PERUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) DENGAN PENDEKATAN SWOT-AHP PADA RENCANA PEMBANGUNAN KAMPUNG REOG KABUPATEN PONOROGO Nicola Riess, Nugroho Priyo Negoro S.T.,S.E.,M.T. Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111 Email:
[email protected];
[email protected] Abstrak Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kiblat budaya Jawa Timur dengan Kesenian Reyog yang menjadi identitas kultural masyarakatnya. Di antara proyek besar yang telah digagas dalam rangka pelestarian seni budaya reyog adalah realisasi Kampung Reyog. Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya yang tidak sedikit Pihak pemerintah mengakui perlu adanya suatu wacana untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta di sektor pariwisata, hal ini berkenaan dengan limitasi alokasi anggaran daerah, terbatasnya ketrampilan tenaga kerja dan kurangnya wawasan terhadap teknologi industri baru. Untuk itu perlu adanya suatu penelitian untuk meninjau strategi pengembangan konsep KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) atau PPP (Public-Pivate Partnership) dalam realisasi proyek Kampung Reyog berdasarkan perspektif stakeholder. Peninjauan ini dilakukan dengan mengintegrasikan konsep SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) dengan AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah dan swasta, peluang proyek KPS Kampung Reyog berada dalam tingkatan kuadran I, yaitu mendukung strategi agresif dengan mengaplikasikan strategi SO. Sedangkan menurut perspektif masyarakat, tingkat peluang proyek KPS Kampung Reyog berada di kuadran II, yaitu mendukung strategi diversifikasi dengan mengaplikasikan strategi ST. Kata kunci: Kampung Reyog, KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta), SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat), AHP (Analytical Hierarchy Process) Abstract Ponorogo is widely known as one of the most cultural city in East Java with its famous icon of art, Reyog Ponorogo. One of ongoing tourism projects in Ponorogo is Kampung Reyog, which will be the center location of Reyog cultural art. It has been estimated that this project will demand a big amount of money because it is one of the biggest tourism project that Ponorogo has ever made. The government confesses that there’s a need to start an intense partnership with private sectors in tourism sector in order to solve the government financial, human resource’s skill and knowledge limitation. Hence, the research about strategic planning of PPP (Public Private Partnership) development in Kampung Reyog project is necessary to be conducted based on the stakeholder perspective. This research uses the integration of SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) and AHP (Analytical Hierarchy Process) as its method. The results of this research shows that from government and private perspective, probability of Kampung Reyog PPP project is in quadrant I which is supporting aggressive strategy by implementing SO strategy. On the other hand, society perspective shows that probability of Kampung Reyog PPP project is in quadrant II, which is supporting diversification strategy by implementing ST strategy. Keywords : Kampung Reyog, PPP (Public Private Partnership) or KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta), (Strength, Weakness, Opportunity and Threat), AHP (Analytical Hierarchy Process)
1. Pendahuluan Industri pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor industri dunia yang berkembang pesat dan memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Seperti data yang dimiliki oleh WTTC (World Travel and Tourism Council), pada kisaran tahun 1999-2010 industri pariwisata menyumbang GDP (Gross Domestic Product) sebesar 11,7% dari total pendapatan dunia. Di Indonesia, pariwisata terdapat di urutan ke 4-5 sebagai sektor terbesar penyumbang devisa negara berdasarkan data BPS selama periode tahun 2008-2011. Potensi besar industri pariwisata ini sejalan dengan kebutuhan biaya pengembangan yang relatif besar pada masing-masing daerah. Kondisi ini tidak didukung dengan ketersediaan dana yang mencukupi. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu sumber APBD pada umumnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan daerah (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu mengatasi segala keterbatasan tersebut. Dalam skala nasional, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public-Private Partnership (PPP) menjadi salah satu kunci utama pengembangan ekonomi nasional, seperti tercantum pada Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development (MP3EI) yang dipublikasikan pada Mei 2011. Hal ini dikarenakan pendanaan pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur nasional hanya 30%, sehingga pemerintah saat ini tengah gencar untuk meningkatkan iklim investasi pihak swasta baik dalam skala nasional maupun di daerah-daerah. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kiblat budaya Jawa Timur dengan Kesenian Reyog yang menjadi identitas kultural masyarakatnya. Hingga saat ini, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo masih murni dikelola, didanai dan dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dana dari APBD yang dialokasikan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) pada tahun ini adalah sekitar Rp 8 miliar. Menurut dinas terkait, dana sebesar itu masih sangat kurang untuk dapat mencakup seluruh usaha pengembangan kepariwisataan daerah. Hal ini akan berdampak pada ketidakmaksimalan pengelolaan aset-aset kepariwisataan. Pihak dinas sendiri mengakui perlu adanya suatu wacana untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta terkait dengan perkembangan sektor pariwisata, hal ini berkenaan dengan adanya limitasi alokasi anggaran daerah, terbatasnya ketrampilan tenaga kerja dan kurangnya wawasan terhadap teknologi baru. Di antara proyek besar yang telah diwacanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo adalah proyek Kampung Reyog. Perkembangan rencana tersebut hingga saat ini masih berada dalam tahap desain dan belum terdapat rancangan teknis mengenai proyek ini. Untuk itu perlu adanya suatu penelitian untuk meninjau strategi pengembangan konsep KPS (Kerjasama
Pemerintah dan Swasta) atau secara internasional lebih dikenal dengan istilah PPP (Public-Pivate Partnership) dalam realisasi proyek Kampung Reyog berdasarkan perspektif stakeholder terkait. 2. Metodologi Penelitian Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian yang terdiri dari empat tahapan utama. Tahapan-tahapan ini tersusun secara berurutan dimulai dari tahap identifikasi, tahap pengumpulan dan pengolahan data, tahap analisa dan interpretasi dan yang terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan dan saran. 1. Tahap identifikasi dan perumusan masalah : pada tahapan ini, didapatkan hasil bahwa tahapan utama dalam penelitian ini adalah proses perumusan faktorfaktor SWOT, penilaian faktor SWOT dengan menggunakan SWOT-AHP dan perumusan strategi pengembangan proyek KPS Kampung Reyog. 2. Penyebaran kuisioner : masing-masing kuisioner terdiri dari dua bagian, yaitu scoring dan pairwise comparation. Proses scoring terhadap faktor-faktor SWOT dilakukan dengan menggunakan sembilan skala likert dari -4 hingga 4 untuk mengetahui seberapa besar dampak masing-masing faktor SWOT terhadap pemerintah, swasta dan masyarakat. Sedangkan pairwise comparation dilakukan untuk membandingkan tingkat keberartian antar faktor pada masing-masing grup dengan menggunakan skala 1-9. 3. Perhitungan SWOT AHP : salah satu output dari perhitungan ini berupa nilai intensitas yang merepresentasikan seberapa besar tingkat keberartian faktor SWOT relatif terhadap faktor lain. Selain itu dilakukan perhitungan final strategy value untuk mengetahui seberapa besar faktor pendukung proyek KPS Kampung Reyog dominan terhadap faktor-faktor penghambatnya. 4. Analisis dan perumusan strategi : pada tahapan ini, dilakukan proses analisis terhadap kombinasi faktorfaktor SWOT yang logis untuk merumuskan strategi pengembangan proyek KPS. 5. Kesimpulan dan saran 3. Identifikasi Faktor-faktor SWOT Responden dari penelitian ini terdiri dari 16 responden pemerintah, 7 responden swasta dan 17 responden masyarakat. Responden pemerintah dipilih berdasarkan kehadiran pada serasehan Kampung Reyog dan keterlibatan lembaga yang dibawahinya dengan realisasi kampung budaya tersebut. Responden swasta terdiri dari perusahaan konstruksi dan jasa konsultan lokal berskala menengah hingga besar yang merupakan stakeholder potensial Kampung Reyog. Sedangkan responden masyarakat merupakan pihak-pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pembangunan Kampung Reyog seperti tokoh masyarakat Kecamatan Ponorogo dan Kauman dimana proyek tersebut direncanakan akan dibangun, serta para pengusaha
Masyarakat
Swasta
S1
Solusi limitasi dana pemerintah
S2
Risk transferring dan risk sharing
S3 S4
Ketersediaan jumlah human resource yang cukup
S6
Menambah akuntabilitas keberlangsungan proyek
S7
Memfasilitasi pihak swasta dalam pengembangan bisnis dan skill yang dimiliki
S8
Sharing value antar pelaku proyek KPS
S9
Kemudahan mengakses data di berbagai bidang
S10
Iklim kerja yang lebih terstandarisasi dan terkoordinasi
S11
Meningkatkan service level pemerintah terhadap pelayanan publik
S12
Meningkatkan kualitas fasilitas publik
W1
Terbatasnya pengetahuan dan pengalaman bekerjasama dengan pihak swasta
W2
Struktur organisasi proyek KPS relatif kompleks
Pemerintah
W4 W5
Swasta
W6
Masyarakat
Memacu transfer teknologi dan management skill yang lebih baik Menekan biaya konstruksi, operasional maupun maintenance
S5
W3
Berkurangnya fungsi kontrol pemerintah terhadap proyek KPS Tidak jelasnya batas pertanggungjawaban dan otoritas antara pemerintah dan swasta dalam penanganan proyek Ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat Regulasi pemerintah pusat belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh Pemda dan swasta sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan penyiapan proyek KPS
W7
Profit yang tidak terlalu besar
W8
Keterbatasan mobilisasi dan pengadaan kebijakan dalam pengerjaan proyek publik
W9
Peningkatan biaya terhadap penggunaan fasilitas publik
W10 W11 O1
Pemerintah
O2
O3
Swasta Swasta
Faktor SWOT
O5 O6 O7
Pemerintah
Pemerintah
Responden
O4
Faktor SWOT Menciptakan peluang bisnis baru pada lingkup domestik Urgensi pemerintah untuk mendapatkan sokongan dana pembangunan kampung reyog Disediakannya jaminan, insentif dan financial return atas investasi pihak swasta oleh pemerintah sebagai usaha peningkatan iklim kerjasama Kemudahan perijinan dan proses birokrasi dalam menjalankan proses bisnis
O8
Membuka lahan baru untuk mengembangkan usaha
O9
Ketersediaan ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan
T1
Terbatasnya jumlah perusahaan swasta domestik untuk mengikuti tender pemerintah daerah
T2 T3 T4
Swasta
Tabel 1 Faktor SWOT Pembangunan Proyek KPS Kampung Reyog
Responden
Masyarakat
lokal. Selain itu pengamat budaya dan pengamat ekonomi, sosial dan politik juga dilibatan untuk melakukan penilaian terhadap keberlangsungan proye KPS ini. Dari proses studi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan, didapatkan 12 faktor grup strength, 11 faktor pada grup weakness, 9 faktor pada masing-masing grup opportunity dan threat.
Kurangnya minat investor lokal untuk berinvestasi pada proyek pariwisata Kurangnya tenaga profesional dalam penanganan proyek KPS Peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan KPS pada proyek pariwisata belum mencapai level operasional
T5
Belum adanya batasan yang jelas dan standar pengukuran performansi bagi para pelaku KPS sehingga proses evaluasi lebih sulit dilakukan
T6
Pihak pemerintah pada umumnya akan lebih dominan dalam penetapan desain, kebijakan dan alur pengerjaan proyek
T7
Terbatasnya perusahaan swasta regional berskala besar
T8
Standar pelayanan dan kualitas produk lokal yang masuk ke dalam Kampung Reyog akan relatif lebih tinggi
T9
Proses tender dan negoisasi proyek KPS akan berlangsung lebih lama, sehingga realisasi proyek akan berlangsung lebih lama
4. Perhitungan SWOT-AHP
Rekap data pairwise comparation akan menjadi input dari software Expert Choice. Penggunaan software ini dilakukan untuk mendapatkan local importance dari masing-masing faktor. Local importance merepresentasikan tingkat keberartian faktor satu relatif terhadap faktor lain dalam satu grup.
Kesulitan masyarakat setempat berpartisipasi dalam proses pembangunan proyek Kurangnya pengalaman masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik yang secara langsung dikelola oleh pihak swasta Membuka peluang Kabupaten Ponorogo sebagai daerah tujuan investasi Banyaknya objek wisata potensial di Kabupaten Ponorogo yang masih sangat perlu untuk dikembangkan Dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan proyek-proyek KPS berupa dibentuknya lembagalembaga yang membantu regulasi maupun penjaminan pembiayaan proyek KPS
Gambar 1 Contoh Input Data pada Software Expert Choice
Data skor merepresentasikan seberapa besar dampak masing-masing faktor SWOT terhadap pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk faktor strength dan opportunity, semakin positif skor yang diberikan, maka semakin besar dampaknya bagi stakeholder. Sebaliknya untuk faktor weakness dan threat, semakin negatif skor yang diberikan, maka semakin besar dampak negatifnya
bagi stakeholder. Akumulasi output dari seluruh responden digunakan untuk melakukan perhitungan weight atau bobot masing-masing grup. Notasi : Us, Uw, Uo, UT UrSi, UrWi, UrOi, UrTi
: Skor : skor responden ke-r terhadap faktor S, W, O dan T ke-i : weight : local importance : factor intensities grup
wS, wW, wO, wT wSi, wOi, wWi, wTi IS, IW, IO, IT
Langkah selanjutnya dari SWOT-AHP terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 1. Perhitungan weight masing-masing grup pada masing-masing stakeholder pemerintah, swasta dan masyarakat. Contoh formulasi untuk responden swasta adalah sebagai berikut :
wS= wW = wO = wT =
∑ ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Tabel 2 Hasil Final Group Intensities dan Final Strategy Value untuk Semua Stakeholder Stakeholder
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Final Group Intensities (IFS, IFW, IFO, IFT)
S
1,22
W
-0,613
O
0,65
T
-0,299
S
0,593
W
-0,169
O
1,118
T
-0,772
S
0,938
W
-0,688
O
0,479
T
-0,568
IWi = ∑ ITi = ∑
UWi . wWi UTi . wTi
0,77
Masyarakat
0,16
(2)
Langkah berikutnya yaitu mencari rata-rata dari factor intensities seluruh responden untuk masingmasing grup pada stakeholder pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. Perhitungan final factor intensities masing-masing faktor SWOT didapatkan dengan mengalikan weight dan mean factor intensities dengan formulasi seabagai berikut : final factor intensities Si = wS . ImSi final factor intensities Wi = ww . ImWi final factor intensities O1 = wo . ImOi final factor intensities T1 = wT . ImTi
Final strategy value (VF)
0,958
Swasta
2. Perhitungan factor intensities masing-masing faktor SWOT dengan menggunakan rekap data skor dan local importance. Contoh formulasi perhitungan factor intensities pada responden swasta adalah sebagai berikut : USi . wSi UOi . wOi
Faktor SWOT
Pemerintah
∑
(1)
ISi = ∑ IOi = ∑
(4)
Perubahan formula untuk perhitungan responden pemerintah dan masyarakat terletak pada penyesuaian jumlah faktor SWOT dan responden pada masingmasing grup. Hasil dari perhitungan kemudian di rekap untuk mencari final group intensities dan final strategy value yang merepresentasikan seberapa dominan nilai faktor positif atau pendukung relatif terhadap faktor negatif atau penghambat pengembangan proyek KPS Kampung Reyog. Perhitungan dilakukan pada masing-masing stakeholder pemerintah, swasta dan masyarakat.
∑
∑ ∑
VF = IFS + IFW + IFO + IFT
Gambar 2 Factor Intensities Faktor SWOT (Pemerintah)
Gambar 3 Factor Intensities Faktor SWOT (Swasta)
(3)
Kemudian nilai final factor intensities pada masingmasing grup diakumulasi untuk mendapatkan final group intensities (IFS, IFW,IFO, IFT) 4. Perhitungan final strategy value (VF) dengan formulasi sebagai berikut :
Gambar 4 Factor Intensities Faktor SWOT (Masyarakat)
Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Perspektif pemerintah : urutan intensitas yang paling dominan dimulai dari strength, opportunity, weakness hingga threat pada urutan terakhir. Final strategy value sebesar 0,958, yang menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah, faktor-faktor pendukung lebih dominan dibandingkan dengan hambatan dalam pengembangan proyek KPS Kampung Reyog. Faktor W4 dan T3 memiliki intensitas yang paling tinggi dalam grup masingmasing. Sehingga tidak jelasnya batas pertanggungjawaban dan otoritas antara pemerintah dan swasta dalam penanganan proyek serta kurangnya tenaga profesional di bidang KPS, sebaiknya mendapat prioritas penanganan dalam usaha pengembangan skema KPS. Perspektif swasta : grup dengan intensitas paling besar dimulai dari opportunity, threat, strength hingga weakness pada urutan terakhir. Final strategy value bernilai 0,77 yang menunjukkan bahwa faktorfaktor positif masih relatif lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor penghambat proyek KPS Kampung Reyog. Pihak swasta masih beranggapan bahwa kerjasama dengan pemerintah akan lebih membatasi mobilisasi dan kebebasan pengelolaan bisnis mereka. Dominansi pemerintah dalam pengerjaan proyek juga menjadi salah satu ancama yang dikhawatirkan terjadi pada pihak swasta, sehingga faktor W8 dan T6 merupakan faktor dengan intensitas tertinggi pada masingmasing grupnya. Perspektif masyarakat : urutan grup dengan intensitas paling besar dimulai dari strength, weakness, threat dan opportunity pada urutan terakhir. Meskipun final strategy value bernilai positif, namun adanya fakor-faktor penghambat harus mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dari final strategy value dengan nilai positif yang relatif kecil, yaitu 0,16. Penanganan proyek pemerintah selama ini masih dinilai kurang maksimal dengan akuntabilitas yang minim oleh masyarakat, sehingga masuknya pihak swasta dalam realisasi Kampung Reyog diharapkan dapat memperbaiki kualitas sistem kerja pemerintah daerah. Meningkatnya standar kualitas produk lokal yang masuk ke Kampung Reyog nampaknya merupakan ancaman yang cukup besar bagi masyarakat, khususnya para wirausahawan kecil hingga menengah yang menghasilkan produk-produk khas Ponorogo, sehingga faktor T1 memiliki intensities besar. 5.
Perumusan Strategi
Tabel 3 Strategi Pengembangan Proyek KPS Kampung Reyog Strategi SO 1. Perubahan mindset pemerintah untuk menempatkan pihak swasta sebagai mitra sejajar & membentuk hubungan yang baik dan sehat untuk memupuk kepercayaan antar pihak 2. Pemerintah segera merumuskan kebijakan
Strategi ST 1. Pemerintah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai penyamaan persepsi untuk mencapai tujuan bersama 2. Perbaikan konten informasi pada media Layanan
Strategi SO
Strategi ST
mengenai jobdesk dan hak masing-masing pelaku KPS 3. Pemerintah segera merumuskan kebijakan jaminan investasi pihak swasta 4. Pemerintah merumuskan strategi pembagian risiko yang berimbang 5. Pemerintah segera membuat KPI (Key Performance Indikator) mengenai pelaksanaan proyek KPS secara jelas dan terukur
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ponorogo dengan menyediakan penawaran dan informasi yang mencukupi bagi pihak swasta yang tertarik untuk ikut berinvestasi dan terlibat lebih jauh pada proyek pemerintah 3. Memanfaatkan keunggulan ketrampilan manajemen dan teknologi pihak swasta untuk membentuk kader-kader tenaga profesional dengan proses knowledge sharing selama periode kerjasama berlangsung
Strategi WO
Strategi WT
1. Pemerintah daerah secara 1. Pembentukan komitmen pada proaktif melakukan studi lingkup pemerintah kabupaten terhadap keberlangsungan untuk mulai fokus proyek-proyek KPS yang tekah mengembangkan skema KPS berjalan di Indonesia 2. Pemerintah pusat perlu untuk 2. Menggunakan potensi melakukan sosialisasi dan pembangunan Kampung edukasi mengenai Reyog untuk menarik minat penyelenggaraan proyek KPS di perusahaan swasta berinvestasi daerah-daerah secara intensif pada proyek tersebut 3. Penyiapan dokumen proyek 3. Pemerintah daerah yang matang dan memadai oleh memanfaatkan dukungan dari Pemkab dengan melakukan pemerintah pusat untuk secara kerjasama dengan pihak intensif membentuk lembaga konsultan atau lembaga sejenis pelaksana khusus KPS di PT SMI mengenai penyiapan tingkat daerah dokumen tender O
III. Mendukung strategi Turn-around
0,351 0,346
W -0,089
IV. Mendukung strategi Defensif
Keterangan :
I. Mendukung strategi Agresif
0,25
0,424
0,607
S
II. Mendukung strategi Diversifikasi
T
Pemerintah Swasta Masyarakat
Gambar 5 Matriks SWOT Strategi Pemerintah, Swasta & Masyarakat
6. Kesimpulan Dalam perspektif pemerintah dan pihak swasta, peluang proyek KPS Kampung Reyog berada dalam tingkatan kuadran I, yaitu mendukung strategi agresif dengan mengaplikasikan strategi SO sebagai berikut : Perubahan mindset pemerintah untuk menempatkan pihak swasta sebagai mitra sejajar & membentuk hubungan yang baik dan sehat untuk memupuk kepercayaan antar pihak Pemerintah segera merumuskan kebijakan mengenai jobdesk dan hak masing-masing pelaku KPS Pemerintah segera merumuskan kebijakan jaminan investasi pihak swasta Pemerintah merumuskan strategi pembagian risiko yang berimbang
Pemerintah segera membuat KPI (Key Performance Indikator) mengenai pelaksanaan proyek KPS secara jelas dan terukur Dalam perspektif masyarakat, tingkat peluang proyek KPS Kampung Reyog berada di kuadran II, yaitu mendukung strategi diversifikasi dengan mengaplikasikan strategi ST sebagai berikut : Pemerintah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai penyamaan persepsi untuk mencapai tujuan bersama Perbaikan konten informasi pada media informasi proyek pemerintah utama, LPSE, dengan menyediakan penawaran dan informasi yang mencukupi bagi pihak swasta yang tertarik untuk ikut berinvestasi dan terlibat lebih jauh pada proyek pemerintah Memanfaatkan keunggulan ketrampilan manajemen dan teknologi pihak swasta untuk membentuk kaderkader tenaga profesional dengan proses knowledge sharing selama periode kerjasama berlangsung 7. Referensi Aji, Sandhi Marta (2012), Arahan Lokasi Kampung Reyog di Kabupaten Ponorogo, Tugas Akhir Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Alshomrani, Saleh dan Qamar, Shahzad (2012), ”Hybrid SWOT-AHP Analysis of Saudi Arabia E-Government”, Faculty of Computing and IT King Abdulaziz University, Vol. 48, No. 2. Fabac, Robert dan Zver, Ivan (2011), “Applying Modified SWOT–AHP Method to the Tourism of Gornje Medimurje”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 17, No. 2, hal. 201-215. Hartono (2012), Peluang Kerjasama Pemerintah-Swasta pada Pembangunan Graving Dock dan Pengelolaan Galangan Kapal dengan Metoda SWOT Analysis (Studi Kasus di PT. Janata Marina Indah, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang), Jurusan Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Riptek Vol. 6, No.I, Hal. 17 – 25 Jianbin, Bao. (2012), “A case study of the GSPP (Government - State-owned Enterprise Private Enterprise – Public) model in the public-private cooperation on the ecological project construction in Kunming”, Tesis Magister Business Administration, Tongji University, China. Kim, Dae-Kwan et al. (2005), “Public and Private Partnership for Facilitating Tourism Investment in the APEC Region”, College of Hotel and Tourism Management, Kyung Hee University. Kurniawan, Eri Setianto; Pudjianto, Bambang dan Wicaksono, Y.I. (2009), Analisis Potensi
Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang), Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Vol. 30 No. 3. Kurttila et al. (2000), “Utilizing the analytic hierarchy process AHP in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forestcertification case”, Forest Policy and Economics, Vol. 1, hal. 41-52. McCarthy dan Tiong (1991), “Financial and Contractual Aspects of Build-OperateTransfer Projects”, Vol.9, No. 4, hal. 222227. Osuna, Edgar Elias dan Aranda, Alvaro (2007), “Combining SWOT and AHP Techniques for Strategic Planning”, Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) and Constructora Parque Habitat, C.A., Venezuela. Sari, Karmila dan Utomo, Christiono (2012), Analisa Pembeayaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Proyek Sidoarjo Town Square. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Vol. 1, No. 1. Strategic Asia and UK Foreign Commonwealth Office (2012),” PPP (Public-Private Partnerships) in Indonesia: Opportunities from the Economic Master Plan”. Swarbrooke, John (1998), “Sustainable Tourism Management”, Oxford University. Syafar, Syafril (2004), Perumusan Strategi Kemitraan PT. Inka dan Industri Kecil Menengah dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Analisa SWOT, Tugas Akhir Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Wisata Budaya Melayu (2013). Desa Budaya Pampang. http://www.wisatamelayu.com/id/img/ wisata/p4b8f6d39595ea.jpg. Diakses tanggal 10 Februari 2013. Wonderful Indonesia (2013). Kampung Budaya Sindang Barang: Tradisi Hidup Kembali. http://www.indonesia.travel/id/destination/42 1/kebun-raya-bogor/article/62/kampungbudaya-sindang-barang-tradisi-hidupkembali. Diakses tanggal 10 Februari 2013. Yuan, Jingfeng et al. (2012),” Quantitative SWOT Analysis of Public Housing Delivery by Public-Private Partnership in China Based on the Perspective of the Public Sector”, American Society of Civil Engineering. Zainuddin, Rokhmat (2012), Model Pendanaan Kemitraan pada Pengelolaan Kawasan Wisata Telaga Sarangan, Magetan. Tesis Magister Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
