01 PENDAHULUAN. bab. 1.1 Latar Belakang

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

bab

01 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (PP No. 26 Tahun 2008). Kawasan permukiman mendominasi kawasan perkotaan yang membangkitkan kegiatan dan terus mengikuti, bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan mempengaruhi arah pengembangan kota yang bersangkutan. Setiap Se kawasan fungsional yang dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang beraktifitas di dalam kawasan yang tersebut. Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokan sebagai kawasan yang direncanakan dan an tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan

cikal bakal

tumbuhnya

kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam suatu wilayah atau kota, perkembangan dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali dan menyebabkan munculnya permukiman kumuh, yang seringkali berdampak lebih lanjut pada meningkatnya kesenjangan masyarakat serta angka kriminalitas, dan da rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman tersebut, pemerintah daerah bersama dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan kawasan permukiman yang akan mendapatkan penanganan prioritas p sesuai dengan potensi dan tantangan

LaporanAntara|I - 1


yang dihadapi kawasan tersebut. Adapun kawasan permukiman prioritas ditentukan berdasarkan hasil

1.2.2 Sasaran Penyusunan RPKPP

penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan. Kawasan permukiman prioritas adalah bagian dari suatu wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dan atau persoalan khusus yang menyebabkan kawasan tersebut perlu diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Kesalahan mengantisipasi pola

Berdasarkan

tujuan

tersebut,

maka

sasaran

dari

Kegiatan

Penyusunan

Rencana

PembangunanKawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini adalah: 

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas

pemangku

kepentingan

kota/

kabupaten

dalam

penanganan dan pemberian priotitas pada kawasan dengan kebutuhan khusus tersebut akan

penyusunan RPKPP sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan

berdampak terhadap proses dan capaian tujuan pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Adapun

permukiman prioritas di kota/ kabupaten;

dalam konteks suatu wilayah atau kota, kawasan permukiman prioritas tersebut dapat berupa: a.



Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan kumuh dalam areal perkotaan yang memiliki nilai ekonomis dan atau strategis tinggi, yang apabila ditangani dapat meningkatkan nilai kawasan

kawasan permukiman prioritas melalui community participatory approach (CPA); 

serta memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian wilayah atau kota yang bersangkutan. b.

Kawasan permukiman dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah yang lebih



luas. Termasuk dalam kriteria ini seperti kawasan pariwisata, kawasan konservasi

Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di kota/kabupaten .

Kawasan permukiman potensi bencana (alam maupun konflik sosial) yang perlu diselesaikan



segera agar program lain dapat diselenggarakan pada waktunya. d.

Teridentifikasinya kawasan permukiman prioritasdan program strategis strat pada kawasan prioritas (berdasarkan hasil SPPIP)

kultural, kawasan agro industri, dan sejenisnya. c.

Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses rencana pembangunan

Tersusunnya rencana encana detail desain pembangunan kawasan permukiman prioritas untuk penanganan tahun pertama

Kawasan ‘peralihan’ dipinggiran areal perkotaan, yang berfungsi sebagai hinterland atau penyangga bagi kawasan perkotaan.

Pada umumnya kawasan tersebut

berubah menjadi

1.3 Metodologi dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

kawasan permukiman baru yang perlu diperhatikan perkembangannya. Hal ini akan terkait pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar permukiman perkotaan.

1.3.1 Metodologi

Penanganan terhadap kawasan permukiman prioritas ini perlu dituangkan dalam suatu Rencana Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa metode pendekatan sebagai berikut :

Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas atau yang disebut dengan RPKPP. RPKPP ini adalah suatu rencana yang memuat rencana aksi program strategis untuk penanganan persoalan permukiman

1.

Pendekatan

Normatif,

Pelakasanaan

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPP) ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan

dan pembangunan infrastruktur perkotaan, khususnya bidang Cipta Karya.

dan kebijakan pembangunan yang sudah dimiliki kota tersebut.

1.2 Tujuan dan Sasaran 1.2.1 Tujuan Penyusunan RPKPP

2.

Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif if Proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pendekatan fasilitatif dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan dalam proses

Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat

penyusunan RPKPP kepada pada tim Pokjanis kota bersangkutan. Hal ini selain ditujukan untuk

Kota/Kabupaten untuk dapat menghasilkan rencana Pembangunan kawasan permukiman prioritas

mendapatkan pembelajaran bersama di tingkat pemangku kepentingan daerah, juga untuk

dengan muatan rencana program investasi jangka menengah infrastruktur bidang Cipta Karya, serta

mendapatkan hasil yang disepakati bersama.

rencana pembiayaan yang dilengkapi dengan rencana detail desain pada tahun pertama.

Pendekatan partisipatif dilakukan dalam bentuk pembahasan konsep, k rencana penanganan dan renca aksi program bersama pemangku kepentingan kota dan kawasan.

LaporanAntara|I - 2


3.

Pendekatan Teknis – Akademis Proses penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis baik untuk teknik identifikasi, analisa, penyusunan stategi maupun proses pelaksanaan pengambilan kesepakatan.

4.

Pendampingan

bagi pemangku kepentingan

kota, terutama pokjanis, dalam proses



Konsultasi Publik,, merupakan kegiatan diskusi dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam menentukan penyusuna Rencana DED kawasan.

5. Diskusi Pembahasan,, merupakan kegiatan pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapnya.

Diskusi Pembahasan dilakukan bersama bers tim teknis dari pemberi kerja

penyusunan RPKPP dalam bentuk

(Satker).

a.

antara, laporan akhir sementara dan laporan akhir kepada tim teknis dari pemberi pekerjaan.

Melakukan sosialisasi hasil penyusunan RPKPP melalui diseminasi kepada dinas/instansi

Diskusi Pembahasan dilakukan untuk pembahasan laporan pendahuluan, laporan

terkait di daerah. b.

Menyusun materi visualisasi hasil rencana (RPKPP) yang akan digunakan untuk kebutuhan

1.3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet. Materi visualisasi ini berisikan konsep, rencana, strategi dan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman pada kawasan prioritas c.

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kabupaten Jombang ini diselenggarakan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan.

Melakukan kegiatan diskusi dan pembahasan sebagai berikut: 

Pra FGD dan FGD, merupakan kegiatan pertemuan dengan pemangku kepentingan

1.4 Ruang lingkup

untuk menjaring masukan tertentu dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan tahapan pelaksanaan dan target capaian, akan melibatkan minimal 20 orang

1.4.1 Ruang lingkup substansi

pemangku kepentingan. Adapun diskusi FGD selama 3 kali tersebut dilakukan dalam menentukan beberapa substansi pekerjaan berikut ini : 



Pra FGD danFGD 1 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan

yaitu lingkup kegiatan penyusunan RPKPP dan lingkup kegiatan koordinasidiskusi dengan beberapa

penyusunan Konsep Penanganan Kawasan

stakeholder terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Pra FGD danFGD 2 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan

A. Kegiatan Penyusunan RPKPP Kabupaten Jombang

Perumusan Rencana Aksi Program 

Pra FGD danFGD 3 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan penyusunan Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap I



1. Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses penyamaan tujuan dan rencana kerja penyusunan dokumen RPKPP (minimal melibatkan tim tenaga ahli, pokjanis, tim teknis Propinsi, seluruh satker Propinsi bidang Cipta Karya, perwakilan koordinator koor Pusat/

Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditujukan untuk

Koordinator Wilayah)

2. Melakukan overview / kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah

Pihak konsultan akan mengikuti kegiatan Kolokium dan melaporkan kemajuan

berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan

pencapaian kegiatan maupun hasil kesepakatan di daerah dalam penyusunan RPKPP.

pembangunan oleh Pemerintah Daerah, terutama teru terhadap arahan program pembangunan

Setiap wilayah diperkirakan akan melibatkan 2 orang dari tim konsultan, Satker PP

yang telah tersusun dalam dokumen SPPIP yang telah dimiliki.

Propinsi yang bersangkutan, 2 orang Pokjanis



Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan sebagai berikut:

Kolokium, merupakan kegiatan yang akan dikoordinasikan dengan Direktorat

melakukan penyamaan pencapaian dari kegiatan penyusunan RPKPP.



Secara umum ruang lingkup Penyusunan RPKPP Kabupaten Kabupat Jombang ini meliputi 2 kegiatan

Diseminasi, merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir kegiatan dan ditujukan

3. Melakukan kajian mikro kawasan permukiman prioritas sesuai arahan dalam SPPIP melalui penyusunan profil rinci eksisting kawasan.

untuk menginformasikan seluruh hasil kegiatan khususnya RPKPP dan arahan Program

4. Melaksanakan pra FGD bersama rsama dengan tim teknis Propinsi, Satker terkait dan pokjanis agar

yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait pemangku kepentingan lainnya

dapat tersedia bahan yang cukup matang untuk dibahas dan mendapatkan masukan/

yang akan terlibat dalam pembangunan kota tersebut, minimal melibatkan 40 orang.

kesepakatan dalam FGD yang akan dilakukan.

Diskusi Partisipatif, merupakan kegiatan diskusi dengan masyarakat dalam menentukan pemantapan penentuan lokasi kawasan pembangunan Tahap I.

LaporanAntara|I - 3


5. Bersama tentang

dengan potensi

pemangku

kepentingan

kota

melakukan

analisis mendalam

dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

1.5 Kedudukan Dokumen 1.5.1 Pengertian RPKPP

perkotaan pada kawasan permukiman prioritas. 6. Melakukan penyusunan konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas. RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan

7. Bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan menghasilkan:  Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada

kawasan prioritas selama 5 tahun dengan pendekatan perencanaan pastisipatif  Pemilihan kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya

pada tahun

pertama

(dilakukan

penyusunan rencana penanganan secara lebih

dengan

tim

penyusun

dikoordinasikan oleh Direktorat

SPPIP

mengikuti

Pengembangan

kegiatan

Permukiman

kolokium

yang akan

untuk memberikan

menjaring masukan terhadap konsep, rencana

penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman permukiman

perkotaan

pada

pertama

di dalam kawasan

dan

Engineering

kedalaman rencana teknis yang dituangkan dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP merupakan

pengembangan kota untuk bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Design/DED)





diseminasi

hasil

penyusunan

berorientasi

pada

penanganan

kawa kawasan

permukiman

yang

Rencana pembangunan kawasan

yang terdapat dalam RPKPP dilakukan secara logis dan

bertahap sesuai kebutuhan;

untuk pelaksanaan tahun

yang meliputi infrastruktur bidang Cipta Karya yang disajikan

RPKPP

diprioritaskanpembangunannya;



Rencana pembangunan kawasan yang dihasilkan memiliki tingkat implementasi yang tinggi karena dalam am penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait termasuk

dalam bentuk visual 3 dimensi (3D). 10. Melakukan

RPKPP

memiliki karakteristik yang membedakan dengan rencana pembangunan kawasan permukiman lainnya,

infrastruktur

kawasan prioritas untuk jangka waktu 5 tahun. Penyusunan

Rencana Detail Desain (Detailed

infrastruktur bidang cipta karya pada lingkup wilayah perencanaan berupa kawasan dan dengan

meliputi:

pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan. 9. Penyelenggaraan konsultasi publik untuk

Dalam konteks pengembangan kota, RPKPP merupakan rencana sektor bidang permukiman dan

penjabarandari SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas dengan tetap t mengacu pada arah

rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000) 8. Bersama

permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas di perkotaan.

RPKPP

kepada

masyarakat yang terkena dampak, serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan kebijakan makro di

dinas/instansi terkait di kota

atasnya; dan

bersangkutan. 

Produk yang dihasilkan dari RPKPP dapat langsung diimplementasikan pada sebagian sebagia kawasan paling cepat pada tahun berikutnya, karena RPKPP ini mencakup juga perencanaan detail untuk

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

kawasan pembangunan tahap 1.

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, RPKPP memiliki fungsi

dilakukan untuk kawasan permukiman prioritas yang mengacu pada arahan yang terdapat dalam

sebagai berikut:

dokumen SPPIP Kabupaten Jombang yaitu :



Sebagai alat operasionalisasi asionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman prioritas;



Sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM

 Kawasan perkotaan prioritas Ploso mencakup wilayah administrasi 5 (lima) Wilayah,

1. Wilayah Bawangan 2. WilayahLosari 3. WilayahRejoagung 4. WilayahJatigedong 5. WilayahPloso  lokasi pengembangan kawasan industri ploso di WilayahJatigedong Kabupaten Jombang  Tema pengembangan kawasna yang diangkat adalah Kawasan Pengembangan Permukiman

Untuk Mendukung Industri – Ploso. LaporanAntara|I - 4


RENCANA KERJA KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KABUPATEN JOMBANG 2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERSOALAN

1. PERSIAPAN

LINGKUP

WAKTU

BULAN 1

3. PERUMUSAN AKSI PROGRAM

BULAN 2

BULAN 3

4. PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN

BULAN 4

1.2 Pembentukan/ KoordinasiPokjanis Daerah

2.1 KajianKebijakan Dan Strategi Pembangunan Daerah

4. 1 PerumusanKriteriadanIndikatorPenentuanK awasanPengembangantahap I

3.1 IdentifikasiKebutuhanPena nganan

iventarisasikebutuhan data penyiapanalatsurveidanper alatan 1.4 Penyusunanrencanaker jadanmetodologi

2.2 KajianmikrokawasanPermu kimanPrioritas

2.3 IdentifikasiPotensidanPerma salahan Pembangunan PermukimandanInfrastruktu rpada KPP

O1

3.4 PerumusanRencanaAksi Program Penanganan Program Penanganan

Survei Data Primer

penyiapanPetadasar

KEGIATAN DISKUSI

Petapotensi, persoalan, hambatan, dantantangan Petakebutuhandanskalaprioritaspenangananpemb angunanpermukimandaninfrastruktur

PetaPotensidanpermasalahan Petainfrastruktur

FGD 2

 Perumusankebutuhandanskalapri oritaspenanganan. Rencanakerja Petadasar Data daninformasi

O1

LaporanPendahuluan

4.5 Penyusunan DED

O2

FGD 1

  

4.4 PenyusunanRencana Pembangunan KawasanPengembangant ahap I

3.5 Penyusunan Program Penangananpada KPP

PengukuranLapangan

O4

4.3 PenyusunanKonsep Pembangunan KawasanPengembangantahap I

3.3 Identifikasi Program Penanganan

Survei Data Skunder

 Kesepakatankonsepsi, rencana,  strategi, dan program penanganan .

perumusankebutuhandanskalaprioritaspenang anan. konsepsi, rencana, strategi, danindikasi O2

5.1 PenyempurnaanAksi Program danRencana PembangunanKawasanPengembangantaha pI

4.2 PenentuanKawasanPengembangant ahap I

3.2 PenyusunanKonsep Pembangunan kawasan

1.5 Observasiawal

LAPORAN

BULAN 7

KOLOKIUM

1.3 PersiapanTeknis

KEGIATAN PENYUSUNAN SUBSTANSI

OUTPUT

BULAN 6

1.1. Mobilisasi TIM

KEGIATAN PENDAMPINGAN DJCK

KEGIATAN PENYUSUNAN PETA

BULAN 5

5. FINALISASI DAN SOSIALISASI

LaporanAntara

PetaRencanaAksi Program Penaganan Pembangunan permukimandaninfrastruktur/ CK

DiskusiPartisipatif

ALBUM PETA

O3 FGD 3

 Penyusunanrencanaaksi program penanganandanpembangunanpermukimantahappertama N

 Skenariopembangunan, Skenariopembiayaan  Kajianteknisakademisterkaitpenetapanprioritaspembangunant Kajianteknisakademisterkaitpenetapanprioritas ahappertama  Konseppenanganankawasanpembangunan

O3

LaporanAkhirSementara AkhirSementara

DESIMINASI

KonsultasiPublik

 Proceeding  Dokumenprofilkawasandalam bentuk visual  Dokumen DED dan RAB  Album peta

O4

LaporanAkhir

LaporanAntara|I - 5


LaporanAntara|I - 6


1.5.2 Kedudukan RPKPP Dalam Kerangka Pengembangan Kota

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan perko dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan strategi sektor dan Rencana Induk Sistem (RIS) komponen komponen pembentuk

Dalam kerangka kebijakan pembangunan permukiman yang dikembangkan oleh DJCK,

permukiman.Dalam konteks pembangunan bidang cipta karya, strategi sektor dan RIS yang telah

kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini sangat

disusun secara sistematis dan an sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan

erat kaitannya dengan SPPIP dan SPK. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penerapan atau

Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya, yang selanjutnya akan

implementasi dari SPPIP dan SPK di bidang permukiman. Kegiatan ini nantinya dapat juga

diterjemahkan ke dalam RPKPP. Dalam kondisi strategi sektor, RIS, dan RPIJM sudah tersedia terlebih

memberikan umpan balik bagi penyempurnaan strategi yang disusun dalam SPPIP. Secara

dahulu ulu

diagramatis kedudukan kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

mensinkronisasikan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam dokumendokumen tersebut,

Prioritas (RPKPP) ini dalam rangkaian kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur

sedangkan proses penyusunan RPKPP wajib untuk mempertimbangkan program dan kegiatan di

permukiman DJCK dapat dijelaskan dalam Gambar berikut.

dalam RPIJM IJM dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Secara diagramatis, keterkaitan

Penyelenggaraan SPPIP dan RPKPP tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kota secara keseluruhan. Berdasarkan UndangUndang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang

dari

SPPIP,

maka

proses

penyusunan

SPPIP

akan

mempertimbangkan

dan

SPPIP dan RPKPP dengan dokumen kebijakan yang berlaku di kota/kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kota/kabupaten diamanatkan memiliki dokumen

RPKPP menjadi alat operasionalisasi dari RPIJM.Dalam hal ini, in program 5 (lima) tahunan yang

perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dihasilkan dalam SPPIP akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan program, indikasi kegiatan,

(RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana

serta alokasi pendanaannya di dalam RPIJM. Program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaan di

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi ruang, UU No. 26 Tahun 2007

dalam RPIJM tersebut akan dirinci rinci dalam program dan kegiatan yang terukur baik volume, biaya, dan

tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kota/kabupaten memiliki dokumen rencana tata ruang

lokasinya di tiap kawasan prioritas RPKPP (Gambar 2-4 2 dan Gambar 2-5). Berdasarkan keterkaitan ini,

yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota/kabupaten berikut dengan rencana

maka apabila RPIJM sudah disusun sebelum SPPIP dan RPKPP, maka program yang tertuang dalam

rincinya. Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, kebijakan dan strategi yang

RPIJM, khususnya untuk tahun pertama, akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi

terdapat pada kedua kelompok dokumen yang dihasilkan dari 2 (dua) pilar pembangunan di Indonesia

dan program di dalam SPPIP, sedangkan rumusan, volume, alokasi lokasi, dan alokasi penganggaran

ini, akan diterjemahkan dan disinkronkan dalam SPPIP.

akan menjadi acuan utama dalam perumusan kegiatan berikut rinciannya r di dalam RPIJM. Untuk

Selain kedua pilar utama pembangunan ini, terdapat juga Kebijakan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). KSPD ini

tahunkedua dan seterusnya, rumusan strategi dan program SPPIP akan menjadi dasar dalam upaya review dan penyempurnaan RPIJM. lihat Gambar 1.2.

memiliki fungsi: (1) memberikan acuan bagi pembangunan kota dan kawasan perkotaan, (2) mengatur

Dalam kaitannya dengan RTRW, keberadaan RPKPP perlu diperhatikanlingkup substansi dan

fungsi kota dan penataan ruang kota untuk pembangunan berkelanjutan, (3) menjadi dasar dalam

lingkup wilayahnya. Lingkup RPKPP lebih rinci dari RTRW. RTRW mencakup penanganan untuk

sinkronisasi reguasi dan kebijakan terkait pembangunan perkotaan, serta (4) menjadi instrument

seluruh kawasan, baik kawasan lindung, permukiman, perdagangan, dan sebagainya, sedangkan se

perencanaan yang menjadi acuan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan

RPKPP hanya fokus pada pembangunan kawasan permukiman yang telah diarahkan oleh RTRW dan

terkait pembangunan perkotaan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka kebijakan di dalam KSPD

secara lebih spesifik, RPKPP fokus pada kawasan permukiman prioritasnya saja. Secara rinci

diterjemahkan dan disinkronisasikan dengan kebijakan lainnya di dalam SPPIP. Selain itu, berdasarkan

perbedaan RTRW, SPPIP, dan RPKPP dalam kerangka pembangunan perkotaan perkotaa dapat dilihat pada

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk menunjang pembangunan

Tabel 1.1.

permukiman dan infrastruktur perkotaan, kota/kabupaten diharapkan memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

dari sisi operassional pelaksanaan hasil perencanaan arahan spasial, SPPIP RKPP, dan RPIJM dapat dilihat pada gambar 1.4.

Dari sisi lingkup substansi, RP3KP merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman yang tertuang dalam RTRW kota/kabupaten. Sebagai rencana yang mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu kota/kabupaten, maka RP3KP ini juga perlu disinergikan dengan SPPIP. SPPIP yang menjabarkan kebijakan makro kota/kabupaten untuk LaporanAntara|I - 7


1.5.3 Keluaran (Output)

Gambar 1.1 Kedudukan SPPIP, dan RPKPP Dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Wilayah Perkotaan

Keluaran yang dihasilkan dalam Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) pada dasarnya mencakup tiga keluaran, yaitu: 1. Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), yang memuat: a. Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan indikasi dalam SPPIP b. Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP c. Potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas d. Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas

e. Rencana aksi, berupa rencana program investasi jangka menengah infrastruktur skala kawasan pada kawasan prioritas selama 5 tahun

f. Minimal 2 (dua) kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000)

g. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala :  1 : 5000 (untuk kawasan prioritas)

 1 : 1000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama) 2. Dokumen hasil rangkaian penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan untuk proses pemberian kekuatan hukum terhadap dokumen RPKPP. 3. Dokumentasi profil kawasan dalam bentuk visual berupa tampilan visual/ video/ film dokumenter untuk menggambarkan kondisi eksisting fisik kawasan, kondisi masyarakat hingga potensi dan permasalahan kawasan prioritas 4. Hasil konsep pembangunan kawasan prioritas yang disajikan dalam bentuk visual dengan tampilan tiga dimensi (3D). 5. Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) infrastruktur bidang Cipta Karya untuk kawasan prioritas beserta indikasi rincian anggaran biaya (RAB)

LaporanAntara|I - 8


Gambar 1.2 Keterkaitan SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM

Tabel 1.1 Perbedaan SPPIK, RKPP Dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan

Gambar 1.4 1. Perbedaan Arahan Spasial SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM dalam pelaksanaan hasil perencanaan Gambar 1.3 Subtansi SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM

LaporanAntara|I - 9


a. Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap I (pertama), yang memuat tentang :



Undang-Undang Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan



Masterplan penanganan kawasan



Konsepsi, rencana, strategi, dan indikasi program prioritas untuk penanganan pembangunan



Undang-Undang No. 38/2004 04 tentang Jalan;

permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas tersebut.



Undang-Undang Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

Rencana program aksi pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada



Undang-Undang Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;

kawasan pengembangan tahap I (pertama)



Undang-Undang Undang No. 1/2011 tentang Permukiman;



Tahapan pelaksanaan penanganan dan pembangunan fisik komponen permukiman dan



infrastruktur keciptakaryaan serta kegiatan sektoral terkait lain yang berbasis kawasan 

Pemerintah Daerah;

B. Kebijakan dan Strategi 

Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Kebijaka Nasional Strategi Pengembangan (KNSP)

DED untuk komponen infrastruktur keciptakaryaan dan sektor terkait lainnya pada kawasan

Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan

pengembangan tahap I (pertama) yang siap diimplemetasikan untuk tahun berikutnya.

diselenggarakan secara berencana dan terpadu;

b. Dokumen hasil rangkaian penyelenggaraan konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder)



sebagai bahan untuk proses pemberian legitimasi terhadap rencana aksi program strategis penanganan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas. Adapun dokumen ini memuat mengenai:

Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP) Sistem Penyediaan Air Minum;



Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP(KNSP SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan;

Laporan penyelenggaraan FGD dalam rangka perumusan kebutuhan dan skala prioritas



penanganan. Laporan penyelenggaraan FGD untuk penyepakatan konsepsi, rencana, strategi, dan program



penanganan. Laporan penyelenggaraan FGD untuk penyusunan rencana aksi programpenanganan dan



pembangunan permukiman berbasis kawasan dan pendekatan perencanaan partisipatif dalam bentuk Community Action Plan (CAP) pada kawasan prioritas

1.5.4 Dasar Hukum Penyusunan RPKPP pada dasarnya bertitik tolak atau mengacu kepada peraturan perundangan maupun kebijakan yang berlaku pada saat RPKPP ini disusun. Peraturan dan perundangan maupun kebijakan yang perlu diacu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: A. Peraturan Perundangan 

Undang-Undang No. 16/1985 tentang Rumah Susun;



Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;



Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;



Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air;



Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahaan Daerah;

LaporanAntara|I - 10

01 PENDAHULUAN. bab. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents