dana bergulir bagi UKM, pada tahun pertama (2005) pelaksanaan program bantuan perkuatan permodalan menunjukkan tunggakan paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Tabel 2 menunjukkan rendahnya tingkat pengembalian angsuran dan besarnya tunggakan dana bergulir pada tahun 2005,2006 dan 2007. Pada tahun 2005, sebanyak 188 unit usaha UKM di 9 kecamatan menunjukkan rendahnya tingkat pengembalian penerima pinjaman dana bergulir dibandingkan tahun-tahun berikutnya dimana tingkat pengembalian angsuran semakin mengecil. Tunggakan nihil dapat dicapai oleh sebagian U I W pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan kondisi perguliran dana yang dikelola oleh lembaga perbankan, dalam ha1 ini dilaksanakan oleh BPR Kabupaten Sukabumi.
Tabel 2. Rekap Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir bagi Usaha Kecil dan Menengah per 3 1 Oktober 2008 No
I
(Rp.000)
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sukalarang Kadudampit Purabaya Gegerbitung Parungkuda Cikembar Caringin Cicantayan Surade
1 2 3 4 5
Surade Jampang Kulon Sukaraja Kebonpedes Nyalindung
1 2 3
Pelabuhan Ratu Cisaat Cicantayan Gununggumh Cikidang Kebonpedes Cicurug Surade Kadudampit
4 5 6 7 8 9 I
I Jumlah iumber : Dinas KOPERI?
Jumlah UKM 25 20
Realisasi Tahun ( 2005 2005
Pokok 50.000 50.000
Jumlah Angsuran Pokok 1 10.800 7.085
Tunggakan (%)
Angsuran (%)
Jasa
1.500 1.555
78 56
22 14
Untuk
mengetahui
keberhasilan
pelaksanaan
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan Daya Saing Usaha UKM yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada unit usaha masyarakat dan koperasi yang telah dilakukan selama ini. Evaluasi program dilakukan terutama untuk mengetahui sejauhmana peranan penyaluran pinjaman dana bergulir dalam mengembangkan UKM yang telah diprogramkan pemerintah. Penelitian ini perlu dilakukan karena sulit ~nemastikan seberapa besar upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam penataan dan pemberdayaan UKM dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima program tersebut.
1.2.
Perurnusan Masalah
Upaya penguatan usaha mikro telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian lokal, ditandai dengan serapan tenaga kerja yang tinggi dan kemampuan bertahan lebih kuat dibanding dengan usaha menengah dan besar. Usaha mikro dan usaha kecil telah berperan sebagai penyangga dan katup pengaman dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi serta menyediakan alternative lapangan pekerjaan bagi para pekerja sektor informal (SMERU, 2003). Akan tetapi upaya penguatan usaha masyarakat tersebut memiliki permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan peningkatan akses pembiayaan UKM yaitu rendahnya aksesibilitas kelompolc-kelompok usaha masyarakat terhadap permodalan dan pasar sehingga perlu dilakukan upaya pemberian akses permodalan, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi, dan bantuan teknis dan konsultasi serta penyediaan informasi. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Usaha UKM yang dilakukan Dinas KOPERINDAG Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sejak tahun 20052008, telah melakukan banyak upaya penguatan UKM. Umumnya dalam satu upaya terdapat lebih dari satu kegiatan, misalnya bantuan modal disertai dengan bantuan pelatihan atau bimbingan teknis. Pemberian bantuan modal bersumber dari dana APDB Pemerintah kabupaten Sukabumi, serta sumber dana bantuan permodalan dari BUMN, Perbankan, Lembaga Perkreditan, Lembaga Donor, dan sebagainya. Selain itu, Dinas KOPERINDAG juga melakukan kegiatan pemberdayaan UKM yaitu melakukan Pelatihan Kewirausahaan untuk 60 UKM, bantuan teknis, optimalisasi rumah kemasan, partisipasi dalam pameran produk UKM tingkat regional dan nasional dan pelatihan kewirausahaan.
Setelah kegiatan peningkatan akses pembiayaan UKM melalui penyaluran pinjaman dana bergulir berjalan selama 3 (tiga) tahun, temyata berdasarkan data dari Dinas KOPERINDAG, tingkat pengembalian angsuran rendah, yaitu hanya sebesar 24%. Angka tersebut menunjukkan lambannya perputaran dana tersebut yang artinya, mengurangi manfaat program terhadap unit UKM yang belum mendapat bantuan modal. Dugaan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan peningkatan akses pembiayaan UKM, antara lain : kurangnya sosialisasi upaya pemberian bantuan sehingga pelaksana upaya dan sasaran penerima upaya belum memahami dengan baik, upaya tidak berlanjut dan kapasitas upaya terbatas, penunjukkan lembaga pelaksana penyaluran bantuan kurang tepat dan lemahnya pengawasan masyarakat terhadap keberlanjutan upaya yang diberikan dan sebagainya. Setiap kegiatan usaha UKM memiliki permasalahan yang tentunya harus .menggunakan strategi yang berbeda-beda. Strategi program haruslah berbeda, spesifik tidak seragam. Untuk itu, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Usaha UKM ini perlu dipertanyakan, sejauhmana kinerja kegiatan peningkatan akses pembiayaan UKM dalam menumbuhkembangkan sernangat wirausaha dan mempercepat peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Pembinaan yang dilakukan Dinas KOPERINDAG dalam Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Usaha UKM maupun lembaga-lembaga non-pemerintah memiliki permasalahan yang berbeda. Selain pemberian bantuan permodalan, instansi dan lembaga-lembaga tersebut juga memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan keterampilan kegiatan usaha dan kemampuan UKM dalam mengelola bantuan modal tersebut untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan dikembalikan tepat waktu. Asumsinya dana tersebut dapat digunakan kembali oleh unit usaha lain yang belum mendapatkan bantuan permodalan. Macetnya
pengembalian
angsuran
bantuan
modal
tersebut,
selanjutnya
menimbulkan pertanyaan spesifik yaitu : Bagaimanakah keberhasilan pelaksanaan pinjaman dana bergulir bagi UKM di Kabupaten Sukabumi? Sejauhmana upaya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap program pinjaman dana bergulir bagi UKM di Kabupaten Sukabumi? Bagaimanakah strategi dan program yang dikembangkan dalam penyaluran pinjaman dana bergulir tersebut?
Untuk itu diperlukan suatu studi untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi UKM terkait rendahnya tingkat pengembalian angsuran pinjaman dana bergulir. Studi ini juga iugin mengetahui sejauhmana dampak Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi dan UKM terhadap upaya penyerapan tenaga kerja lokal professional yang berarti juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan membuat rancangan Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dan Kelompok di Kabupaten Sukabumi yang diperlukan sehingga mampu meningkatkan kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 1.3.
Tnjnan Penelitian Secara umum tujuan dari penelitian Strategi Pengembangan Pinjaman Dana
Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sukabumi mengevaluasi program penyaluran pinjaman dana bergulir
adalah
bagi Usaha Kecil dan
Menengah yang telah dilaksanakan Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, serta merumuskan strategi dan program pengembangan pinjaman dana bergulir di masa mendatang. Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 1.
Mengidentifikasi pelaksanaan program pinjaman dana bergulir bagi UKM di Kabupaten Sukabumi.
2.
Mengevaluasi input, proses dan dampak pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan bagi UKM yang dilakukan Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi, termasuk menganalisis dampak program terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal.
3.
Merumuskan strategi dan program pengembangan pinjaman dana bergulir bagi Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi.
1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan
pemikiran kepada Program Penyaluran Pinjaman dana bergulir Kabupaten Sukabumi, terutama memberikan informasi mengenai potensi, peluang usaha dau permasalahan yang dihadapi masyarakat penerima program di Kabupaten Sukabumi.
1.5.
Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini berupaya menggali pengembangan pinjaman dana bergulir bagi
Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Program Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Usaha UKM di Kabupaten Sukabumi.
