-NPA5TTP4TT santara
PERJAN}IAN KERIASAMA ANTARA DIREKTORAT BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI REKTORAT
J
EN DERAL
PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. PASOPATI NUSANTARA
TENTANG PENINGKATAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI TNTEGRATED WARTETSUS {I-WARTELSUS} DAN TNTEGRATED VIDEO CGTV {l-VIDEO
egrv}
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN, DIVISI PEMASYARAKATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI SELURUH INDONESIA
Nomor Nomor
: :
PAS2.DL.02.O2.O3-249
001 lPTl- DTJENPAS
ltv
12A72
Dengan Rahmat Tuhan Yang Nlaha Esa, pada hari ini rabu tanggal lima bulan September iahun dua ribu
dua belas, bertempat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rl di jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini L.
:
WIBOWO JOKO HARJONO selaku Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Xementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
berkedudukan diJalan Veteran No.1-l Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderai Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama inidisebut sebagai PIHAK PERTAMA 2.
DtNDtN SUDIRMAN selaku Direktur
Utama
PT. PALAPA TEKNOLGI INDONESIA sebagai
pelaksana teknis operasional kerjasama, yang merupakan anak perusahaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.PASOPATI NUSANTARA dengan Badan Hukum Akta l.lotaris Pendirian Nomor 273 tanggal26 September 2005 dan Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 05 April
2012, berkedudukan di Jalan Monunren Pancasiia Sakti No. 60 Lubang Buaya, Jakaria Timur 13810. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut seLragai PIHAK KEDUA. Dan secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK.
q* Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
k
Dalam rarrgka menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan PT.PASOPATI NUSANTARA
dengan No. PAS-32.HM.03.03 Th 2012 dan No. 004
/
PAS
- DITJENPAS
2Al2 l:nggai 27 April 2012 tentang Perringkatan Teknologi Komunikasi cian lnfornrasi di
/
lV
/
Lingkurrgan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rl, maka PARA PIHAK sepakat untuk rrenuarrgkarinya lebih lanjut dalarn suatu perjanjian kerjasanra dengan terlebih dahulu nremaparkan sebagai berikut: a.
Peningkatan Teknologi Komunikasi dan lnformasi adalah penyempurnaan sarana telekomunikasi
Wartelsus yang sudah ada sebelumnya melalui penyediaan sarana Telekornunikasi dan lnformasi yang berbasis teknologi data yang
/
jaringan/ infrastruktur
terintegrasi on line secara
nasional. b.
lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus adalah fasilitas Telekomuikasi berbasis teknologi data yang terintegrasi on line secara nasional dalam sistem komunikasi berbentuk Voice/Suara (telephone)
yang meliputi i-wartelsus Fixed (tetap) dan i-wartelsus Wi-Fi. Berfungsi sebagai
sarana
komunikasi Wartelsus, yaitu media pengirim komunikasi suara yang terhubung dengan server secara terpusat dengan pola operasionalyang adaptif sebagai media komunikasi legal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. c.
lntegrated Video CCTV (lnteraktif) atau i-video cctv adalah fasilitas telekomunikasi
berbasis
teknologi data yang terintegrasi on line secara nasional dalam sistem komunikasi berbentuk gambar dan suara. Berfungsi sebagai media pengirim gambar live/langsung yang menyajikan
gambar langsung dari UPT Pemasyarakatan seluruh lndonesia, sehingga membantu fungsi pengawasan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara. Juga memberikan kemudahan di dalam pelaksanaan Teleconference. d.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rumah Tahanan (Cabang Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas),
dan Rrrmah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang berkedudukan cli seiuruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia. e.
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan
/
/
Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan adalah Kepaia
Kepala Rumah Tahanan Negara
/
Kepala Cabang Rumah Tahanan
Negara, Kepala Balai Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang
berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Tahanan, Anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan sesuai di maksud Undang g.
-
undang tentang Pemasyarakatan.
Mitra Kerja adalah Pendukung Perjanjian Kerjasama yang terdiri Badan Usaha dalam Komunitas Telekomunikasi, Badan Usaha Lokal
/
daerah setempat dan atau Badan Usaha Koperasi pada UPT
Pemasyarakatan. h.
Pembina l(operasi adalah Kepala UPT Pemasyarakatan setempat.
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
v-
p,
pengurus Koperasi adalah Badan Pengurus Koperasi pacia UPT Pemasyarakatan yang ditetapkan secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
pengelola lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus adalah Badan Usaha Lokal/ Daerah seternpat
dan atau Badan Usaha Koperasi dan atau Pengurus
/
Manajer Unit Usaha atau yang ditunjuk
sesuai ketentuan.. k.
penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Penerimaan
/
Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang wajib ciisetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara oieh Badarr Hukurrr dan atau penyelenggara negara maupun pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. I
L
pajak adalah penerimaan/ pendapatan Negara yang wajib dipungut
/ disetorkan ke kas negara
sebagai penerimaan negara, yang dilakukan oleh bendahara negara dan atau Badan Hukum atau penyelenggara negara maupun pihak lain sesuai ketentuarr yang berlaku. m.
pemasangan Jammer adalah kegiatan penempatan, pemasangan, pengaktifan dan pemantauan sararra teknologi pengacak 7' penghilang
/
penyekat signal dan atau gelombang frekwensi telepon
selular ataupun gelombang frekwensi media telekomunikasi yang digunakan masyarakat pada umumnya dan sejenis lairrnya pada area UPT Pemasyarakatan sebagai bentuk pengamanan signal, penutupan, pencegahan, pengendalian, dengan tujuan agar telepon Selular
elektronik sejenisnya tidak dapat difungsikan
/
/
Handphone dan alat
digunakan pada area UPT Pemasyarakatan
tersebut. n.
Corporate Sociai Responbility adalah serangkaian kebijakan progi'am kepeduliai-r
sosiai
perusahaan dalam bentuk kepedulian bina lingkungan dan sosial terhadap Mitra Kerja maupun dukungan Kinerja UPT Pemasyarakatan, meliputi kepedulian : (A). Program Pendidikan Pelatihan Kemandirian, (B). Program Peningkatan Kemandirian Wirausaha, (C). Program Bantuan Biaya
pendidikan (D). Program Bantuan Rehabilitasi Rumah ibadah. (E). Program Bantuan Jaminan Kesehatan, serta (F). Program bina lingkungan dan sosial lainnya. o.
pasopati Nusantara adaiah Badan Hukum Holding Company atau suatu group perusahaan yang bergerak dibidang usaha penyedia barang dan
jasa
serta Sarana Telekomunikasi
Khusus
integrated Wartelsus atau i-wartelsus yaitu fasilitas Telekomunikasi berbasis teknoiogi data yang terintegrasi on line secara nasional, yang terdiri dari perusahaan PT. Palapa Teknologi lndonesia, PT. Bina Wirausaha
Mandiri dan
PT. Pasopati Nusantara.
Dengan memperhaiikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut
(1) (2)
:
Undang-undang nomor 8 Tahun lg8L tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Undang
-
undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36L4J.
(3)
Undang
-
undang Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomo
r
1-65, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3886). Ditjen Pemasyarakatan
i4
pr. pasopati Nusantara
t\",
(4)
Unclang
- undang
Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 1999 Tentang Telekonrunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia l.lomor 3881).
(5)
Undang
- undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Koperasi, Usaha Kecil Mikro
dan Menengah (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 1992 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4856).
(6) (71
peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP lnstruksi Menteri Hukum dan Ham Rl Tanggal 01 Februari 2008 NoM.HH,01.OT.03.01Tahun 2008 tentang Pencanangan Bulan Terti b Pemasya rakatan.Ta lrun 2008'
(S)
Surat Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik lndonesia tanggal 6 Maret 2012 Nomor
7Z/M.KAMINIOBI2AD Tahun 2A12 tentang Pengguiraan Jammer Frekuensi Radio cli Lembaga Pemasyarakatan.
(9)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 13 Januari 2OO7 Nomor E.P.01'10-47 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas
/
Rutan.
(10)
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 5 Februari 2008 Nomor PAS.15.0T.03.01 Tentang Pemasangan Warung Telepon Khusus di
(11) Surat Edaran Direktur Jenderal
LapasT' Rutan.
Pemasyarakatan tanggal
20 Januari 2009 Nomor PAS-
09.pK.04.01.Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan HandPhone {HP).di Lapas
/
Rutan
/
CabRutan.
(lZ)
Surat Edaran Direktur Jenderal Peniasyarakatan tanggal 05 Januari 2Oi1, Nomor 06.pK.01.O4.Tahun
/ (13)
Rutan
20|] tentang
PAS-
Larangan Penggunaan Alat Komunikasi HandPhone (HP) di Lapas
/ Cab.Rutan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 03 Januari 2012 Nomor PAS-01.01'04.01
Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (Hp)
Di
Lapas, Rutan Dan Cabang Rutan.
(L4J Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 27 Februari 2AL2 Nomor PASHM.03.03-14 Tahun 20L2 tentang Persetujuan Peningkatan Kerjasama Sistem Layanan Berbasis Teknologi Data berupa i-wartelsus (lntegrated Wartelsus).
Pasai 1
Maksud dan Tujuan
(1)
Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasanra adalah Peningkatan Teknologi Telekomunikasi Dan
lnformasi lntegrated Wartelsus {i-wartelsus} dan lntregrated Video cctv (i-video ccW}, dengan mengupgrade teknologi Wartelsus darr atau penerapan teknologi i-wartelsus.
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati
lrtusantara
tr u-r.
[[>
tt)
Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasarrra adalah Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus dan lntegrated Video CCTV (lnteraktif) atau ivideoectv dan atau media teleconference, Starrdarisasi Media komr.rnikasi legai bagi warga binaan pemasyarakatan secara nasional dalam rangka menciptakan citra positif institusi pemasyarakatan
dalam hal terciptanya keamanan dan ketertiban dalam UPT Pemasyarakatan dan terwujudnya good governance and cleon government.
6---l
rdSdt az Sasaran
(1)
Sasaran dari perjanjian Kerjasama ini adalah terlayaninya sarana telekomunikasi dan informasi pemasyarakatan dengan teknologi i-wartelsus sebagai media komunikasi legal bagi warga binaan
pada UFT pemasyarakatan, yang terintegrasi on line dan memiliki cjatabase transaksi komunikasi secara Nasional.
lzt
Sasaran lainnya
dari
perjanjian kerjasama
ini adalah suatu tindaklanjut
penyempurnaan
kerjasama fasilitasi sarana telekomunkisasi Wartelsus sebelumnya, dengan maksud dan tujuan yang lebih baik, pelayanan cepat, murah, sistem moejern serta adaptif bersolusi sesuai dengan
dinamika problematik Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas pada UPT Pemasyarakatan maupun mitra kerjanya, memperbaiki kendala teknologi / kendala jaringan / kendala pelaksanaan pendahulunya, serta penyempurnaan dukungan kebijakan maupun komitrnen dari segenap
jajaran pemasyarakatan, dengan tetap memberikan space pelaksanaan perjanjian kerjasanra sebelumnya, sepanjang materi kerjasama tersebut masih dapat dilaksanakan dan atau rnemungkinkan dilaksanakan cii area tertentu, serta sepanjang periode pelaksanaan perjanjian kerjasama sebelumnya terlaksana dengan baik dan atau tidak terjadi wanprestasi Para Pihak sebagai akibat ticlak dilaksanakannya sebagian dan atau seluruhnya materi perjanjian sesuai
materi satu pasal dan atau sebagian pasal tertentu dalam perjanjian dimaksud, serta dalam rangka sr.rpport penegakkan keamanan dan ketertiban, perlindungan Hak Asasi Mantrsia,
manajemen database transaksi komunikasi dalam rangka sinergi penegakkan Hukum serta pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Pasal 3
Ruang Lingkup
Ruang iingkup dalam Perjanjian kerjasama ini meliputi a.
i-wartelsus meliPuti
o
:
:
Penyediaan infrastruktur jaringan'
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
i^
lr
. . o b.
Pengelolaan i-wartelsus. Pemasangan Jammer.
i-video cctv meliputi
r . c.
Pengadaan material.
:
Penyediaan infrastrukturjaringan. Pengelolaan i-video cctv.
Program dukungan kerjasama Kemitraan meliputi
r o
:
Dukungan teknologi kerjasama dengan mitra komunitas telekomunikasi.
Dukungan manajemen pengelolaan kerjasama dengan mitra badan usaha setempat dan atau Badan Usaha koPerasi.
d.
Program kepedulian sosial meliputi
o o o o o o
:
Program Pendidikan Pelatihan Kemandirian. Program Peningkatan Kemandirian Wirausaha. Program Bantuan Biaya Pendidikan. Program Bantuan Rehabilitasi Rumah lbadah. Program Bantuan Jaminan Kesehatan. serta
Program bina lingkungan dan sosial lainnya, mekanisme pengajuan program tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kebijakan Perusahaan, dan pengelolaan dilakukan secara terpusat oleh manajemen PIHAK KEDUA.
Pasal 4
Hak Dan Kewajiban
(1)
Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA.
a.
Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. Menjamin
tidak akan melakukan penyalahgunaan penyelenggaraan i-wartelsus dan i-video
cctv.
2. Menyediakan space informasi i-wartelsus dan i-video cctv pada lokasi dan media yang terkait dengan tidak dikenakan biaya pemanfaatan space promosi.
3.
Menjamin konsistensi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dengan aktif melaksanakan pengawasan
dan penindakan terhadap UPT
Pemasyarakatan yang
inkonsistensi dalam pelaksanaan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
4.
Menjamin lnkonsistensi terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
1 butir a3 Pasal ini, akan dilakukan tindakan penyelesaian teguran administrasi secara berjenja ng sampai denga n sangsi administrasi.
5. Menjamin ketersediaan
atau tempat untuk operasional.
Ditjen Pemas yarakatan
Qrt
-
Pr. Pasopati Nusantara
[Ll
6.
Memberikan ruang kerjasama manajemen yang seluasnya bagi mitra kerja PIHAK KEDUA, dalam lingkup Komunitas Telekomunikasi dan mitra kerja Badan Usaha setempat dan atau Badan Usaha Koperasi.
7. Menjamin
keamanan aset dan lnstalasi milik PIHAK KEDUA
8. Menjamin terlaksananya seluruh isi Perjanjian Kerjasama ini secara konsisten
dan
berkelanjutan,melalui up dating regulasi dan supervisi administrasi.
9. Membuat penajaman regulasi tentang kewajiban UPT Pemasyarakatan menggunakan
i-
wartelsus sebagai sarana komunikasi legal bagijajaran UPT Pemasyarakatan, dan bagi UPT Pemasyarakatan yang sudah memiliki sarana komunikasi lainnya, agar mematuhi sepenuhnya dengan melakukan penyesuaian sesuai maksud tujuan dan sasaran kerjasama.
b.
Hak PIHAK PERTAMA:
1. Mendapatkan jaminan 2.
tentang realisasi program kerjasama.
Memperoleh ketersediaan sarana telekomunikasi dan pemasangan jaringan telekomunikasi i-wartelsus.
3. Mendapatkan dukungan maintenance, tenaga tehnis dan tenaga pendampingan atau konsultan yang dapat membantu kelancaran operasional i-wartelsus.
4. Memperoleh modul manual book pelatihan tehnis dan administrasi pengelolaan
i-
wartelsus dan i-video cctv, yang didistribusikan langsung pada mitra kerja pendukung telekomunikasi dan koPerasi.
5.
(2)
Mendapatkan sarana dan prasarana promosi berkaitan dengan layanan i-wartelsus.
Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA
a.
:
Kewajiban PIHAK KEDUA.
1. Menjamin tidak
2.
akan melakukan penyalahgunaan i-wartelsus dan i-video cctv.
Menyediakan sarana dan prasarana untuk pemasangan jaringan i-wartelsus dan i-video cctv di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
3. Memelihara dan
menjaga kualitas sarana dan prasarana jaringan komunikasi i-wartelsus
dan i-video cctv
4. Melaksanakan asistensi teknis operasional dan administrasi manajemen, termasuk pendistribusian manual book pelatihan teknis dan administrasi bagi koperasi.
5.
Menyediakan sarana dan prasarana promosi berkaitan dengan layanan i-wartelsus.
6.
Menyediakan jaringan dan penyesuaian jaringan operator lain yang telah ada pada UPT Pemasyarakatan.
7.
Memelihara dan menjaga kualitas sarana komuniksi dan jaringan komunikasi serta sarana
Jammer agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan kegiatan pendampingan spesifikasi garana pendukung, pendampingan kwalitas pemaffl[S?l'f , maintenance, dan panduan teknis operasional on line nasional, serta pendempln8an spesifikasi sarana secara komprehensif terhadap kegiatan pengadaan barang sarana Dignr Femgf Yarakatan
PT. Pasopati
Nusantara
44
il\/k-
penciukung dan pengadaan jasa pemeliharaan jaringan dan atau bandwitit, sepanjang
material dimaksud terkait dengan implementasi teknologi komunikasi dalam perjanjian kerjasama.
8. b.
Mensosialisasikan tentang mekanisme kerja dan tarif penggunaan i-wartelsus.
Hak PIHAK KEDUA. 1". Mendapatkan jaminan tentang konsistensi realisasi program kerjasama ini.
2.
Mendapatkan space informasi i-wartelsus dan i-video cctv pada lokasi dan media yang
terkait.
3.
tulendapatkan ruangan atau tempat dan fasilitas pendukung untuk operasional.
4.
Mendapatkan jaminan pengamanan aset fasilitas i-wartelsus dan i-video ccW di seluruh lrrdonesia.
5. Mendapatkan
kewenangan pemasangan telepon i-wartelsus Wi-Fi sesuai dengan maksud
trrjuan dan sasaran kerjasama.
6.
Mendapatkan otorisasi promo dan layanan masyarakat dengan memasang logo bersama ciarr deskripsi produk, baik dalam bentuk stiker, banner, baliho, neorr boks, umbui-umbul,
untuk penempatan pada wilayah kerja UPT Pemasyarakatan dan Kantor Pusat
DITJEND
Femasyarakatan.
Pasal 5
Pelaksanaan Kerjasama
1.
PiHAK PERTAIvIA, memformulasikan berbagai kebijakan sebagai standar pedonran pelaksanaan
administratif fasilitatif dan teknis substantif bagi para Kepala Divisi Pemasyarakatan Pemasyarakatan, serta Mitra Kerja pendukung
/
Kepala UPT
untuk memfasilitasi ketersediaan ruangan, tempat
dan/atau media pendukung yang diperlukan dalam Penyediaan sarana dan pemasangan jaringan
_
telekomunikasi guna penyelenggaraan Telekomunikasi lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus dan
lntegrated Video CCTV (lnteraktif) atau i-video cctv.
2.
PTHAK KEDUA melaksanakan peningkatan sistem
teknologi komunikasi dan menyediakan sarana
dan pemasangan jaringan telekomunikasi lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus sistem komunikasi berbentuk Voice (telephone) serta keunggulan teknologi Wi-Fi, pemasangan sarana
telepon serta Pemasangan Jammer pada setiap UPT Pemasyarakatan, disesuaikan dengan kebutuhan Unit Peiaksana Teknis tersebut.
3.
Tahapan pelaksanaan penyediaan sarana dan pemasangan jaringan telekomunikasi dimulai sejak
dilakukan penandatanganan Nota kesepahaman dan atau Perjanjian Kerjasama dengan otorsasi inisiatif sepenuhnya pada PIHAK KEDUA.
4.
Pelaksanaan dukungan kerjasama
terkait otorisasi inisiatif
PiHAK KEDUA, hanya terbatas dalam
lingkup Program Dukungan Kerjasama Kemitraaan sesuai dimaksud Pasal 3 poin
c.
Ditjen Pemasyarakatan 5A
pr. pasopati Nusantara
ltr,
5.
PARA PIHAK menyepakatidengan tetap menjalankan rnaksud pasal4 ayat2
dalam perjanjian
irri,
maka segala pedoman teknis pelaksanaan yang bertalian dengan penyelenggaraan perjanjian kerjasama akan dituangkan lebih ianjut dalam petunjuk pelaksana. Pasal 5
Petunjuk Pelaksanaan
(1)
PARA PIHAK sepakat membuat Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai pedoman
teknis operasional dalam rangka menciptakan efektifitas dan efisiensi manajemen kerjasama dan sebagai pedoman bersama, dan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan, serta Mitra kerja. (2)
PARA PIHAK sepakat bahwa Petunjuk Pelaksana Perjanjian Kerjasama, dikeluarkan dan di tandatangani oleh PIHAK PERTAIvIA, setelah mendapatkail saran pendapat tertulis PiHAK KEDUA.
(3)
Sebelum dikeluarkannya Petunjuk Pelaksana, PARA PIHAK tetap dapat memulai melaksanakan maksud, tujuan dan sasaran kerjasama sepanjang tidak bertentangan dengan pasal dalam Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama di maksud.
(4)
Perubahan dan Penambahan Petunjuk Pelaksana dapat diiakukan secara berkala, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam rapat koordinasi pengesahan amandemen/ site letter petunjuk pelaksanaan, sesuai diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
Pasal 7
Korespondensi, Monitoring Dan Evaluasi
(f,
Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian
ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dialamatkan pada wakil PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikirim melalui Faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terirna, atau melalui layanan
pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional. Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterima pemberitahuan tersebut.
lt)
Untuk kelancaran perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut
a.
b.
:
Wakil Pihak dan alamat surat menyurat unti.ik PIHAK PERTAMA
:
Nama Jabatan
Kasubdit Pencegahan dan Penindakan, Direktorat Bina Kamtib.
Ardll
Jl. Veieran no
td
L
lL Jakarta
Telp
ozL-23L21.40
r^-rdx
o21.-2312140
Pusat.
Wakil Fihak dan aiamat surat menyurat untuk piF|AK KEDUA: Nama
Jabatan : Customer
Relation Manager PT.Palapa Teknologi Indonesia. Ditjen Pemasyarakatan
{n il^,
P'!-.
Pasopati Nusantara
lu,
Aiarnat
Jl. Morrumen Paneasila Sakti No.60 Lubang Buaya, Jakarta Timur 13810.
Fax
021. -
Email
palapateknologi @gmaii.com
azL
Telp
877 85666, 7 AA8].A7 7 .
87783820.
PARA PIHAK dapat mengganti wakil dan alamat sebagaiman dimaksud pada ayat sewaktu
t5,
-
2
pasal ini
waktu melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan masing - masing pARA PTHAK secara berkala dan terpisah, yang resume akhir PARA PIHAK akan dijadikan kajian bersama, termasuk dalam kegiatan korespondensi dan atau bahan dalam rapat koordirrasi teknis
perancangan dan perbaikan pedoman teknis petunjuk pelaksanaan dan atau amandemen Pasal dalam perjanjian kerjasama. (4)
pada prinsipnya Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan
jaringan on iine teknologi i-wartelsus dan analisis data yang disajikan termasuk hasil laporan perwakilan manajemen area, maupun dengan cara lain sepanjang tidak menjadi beban anggaran nADA rAt\A
(s)
nttlAl/ rtt tHl\.
Setiap korespondensi terkait materi perubahan dalam petunjuk pelaksana dan atau amandemen pasal dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat disahkan, setelah persetujuan bersama PARA pIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau side letter, persetujuan
/
pengesahan di
maksud dalam forum rapat koordinasi setelah mempertimbangkan laporan monitoring evaluasi PARA PIHAK.
Pasal 8
Pembiayaan
(1)
PARA PTHAK sepakat pembiayaarr
implementasi perjanjian kerjasama irri sesuai materi pasal 4
2, tidak menggunakan biaya
negara atau Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran dan wajib taat
ayat
dan patuh pada ketentuan Undang
-
undang, termasuk Penerimaan Pajak maupun Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP). (21
PARA PTHAK sepakai pemb,iayaan yang menjadi tanggungiawab PIHAK KEDUA berupa implementasi Perjanjian Kerjasama sesuai dimaksud ayat 1 Pasal initersebu*, meliputi penyediaan
sarana teknologi komunikasi termasuk pemasangan sarana telepon dan jaringan informasi lntegrated Wartelsus atau i-wartelsus, pemasangan jammer, penyediaan jaringan i-videocctv dan atau jaringan teleconference serta penyediaan jaringan lntegrated Data Pemasyarakatan atau i-
sdp, serta segala biaya yang terbatas teknis kerjasama operasional dengan mitra kerja Badan Hukum Koperasi UPT Pemasyarakatan.
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
t4
[r,
t5,l
Berkenaan biaya Bengadaarr irarang saraRa pendukung clan pengaciaan jasa pemeiiharaan
jaringan, dan segala sesuatu yang diluar pembia;r3s6 implementasi perjanjian peningkaian iekr-roiogi kornurrikasi cian informasi sesuai ciimaksuci ayat 2 Pasal
ini,
kerjasanra
pent[riayaari
menjadi tanggungjawab P!HAK PERTAMA dan atau UPT Pemasyarakatan diselenggarakan dengan cai'a sesuai keterriuan yang irei"iaku. (4)
Pelaksanaan kegiatan pajak dan biaya promosi dari PARA PIHAK pada prinsipnya berpedoman pacia ketentuan yang berlaku, dengan mengaeu pada maieri per-janjian kerjasanra sesuai maksud
ayat 1 dalam Pasal ini. Pasai 9
Pembagian Keuntungan
Para Pihak sepakai uniuk melakukan pembagian keuntungan sebesar 25 % (dua puiuh lima) untuk koperasi UPT Pemasyarakatan dan 75 % (tujuh puluh lima) untuk PT. Pasopati Nusantara dari Omzet penciaBatan setiap bulan.
Pasal 10
Jangka Waktu dan Pengakhiran
(1,l
jarrgka waktu perjanjian terhiiurrg sejak tanggai penandatanganaR sebagaimana tereaRturl daiarrr halaman
1 Perjanjian Kerjasama ini, berlaku selama
5 (lima) tahun dan diperpanjang sebanyak
3
(tiga )kaii, untuk seianjuinya di sebut 1(satu) Feriode. (2\
Perjanjian kerjasama
ini
dilakukan perpanjangan Per Periode, dan setiap jelang memasuki masa
laku periode seianjutrrya dilakukan evaiuasi Komprehensif termasuk peningkatan teknologi. (3)
Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa lakunya berakhir, dalam hal
a. Salair sati.r pihak tidak
:
memenuhi isi Perjanjian kerjasama ini (wanprestasi)
b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak rnem ungki (4)
n ka
n diia rrjuika nnya perja njia n ini.
Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk setiap kali dalam rentang waktu Periode yang sama, dengarr perrrberitahuan tertulis ierlebih dahulri cjari satr.r piirak kepacJa pihak iairr paiing Iambat 15
(lima belas) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini. (5,l
Pada prinsipi-rya rr-raksud ayai
i, 2 dair 3 iersebut
merupakan rnateri dasar pertirnbangan masa
laku kerjasama, dan sepanjang PARA PiHAK menyetujui maksud ayat
3
tersebut,
maka
penandatanganan perpanjangan masa laku perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan dalam waktu
7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama oleh
PARA PIHAK dan atau
perwakilan yang ditunjuk. (6)
Dalam hal ini Perjanjian berakhir atau diakhiri, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang
timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini dan belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya
Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati Nusantara
t\
It,.
Ferjanjiari ini, maka iiarus tetap dilaksanakan sampai seiesai, terrnasuk segala keperniiikan aset
para pihak dan mitra kerja segera dikembalikan dengan rentang penarikan aset paling lambat 1(satui
ta hun, setelah tarrggai
bei'akiiirnya kerjasarna.
rasal lr ^--,1..
Penyerahan Kepada Pihak Lain
(r,
Perjanjian ini beriaku darr rnengikat PARA PIHAK yang rnenandatarrgarrirrya, atau para wakii penggantinya, serta bagi mereka pendukung kerjasama kemitraan yang terlibat dalam manajemen
serta memperoleh
ker.rntungan
dari padanya. l.lamun demikian, tidak ada
Pihak
manapun yang diperkenankan untuk mengalihkan atau menyerahkan hak dan atau kewajibannya baik sebagian maupuir seluruirnya dalam Perjanjian Kerjasama ini pada Pihak manaprrn, tarrpa izin tertulis PARA PIHAK.
l!l
Fada pi'insipnya penanggungjawab dan otorisasi perjanjian kerjasarna [ranya pada PiHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal
i2
Keadaan Memaksa ( Force Majeure
(i)
)
Kejacliair yang dapat ciikategorikan Force tulajeure acjaiah termasuk tetapi tidak terbaias pacia bencana alam, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran, epidemi, perang, huru-hara, dan
penrberlak"uarr
atau perubairan peraturan perundang-undangarr, perrbatasan rjarurat
oleh
pemerintah, yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, seperti situasi dirnana terjadi berrcana alarn diiokasi dalam radius rnembairayakan seiuruh rnaklLrk hidup termasuk manusia dan tidak memungkinkan
/
terganggu dioperasionalkannya i-wartelsus dan i-
video eetv di seLragiarr UPT Pernasyarakatan atau diseii:ruir indonesia yairg ciinyatakan secara resmi titik radius bahaya sebagai maksud keadaan memaksa oleh Badan Meteorologi dan Geofisika daniatau Badan Peinerintair yaiig beitugas fungsi diiriclarrg Vuikanoiogi dan Litigasi Bencana Alam dan atau Kementerian Pertahanan dan Keamanan dengan didukung pernyataan
i'esmi pemerintah daeraii seiempat yang berakibat kerr.igianii'usak/i-rerkurang /hilang nilainya terhadap aset PARA PIHAK, yang terkait dengan perjanjian kerjasama ini.
(2\
Dalam hal terjadi Force tulajeure setragairrrarra clirRaksi.rci pacia ayat (1) pasal ini, piirak yarrg terkena Force Majeure wajib memberikan pemberitaan tertulis kepada pihak lainnya dan atau peml-reritahuan melaiui media yang dapai dipei'tangguirgjawabkarr secara hrukum selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Foree Majeure.
Diijen Pemasyarakatan
PT. Pasopati
1)
*ur.n,rr. fh2 t
(3)
Kerugian akibat keaqjaari Force ivlajeure yarig ber'kaitan dengan sarana dan prasarana fisik ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan jaringan i-wartelsus ditanggung oleh ntltAU TTntt r INAN \trUUH.
(41
Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menghilangkan kewajiban para pihak yang teiah jatuh tempo sebeiurrt iei'jaciinya Force Majeure"
h---l ird5dt lJ
Kepedulian Sosial
(i) (2\
PiHAK KEDUA sepakat meiaksanakan Program Kegiatan Sosiai bagi UPT Pemasyarakatan.
Kegiatan dimaksud pada ayat L merupakan Corporate Social Responsibility meliputi
a. b. c. d. e. f. g.
:
Program Fendiciikan Pelatihan Kemanciirian. Program Peningkatan KemandirianWirausaha.
Frogram Bantuan tsiaya Pendidikan. Program Bantuan Rehabilitasi Rumah lbadah. Frogram Bantuan iaminan Kesehatan, serta Program bina lingkungan dan sosial lainnya. Perigeioiaarr Program CSR atau Kepecjulian sosial dilakukarr oieh Pihak Kedua dan mekanisme
pengajuan program tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kebijakan Perusahaan
serta mulai
di
lakukarr manajemen pelayarrari setelah
2
(cjua) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
(3)
PiHAK KEDUA akarr nrerrgeiuarkan petunjuk teknis sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan
terkait Penyelenggaraan Program CSR, sesuai dimaksud ayat2 dalam pasal ini.
Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan
(1)
Apabila terjacii perselisihan sebagai akibat ciari peiaksanaan Perjanjian ini, maka PARA P|HAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan Perselisihan tersebut secara musyawarah dan ..^..f^l-^r ilturdKdL.
(2)
Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari
maka PARA
PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tei"sebut kepada pihak middle management atau
direktur masing - masing Pihak untuk dapat dimintakan putusannya.
(3)
Apabiia iangkah tersebut dalam ayat PIHAK sepakat untuk menempuh
t4)
Dalam
hal
i
cian 2 tidak dapat menyelesaikan perseiisihan, maka PARA
jalur hukum melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat.
perselisihan masih ciaiam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi
segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya perselisihan tersebut. Ditjen Pemasyarakatan
PT. Pasopati
rurrunturu
ly'-
fl,
Pasal 15
Penutup
Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan sebenarnya guna memenuhi maksud dan tujuan kerja sama para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai
cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandptangani untuk dilaksanakan oleh para Pihak dengan penuh tanggungjawab.
ktri'ffid1teama nan da n Ketertiban Direktorat Jendera I Pemasya rakatan
oi re
Ditjen Pemasyarakatan
PT.Pasopati Nusantara
t&
[i,
