MASALAH-MASALAH MASALAHHUKUM ACARA PERDATA Oleh : PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum.. SH.,SIP.,M.Hum 1
MASALAH-MASALAH HUKUM MASALAHACARA PERDATA
I. Surat Gugatan Gugatan.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kedudukan Penggugat Formil. Identitas Para Pihak. Patokan Obscuur Libel. Error in Persona. Plurium litis Consortium Fakta kejadian yang tidak lengkap Fakta Hukum tidak ada Permintaan sita dalam petitum Petitum yang tidak jelas Provisi + UBV. Permintaan dwangsom Ex Pasal 84
2
II. Tempat di ajukan Gugatan 1. Cerai talak/gugat di tempat Termohon/Penggugat 2. Aktur Squitur forum Rey 3. Aktur Squitur forum Rey Sitae 4. Tempat yang diperjanjikan, apabila ada hal suatu transaksi/kontrak.
3
III. Kuasa Hukum 1. 2.
3. 4. 5.
Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat formal (lihat surat MARI No. 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 hal 86) Pemasangan materai dalam surat kuasa yang tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1985 Surat/Kartu yang sudah habis masa berlaku Surat Kuasa yang tidak boleh di cabut oleh Pemberi Kuasa/dikenakan denda Kuasa insidentil dan siapa saja yang dapat menjadi kuasa insidentil (lihat SEMA/TUADA MARI ULDITUN No. MA/Kumdil/8810/IX/1987antara lain: 1) Isteri dan suami (bukan ex suami & ex isteri) 2) Anak-anak yang belum berkeluarga 3) Orang tua dari suami isteri tersebut 4
IV. Pemanggilan Sidang 1. Dalam Wilayah Yurisdiksi Harus bertemu langsung (resmi) Harus sudah diterima 3 hari sebelum sidang (patut) Tidak boleh melalui RT/RW Bolehkah Relas ditinggal pada ahli warisnya?
5
2. Di luar Wilayah Yurisdiksi Yurisdiksi..
Minta bantuan ke Pengadilan Agama Lain Surat permohonan dikirim oleh Panitera PA Relaas dari PA yang diminta bantuan Dilaksanakan oleh Juru Sita PA yang diminta bantuan Hasil/Relaas dikirim oleh Panitera PA yang diminta bantuan ke PA yang meminta bantuan Biaya dikirim ke PA yang diminta bantuan, kalau kurang minta tambah Sangat banyak permintaan pemanggilan, tidak dilayani oleh PA yang dimintakan panggilan (masalah serius).
6
3. Luar Negeri
Melalui Dirjen Protokol & Konsuler Deplu Tidak perlu tunggu Relaas kembali Tetapkan batas waktu sidang (paling lama 3 bulan) Bolehkah panggilan dikirim secara langsung kealamat Tergugat yang jelas alamat di luar Negeri?
7
4. Panggilan yang Ghaib/Ghoibah
Yang tidak jelas alamatnya di Indonesia, langsung dipanggil melalui mass media tanpa sidang lebih dahulu Panggilan pertama untuk sidang 4 bulan yang akan datang (tanggal ditetapkan) Panggilan kedua dilakukan satu bulan setelah panggilan pertama, juga untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan pada sidang pertama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum diumumkan harus di sidangkan lebih dahulu, perlu ada sinkronisasi & perlu di diskusikan lebih lanjut 8
Acara Sidang 1. Acara biasa 2. Acara Kontradiktoir 3. Verstek - verzet
9
Azas--azas Persidangan Azas 1. Personalitas keIslaman 2. Persidangan terbuka untuk umum 3. Persamaan Hukum (Equality befor the law) 4. Persamaan kedudukan (Audi at alteram partem) 5. Prinsip Hakim Aktif - membantu buat surat gugat - memberi arahan tentang cara beracara secara prodeo - menyerahkan tentang saran tentang kuasa hukum - penjelasan tentang alat-alat bukti - penjelasan tentang tata cara jawaban dan bantahan - memberi penjelasan tentang panggilan secara resmi - memberi penjelasan tentang banding & kasasi - memberi penjelasan verzet & rekonvensi - membantu memformulasikan akta damai 10
6. Prinsip persidangan majelis 7. Pemeriksaan dilarang dengan kata-kata kasar 8. Diperbolehkan dissenting oponion
11
V. PERDAMAIAN 1. Harus hadir secara pribadi (dalam hal perkara perceraian). 2. Mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008)
12
VI. ALAT ALAT--ALAT BUKTI 1.
Bukti Surat Surat.. - Pengertian dari surat itu sendiri - Jenis-Jenis Surat
Dibuat oleh Pejabat Umum
Authentik
Surat
Dibuat dihadapan Umum Akta dibawah tangan dibuat secara partai dengan maksud sebagai alat bukti Sepihak Berupa surat pernyataan yang dilakukan oleh seseorang Non Akta Surat-surat biasa Surat-surat rumah tangga Dan lain - Berlaku Nazegelen, (UU No. 13 Tahun 1985) - waarmerking (Psl 18 1974 BW, Stb.1867 No. 129 Psl 1 R.Bg.286) - Legalisasi (SEMARI) 13
2. Bukti Saksi - Saksi diperiksa satu persatu - Tidak semua saksi itu di sumpah, ada yang hanya mengucap janji saja. - Harus ditanyakan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, kalau ada hubungan kerja supaya ditanyakan siapa yang memberi gaji. - Tidak perlu keterangan dikonfrontir dengan Penggugat/Tergugat, penilaiannya terserah hakim. - Kalau sudah memberi keterangan, dipersilahkan duduk dibelakang Penggugat dan Tergugat, keluarnya sama-sama.
14
Cara menilai alat alat--alat bukti 1. Teori pembuktian bebas 2. Teori pembuktian terbatas negatif 3. Teori pembuktian terbatas positif (lihat Psl 165 HIR/285 RBg & Psl 1870 BW) mewajibkan hakim melakukan tindakan tertentu yang bersifat positif. HIR & RBg = Jalan tengah
15
Pertanyaan kepada Saksi Pedomani Pasal 150 HIR Pertanyaan lewat Ketua Majelis - Harus ada sangkut-pautnya dengan pokok perkara - Hakim dapat menunjukan hal-hal perlu tentang duduknya perkara Tentang Penterjemah - Lihat Pasal 151 HIR - Lihat Pasal 284 HIR - Lihat Pasal 285 HIR Descente - Pasal 153 HIR -
16
- Dalam perkara keluarga harus ada saksi keluarga - Non keluarga berlaku asas umum Syiqaq (dharar)
Perselisihan
Perselisihan (PP 9/75 Psl 19 (f))
Perlu didengar keluarga/orang dekat(Psl 22 PP 9/75)
Pembuktian Hakam pakai Saksi Keluarga/orang dekat (Psl 76 UU No.7/89)
Perlu didengar Keluarga/orang dekat
Pembuktian berlaku asas umum
Putusan
Putusan
17
3. Bukti Pengakuan
- Pengakuan
Sempurna Berklausula (disertai dgn sangkalan) Berkualifikasi (Pengakuan yang dikaitkan dengan pelunasan atau kompensasi)
- Pengakuan bernilai Hukum hanya didalam sidang (Pasal 174 HIR/311 R.Bg, 1925 BW) - Pengakuan di luar sidang hanya sebagai bukti permulaan (Psl 175 HIR/312 R.Bg/1927-1979 BW)
18
4. Bukti Sumpah
Sumpah
Sumpah Decissoir (Psl 156 HIR/183 R.Bg dan Psl1930) Sumpah Suppletoir (Psl 155 HIR/183 RBg dan 1940 BW) Sumpah penaksir Sumpah lian
19
5. Bukti Persangkaan
Hakim (Pakai Hati Nurani) Persangkaan Undang-Undang 6. Pada Hakekatnya Hal yang tidak perlu dibuktikan menurut HIR & R.Bg adalah : - Putusan Verstek - Notoire feiten - Pelaksanaan putusan Hakim Apakah dalam Perkara Verstek bidang perkawinan perlu dibuktikan? Perlu didiskusikan lebih lanjut 20
V. Musyawarah Hakim (lihat (lihat Pasal 178 HIR/189 R.Bg R.Bg)) -
-
-
Wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh para pihak Wajib mengadili segala tuntutan Ultra petitum
21
VII. Masalah Masalah--Masalah Dalam Putusan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Identitas Para Pihak Posisi Para Pihak kalau ada Intervensi Putusan Sela tidak boleh di banding dan kasasi, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Yang menyangkut Kompetensi Relatif harus dibuat putusan sela,kalau dikabulkan langsung menjadi putusan akhir. Putusan Provisi & UBV yang tiak sesuai dengan prosedur. Banyak Hakim belum dapat memahami/menggali fakta hukum
22
7. 8.
Penerapan Rule masih keliru Pertimbangan tidak runtut dan masih banyak pertimbangan yang tumpang tindih 9. Amar masih belum standar, terutama dalam perceraian masih bayak berpedoman kepada Peradilan Umum 10. Amar banyak yang tidak tegas, masih perlu interpretasi membagi dua sebuah mobil dan lainlain, tidak ada kata lanjutan apabila tidak dibagi secara natural maka harus dilelang dan harganya dibagi. 11. Catatan kaki tentang biaya masih belum seragam harus sesuai dengan jurnal.
23
Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat dipergunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara: 1. Teori keseimbangan Seimbang antara syarat-syarat yang ditentukan dengan pihak-pihak yang berperkara. 2. Teori pendekatan seni dan intuisi Hakim harus melihat keadaan pihak yang berperkara lebih banyak dengan insting atau intuisi daripada pengetahuan Hakim. 3. Teori pendekatan keilmuan Hakim tidak boleh insting saja, tapi pakai ilmu pengetahuan yang cukup. 24
4. Teori Pendekatan Pengalaman Hakim mempergunakan daya empirisnya dalam menilai satu perkara. 5. Teori Rasio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, lalu mencari landasan peraturan perundang-undangan yang relevan. 6. Teori Kebijaksanaan Diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti (teori ini lebih banyak di pergunakan dalam mengadili anak-anak, dengan mementingkan aspek keluarga, masyarakat dan lain-lain). 25
Perlunya Penemuan Hukum 1. Kekosongan Hukum (Leemten in Het recht) 2. Konflik antar norma Hukum (Antinomi Hukum) 3. Norma Hukum yang kabur (voge normen) (norma yang tidak jelas) Antinomi Hukum dapat diselesaikan dengan asas 1. Lex posteriori derogat legi priori (UU yang kemudian yang di pakai) 2. Lex Specialis derogat legi generalie 3. Lex superiori derogat legi inferiori (yang lebih tinggi yang dipakai) 26
Interpretasi
METODE PENEMUAN HUKUM
- Gramatikal - Historis - Submatis - Teologis/sosiologis - Koperatif - Fitristik - Pestristif - Ekstentif - Authentik - Indisipliner - Multi indisipliner
Metode Kontruksi - Argumentasi peranalogian (analogi) (Psl 1576 KUHPerdata) jual beli tidak untuk sewa menyewa - Argumentum a contrario - Penyempitan Hukum (Rechtverfijning) - Fiksi Hukum
Metode Hermanitik 27
Dari segi ilmu hukum positif normatif kepastian hukum Dari segi filsafat Hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada sisi keadilan
Tujuan Hukum Dari segi sosiologi hukum tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan
28
Tidak semata-mata bersifat legalistik (La Bouche De La Loi)
Tidak sekedar memenuhi syarat formal hukum, putusan hakim harus mendorong kebaikan dan harmonisasi dalam pergaulan masyarakat Putusan Hakim Yang sesuai dengan Metode Penemuan Hakim
Harus mempunyai visi pemikiran kedepan (Visioner) yang mempunyai kebaranian melakukan terobosan hukum Harus Peka terhadap nasib dan keadaan bangsa dan negaranya terutama rakyat pencari keadilan 29
KONSTRUKSI PUTUSAN
1. Kepala putusan a. Putusan b. Nomor putusan c. Bismillah d. Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Duduknya perkara a. Surat gugat (hal-hal yang menyangkut pokok saja). b. Tanggapan dan jawaban para pihak, Replik dan Duplik cukup disingkat saja. c. Fakta-fakta kejadian atau hal-hal yang terjadi dalam persidangan (cukup ditulis segala sesuatu terurai dalam BAS di anggap termuat dalam putusan ini)
30
3. Tentang Hukumnya a.
Di sini Argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir segala peristiwa. b. Boleh pakai dalil-dalil hukum syara’ (Qur’an, Hadits dan Qoul Ulama) dan harus singkron dengan dalil gugat, satu sama lain harus tersusun secara kronologis. 4. Tentang Amar Putusan a. Tegas dan Lugas. b. Terperinci dan jelas maksudnya c. Perhatikan sifat amar putusan - Konstitutif - Declaratoir - Condemnatoir Ini penting karena menyangkut eksekusi putusan 31
5. Bahagian Penutup a. Kapan putusan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. b. Nama Majelis Hakim juga Panitera c. Rincian biaya perkara d. Harus bermaterai.
6. Sistem Pembuatannya : a. 2/3 Kertas folio b. 2 Spasi c. Tidak boleh ada kesalahan d. Tidak boleh pakai Tip Ex tapi renvoy apabila ada kesalahan e. Buat tepat waktunya 32
Teori pemeriksaan Perkara - Tehnik analitik (yuridis geometris) - Tehnik Equatable (Komistis-keadilan deduktif) isu pokok dulu yang dipertimbangkan, dibuat pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungan dengan pokok perkara, lalu alat-alat bukti yang diajukan oleh yang bersangkutan. - Tehnik silogisme, metode penerapan induktif.
33
UPAYA HUKUM -
-
-
-
Banding yang sudah habis waktu bandingnya tidak dibuat oleh surat keterangan oleh Panitera Bundel A & B tidak disusun secara kronologis Mengambil pendapat Judex Factie Tingkat I begitu saja tanpa alasan yang rasional. Hanya menyatakan putusan Judex Facti Tingkat I Batal demi hukum tanpa mengadili dan membatalkan putusan tersebut. Kasasi dengan akte kasasi tidak sama dengan risalah kasasi, sehingga banyak kasasi dinyatakan NO, karena terlambat mengirim risalah kasasi
34
-
-
-
Kasasi yang sudah habis waktu tidak dibuat surat keterangan oleh Panitera. Novum dalam Peninjauan Kembali banyak di buat setelah perkara di putus Sumpah penemuan Novum banyak salah, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
35
EKSEKUSI DAN LELANG I. AZAS-AZAS EKSEKUSI 1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam azas ini: - putusan serta merta (180 HIR/191 Rbg) - pelaksanaan putusan Provisi (Pasal 130 HIR/154 Rbg). - Eksekusi berdasarkan Groze Akte (Pasal 224 HIR/ Pasal 250 Rbg). 2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. 3. Putusan mengandung amar Condemnatoir /menghukum. 4. Dipimpin Ketua PA. 36
Riel Pasal 200 (II) HIR Pasal 218 (2) RBg Pasal 1033 RV
II. EKSEKUSI Pembayaran Sejumlah Uang (Executie Verkoop) Pasal 200 HIR Pasal 215 Rbg. 37
EKSEKUSI RIEL 1. Bentuk Eksekusi Riel dapat berupa a. Mengosongkan b. Menyerahkan. c. Membagi d. Membongkar e. Berbuat sesuatu f. Tidak berbuat sesuatu g. Memerintahkan atau menghentikan 2. Atas Perintah/Ketua PA. Pimpinan
38
EXECUTIE VERKOOP (Pembayaran sejumlah uang) 1. Dilaksanakan dengan menjual lelang barang-barang debitur 2. Dilakukan dalam pembahagian harta, bila pembahagian in natura tidak cukup/tidak disetujui para pihak. 3. Atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in natura dalam sengketa warisan atau harta bersama. 4. Pembayaran sejumlah uang seperti dalam soal hutang dll
39
III. PENDELEGASIAN EKSEKUSI 1. Prinsipnya sama dengan sita. 2. Cukup dibuat “Penetapan” dengan amar “Memerintahkan juru sita/panitera PA…………… dengan perantaraan panitera/juru sita PA ……..” 3. PA yang menerima permohonan eksekusi itu tidak perlu membuat penetapan baru, cukup langsung dilaksanakan. 4. Hasil eksekusi harus dikirim dalam tempo 2 x 24 jam (Pasal 195 (5) HIR dan 206 (5) Rbg.
40
IV. EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Harta kekayaan tereksekusi tidak ada Putusan bersifat declaratoir Obyek eksekusi di tangan pihak ke tiga Eksekusi tidak dapat dijalankan kepada pihak penyewa Barang yang dieksekusi tidak jelas batas-batasnya Tanah yang akan di eksekusi tidak jelas batasbatasnya. Status tanah menjadi milik negara Obyek eksekusi berada di luar negeri Dua putusan yang saling bertentangan 41
V. PERLAWANAN PIHAK KETIGA/PELAWAN
1. Diajukan pada PA dimana Eksekusi dilaksanakan. 2. Perlawanan dapat diajukan secara lisan atau tertulis. 3. Diajukan dalam tempo/waktu 14 hari sejak pelaksanaan eksekusi tersebut. 4. Lihat Pasal 197 HIR/206 Rbg. 5. Perkara baru dan bayar uang perkara. 6. Periksa secara kontradiktoir produk putusan.
42
VI. EKSEKUSI DITUNDA 1. Alasan perikemanusiaan (tidak bersifat permanen) 2. Alasan Derden Verzet (lihat Pasal 195 (6) HIR) 3. Obyek yang dieksekusi di sengketakan dalam perkara lain Catatan: - PK tidak menangguhkan atau menghentikan Eksekusi (Pasal 66 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970) - Eksekusi jalan terus. - Pengulangan Eksekusi tidak perlu dengan perkara baru, buat penetapan baru dengan membatalkan yang lama. 43
VII. TATA CARA EKSEKUSI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Permohonan Eksekusi oleh yang bersangkutan Aanmaning (Pasal 196 VIR/207 Rbg) Mengajukan pelaksanaan permohonan Penetapan pelaksanaan oleh Ketua 8 Hari setelah aanmaning Perintah eksekusi dilaksanakan ditempat letak barang 7. Juru sita dibantu dua orang saksi yang jujur 8. Juru sita membuat BA Eksekusi. - mencabut segala peristiwa yang terjadi - menyebut secara rinci barang yang di eksekusi - menegaskan terlaksana eksekusi secara Keseluruhan/sebahagian. 44
- Menegaskan tentang pelaksanaan penyerahan atau pengosongan - Mencatat nama-nama saksi - Tanda tangan juru sita, saksi-saksi dan pimpinan eksekusi 9. Tereksekusi di beritahukan tentang dan tanggal pelaksanaan eksekusi (Pasal 197 (5) HIR/209 (5) Rbg). 10. Dapat meminta bantuan Polisi (lihat Pasal 200 ayat 11 HIR/218 (2) Rbg) apabila: - Diperlukan pengamanan - Tujuan untuk menjamin kelancaran eksekusi - Diminta oleh Ketua PA - Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan 45
VIII. SITA EKSEKUSI (Pasal 197, 200 HIR/Pasal 208,215 Rbg) Tahap I Permohonan Eksekusi Aan Maaning Tahap II Mengeluarkan perintah eksekusi Tahap III Pengumuman lelang - Pasal 200 (6) HIR - Pasal 217 (1) Rbg Tahap IV Permintaan lelang kepada Kantor Lelang Negara Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Lelang Negara Stbl 1928 No. 189 Tahap V Pendaftaran permintaan lelang, terbuka untuk umum Tahap VI Penetapan hari lelang oleh Kantor Lelang Tahap VII Pelaksanaan lelang & KPA menentukan syarat lelang (lihat Pasal 21 Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189) 46
Tahap VIII Tahap IX Tahap X
Tahap XI
Kantor Lelang menentukan Floor Price. Pengajuan Penawaran dilakukan secara tertulis dan lisan Penawaran tertinggi adalah sebagai pemenang lelang yang ditentukan oleh juru lelang (lihat Pasal 30 Peraturan Lelang Stb 1908 No. 189). KPA berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang dalam dua alternatif: 1. Pembayaran tunai. 2. Pembayaran tunda sebahagian
47
SEKIAN TERIMAKASIH
48
