KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal
8-949 /F/FJPt}6t2008 Biasa 1 (satu) lembar
Penetapan standart kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Jakarta,
4
Juni 2008
KEPADAYTH. KEPALA KEJAKSAAN TI NGGI
Dl-
SELURUH INDONESIA
Dalam upaya percepatan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengeliminasi stigma negatif, diminta perhatian Kajati sebagai berikut: 1. Sebelum melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut; 1.1. Menguasai terlebih dahulu pokok permasalahannya 1.2. Memahami dan menerapkan hukum secara tepat dan benar,
1.3. Mengetahui bagaimana modus operandinya 1.4. Mempelajari unsur pasal yang disangkakan dengan mempersiapkan pertanyaan agar tidak menyimpang,
1.5. Merencanakan tindakan yang akan dilakukan, 1.6. Membentuk uniUsatuan khusus penyidik. 1.7
.
lnventarisasi: Siapa calon tersangkanya Siapa dan berapa saksiterkait
-
Tanggal dan hari kapan diiakukan pemeriksaan Tanggaldan harikapan dilakukan penyitaan, penahanan dan sebagainya
Tanggal dan hari kapan pra pemaparan kepada pimpinan dilakukan
1.8. Mengkoordinasikan unit-unit satuan khusus yang ada , 1.9. Memprediksikan kemungkinan terjadinya kerawanankerawanan, setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dan
2.
meninggalkan masalah baru. Perlu direncanakan pengalokasian waKu dari tingkat penyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan tingkat pelaksanaan putusan pengadilan agar masalah-masalah kedepan memperhitungkan masa penahanan yang diijinkan sesuai dengan tingkat
penanganan, sehingga memungkinkan penyelesaian perkara secaracepat, tepat dan tuntas. Secara kasuistis urutan. dan kegiatan serta batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana korupsi diatas tidak mutlak menurut tahapan dan amanya sesuai estimasi pada standar kinerja diatas, namun jangka waktu tersebut maksimal dan seyogyanya tidak dilampaui, sebagaimana di tingkat penyidikan jangka waktunya diupayakan tidak lebih dan
batas penahanan dan pepanjangan penahanan, begitu juga di tingkat penuntutan dan seyogyanya baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan tidak menggunakan perpanjangan penahanan menggunakan pasal 29 KUHAP.
2.1.
Tahap Penyelidikan
Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan diikuti dengan
Rencana Penyelidikan dan dilaksanakan selama 2 (dua)
minggu alau 14 (empat belas) hari, dapat diperpanjang
dengan alasan yang logis karena adanya hambatan yang tidak mungkin diselesaikan dalarn waktu 14 (empat belas)
2.2.
tersebut, zi.i: Fen/usunan Rencana Penyidikan ?la'i Z.i.Z Menipelajari dan mengelold hasil opslid 23 hari 2.2.3 Merehcanakan dan m6nyiapkan hari hari
'
Tahap Penyidikan, -
2.2.4.
2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9
penindakan Mengumpulkan alat bukti Memeriksa saksi-saksi Melakukanpenggeledahan/penyitaan Memeriksa ahli
2.2.10. 2.2.11.
2.2.12.
PendapaUResume Ekpose intern/ekstern Pemberkasan
6 hari 19 hari
4 hari 5 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 5 hari
60 hari 2.3. Tahap Pra Penuntutan Penelitian berkas 2.3.1. 2.3.2. Pemeriksaan tambahan Penyempurnaan hasil penyidikan 2.3.3. 2.3.4. Penyelesaian administrasi perkara
2 hari B
hari
10 hari
2.4.Tahap Penuntutan 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.
Pembuatan surat dakwaan Pelimpahan perkara ke Pengadilan Persiapan untuk pemeriksaan sidang/panggilan saksi/terdakwa,
5 hari 5 hari 10 hari
Rencana jadwal penyelesaian perkara dibuat seperti contoh terlampir. 3.
Penetapan standard kerja inidisesuaikan dengan kebijakan Jaksa Agung Rl butir 2 dari Surat Edaran Nomor: SE-001/A/JA/01/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menggariskan limit waktu penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
4.
Perpanjangan penahanan menggunakan pasal 29 (KUHAP) atau bergesernya jadwal waktu penyelesaian perkara dengan sangat terpaksa dapat dilakukan bilamana diperoleh kendala dalam hal:
4.1. Belum diterimanya surat izin persetujuan penggeledahan/penyitaan dari Pengadilan 4.2. Belum diterimanya persetujuan/izin dari pejabat yang berwenang untuk meminta keterangan saksi atau tersangka. 4.3. Belum diterimanya ijin dari Gubernur Bank lndonesia dalam rahasia bank memeriksa rekening tersangka. 4.4. Saksi, ahli atau tersangka belum memenuhi panggilan. Belum selesainya audit dari auditor yang diminta baik dari BPKP
4.5.
maupun BPK. Untuk meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara,
diharapkan Jaksa Penyidik mempedomani kesepakatan bersama BPK-RI dan Kejaksaan Agung Rl
Nomor: 01 IKB ll-Vlll.3107
12007
Kep-07 1 /A/J N 07 12007 tentan g Tindak lanjut penegakan
hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana dan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl, KAPOLRI dan BPKP Nomor Kep09/A/JAJ09 12007, No. Pol.B/27 1Bllxl2007 dan Nomor : Kep093 ,t(JD6I 2007 tang gal 2 B Septem b er 2007 te ntang Ke rjasa ma dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan 1
1
5.
negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana non budgeter. Standart kinerja akan memberikan arah kegiatan dan pencapaian
tujuan dapat diproyeksikan, sedangkan manfaatnya adalah
5.1. Kemungkinan
;
adanya kendala disetiap lini sudah dapat diprediksi
5.2.
Prioritai yang harus didahulukan dapat ditentukan misalnya saksi dan ahliyang mendukung, penggeledahan dan penyitaah dalam upaya pengembalian kerugian negara atau barang bukti
yang dapat dijadikan pendukung alat bukti lainnya, 5.3.
Pemanggilan saksi atau ahli agar memperhatikan tengang waktu yang wajar pada tingkat penyidikan (pasal 112 ayat 1 KUHAP) dan minimal 3 (tiga) hari sebelum dilakukan permintaan keterangan di Pengadilan pada tingkat penuntutan (pasal 146
ayat 1 KUHAP), sehingga tidak seketika, sehingga tidak mengganggu kedinasan pihak lain. 5.4.
Pimpinan disetiap lini dapat mengikuti perkembangan penyidikan
(lapbangdik) maupun laporan harian persidangan (laphasid) 5.6.
yang mengacu kepada jadwalyang terprogram didalam standart kinerja. Terhadap pemberitaan yang dapat merugikan institusi atau
menyesatkan dari media cetak maupun etektronik terhadap penanganan perkara tersebut ditingkat penyidikan dan penuntutan secara dini dapat dipersiapkan counter attack Demikian untuk menjadi perhatian dan
AGUHG MUDA KHUSUS
EFFENDY
Tembusan: 1. Yth, Jaksa Agung Rl 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Rl (1 &2 sebagailaporan); 3. Yth.JAM lntelijen; 4. Yth, JAM Pengawasan;
5. Arsio.
-. KEJAKSAAN
TINGGlfNEGERI RENCANA
UARAIN KEGIATAN I OPERASI
9. 10. 11. 12.
,,;"l. ~.:..-~
PENYELESAIAN
IV
I
BULAN MINGGU 11 III
PERKARA
IV
BULAN MINGGU 11 III
I
IV
I
BULAN MINGGU 11 III
KET. IV
'":
..'
2HARI
X
3HARI
X
2HARI
X
X
X
X
6HARI
X
19HARI
X
4HARI
X
PENGKAPANf PENAHANAN MEMERIKSA TERSANGKA PEMBUATAN BA RESUME EKPOSE INTERN EKSTEREN PEMBERKASAN
TINGKAT
JADWAL
YUSTlSI
TlNGKAT PENYIDIKAN 1. PENYUSUNAN RENCAN,o:' PENYIOIKAN 2. MEMPELAJARI MENGOLAH HASIL OPSLlO 3. MERENCANAKAN& MENYIAPKAN PENINOAKAN 4. MENGUMPULKAN ALAT·ALAT BUKTI 5. MEMERIKSA SAKSI·SAKSI 6. MELAKUKAN PENGGELEDAHAN PENYITAAN 7. MEMERIKSA AHLI 8.
BULAN MINGGU 11 III
X
5HARI
X
3 HARI
X X X
4HARI 4HARI 3HARI
X
5 HARi"
PRA PENUNTUTAN
~ :.: "."
1. PENELlTIAN BERKAS 2. PEMERIKSAAN TAMBAHAN 3. PENYEMPURNAAN HASIL PENYIDIKAN 4. PENYELESAIAN AOMINISTRASIPERKARA
......
.. X
2HARI
X X S HARI
X
TINGKAT PENUNTUTAN 1. PEMBUATAN SURAT OAKWAAN 2. PELlMPAHAN PERKARA KE PENGAOILAN 3. PERSIAPAN UNTUK PEMERIKSAAN SIDANGf PANGGILAN SAKSIf TERDAKWA DLL TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN MEMPERHATIKAN PENETAPAN OARI HAKIM TINGKAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGAOILAN PASAL 270 KUHAP JO $EMN21 TGL. 8·12·1983
X ~HARI
X X 5HARI
.... ,.... Junl 2008 JAKSA
71
PENYIOIKfPENUNTUT
UMUM
