BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Balakang Masalah
Pembangunan aparatur pemerintahan sebagai abdi negara dan
abdi masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan manusia, perlu ditingkatkan kualitasnya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang semakin kompleks dalam abad ke 21
ini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan
sudah barang tentu diarahkan untuk peningkatan kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari pengaruh dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
maupun
perubahan
masyarakat
serta
tuntutan
pembangunan yang senantiasa mengharapkan adanya perbaikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu.
Kenyataan selama ini, pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah pada semua unit kerja belum dapat memenuhi
harapan masyarakat.
Keluhan-keluhan dalam berbagai bidang
pelayanan umum, seperti meningkatnya kriminilitas, pengurusan perizinan dan sertifikat tanah yang berbelit-belit dan memakan waktu
yang lama, merupakan bukti atas rendahnya kualitas pelayanan yang «
diterima oleh masyarakat. Di samping itu masih ada oknum aparatur
yang bersikap diskriminatif. Mereka cenderung memberi pelayanan yang lebih cepat kepada warga masyarakat yang mereka kenal.
Sedangkan kepada masyarakat yang kurang dikenal pelayanannya lambat. Oleh karena itu kesan pertama dari hampir setiap warga masyarakat yang datang berurusan ke kantor-kantor pemerintahan
adalah bertemunya mereka dengan pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang informatif, mata duitan dan kurang profesional (Rasyid, 1997; 142)
Selanjutnya Mustapadidjaja (1998;2) mengatakan, bahwa : Tuntutan masyarakat terhadap aparatur saat ini adalah berfungsinya sistem administrasi negara secara bertanggungjawab (acountable) dengan efesiensi sektor publik yang
menjadi
tonggak
pengembangan
organisasi
dan
profesionalisasi aparatur, ini jelas didasari oleh pemikiran
bahwa pada masa sekarang dan akan datang, aparatur negara akan dihadapkan pada suatu kondisi obyektif yang menuntut daya saing (competitiveness) serta kecepatan, ketepatan dan keakuratan {effectiveness) penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi, sementara tuntutan
masyarakat terhadap jasa pelayanan umum {public service) semakin meningkat.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, dan untuk mewujudkan secara konsepsional dan aktual diperiukan kesiapan dan dukungan
berbagai peran dan fungsi pendidikan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sebab pendidikan merupakan salah satu
bentuk investasi modal manusia (human investment), yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa.
Menurut Ace Suryadi (1999 ; 188), terdapat tiga cara memandang
sistem pendidikan jika lihat dari orientasinya dalam pengembangan
SDM,
yaitu
pendidikan
berorientasi
terhadap
(1).
upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa, (2). upaya mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli yang diperiukan dalam proses memasuki era
industrialisasi, serta (3). upaya membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang
keahlian
ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) sebagai
salah satu institusi pendidikan kedinasan Departemen Dalam Negeri dan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, khusus
mengemban tugas menyiapkan dan membentuk awal kader pimpinan pemerintahan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri di daerah,
dengan sasaran karir awal sebagai pimpinan kewilayahan pada jajaran pemerintahan tingkat terendah yang dapat dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi secara berlanjut.
Secara historis STPDN merupakan pengembangan dari pengintegrasian 20 APDN Daerah yang sekarang berpusat di Jatinangor Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat berdasarkan
Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian STPDN, yang mempunyai sasaran pendidikan yang meliputi Mental, Intelektual dan Keterampilan. Ketiga hasil dasar didik itu dibentuk,
ditingkatkan, dikembangkan dan diarahkan secara seimbang, terpadu
dan simultan, sehingga dicapai suatu kebulatan kepribadian yang
menampilkan
keutamaan
dalam
penguasaan
pada
bidang
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai profesionalisme Ahli Pemerintahan (Diploma IV) melalui tiga bentuk upaya pendidikan yang satu dengan yang lainnya saling bergantung dan saling mempengaruhi, terpadu secara harmonis, dan terintegrasi. Bentuk upaya pendidikan tersebut ialah :
1. Pengajaran, yaitu upaya pendidikan yang berbentuk kuliah di kelas dengan sasaran untuk memberikan pemahaman pengetahuan teoritik
dan
profesional, umumnya
praktik
yaitu
bidang
dan
pengembangan
yang
memberikan
dasar
pemerintahan
pemerintahan
dalam
daerah
kecerdasan/penalaran
bagi
keahlian
negeri
pada
khususnya.
Jalur
pengisian
serta
dan
pemantapan ilmu pengetahuan dan teknologi, disajikan lewat pengajaran melalui Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK). Jadi proses
pendidikan
pada
hakekatnya
merupakan
suatu
proses
pemberdayaan, yaitu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada
pada manusia sebagai
individu,
yang selanjutnya dapat.
memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat lokal, kepada
masyarakat
bangsanya
dan
pada
akhirnya
kepada
masyarakat global (Tilaar, 1997 ; 132). Oleh karena itu pendidikan
didesain sedemikian rupa guna mempersiapkan individu pada «
pekerjaan yang berbeda pada suatu organisasi, sebab pendidikan
tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan manusia, tetapi yang utama adalah memasok tenaga yang diperiukan dalam proses pembangunan, baik dalam arti jumlah maupun mutu.
2. Pelatihan, yaitu upaya pendidikan yang berbentuk aplikasi yang dilakukan baik dalam kelas maupun di lapangan, dengan sasaran
untuk membentuk kemampuan penguasaan praktek dalam aspek keterampilan profesi dan sekaligus dalam rangka pembentukan
kepribadian kader.
Mengingat Kelurahan
merupakan sasaran
penempatan awal para lulusan (Purna Praja) STPDN, maka jenis
pelatihan yang diberikan mencakup aspek keterampilan teknis administrasi dan keterampilan pendukung profesi. Khusus untuk keterampilan pendukung profesi ini, antara lain diberikan dalam
bentuk latihan di bidang pertanian dan peternakan. Penggolongan Jenis pelatihan di STPDN terdiri dari: a.
Jenis pelatihan digolongkan : 1) Latihan Dasar Kemasyarakatan 2) Gladi Manajemen Pemerintahan 3) Laboratorium Pemerintahan
4) Latihan Dasar Mental keprajuritan (LATSARMENRIT) 5) Latihan Lapangan, berupa :
-
Pengenalan Praktek lapangan (PPL)
-
Praktek Kerja Lapangan (PKL)
-
Bhakti Karya Praja (BKP)
-
Latihan Integrasi Taruna Dewasa (LATSITARDA)
-
Desa Laboratorium Unit Kerja (DLUK)
b. Golongan pelatihan profesi, baik penguasaan pengetahuan maupun problem Solving.
Jadi
pelatihan
{training)
merupakan
upaya
pembinaan
keterampilan dasar yang diperiukan pegawai baru atau lama untuk
melaksanakan pekerjaan dalam suatu organisasi (Gary Dessler, 1993; 248)
3. Pengasuhan, yaitu upaya pendidikan yang berbentuk bimbingan dan penyuluhan di lingkungan pendidikan dengan sasaran untuk menanamkan
nilai-nilai budaya dan
pembulatan penguasaan
akademis dalam rangka pembentukan kepribadian kader pimpinan pemerintahan dalam negeri dengan titik berat pada aspek mental
kejuangan pengayoman
dan
wawasan masyarakat.
nusantara
serta
Selanjutnya
pelayanan dan Mintorogo
dan
Sedarmayanti (1992 ; 69) mengatakan bahwa di samping keterampilan, keahlian/kecakapan dan teknologi, produktivitas tenaga kerja dipengaruhi juga oleh sikap dan etika kerja, yaitu
norma-norma kerja yang disadari oleh pandangan seseorang terhadap sistem nilai atau value system.
Untuk mencapai tujuan pengasuhan tersebut, maka kegiatan dalam
kurikulum pengasuhan dibagi dalam 6 golongan, yatiu : a. Pembinaan kehidupan mental spiritual dan ideologi
b. Pembinaan kehidupan kepemimpinan c. Pembinaan watak
d. Pembinaan ketrampilan olah pelayanan masyarakat.
e. Pembinaan keterampilan olah raga dan kesemaptaan jasmani. f. Pembinaan motivasi belajar dan kreativitas ilmu.
Sub sistem pendidikan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan
(JARLATSUH) tersebut sebagai jelmaan peranan dan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan guna mempersiapkan pimpinan bangsa yang memiliki kesiapan jiwa raga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beraspek keterampilan sesuai kebutuhan dan tuntutan
secara
seimbang,
selaras
dan
serasi
bagi
kemajuan
dan
kesejahteraan bangsa.
Sistem pendidikan Jarlatsuh di atas dalam pelaksanaannya diintegrasikan
melalui
kegiatan
akademik
STPDN
dan
dioperasionalisasikan secara bertahap dalam proses pendidikan yang meliputi:
1. Tahap penanaman
(Tingkat
l/Muda
Praja),
adalah tahap
menanamkan nilai-nilai dasar kepemimpinan pemerintahan dalam
negeri dan nilai-nilai dasar profesi serta penguasaan olah pikir dan dasar-dasar
keterampilan
sebagai
persiapan
menerima
pengetahuan yang bersifat teknis dan latihan lanjutan.
2. Tahap Penumbuhan (Tingkat ll/Madya Praja), adalah tahap penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai dasar kepemimpinan
s/^**1"0'0'**^
A/1&&VZ&A Qfir'
pemerintahan dalam negeri, dengan menumbuhkan nilai-ViiU
di atas dan memantapkan olah pikir serta keterampilan^efe^^^ persiapan menerima pengetahuan yang bersifat teknis dan latihan lanjutan.
3. Tahap pengembangan (Tingkat lll/Nindya Praja), adalah tahap pengembangan penghayatan nilai kepemimpinan pemerintahan
dalam negeri, dengan memantapkan penguasaan pengetahuan teknis serta keterampilan yang berhubungan dengan profesinya.
4. Tahap pemantapan (Tingkat IV/Wasana Praja), adalah tahap pemantapan nilai-nilai kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan profesi agar mampu menerapkan secara langsung dalam penugasan.
Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1996 tentang Statuta STPDN, pasal 11 disebutkan bahwa
maksud tujuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri adalah :
1. Membentuk manusia susila yang cakap, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai keinsyafan untuk
bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan
dan
keserjahteraan
masyarakat
Indonesia
khususnya dan dunia pada umumnya, untuk berdiri pribadi dalam memangku jabatan pimpinan pemerintahan dalam negeri;
2. Mengembangkan,
memadukan
dan
mengabadikan
ilmu
memelihara,
dan
pengetahuan dan teknologi;
3. Menyelenggarakan
pembangunan,
mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan, serta hidup kenegaraan.
Sedangkan ciri-ciri seorang hasil didik STPDN yang diharapkan adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kualifikasi kepemimpinan yang dilandasi nilai budaya bangsa. Pancasila dan UUD 1945, bersemangat juang sebagai abdi masyarakat, berwawasan nusantara, berkode etik, berwatak
dan berdedikasi sebagai pimpinan yang berdasarkan asas Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani.
2. Memiliki
kualifikasi
kepelayanan dengan tingkat
kepekaan
terhadap kebutuhan masyarakat, pengetahuan akademis, dan
keterampilan operasional, sehingga dapat mengembangkan diri dalam pelaksanaan tugas pada jajaran Pemerintahan Dalam
Negeri
pada
umumnya dan
Pemerintahan
Daerah
pada
khususnya.
3. Memiliki kualifikasi kenegarawanan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan
tugas
pemerintahan,
profesionalisme dan dimensi keilmuan.
dengan
berbasis
z
Tuntutan reformasi terhadap aktivitas pemerintahanwatu
V
dan berwibawa yang semakin keras, menuntut pemerint^bL^^tuk: cepat
menyiapkan
aparatur
yang
berkualitas.
Pengembangan
pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam
Negeri,
khususnya
melalui
STPDN
dengan
sistem
pendidikan
pengajaran, pelatihan dan pengasuhan (JARLATSUH) merupakan salah satu aplikasi tekad untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang selama ini dirasakan belum maksimal dan perlu dilakukan penyempumaan.
B.
Perumusan Masalah
Oleh karena pentingnya peranan kualitas hasil peserta didik yang dinilai berdasarkan kinerja di lapangan, dan keinginan untuk
menelaah sumber daya manusia yang ada dan sangat kompleks dari hasil peserta didik yang berasal dari perguruan tinggi kedinasan, maka bertolak dari uraian tersebut, diajukan permasalahan sebagai berikut:
"Sejauhmana proses pendidikan STPDN berpengaruh terhadap kinerja Purna Praja di Kabupaten Gowa" ?.
Mengingat masalah tersebut sangat luas, maka selanjutnya akan dirinci agar penelitian ini lebih terarah, sehingga pokok masalah penelitian diidentifikasi sebagai berikut:
1. Berapa besar pengaruh pengajaran terhadap kinerja Purna Praja ? 2. Berapa besar pengaruh pelatihan terhadap kinerja Purna Praja ?
3. Berapa besar pengaruh pengasuhan terhadap kinerja
Purna
Praja ?
4. Berapa besar pengaruh pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan terhadap kinerja Purna Praja ? C.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta
dengan asumsi bahwa peserta didik (Praja) sebagai bahan baku yang potensial dilihat dari proses rekrutmennya, maka dalam proses pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan sistem pengembangan pendidikan JARLATSUH diharapkan memiliki kuaitas kinerja yang baik dil lapangan sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan sebagai Pamong Praja Muda yang merupakan unsur utama aparatur pemerintah, abdi negara, dan abdi masyarakat,
maka penelitian ini berupaya menelaah pengembangan hasil peserta didik setelah mengikuti pendidikan dan berada di lapangan. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengajaran terhadap kinerja Purna Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa ? 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kineja Purna Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa ?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengasuhan terhadap kinerja Purna Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa ?
12
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan terhadap kinerja Purna Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa ?.
D. Manfaat Penelitian
Dengan menjawab seluruh permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan : 1. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada Sekolah
Tinggi
Pemerintahan
Dalam
Negeri
dan
pihak-pihak
yang
berkompoten, khususnya di lingkungan Departemen Dalam Negeri tentang pengaruh proses pendidikan STPDN (JARLATSUH) bagi peningkatan kinerja Purna Praja.
2. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran secara empirik bagi
pengembangan
pengembangan
kurikulum
ilmu
dan
pengetahuan
metoda
di
pendidikan
bidang
serta
pemerintahan,
khususnya berkaitan dengan sumber daya manusia dengan melihat kinerja Purna Praja yang merupakan unsur aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat, sejalan dengan tuntutan dan
perkembangan kualifikasi Pamong Praja Muda.
E.
Kerangka Pikir Penelitian
Kerangka
berpikir
penelitian
ini
dilandasi
bahwa
pada
hakekatnya sistem pengembangan pendidikan pengajaran, pelatihan
13
dan pengasuhan (JARLATSUH) di Sekolah Tinggi Pemerintahan
Dalam Negeri (STPDN) akan berpengaruh pada peningkatan kinerja peserta
didik,
yang
ditandai
dengan
pemahaman
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsinya, peningkatan kualitas dan kuantitas
pekerjaan dan kedisiplinan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang dipercayakan atasan dalam suatu unit kerja apabila nantinya bertugas di lingkungan kerjanya.
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk merealisasikan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpadanan pelaksanaan
tugas dan fungsi
pembangunan,
penyelenggaraan pemerintahan negara dan
dengan
mempraktekan
prinsip-prinsip
good
governance.
Dalam rangka good governance tersebut, maka Purna Praja sebagai kader pimpinan pemerintahan di lingkungan Departemen
Dalam Negeri harus diarahkan kepada fungsinya yang paling utama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu memberikan pelayanan yang sesuai atau melebihi persepsi, tuntutan, keinginan,
kebutuhan, harapan, situasi, dan kondisi masyarakat yang nantinya menciptakan kepuasan masyarakat, bukan merupakan instrumen
politik bagi kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia (peserta didik) STPDN berorientasi pada
profesionalisme, demokratis dan berwawasan kenegarawan.
PRAJA
CALON
INPUT
Pengajaran (X/>;
• Pelaporan
• Evaluasi
•Materi Pengasuhan •Metode Pengasuhan
Pengasuhan (Xa) :
• Pelaporan
• Evaluasi
• Metode Pelatihan
• Materi latihan
Pelatihan (X,) ;
Pelaporan
• Evaluasi
• Metode Pengajaran
• Materi Kuliah
11
h OUTPUT
AMBANG
PROSES PENDIDIKAN STPDN
TUJUAN
(Objectives)
SYARAT
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
- Disiplin
- Kualitas - Kuantitas
PRAJA (Y) - Tupoksi
KINERJA PURNA
OUTCOMES
PEMDA (Stakeholders)
15
F. Hipotesis
Bertolak dari latar belakang masalah, perumusan masalah dan
tujuan penelitian serta kerangka penelitian, maka diajukan rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut :
1.
Terdapat Pengaruh yang signifikan antara pengajaran terhadap kinerja Purna Praja.
2.
Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap kinerja Purna Praja.
3.
Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengasuhan terhadap kinerja Purna Praja.
4.
Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bersama-sama terhadap kinerja Purna Praja.
Dalam penelitian ini juga memperhatikan, bahwa apabila ada
faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja Purna Praja tidak akan diteliti dalam penelitian ini, tetapi akan menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
