04 Februari 1966

PENETAPAN NOMOR : 427/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Perlawanan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam

N A

perkara terdakwa-terdakwa ; I.

Nama lengkap

: H. JAMALUDDIN POHAN

Tempat lahir

: Barus

D E

Umur / Tgl lahir : 47 Tahun / 04 Februari 1966

M

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jl. Padang Sidempuan, Kelurahan Lubuk Tukko,

I

G

G

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah

II.

IN T

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Anggota DPRD

Nama lengkap

: Drs. SINGWANI SIREGAR

N: Napalombang Umur / TglA lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1956 L Jenis I Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia D ATempat tinggal : Jl. Batu Mandi, Kelurahan Tempat lahir

N

P

E

G

Lubuk Tukko,

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Agama

: Islam

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil;

Para terdakwa tidak ditahan ; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 April 2014 dalam perkara para terdakwa H.Jamaluddin Pohan dan Drs,Singwani Siregar ; Menimbang……….

-2-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Register Perkara PDM- /N2.13/E.p.1/SIBOL/03/2014. tanggal 10 Maret 2014 para terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan sebagai berikut ; PERTAMA : PRIMAIR : Bahwa ia Terdakwa H.JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja

N Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah Ahukum Pengadilan Negeri Sibolga, menyuruh memasukkan keterangan palsu D ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannyaE harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud untuk memakai atauM menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai I dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, G yang dilakukan dengan menyuruh Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR, G perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: N I Pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR tanpa T melalui Kabag Persidangan langsung memerintahkan RUDIANTO LUMBANTOBING,ST,MT. N(Kasubbag Rapat dan Risalah) untuk membuat surat undangan perihal A pelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan L Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan kerja keluar Propinsi I oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama Terdakwa H. D JAMALUDDIN POHAN, selanjutnya surat undangan itu digunakan untuk A mengundang anggota DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut G kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten

N

P

E

Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya

anggota

DPRD

atas

nama

H.

ZAINAL

ABIDIN

PASARIBU,Spdi., HASBUN MANIK, ROMASTA LUMBANTOBING, JONNI LUMBANTOBING……….

-3-

LUMBANTOBING, ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNTAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE., HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA

TUA

SIMANUNGKALIT,

MARISSA

HAQUE

PASARIBU,

MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI PANDIANGAN

(bendahara),

SARNIDA

HUTABARAT,

RUDI

LUMBANTOBING,ST.MT., (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI

N melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD ADPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN D E POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib Mdiruang rapat DPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut I dilaksanakan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. TapanuliG Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN agenda sidang G membahas kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun hasil rapat paripurna N I menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda T tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan Nkota Denpasar Propinsi Bali. Pada tanggalA 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG GULTOM selaku IL Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas D nama H. JAMALUDDIN POHAN telah menandatangani surat undangan A Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil G SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR,

N Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna

P

E

DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut.

Atas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan……….

-4-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum

N palsu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian A itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan menyuruh DTerdakwa Drs SINGWANI SIREGAR, perbuatan mana dilakukan para E Terdakwa dengan cara sebagai berikut: M Pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR tanpa I melalui Kabag Persidangan langsung G memerintahkan RUDIANTO LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat Gdan Risalah) untuk membuat surat undangan perihal pelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan N I kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan T oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, Nselanjutnya surat undangan itu digunakan untuk mengundang anggota A DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut kepada seluruhL I anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 D maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna A di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. G Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya

P

E

Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena N Tapanuli tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya

anggota

DPRD

atas

nama

H.

ZAINAL

ABIDIN

PASARIBU,Spdi, HASBUN MANIK, ROMASTA LUMBANTOBING, JONNI LUMBANTOBING, ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNTAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE, HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA

TUA

SIMANUNGKALIT,

MARISSA

HAQUE

PASARIBU,

MAHYUDIN……….

-5-

MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI PANDIANGAN

(bendahara),

SARNIDA

HUTABARAT,

RUDI

LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali.

N Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut dilaksanakan A dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang D bernama H. E kerja anggota JAMALUDDIN POHAN agenda sidang membahas kunjungan DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapunM hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggalI23 Mei 2012 yang ditanda tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHANG untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan kota Denpasar Propinsi G Bali. Pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG N I GULTOM selaku Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari T SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas nama H. JAMALUDDIN NPOHAN telah menandatangani surat undangan Nomor: 005/534/2012 Atanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota IL DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut. D AAtas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan G Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib diruang rapat DPRD

N tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur

P

E

membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ATAU KEDUA PRIMAIRr……….

-6-

PRIMAIR Bahwa ia Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

N memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah Aisinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian D karena EDrs SINGWANI pemalsuan surat, yang dilakukan dengan menyuruh Terdakwa SIREGAR, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai M berikut: I Pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR tanpa G melalui Kabag Persidangan langsung G memerintahkan RUDIANTO LUMBANTOBING,ST,MT. (KasubbagN Rapat dan Risalah) untuk membuat surat I undangan perihal pelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan T kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD NKab. Tapanuli Tengah atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, A selanjutnya surat undangan itu digunakan untuk mengundang anggota IL DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. D ABerdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna G diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

N di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab.

P

E

Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya

anggota

DPRD

atas

nama

H.

ZAINAL

ABIDIN

PASARIBU,Spdi, HASBUN MANIK, ROMASTA LUMBANTOBING, JONNI LUMBANTOBING, ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNTAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE, HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA TUA……….

-7-

TAMBA

TUA

SIMANUNGKALIT,

MARISSA

HAQUE

PASARIBU,

MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI PANDIANGAN

(bendahara),

SARNIDA

HUTABARAT,

RUDI

LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN

N Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib diruang rapat ADPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut dilaksanakan D dipimpin E bernama H. oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang JAMALUDDIN POHAN agenda sidang membahas kunjungan M kerja anggota DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun I hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal G 23 Mei 2012 yang ditanda tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN G untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan kota Denpasar Propinsi Bali. N I Pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG T GULTOM selaku Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG N bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas nama H. JAMALUDDIN A POHAN telah menandatangani surat undangan Nomor: 005/534/2012 IL tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna D DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut. A G Atas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali.

N kepada

P

E

SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan

tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. SUBSIDAIR Bahwa……….

-8-

Bahwa ia TerdakwaH.JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan menyuruh Terdakwa SINGWANI SIREGAR,

N Pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR Atanpa melalui Kabag Persidangan langsung memerintahkan D RUDIANTO Emembuat surat LUMBANTOBING,ST,MT (Kasubbag Rapat dan Risalah) untuk undangan perihal pelaksanaan rapat paripurna gunaM membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, setelah surat I undangan ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah G atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, selanjutnya surat Gundangan itu digunakan untuk mengundang anggota DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut N I kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. T Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 maka pada tanggal 22 Mei N2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna di ruang rapat DPRD AKab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah ILyang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 D pukul 09.30 wib. A G Selanjutnya anggota DPRD atas nama H. ZAINAL ABIDIN perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

N PASARIBU,Spdi, HASBUN MANIK, ROMASTA LUMBANTOBING, JONNI

P

E

LUMBANTOBING, ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNTAK SH,

MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE, HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA

TUA

SIMANUNGKALIT,

MARISSA

HAQUE

PASARIBU,

MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI PANDIANGAN

(bendahara),

SARNIDA

HUTABARAT,

RUDI

LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI

SINURAT……….

-9-

SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib diruang rapat DPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut dilaksanakan dipimpin oleh

Wakil

Ketua

DPRD

Kab.

Tapanuli

Tengah yang

bernama H.

JAMALUDDIN POHAN agenda sidang membahas kunjungan kerja anggota

N menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang Aditanda tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan DKunjungan E Kerja ke Kab. Gianyar dan kota Denpasar Propinsi Bali. Pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG M GULTOM selaku Ketua DPRD Kab. Tapteng I mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil G ketua DPRD Kab. Tapteng atas nama H. JAMALUDDIN POHAN telah Gmenandatangani surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 MeiN 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil I Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna T DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut. Atas informasi itu, Nmaka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG AB.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur IL membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena saksi SINTONG GULTOM D (Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk A pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada G DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun hasil rapat paripurna

N wakil ketua.

P

E

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263

ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ATAU KETIGA Bahwa ia Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli……….

- 10 -

Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, memalsu merek atau tanda yang asli dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu, yang dilakukan dengan dibantu Terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa H.JAMALUDDIN POHAN selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah memerintahkan dan atau menyuruh Terdakwa Drs

N mencetak atau membuat Stempel baru, kemudian Terdakwa Drs SINGWANI A SIREGAR memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretaris D DPRD Kab. Euntuk membuat Tapanuli Tengah yang bernama Ir. ABDUL HAMID SIREGAR stempel baru Jabatan Ketua DPRD pada tanggal 21 Mei 2012 di tukang Cetak M “Adam Reklame” di Pandan Kec Pandan Kab. Tapanuli I Tengah, pembuatan stempel jabatan Ketua DPRD baru tersebut tanpa Gsepengetahuan Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama SINTONG G GULTOM (ilegal). Pada hari itu juga Terdakwa N Drs.SINGWANI SIREGAR tanpa melalui I Kabag Persidangan langsung memerintahkan RUDIANTO T LUMBANTOBING,ST,MT., (Kasubbag Rapat dan Risalah) untuk membuat surat undangan perihal Npelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan kerja keluar A Propinsi Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan L I oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, maka surat diberi nomor dan di cap / D stempel dengan stempel palsu yang baru dibuat, selanjutnya surat undangan itu A digunakan untuk mengundang anggota DPRD dengan cara mendistribusikan G SINGWANI SIREGAR selaku Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk

N surat tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah.

P

E

Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012

maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya

anggota

DPRD

atas

nama

H.

ZAINAL

ABIDIN

PASARIBU,Spdi, HASBUN MANIK, ROMASTA LUMBANTOBING, JONNI LUMBANTOBING……….

- 11 -

LUMBANTOBING, ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNYAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE, HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA

TUA

SIMANUNGKALIT,

MARISSA

HAQUE

PASARIBU,

MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI PANDIANGAN

(bendahara),

SARNIDA

HUTABARAT,

RUDI

LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI

N melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD ADPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN D E POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib Mdiruang rapat DPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut I dilaksanakan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. TapanuliG Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN agenda sidang G membahas kunjungankerja anggota DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun hasil rapat paripurna N I menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda T tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan Nkota Denpasar Propinsi Bali. Pada tanggalA 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG GULTOM selaku IL Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas D nama H. JAMALUDDIN POHAN telah menandatangani surat undangan A Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil G SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR,

N Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna

P

E

DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut, Surat

undangan itu di cap menggunakan stempel palsu oleh Terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR. Atas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena surat undangan menggunakan stempel palsu dan saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab. Tapanuli……….

- 12 -

Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 254 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

N A

1. TENTANG WEWENANG MENGADILI; 2. DAKWAAN

JAKSA

PENUNTUT

UMUM

DIURAIKAN

CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP; AD.1. TENTANG WEWENANG MENGADILI;

P

E

D E

M tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pasal 147 KUHAP dan UndangI Undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang G No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI tentang kewenangan G mengadili bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya yang semakin INpada Peradilan yang bersifat spesifik ( luas bahkan telah lebih mengarah Khusus ) dengan mengikutiT perkembangan Reformasi peraturan Perundangundangan yang beralaku, serta adanya peraturan Perundang-undangan N yang mengatur tentang penyelesaiannya melalui Badan-badan khusus yang A dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk itu, maka L I sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang Mulia menyatakan D tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan sebagai berikut : A a. Perkara aquo merupakan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD G Kabupaten Tapanuli Tengah. 

N

TIDAK

Bahwa bila dicermati uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana

-

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan secara tegas dan jelas tentang perbuatan Terdakwa yaitu menanda tangani surat undangan Nomor 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara serta dilaksanakannya sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H.JAMALUDDIN POHAN……….

- 13 -

POHAN, dengan agenda sidang membahas kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah keluar Propinsi Sumatera Utara, adapun hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan No. 20/KPTS/2012 tanggal

23

Mei

2012

yang

ditandatangani

oleh

Terdakwa

H.JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar Propinsi Bali; -

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

N Nomor 5043 ) sebagai dasar dari Peraturan Dewan Perwakilan ARakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010D tentang Tata E pada Bab I Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 Pimpinan DPRD M adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan pada angka I 14 disebutkan Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan G DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam G rapat paripurna DPRD untuk mengamati dan mengawasiN moral para anggota DPRD sesuai dengan I kode etik DPRD, sedangkan pada angka 15 menyebutkan Kode Etik T DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, N tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Atugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD; wewenang, - Bahwa ILselanjutnya pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun D A 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 Nomor 12 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

N

P

E

G

menyebutkan

Anggota

DPRD

tidak

dapat

dituntut

didepan

Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan pada BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD pasal 36 ayat (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : a. Pimpinan b. Badan Musyawarah. c. Komisi. d. Badan Legislasi Daerah.

- 14 -

e. Badan Anggaran. f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Ayat (2).

Kepemimpinan alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

Ayat (3).

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

-

Bahwa pasal 41 ayat (1) huruf a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

N Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan memimpin A D diambil sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk E rencana keputusan, dan pada huruf k. menyebutkan menyusun anggaran DPRD bersama dengan sekretariat M DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat I paripurna, maka jika dihubungkan dengan pasal 69 ayatG (3) yang menyebutkan Rapat paripurna DPRD diselenggarakan Gatas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan N jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh I Badan Musyawarah, dan jika dihubungkan lagi dengan pasal 77 yang T menyebutkan Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi N quorum, serta pada pasal 81 ayat (5) Penanda tangananA Keputusan DPRD dianggap sah apabila ditanda tangani oleh L I Ketua DPRD. Dan pada ayat (6) Apabila Ketua DPRD berhalangan atau tidak bersedia menanda tangani sebagaimana ayat D Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata

A

N

P

E

G

-

(4), penanda tanganan keputusan DPRD dianggap sah bila ditanda tangani oleh salah seorang wakil ketua DPRD. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangat jelas yang dilakukan

oleh Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani Siregar sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah suatu proses DPRD dalam menjalankan tugas Alat kelengkapan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam BAB VII pasal 36 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa……….

- 15 -

-

Bahwa sangat tegas Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan ” Atas informasi itu maka Saksi Sintong Gultom memberitahukan kepada SONDANG B HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena Saksi Sintong Gultom (Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli

Tengah)

merasa

tidak

ada

mendelegasikan

untuk

pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna

N tugas adalah pendapat yang keliru / tidak berdasar hukum Akarena D(2) adalah sifat kepemimpinan di DPRD berdasarkan pasal 36 ayat E bersifat Kolektif kolegial; - Bahwa disamping itu juga Jaksa Pununtut M Umum menyebutkan ” I Sidoarjo Jawa Timur sekembalinya SINTONG GULTOM dari membuat laporan ke SPKT Polda G Sumut ” mengandung arti jika SINTONG GULTOM sebagai G ketua DPRD sedang tidak berada ditempat atau meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai N I Ketua DPRD karena berulangkali mengundang anggota DPRD untuk T rapat Paripurna tidak pernah mencapai quorum, Sintong Gultom tidak beradaN ditempat atau meninggalkan tugas dan tanggung jawabnyaA sebagai Ketua DPRD cukup lama yaitu antara pada waktu menerima IL informasi dan membuat laporan ke SPKT Polda Sumut pada tanggal 08 Juni 2012, dengan demikian perbuatan yang D A dilakukan oleh Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani kepada Wakil Ketua” adalah pendapat tentang adanya pendelegasian

N

G

Siregar sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum

dalam dakwaannya adalah suatu proses/mekanisme atau tata

E

laksana kerja

P

DPRD dalam menjalankan tugas Alat kelengkapan

DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam BAB VII pasal 36, serta perbuatan Terdakwa H. Jamaluddin Pohan telah sesuai dengan pasal 81 ayat (5) dan (6)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan dalam perkara aquo tidak berwenang memeriksa……….

- 16 -

memeriksa dan mengadili Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani Siregar, dan menyatakan yang berwenang memeriksa adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah; b. Perkara aquo merupakan Kewenangan Pengadilan Tipikor. -

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani Siregar pada persidangan aquo dalam surat dakwaannya menggunakan instrumen pasal 266 ayat (1), ayat (2), dan pasal 263 ayat (1), ayat (2), KUHP ;

N A ”, Subjektif adalah ” Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian artinya pasal pasal 266 ayat (1), ayat (2), dan pasal 263D ayat (1), ayat E pidana jika (2), KUHP baru dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pemakaian surat maupun akta tersebut telah M menimbulkan kerugian, namun dalam perkara aquo Jaksa IPenuntut Umum tidak merumuskan secara jelas siapa yang G di rugikan, dalam hal ini apakah pelapor Sintong Gultom ada dirugikan G ? Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan bentuk kerugian dari pelapor tersebut, apakah N I kerugian secara Moril atau kerugian secara Materiel; T - Bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum secara tersamar menyebutkanN ” anggota DPRD atas nama H.ZAINAL ABIDIN A Spdi. , HASBUN MANIK, ROMASTA PASARIBU, LUMBANTOBING, RUSLI SIMANJUNTAK SH, MANGATUR IL MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE. , HAJI MUHAMMAD D A TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN -

N

P

E

G

Bahwa dalam rumusan delik pasal tersebut yang merupakan unsur

PURBA, TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, MARISSA HAQUE

PASARIBU, MAHYUDDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama SERIWANI PANDIANGAN (Bendahara), SARNIDA

HUTABARAT,

RUDI

LUMBAN

TOBING,

ST.MT.

(Kasubag Rapat dan Risalah), ROSMAATI SINURAT dan Sekretaris DPRD atas nama Drs. Singwani Siregar, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapanuli Tengah” , apakah biaya APBD tersebut yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar untuk memenuhi unsur subjektif pasal……….

- 17 -

pasal tersebut ?, apabila biaya APBD DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi dasarnya maka adalah sangat keliru digunakan sebagai kerugian pelapor Sintong Gultom; -

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum secara imperatif wajib menyebutkan kerugian pelapor Sintong Gultom dalam dakwaannya, apabila yang menjadi dasar kerugian dalam perkara aquo adalah penggunaan biaya APBD dalam rangka kegiatan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kabupaten

N mengajukannya pada persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, Akarena Mahkamah Agung R.I telah membentuk Pengadilan D Khusus yang Edana APBD ) di menyangkut kerugian Negara ( kerugian penggunaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan M Negeri Kelas IA Medan; I - Bahwa berdasarkan uraian tersebut G diatas berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan G dalam perkara aquo tidak berwenang memeriksa dan mengadili N Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. I Singwani Siregar; T AD.2. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIURAIKAN TIDAK CERMAT, TIDAKN JELAS DAN TIDAK LENGKAP; A Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah - Bahwa Dakwaan dalam ILbentuk dakwaan Alternatif yang mengandung dakwaan Subsidairitas yang pada pokoknya adalah Terdakwa H. D A JAMALUDDIN POHAN telah menanda tangani surat undangan G Nomor 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Undangan kepada Gianyar Propinsi Bali, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru

N

sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk

E

menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas

P

kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, tanpa adanya pendelegasian tugas dari Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah; -

Bahwa selain itu juga terdakwa H.JAMALUDDIN POHAN selaku Wakil Ketua DPRD Kab.Tapanuli Tengah memerintahkan dan atau menyuruh terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR selaku Sekertaris DPRD Kab.Tapanuli Tengah untuk mencetak dan membuat stempel baru, kemudian terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR memerintahkan Kepala……….

- 18 -

Kepala Bagian Umum Sekertaris DPRD Kab.Tapanuli Tengah yang bernama Ir.ABDUL HAMID SIREGAR untuk membuat stempel baru Jabatan Ketua DPRD pada tanggal 21 Mei 2012 di tukang cetak ”Adam Reklame” di Pandan Kecamatan Pandan Kab.Tapanuli Tengah, pembuatan stempel jabatan Ketua DPRD baru tersebut tanpa sepengetahuan Ketua DPRD Kab.Tapanuli Tengah yang bernama SINTONG GULTOM (ilegal); -

Bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan surat atau akta yang

N dan fungsinya dalam sidang pengadilan merupakan landasan A atau D adanya titik tolak pemeriksaan Terdakwa, maka untuk menghindari pernyataan yang tidak benar atau tidak cermatE dalam dakwaan tersebut yang pada gilirannya menimbulkan Mpandangan negatif terhadap terdakwa seolah-olah perbuatan I pidana telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian G sangat beralasan kami menilai dakwaan dalam perkara aquo G tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap; N I - Bahwa yang dimaksud dakwaan tidak cermat adalah Terdakwa pada T waktu pemeriksaan di Penyidikan telah menyerahkan bukti-bukti N berupa: surat diantaranya A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli  Peraturan L No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan ITengah D Rakyat Daerah. A  Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2009 tentang tata memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa

N

P

E

G

naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

 Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 6 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.  Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 12 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah  Penyitaan Undangan Rapat dan stempel DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bahwa……….

- 19 -

-

Bahwa dengan bukti-bukti surat tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam membuat dakwaan seolaholah perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana, karena berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perbuatan terdakwa H. Jamaluddin Pohan selaku wakil Ketua DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan DPRD,

N yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yangA bertugas D stempel atau berwenang memegang stempel DPRD dan membuat E 6 tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. tentang Pedoman Tata Naskah di lingkunganM Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; I - Bahwa stempel yang dibuat kembali Goleh terdakwa Drs. Singwani Siregar selaku Sekretaris DPRD G berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 6 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah di N I lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang pada T pokoknya tidak sama dengan stempel jabatan Ketua DPRD N Tengah yang sudah tidak sesuai lagi dengan Kabupaten Tapanuli A UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan maksud dari DPRDL I serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; D A- Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dakwaan tidak jelas sedangkan terdakwa Drs. Singwani Siregar selaku Sekretaris DPRD

N

P

E

G

adalah dalam rumusan delik pasal tersebut yang merupakan unsur

Subjektif adalah ” Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian ”, artinya pasal pasal 266 ayat (1), ayat (2), dan pasal 263 ayat (1), ayat (2), KUHP baru dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana jika pemakaian surat maupun akta tersebut telah menimbulkan kerugian, namun

dalam

perkara

aquo

Jaksa

Penuntut

Umum

tidak

merumuskan secara jelas siapa yang di rugikan, dalam hal ini apakah pelapor Sintong Gultom ada dirugikan ? tidak disebutkan bentuk kerugian dari pelapor tersebut, apakah kerugian secara Moril atau kerugian secara Materiel; Bahwa……….

- 20 -

-

Bahwa

akan

tetapi

Jaksa

Penuntut

Umum

secara

tersamar

menyebutkan ” anggota DPRD atas nama H.ZAINAL ABIDIN PASARIBU,

Spdi.

LUMBANTOBING,

, RUSLI

HASBUN

MANIK,

SIMANJUNTAK

SH,

ROMASTA MANGATUR

MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE. , HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, MARISSA HAQUE PASARIBU, MAHYUDDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

N Tapanuli Tengah atas nama SERIWANI PANDIANGAN (Bendahara), A D ST.MT. SARNIDA HUTABARAT, RUDI LUMBAN TOBING, Edan Sekretaris (Kasubag Rapat dan Risalah), ROSMAATI SINURAT DPRD atas nama Drs. Singwani Siregar, melaksanakan M kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari I APBD DPRD Kab. Tapanuli Tengah” , apakah biaya APBD tersebut G yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar Guntuk memenuhi unsur subjektif pasal tersebut ?, apabila N biaya APBD DPRD Kabupaten Tapanuli I Tengah yang menjadi dasarnya maka adalah sangat keliru digunakan T sebagai kerugian pelapor Sintong Gultom; - Bahwa apabilaN kerugian dimaksud adalah biaya APBD dalam rangka Akerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. kunjungan Tapanuli IL Tengah, maka Jaksa Penuntut Umum wajib terlebih dahulu mengadakan audit terhadap biaya dari APBD tersebut; D A- Bahwa oleh karena tidak disebutkan nilai kerugian dalam surat dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab.

N

P

E

G

dakwaan tersebut , maka telah cukup alasan surat dakwaan dalam perkara aquo dikualifikasi tidak jelas ( Obscuur libely );

-

Bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak lengkap adalah sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 143 ayat (3) KUHAP yaitu wajib menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, apabila tidak menyebutkan satu unsur saja

tindak pidana yang

didakwakan, maka dikualifikasi batal demi hukum; -

Bahwa dalam perkara aquo surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah instrumen pasal pasal 266 ayat (1), ayat (2), dan pasal 263 ayat (1), ayat (2), pasal 254 ayat (1) KUHP akan tetapi dalam……….

- 21 -

dalam pasal pemalsuan surat tersebut tidak diuraikan unsur pokok (subjektif) yaitu tentang kerugian atau unsur Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, sedangkan unsur pada pasal 254 ayat (1) KUHP sama sekali tidak ada menjelaskan unsur-unsur dalam perkara aquo, sebagai contoh unsur ” Barang siapa membubuhi barangbarang emas atau perak dengan merek negara yang palsu”, unsur ini tidak ada dijelaskan dalam rumusan surat dakwaan perkara aquo; -

Bahwa pasal 254 ayat (1) KUHP dalam sistem KUHPidana adalah

N sedangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo adalah Asuatu proses/mekanisme atau tata laksana kerja DPRD dalamD menjalankan tugas Alat kelengkapan DPRD sebagaimana yangE dimaksud dalam BAB VII pasal 36, serta perbuatan TerdakwaM H. Jamaluddin Pohan telah sesuai dengan pasal 81 ayat (5) dan I (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten GTapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan G Perwakilan Rakyat Daerah; Bahwa berdasarkan uraian N tersebut diatas berkenan kiranya Majelis I Hakim yang mulia menyatakan Surat dakwaan dalam perkara aquo dikualifikasi T sebagai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan tidak layak sebagai dasar N untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa H. Jamaluddin Pohan A dan Drs. Singwani Siregar, serta berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP surat ILdakwaan dinyatakan batal demi hukum; D Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah A menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut ; G Berdasarkan uraian Pendapat tersebut diatas, Penuntut Umum merupakan kejahatan tentang pemalsuan materai dan merek,

N memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

P

E

1. Menolak seluruh keberatan

Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan

Nomor 114/N.12.13/Ep.1/SIBOL/11/2013 tertanggal 10 Maret 2014, telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; 2. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

3.Melanjutkan……….

- 22 -

3. Melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi serta alat bukti lainnya; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 30 April 2014 yang amarnya sebagai berikut ; 1. Menyatakan

Keberatan

Penasihat

Hukum

Para

Terdakwa:

H.

JAMALUDDIN POHAN dan Drs. SINGWANI SIREGAR, tersebut di terima; 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga

dengan

Nomor

Register

N A

Perkara

PDM-

/N.2.13/Ep.1/SIBOL/03/2014., tanggal 10 Maret 2014 atas diri Para

D E

Terdakwa tersebut batal demi hukum;

3. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; 4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

I

M

G

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum

G

telah mengajukan perlawanan tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana Akta Perlawanan

No.01/Akta/Pid.B/2014/PN-Sbg.

Permohonan

Perlawanan

IN T Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan tertanggal N 12 Mei 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga tanggal A 13 Mei 2014, telah diberitahukan memori perlawanan kepada para terdakwa IL pada tanggal 28 Mei 2014 ; D Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan A kontra memori perlawanan tertanggal 3 Mei 2014, yang diterima oleh Panitera G Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Juni 2014, telah diberitahukan kontra tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014 ;

N memori perlawanan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2014 ;

P

E

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perlawanan masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014 dan tanggal 7 Juli 2014; Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang……….

- 23 -

yang ditentukan oleh undang-undang, maka perlawanan

Jaksa Penuntut

Umum dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan perlawanan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; 1. Bahwa sebagaimana diketahui dalam pasal 55 ayat(1) KUHP disebutkan Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Berkaitan

N A masing terdakwa. Hal ini dapat dilihat sebagaimana uraian dalam surat D dakwaan peranan terdakwa 1.H.Jamaluddin Pohan sebagai subjek hukum E yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya telah memimpin rapat M Paripurna berdasrkan surat undangan nomor :005/534/2012 tanggal 21 Mei I 2012 perihal undangan kepada sdr.Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD G Kab.Tapanuli Tengah untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam G rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut berdasarkan surat undangan yang menggunakan stempel palsu serta peranan terdakwa IN T telah mengedarkan surat undangan yang II.Drs.Singwani Siregar yang diduga menggunakan stempel palsu tersebut sehingga rapat paripurna N sebagaimana perihal surat pada akhirnya dilaksanakan dengan A I dan Terdakwa II yang berakibat pada keluarnya sepengetahuan terdakwa L I Keputusan Nomor : 20/KPTS/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda D tangani oleh Terdakwa I.H.Jamaluddin Pohan untuk pelaksanaan A Kunjungan Kerja ke Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar Propinsi Bali Gadalah juga sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan dengan hal ini kami berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum sudah

cermat, jelas, lengkap dan tidak kabur dalam menguraikan peranan masing-

N

P

E

perbuatanya. Dengan demikian terlihat jelas peranan terdakwa I dan Terdakwa II yang secara bersama-sama telah menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan Penuntuit Umum dan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut juga berakibat pada hal yang sama sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan alasan-alasan ini maka kami berpendapat bahwa Dakwaan KEDUA : Primair pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sudah cermat, jelas, lengkap dan tidak kabur sesuai pasal 143 ayat (2) huruf b……….

- 24 -

huruf b KUHAP ; 2. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyebutkan bahwa dalam uraian surat Dakwaan Penuntut Umum pada tiaptiap sub bagian dari keseluruhan pasal dalam dakwaan tersebut tidak disebutkan besarnya

nominal kerugian yang ditimbulkan dari rangkaian perbuatan para

terdakwa maupun siapa yang dirugikan akibat perbuatan para terdakwa dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan tidak disebutkannya jumlah kerugian dan tidak pula disebutkan siapa yang dirugikan akibat perbuatan para

N jelas dan lengkap “ kami berpendapat bahwa kata “ dapat” dalam A frasa tersebut haruslah dipahami secara benar yakni bermakna: kerugian D itu tidak perlu timbul cukup adalah kemungkinanya : jadi yang Edipersyaratkan bukanlah timbulnya kerugian akan tetapi kemungkinanya untuk itu, dimana M pertanyaan mengenai siapa yang dirugikan dan I bentuk kerugian sudah tergambar secara jelas dalam surat dakwaan G kami, dan mengenai hal tersebut sudah termasuk hal mengenai kualitas pembuktian yang lebih tepat G kiranya didapat dari fakta-fakta persidangan dalam tahapan proses N I pembuktian. Hal ini juga sebagaimana beberapa Yurisprudensi Mahkamah T putusan hakim atas suatu perkara yang Agung yang merupakan suatu belum ada pengaturanya N dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman Abagi hakim-hakim lainya yang mengadili kasus-kasus serupa, sehingga L Yurisprudensi yang merupakan salah satu Sumber Hukum I di Indonesia dan patut dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam D pemeriksaan atau proses perkara ini, antara lain ; A a.Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965 Gyang antara lain menyebutkan Kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh terdakwa menurut majelis hakim mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum tidak

N

P

E

pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat sepertinya dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara ; b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan “ karena pasal 263 KUHP merumuskan “ dapat mendatangkan kerugian” pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada ; dengan……….

- 25 -

Dengan berdasarkan kepada ke-2 Yurisprudensi tersebut maka kami sangat yakin bahwa kerugian materiil dan nominal kerugian yang tidak dicantumkan di dalam Dakwaan Penuntut Umum bukan lah merupakan sebagai delik materiil, melainkan merupakan delik formil dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah masuk kepada kualitas

Pembuktian

Perbuatan Pidana yang dilakukan Para terdakwa sesuai dengan Dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim dalam perkra ini juga sepatutnya tidak hanya mempertimbangkan kerugian

N A

moril yang dialami oleh Pejabat yang berwenang menandatangani surat yang diduga palsu atau diduga dipalsukan tersebut;

D E

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa dalam Kontra

M Sibolga No.78/Pid.B/2014/PN-Sbg tanggal 30 April 2014, karena telah I mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan sesuai dengan peraturan G perundang-undangan yang berlaku, Adapun terlawan tidak sependapat dan G menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut IN Umum dalam memori perlawanannya dengan alasan-alasan sebagai berikut ; T Penuntut Umum selaku Pemohon 1. Bahwa apa yang dikemukakan Perlawanan didalam memori perlawanan tertanggal 12 Mei 2014 yang pada N pokoknya keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri A Sibolga danL menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara I aquo sudah cermat, jelas lengkap dan tidak kabur sesuai dengan pasal 143 D ayat (2) KUHAP sebagaimana tersebut pada halaman 14 alinea 2 angka 1 A Memori Perlawanannya adalah merupakan pengulangan argumentasi pada Gtanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi dalam perkara aquo dan telah

memori perlawanannya tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri

N

P

E

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, perkara aquo secara tepat dan benar dimana dakwaan dalam perkara aquo tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP ; 2. Bahwa alasan keberatan selanjutnya pada halaman 14 alinea 2 angka 2 sampai dengan halaman 15 yang diuraikan dalam memori perlawanannya tersebut Penuntut Umum telah berpendapat yaitu : bahwa kata dapat dalam frase tersebut haruslah dipahami secara benar yakni bermakna kerugian itu tidak perlu timbul cukup adalah kemungkinanya jadi yang dipersyaratkan

bukanlah……….

- 26 -

bukanlah timbulnya kerugian akan tetapi kemungkinanya untuk itu..... dst, adalah pendapat yang tidak ada dasarnya atau dengan perkataan lain Penuntut Umum telah membuat interpretasi yang mengada ada dan dikualifikasi telah mengenyampingkan azas hukum pidana sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 KUHP atau yang disebut dengan azas Hukum Noelum delictum noela poena sine praevia lege poenali, maka berdasarkan azas tersebut tidak menganut azas kemungkinan melainkan timbulnya atau adanya perbuatan baru dapat dihukum ;

N Mahkamah Agung RI Nomor : 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei A 1965 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/Kr/1974 tanggal D 15 Mei Edapat dijadikan 1975 dan menurut hemat kami Yurisprudensi tersebut tidak pertimbangan dalam perkara aquo, oleh karena M sangat nyata dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak ada menguraikan I dengan jelas tentang kerugianya dan sedangkan perbuatan tersebut Gnyata-nyata bukan perbuatan pidana ; G INNegeri telah menjatuhkan Putusan sela Menimbang, bahwa Pengadilan T 30 April 2014 dengan pertimbangan hukum dalam perkara aquo pada tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut ; N - Bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat A dakwaan perkara aquo baik dakwaan kesatu primair, subsidair dan L I ketiga, kesemuanya mengandung unsur mengakibatkan dakwakan D kerugian ; A - Bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum pada tiap-tiap sub Gbagian dari keseluruhan pasal dalam dakwaan tersebut tidak disebutkan 3. Bahwa selain itu juga Penuntut Umum telah mengutip Yurisprudensi

N

E

besarnya nominal kerugian yang ditimbulkan dari rangkaian perbuatan

P

para Terdakwa maupun siapa yang dirugikan akibat perbuatan para terdakwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum maka dengan tidak disebutkan jumlah kerugian dan tidak pula disebutkan siapa yang dirugikan akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan tidak lengkap ; -

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUIHP, ternyata Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak digambarkan……….

- 27 -

digambarkan atau tidak menjelaskan peran dari masing-masing terdakwa secara jelas dan pasti, apakah Penganjur ataukah sebagai pembantu serta bagaimana

masing-masing

terdakwa

melakukan

perbuatan

atau

peranannya, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, serta kabur ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

N A didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu D dilakukan ; E - Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadap para M terdakwa baik dakwaan pertama atau kedua atau ketiga, menururt I Pengadilan Tinggi telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai G tindak pidana yaitu dengan menyebutkan terdakwa H.Jamaluddin Pohan G sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah menyuruh terdakwa N Drs.Singwani Siregar membuatIsurat undangan kepada anggota DPRD T rapat paripurna guna membahas Kab.Tapanuli Tengah Pelaksanaan kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara saksi Sintong Gultom selaku N Ketua DPRD Kab.Tapanuli Tengah tidak mendelegasikan untuk pembuatan A surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada Wakil Ketua ; L I - Bahwa terdakwa H.Jamaluddin Pohan menyuruh terdakwa Drs. Singwani D Siregar membuat surat undangan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Mei A 2012 dan hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 Wib bertempat di Kantor GDPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jl. Raja Junjungan Lubis No.8 Kelurahan - Bahwa pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan dakwaan berisi uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

N

P

E

Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli tengah ; - Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa H.Jamaluddin Pohan dan terdakwa Drs.Singwani Siregar ; - Bahwa kata dapat dalam frasa pasal 266 ayat (1) dan 263 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu primer atau dakwaan kedua Primer), maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja

hanya……….

- 28 -

hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Menyangkut dengan kerugian adalah merupakan fakta-fakta hukum dalam pembuktian dipersidangan ; - Bahwa dakwaan kesatu : Primair, Subsidair atau kedua : Primair, dan Subsidair telah diuraikan peran terdakwa H.Jamaluddin Pohan sebagai Wakil Ketua DPRD Kab.Tapanuli Tengah menyuruh terdakwa Drs. Singwani Siregar membuat surat undangan kepada anggota DPRD Kab.Tapanuli Tengah (Pasal

N Pohan dibantu oleh terdakwa Drs. Singwani Siregar (Pasal 56 ayat (1)A KUHP ); D Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas E Pengadilan Tinggi berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 M Maret 2014 No.Register Perkara PDM- /N2.13/Ep.1/SIBOL/03/2014 adalah I sah dan pemeriksaan perkara pidana No.78/Pid.B/2014/PN-Sbg, atas nama G terdakwa I.H.Jamaluddin Pohan dan terdakwa II Drs.Singwani Siregar G dilanjutkan pemeriksaan sehingga putusan Sela Pengadilan Negeri Sibolga IN No.78/Pid.B/2014/PN-Sbg tanggal 30 April 2014 tidak dapat dipertahankan T lagi dan harus dibatalkan ; N Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi memutuskan perkara A dalam bentuk Penetapan dan tidak penjatuhan pidana, maka biaya perkara ILkepada para terdakwa. (pasal 222 ayat (1) KUHAP ) ; tidak dibebankan D AMengingat pasal 143 ayat (2) huruf b, pasal 156 ayat (3), (4) undangundang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan G 55 ayat (1) ke-1KUHP) sedang dalam dakwaan ketiga terdakwa H.Jamaluddin

N perundang-undangan yang berkaitan ;

E

P

MENETAPKAN - Menerima Perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; - Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri Sibolga No.78/Pid.B/2014/PNSbg, tanggal 30 April 2014 ; - Menyatakan sah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2014 No,Register Perkara :PDM/N.2.13/EP.1/SIBOL/03/2014 ; - Memerintahkan Pengadilan Negeri Sibolga untuk melanjutkan pemeriksaan dan……….

- 29 -

dan memutuskan perkara pidana No.78/Pid.B/2014/PN-Sbg atas nama terdakwa I. H.Jamaluddin Pohan, terdakwa II.Drs.Singwani Siregar ; Demikian

ditetapkan

dalam

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 1 SEPTEMBER 2014, oleh Kami : RUSTAM IDRIS,SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH,SH.MH, dan RIDWAN RAMLI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan

N A MDN, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum D pada hari KAMIS tanggal 4 SEPTEMBER 2014 oleh Ketua Majelis E dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta LUHUT BAKO, SH. Panitera M Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut I Umum maupun para Terdakwa ; G G HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA, N I T ttd ttd N 1.ABDUL FATTAH,SH.MH. RUSTAM IDRIS,SH A L ttdI D 2.RIDWAN RAMLI,SH.MH PANITERA PENGGANTI, A G mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014, No. 427/ PID / 2014 / PT -

N

P

E

ttd LUHUT BAKO, SH.