ATAS NAMA PARA PEMOHON :
SEKI KOGOYA, DKK
Terhadap Tindakan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan Tidak Sah
MELAWAN
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Papua Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota (KAPOLRESTA) Jayapura Sebagai TERMOHON
O L E H KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI PAPUA
DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA JAYAPURA 2011
1 KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI PAPUA Alamat : Lembaga Study dan Hak Asasi Manusia, Jln. Kampus USTJ Padang Bulan, Distrik Abepura, Kota Jayapura 99351
Perihal : Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian
Kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di – Jayapura Dengan hormat, Kami yang bertanda-tangan : GUSTAF R.KAWER, SH,M.Si; ROBERT KORWA, SH; JOHANIS H.MATURBONGS, SH, IVONIA SONYA TETJUARI, SH DAN MANFRED NAA, SH, Para Advokat/Pengacara dan Asisten Pada Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua yang beralamat di Kantor Lembaga Study dan Hak Asasi Manusia, Jln. Kampus USTJ Padang Bulan, Distrik Abepura, Kota Jayapura 99358, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir), bertindak untuk atas nama :
1.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
SEKI KOGOYA Laki-Laki 32 Tahun Kristen Protestan Mahasiswa Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
2.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
TINUS WENDA Laki-Laki 40 Tahun Kristen Protestan Swasta Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
3.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
YEHESKIEL WENDA Laki-Laki 23 Tahun Kristen Protestan Swasta Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
4.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
ARINUS WENDA Laki-laki 26 Tahun Kristen Protestan Mahasiswa Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
2 5.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
YUSMAN KOGOYA Laki-laki 19 Tahun Kristen Protestan Swasta Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
6.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
MANIANUS KOGOYA Laki-laki 23 Tahun Kristen Protestan Mahasiswa Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
7.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
MIS KOGOYA Laki-laki 24 Tahun Kristen Protestan Mahasiswa Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
8.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
YAWENUS KOGOYA Laki-laki 21 Tahun Kristen Protestan Mahasiswa Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
09.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
BUDI KOGOYA Laki-laki 18 Tahun Kristen Protestan Pelajar SMA Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura
10. N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
BIBEN KOGOYA Laki-laki 34 Tahun Kristen Protestan Swasta Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
11.N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
DENIAS KOGOYA Laki-laki 21 Tahun Kristen Protestan Pelajar SMK Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
3 12. N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
METIUS KOGOYA Laki-laki 34 Tahun Kristen Protestan Swasta Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
13. N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
UWEN KOGOYA Laki-Laki 23 Tahun Kristen Protestan Mahasiswa Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
14. N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
EKIMAS KOGOYA Laki-Laki 16 Tahun Kristen Protestan Swasta Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura
15. N a m a Jenis Kelamin Umur Agama Pekerjaan Alamat
: : : : : :
PANIUS KOGOYA Laki-Laki 19 Tahun Kristen Protestan Swasta Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura
Untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON. Para Pemohon yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini hendak mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Papua Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota (KAPOLRESTA) Jayapura, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 11 Jayapura 99111. Untuk selanjutnya di sebut sebagai TERMOHON
4 Adapun alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut : I. FAKTA HUKUM 1. Bahwa Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana di dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Selanjutnya pasal 79 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya; Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kira-kira Pukul 05.00 WIT, PARA PEMOHON di jemput paksa oleh TERMOHON dengan anggota dibawah pimpinannya dirumah mereka yang beralamat di Kampung Horas Skyline, Distrik Abepura, Kota Jayapura; Bahwa awalnya TERMOHON dengan anggotanya datang ke tempat PARA PEMOHON, sebagian anggotanya menggunakan “topeng” berwarna hitam ala ninja dan sebagian anggota tidak menggunakan “topeng”, anggota dibawah pimpinan TERMOHON sebagian membawa Senjata Laras Panjang dan sebagian lagi membawa Pistol; Bahwa masih dari jarak sekitar 300 Meter pasukan dibawah pimpinan TERMOHON telah melakukan penembakan sebanyak 7 (tujuh kali), tembakan tersebut diarahkan kerumah dan arah timur tempat tinggal PARA PEMOHON, peluru nyasar yang dikeluarkan telah merusakan alat masak dan rumah warga yang ada disekitar tempat tinggal PARA PEMOHON; Bahwa Saat melakukan operasi tersebut PARA PEMOHON dan warga sedang tidur, PARA PEMOHON ditodong dengan senjata dan pistol oleh anggota dibawah pimpinan TERMOHON, kemudian disiksa oleh anggota tersebut baik penyiksaan psikis maupun penyiksaan secara fisik; Bahwa penyiksaan secara psikis dan fisik antara lain : PARA PEMOHON dipaksa untuk mencari pelaku Pembakaran mobil dan pembunuhan sopir taksi di Skyline dan Pelaku penembakan di Nafri dengan pertanyaan-pertanyaan, “mana Panius Kogoya, Ekimar Kogoya, Etra Yanengga dan Arman Kogoya? Kenal Danny Kogoya ?; Bahwa ketika sudah bertemu dengan PARA PEMOHON atas nama Panius Kogoya dan Ekimas Kogoya, anggota dari TERMOHON mengatakan, “kamu dua biasa bawa beras naik turun Abe Gunung, kamu biasa jual cepos, kamu kacau, kamu suka potong orang, kamu bakar-bakar mobil’;
5 8. Bahwa Salah satu dari PEMOHON yang adalah Ketua RT di tempat tersebut atas nama Biben Kogoya, di paksa oleh anggota TERMOHON, “Anda Ketua RT tapi tidak kenal orang-orang yang tidak jelas ini, anda bahkan sempat menyembunyikan mereka di tempat ini, kenapa anda sebagai Ketua RT tidak tulis/tidak tahu nama-nama mereka? Anda ketua RT Lao-Lao (Dimaknai: Bodoh), Ketua RT Sapi, Ketua RT Gerombolan, Ketua RT OPM !!! Jawaban dari PEMOHON atas nama Biben Kogoya, “saya Ketua RT yang baru dan data nama-nama belum diserahkan kepada saya dari Ketua RT lama, anak-anak ini semua baru datang (Mahasiswa baru) jadi belum daftar nama-nama mereka; 9. Bahwa PARA PEMOHON yang lainnya juga disiksa dengan kata-kata yang tidak pantas oleh anak buah TERMOHON yang adalah Aparat Negara dengan kata-kata, “Anjing, Babi….!!!”. Anggota dari TERMOHON juga membawa foto salah seorang anggota TNI yang dibunuh dijalan baru, Kampwolker lalu dimasukan dalam Album Keluarga PEMOHON atas nama Biben Kogoya, lalu anggota mengambilnya kembali dan menunjukan serta mengatakan pada PEMOHON, kamu yang bunuh tentara ini ? ini buktinya ada dalam Album kamu !!!”; 10. Bahwa PEMOHON atas nama Biben Kogoya diseret kerumah kosong yang telah di bongkar terlebih dahulu oleh TERMOHON dan anggotanya, lalu PEMOHON ditunjukan sebuah lubang yang telah digali dan diatas galian itu sudah ada peluru dan dokumen-dokumen tertulis dan memaksa PEMOHON mengaku, kalau barang-barang tersebut milik PEMOHON, anggota tersebut mengatakan kalau tidak mengaku akan dibunuh lalu dikuburkan, PEMOHON mengatakan tidak tahu, akibat dari jawaban tersebut anggota dibawa pimpinan TERMOHON memaksa dan hendak mendorong PEMOHON kedalam lubang galian tersebut, tetapi PEMOHON menghindar dan berlari, akhirnya mereka membawa PEMOHON keruangan yang lain, disitu PEMOHON disuruh menggali tanah memanjang, sambil ditodong dengan senjata, PEMOHON akhirnya memilih merontak dan berlari menuju ke PARA PEMOHON lainnya sehingga dikejar oleh anggota dari TERMOHON tersebut, lalu dipukul bersama-sama dengan PARA PEMOHON lainnya; 11. Bahwa PARA PEMOHON disiksa di halaman rumah Ketua RT tersebut dari Jam 5.00-13.00 WIT dengan cara, Menodong PARA PEMOHON dengan Pistol dan Senjata, Menyeret badan PARA PEMOHON diatas tanah yang bercampur dengan kerikil, disuruh menatap matahari, PARA PEMOHON ditendang dengan sepatu lars dibagian perut dan kaki, di pukul pakai popor senjata dibagian kepala, dipukul juga dengan karet mati; 12. Bahwa TERMOHON dan anggotanya juga melakukan penyitaan barang-barang milik PARA PEMOHON ; 1).Barang Milik Pemohon atas nama Seki Kogoya, berupa : 1 (satu) buah sepatu PDH; 2). Barang Milik Pemohon atas nama Biben Kogoya, berupa : 1 (Satu) Buah Sepatu PDH, 1 (Satu Buah Jam Tangan), 1 (Satu) Buah Cincin, 1 (Buah) Tapisan Emas dan Besi, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, Kartu Nama, ATM Mandiri), 1 (Satu) Ikat Panah, 1 (satu) buah album foto keluarga 3). Barang Milik Pemohon atas nama Yusman Kogoya, berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia C0434, Kartu Bukti Pendaftaran di Kampus STIMIK Jayapura, Pas Foto 2 x 3=1 Lembar;
6 4). Barang Milik Pemohon atas nama Mis Kogoya, berupa ; 1 (satu) buah Alkitab, 2 (dua) buah dompet berisi 2 (dua) ATM Bank Papua, Uang Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah), 1 (Satu) buah flasdisk, 1 (Satu) buah Kwitansi Pembayaran SPP untuk Semester 5 (lima), 1 (satu) buah bukti terdaftar di Kampus, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa, 1 (satu) buah HP Fling Warna Merah; 5).Barang Milik Pemohon atas nama Manianus Kogoya, berupa : 1 (satu) buah HP Nokia; 6).Barang Milik Pemohon atas nama Arinus Wenda, berupa : 1 (satu) Buah Tas yang berisi Ijasah SD, KRS, Kwitansi Semester 1-5, Kartu Kuliah, Ijasah Sarjana Hukum (Kepunyaan teman), Pas Foto 9 (Sembilan) Lembar; 7).Barang Milik Pemohon atas nama Budi Kogoya, berupa : 2 (Dua) Buah HP Nokia 350, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah tas berisi pakaian, 1 (satu) buah parang; 8).Barang Milik Pemohon atas nama Yuwenus Kogoya, berupa : 1(satu) buah HP Camera; 9). Barang Milik Pemohon atas nama Demias Kogoya, berupa : Uang Sejumlah Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah), HP Nokia Camera; 10). Barang Milik Pemohon atas nama Yeheskiel Wenda, berupa : 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah KPM, 1 (satu) buah HP Blacberry. 13. Bahwa selain paksaan kepada PARA PEMOHON, anggota dibawah pimpinan TERMOHON juga melakukan paksaan kepada anak yang masih berumur 7 (tujuh) tahun bernama Novi Kogoya untuk mengaku mengetahui dan mencari tempat senjata yang disembunyikan oleh Orang Tuanya, tetapi dijawab oleh anak tersebut, “saya tidak tahu!!”; 14. Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIT, dengan menggunakan sebuah mobil Truck Dalmas Polresta PARA PEMOHON dibawa ketempat TERMOHON Mapolresta Jayapura untuk di periksa, PARA PEMOHON diperiksa dari Jam 15.00 WIT sampai dengan Jam 21.00 WIT tanpa diberikan makan, hanya diberikan minum saja, setelah itu PARA PEMOHON dijebloskan kedalam sel/tahanan, Para Pemohon atas nama Ekimas Kogoya dan Panius Kogoya di tahan di dalam Rutan Polresta Jayapura sedangkan Para Pemohon lainnya atas nama Seki Kogoya, Tinus Wenda, Yeheskiel Wenda, Arinus Wenda, Nusman Kogoya, Manianus Kogoya, Mis Kogoya, Yawenus Kogoya, Budi Kogoya, Denias Kogoya, Biben Kogoya, Metius Kogoya dan Uwen Kogoya ditahan didalam truck Polresta Jayapura, keesokan harinya tanggal 01 September 2011, sekitar jam 07.00 WIT barulah PARA PEMOHON diberi makan; 15. Bahwa saat di Mapolresta PARA PEMOHON atas nama EKIMAS KOGOYA dan PANIUS KOGOYA ditanya oleh anggota dari TERMOHON, apakah kamu adalah pelaku penembakan di Nafri, Pembunuhan dan Pembakaran Mobil di Skyline ? PARA PEMOHON atas nama EKIMAS KOGOYA dan PANIUS KOGOYA menjawab, “bukan kami”, anggota dari TERMOHON memaksa untuk kedua PEMOHON tersebut mengaku sambil menunjukan foto-foto dan nama-nama mereka yang DPO, anggota dari TERMOHON juga mengatakan kalau kalian tidak mengaku, maka kalian akan ditembak mati, kalau kalian mengaku kalian akan dibiarkan hidup, akhirnya dengan terpaksa kedua PEMOHON tersebut mengatakan sebagai pelaku;
7 16. Bahwa PARA PEMOHON sebanyak 13 (Tiga belas orang) atas nama Seki Kogoya, Tinus Wenda, Yeheskiel Wenda, Arinus Wenda, Yusman Kogoya, Manianus Kogoya, Mis Kogoya, Yawenus Kogoya, Budi Kogoya, Denias Kogoya, Biben Kogoya, Metius Kogoya dan Uwen Kogoya pada tanggal 01 September 2011, sekitar 15.00 WIT dipulangkan dari MAPOLRESTA JAYAPURA setelah tim dari Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) datang dan memprotes penangkapan dan penahanan mereka, sedangkan 2 (dua) PEMOHON atas nama EKIMAS KOGOYA dan PANIUS KOGOYA tetap ditahan karena dituduh sebagai Pelaku Pembakaran Mobil dan Pembunuhan di Skyline, juga pelaku penembakan di Nafri; 17. Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON, TERMOHON tidak menunjukkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan serta tidak memberikan tembusan surat tersebut kepada keluarga PARA PEMOHON segera setelah Penangkapan dan Penahanan dilakukan, begitu juga TERMOHON saat melakukan penyitaan TERMOHON tidak menunjukan surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat; 18. Bahwa PARA PEMOHON saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh TERMOHON sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Pembunuhan Sopir Taksi dan Pembakaran Taksi di Skyline Jayapura pada tanggal 06 Juli 2011, Jam 20.00 WIT yang dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) dan PARA PEMOHON juga di periksa terkait dengan Peristiwa Nafri tanggal 01 Agustus 2011, yakni Penyergapan, Penembakan dan pembacokan yang menyebabkan empat orang warga sipil tidak bersalah menjadi korban tewas dan delapan warga sipil mengalami luka-luka yang dilakukan juga oleh orang tidak dikenal, dimana oleh TERMOHON, PARA PEMOHON diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut; 19. Bahwa pada hari Kamis, 01 September 2011, sekitar Jam 11.00-13.00 WIT datang Rombongan Pengurus Gereja Baptis Papua (PGBP) mengunjungi Para Pemohon di Mapolresta, lalu memprotes tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON, lalu sekitar Jam 15.00 WIT TERMOHON membebaskan PARA TERMOHON sebanyak 13 Orang, masing-masing atas nama Seki Kogoya, Tinus Wenda, Yeheskiel Wenda, Arinus Wenda, Yusman Kogoya, Manianus Kogoya, Mis Kogoya, Yawenus Kogoya, Budi Kogoya, Denias Kogoya, Biben Kogoya, Metius Kogoya dan Uwen Kogoya sedangkan Ekimas Kogoya dan Panius Kogoya tetap di tahan di dalam Rutan Polresta; 20. Bahwa selama didalam tahanan PARA PEMOHON diperiksa atau dimintai Keterangan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, akan tetapi PARA PEMOHON tidak diberitahu haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, bahkan Ekimas Kogoya Tersangka yang baru berumur 16 Tahun yang seharusnya diproses sesuai dengan Proses Peradilan Anak, oleh TERMOHON dalam proses penangkapan dan penahanan diperlakukan layaknya seorang yang sudah dewasa; 21. Bahwa pada hari tanggal 03 September 2011, sekitar Jam 9.00 WIT Keluarga Para Pemohon dari Ekimas Kogoya dan Panius Kogoya atas nama Metius Kogoya baru diberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan (3 hari sesudah penangkapan oleh TERMOHON baru Tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan diberikan kepada keluarga), padahal TERMOHON telah mengetahui dengan jelas alamat keluarga PARA PEMOHON saat melakukan penangkapan terhadap PARA PEMOHON;
8
II. PEMBAHASAN HUKUM Penangkapan, penahanan terhadap PARA PEMOHON dan penyitaan barang oleh TERMOHON tidak sah karena tanpa memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan serta surat ijin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana disyaratkan dalam UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP 1.Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul sematamata hanya untuk memudahkan pengertian belaka; 2.Bahwa tindakan Penangkapan dan Penahanan atas diri PARA PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON, adalah sangat tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum, karena fakta kejadian adalah PARA PEMOHON di jemput paksa oleh TERMOHON tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga; 3.Bahwa tindakan Penangkapan dan Penahanan atas diri PARA PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut telah ternyata dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Para Pemohon, dan karenanya tindakan TERMOHON tersebut melanggar Ketentuan Pasal 18 (1) KUHAP yang berbunyi : “ Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa “, dan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “ Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan “. 4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP , yang berbunyi : “ Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari “, dan pasal 19 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “ Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturutturut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”. Jadi seharusnya penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari atau 24 jam, tetapi setelah jangka waktu tersebut TERMOHON belum juga melepaskan/mengeluarkan PARA PEMOHON dan juga TERMOHON tidak pula memberikan surat Perintah Penahanan dan atau tembusan surat Perintah Penahanan tersebut kepada Keluarga Para Pemohon, setelah 3 (tiga) hari barulah TERMOHON memberikan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada Keluarga Para Pemohon dari Ekimas Kogoya dan Panius Kogoya atas nama Metius Kogoya, itupun tanpa memberikan kepada PARA PEMOHON sendiri dan PARA PEMOHON lainnya oleh karenanya tindakan TERMOHON tersebut juga jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 21 Ayat (2) KUHAP,
9 yang berbunyi : “ Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”, dan juga melanggar pasal 21 ayat (3) KUHAP : yang berbunyi“ Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”. 5. Bahwa sesuai pasal 38 ayat (1) KUHAP telah secara tegas mengatakan : “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat”. Bahwa yang dipertegas dalam pasal ini adalah adanya persetujuan atau izin dari ketua pengadilan negeri sehubungan dengan tindakan penyitaan yang sesuai pasal 1 butir 16 KUHAP. Dalam pasal 38 ayat (2) mencantumkan dengan tegas bahwa “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya “. Saat melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik PARA PEMOHON atas nama, Seki Kogoya, Biben Kogoya, Yusman Kogoya, Mis Kogoya, Manianus Kogoya, Arinus Wenda, Budi Kogoya, Yuwenus Kogoya, Demias Kogoya, Yeheskiel Wenda, TERMOHON tidak menunjukkan Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat, tidak menunjukkan tanda pengenal, tidak memperlihatkan daftar benda akan yang akan disita, penyitaan barang-barang milik Pemohon oleh Termohon tidak disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan saksi-saksi dari lingkungan Pemohon berdomisili. 6. Bahwa berdasarkan laporan Polisi tertanggal 06 Juli 2011 dimana PARA PEMOHON dilaporkan telah melakukan dugaan tindak Pidana Pembunuhan Sopir Taksi dan Pembakaran Taksi di Skyline Jayapura pada tanggal 06 Juli 2011, Jam 20.00 WIT yang dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) dan PARA PEMOHON juga di laporkan terkait dengan Peristiwa Nafri tanggal 01 Agustus 2011, yakni Penyergapan, Penembakan dan pembacokan yang menyebabkan empat orang warga sipil tidak bersalah menjadi korban tewas dan delapan warga sipil mengalami luka-luka, sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 340 KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP, Lebih Subsider Pasal 170 ayat (1);. 7. Bahwa atas dugaan tindak pidana dalam Primer Pasal 340 KUHP, Subsider Pasal 338 KUHP, Lebih Subsider Pasal 170 ayat (1), ancaman hukumannya lebih dari 5 (Lima) tahun, maka tersangka (PARA PEMOHON) wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON saat memeriksa PARA PEMOHON sejak awal di Mapolresta Jayapura, nanti sesudah diprotes oleh Penasehat Hukum PARA PEMOHON khusus untuk pendampingan hukum Ekimas Kogoya dan Panius Kogoya saat hendak menandatangani Surat Kuasa pada tanggal, 06 September 2011, barulah pada tanggal 12 September 2011, PARA PEMOHON dapat didampingi oleh Penasehat Hukumnya saat pemeriksaan tambahan (di BAP),
10 hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka". III. PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENYITAAN TIDAK SAH KARENA TERMOHON TIDAK MENUNJUKKAN KEPATUHAN AKAN KEPASTIAN HUKUM 1.Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka. 2.Bahwa TERMOHON didalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PARA PEMOHON telah tidak menunjukan kepatuhan akan kepastian hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap PARA PEMOHON untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, padahal pasal 112 KUHAP menyebutkan : Ayat (1) : “ Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”. Ayat (2) : “ Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Dan pasal 113 KUHAP menyebutkan : Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya. 3.Bahwa ternyata TERMOHON tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada PARA PEMOHON, demikian pula penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap PARA PEMOHON tanpa adanya suatu surat resmi pada saat itu, tetapi justru baru diberikan 3 ( tiga ) hari kemudian setelah penangkapan; dan itupun hanya diberikan oleh TERMOHON kepada Keluarga PARA PEMOHON dari EKIMAS KOGOYA dan PANIUS KOGOYA atas nama METIUS KOGOYA, begitupun dengan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON, Saat melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik PARA PEMOHON, TERMOHON tidak menunjukkan Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat, tidak menunjukkan tanda pengenal, tidak memperlihatkan daftar benda akan yang akan disita, penyitaan barang-barang milik PARA PEMOHON oleh TERMOHON tidak disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan saksi-saksi dari lingkungan Pemohon berdomisili.
11 4.Bahwa dengan tidak dilakukannya prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidak patuhan akan kepastian hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat penyidik kepolisian Republik Indonesia harus memberi contoh kepastian hukum kepada PARA PEMOHON dan warga masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah KUHAP antara lain tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: “ Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku“. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 19 Ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 5.Bahwa Praperadilan pada perkembangannya telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan penangkapan dan penahanan serta Penyitaan yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah. Dengan demikian, seandainya menolak Praperadilan ini, penolakan itu sama saja dengan melegitimasi penangkapan dan penahan serta penyitaan yang tidak sah terhadap PARA PEMOHON dan barang milik PEMOHON. IV. PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENYITAAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PEMOHON 1.Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka. 2.Bahwa karena tindakan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut terbukti dilakukan secara arogan dan sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya tindakan TERMOHON tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PEMOHON; 3.Bahwa mengingat PARA PEMOHON sebagian masih Pelajar, Mahasiswa dan sebagian warga masyarakat kecil ekonomi lemah, dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari hanya bergantung pada penghasilan sebagai Petani, maka adalah sangat wajar dan beralasan hukum untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi bagi PARA PEMOHON. 4.Bahwa adapun besarnya ganti kerugian yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berbunyi : “Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendahrendahnya Rp.5.000,- (limaribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,(satu juta rupiah)”.
12 Merujuk pada pasal ini dimana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PARA PEMOHON adalah sebesar Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah). 5.Bahwa disamping kerugian Materiil, PARA PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil (kerugian moriil) berupa : a. Bahwa dengan adanya tindakan Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah berdasarkan KUHAP, yang merupakan tidakan arogan dan kesewenang-wenangan terhadap PARA PEMOHON tersebut, telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, yang tidak dapat dinilai secara materiil, tetapi kalau mau dinilai dalam bentuk uang sesuai dengan kebiasaan/Adat PARA PEMOHON maka ganti rugi/dendanya sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah); b. Bahwa kerugian-kerugian moriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON Meminta Maaf secara terbuka pada PARA PEMOHON lewat Media Massa di Jayapura selama 2(dua) hari berturutturut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan Hak-hak PARA PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon Kepada Pengadilan Negeri berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : A).Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PARA PEMOHON Prinsipal atas nama EKIMAS KOGOYA dan PANIUS KOGOYA dalam persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan dan penahanan tidak sah ; B).Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membawa barang-barang milik PARA PEMOHON atas nama Seki Kogoya, Biben Kogoya, Yusman Kogoya, Mis Kogoya, Manianus Kogoya, Arinus Wenda, Budi Kogoya, Yuwenus Kogoya, Demias Kogoya, Yeheskiel Wenda, yang disita untuk diperlihatkan dalam persidangan dalam keadaan lengkap; C). Memerintahkan segera kepada TERMOHON untuk membawa Semua Berkas Berita Acara yang menyangkut kasus ini sesuai Ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk diperlihatkan dalam persidangan. Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan PARA PEMOHON tersebut; 2. Menyatakan tindakan Penangkapan dan Penahanan atas diri PARA PEMOHON adalah Tidak Sah karena melanggar ketentuan KUHAP; 3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebaskan PARA PEMOHON atas nama EKIMAS KOGOYA dan PANIUS KOGOYA dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Kota Jayapura;
13 4. Menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang-barang PARA PEMOHON atas nama Seki Kogoya, Biben Kogoya, Yusman Kogoya, Mis Kogoya, Manianus Kogoya, Arinus Wenda, Budi Kogoya, Yuwenus Kogoya, Demias Kogoya, Yeheskiel Wenda adalah TIDAK SAH karena melanggar Ketentuan KUHAP; 5. Memerintahkan kepada TERMOHON agar barang-barang PARA PEMOHON yang telah disita, segera dikembalikan kepada PARA PEMOHON tersebut segera setelah putusan Praperadilan ini diucapkan. 6. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) dan moriil sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jadi total kerugian seluruhnya sebesar Rp.101.000.000,-(Seratus satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PARA PEMOHON; 7. Menghukum TERMOHON untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada PARA PEMOHON lewat Media Massa di Jayapura selama 2 (dua) hari berturut-turut; 8. Memulihkan hak-hak PARA PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.
ATAU, Jika Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jayapura, 20 September 2011 Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon,
GUSTAF R.KAWER, S.H., M.Si;
ROBERT KORWA, S.H;
JOHANIS H.MATURBONS, SH;
IVONIA SONYA TETJUARI, SH;
MANFRED NAA, SH.
