,r'{
i/"
I
Jurnal lImiah Hukum
Volume 3, No.5, Januari
2009
ISSN 1907-162030
\,.
I
Dr. Flora P. Kalalo, SH., MH PENGATURAN HUKUM DALAM K DAN PENGARUHNYA TERHADA
Rietha Lieke Lontoh, SH., MH. ANALISIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PEI-AKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / Marnan $.T. Mokorimban, SH., MSi NGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TANAH LIAT DI DESA KABUPATEN MINAHASA DALAM PERSPEKTIF HKI Frankiano B. Randang, SH., MH MEMBANGUN HUKUM NASIONAL YANG DEMOKRATIS DAN CERDAS HUKUM Liju Zet Viany, SH.MH TINJAUAN TENTANG EKSISTENSI PASAL 40 UU NO.8 TAHUN 1998 TENTANG RAHASIA BANK
Soeharno, SH.MH WACANA PERLUNYA PERUBAHAN KELIMA UUD 1945
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE I-A SALLE MANADO
-
.1
Jurnal llmiah Hukum Volume 3, N0.5, Januari 2009
lssN 1907-162030
DAFTAR lSI
EDITORIAL DAFTAR ISI
Dr. EloraP. Kalalo, SH., MH, PENGATURAII HUKLIM DALAM KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGANI, HaI. 1 Ri€tha Lieke Lontoh, SH., MH. ANIALISIS TERHADAP KoRpoRASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGA}I HIDUP, HaI. L4 Marnan A.T. Mokorimban, SH., Msi, PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TANAH LIAT DI DESA PULUTAN.KABUPATEN MINAHASA DALAM PERSPEKTIF HK, HaI.27
Frmkiano B. Randang, SH., MH, MEMBANGUN HUKUM NASIONAL YANIG DEMOKRATIS DANI CERDAS HUKUM,HaI.37 r4iu 7*tYiany, SH.MH, TINJAUAII TENTANG EI(SISTENSI PASAL 40 Lru NO.8 TAHUN 1998 TENTANG RAHASIA BANK, Hal. 50 SOEhATAO,
SH.MH, WACA}IA PERLUNYA PERUBAI{AN KELI]VIA
LltlD 1945,Ha1.70
BIOGRAFI PENULIS
SERVANDA furnal Ilmiah Hukum, Volume 3, No.5, fanuari 2OO9,lSSN 1907-L6ZO3O
2009
PENGATURAN HUKUM DALAM KEBUAKAN REKLAMASI PANTAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGAN (kgal Arr angcment
of tlw Co aital Reclamation p
oliq
and its Influcnce on tlw Environment)
Dr. Flora P. Kalalo, SH., MHt
Oleh:
ABSTRACT
C oortrt and sea reclamation constitute a policy of coastal states performed in the effort of overcoming the need for land. This phenomenon ls antinuously strengthening in the coastal states where land availability has bec-ome the principa.l necessiet of the area development program. Reclamation poliqt in Indonesia ha) been performed in severil regions ittn tn, purpose to fuUill the need for land, and until presently the ieclamation poiiqr' is stil/ continuously developing together with thi development o, p"op[",s lives, especially with rega_rd to the development activities. obviously, the ioastal and sea reclamation poliqt is always acc pioblems, especially legal problems as a consequence of vernment poticy and public interest. Nevertheless, the probh more complex- when the issue of environmental poilution at the coastal qrea has become irorgq o, impact of coastal reclamation, regarding the sensitlveness of the ,oortil, ,"o and biotic ecosystem towards the impict of development activity. Although yastal spatial pattern and utilization of coastal and sea natural resoqrces have been developed as well as coastal aiea and sea zonation and guidance of the sea area intended to enhance the conseruation of sea and marinZ ecosystem in order to control the coastar environmental -damaged, as well is the establishment of community basis sea area proteaion"have been developed through coastal area guidance program, in the course of enhancing coa'stal ammuniQt capability and sea management in coastal area, hoieven the utilization of coastal area and the management of marine natural resosrces have not been appropriate with its intention.
Keywords : Legal A,angement, tlte coastal Reclamation poticy, Inlluence on the Enuironment '
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dan Dosen pascasarjana Universitas
Sam Ratulangi.
SERVANDA f urnal llmiah Hukum,
Volume 3, No.S, fanuari 2009,ISSN 1907-162030
karakter fisik aktivitas
I. PENDAHULUAN
Di
proses
dalam
Pembangunan nasional
Yang
interaksi dari
dan
organisme-
organisme dalam suatu lingkungan
akan lahan semakin meningkat
fisik di wilayah laut. Lebih dari pada ini, terdaPat Pemahaman
sementara luas daratan semakin
yang mendasar, bahwa kebiiakan
berkurang maka
reklamasi Pantai
berkelanjutan, kebutuhan manusia
kebijakan
daPat
reklamasi pantai dan laut dengan
menyebabkan pengabaian atas hak
pemanfaatkan wilaYah Pesisir
asasi
menjadi alternatif
melengkapi ketersediaan lahan
masyarakat pesisir Yang sering tergusur akibat proYek reklamasi
untuk berbagai
kePentingan
pantai, padahal manusia berhak
manusia, sehingga kebijakan reklamasi saat ini bgkan sekedar
atas kehidupannya yang baik
alternatif, tapi menjadi Pilihan.
Berkaitan dengan hak asasi
dalam
manusia,
terutama
wajar dan bermalara.
Untuk alasan itu, maka dibeberaPa
manusia, menjadi
kota pantai di
diperhatikan jika merujuk
Indonesia
Penting Pada
pantai dan laut dengan menata
konsep hak-hak asasi manusia yang mempunyai dua Pengertian
ruang pesisir dan
melakukan
dasar. Pertama, bahwa hak-hak
kegiatan pembangunan di wilaYah
yang tidak dapat dipisahkan dan
pesisir pantai.
dicabut adalah hak asasi manusia.
melakukan kebijakan reklamasi
Secara tehnis, reklamasi
Hak-hak
ini adalah hak'hak moral
dapat merubah konfigurasi pantai
yang berasal dari
karena menutup sebagian wilaYah
kemanusiaan dari setiap insan dan
laut sehingga sulit
hak-hak itu berEujuan untuk
dibuktikan
nilai
kegiatan tersebut tidak membawa
menjamin martabat
dampak negatif terhadap manusia
manusia. Kedua, hak-hak asasi
dan lingkungan
termasuk
manusia adalah hak'hak menurut
mempengaruhi keragaman haYati
hukum, yang dibuat sesuai Proses
secara negatif,
pembentukan
mengganggu
setiaP
hukum
dari
SERVANDA furnal Ilmiah Hukum, Volume 3, No.5, fanuari ZOO|,ISSN 1907-162030
masyarakat itu sendiri, baik secara
nasional maupun
secara
internasional. Dasar dari hak ini
adalah persetujuan dari
yang
diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada
itu dan tidak hanya
dengan pendapat Rawls, bahwa keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan yang
paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama
tata
dari konsepsi keadilan yang
tertib alamiah,2 maka tuntutan hak masyarakat akan mengarah pada
mengatur kritik lebih lanjut serta
hak-hak
keinginan mendapatkan keadilan simak pemikiran Aristoteles3 yang mengajak "kita harus memikirkan
reformasi institusi, kemudian
setelah memilih
konsepsi
keadilan, kita dapat menganggap
bukan saja bentuk pemerintahan
bahwa mereka memilih suatu konstitusi dan undang-undang
apa yang terbaik narpun juga apa
untuk menegakkan
hukum,
yang mungkin dan paling mudah
kesemuanya sesuai
dengan
dicapai oleh semua" Lebih khusus,
prinsip
dalam Nicomachean
sebelumnya disepakati,
Ethics,
keadilan
yang dan
Aristoteles sepenuhnya merujuk nilai-nilai keadilan mesti dianggap
dipersepsikan sebagai cita hukum,
sebagai inti dari filsafat hukumnya,
maka hukum adalah keadilan yang
karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.a Hal ini sejalan 2
Levin, L. Hok-Hok Asasi Manasiq. Pradnya Paramita, J akarta. lggT .
Hlm.3
Hendry J. Schmandt. A. Hostory
of Political
Philosophy.
The Bruc!
Publishing Company Made In The United
of
ketika
tujuan
hukum
termanifestasikan dalam doktrin
alam dan agama dan keadilan adalah tujuan hukum yang berlaku
mutlak
ditengah-tengah
masyarakat
yang
berkembang bersama perkembangan
terus dengan
peradaban
America. Diterjemahkan Ahmad Baidlowi
. Kajian sampai Pelajar.
a
Carl Joachim Friedrich. Ihe Philosophy of law in Historicql perpective.
The University of Chicago press.
Diterjemahkan
oleh Raisul
Muttagien
Filsafat Hukum, Perspektif Historis. penerbit Nusamedia, Bandung, 2008. Hlm.25
3
SERVANDA furnal llmiah Hukum,
Volume 3, No.5, fanuari 2009,ISSN 1907-162030
manusia.s
Dari pemahaman ini
kebijakan reklamasi
harus
berbagai
memperhatikan
Tenggara dan Reklamasi Pantai
Pulau Serangan Denpasar Baf serta rekalamasi di beberapa lcm
komponen yang ada dalam suatu
pantai lainnya di
sistem pemerintahan, termasuk
Indonesia.
norma,. kaedah dan aturan hukum
Pada
wilayah
perkembangannyar
pengadaan tanah melalui prmes
yang ada di dalamnya,
Di Indonesia ada beberapa
kota pantai yang
rI
melakukan
reklamasi terus meningkat rlar
dalam berbagai
dimerri
kebijakan reklamasi pantai, antara
pengaturan hukumnya. tli
lain
Reklamasi Pantai Ambon
Indonesia pengaturan tentang
Maluku; Reklamasi Pantai Timur
tanah lebih banyak bersinggungaE
Ternate Maluku Utara; Reklamasi
dengan kebijakan
Pantai Manado Sul4wesi Utara;
karena di Indonesia tanah d kuasai oleh Negara dan dapat dilakukan permohonan unurk
Reklamasi Pantai Apo fayapura
Irian laya; Reklamasi
Pantai
pemerintah
Reklamasi Pantai Losari Makasar;
hak atas tanah melalui prosedur dan atuzrn
Reklamasi Pantai Timur Surabaya;
sebagaimana ditetapkan oleh
Reklamasi Pantai Noreh Sampang
undang-undang.
Jawa Timur; Reklamasi Pantai Marina Semarang fawa Tengah; Reklamasi Pantai Mutiara Pluit
permohonan dan Pemberian Hak
Jakarta; Reklamasi Pantai Utara
karakteristik hukum yang sangm
Iakarta; Reklamasi
spesifik dan terdapat keragaman
Thumburuny Kabupaten Fak-Fak;
Pantai
mendapatkan
Menge
i
atas Tanah Reklamasi Pantai dan
Laut di Indonesia
mempunyai
Kapuknaga Tangerang; Reklamasi
bentuk permohonan
Pantai Kamali Bau-Bau Sulawesi
pemberian hak atas tanah hasil
t
John Rawls, 1971.
A.
Theory
Justice. Harvard University
of
Press,
Cambridge, Massachusetts. Diterjemahkan
oleh Uzair Fauzan dan Heru
Prasetyo.
Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakart4 hlm.
ll
dan
reklamasi, sehingga status hukum
tanah hasil reklamasi
terus
menjadi polemik baik dikalangan
pemerintah, penegak hukum
4
SERVANDA furnal llmiah Hukum, Volume 3, No.5, fanuari 2OOg,lSSN 1907-162030
mapun pengembang selalar
hukumnya. Berkaitan dengan itu
investor dan masyarakat, hal ini
hukum harus diletakan
disebabkan belum ada peraturan
kaidah, artinya
perundang-undangan
hukum sebagai pedoman untuk
yang secara khusus
nasional
mengatur
tentang hal ini.
mengatur kehidupan
dalam
agar tercipta ketehteraman dan ketertiban
dan laut yang Iahir akibat dari proses pembangunan ini terus
bersama.
menimbulkan berbagai persoalan
II. PEMBAHASAN
terutama benturan kepentingan
pemahaman
pemerintah
menempatkan
bermasyarakat
Kebijakan reklamasi pantai
dan
sebagai
dan
Dalam
tataran
antara
pemerintahan, konsep kebijakan
masyaraka!
menjadi satu kesatuan yang tidak
disatu pihak kebijakan reklamasi
terpisahkan dan
pantai
upaya
menjadi bagian dalam sejarah suatu pemerintahan. Dalam
menyelesaikan kebutuhan akan
tataran filsafat, Machiavelli (1469-
tanah untuk rakya! dalam rangka
1527) dan Francis Bacon (1561-
pembangunan nasional namun
1626) telah tampil sebagai filsuf
oleh sebagian masyarakat merasa
kebijakan. Machiavelli tertarik
terabaikan hak-haknya
atas
dengan kekuasaan dan akibat-
wilayah pesisir dan laut akibat
akibatnya serta pemanfaatan kebijakan untuk meraih tujuan
pemerintah
oleh
merupakan salah
satu
reklamasi pantai tersebuL Mencari jawaban dan penyelesaian
dari
berbagai
ini sangat dibutuhkan kearifan dari pemerintah dan
karenanya
yang dikejar-kejar oleh pemegang
kekuasaan,
maka
Machiavelli
persoalan
menulis The Prince sebagai nasihat
kepatuhan
dalam
untuk penguasa. Francis Bacon sebagai murid dari Machiaveli,
berbagai
mengatakan pengetahuan adalah
dari rakyat
upaya menyelesaikan
persoalan menyangkut kebijakan
kekuasaan, kebijakan
reklamasi pantai dan implikasi
penggunaan pengetahuan untuk
adalah
SERVANDA furnal Ilmiah Hukum, Volume 3, No.5, fanuari 2009,ISSN 1907-162030
2009
tujuan pemerintah. Bacon dapat
Sementara Walme
dikatakan telah menciptakan benih
mengatakan Kebijakan (poliq)
gagasan kebijakan modern sebagai
sebagai kecerdikan
produk dari pertimbangan rasional
dan ilmu
pengetahuan.6 Dalam
Black's Law Dictionary, policy dirumuskan sebagai asas-asas
Parsone
Berkaitan dengan kebijakan
reklamasi pantai dan lau! kebijakan meniadi bagian dari
konsep pemerintah
dalam
umum yang menjadi pedoman bagi
mengatur wilayah pantai dan laut
suatu pemerintah
dalam
Hal ini sejalan dengan pengertian
masalah-
Reklamasi (lngg.: reclamation) dari
masalah publikT Lasswels dan
arti kata "the process of reclaiming
Kaplan merumusk an p ol icy sebagai
something
pengelolaannya
a
atas
projected program
of
goals,
values and practres, r yaitu suafu program yang diproyeksikan pada
sasaran,
nilai dan
praktek
6
Parsons Wayne, 2006. Pubtic Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar
Ltd. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Publishing,
Kebijakan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta" hlm.43.
7 Bryan A. Garner (ed.),
1999.
Block's Law Dictionary, West Publishing Co, eighth editioq St. Paul, Min, hlm. 1196: "the general principles by which ct government is guided in its manogement of public @trs".
'
Lasswell, Harold.
Dalam
artikelnya The Emerging Conception of the Policy Sciences. Dia memperkenalkan ilmu
kebijakan pada tahun 1970 dalam edisi pertama jurnal Policy Sciences. Dia memperkenalkan ide tentang pengetahuan proses kebijakan dan dia menyatakan bahwa pandangan ilmu kebijakan mengandung ciri yang khas, yakni berorientasi pada persoalan Qroblem-oriented). Parsons Wayne, op cit,
hlm.20
from loss or from a less useful condition," 10 (proses
memperoleh kembali dari kehilangan atau suatu keadan kurang bermanfaatJ, Cambridge Advanced Learner's Dictionary
diberikan keterangan,
yaitu:
percobaan untuk membuat tanah
layak untuk bangunan
atau
pertanian dan pengolahan bahan-
bahan sisa untuk memperoleh bahan-bahan berguna darinya. Reklamasi secara awam diartikan menciptakan daratan baru di lahan
yang sebelumnya terdiri dari air, reklamasi merupakan lahan hasil
rekayasa (engineering), Tanah Wayne, op 'Parson 10
cil,lttm
16
http ://en. wikipedia. org/wiki/Reclamation kunjungan tanggal 2 Pebruari 2008.
SERVANDA furnal Ilmiah Hukum, Volume 3, No.5, fanuari ZOOT,ISSN 1907_ 1620}0
hasil reklamasi pantai merupakan
lahan hasil
Selanjutnya
di
Boston,
2009 ibu
kota
pengurugan,
Negara Bagian Massachusetts, USA
pengeringan atau drainase di
di antara tahun 1630 sampai 1g90
daerah pantai dan laut. Pemahaman ini menempatkan kuatnya peran pemerintah dalam
menentukan satu
proses
reklamasi, karena rumusan pollcy
yaitu kebijakan bermuara
pada
pemerintah.
Di
telah melakukan reklamasi dengan
menimbun daerah rawa dan pantai, Upaya reklamasi terbesar dilakukan sepanjang tahun 1g00an, dimulai tahun L$OT, di mana puncak bukit Beacon (Beacon Hilt)
digunakan untuk Indonesia, kebijakan
reklamasi telah cukup
menimbun
daerah seluas ZO ha. Sebagai hasil
iama dari kebijakan ,reklamasi di negara-negara lainnya, semisal
reklamasi, luas kota Boston menjadi tiga kali lipat dari sebelumnya, yaitu sekarang luasnya sekitar ZgZ,l krn}.tz
:eklamasi di Korea, tercatat mulai
Sementara
lama
dilaksanakan sekalipun tidak lebih
lilaksanakan pada tahun 1,24g
di Indonesia reklamasi
mulai dilakukan sejak tahun j.979 dengan di Reklamasinya pantai
lisebelah utara pulau Kwang-Hwa :an pada tahun 1,256 secara resmi
Mutiara Pluit, dan berturut-turut
i:laksanakan reklamasi publik atas
setelah
-:=sisir, dan sejak saat itu, banyak
beberapa kota pantai di Indonesia
:3taran lumpur
di pulau ini :=rubah menjadi tanah.11
itu dilakukan reklamasi di
dan semakin ramai dibicarakan
ketika pada tahun lggs dikeluarkannya
Keputusan
Presiden untuk reklamasi pantai Utara Jakarta dan reklamasi pantai
!tu! llf"
along the Western Coast o/ the
Capital Regton in Korea.
http.//wwwcg^ernies. go jpllugec/proceedings/ %20Hwane.OdD
1
2)Manik
http //en_ wiki pedia. org/wiki/Bostoru_Massac husetts, kunjungan 24-6-200g. :
SERVANDA furnal Ilmiah Hukum, Volume 3, No.5, fanuari 20Og,ISSN 1907-L6ZO3O
2009
Kapuknaga Tangerang yang terus
peraturan yang dikeluarkan oleh
menimbulkan kontrovesi, karena
Pemerintah
landasan hukum dan arah berpijak
Menteri dan Presiden
dikeluarkannya Kepres tersebut
memberikan bingkai
dipandang tidak sesuai dengan tata
kebijakan reklamasi pantai dan laut
urutan perundang-undangan di Indonesia. Kontrovesi ini muncul sebagai reaksi dari lemahnya Landasan Hukum Kebijakan
Kabupaten
/Kota, yang
hukum
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disahkannya Undang-Undang
No. 27
Tahun
Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia, namun kebijakan ini
dan Pulau-Pulau Kecil,
terus berlangsung sampai saat ini.
melengkapi berbagai peraturan
2007 tentang pengelolaan Pesisir sekedar
Kenyataannya, Reklamasi
yang telah lebih dahulu ada dan
Pantai dan laut di Indonesia sudah
tumbuh dari bawah, semisal pp
berlangsung sejak tahun LgZg,
Nomor L6 Tahun 2004 tentang
itupun yang terdata secara
Penatagunaan tanah Pasal L2yang
normatif yaitu yang dilakukan oleh
menyatakan bahwa "Tanah yang
badan hukum, belum termasuk
berasal dari tanah timbul atau
yang dilakukan sendiri oleh rakya!
hasil reklamasi di wilayah perairan
namun pengaturan hukum secara
pantai, pasang surut, rawa, danau,
nasional lahir cukup lama setelah
dan bekas sungai
reklamasi
itu
berlangsung yaitu
pada tahun 2007,
dengan
dikuasai
langsung oleh Negara" dan Surat
Edaran
Menteri
Negara
disahkannya Undang-Undang No.
Agraria/Kepala BPN tanggal 09-
27 Tahun 2002
05-1996 Nomor: LLO-1293 perihal
pengelolaan Pesisir
tentang
dan
pulau-
Penerbitan Status Tanah Timbul
Pulau Kecil, itupun pengaturannya
dan Tanah Reklamasi menyatakan:
hanya pada Pasal 34. Sebelum adanya undang-undang ini, pengaturan reklamasi mengacu
"Tanah-tanah
dikuasai oleh Negara
pada keputusan maupun
pengaturannya dilaksanakan oleh
reklamasi
dinyatakan sebagai tanah yang yang
rt
U
SERVANDA f urnal llmiah Hukum, Volume 3, No.S,fanuari ZOO9,ISSN 1907-LIZO}O
Menteri Negara
Agraria/Kepala
2009
sangat sederhana
untuk
Badan Pertanahan Nasional. pihak
memahami berbagai kepentingan
yang melakukan reldamasi dapat
yang ada dalam masyarakat yang
diberikan prioritas pertama untuk
multi dimensi.
mengajukan permohonan hak atas
tanah reklamasi
Mengkritisi hal ini, pahami
tersebuL,,
pandangan Hans Kelsen tentang
itu, ada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
konsepsi hukum dengan ajaran "Stuffentheoryt" bahwa norma
66/HPL/DA/88
dasar suatu tata hukum adalah
Disamping
Tentang
Pemberian Hak Pengelolaan atas
peraturan tertinggi
dari
nama Pemerintah
hukum sebagai
peraturan
Kotamadya
tata
Daerah Tingkat II Manado menjadi
fundamental dari berbagai norma
dasar reklamasi pantai Manado.
tata hukum positif, Kelsen dengan
Selanjul::ya ada,
Stuffentheotyt3 melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri
Keputusan
Presid.. Nomor 52 tahun 1995 Tentar, Reklamasi pantai Utara No.
dari suatu susunan norma-norma (kaidah-kaidah) yang berbentuk
1995 Tentang Reklamasi
piramida. Sesuatu aturan dianggap
Pantai !''apuknaga Tangerang dan
berlaku, karena berlandaskan pada
Keputu:.in Direktur Jenderal pesisir dan Pulau-pulau Kecil
aturan lain yang lebih
tinggi.
Aturan yang lebih
tinggi,
Jakaru,: iieputusan presiden 73
tah,
Nomor
SK.64DIP3K/tX/zoO4
berlandaskan pada aturan yang
tentang Pedoman Reklamasi di
lebih tinggi lagi disebut sebagai
Wilayali Pesisir, dan masih banyak
"grundnorm" (norma dasar) yang
peratur=,: lainnya yang mengatur tentang ; eklamasi pantai dan laut
tidak dapat dialihkan lagi kepada
aturan yang lebih tinggi
telah m,incul jauh sebelum
Norma yang lebih
ada
lagi,"
rendah
yang mengatur pantai dan lau! hal ini
undang-undang reklamasi
makin menegaskan bahwa hukum
positif yang ada
di
Indonesia Lj
SERVANDA furnal llmiah Hukum, Volume 3, No.S, fanuari 2009,ISSN 1907-162030
memperoleh kekuatanrrya dari
masih abstrak dibenhrk
norma yang lebih tinggi. Semakin
susunan norma-norma yang lebih
tinggi suatu norma maka semakin
konlcit, kemudian dari
abstrak, dan semakin rendah suatu
kedua
norma maka semakin konkrit Sedangkan keasbsahan atau
dikonkritkan dalam UndangUndang Dasar, Norma-norma
keberlakuan suafu norrna merupakan sesuatu . yang
dalam Undang-Undang Dasar lebih
seharusnya bukannya sesuatu
Undang dari Undang-Undang ke
yang ada, maka perlu dibedakan
Peraturan Pemerintah
antara keabsahan suatu nonna
seterusnya.
susunan
dibuat susunan yang
dikonkritkan lagi dalam Undangdan
Dengan demikian idealnya
dengan efektivitasnya.
Menurut
ini
satu
Stufentheory
peraturan-peraturan,
untuk reklamasi pantai dan lautldi
hukum
Indonesia pengaturannya harils
positif disusun secara bertingkat,
didasari pada undang-undang yang
yaitu dari grundnorm ke
sesuatu
lebih tinggl, namun kenyataannya
yang melal<sanakan norma-norma
dasar hukum kebijakan reklamapi
hukum tersebut secara konlsit
pantai dan laut
Kelsen
muncul dari tingkat
mengintroduksikan
di
Indone*a bawah,
mengenai Grundnorm (basic norm)
melalui kebijakan pemerintah yang
yang berfungsi sebagai dasar juga
disesuaikan dengan kepentingan
sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh setiap peraturan hukum yang ada.la Grundnorm
daerah sementara undang-undang
yang kemudian disahkan
merupakan dasar segala
ke-
pemberi kepastian hukum karena
kuasaan dan merupakan "legalitas"
muncul setelah reklamasi itu
hukum positif. Dari grundnorm
dilakukan. Sehingga tidak terhidari
yang merupakan satu norma yang
jika kontroversi seputar kebijakan
diharapkan sebagai pelindung dan
reklamasi pantai dan laut semakin
'o
Friedmann.
W. Legal
Theory.
Toronto: The Carswell Company, Ltd.1960, hlm.233
mengua! antara
lain
akibat
lemahnya landasan hukum secara
1
SERVANDA f urnal Ilmiah Hukum, Volume 3, No.5, fanuari 2OOg,ISSN 1907-L6ZO3O
nasional, terlebih
ZOOZ
bentuk tata-laksana pengelola kelautan (ocean governance) sebagai instrumen kebijakan
hanya ada pada Pasal 34, maka
kelautan (ocean poliqt),ls untuk
wajar jika Undang-Undang ini dipandang tidak cukup untuk
memenuhi harapan semua pihak,
pengaturan
tentang reklamasi dalam Undang-
Undang Nomor. 27 Tahun
menjadi landasan hukum ideal bagi kebijakan reklamasi pantai
dan laut
di
Indonesia, namun
dengan disahkan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil, harus diakui bahwa kebijakan reklamasi pantai
telah memiliki dasar setidaknya secara
III. KESIMPULAN Kebijakan reklamasi pantai
yang secara teoritis bertujuan untuk memperluas daratan ataupun memenuhi kebutuhan
akan tanah, pada awal perkembangannya di Indonesia, reklamasi pantai dan laut
hukum,
dilakukan berdasarkan Keputusan
filosofi,
Presiden, Keputusan Menteri,
reklamasi telah mendapat bingkai
Keputusan Pemerintah Daerah dan
hukum dalam
pelaksanaannya,
beberapa pedoman pelaksanaan.
sekalipun untuk idelaknya masih
Dengan demikian landasan hukum
diperlukan Peraturan presiden sebagaimana yang diamanatkan
kebijakan reklamasi pantai dan
laut di Indonesia, pada awalnya
ini untuk
tidak b erdasarkan Undang-Undang
dalam undang-undang
yang diperuntukan
menetapkan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi, namun
diterbitkan secara khusus untuk
Undang-Undang Nomor 27 Tahun
mengatur reklamasi.
2OO7 merupakan langkah maju
dalam rangka
mendapatkan
landasan hukum bagi kebijakan reklamasi pantai dan laut. Untuk itu pengaturan yang diinginkan
antara lain diwujudkan
dalam
atau
Kontroversi yang timbul
akibat kebijakan
pemerintah
15
Abdul Alim Salam. Kqta pengantar Ketua Tim Penyusun/Sekretaris Bidang Wilayah Dolam laporan Akhir
Perumusqn Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut. Depaiemen kelautan dan perikanan Sekretariat Jendral. Jakarta.2006, hlm. i
11 tl
SERVANDA furnal Ilmiah Hukum,
Volume 3, No.S, fanuari 2009,ISSN 1907-162030
2009
melakukan reklamasi pantai dan
reklamasi hanya dicantumkan
laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan yang terus bergulir bersamaan dengan program pembangunan di kawasan pesisir, Keadaan ini
pada Pasal 34.
Dalam tataran
hukum
di
ini
fungsi
pertanyakan, terlebih
bukan sekedar fenomena, tetapi
iika dikaitkan dengan ajaran Roscoe Pound dengan pernyataannya yang terkenal
kenyataan yang perlu dilaitisi
mengenai hukum, yaitu law as a
mengingat kawasan pesisir begitu
tool of social engineering hukum
kaya fungsi namun rentan konflik.
sebagai
alat rekayasa sosial,
Reklamasi pantai dan laut
artinya dalam praktek hukum di
telah berlangsung cukup lama di
masyarakat penting diperhatikan
Indonesia, namun
dengan
yaitu terciptanya keseimbangan antara kepentingan sosial
disahkannya Undang-Undang No.
masyarakaL hukum yang hidup di
27 Tahun 2007
tentang
masyarakat serta hukum positif
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, itupun masih
yang ada dan pada akhirnya keseimbangan itu harus memberi
memiliki
kepastian hukum,
hukumnya
landasan
baru ada
kelemahan-kelemahan
karena pengaturan tentang DAFTAR PUSTAKA Abdul Alim Salam. 2006. Kata pengantar Ketua Tim Penyusun/Sekretaris Bidang Wilayah Dalam Laporan Akhir Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut. DKP, Selcetariat Jendral. Jakarta. Bryan A. Garner [ed.), 1999. Black's Law Dictiohar!, West Publishing Co, eighth edition, St. Paul, Min, hlm. tt96t "the general principles by which q government is guided in its management of public affairs". Carl foachim Friedrich. 2008. The Philosophy of law in Historical Perpective. The University of Chicago Press. Diterjemahkan Raisul Muttagien Filsafat Hukum, Perspektif Historis, Penerbit Nusamedia, Bandung. Friedmann, W. 1960. Legal Theory. Toronto: The Carswell Company, Ltd. Hendry J. Schmandt 2005, A. Hostory of Political Philosophy, The Bruce Publishing Company Made In The United of America. Diterjemahkan
SERVANDA furnal llmiah Hukum,
Volume 3, No.S,fanuari 2O09,ISSN 1907-162030
2009
Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi. Filsafat Politik. Penerbit Pustaka Pelaj ar. Yograkarta.
Hans Kelsen, L978. Pure Theory of l,aw, university of california press. Diterjemahkan oleh Somardi, Penerbit Rimdi press, 1995 Lasswell, Harold. 1970. Dalam artikelnya The Emerging conception of the Policy Sciences. Edisi I furnal Poliqr Sciences. Levin, L.1987, Hak-HakAssi Manusia. Pradnya Paramita, f akarta. Parsons wayne, 2006. Public Poliq: An Intrcduction to the Theoryt and Pmctice of Policy Analysis. Edward Elgar publishing Ltd. Dialihbahasakan oleh Tri wibowo Budi Santoso public policy: Pengantar Teori dan Prul
13
