Dampak Penerapan UU 17/08 tentang Pelayaran kepada Bisnis Kepelabuhanan
Saut Gurning Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya
Materi 1. Struktur Pengelolaan Kepelabuhanan 2. Fungsi Baru Otoritas Kepelabuhanan 3. Pengalaman Negara Lain 4. Pola Kompetisi Jasa antar Operator 5. Merger Antar Pelabuhan I-IV 6. Isu Peran Baru PT. PELINDO
Struktur Pengelolaan Kepelabuhanan
Rejim Pengelolaan Baru Tipe Pelabuhan
Tanggung Jawab Pengelolaan Kepelabuhanan Infrastruktur Suprastruktur
Stevedoring
Fungsi Lain
Service
Publik
Publik
Publik
Mayoritas Publik
Tool
Publik
Public
Swasta
Gabungan
Landlord
Publik
Swasta
Swasta
Gabungan
Swasta/ Khusus
Swasta
Swasta
Swasta
Mayoritas Swasta
UU 17/08 tentang Pelayaran PP 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
Struktur Baru Pengelolaan Pemerintah Daerah
M.O.T
Owning
Supervising
Nasional Kementrian Terkait
Syahbandar Planning
Regulating
Otoritas Pelabuhan
Services
Operating Operator Terminal
Opr Faslitas
T.O
F.O.
Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
T.O.
F.O.
Matriks Fungsi Pengelolaan
Fungsi Baru Otoritas Pelabuhan
Tiga Fungsi Utama OP Wakil Pemerintah
Komersial
Operasional
Usulan tarif
Pengelolaan daratan/perairan
Menjamin kemanan & ketertiban
Menjamin arus barang
Mengawasi DLKR/DLKP
Menjamin kelestarian lingkungan
Pelayanan jasa yang belum disediakan BUP
Mengatur lalu lintas kapal lewat pemanduan
Bentuk lain selain konsesi
Menetapkan standar kinerja operasional
Penyediaan lahan daratan /perairan, kolam, erta alur (non dermaga dan suprastruktur)
Menyusun RIP, DLKR, DLKP Memberi konsesi
Sispro tanggap darurat/pencemaran
TANTANGAN PELABUHAN KITA (INSA 2008) • Congestion from: – – – – –
Overfull and inefficient terminals Overfull and inefficient port areas Heavy vessel traffic Insufficient hinterland infrastructure Overfull roads to net destination
• Little drive for change: – Limited infrastructure and superstructures – Bureaucracy – Physical Expansion Restrictions
• Pollution 10/30/2008
SEMINAR MARITIM INDONESIA 2008
Keterkaitan transportasi yang efektif and kecukupan fasilitas kepelabuhanan • Seamless aliran trafik kargo dan penumpang dan kargo dalam sebuah hubungan yang menyatu dan terkoneksi • Sustainable sistem transportasi yang efisien secara ekonomi, ramah lingkungan, aman serta ,mengindahkan etika bisnis • High degree koordinasi dan integrasi antar pemerintah, swasta dan sektor publik 10/30/2008
SEMINAR MARITIM INDONESIA 2008
10
Tiga Dimensi Orientasi OP
Port Authority and E-market
PENGALAMAN LANDLORD DI NEGARA LAIN
Pengalaman Negara Lain
Tipe organisasi otoritas pelabuhan di negara lain Port
Ownership
Organisational type of port authority
Hamburg
Municipal government
Statutory port authority
Rotterdam
Municipal government
Government-owned limited corporation
Felixstowe
Private
Private company as the statutory authority within and alongside the terminal. A public trust, Harwich Haven Authority
UK Trust ports
Uncertain (neither public or private)
Statutory port authority
Los Angels
Municipal government
Government department
New York and New Jersey Vancouver
and state government
Statutory port authority
Federal government
Statutory port authority
Tokyo
Municipal government
Government department
Busan
Central government
Statutory port authority
Hong Kong
Government
Government department
Singapore
Central government
Statutory port corporation
Melbourne
State government
Statutory port corporation
Adopted: Chen (2009)
Perkembangan pengelolaan pelabuhan dunia (Chen 2009)
Bentuk Otoritas Pelabuhan di Belanda
Bentuk Otoritas Pelabuhan di China (SPIG)
Devolusi Kontinu Pengelolaan (Brooks 2004)
Pola Kompetisi Jasa
Pola Kompetisi di Bawah UU 17/08 Diperkirakan akan terjadi dua mekanisme logis dari implementasi UU 17/08, yaitu; 1. Persaingan antar pelaku usaha termasuk BUP. Bahkan antar OP ataupun OPSyahbandar 2. Perilaku Koopetasi : kompetisi+Kooperasi
Persaingan Kepelabuhanan Akan terjadi pada ketiga jenis kompetisi sekaligus yaitu: 1. Inter-port competition (pelabuhan-pelabuhan dalam satu regional yang sama) 2. Intra-port competition (antar Operator Terminal, PBM, penyedia jasa) 3. Intermodal transport competition (moda kereta api, darat, udara, dan pipa akan bersaing menuju dan dari pelabuhan)
Kompetisi berbasis biaya logistik
hw ay
Port A
Path way
Ch os e
n
Pa t
Market A
Market B Cho sen
Port B
Port D
Chosen Pathway Customer
Port C Shipper
Land Transport
Shipping Line Total Logistics Cost
Land Transport
Dampak Dari Persaingan Jasa – Posisi tawar pengguna jasa di semua lini meningkat dan mengancam pangsa pasar operator pelabuhan – Munculnya aliansi-aliansi usaha pelayaran berinvestasi pada pengusahaan kepelabuhanan dan transportasi darat – Pelayaran punya tendensi untuk “mengadu” antar TO atau PBM untuk memenuhi kepentingan mereka dan hal ini dapat berdampak negatif bagi TO/PBM – Fluktuasi permintaan jasa – Ada TO/PBM yang overcapacity atau ada yang lain yang lack of capacity
Jasa/Wilayah yang Cenderung Dipilih – – – – –
Aksesibiltas yang baik dengan pusat kargo Memiliki jaringan konektivitas yang bervariasi Lokasi dekat dalam arus rantai suplai Biaya (charges/handling) serta waktu yang bersaing Murahnya Biaya transport dari/ke shipper/consignees – Lokasi pelabuhan yang aman – Fasilitas/peralatan pelabuhan yang lengkap tersedia
Koopetasi akan menjadi pilihan Dengan kondisi Aksesibiltas yang baik dengan pusat kargo dinamika dan hirarki jasa yang ada maka perilaku kompetisi+kerjasama = koopetasi akan muncul dalam bentuk: – Pembentukan kerjasama operasi antar TO/PBM – Aliansi strategis (konsorsium yang homogen) akan timbul sebagai respon logis – Koopetasi bahkan bisa terjadi tidak saja secara horisontal bahkan memungkinkan secara vertikal – Koopetasi akan cenderung berorientasi pada economies of scale dan economies of scope
Merger PELINDO I-IV
Holding PELINDO I-IV Diperkirakan positif karena faktor-faktor berikut: • Meningkatkan nilai portofolio usaha induk • Potensi mendapatkan dana segar relatif besar • Menjadi operator dengan kapasitas jasa terbesar (500-600 juta ton, 6-7 juta TEUs) • Dengan catatan dilakukan lewat pendekatan penggabungan tidak langsung guna menjamin keunggulan heterogenitas usaha selama ini
The Distribution of 25 Strategic Ports Sumatera Celebes
West Irian Jaya Papua
Borneo Mollucas
Java Bali
ANNUAL CAPACITIES OF 25 STRATEGIS PORTS Operating Area for Indonesia Port Corporation I
45 – 55 million tons & 3-4 millions TEUs
Operating Area for Indonesia Port Corporation II Operating Area for Indonesia Port Corporation III Operating Area for Indonesia Port Corporation IV
35 – 44 million tons & 2-3 millions TEUs 24 – 34 million tons & 1-2 millions TEUs
Region of East Timor 14 – 24 million tons & 0.3 -1 millions TEUs Less than 14 million tons & 0.3 million TEUs
Isu Peran Baru PELINDO
Pasal 344 UU 17/01 (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan UndangUndang ini. (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak UndangUndang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dimaksud.
Pasal “Karet” Berpotensi Negatif • Kecenderungan BUP baru yang berkarakteristik PBM mengakibatkan sulitnya pengembangan fasilitas baru • Wilayah eksis PELINDO menjadi sasaran “perebutan” • Pelimpahan aset yang tidak mudah • Konflik yang tak terkendali dapat mengakibatkan terhambatnya arus barang
Kebutuhan jasa yang perlu dilakukan • Transformasi berbasis unit-unit yang efektif dan inovatif (agile management) serta ramping • Berorientasi pada pihak pengguna jasa langsung ketimbang pihak ketiga • Orientasi pada port centered logistics, yang memberikan intensitas koordinasi dan konektivitas antara moda transportasi • Persoalan lingkungan perairan nasional
1Strategi Interaksi Glokalisasi (Jangka Panjang – di atas 20 tahun)
Perkembangan keunggulan (knowledge and competitiveness) sebuah pelabuhan
Orientasi
Innovation leader
Foreland leader Regional leader Cluster leader Hinterland leader
Selama ini telah dicapai
Waktu
