Kisi-kisi UAS Sejarah Kelas XII Semester 1 BY XII IA 5 1.
Jelaskan tentang dasar-dasar hukum yang lahirnya ORBA!
Ketetapan MPRS IX/MPRS/1966 : mengenai pengukuhan supersemar (11 Maret 1966)
Ketetapan MPRS XXXIII/MPRS/1967 : mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden sampai pemilu berikutnya (12 Maret 1967)
Ketetapan MPRS XLIV/MPRS/1968 : mengenai pengangkatan Soeharto sebagai Presiden. (27 Maret 1968)
2. Jelaskan tujuan diterbitkannya Supersemar! Tujuan dikeluarkannya supersemar adalah untuk memberikan kekuasaan pada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Latar Belakang Supersemar dikeluarkan mengingat keadaan menjadi serba tidak menentu dan tidak terkendali. Seluruh hal tersebut tidak lepas dari peristiwa Gerakan G 30 S PKI tahun 1965. Peristiwa tersebut membuat stabilitas keamanan di negara Indonesia menjadi kacau dan lemah. Pemerintah dinilai tidak tegas dalam menumpas oknum pemberuontakan G30S/PKI. Akibatnya, terjadi erosi kepercayaan rakyat kepada Presiden Soeharto. Ketegangan mencapai puncaknya ketika terjadi demontrasi besar-besaran yang oleh kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila (Angkatan 66). 3.
Sebutkan tiga tokoh yang terkait dengan Supersemar! 1. Ir. Soekarno Selaku presiden sebagai pihak yang mengeluarkan supersemar. 2. Mayjen Soeharto Selaku pihak yang diberi mandat oleh presiden untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menenangkan keadaan. 3. Tiga Perwira Tinggi AD Adalah tiga perwira yang diperintahkan Soeharto untuk menemui Soekarno di Istana Negara, meyakinkan Soekarno untuk mengambil tindakan untuk
1
mengatasi hal ini (disusul keluarnya Supersemar). Tiga orang perwira ini adalah Brigjen M.Jusuf, Brigjen Amir Machmud, dan Brigjen Basuki Rachmat. 4.
Jelaskan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru! a. Menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen Hal ini dikarenakan pada Orde Baru, Soeharto menganggap kegagalan yang terjadi pada orde lama adalah disebabkan penyimpangan yang dilakukan Soekarno terhadap Pancasila dan UUD 1945 (muncul ideologi yang tidak sesuai jiwa bangsa Indonesia) b. Demokrasi Pancasila dibawah Presiden Soeharto (presidensial) Pemerintahan di Indonesia menerapkan demokrasi yang sesuai pancasila dan dibawah kekuasaan presiden / presidensial c. Pemilu sekali setiap 5 tahun Pemilu diadakan rutin, lima tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu yang diadakan tidak demokratis, dapat dilihat bahwa dalam 6 kali pemilu, pemenangnya selalu partai Golkar. Hal ini jugalah yang menimbulkan langgengnya kekuasaan Soeharto di Indonesia. d. Kuatnya kekuasaan presiden dalam seluruh proses politik (sentralistik) Kekuasaan Presiden saat itu mutlak. Memusatkan seluruh wewenang pada pemerintahan pusat. Hal ini karena jika ada tindakan-tindakan yang melawan presiden, maka pelaku tindakan tersebut bisa langsung dipenjarakan atau bahkan dibunuh. Pemerintah diktator tetapi pemerintahan aman dan damai. e. Perekonomian tumbuh pesat namun tidak kerakyatan. Dapat dilihat bahwa GDP Indonesia sangat tinggi, namun pertumbuhan ekonomi ini sifatnya tidak kerakyatan, artinya bahwa rakyat tidak dilibatkan dan tidak disejahterakan dengan adanya kemajuan perekonomian ini.
f. Pelaksanaan dwifungsi ABRI ABRI merangkap fungsi dalam bidang pertahanan dan keamanan (hankam) dan sosial. Kebijakan ini dinilai digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah orde Baru. g.Pembentukan sistem semi perwakilan Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. 2
h.
Pembentukan sistem massa mengambang Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Orde Baru terkait dengan partai politik adalah terciptanya massa mengambang atau floating mass yaitu sekelompok orang atau massa yang tidak memiliki ideologi partai politik tertentu, sehingga pilihan politiknya sangat kondisional dan dalam konsep ini rakyat secara luas di pisahkan dari kehidupan politik. Partai-partai politik juga dibatasi ruang gerak dan aktifitasnya karena partai dilarang mendirikan perwakilan di tingkat desa sehingga ikatan antara partai dan massa sangat terbatas. Hubungan antara partai politik dan massa rakyat hanya berlangsung pada Pemilu. Kategori penyimpangan hukum yang berbau politik Orde Baru pada masa ini adalah tentang kepengurusan partai, dipasal 10 ayat 1 UU No. 3 tahun 1975 di sebutkan bahwa kepengurusan partai-partai terbatas pada ibukota tingkat pusat, Dati I, Dati II. Ketentuan ini justru menguntungkan Golkar karena Golkar bebas bergerak sampai ke desa.
i. Pembangunan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal asing Melalui
lembaga
IGGI
(International
Governmental
Group
for
Indonesia) pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali (rescheduling) utang-utang peninggalan Orde Lama. j. Korporatisasi Negara Stabilitas menjadi unsur penting dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas dengan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur negara harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir organisasi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) untuk wadah para pegawai pemerintah. Pemerintah juga membentuk berbagai organisasi untuk berbagai profesi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PGRI ( Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan, dan masih banyak lagi. Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu, sayangnya arah pembentukanya hanya ditunjukan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya pada setiap pelakasanaan
3
pemilu mereka diarahkan dan diwajubkan untuk memilih Golkar dan tidak diberi kebebasan untuk memilih. Seiring dengan penerapan politik massa mengambang, pemerintahan Suharto menerapkan kebijakan korpotatisasi negara (state corporatism). Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur, seperti buruh, pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan kedalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah. k.
Revolusi Hijau dan Swasembada Pangan
Pada masa orde baru, dirintis pengubahan dari sistem bertani tradisional menjadi sistem bertani yang modern dengan menggunakan teknologi. Pengembangan pertanian dilakukan melalui intensifikasi (Panca Usaha Tani), ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Keberhasilan revolusi hijau juga dapat dilihat dari Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sehingga tidak lagi tergantung dengan negara pengekspor beras. 5. Bukti-bukti Menguatnya Peran Pemerintah pada Masa Orde Baru a) Politik -
Pemerintah memiliki keterlibatan besar dalam partai politik. Pemerintah mengontrol ketat partai-partai politik yang boleh berdiri. Apabila dinilai mengancam pemerintahan, maka partai politik tersebut akan dibubarkan.
-
Pemerintah menanamkan ideologi Pancasila kepada warga negara melalui P4. Program ini disinyalir merupakan program indoktrinasi yang mengandung muatan terselubung demi mempertahankan kekuasaan orde baru.
b) Ekonomi -
Pemerintah mengatur dalam setiap sendi perekonomian. Perekonomian terpusat oleh negara (sentralisasi). Akibatnya, peranan masyarakat dalam perekonomian sangat minim. Pemerintah menjalin hubungan dengan luar negeri, mengatur ekspor dan impor. Perekonomian yang tersentralisasi menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial di pusat dan daerah.
c) Sosial Budaya -
Pemerintah sangat membatasi kebebasan pers. Apabila berisi muatan yang mengkritik pemerintah, Pemerintah Orde Baru tidak segan-segan menutup dan mencabut izin dari kantor pers tersebut.
-
Pemerintah,
melalui
program-program
di
radio
maupun
televisi,
selalu
menayangkan pesan-pesan yang bermuatan politik.
4
6.
Jelaskan cara pemerintah Orde Baru
menanamkan ideologi Pancasila dan
membentuk manusia Pancasila! Ideologi
Pancasila
pada
masa
Orde
Baru
ditanamkan
melalui
adanya
Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) Pemasyarakatan P4 diadakan dengan penataran yang luas melalui program yang berencana dan bertahap, baik untuk masyarakat kita di tanah air maupun untuk warga negara kita yang berada di luar negeri. Materi penatarannya, di samping P4, diperluas dan diperlengkap dengan UUD ’45, dan GBHN. Seluruh kegiatan penataran ini sekaligus merupakan pelaksanaan petunjuk GBHN untuk meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat sehingga makin tinggi kesadaran warganegara kita akan hak dan kewajibannya, dan dengan demikian seluruh warganegara kita akan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Penataran ini dilakukan dengan cara yang bebas dan terarah. Bebas artinya peserta penataran bebas mengeluarkan pendapat dalam diskusi-diskusi yang memang diadakan dalam setiap penataran. Terarah dalam arti diskusi-diskusi itu tertuju pada pelaksanafin P4, Undang-undang Dasar ’45 dan GBHN. Dengan jalan ini, segala pikiran, perasaan, dan kritik dapat tersalur secara baik. 7. Jelaskan tentang Dwifungsi ABRI Secara
konseptual
Dwi
Fungsi
ABRI
hakikat sebenarnya adalah merupakan
suatu pemikiran yang wajar. Konsep Dwi Fungsi ABRI pada hakikatnya pengabdian kepada bangsa dan negara secara total, baik di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) maupun bidang non-Hankam. Namun, dalam praktiknya di lapangan pada masa lalu, ternyata terjadi penyimpangan terhadap konsepsi semula. Peran militer yang mencolok dibuktikan dengan banyaknya perwira militer yang menduduki jabatan-jabatan politik dan pemerintahan.
Perwira-
perwira militer, termasuk yang aktif, mulai dari menjadi kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota, gubernur, sampai menjadi menteri. Selain itu, militer menduduki jabatanjabatan lain yang seharusnya diduduki oleh birokrat sipil mulai dari kepala dinas, kepala kantor departemen, inspektur jenderal, direktur jenderal, sampai sekretaris jenderal. Melalui dwifungsi dan "Orde Baru" sebagai kendaraan politik, Golkar, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia, dengan cara ini yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di
5
Indonesia, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto. Tujuan : ABRI dijadikan alat politik pemerintah Orde Baru Didasari dengan mandat ABRI untuk senantiasa setia pada komando, ditempatkannya militer di pemerintahan menjadikan pemerintah Orde Baru semakin kuat. Sebagai alat politik pemerintah Orbe
(menopang kekuasaan Soeharto) serta
mengamankan
kekuasaannya dari siapapun. Militer digunakan sebagai alat keamanan yang bertugas untuk meminimalisir segala bentuk ancaman yang timbul dan mengancam stabilitas negara. 8. Pemilu pada Masa Orba dan Reformasi a.Pada Masa ORBA -
Pemilu 1971.
Pemilu ini merupakan pemilu pertama pasca Orde Baru muncul menggantikan Demokrasi Terpimpin. Organisasai politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil di DPR/DPRD. -
Pemilu 1977.
Sebelum dilaksanakan Pemilu 1977 pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.3 tahun 1975 yang mengatur mengenai penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2 partai politik (PPP dan PDI) serta Golkar. Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. -
Pemilu 1982.
Pelaksanaan Pemilu ketiga pada tanggal 4 Mei 1982. Hasilnya perolehan suara Golkar secara nasional meningkat. Golkar gagal memperoleh kemenangan di Aceh tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan Golkar berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh tambahan 10 kursi sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi. -
Pemilu 1987.
Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari Pemilu 1987 adalah: PPP memperoleh 61 kursi mengalami pengurangan 33 kursi dibanding dengan pemilu 1982 hal ini dikarenakan adanya larangan penggunaan asas Islam (pemerintah mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu Pancasila) dan diubahnya lambang partai dari kabah menjadi bintang.
6
-
Pemilu 1992.
Pemilu ini pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992. Kursi Golkar merosot, sedangkan PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya dibandingkan Pemilu 1987. -
Pemilu 1997.
Pemilu keenam dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Hasilnya: Golkar memperoleh suara mayoritas perolehan suara mencapai 74,51 % dengan perolehan kursi 325 kursi. PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 5,43 % dengan perolehan kursi 27 kursi. PDI mengalami kemerosotan perolehan suara karena hanya mendapat 11 kursi di DPR. Hal ini disebabkan karena adanya konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dan PDI Megawati Soekarno Putri. b.
Pada Era REFORMASI -
Pemilu 1955
Diwarnai dengan kejutan dan keprihatinan. Pertama, kegagalan partai-partai Islam meraih suara siginifikan. Kedua, menurunnya perolehan suara Golkar. Ketiga, kenaikan perolehan suara PDI P. Keempat, kegagalan PAN, yang dianggap paling reformis, ternyata hanya menduduki urutan kelima. Kekalahan PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun lain nyatanya. -
Pemilu 1999.
Walaupun pengesahan hasilnya sempat tertunda, secara umum proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru. Hampir tidak ada indikator siginifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung dengan aman. Realitas ini menunjukkan, bahwa yang tidak mau menerima kekalahan, hanyalah mereka yang tidak siap berdemokrasi, dan ini hanya diungkapkan oleh sebagian elite politik, bukan rakyat. -
Pemilu 2004
Merupakan pemilu kedua dengan dua agenda, pertama memilih anggota legislatif dan kedua memilih presiden. Untuk agenda pertama terjadi kejutan, yakni naiknya kembali suara Golkar, turunan perolehan suara PDI-P, tidak beranjaknya perolehan yang signifikan partai Islam dan munculnya Partai Demokrat yang melewati PAN. Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat (Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno
7
Putri, Wiranto, Amin Rais dan Hamzah Haz), berlangsung dalam dua putaran, telah menempatkan pasangan SBY dan JK, dengan meraih 60,95 persen. 9.
Jelaskan Pembangunan lima tahunan (Pelita) di era ORBA! Pembangunan pada masa Orde Baru didasarkan pada konsep Trilogi Pembangunan sebagai berikut. a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi b. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis Pelita merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang. Selama periode Orde Baru, terdapat 6 pelita yaitu sebagai berikut a. Pelita I – pertanian dengan industri yang mendukungnya Sasaran
: pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan
lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani b. Pelita II – pertanian dan industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku Sasaran
:
1) Tersedianya kebutuhan sandang dan papan yang memadai 2) Tersedianya bahan untuk perumahan dan fasilitas lainnya 3) Terwujudnya sarana dan prasarana yang semakin terdistribusi 4) Terwujudnya keadaan rakyat Indonesia yang lebih baik 5) Terwujudnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia c. Pelita III- pertanian yang menuju swasembada pangan dan industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi Sasaran
:
Ditekankan pada segi pemerataan. Pemerataan pembangunan dilakukan dengan melalui Delapan Jalur Pemerataan : 1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan 2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan 3) Pemerataan pembagian pendapatan 4) Pemerataan kesempatan kerja 5) Pemerataan kesempatan berusaha
8
6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita 7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air 8) Pemerataan memperoleh keadilan d. Pelita IV – pertanian dan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri (industri berat maupun ringan) Sasaran : -
Bidang politik : P4
-
Bidang pendidikan
-
Bidang sosial : swasembada pangan, keluarga berencana, pembangunan perumahan
e. Pelita V – kegiatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat Sasaran
:
Pemerintah menitikberatkan pada -
sektor pertanian dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja
-
sektor industri yang mampu mengolah hasil pertanian dan swasembada pangan
-
industri yang dapat menghasilkan barang-barang industri
f. Pelita VI – penciptaan struktur ekonomi yang seimbang (industri kuat pertanian tangguh) dan pembangunan bidang-bidang lain Sasaran
:
-
Pembangunan sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian
-
Pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya
10. Jelaskan kebijakan politik luar negeri di era Orde Baru! 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB (28 September 1966) Indonesia pernah menjadi anggota PBB tahun 1950-1965. Namun, keluar pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut sebagai protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan Indonesia sendiri pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Akibat keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan dunia. Hal itu jelas sangat merugikan pihak Indonesia. 2. Menghentikan Konfrontasi dengan Malaysia Konfrontasi dengan Malaysia (sejak 3 Mei 1964) dihentikan melalui perjanjian tanggal 11 Agustus 1966 Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dengan Menlu 9
Indonesia Adam Malik di Jakarta. Diikuti pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1967. 3. Pemulihan hubungan dengan Singapura Indonesia mengakui kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 4. Menutup hubungan diplomatik dengan Peking (Tiongkok) pada tanggal 30 Oktober 1967 Sehubungan dengan peristiwa G-30 S/PKI dan pelaksaan politik luar negeri yang bebas. 5. Pembentukan organisasi ASEAN 6. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi Internasional seperti CGI (Consultative Group on Indonesia), APEC (Asia Pasific Economic Coorperation) 11. Jelaskan tentang revolusi hijau dan dampak-dampaknya! Revolusi hijau merupakan suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Didasari oleh masalah yang diakibatkan pertambahan jumlah penduduk yang pesat. Green revolution merupakan revolusi produksi biji-bijian dari berbagai hasil penelitian ilmiah untuk menemukan benih unggul baru. Upaya peningkatan produksi pertaian : a. Intensifikasi Pertanian – Panca Usaha Tani 1) Pemilihan bibit unggul 2) Pengolahan tanah yang baik 3) Pengairan yang baik 4) Pemupukan 5) Pemberantasan hama b. Ekstensifikasi pertanian c. Diversifikasi d. Rehabilitasi Dampak positif dan negatif pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi a. Sosial Positif 1) Meningkatkan kesejahteraan petani 2) Memberikan lapangan pekerjaan bagi para petani dan buruh petanian 3) Merangsang kesadaran petani dan masyarakat akan pentingnya teknologi 4) Peningkatan kualitas hasil pertanian 10
Negatif 1) Lingkungan -
Pencemaran air dan tanah
-
Ketergantungan tanaman pada pupuk
-
Penurunan keanekaragaman hayati
-
Munculnya hama resisten
-
Penggunaan pestisida dan pupuk buatan sehingga lahan pertanian tidak subur lagi
2) Terhadap petani -
Tenaga manusia digantikan mesin
-
Petani beralih ke pekerjaan lain karena teknologi.
3) Dalam masyarakat -
Terjadi perubahan struktur sosial di pedesaan dan pola hubungan antar lapisan petani di desa di mana hubungan antar lapisan terpisah dan menjadi satuan sosial yang berlawanan kepentingan
-
Memudarnya sistem kekerabatan masyarakat
-
Kesenjangan sosial. Gaya bangunan dan gaya berpakain menjadi lambang identitas suatu lapisan sosial.
-
Rasa kegotong royongan main menurun
b. Ekonomi Positif 1) Meningkatkan lapangan pekerjaan, pendapatan petani 2) Swasembada pangan 3) Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia 4) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan 5) Kebutuhan primer masyarakat terpenuhi Negatif 1) Menghabiskan dana yang besar untuk biaya penelitian 2) Komersialisasi produksi pertanian 3) Muncul kesenjangan ekonomi karena pengalihan hak milik atas tanah melalui jual eli 4) Tingkat pendapatan berbeda Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya dapat dirasakan petani kaya 12. Dampak Positif dan Negatif Pembangunan pada Masa Orba 11
Dampak Positif a. Politik -
Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat.
-
Terciptanya stabilitas politik
-
Kesadaran warga negara akan nilai-nilai pancasila
b. Ekonomi -
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata.
-
Indonesia mengubah status dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
-
Menyediakan lapangan pekerjaan
-
Pengangguran minimum
c. Sosial -
Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
-
Penurunan angka kematian bayi
-
suksesnya gerakan Nasional Orang Tua Asuh
d. Budaya -
Perkembangan
penerapan
teknologi
dalam
industrialisasi
mendorong
meningkatnya mobilitas penduduk -
Industrialisasi menyebabkan kebutuhan manusia semakin terpenuhi
-
angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat (gerakan wajib belajar)
-
sukses memerangi buta huruf
Dampak Negatif a. Politik 1) Pemerintah cenderung bersifat sentralistik, represif (penggunaan kekerasan dan pengasingan), dan otoriter (absolut) 2) Kebijakan politik tidak demokratis, penuh KKN – pada keluarga Cendana 3) Penegakan hukum yang lemah 4) Dwifungsi ABRI b. Ekonomi 1) Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial 12
2) Konglomerasi – dikuasai konglomerat c. Sosial 1) Terjadinya arus urbanisasi dari desa ke kota 2) Terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah 3) Memicu sifat konsumerisme masyarakat 4) Menurunnya budaya gotong royong antar warga masyarakat 5) Paham materialisme makin berkembang 6) Berkembangnya paham individualisme 7) Semakin lebarnya jurang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin 8) Pembangunan yang tidak merata (dinikmati sebagian kecil anggota masyarakat) Kemiskinan di daerah penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kaltim, Irian. d. Budaya 1) Dibatasinya ruang gerak warga Tionghoa 2) Kebebasan berpendapat sangat terbatas 13. Dampak Terjadinya Krisis Moneter di Indonesia a) Nilai tukar rupiah terus merosot b) PHK besar-besaran karena perusahaan tidak dapat membayar upah para pekerjanya c) Angka pengangguran tinggi d) Pemerintah kesulitan menutup APBN e) Inflasi tinggi f) Persediaan barang kebutuhan pokok menipis g) Kelaparan di berbagai daerah h) Bank-bank swasta dilikuidasi i) Utang luar negeri dalam rupiah melonjak j) Harga BBM naik k) Kemiskinan merajalela l) Krisis Sosial 14. Gerakan Reformasi di Indonesia Latar belakang Munculnya gerakan Reformasi Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok proreformasi Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Krisis multidemensi meliputi: 13
1. -
Krisis Ekonomi Kurs rupiah melemah Rp.17.000/dolar AS, akibat dari efek domino krisis moneter
yang melanda sebagian negara2 di Asia -
Utang luar negeri US$ 138 miliar
-
Inflasi / Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat
-
Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok
-
adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha
Akibatnya: -
Krisis Perbankan
-
Banyak perusahaan yang ditutup
-
terjadi PHK dimana-mana
-
angka pengangguran meningkat tajam
-
muncul kemiskinan dimana-mana
Apa yg dilakukan pemerintah utk mengatasi krisis Ekonomi? Kemerosotan ekonomi Indonesia ditanggapi oleh Presiden Soeharto dengan meminta bantuan dana dari IMF yang justru menambah beban hutang negara. 2.
Krisis politik
-
Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah mengakar kuat di dalam tubuh
birokrasi pemerintahan. -
Besarnya peranan militer dalam orde baru
-
DPR dan MPR tidak lagi berfungsi secara Demokratis
-
Adanya rasa krisis kepercayaan kepada pemerintah Orba yang penuh dengan KKN
-
Demonstrasi Mahasiswa yang menginginkan perubahan
3.
Krisis Hukum
Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara 4.
Krisis Sosial
Adanya kerusuhan Massal dan puncaknya tanggal 13 dan 14 Mei 1998
Tujuan Reformasi ·
Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
·
Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
·
Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
·
Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia
14
Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar maka para mahasiswa harus turun ke jalan
Agenda Reformasi Para mahasiswa: 1.
Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya.
2.
Melakukan amandemen UUD 1945
3.
Menghapus Dwi Fungsi ABRI
4.
Penegakan supremasi hukum
5.
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur KKN
Kronologi Pengunduran Diri Soeharto dari Kursi Kepresidenan v 8 Mei 1998, mahasiswa dari Yogyakarta bernama Moses Gatotkaca tewas dalam sebuah bentrokkan dengan petugas. v 12 Mei 1998, aksi demonstrasi mahasiswa berujung bentrokan dengan petugas yang mengakibatkan 4 mahasiswa tewas di halaman Universitas Trisakti, mereka adala Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan v 13-14 Mei 1998, kerusuhan massal pecah di Jakarta. v 18 Mei Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden secara resmi v 19 Mei 1998 : paramahasiswa berhasil menduduki gedung MPR/DPR v 21 Mei 1998 : pukul 09.00 Soeharto menyatakan pengunduruan dirinya sebagai Presiden Beliau kemudian digantikan Wakil presiden yaitu B.J. Habibie, Sejak saat itu Indonesia memasuki era reformasi. Note: -
Pidato pengunduran diri dibuat oleh Yuzril Ihza Mahendra
-
Soeharto telah memegang jabatan presiden selama 32 tahun.
15. Kronologi Mundurnya Soeharto dari Kekuasaan 5 Maret 1998 Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI 15
11 Maret 1998 Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden 14 Maret 1998 Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII. 15 April 1998 Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjukrasa menuntut dilakukannya reformasi politik. 18 April 1998 Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut. 1 Mei 1998 Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998 Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (tahun 1998-red). 4 Mei 1998 Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak ( 2 Mei 1998 ) dengan demonstrasi besar- besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut. 5 Mei 1998 Demonstrasi mahasiswa besar - besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan. 9 Mei 1998 Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI. 12 Mei 1998 Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus. 13 Mei 1998
16
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan. 14 Mei 1998 Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana dan Borobudur. Beberapa dari bagunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggaldunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi. 15 Mei 1998 Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko toko
banyak
di
tutup.
Sebagian
warga
pun
masih
takut
keluar
rumah.
16 Mei 1998 Warga asing berbondong - bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam. 19 Mei 1998 Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurachman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Permintaan tersebut ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun hal itu tidak mampu meredam aksi massa, mahasiswa yang datang ke Gedung MPR untuk berunjukrasa semakin banyak. Sementara itu Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei 1998 Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dinihari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban
17
jiwa. Sementara ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung MPR / DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur. 21 Mei 1998 Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden dan BJ. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga. 16. Penyebab Pengangkatan Habibie menimbulkan Kontroversi Beberapa alasannya adalah dikarenakan adanya anggapan bahwa BJ Habibie adalah bagian dari rezim orde Baru, sehingga penunjukan Beliau sebagai presiden tidak sejalan dengan semangat reformasi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Disamping itu terdapat alasan bahwa sejak awal masyarakat telah menolak hasil pemilu tahun 1997. Sedangkan BJ Habibie adalah bagian dari proses pemilu tersebut, sehingga patut untuk ditentang. Selain kedua alasan di atas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa prosesi pelantikan juga dituding inkonstitusional. Sebab pelantikan dan pengambilan sumpah beliau sebagai presiden oleh MA hanya dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka bukan dilakukan di gedung MPR. 17. Agenda yang diserukan dalam Reformasi 1. Adili Suharto dan kroni-kroninya Agenda reformasi yang pertama adalah rakyat meminta agar Suharto dan kroni-kroninya untuk diadili. Hal ini karena rakyat menganggap bahwa selama 32 tahun asa pemerintahannya, Suharto dan para kronnya itulah yang menyebabkan penyelewengan. Baik itu dalam bidang ekonomi, yang berupa praktek kegiatan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), maupun dalam bidang keuangan negara yang sudah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar triliunan rupiah. 2. Amandemen UUD 1945 Rakyat meminta agarUUD1945 di amandemen agar mengubah keadaan NKRI. Suharto bisa berkuasa selama 32 tahun, dan Sukarno bisa berkuasa selama seumur hidup. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya peraturan hukum yang menegaskan tentang pembatasan kekuasaan, baik itu bagi presiden maupun menteri-menterinya. Maka dari itu jika UUD tidak segera di amandemen, hal ini akan menyebabkan penguasa selanjutnya menguatkan masa jabatannya. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya Kekuasaan yang hanya berpusat pada satu titik menyebabkan banyak terjadinya penyelewengan di beberapa daerah, maka dari itu perluasan otonomi daerah menjadi salah satu agenda reformasi. Otonomi daerah harus diberlakukan seluas-luasnya agar semua 18
daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan dan nantinya dapat meratakan kesejahteraan penduduk di seluruh daerah di Indonesia.
4. Hapuskan Dwifungsi ABRI ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa orde baru memiliki dwifungsi atau dua fungsi, yaitu fungsi keamanan dan fungsi sosial politik, namun hal ini telah melenceng sangat jauh. Bahkan tentara pada orde baru malah memiliki kekuatan yang besar dan malah bukan seperti di bawah kendali sipil secara obyektif. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu agenda reformasi agar nantinya segala sesuatu yang ada dalam negeri diatur oleh undang-undang, dan agar tidak terjadi lagi penyelewengan fungsi lembaga. 5. Hapuskan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) Munculnya orde baru dengan maksud yang menggantikan kekuasaan sebelumnya ini malahan menyebabkan negara ini tidak berjalan sesuai tujuan awalnya. Justru malah banyak sekali keluarga elite yang berusaha sekeras-kerasnya agar bisa mengeruk harta negara sebesar-besarnya. Untuk itu rakyat memutuskan penghapusan KKN masuk ke dalam agenda reformasi.
6. Tegakkan supremasi hukum Pada kekuasaan orde baru, hukum justru digunakan untuk menghukum rakyat,dan para penguasa negaranya bertugas untuk mempertinggi kekuasaannya dan memperkaya dirinya sendiri-sendiri. Untuk itu, pada era reformasi ini supremasi hukum akan selalu ditegakkan, agar hukum yang ada itu menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan di negara ini, bukan hanya digunakan untuk menghakimi rakyat saja. 18. Para Korban yang Gugur dalam Peristiwa Reformasi a. Hafidin Royan, Mahasiswa Teknik Sipil yang jadi Korban Tragedi Trisakti b. Elang Mulia Lesmana, Mahasiswa Arsitektur Trisakti c. Heri Hertanto, Mahasiswa Teknik Mesin Trisakti d. Hendriawan Sie, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Trisakti 19. Reaksi Pemerintah Orba dalam Menghadapi Gerakan Reformasi Dalam menghadapi gerakan Reformasi, Presiden Soeharto mengumkan pembentukan Komite Reformasi, Reshuffle Kabinet, mempercepat pemilu, dan tidak bersedia mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam perkembangannya, keinginan ini ternyata tidak
19
mendapatkan tanggapan yang memadai, baik dari menteri-menteri maupun mahasiswa dan masyarakat. Rencana ini pun mengalami kegagalan. Pada peringatan hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1998 di Yogyakarta, aksi damai dilakukan untuk menuntut reformasi total yang diikuti oleh ratusan ribu massa, termasuk Sultan Hamengku Buwono X. Aksi serupa juga dilakukan di beberapa kota besar. Pada hari yang sama, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh penting untuk berkumpul di Istana Negara. Mereka dimintai pertimbangan langkah perbaikan pemerintahan dan pembentukan Dewan Reformasi yang akan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Namun, di antara yang hadir, tidak ada yang berbedia menjadi anggota Dewan Reformasi. Gagallah usaha Presiden Soeharto untuk mendapatkan dukungan para tokoh masyarakat. Suasana politik pemerintahan di Indonesa sudah di ambang krisis. Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, dan mengangkat Wapres B. J. Habibie sehagai Presiden RI di hadapan ketua Mahkamah Agung. 20. Kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Habibie Pemerintahan B..J. Habibie dimulai sejak lengsernya Soeharto dari kedudukannya sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Masa pemerintahan Habibie ini hanya berlangsung selama satu tahun, karena naiknya Habibie menggantikan Soeharto ini diterima dengan hati kecewa dan cemas di kalangan yang amat luas di kalangan masyarakat. Kabinet yang dibentuk oleh Habibie diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, diantaranya adalah : a. Pembebasan Tahanan Politik b. Kebebasan Pers c. Pembentukan Parpol dan Percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 199 d. Penyelesaian Masalah Timor Timur e. Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya f. Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban Trisakti Pemberian gelar Pahlawan Reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugrahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan mahasiswa sebagai pelopor gerakan Reformasi. 20
21. Kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Gus Dur Terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI dipicu juga dari penolakan MPR atas laporan B.J. Habibie, Pada 20 Oktober 1999, MPR berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara. Gusdur melakukan banyak trobosan untuk mengangkat kaum minoritas. Misalnya: a. Memperbolehkan perayaan imlek yang pada masa Soeharto dilarang b. Meminta agar TAP MPR tentang pelanggaran maxsisme-leninisme, di cabut. c. Melakukan perdamaian dengan Israel. d. Menjunjung tinggi kebebasan umat beragama, menekankan bahwa Islam tidak boleh memandang segala sesuatu yang berbau Barat adalah kesalahan. 22. Kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Megawati Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesia pertama. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001, sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannya pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Beberapa Prestasi Megawati selama 3 tahun memeritah a) Menstabilkan fundamen ekonomi makro b) Melakukan stabilisasi kondisi polhukkam dalam negeri c) Memberikan kondisi yang kondusif bagi legislative untuk melakukan fungsi legislasinya sehingga banyak UU yang telah disahkan pada masa kepemimpinan mega dibandingkan masa pemerintah lain (HBB, GD, Sby). d) Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital e) Mulai melakukan pemberantasan KKN. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati. f) Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 21
g) Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. h) Melakukan pemerataan pembangunan dengan membentuk provinsi baru berdasarkan kebutuhan yaitu Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. i) Politik luar negeri yang lebih bebas dan aktif j) Berhasil membeli pesawat tempur Sukhoi dan heli Mi-35 dari Rusia tanpa perlu gembar gembor dan memberatkan APBN. k) Berhasil menghasilkan 45 milyar dolar AS dari penjualan LNG Tangguh ke China, Korea dan Meksiko selama 20 tahun ke depan. Harga kontrak dapat dievaluasi setiap 4 tahun. l) Berhasil mengungkapkan para pelaku terorisme m) Melakukan operasi kesejahteraan dan militer di Aceh
22
