/'
~ยท.
(
\
I
. REPUBLIK ll\'DOJ\TESIA
PENGATURANTAMBAHAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG KEMITRAAN AUSTRALIA-INDONESIA DALAM BIDANG MANAJEMEN RISIKO BENCANA
Pemerintah
Republik
Indonesia
(Pemerintah
Indonesia)
dan
Pemerintah Australia (Pemerintah Australia), selanjutnya secara terpisah akan disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama akan disebut sebagai "Para Pihak"; Pengaturan tambahan ini merupakan bentuk kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia;
Meruj uk pada Perjanjian Umum di Bidang Kerjasama Pembangunan (GADC) yang di tandatangani di Jakarta, tanggal 9 Juli 1998;
Berdasarkan pada hubungan persahabatan antara Para Pihak dalam upaya memberikan kontribusi lanjutan untuk peningkatan kemitraan di bidang manajemen risiko bencana;
Memahami pentingnya mempromosikan hubungan kerja yang jelas dalam
kesiapsiagaan dan meningkatkan tanggap darurat yang efektif; Berkeinginan untuk melanjutkan dan memperkuat kerja sama dalam
bidang yang menjadi kepentingan bersama, yang akan mendukung untuk membangun masyarakat tangguh terhadap bencana melalui kemitraan; dan
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di masing-masing negara;
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
1. Nama Aktivitas
Nama aktivitas adalah Kemitraan Indonesia Australia dalam bidang Manajemen Risiko Bencana ("Aktivitas").
2. Tujuan
Para Pihak akan bekerjasama untuk melaksanakan Aktivitas ini untuk mendukung kebutuhan pembangunan Indonesia. Tujuan dari Aktivitas ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan respon
pada
bencana
skala
besar
Indonesia untuk melakukan
melalui
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan kolaborasi kebijakan. 3. Ruang Lingkup Kerjasama
Ruang lingkup kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia adalah sebagai berikut: a. Pertukaran informasi terkait manajemen risiko benca na; b. Kolaborasi dalam solusi inovasi ilmu pengetahuan untuk manajemen risiko bencana, termasuk program lnaSAFE;
2
c.
Bantuan teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang manajemen risiko bencana;
d. Bantuan untuk melakukan respon dan pemulihan dari bencana, jika diperlukan; e. Aktivitas lainnya yang terkait dengan manajemen risiko bencana sebagaimana disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
4. Koordinasi dan lmplementasi
1. Para Pihak akan bertanggung jawab untuk menkoordinasikan dan melibatkan organisasi atau entitas lainnya, bila diperlukan dan dibutuhkan, untuk melaksanakan
Aktivitas
yang
tertera
dalam
Pengaturan Tambahan ini.
2. Organisasi atau pihak terkait dapat termasuk, antara lain, lembaga pemerintah
di level
nasional
maupun
daerah, lembaga
sosial
masyarakat, kalangan akademisi dan perusahaan komersial untuk pelaksanaan manajemen operasional, tenaga ahli teknis dan ilmuwan atau yang berperan di bidang Penanggulangan Bencana. I" [I
5. Pihak Pelaksana
.I
I
1. Untuk Pelaksanaan Pengaturan Tambahan: a. Pemerintah Indonesia menunjuk Sadan Nasional Penanggulangan
'
.
Bencana (BNPB) sebagai pihak pelaksana; b. Pemerintah Australia menunjuk Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) sebagai pihak pelaksana.
2. Unit Manajemen Koordinasi Proyek (PCMU), terdiri dari staf senior di BNPB (Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Deputi Bidang Penanganan Darurat) dan stat senior DFAT (pejabat level Minister Counselor dan Counselor) akan dibentuk untuk menyediakan
arahan strategi dan saran. PCMU akan bertemu secara tahunan untuk mendiskusikan dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan (AWP). 3
3. Unit Manajemen Koordinasi Proyek (PCMU), yang terdiri dari BNPB dan stat DFAT, akan dibentuk dan bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas yang telah disepakati dalam AWP. 4. Pengaturan terperinci lanjutan mengenai mekanisme, sumber daya untuk pelaksanaan Pengaturan Tambahan ini akan dijabarkan lebih Ianjut dalam AWP.
5. Segala perubahan dikomunikasikan
dan tambahan
dan
dari
dikonsultasikan
Pihak Pelaksana akan
antara
Para
Pihak
dan
dijabarkan dalam kesepakatan tertulis antara Para Pihak.
6. Lokasi Kegiatan
1. Kegiatan akan dikoordinasikan di Jakarta dengan aktivitas lain di wilayah Indonesia sebagaimana diputuskan oleh Para Pihak.
2. Kegiatan akan dilaksanakan di Provinsi yang menjadi prioritas BNPB dan akan dimuat dalam AWP.
3. Setiap perubahan area kerja, akan diputuskan secara tertulis oleh Para Pihak.
7. Deskripsi Kegiatan
1. Kegiatan adalah komitmen dari Pemerintah Australia dengan estimasi mencapai dana maksimum AUD 8 Juta dari tanggal 1 Januari 2016 hingga 30 Juni 2018. Pengaturan Tambahan ini akan tetap berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018 untuk membantu evaluasi dan pelaporan.
2. Aktivitas akan bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan Pemerintah Indonesia untuk merespon kejadian bencana skala besar, melalui kolaborasi
kebijakan dan inovasi di bidan9 ilmu pengetahuan. 4
Kegiatan juga akan mendukung kesiapan Australia dalam membantu Indonesia untuk melakukan upaya tanggap darurat dan pemulihan bencana.
3. Para Pihak akan bekerja untuk keberlangsungan kegiatan. Pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan dan kepemilikan
atas
kegiatan
ini
sebagai
hasil dari
Pengaturan
Tambahan ini.
4. Seluruh pembiayaan, kegiatan spesifik dan program akan dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan (AWP) dan disepakati bersama setiap tahun.
8. Tugas Para Pihak
1. Pemerintah Indonesia akan:
a. Memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah Australia dan BPBD di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya di area kerja. b. Memfasilitasi Pemerintah Australia dalam mendapatkan ijin yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar Indonesia bagi stat dan tenaga ahli asing yang telah disetujui, begitu juga izin kerja dan izin tinggal
yang bersangkutan. c. Memfasilitasi
pembebasan
dan
pengecualian
pajak,
jika
memungkinkan, sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di Republik Indonesia. d. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program aktivitas yang dijabarkan dalam Pengaturan Tambahan dalam kerja sama dengan lembaga pemerintahan terkait.
5
2.
Pemerintah Australia akan:
a. Dalam pelaksanaan kerja sama dibawah Pengaturan Tambahan ini, mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia;
b. Melaksanakan seluruh program yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Pengaturan Tambahan ini; c. Mengalokasikan pendanaan sejumlah AUD 8 Juta, khusus untuk implementasi program dalam Pengaturan Tambahan ini. Kontribusi dari
Pemerintah
Australia
akan
mencakup
pelaksanaan,
manajemen dan pengawasan kegiatan dan aktivitas terkait lainnya. Pencairan kontribusi dari Pemerintah Australia untuk Aktivitas ini akan mengacu pada aturan dan persetujuan normal tahunan dari Parlemen Australia. d. Memenuhi
seluruh
komitmen
untuk bantuan
keuangan
dan
perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini serta untuk menyediakan tenaga ahli asing, jika tenaga ahli dari Indonesia tidak tersedia, dalam kerangka alih pengetahuan dan teknologi ke stat lokal serta masyarakat sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di Republik Indonesia; e. Penugasan atas tenaga ahti asing dan segala perubahannya akan disetujui oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk persetujuan tertulis; f.
Mengharuskan tenaga ahti asing dari pemerintah Australia untuk mengikuti orientasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia;
g. Mengharuskan seluruh tenaga ahli dari Pemerintah Australia untuk mematuhi peraturan
imigrasi terkait perizinan
dan
prosedur
pengawasan orang asing; h. Memprioritaskan penggunaan produk buatan lokal yang aman dan ramah
lingkungan untuk material dan peralatan yang digunakan
untuk pelaksanaan kegiatan ini; i.
Penyediaan
pelatihan
dan
bantuan
teknis
dalam
rangka
pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kapasitas dari pelaksana program;
6
j . Memberikan informasi kepada Pemerintah Indonesia mengenai perubahan yang mungkin terjadi dalam program/proyek yang telah disetujui, atau jika ada pembatalan program/proyek yang disetujui, yang dengan alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan; k. Mendukung dan memberikan kontribusi untuk membuat laporan 3 (tiga) bulanan bersama dengan BNPB, dan menyertakan dokumen Serita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Kementerian terkait.
9. Barang, Jasa, Personil dan Peralatan yang disediakan
1. Pemerintah Indonesia, sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, akan menyediakan barang, jasa, personil dan peralatan kegiatan sebagai berikut: Nominasi, perekrutan dan seleksi personil yang menjadi perwakilan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan terkait sesuai dengan aktivitas spesifik yang telah disepakati dalam AWP.
2.
Pemerintah Australia akan menyediakan barang, jasa dan peralatan untuk Aktivitas: a. Rekrutmen, pemilihan mitra dan manajemen stat yang dibutuhkan dengan berkonsultasi dengan BNPB. b. Peralatan yang diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas operasi
kegiatan ini. c. Pengawasan dan arahan strategis atas konteks kebijakan Aktivitas ini.
10. Pengaturan Pengawasan, Telaahan, Evaluasi dan Pelaporan
A. Pengawasan dan Evaluasi
1. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini akan dilakukan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
7
T elaahan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan minimal secara tahunan dan atau pada waktu yang disepakati kedua pemerintahan untuk mengukur kemajuan sesuai dengan indikator performa yang telah disepakati dalam AWP.
2. Pemerintah Australia akan melaksanakan evaluasi kegiatan reguler yang independen. Evaluasi ini akan diadakan di tengah-tengah periode kegiatan ataupun pada akhir penyelesaian pelaksanaan kegiatan. Evaluasi akan dipandu oleh Pemerintah Australia dan akan dilaksanakan oleh konsultan atau stat independen dari Pemerintah Australia.
B. Pengaturan Pelaporan
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia akan melakukan pengawasan dan pelaporan reguler atas Kegiatan ini.
Hal ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan didukung oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Pemerintah Australia yang telah dikonsultasikan kepada lembaga mitra Pemerintah Indonesia, untuk menginformasikan kemajuan, mengatur risiko, melakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan serta untuk menyiapkan performa standard dan laporan yang efektif. Laporan juga akan meliputi output kegiatan ,
capaian dan indikator performa dan pengukuran yang ditentukan. 11. Hak Kekayaan lntelektual
Mengacu pada ayat 1, Pasal VII GADC, kecuali jika ditetapkan lain dalam Pengaturan Aktivitas di bawah Pengaturan Tambahan ini, Para Pihak memutuskan bahwa dalam rangka kerjasama kegiatan ini, kepemilikan Hak Kekayaan lntelektual yang dikembangkan akan dimiliki bersama oleh Para Pihak.
8
12. Kerahasiaan
Jika salah satu Pihak ingin membuka data rahasia dan/atau informasi yang dapat dipertukarkan, diperoleh, dibagi, dan/atau muncul dari kegiatan kerja sama di bawah Pengaturan Tambahan ini kepada pihak ketiga, Pihak yang memberikan akses data harus terlebih dahulu meminta izin tertulis dari Pihak lainnya, sebelum pemberian akses data tersebut dilakukan.
13. Pembatasan Personil
1. Pemerintah Australia akan memastikan bahwa setiap personilnya, para ahli yang terlibat pada kegiatan di Indonesia akan mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 2.
Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat mengakibatkan pencabutan izin personil/a hli dimaksud dan langkah-langkah lain sebagaimana diwajibkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
14. Penyelesaian Perbedaan
1. Perbedaan
yang
timbul
karena
penafsiran
atau
penerapan
Pe ngaturan Tambahan ini akan diselesaikan secara damai untuk
mencapai kesepakatan antara Para Pihak.
2. Para Pihak akan melakukan konsultasi setiap saat sesuai permintaan tertulis dari salah satu Pihak mengenai hal apapun yang berkaitan dengan Pengaturan Tambahan ini dan akan berupaya bersama-sama dalam semangat kerja sama, itikad baik dan saling percaya untuk menyelesaikan secepatnya setiap kesulitan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul.
9
15. Amandemen
1. Pengaturan tambahan ini dapat diamandemen setiap saat melalui Pertukaran Surat yang ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Amandemen
akan berlaku pada waktu yang ditentukan oleh Para
pihak.
16. Pemerintahan yang Balk
Pelaksanaan Pengaturan Tambahan ini merupakan bentuk komitmen Para Pihak sebagai wujud pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik.
17. Masa Berlaku dan Pengakhiran 1. Pengaturan Tambahan ini akan berlaku pada saat penandatanganan oleh Para Pihak dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan Tambahan ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengaturan Tambahan ini akan berakhir dalam jangka waktu 3 bulan setelah pemberitahuan tertulis dimaksud diterima oleh Pihak lain. 3. Pengakhiran Tambahan ini tidak akan mempengaruhi kegiatan yang sedang berlangsung hingga selesainya kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menentukan lain.
10
Ketentuan di atas merupakan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak dalam Pengaturan ini.
DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Jakarta pada ~
'N'lu
2016
dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Australia
Dody Ruswandi
Fleur Davies
Sekretaris Utama BNPB
Penasihat Utama
II
REPUBUK INDONESIA
SUBSIDIARY ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO THE AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP ON DISASTER RISK MANAGEMENT
The Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the Government of Australia (GOA), hereinafter singularly referred to as the "Party" and jointly referred to as the "Parties";
This Subsidiary Arrangement expresses the understanding between the GOI and the GOA;
Referring to the General Agreement on Development Cooperation (GADC) done at Jakarta, on the ninth day of July 1998;
Guided by the traditional friend ly relations between the Parties and their endeavour(s) to contribute to further enhance the partnership on disaster risk management;
Understanding the importance of promoting a clear working relationship in the preparedness and enhanced effectiveness of response; Intending to continue and strengthen cooperation in areas of mutual interest, which will help to build a disaster resilient community through partnership; and
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
Have reached the following understandings.
1. Name of Activity
The name of the activity is the Australia Indonesia Partnership on Disaster Risk Management ("the Activity").
2. Purpose
The Parties will cooperate in implementing the Activity in support of the development needs of Indonesia. The purpose of the Activity is to strengthen Indonesia's preparedness to respond to a large-scale disaster through science innovation and policy collaboration.
3. Scope of Cooperation
The scope of program cooperation between GOI and GOA will be as follows:
a.
Exchange of information related to disaster risk management.
b.
Collaboration on innovative scientific solutions for disaster risk management, including the lnaSAFE program.
c.
Technical assistance, training and capacity building in disaster risk management.
d. Assistance to respond and recover from disasters, if deemed necessary. e. Any other activities related to disaster risk management as mutually determined in writing by the Parties.
2
4. Coordination and Implementation
1. The Parties will be responsible for coordinating and engaging with other organizations or entities, as appropriate and necessary, for the implementation of activities identified pursuant to this Subsidiary Arrangement.
2. These organizations or entities may include, among others, national and sub-national government agencies, civil society, academia and commercial companies, for the provision of operational management, technical and scientific expertise, or otherwise having a role in Disaster Risk Management.
5. Implementing Authorities
1. For the implementation of the Subsidiary Arrangement;
a. GOI appoints the National Disaster Management Authority (BNPB) as the implementing authority. b. GOA appoints the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) as the implementing authority. 2. A Project Coordination Management Unit (PCM U), consisting of senior
BNPB staff (Prevention and Preparedness Deputy and Emergency Response Deputy) and senior DFAT staff (Minister Counselor and Counsellor) will be formed to provide strategic direction and advice. The PCMU will meet annually to discuss and approve the Annual Work Plan (AWP). 3. A Project Management Unit (PMU), consisting of BNPB and DFAT staff, will be formed and be responsible for implementing the Activity as per the AWP.
3
4. Further details of the mechanisms, modalities to implement this Subsidiary Arrangement will be described in the AWP. 5. Any change or addition to the Implementing Authorities will be communicated and consulted between the Parties and mutually determined in writing.
6. Activity Location
1. The Activity will be coordinated in Jakarta with activities throughout Indonesia as mutually decided upon by the Parties.
2. The Activity will be conducted in BNPB's priority provinces which will be stipulated in AWP. 3. Any change of working areas, will be mutually determined in written by The Parties.
7. Activity Description
1. The Activity is an Australian Government commitment estimated up to a maximum of AUD 8 million from 1 January 2016 to 30 June 2018. The Subsidiary Arrangement will remain in force until 31 December 2018 to assist with evaluation and reporting.
2.
The Activity will aim to strengthen GOl's preparedness to respond to a large-scale
disaster,
through
science
innovation
and
policy
collaboration. The Activity will also support Australian read iness to assist Indonesia to respond and recover from disasters. 3. Both parties will work towards the sustainability of the Activity. GOI will take progressive responsibility for the implementation and full ownership of the Activity at the conclusion of this Subsidiary Arrangement.
4
4.
All funding, specific activities and programs will be incorporated in the Annual Work Plan and mutually determined each year.
8. Duties of the Parties
1. GOlwill:
a. Facilitate the cooperation between GOA and Disaster Management Authority in province/district/city and other related stakeholders in working areas. b. Facilitate GOA in obtaining permits required to enter and leave Indonesia for approved expatriate staff and experts, as well as their working and staying permits. c. Facilitate the tax exemption
relief, as
and
appropriate, in
accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. d. Monitor and evaluate the implementation of the program activities described within this Subsidiary Arrangement in cooperation with related government institutions.
2.
GOA will:
a. In
implementing
the
cooperation
under
this
Subsidiary
Arrangement, comply with regulations as stipulated by GOI; b. Implement all programs that have been mutually decided under this Subsidiary Arrangement; c. Allocate funding amounting up to AUD 8 million exclusively for program implementation under this Subsidiary Arrangement. The GOA contributions will cover implementation, management and monitoring of the Activity and related activities. The provisions and disbursement of GOA contributions to the Activity will be subject to the
normal
Australian
annual
appropriations.
s
Parliamentary
approval
of
d. Fulfill
commitments
for
financial
assistance
and
necessary
equipment for the implementation of its programs, and provide foreign experts only if Indonesian experts are not available, within the framework of transfer knowledge, technology to local staff and communities in accordance with prevailing laws and regulation of Republic of Indonesia. e. The assignment of any foreign expert and any changing will be approved by GOI in writing; f. Require all foreign experts of GOA to follow orientation held by GOI; g. Require all foreign experts of GOA to comply with immigration regulations relating to permits and foreign monitoring procedures; h. Prioritize the use of environmentally -
friendly locally made
products for equipment and material used in the implementation of the Activity; i. Provide training and technical assistance in order to implement the Activity and increase the capacity of program officers; j. Inform GOI of any changes which occur within the approved programs/projects, or if the approved programs/projects are cancelled or, for whatever reason, cannot be implemented; k. Support and contribute to 3 (three) monthly reporting together with BNPB, which may also include the document of Record of Transfer (Serita Acara Serah Terima/BAST) signed by the GOI and the relevant ministry.
9. Materials, Services, Personnel and Equipment to be Supplied
1. The GOI , to the extent permitted by prevailing laws and regulation, will provide the following materials, services, personnel and equipment for the Activity: Nomination, recruitment and selection of personnel to represent the Government and to participate in the relevant activities in accordance with the specific activities approved under the AWP.
6
2. The GOA will provide the following materials, services and equipment for the Activity: a.
Recruitment. selection of partners and management of necessary staff in consultation with BNPB.
b.
Necessary equipment for the efficient and effective operation of the Activity.
c.
Strategic direction and monitoring the policy context of the Activity.
10. Monitoring, Review, Evaluation and Reporting Arrangements
A. Monitoring and Evaluation l . The Activity monitoring and evaluation will be undertaken jointly by
the GOI and GOA. The review and evaluation of progress in the implementation of the Activity will be conducted at least annually, and/or at a time mutually convenient to both governments to measure progress against mutually decided performance indicators as outlined in the AWP. 2. The GOA will undertake regular independent evaluations of the
activities. These evaluations will typically be held both mid-way and near completion of the Activity implementation period. Evaluations will be commissioned by GOA and will be undertaken by consultants or GOA staff independent of Activity implementation. B. Reporting Arrangements
The GOI and GOA will undertake regular monitoring and reporting of the Activity. This will be undertaken by the GOI and supported by a GOA appointed contractor in consultation with GOI partner agencies to inform both governments of progress, to manage risks, to continuously improve the delivery of activities as well as to prepare standard performance and effectiveness reporting. Reporting will include activity outputs, outcomes, and defined performance indicators and measures. 7
11. Intellectual Property Rights
Pursuant to paragraph 1 of Article VII of the GADC, and unless stated otherwise in an Activity arrangement to which this Subsidiary Arrangement applies, the Parties have decided that in accordance with the cooperative nature of the Activity, ownership of any Intellectual Property rights developed will be jointly owned by the Parties.
12. Confidentiality
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information that may be exchanged, acquired, shared, and/or resulted from the cooperation activities under this Subsidiary Arrangement to any third party, the disclosing Party should obtain prior written consent from the other Party, before any disclosure can be made.
13. Limitation of Personnel 1. GOA will ensure that its personnel, experts involved in activities in Indonesia observe and respect the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
2. Any violation of the above provision may result in the revocation of the
permit of that personnel/expert and other measures required by the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
14. Settlement of Differences
1.
Differences that may arise concerning its interpretation or application will be dealt with in an amicable way as the appropriate method of achieving the peaceful settlement of those differences between the Parties.
8
2. The Parties will consult together at any time upon written request of either Party regarding any matter relating to this Subsidiary Arrangement and will endeavour jointly in a spirit of cooperation, good faith and mutual trust to resolve expeditiously any difficulties or misunderstandings that may arise.
15. Amendments
1. This Subsidiary Arrangement maybe amended at any time through an Exchange of Letters signed by the Parties.
2. Such amendment will commence on a date as may be determined by the Parties.
16. Good Governance
The implementation of this Subsidiary Arrangement constitutes a commitment by both Parties to good governance principles.
17. Commencement and Termination
I.
This Subsidiary Arrangement will take effect on signature by both Parties and will conclude on 31 December 2018.
2.
Either Party may terminate this Subsidiary Arrangement by giving written notice of its intention to terminate to the other Party. In the event that written notice of termination is given, this Subsidiary Arrangement will terminate three months after the date that the other Party receives that notice of the intention to terminate.
3. Termination of this Subsidiary Arrangement will not affect the implementation of any on-going activities undertaken under this Subsidiary Arrangement until completion of such activities, unless the Parties mutually decide otherwise. 9
The foregoing represents the understanding reach between the Parties referred to in this Arrangement.
SIGNED in duplicate in Jakarta on
fit,
M ~l
2016 in
Indonesian and English languages. all text having equal validity. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
For the Government of the Republic of For the Government of Australia Indonesia
Dody Rus
Fleur Davies
Secretary General
Minister Counsellor
