,, I ' REPUBLIK INDONESIA

,_ .

r. ,,

I

'

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TENT ANG KESEPAKATAN BERSAMA DALAM KUALIFIKASI AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik

Indonesia

("Indonesia") dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok ("Tiongkok") (Selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"); MENGAKUI manfaat dari terciptanya mekanisme untuk memfasilitasi kesepakatan

,,

II

bersama mengenai kualifikasi akademik pendidikan tinggi untuk mempromosikan kerja sama pendidikan tinggi dan memfasilitasi mobilitas mahasiswa diantara kedua negara; MENGACU kepada Memorandum Saling Pengertianantara Kementerian Riset,

~

~

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan

1

Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerja Sama Pendidikan Tinggi dan Pernyataan Kehendak antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

~

,;

Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok

:

mengenai Pengakuan Bersama mengenai Tingkat Akademik dan Kualifikasi dalam

•

Pendidikan Tinggi, keduanya ditandatangani pada 27 Mei 2015 di Jakarta,

:

Ii Indonesia. I

TELAH DISETUJUI sebagai berikut: I~

''i

" Ii

~

1

PASALI TUJUAN

Para Pihak, tunduk pada ketentuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut "MSP") dan juga hukum, peraturan, regulasi, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di masing-masing negara, setuju bahwa tujuan utama dari MSP ini adalah untuk memfasilitasi pengakuan bersama mengenai kualifikasi akademik pendidikan tinggi yang diberikan kepada mahasiwa di Tiongkok dan di Indonesia berdasarkan institusi pendidikan tingg i pemberi penghargaan. PASAL II DEFINISI

Untuk tujuan MSP ini, mengikuti istilah sebagai berikut: 1. "Kualifikasi Akademik Pendidikan Tinggi" adalah tingkat Sarjana, Master, maupun Doktor yang diberi penghargaan oleh institusi lain yang lebih tinggi kedudukannya diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia; 2. "Program Terakreditasi" adalah program yang dijamin kualitasnya oleh badan yang telah ditunjuk untuk bertanggung

~awab

terhadap penilaian kualitas

pendidikan tinggi di Tiongkok maupun Indonesia; 3. "Kualifikasi Kompa rabilitas" mengacu kepada pengakuan formal penerimaan atas kesetaraan kualifikasi yang terakreditasi atau dianggap dapat di akreditasi oleh badan yang ditunjuk di Tiongkok dan Indonesia; 4. "Sadan yang Ditunjuk" adalah badan yang ditunjuk setara yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia; 5. "lnstitusi Pendidikan Tinggi Pemberi Penghargaan" adalah institusi pendidikan tinggi pemerintah atau swasta yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia; 'kecuali 2

kualifikasi akademik pendidikan tinggi dari negara ketiga yang sudah diakui oleh masing-masing negara'; 6. "Program" adalah pengaturan program studi yang mengarah kepada kualifikasi pendidikan tinggi apabila berhasil menyelesaikan program studi tersebut. 7. "lnstitusi Pendidikan Tinggi Umum Tiongkok" adalah Universitas, atau Akademi, atau Politeknik, atau lnstitusi Penelitian, dan lnstitusi Pendidikan Tinggi lainnya yang diakui dan diizinkan dengan kuasa memberikan gelar oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. 8. "lnstitusi Pendidikan Tinggi Pemerintah Indonesia" adalah lnstitusi pendidikan tinggi yang telah diizinkan atau dibentuk di bawah hukum tertulis yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kuasa memberikan gelar pendidikan tinggi. PASAL Ill KEWAJIBAN PARA PIHAK

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal I, badan yang ditunjuk dari kedua belah pihak wajib: 1. memberikan informasi pada pengakuan kualifikasi akademik pendidikan tinggi di negara masing-masing; 2. membuat rekomendasi pada pengakuan kualifikasi akademik pendidikan tingg i di negara masing-masing sesuai dengan aturan dan praktik mereka; 3. menyarankan institusi pendidikan tinggi di negara masing-masing

terhada ~

ketentuan pada pendidikan tinggi dan perbandingan pada kualifikasi dari kedua sistem dengan tujuan memfasilitasi mobilitas akademik dan kerjasama; 4. menyediakan informasi untuk publik terkait lembaga pendidikan tinggi yang saat ini diakui di masing-masing negara;

3

5. menyediakan daftar program-program yang telah terakreditasi dari pendidikan

tinggi yang diakui di

lembaga masing-masing

negara dengan

kuasa

memberikan gelar Sarjana, Magister, dan Doktoral. lnformasi ini wajb disediakan dan diperbarui secara berkala oleh badan yang ditunjuk oleh

masing-masing Pihak; dan 6. saling memberitahukan setiap perubahan terhadap daftar lembaga pendidikan tinggi yang diakui dan badan pemberi penghargaan yang ditunjuk, dan memberikan infonnasi tentang berbagai perbedaan gelar di masing-masing negara. PASAL IV RUANG LINGKUP DAN APLIKASI

MSP ini wajib berlaku untuk kualifikasi akademik pendidikan tinggi yang diakui oleh Pemerintah Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia. PASAL V OTONOMI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI

Kedua Pihak menghormati otonomi perguruan tinggi untuk pendaftaran ke program-program pendidikan tinggi sesuai dengan hukum, peraturan, regulasi, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di masing-masing negara. PASAL VI PERSYARATAN PENDAFTARAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

1. Sesuai dengan persyaratan tertentu dari lembaga yang diakui dan ketersediaan tempat, termasuk cara bagaimana program mereka terorganisir, kualifikasi penerimaan berikut harus dianggap memenuhi syarat untuk dapat masuk ke institusi pendidikan tinggi : Kedua Negara: a. Siswa dengan ljazah Sekolah Menengah Atas atau Sertifikat dari Sekolah Menengah Kejuruan dari badan pemberi gelar yang diakui di negara masing-masing untuk mengajukan program Gelar Sarjana; 4

b. Pemegang ljazah yang lebih tinggi dari program terakreditasi dari lembagalembaga pendidikan tinggi yang diakui di negara masing-masing untuk mengajukan program Gelar Sarjana; c. Pemegang Gelar Sarjana dari program terakreditasi dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang diakui di negara masing-masing untuk mengajukan program Gelar Magister; dan d. Pemegang

Gelar Magister dari program terakreditasi dari lembaga

pendidikan tinggi di masing-masing negara yang diakui untuk melanjutkan Studi Doktoral. 2. lnstitusi Pendidikan Tinggi di masing-masing negara berhak untuk menetapkan nilai dan hasil ujian yang diperlukan untuk semua program studi sesuai dengan peraturan mereka sendiri. PASAL VII KOMITE AHLI

1. Para Pihak wajib membentuk Komite Ahli yang terdiri dari anggota dari badan pemberi penghargaan yang dinominasi oleh masing-masing negara. Setiap Pihak wajib memberi tahu pihak lainnya mengenai nama dari anggota komite ahli dan segala perubahan yang dilakukan kedepannya. 2. Komite Ahli wajib dipimpin dari Para Pihak. 3. Fungsi dari Komite Ahli wajib sebaga i berikut:

(a)

Selalu mengikuti perkembangan terhadap segala isu yang muncul dari MSP termasuk melakukan diskusi lebih jauh

pada detail rincian yang

sesuai dan sepantasnya; (b)

Untuk mengawasi dan memfasilitasi kerja sama antara badan-badan yang telah

ditunjuk

dan

organisasi

terkait

lainnya

untuk

memastikan

pengembangan berkelanjutan dari mekanisme pengakuan yang disepakati pada

kualifikasi

akademik pendidikan tinggi antara Tiongkok dan

Indonesia;

5

(c)

Untuk melakukan pertukaran informasi yang dianggap terkait untuk pengembangan berkelanjutan dari mekanisme yang disepakati mengenai kualifikasi akademik pendidikan tinggi antara Tiongkok dan Indonesia melalui tinja uan secara berkala; dan

(d)

Untuk meninjau perkembangan dari implementasi MSP ini, dari semua yang disepakati dan telah disetujui oleh Tiongkok dan Indonesia dalam kerangka kerja dari MSP ini dan untuk membuat rekomendasi.

4. Komite Ahli boleh mengatur pertemuan dan/atau diskusi yang diperlukan dan disesuaikan, yang sesuai dengan program kerja yang disetujui kedua Pihak. PASAL VIII PENGATURAN KEUANGAN 1. Pengaturan keuangan untuk membiayai pengeluaran dalam implementasi tujuan MSP ini wajib disetujui oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus tergantung dari ketersediaan dana. 2. Dengan melihat pasal 1 yang di atas, pengeluaran untuk pelaksanaan pertemuan atau kelompok kerja wajib ditanggung oleh Pihak yang mengadakan pertemuan atau kelompok kerja. Pihak yang mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan atau kelompok kerja wajib menanggung biaya perjalanan mereka sendiri dan biaya-biaya lainnya yang timbul. PASAL XI

PENANGGUHAN Masing-masing Pihak berhak untuk menghentikan sementara dengan alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan umum dalam penerapan secara keseluruhan maupun sebagian

MSP ini.

Penangguhan ini wajib segera berlaku apabila pemberitahuan tertulis telah diberikan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

6

PASALX KERAHASIAAN

1. Setiap pihak wajib terlibat dalam pengamatan terhadap kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima atau yang dikirimkan kepada Pihak lain selama periode dari implementasi MSP ini atau perjanjian lain yang dibuat menyusul setelahnya. 2. Kedua Pihak menyutujui bahwa ketentuan yang ada di klausa ini wajib terus

berlaku mengikat antara Para Pihak meskipun MSP ini tidak berlaku. PASALXI PERUBAHAN

MSP ini dapat diubah melalui persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik.Perubahan tersebut wajib berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan wajib membentuk suatu bagian integral dari MSP ini. PASAL XII PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul antara Para Pihak mengenai interpretasi dan/atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui cara negosiasi atau konsultasi. PASAL XIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini wajib berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. Perjanjian ini akan tetap wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. kecuali jika salah satu Pihak memberitahu pihak lain terkait niat untuk mengakhiri MSP ini dengan pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik, setidaknya enam (6) bulan sebelum tangga l penghentian yang dimaksudkan. 7

MoU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lain berturut-turut tiga (3) tahun setelahnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak yang lain keinginannya untuk mengakhiri MoU ini dengan pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik, setidaknya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi setiap pengaturan yang sedang berjalan atau program yang dibuat berdasarkan MOU ini sampai selesainya pengaturan tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan telah menandatangani MoU ini.

Ditandatangani di Guiyang, Tiongkok pada 1 Agustus, 2016, dalam dua rang kap,

masing-masing dalam bahasa Tiongkok, Indonesia dan lnggris, semua naskah tersebut berkekuatan sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran , teks bahasa lnggris yang berlaku.

UNTUK

UNTUK

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

REPUBLIK INDONESIA

Mohamad Nasir

Chen Baosheng

Menteri Riset, Teknologi, dan

Menteri Pendidikan

Pendidikan Tinggi

4

~~~W~~~~W~tt*~~~ft1f$ J-·

-9-

q:t~A~~*°IEftffW

*r~K*~~~ft-~m~m~wM~~~ h~~~00~~~~~~~~~~*~~~00*~ fl-J ~ )fft.. , ~p Ji k ~ JE A {o l1-1 ~ 1L. ~i ~ .!=; ~ ~ ft if %~ {o t:P A._ J\ {o 00 ~if %~ ( v.A r r~ ;ft" - -jj" ~ ' J~ -jj" )

* *

1

4

~~~~~~~~~~~XR~~~~~tt, ~~ 2015 5 fJ 27 El {f_ ~p k~ft}Jo j~ fr-~ a9 ~p ltk ~ 3E-A-

-+

«

~ oo~~~~~~~~~~~~~A~A~OO~if~ ~ ~~if i~ fti.lf- ~ ,-t ffe)) ;fo ~p fl ft. rl!J 3E A {o 00 ~ 1L. 4i

«

~ ~ ~ ~ ~ ~ %~ -J:i ~

*

*

3¥ A l\ :fo 00 ft~%~ -T-Jf- fl<__ *m ·

X~R~~;ft~~m~~i~~~~~)), ~~~~ ~~R~·-~~m~~~~A-~~~~T:

~~~•~ffe~~~~~~oo~~~~#, ~~a

00~~~' ~-jj~~~~~ffe~~~fil~4-T$~~ oox~~R~~%~if~~~~M~~~~~~±~ -.;-

k>C-

-itk

~

!CJ ~ /.fA Fl

•

1~

y::_ )1...

0

v.A r Jkj,k.£_ f- $.~,t, ffe 0 99: I."~-¥-~ if :t ~" :f~ ~r £.;t & 3E;tlfH-,fp 'f l!l ;tlJRR*~~~~~~~~~~~~~~~ft,~~~~

*

~ t'i--±~1lo

I

2." ~i iA iJI. €19 ~ ~ Jyj

~

EJ "~~ dJ ~ PJi. Jt. ~ 3112. ;fo lf l!l Di -t

~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~EJo

I

Ill

3." :t itX iA" 4~ fL~i ~ l!l ~~ ~*JL{ZJiA iiE~~Jil ~ iA iiE J6 €19 :tit f?p ~ X iA 4." ~~ ~ *JL ;fi) ")t. ~~ ~r Ji Jt. ~ 3112. Ji At ,fo 'f ~ JltAt jf<. iA

~

o

;fo 4{:~X. ~ ~~ ~*JL;fi] o 5." ~ ~-ti~ 7J'fff iiE *JL ;fi) ")(_ ~~ ~ Ji Jt. tl!J 3112. Ji At ;fo 'f J1J1tjf<.R~~~a9~~~~~~~~~~~~($.m

m

r

*- iA ~ {f ~if ~TL ~i] i*J FA ~ ..=.. -7f :t }t ~* jf' ) 6." 4t :!¥ J~

I ~

o

EJ "~~ J.J ~ 1~ ~ /i'" .:t. it rm 't ~ ~ SJ fl- ~A

~ijfbflo

7.1' ~ 1~~ ~~~-ff ~JL~f.] ~rs ~~ tf ~A 1\-*~p ~ JiAt ~*~~*~~~£k~~k~, ~~' ~~~#~ ' ~~, #J:Jf fJtJijf ;fo $1~. ~ -tf-ff. 1f ~1L¥·J o

8. ~p JlJt ~ _jE;;)- ~ ~ -tf ~if ~JL;fiJ ~~ ~p Jf_j~ V!J 3112..i!lAf *~~~T ~4 ~~*~~~~~ *~~~ ~~~~ ~if ~JL~i]

0

...,

•

•

'

*xt-ff

.iw JJt

1±. ~ {f- ~ 1r ~*~;fp ~ I!l :t }t 1* ~ 1J fr!J hJf Ji: jj dQ f;J ~ m~ ~ -tk iX. 4. xx. -Ji"/~~ · El 1]if 1±.1J- m~ ~ ~t *- iA ~ ~ ~~ if.l :k 1~ 3. h

;i( 3t_;1it 1:i ,,g..11,

* }{

I. 1-

0

s. ~k~~ §J 00. ~.Jl-~ *1-iJ~ -f ~x_~ ~*~fo1f7f i~ ~ ~ R~~~~~El~~o~~~~~~~~~~~~~ ~$}]~-RJT 0

6. ~ - -Jr ~ ~ F£ *~ ;fp nN i.iE ~JL ~t] ~ if- %._ 1- t. 1t , ~.Vi% ~~-Jroa-Jr~*~~OO~**~M~-f#~~~

-r i;p ft~~ ~

~ ~ }t, :?R it Jfl

*

*;fp 00 .i!l.Rt jf<. -iA. {t-; ~ ~ ;.fi 1f .9:... )t

J.x i;{-1:\-1~?~.i. /i:1 .,N .

•

)

J

I •

•

··r

·- '

I

.(

;,

, ,

-;:: ·: !-<:· ·'\... tFI

•

...

-~

·1

. .'

_s:

if'- A

~

'

~·t ~.. J -' 111

.

Q

I .

k· .•

rr

i-

•• •

~·r.. r;~ :-t-a ''t t -·-"'/!· P.~ -,11-· ·~-: • . I

l

.• ..

'

;fp ~ J11,R~-{P rf

1

•

-

,

.>:i.':-_ I

-

•

-

;

(2) # ;fj" J.X. -}J if<. iA a'ti ~ ~ #t. ~ ~JL ~t; ~Y$ $... 69 :k. -t J?f • 1l. . :t: J.h r.;f.. .t.l- nr ck ..;J:. r.;f.. l - r.;f.. 1::.. ~ 1-JJ- r.J'J ~ ..::t- o.J >A_ ~ ~ -:I:'" ~ ' l..!L ;

*

(3) #;ff xx. -}J" jf{ iA a'ti ~ ~ #t if *JL ;ft; Ji~ %._ a9 o/-± {i fr!] !£ Of YA >J:. ~ i;_m-± 1.i ; (4) # ~ xx. -}J" if'<. iA 69 ~ ~ #t 1f *JL ;ft) nY$ %._ 69 i;~ -± ~ 11L fl-J ~ 1- tif vA ~ SJ t.tf-± 1- ;;fl. ; 2. ~ 00 fl-J ~ ~ #t 1f ft~~ tif ~~ .f}k ~ §J fl-J jt ft_ ft_ ~ 1.. A &fa PJT ~it i 1J fl-J ~ ~».. {P ~ i~ ~ ~ 0

*

*

i*

I. xx. 7J iL A _i. - -1'-- -t ~ 4- ~

*'*

%- , r!J *- §J xx. 7J .tk -t 69

~~~~fl-JA~ttAo--}J"iL~~~~~-t~~~~ fl-JAm~~a£1-fl-J~~~~%~~--}J"o 2. ~ m~ .i.4 r!J xX.-jj ;}~ft.Am-* Fl ~9 11-o

3.

-t ~~ m%a9JfRfl~ ~* =

*

c1) .xt rf7 '*- ~ ,~ ffe;: 1- a9 ?if -1f 10J ~ l! 1t j~ii!: .xt ftfJ -:p- ltt 1t ~*A fl9 it i~ ; C2) ~if, iltl!xx.7J at;;}~ ~*JL{t; a.Jt. ~ ~g) **JtJ ;ft; z raJ fl-J 1'--11 YA~~~ ~r fl~ rI!J ~ {P it oo ~ ~:ti 1f ~

JJj ~

1.?L E.. iA *JL°*'1 ft-) # ~ %._ff<_ ; C3 ) i©_ ii~ JtJJ @J kYi .xt ;tf" ti ~a /. 'i>. .1ZL 1-r ~ /;1t.. ; 1a ,..:_; .-!-

*E.. iA. *JL ~1J # ~ %._ ffi.. fl-J

...!-

c4 ) .xt 4'. ~ ,6 ;rz fl-J ;fA 1t iti :it1- a{±. -*- t:i'J ~ {!

*T

itAfl-J~~~M*HOO ft ,~~, -#-~~T-ffei

11 Jti5( o 4. {· ~ -i- 9l %- ~}l .fft.; x;t -}J" ~~ r0 ) t: ff- ff<_ €J~ J_ 1t i_w El if;t +k 4

*·i4F~ix. ~~ it i~ o

l . ~t-t ,,(f.-!k1t ~~,t~ ~ ii:f1rffo)ff-1- 69 t JTI, rf1 xx 7i ~~Al*' FiF if-~ IJL th~ J5 .!!1t -t 1'A *~4~ o 2. ~]. ~y., % i>t ~ . i fp ~n a9 t mli1 .i.11, -jj" if<.~~ , ~ l~ 1~ ~~~%~~i~~tr.;~ - -jj"mttif<.~~~, ~~~

-!t-'tf JfJo

- 7i ~ ;fx. gJ §1 ~ ~ ±' l!l ~ ;ftj ~'

/~-*'-1l;f' /~-*1Jt

-tf.J~~~~~~~tt~~Jttf.J±~~~~~~' rf k tth~-7i~tt~~~~~~%~~ - -jj"~~M~

1 .~~~,5 ffe.~£--r- ~~,5

ffeJ11f ~ira9-/t-1~~,6 ffe

tf.J~tttt~~, --jj"~~~e~~-7iM~*a9~*'

1§ ,tll-/t-'t~4Jk1*~a9i-11-o 2. AA. iJ" Jiil -;t: ,(±. '*'-% ,5 ffe ~~ Jl:. Ji; ' $. .fk jx_ ~!£ ~ ~ ~t

0

~~~ffe~~~~~~~~AA.7i~~~~~~tt*

~o~*~~~~A~~~Jt~ - ~~o~*&~~

m~X.7i#J Jt.Z El ~~~to

'•

I

. '

*' ' .m

•.

m

-:ko .xx. 7f xt ,$. ~ ,t ffe. ~~~ JJ ff.; ~lf-;ft ' ~ 1t Jt 71'~l A -t-ix., E rb xx. -j] l!i ii 1K. Jfx. ~ -M- t/J- ~ ~. i~ .f1J -}J AM;}t 0

6

1. $-4)-,t, iR §J fri-Z E1 As1- ~l o 2. $. ~ ,5 iR ~ ~ $}] 5 1f=- o -:ko - if~~ tb ~~ _ti:_ , 'W; ~}]fr JJ i!li >'r ~~~~VA .:ts diJ 113A!!1-o .xt if o 3. $. ~ ,t. 3R ~ ~ _ti:_ ~ -ffJ afoJ th ;t_ {f! .£ ,(±:. .fit.1f tr.; it

+

~1J {o .!~

El

*r

o

$.~,t. ~ -t 2016-+

8 JJ 1 ~~ 1'±. ~ r~ ~ir ,

m~r Jt.j:_,

~~~~~~#~~~A, ~ #k~A*~~~ h o ~~~$.~M#~±7t~~, E~~~k~~*o

~r Ji Jt lif.J §..

*

tf ~~A. ~ *;f:o 00

{o 00 ~1L.~i;KE; ~ -tf--~ 1] ~I~

~ ·~~~

6

,.'·

..... ll:l•JJ\'I

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL RECOGNITION IN ACADEMIC HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS

The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia ("Indonesia") and The Ministry of Education of the People's Republic of China("China") (hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties"), RECOGNISING the benefit of establishing mechanisms to facilitate mutual recognition of academic higher education qualifications in order to promote cooperation in higher education and to facilitate students' mobility between both countries; REFERRING the Memorandum of Understanding between the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of People's Republic of China on Higher Education Cooperation and Letter of Intent between the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education of People's Republic of China on Mutual Recognition of Academic Degrees and Qualifications in Higher Education, both signed on May 27th 2015 at Jakarta, Indonesia; 1

HAVE AGREED as follows : ARTICLE I OBJECTIVE

The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding (Hereinafter referred to as "MoU") and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each country, agree that the primary objective of this MoU is to facil itate mutual recognition of academic higher education qualifications awarded to students in China and in Indonesia by their respective higher educational awarding institutions. ARTICLE II DEFINITION

For the purposes of this MoU, the following terms: 1. "Academic higher education qualifications" means a Bachelor Degree, a Master degree or a Doctoral degree awarded by any higher education institutions recognized and authorized by the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Indonesia; 2. "Accredited Programmes" means programmes that are quality assured by the designated bodies responsible for quality assurance of higher education in China and Indonesia, respectively; 3. "Comparability of qualifications" refers to the formal acceptance of mutual equivalency of qualifications accredited or deemed to be accredited by the designated bodies in China and Indonesia; 4. "Designated Bodies" means any equivalent designated bodies that is recognized and authorized by the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Indonesia;

2

5. "Higher Education Awarding Institutions'' means a public or private higher education institution recognized and authorized by the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Indonesia; 'except the academic higher education qualifications from the third countries already recognized by each country'; 6. "Programmes" means the arrangement of a course of study leading to the award of a higher education qualification upon the successful completion thereof; 7. "China Public Higher Education institution" means a University, or a University College, or a Tertiary College, or a Research Institution and other Higher Education Institutions which are recognized and authorized with degree awarding power by the Government of the People's Republic of China; 8. "Indonesia Public Higher Education institution" means any higher education institutions authorized or established under any written law and acknowledged by the Government of the Republic of Indonesia. ARTICLE Ill OBLIGATIONS OF THE PARTIES

To achieve the objective referred to in Article I, the Designated Bodies of both Parties shall: 1. provide information on recognition of academic higher education qualifications in each country; 2. make recommendations

on

recognition

of academic higher education

qualifications in each country in accordance with their current regulations and practices; 3. advise higher education institutions in their respective countries on the provision of higher education and the comparability of qualifications from both systems with the aim of facilitating academic mobility and co-operation; 3

4. make publicly available the information on currently recognized higher education institutions in their respective countries; 5. provide lists of currently accredited programmes from recognized higher education in their respective countries' institutions with degree-awarding powers for Bachelor, Master and Doctoral Degree. This information shall be maintained and updated regularly by each Parties' designated bodies; and 6. notify each other of any cha nges to the list of recognized higher education institutions and awarding bodies, and provide information on different award titles in their respective countries. ARTICLE IV SCOPE AND APPLICATION

This MoU shall apply to academic higher education qualifications recognized by the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Indonesia. ARTICLE V AUTONOMY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Both Parties respect the autonomy of higher education institutions for admission to higher education programmes in accordance with the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each respective country. ARTICLE VI REQUIREMENTS FOR ADMISSION TO THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

1. Subject to the specific requirements of the admitting institutions and availability of place, including the manner in which their programmes are organised, the following entry qualification should be considered eligible for admission to higher education institutions:

4

Both Countries: a. Students with High School Diploma or Certificate of Secondary Vocational Education from recognized awarding bodies in respective countries to enter Bachelor Degrees programmes; b. Holders of Higher Diploma from accredited programme from recognized higher education institutions in respective countries to enter Bachelor Degrees programmes; c. Holders of Bachelor Degree from accredited programme from recognized higher education institutions in respective countries to enter Master Degree's programmes; and d. Holders of Master Degree from accredited programme from recognized higher education institutions respective cou ntries to pursue doctoral studies. 2. Higher education institutions in each country retain the right to determine the grades and examination results required for all courses of study according to their own regulations. ARTICLE VII EXPERT COMMITTEE

1. The Parties shall establish an Expert Committee consisting of members from awarding bodies nominated by each country. A Party shall notify the other party of the names of their members of the Expert Committee and any changes thereto. 2. The Expert Committee shall be co-chaired by the Parties. 3. The functions of the Expert Committee shall be as follows: (a) to follow-up on all issues arising from thisMoU including to conduct further discussions on details as appropriate; (b) to monitor and facilitate the co-operation between the designated bodies and other relevant organisations to ensure the continuing development of recognition mechanisms of academic higher education qualifications between China and Indonesia; 5

(c) to exchange information that is deemed relevant to the continuing development of the recognition mechanisms of academic higher education qualifications between China and Indonesia through periodic review; and (d) to review the progress of the implementation of this MoU, of all understandings concluded and agreed upon between China and Indonesia within the framework of this MoU and to make recommendation . 4. The Expert Committee may arrange for meetings and/or discussions as necessary and appropriate, in accordance with any working programmes which agreed upon by both Parties. ARTICLE VIII FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. The financial arra ngements to cover expenses in implementing the objective of th is MoU shall be mutually agreed upon by the respective Parties on a case-bycase basis subject to the availability of funds . 2. Notwithstanding Clause 1 above, expenses for organising any meetings or working groups shall be borne by the Party hosting the meetings or working groups. The Party which is sending its representatives for participation in meetings or working groups, shall bear their own travel living expenses and any other expenses incurred. ARTICLE IX

SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MoU . Such suspension shall take effect immediately after written notification has been given to the other Party through diplomatic channels. ARTICLE X CONFIDENTIALITY

fJ

I::

J

1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of

~

documents, information and other data received or supplied to the other Party

1-;J

made pursuant to this MoU.

during the period of the implementation of this MoU or any other agreement

ir: 111

I\<

!l

2. Both Parties agree that the provisions of this clause shall continue to be binding

~

•

between the Parties notwithstanding termination of this MoU.

l'.1.

~1

~~

ARTICLE XI

tl J

AMENDMENT

II

;; Ii ~.

11

:J ii;

This MoU may be amended by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels. Such amendment shall enter into force on such a date as may

~

be determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.

~

1

r

:.;

ARTICLE XII

I?.

SETTLEMENT OF DISPUTE

l'1

~

~

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation and/or

ll ~

implementation of th is MoU shall be settled amicably by negotiations or consultations. ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This MoU shall enter into force on the date of signature. 2. This MoU shall remain in force for period of five (5) years, unless either Party notifies the other of its intention to terminate this MoU by a written notification, through diplomatic channels, at least six (6) months prior to the intended date of termination. II"'

3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any on-

~

going arrangements or programs made under this MoU until the completion of

IJ

such arrangements, unless the Parties decide otherwise.

·I

!i.\

11 11

~

Ii II

7

-~

IN WITNESS whereof, the undersigned , have signed this MoU . DONE in duplicate in Guiyang, China, on August 151, 2016, in two original copies, each in Indonesian, Chinese, English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR

FOR

THE MINISTRY OF RESEARCH,

THE MINISTRY OF EDUCATION 0

TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHI THE REPUBLIC OF INDONESIA

Mohamad Nasir Minister for Research, Technology, and

Minister for Education of

Higher Education of the Republic of

the People's Republic of China

Indonesia

8